Dokumen tersebut membahas tentang potensi sumber daya alam di kawasan pesisir dan laut serta tanggung jawab negara dan masyarakat dalam pengelolaannya. Negara bertanggungjawab untuk melindungi sumber daya alam dan menjamin hak akses masyarakat, sementara pengelolaannya perlu melibatkan masyarakat secara partisipatif. Kawasan pesisir juga perlu dibangun untuk memperkuat ketahanan masyarakat

4. 1) Potensi sumber daya alam yang ada di kawasan pesisir.
2) Pengelolaan potensi sumber daya alam pesisir dan laut harus dilaksanakan oleh
masyarakat.
3) Negara bertanggungjawab terhadap masa depan kehidupan warganya dan
menjamin perwujudan hak-hak warga terhadap akses sumber daya ekonomi dan
lingkungan.
4) Negara, masyarakat, dan pihak lain bertanggungjawab untuk melindungi
kelestarian sumber daya alam dari berbagai ancaman.
5) Kawasan pesisir merupakan “halaman depan” Negara kepulauan Republik
Indonesia sehingga pembangunan kawasan pesisir harus ditujukan untuk
memperkuat ketahanan bangsa (masyarakat nelayan) menghadapi berbagai
ancaman yang datang dari laut.

5. Asas
Demokrasi
Partisipatif
a) Membangun kemandirian mamsyarakat nelayan; b) meningkatkan
bargaining position terhadap pemerintah dan pihak swasta dalam menentukan
kebijakan pembangunan kawasan; c) memperkuat akses ekonomi politik
kelembagaan sosial masyarakat beserta jaringan kerjasama dengan berbagai
pihak; dan d) mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good
governance).
Asas
Keadilan
Sosial
Asas
Kemanusian

6. The Growth
Strategy
STRATEGI
PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT
The Welfare
Strategy
The
Responsitive
Strategy
The
Integranted
or Holistic
Strategy
PERSAMAAN
MEMERLUKAN
PERUBAHAN-PERUBAHAN
MENDASAR
KETERLIBATAN
PUBLIK DAN
ORGANISASI
SOSIAL SECARA
TERPADU

7. MASYARAKAT
SUMBER
DAYA ALAM
SARANA-PRASARANA