Edit lakip

LAKIP PENGADILAN NEGERI PANDEGLANG 2012
i
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
2012
PENGADILAN NEGERI
PANDEGLANG
PENGADILAN NEGERI PANDEGLANG
JL. RAYA SERANG KM. 1 CURUG SAWER PANDEGLANG
BANTEN

i
KATA PENGANTAR
Memenuhi surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 676-
1/SEK/KU.01/12/2012, tanggal 20 Desember 2012 Perihal: LAKIP Tahun 2012 dan
Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2013, telah disusun Laporan Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP ) Tahun 2012 dan Penetapan Kinerja Tahun
2013 Pengadilan Negeri Pandeglang yang berpedoman pada Instruksi Presiden
Nomor 5 Tahun 2004 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Surat
Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Men
PAN dan RB) Nomor 10 Tahun 2010, tentang Penetapan Kinerja serta sesuai
dengan Tugas Pokok dan Fungsi dan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)
Tahun 2012 Pengadilan Negeri Pandeglang, Seperti diketahui bahwa Pengadilan
Negeri Pandeglang sebagaimana terurai dalam DIPA T.A 2012 menerima 3 (tiga)
macam Program yaitu :
1. DIPA No.0766/005-01.2.01/10/2012
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Mahkamah Agung
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung
2. DIPA No.0829/005-03.2.01/10/2012
1) Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum
Begitupun untuk T.A 2013 menerima 3 (tiga) macam Program yang sama yaitu :
1. DIPA No.SP-005.01.2.097581-00/AG/2013
1) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Mahkamah Agung
2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

ii

iii
IKHTISAR EKSEKUTIF
Salah satu azas dalam penerapan tata kepemerintahan yang baik adalah
akuntabilitas. Akuntabilitas merupakan pertanggung jawaban dari amanah atau
mandat yang melekat pada suatu lembaga. Dengan landasan pemikiran tersebut,
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Satuan Kerja
Pengadilan Negeri Pandeglang Tahun 2012 ini disusun. LAKIP ini menyajikan
capaian kinerja dari Satuan Kerja Pengadilan Negeri Pandeglang selama tahun
2012 yang merupakan pelaksanaan amanah yang diemban oleh organisasi.
Walaupun Inpres No.5 Tahun 2004 memang mensyaratkan setiap Instansi
Pemerintah menyusun suatu laporan akuntabilitas, namun LAKIP ini juga
merupakan kebutuhan kami dalam melakukan analisis dan evaluasi kinerja dalam
rangka peningkatan kinerja organisasi secara menyeluruh.
LAKIP Tahun 2012 ini menyajikan berbagai kegiatan yang dilaksanakan
oleh Satuan Kerja Pengadilan Negeri Pandeglang sesuai dengan tugas pokok dan
fungsinya sebagai Peradilan Tingkat Pertama dan sesuai dengan Visi Misinya
yaitu Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung. Menjaga kemandirian
badan peradilan, memberikan pelayanan hukum, meningkatkan kualitas
pimpinan badan peradilan dan mewujudkan kredibilitas dan transparasi lembaga
peradilan.

1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Secara umum kebijakan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri
Pandeglang dalam melaksanakan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan
kepentingan Peradilan Tingkat Pertama , baik yang bersifat administratif ,
keuangan dan organisasi mengacu pada Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah
Agung RI Nomor: MA/SEK/07/SK/III/2006 tentang Organisasi dan Tatakerja
Sekretariat Mahkamah Agung RI, Lembaga Mahkamah Agung RI sebagai salah
satu institusi negara /kepemerintahan sesuai dengan Ketetapan Majelis
Permusyawaratan Rakyat Nomor : XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan
Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Instruksi
Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
, berkewajiban untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas , fungsi dan
peranannya dalam pengelolaan sumberdaya, dan sumber dana serta
kewenangan yang ada yang dipercayakan kepada publik.
Sebagai Organisasi yang ada dibawah Mahkamah Agung Pengadilan
Negeri Pandeglang mempunyai visi : “Mewujudkan Pengadilan Negeri
Pandeglang Yang Agung”
Sebagai organisasi pemerintahan yang baik, Pengadilan Negeri
Pandeglang harus mempertanggung jawabkan kinerjanya kepada Publik. Untuk

2
itulah Pengadilan Negeri Pandeglang dalam melaksanakan tugasnya, baik tugas-
tugas yang bersifat teknis maupun administrasi berkewajiban melaksanakan
program-programnya secara transparan sehingga kebutuhan publik akan adanya
suatu lembaga peradilan yang mandiri akan dapat terakomodir.
Untuk itulah Pengadilan Negeri Pandeglang membuat Laporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP ) Tahun 2012.
B. Tugas dan Fungsi
Pengadilan Negeri Pandeglang merupakan lingkungan peradilan umum
di bawah Mahkamah Agung RI sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang
merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan Hukum dan
Keadilan, Pengadilan Negeri Pandeglang sebagai kawal depan (Voorj post)
Mahkamah Agung, bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus
dan menyelesaikan perkara yang masuk di tingkat pertama.
Adapun tugas pokok dan fungsi sesuai dengan struktur organisasi di atas
adalah sebagai berikut:
NAMA : H. SUCIPTO, SH.
NIP : 196209071982111001
JABATAN : KETUA PENGADILAN
FUNGSI :
1. Pimpinan Pengadilan Negeri Pandeglang
2. Bertanggung jawab atas jalannya Pengadilan Negeri

3
3. Mengatur mekanisme kebijakan administrasi yustisial kepaniteraan dan
administrasi kesekretariatan Pengadilan Negeri Pandeglang.
TUGAS :
1. Mengatur pembagian tugas para Hakim ;
2. Membagikan semua berkas perkara atau surat-surat yang berhubungan
dengan perkara yang diajukan ke pengadilan Negeri / kepala majelis /
kepaniteraan ;
3. Menetapkan perkara yang harus diadili berdasarkan nomor urut registrasi
atau segera diadili karena untuk kepentingan umum ;
4. Mengawasi kesempurnaan pelaksanaan penetapan / Putusan pengadilan
Negeri yang telah memperboleh kekuatan hukum Yang tetap;
5. Mengadakan pengawasan terhadap Wakil Ketua/ Hakim dan pejabat
kepaniteraan:
a. Teknis Peradilan;
b. Administrasi peradilan;
c. Tingkah laku dan perbuatan dalam kedinasan;
d. Tingkah laku dan perbuatan diluar kedinasan;
6. Mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku
Panitera, Wakil Panitera, Wakil Sekretaris, Jurusita, Jurusita Pengganti,
dan Staff Pengadilan Negeri ;

4
7. Memberikan petunjuk, teguran, peringatan apabila terdapat
penyimpangan
Hakim/Panitera, dengan tidak mempengaruhi kebebasan Hakim dalam
memutuskan dan memeriksa perkara;
8. Sebagai Ketua dalam memimpin jalannya eksekusi dan memerintahkan
dengan penetapan kepada Panitera/Jurusita untuk
menjalankan/melaksanakan tugas eksekusi;
9. Mengadakan pengawasan terhadap tugas dan tanggung jawab Panitera;
10. Mengadakan pembinaan hukum dalam rangka memahami Undang-
undang Peraturan yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas
kedinasan;
11. Menunjuk majelis sidang untuk menyelesaikan perkara;
12. Memerintahkan kepada Jurusita/Panitera untuk melakukan penyitaan;
13. Memerintahkan dan menetapkan untuk mengadakan sidang keliling
terutama di wilayah yang lokasinya jauh dari kota Pandeglang;
14. Mengadakan koordinasi dengan instasi terkait/penegak hukum;
15. Memberikan petunjuk dan penerangan kepada yang berkepentingan
tentang prosedur berperkara dan pelayanan hukum lainnya;
16. Mengadakan pertemuan rutin setiap bulan sekali khusus dengan para
pejabat kesekretariatan dalam rangka evaluasi kerja;

5
17. Mengadakan pertemuan khusus dengan para hakim setiap bulan sekali
dalam rangka penangannan perkara.
18. Mengadakan penilaian secara kontinyu, terhadap kinerja Para Hakim dan
Panitera/sekretaris
19. Membuat Daftar Penilai Pekerjaan Pegawai (DP3) setiap akhir tahun
NAMA : SRI ENDANG A.N, SH. MH.
NIP : 196710291992122001
JABATAN : WAKIL KETUA PENGADILAN
FUNGSI DAN TUGASNYA :
1. Melaksanakan tugas-tugas ketua setelah terlebih dahulu ada
pendelegasian dalam hal ketua berhalangan;
2. Mewakili ketua dalam hal ketua berhalangan untuk menghadiri
Undangan, pertemuan, rapat dan lain-lain;
3. Melaksanakan pembinaan secara rutin dan berkesinambungan terhadap
pejabat structural dan fungsional dan karyawan atas perintah ketua;
4. Melaksanakan sebagian tugas ketua untuk pengawasan atas dasar
pendelegasian ketua sebagaimana keputusan ketua MARI No.
KMA/005/III/1994 dan No. KMA/006/III/1994;
5. Hal-hal lain yang berlaku dengan tugas pokok dalam kedudukannya
sebagai Wakil ketua;
6. Menerima berkas dari ketua dengan ditunjuk sebagai ketua majelis dan
memasukan dalam buku kerja;

6
7. Mengkoordinir tugas-tugas hakim pengawas bidang dan hasilnya
dilaporkan kepada ketua.
KETUA MAJELIS HAKIM (HAKIM)
1. NAMA : H. SUCIPTO, SH.
NIP : 196209071982111001
2. NAMA : SRI ENDANG A.N, SH.MH
NIP : 196710291992122001
3. NAMA : NOERISTA SURYAWATI, SH.MH
NIP : 197608082000032001
4. NAMA : RISTANTI RAHIM, SH
NIP : 040074541
1. Menerima berkas perkara dari Ketua Pengadilan Negeri melalui panitera
dan memasukkan dalam buku kerja;
2. Menyerahkan berkas perkara pada hakim anggota untuk dipelajari;
3. Membuat penetapan hari sidang;
4. Menetapan/Menyerahkan penetapan hari sidang kepada jurusita untuk
pemanggilan kepada para pihak yang berperkara;
5. Memimpin sidang;

7
6. Bertanggung jawab atas kebenaran berita acara;
7. Menandatangani berita acara;
8. Menetapkan Sita jaminan
9. Bertanggungjawab terhadap perkara yang diserahkan sampai selesai
minutasi;
10. Hal-hal yang berkaitan dengan tugas pokok dalam kedudukannya sebagai
hakim;
11. Menyusun dan membuat keputusan;
12. Menyerahkan berkas perkara yang sudah diputus dan selesai di minutasi
ke meja III ;
13. Membuat resume perkara yang sedang disidangkan
14. Menyampaikan kepada ketua setiap awal bulan laporan perkara yang
seang berjalan, telah diminutasi dan perkara yang belum selesai ;
15. Melakukan pembagian tugas dengan hakim anggota dalam hal membuat
keputusan, mengoreksi berita acara, mengawasi hasil kerja dan tingkah
laku panitera serta mencatat segala kendala persidangan.
16. Melapor kepada ketua dalam hal perkara-perkara yang dianggapnya
bermasalah;

8
ANGGOTA MAJELIS HAKIM (HAKIM)
1. NAMA : ERWIN EKA SAPUTRA, SH
NIP : 040074010
2. NAMA : ESTI KUSUMASTUTI, SH.MHum
NIP : 198306072006042002
3. NAMA : TIURMAIDA HOTMAULI PARDEDE, SH.Mkn
NIP : 197511132000122001
4. NAMA : OTTO EDWIN, SH.MH
NIP : 197810022003121001
5. NAMA : DIANA FEBRINA LUBIS, SH.MKn
NIP : 197802052005022002
6. NAMA : LILI EVELIN, SH
NIP : 040 079 244
7. NAMA : ANDRI FALAHANDIKA A, SH.MH
NIP : 197701032005021001
8. NAMA : MELISSA, SH.MH
NIP : 198210152005022001

9
9. NAMA : HARIKA NOVA YERI, SH
NIP : 197911012002122002
1. Mendampingi ketua majelis dan melaksanakan sebagaimana Hakim
anggota dalam persidangan;
2. Mempelajari berkas pekara yang akan disidangkan;
3. Bersama-sama dengan ketua majelis melakukan persidangan;
4. Mengikuti jalannya musyawarah dengan mengajukan pendapat dan aktif
dalam pembagian putusan dan ikut bertanggung jawab terhadap
kebenaran berita acara;
5. Membubuhkan tandatangan dan paraf konsep putusan ;
6. Mengoreksi brita acara persidangan yang telah dibuat panitera pengganti
7. Hal-hal lain yang berkaitan dengan tugas pokok sebagai hakim anggota
HAKIM PENGAWAS BIDANG
NIP : 197511272001121001
JABATAN : HAKIM WASMAT
NIP : 197608082000032001
JABATAN : HAKIM PENGAWAS PERDATA

10
NIP : 040074541
JABATAN : HAKIM PENGAWAS PIDANA
NIP : 198210152005022001
JABATAN : HAKIM PENGAWAS HUKUM
5. NAMA : ANDRI FALAHANDIKA A,SH.MH
NIP : 197701032005021001
JABATAN : HUMAS / BAPOR
NIP : 040079244
JABATAN : HAKIM PENGAWAS KEPEGAWAIAN
7. NAMA : DIANA FEBRINA LUBIS,SH.MKn
NIP : 197802052005022002
JABATAN : HAKIM PENGAWAS KEUANGAN
8. NAMA : ESTI KUSUMASTUTI,SH.MHum
NIP : 198306072006042002

11
JABATAN : HAKIM PENGAWAS UMUM
FUNGSI DAN TUGASNYA:
Mengawasi dan memberikan evaluasi pada bidang masing – masing.
HAKIM MEDIATOR
1. NAMA : SRI ENDANG A.N, SH.MH
NIP : 196710291992122001
JABATAN : WAKIL KETUA PENGADILAN
NIP : 197511272001121001
JABATAN : HAKIM WASMAT
NIP : 197608082000032001
JABATAN : HAKIM PENGAWAS PERDATA
NIP : 040074541
JABATAN : HAKIM PENGAWAS PIDANA
NIP : 198210152005022001
JABATAN : HAKIM PENGAWAS HUKUM

12
6. NAMA : ANDRI FALAHANDIKA A,SH.MH
NIP : 197701032005021001
JABATAN : HUMAS / BAPOR
NIP : 040079244
JABATAN : HAKIM PENGAWAS KEPEGAWAIAN
8. NAMA : DIANA FEBRINA LUBIS,SH.MKn
NIP : 197802052005022002
JABATAN : HAKIM PENGAWAS KEUANGAN
9. NAMA : ESTI KUSUMASTUTI,SH.MHum
NIP : 198306072006042002
JABATAN : HAKIM PENGAWAS UMUM
10. NAMA : TIURMAIDA HOTMAULI P,SH.MKn
NIP : 197511132000122001
JABATAN : HAKIM MEDIATOR
11. NAMA : OTTO EDWIN, SH.MH
NIP : 197810022003121001

13
12. NAMA : HARIKA NOVA YERI, SH
NIP : 197911012002122002
FUNGSI DAN TUGASNYA:
Penghubung dan pemberi solusi kepada pihak – pihak yang sedang
bersengketa agar diselesaikan dengan cara damai.
NAMA : MUHTAR, SH, MH.
NIP : 040 043 155
JABATAN : PANITERA/ SEKRETARIS PENGADILAN
FUNGSI :
1. Bertanggung jawab atas pelaksanaan administrasi atas administrasi
kepaniteraan dan kesekretariatan Pengadilan Negeri;
2. Bertanggung jawab atas pelaksanaan adminstrasi dan keuangan perkara
serta pengelolaan keuangan pengeluaran rutin (DIPA) sesuai dengan mata
anggaran yang ada;
3. Memberikan bimbingan mengawasi mengatur tugas-tugas dan
memimpin wakil panitera wakil sekretaris , panitera pengganti dan
jurusita/ jurusita pengganti;
4. Bertanggung jawab atas pengawasan berkas perkara dan surat lainnya
yang disimpan di kepaniteraan ;

14
5. Melaksanakan putusan/ penetapan Pengadilan Negeri serta
menyelanggarakan penyitaan;
6. Melaporkan jalannya mekanisme kepaniteraan / kesekretariatan
Pengadilan Negeri baik secara berkala maupun secara temporer;
7. Mengkoordinasikan proses pelayanan perkara serta penyelenggaraan
persidangan pengeluaran akta salinan putusan/ penetapan, Law report
dan mengikuti persidangan;
TUGAS :
1. Menyelenggarakan administrasi keperkaraan/ kesekretariatan ;
2. Melaporkan kegiatan harian kepada ketua;
3. Mengkoordinasikan segala bentuk laporan kepaniteraan/ kesekretariatan
dari setiap unit kerja untuk kerja untuk diolah lebih lanjut untuk
disampaikan kepada ketua:
4. Memelihara register perkara tingkat pertama , banding, kasasi,
peninjauan kembali;
5. Mengadakan rapat kerja berkala/ temporer untuk mengadakan
pelaporan setiap unit kerja mengevaluasi kegiatan yang sudah
dilaksanakan dan menyusun progam kerja/ tugas berikutnya, sesuai
dengan petunjuk dan kebijakan ketua;
NAMA : ERNAWATI ROSTAM, SH.
NIP : 040 053 594

15
JABATAN : WAKIL PANITERA
TUGAS :
1. Melaksanakan tugas panitera yang didelegasikan kepadanya;
2. Membantu panitera mengadakan pengawasan terhadap :
a. Pelaksanakan Meja Pertama, Meja Kedua dan meja ketiga
b. Pelaksanaan perkara permohonan gugatan, banding kasasi dan
peninjuan kembali
c. Mengkoordinasikan panitera muda pidana, panitera muda hukum,
panitera perdata dan jurusita/ jurusita pengganti
d. Membantu hakim dalam mengikuti dan mencatat jalannya
persidangan serta menusun dan membuat berita acara persidangan
e. Biaya perkara dan biaya lainnya
3. Mengadakan laporan rutin dari tiap-tiap unit
4. Menertibkan berkas perkara kearsipan dan surat-surat yang berhubungan
dengan perkara;
NAMA : DJOKO HARIYADI, SH.
NIP : 196103301983031002
JABATAN : WAKIL SEKRETARIS
TUGAS :
1. Membantu tugas Panitera/Sekretaris dan bertanggung jawab langsung
kepada Panitera/Sekretaris

16
2. Melaksanakan kegiatan administrasi umum Pengadilan Negeri;
3. Memimpin dan menkoordinir tugas-tugas Kaur Kepegawaian, Kaur
Keuangan dan Kaur Umum;
4. Membimbing dan mengadakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas
bawahan yang menjadi tanggung jawabnya;
5. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan kepadanya sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
6. Membuat evaluasi dan pelaporan seluruh kegiatan yang dikuasainya
yang meliputi prosentase pelaksanaan kegiatan baik mencakup sasaran,
keluaran maupun dampak kegiatan tersebut kepada kuasa pengguna
anggaran/ penggguna barang secara periodic (bulanan, triwulan ,
semesteran dan tahunan) yang kemudian diteruskan Kepada Ketua
Pengadilan Tingggi dan diteruskan kepada sekretaris mahkamah agung;
7. membuat rencana kerja dan anggaran yang dilengkapi rincian anggaran
biaya (RAB) serta kerangka acuan dan data pendukung lainnya untuk
anggaran tahun berikutnya;
BAGIAN PANITERA MUDA PERDATA
1. NAMA : MULYANA,SH
NIP : 196803091991031004
JABATAN : PANITERA MUDA PERDATA (PANITERA PENGGANTI)
TUGAS :

17
1. Secara umum membantu Ketua Pengadilan Negeri memberikan
pelayanan kepada Masyarakat dibidang Hukum khususnya
dibidang Perkara Perdata;
2. Panitera Muda Perdata merangkap sebagai Meja I;
3. Menerima gugatan, permohonan, permohonan Banding,
permohonan Kasasi, Peninjauan kembali, eksekusi dan
permohonan Somasi ;
4. Menerima permohonan perlawanan yang merupakan verzet
terhadap putusan verstek, permohonan perlawanan pihak ketiga;
5. Menetapkan rencana biaya perkara yang dituangkan dalam SKUM;
6. Menyerahkan surat gugat, permohonan, permohonan banding,
permohonan kasasi, permohonan PK, permohonan eksekusi,
permohonan somasi yang dilengkapi SKUM kepada yang
bersangkutan ;
2. NAMA : M. FERNANDO M, SH
NIP : 198603212011011014
JABATAN : STAF KEPANITERAAN PERDATA
TUGAS :
1. Mendaftar perkara yang masuk dalam buku register sesuai dengan
urutan penerimaan Pengisian kolom-kolom buku register
2. Melengkapi berkas perkara dengan formulir penetapan Majelis
Hakim;

18
3. Menyerahkan berkas perkara yang telah ditetapkan Majelis
Hakimnya ke Majelis Hakim yang ditunjuk;
4. Mencatat alasan penundaan sidang secara tertib;
5. Menyiapkan dan menyerahkan salinan-salinan putusan
Pengadilan;
6. Menerima :
a. Memori banding
b. Kontra memori banding
c. Memori kasasi
d. Kontra memori kasasi
e. Jawaban/tanggapan PK
f. Penerimaan akta-akta
7. Menetapkan giliran Jurusita
8. Pemegang/pencatat buku Induk
9. Keuangan perkara Perdata
10. Buku Induk Keuangan Eksekusi
11. Buku Penerimaan uang Hak-hak Kepaniteraan ;
12. Melaksanakan tugas perbedaharaan yang bersumber dari
penerimaan negara bukan pajak dalam rangka anggaran
pendapatan;
3. NAMA : VRISILLIA LINTANG UTARI, SH
NIP : 198103032009042004
JABATAN : STAF KEPANITERAAN PERDATA

19
TUGAS :
1. Kas adalah bagian dari Meja Pertama
2. Pemegang Kas menerima dan membukukan uang panjar perkara
sebagaimana tercantum dalam SKUM pada buku jurnal keuangan
perkara menurut jenisnya
a. KI-A1/G : perkara gugatan
b. KI-A1/P: perkara Permohonan
c. KI-A2 : Permohonan banding
d. KI-A3 : Permohonan Kasasi
e. KI-A4 : Permohonan Peninjauan Kembali
f. KI-A6 : Somasi
3. Mengeluarkan biaya Materai dan redaksi yang merupakan hak-hak
Kepaniteraan
BAGIAN PANITERA MUDA PIDANA
1. NAMA : YANTO BUDIYANTO,SH.
NIP : 196009241983031002
JABATAN : PANITERA MUDA PIDANA (PANITERA PENGGANTI)
TUGAS :
1. Menerima perkara Pidana , Lengkap dengan surat dakwaannya
dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara.

20
2. Mendaftarkan perkara pidana biasa dalam Buku register Induk
perkara pidana, dilaksanakan dengan membubuhi Nomor Perkara
sesuai dengan urutan dalam buku register.
3. Mendaftarkan perkara pidana singkat, dilaksanakan setlah Hakim
menetapkan dalam pemeriksaan persidangan, bahwa perkara
tersebut akan diperiksa menurut acara pemeriksaan singkat.
4. Mendaftarkan perkara tindak pidana ringan dan lalu lintas
dilaksanakan setelah perkara diputus oleh Pengadilan.
5. Memeriksa pengisian kolom-kolom buku register, dan harus
dilaksanakan dengan tertib, cermat dan lengkap serta tepat
waktu, berdasarkan jalannya persidangan perkara.
6. Menyampaikan berkas perkara yang diterima dengan dilengkapi
Formulir Penetapan Majelis Hakim untuk disampaikan kepada
Wakil Panitera untuk diserahkan kepada Ketua Pengadilan Negeri
melaui Panitera.
7. Menyampaikan Berkas Perkara yang sudah ditetapkan Majelis
Hakimnya dan diserahkan kepada Majelis Hakim yang ditunjuk,
setelah dilengkapi dengan formulir Penetapan hari Sidang dan
mencatat pembagian perkara tersebut dengan tertib.
8. Membuat/Mengisi Register Induk Keuangan Pidana
9. Membuat/mengisi Register Wasmat.

21
2. NAMA : FIRDAUS ARYANSAH, SH
NIP : 198607182009041001
JABATAN : STAF PIDANA
TUGAS :
1. Menerima pernyataan Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali dan
Grasi
2. Melaksanakan tugas-tugas pada Meja pertama dan meja kedua,
dilakukan oleh Panmud Pidana dan berada langsung dibawah
pengawasan wakil Panitera ;
3. Membuat/Mengisi Register Peninjauan Kembali (PK)
4. Menerima :
a. Memori Banding
b. Kontra memori Banding
c. Memori Kasasi
d. Kontra memori Kasasi
e. Alasan Peninjauan Kembali
f. Jawaban/tanggapan Peninjauan Kembali
g. Permohonan Grasi
h. Penangguhan Pelaksanaan Putusan
i. Membuat Akta permohonan berpikir bagi Terdakwa
j. Membuat Akta tidak mengajukan permohonan Banding
k. Atas permintaan pihak-pihak berperkara menyiapkan dan
menyerahkan salinan-salinan putusan Pengadilan

22
3. NAMA : JEFRY NOVIRZA, SH
NIP : 198311232002121003
JABATAN : STAF PIDANA (JURUSITA PENGGANTI)
TUGAS :
1. Mengisi / Mencatat Surat masuk kebagian Pidana
2. Membuat Penetapan Majelis
3. Mengisi / Mencatat Register Penahanan
4. Mengisi / Mencatat Papan Tulis Penahanan
5. Mengisi / Mencatat minutasi perkara pidana yang diserahkan ke
Bagian Pidana.
6. Permohonan informasi putusan
7. Membuat laporan minutasi perkara pidana
8. Mencatat tahanan pada papan daftar penetapan penahanan
perkara pidana
4. NAMA : ACHMAD FAUZAN, SH
NIP : 198401022008051001
TUGAS :
1. Mengisi / Mencatat Papan Tulis Jadwal Sidang Perkara Pidana
2. Membuat Pengantar Pengiriman Penahanan 30 Hari
3. Membuat Pengantar Pengiriman Penahanan 60 Hari
4. Membuat Pengantar Pengiriman Petikan Putusan
5. Membuat Buku acara Persidangan Pidana

23
6. Membuat/Mengisi Register PRA PERADILAN
7. Mengisi / Mencatat register Induk Perkara Pidana Biasa
5. NAMA : R.DUDI DARMAJI, SH
NIP : 197207201999031003
JABATAN : STAF PIDANA (JURUSITA)
TUGAS :
1. Mengisi / Mencatat Buku Penyerahan berkas perkara Pidana ke
bagian Hukum
2. Membuat Penetapan Majelis Tilang
3. Pemberitahuan bantuan hukum
4. Mengisi / Mencatat register Tilang
6. NAMA : LINASARI SUSANTI, AMd
NIP : 198212242009042005
TUGAS :
1. Mengisi Register penyitaan
2. Mengisi Register Penggeledahan
3. Mengisi Register Tindak Pidana Cepat
4. Mengisi Register Tindak Pidana Singkat
5. Mengisi Register Barang Bukti
6. Membuat surat-surat keterangan

24
BAGIAN PANITERA MUDA HUKUM
1. NAMA : DEDI IRAWAN, SH
NIP : 197108191993031002
JABATAN : PANITERA MUDA HUKUM (PANITERA PENGGANTI)
TUGAS :
1. Kordinator / Penanggung jawab terhadap pelimpahan Berkas
Perkara yang telah mempunyai Kekuatan Hukum tetap dari Sub
Kepniteraan Perdata dan Sub Kepaniteraan Pidana.
2. Menerima dan melayani apabila ada suatu permintaan dari luar
mengenai berkas perkara yang telah mempunyai kekuatan Hukum
tetap untuk dijadikan suatu bahan penelitian Hukum.
3. Mengevaluasi laporan Bulanan, Empat Bulanan dan Tahunan yang
akan dikirimkan.
2. NAMA : WAWAN AWALLUDIN
NIP : 196801031993031002
JABATAN : STAF HUKUM (JURUSITA)
TUGAS :
1. Membuat dan mengelola Laporan Bulanan, Empat Bulanan, Enam
bulanan dan Tahunan.
2. Menerima dan meregister pendaftaran Surat Kuasa.
3. Menerima dan meregister pelimpahan berkas perkara yang telah
mempunyai kekuatan Hukum tetap.

25
3. NAMA : SATRIA ARI WIBOWO, AMd
NIP : 198810012009042001
JABATAN : STAF HUKUM
TUGAS :
1. Menerima dan meregister pendaftaran Badan Hukum
2. Menerima dan meregister pelimpahan bekas perkara yang telah
mempunyai kekuatan hukum tetap perkara pidana
3. Merawat ruangan penyimpanan berkas perkara pidana
4. Merawat ruangan arsip register perkara perdata dan pidana
5. Menerima dan meregister surat masuk ke bagian Hukum
PANITERA PENGGANTI :
1. NAMA : SUKARA, BA
NIP : 195602201976031001
2. NAMA : DADANG KURNIA
NIP : 040 042 130
3. NAMA : SUGENG SUTIKNO
NIP : 195902081983021001
4. NAMA : UBADILAH, SH
NIP : 196606081986031002
5. NAMA : SRI TINAH SUDARLINAH
NIP : 196011081983112001
6. NAMA : ABUBAKAR SIDIK
NIP : 195603171976031001

26
7. NAMA : ZAINAL ARIFIN
NIP : 196206041987031002
8. NAMA : MUHAMAD NANANG GUNAWAN
NIP : 196402051989031004
9. NAMA : USYE SEKARMANAH
NIP : 196705231990032003
10. NAMA : NIA KARNELIA, SH
NIP : 040 073 504
11. NAMA : TB. HILMAN WARSA KUSUMA
NIP : 196505291996031001
12. NAMA : GUNTORO, SH
NIP : 198112072002121003
13. NAMA : SAFTI YOHANAH PERMASITA, SH
NIP : 198411102006042001
14. NAMA : KUKUH UDI HARTADI, SH
NIP : 198004182007041001
TUGAS :
1. Membantu Majelis Hakim menghadiri dan mencatat jalannya persidangan
2. Menyusun, membuat berita acara sidang
3. Melaporkan hasil persidangan untuk dicatat dalam buku register induk
perkara yang dilakukan oleh petugas meja dua dengan membuat instrumen
a. daftar harian sidang
b. penundaan sidang

27
c. putusan/ penetapan
d. daftar perkara yang telah diminutasi
4. Mengetik putusan / penetapan dan menandatanganinya
5. Menyerahkan putusan yang telah selesai di mutasi
6. Membuat court kalender.
JURUSITA PENGADILAN NEGERI PANDEGLANG :
1. R. DUDI DARMAJI, SH
2. WAWAN AWALUDIN
JURUSITA PENGGANTI PENGADILAN NEGERI PANDEGLANG :
1. JEFRY NOVIRZA, SH
2. IYAS
3. SUPRIYADI
4. ATAM S
TUGAS:
1. Melaksanakan panggilan Sidang Perkara Perdata kepada para pihak
2. Melaksanakan Sita Jaminan
3. Melaksanakan Pemberitahuan Putusan Pengadilan Negeri
4. Melaksanakan Pemberitahuan Pernyataan Banding
5. Melaksanakan Pemberitahuan Memori Banding
6. Melaksanakan Pemberitahuan Kontra Memori Banding
7. Melaksanakan Pemberitahuan Pemeriksaan Berkas Pekara
8. Melaksanakan Pemberitahuan Putusan banding
9. Melaksanakan Pemberitahuan Memori Kasasi

28
10. Melaksanakan Pemberitahuan Kontra Memori Kasasi
11. Melaksanakan Pemberitahuan Putusan Kasasi
12. Melaksanakan Tegoran AANMANING
13. Melaksanakan Sita Eksekusi apabila di tingkat pertama tidak dilakukan
Sita Jaminan
14. Melaksanakan Eksekusi
BAGIAN URUSAN KEUANGAN
1. NAMA : ELVIS REZA ALMANY, ST
NIP : 197707122009041002
JABATAN : KEPALA URUSAN KEUANGAN
TUGAS :
1. Pengkoordinir tugas – tugas yang ada dibagian keuangan yang
akan dilaksanakan oleh staf bagian keuangan
2. Memeriksa laporan keuangan dan mengarahkan
3. Mengadakan penilaian secara kontinyu, terhadap kinerja staf
bagian keuangan
4. Membuat Daftar Penilai Pekerjaan Pegawai (DP3) setiap akhir
tahun
5. Tugas pokok Pejabat Penguji SPP dan Penguji SPM. adalah :
1) Memeriksa secara rinci dokumen pendukung sesuai
ketentuan yang berlaku

29
2) Memeriksa ketersediaan pagu anggaran dalam DIPA untuk
memperoleh keyakinan bahwa tagihan tidak melampaui
batas pagu anggaran
3) Memeriksa kesesuai rencana kerja dan/atau kelayakan hasil
kerja yang dicapai dengan indikator keluaran
4) Memeriksa kebenaran atas hak tagih yang menyangkut
antara lain :
 Pihak yang ditunjuk untuk menerima pembayaran (nama
orang/perusahaan, alamat, nomor rekening dan nama
bank);
 Nilai tagihan yang harus dibayar
 Jadwal waktu pembayaran
2. NAMA : NITA YUNITA
NIP : 198907202009122001
JABATAN : STAF KEUANGAN/ BENDAHARA PENGELUARAN
TUGAS :
1. Membuat SPM Non Gaji ( Rutin-Proyek)
2. Mencatat dan membukukan setiap pengeluaran
3. Mengarsipkan SP2D dari KPPN
4. Memungut dan menyetorkan pajak
5. Membuat, membayarkan dan melaporkan penggunaan
Remunerasi

30
3. NAMA : YONATHAN ALEXANDER MARUANAYA
NIP : 198711282009121001
JABATAN : STAF KEUANGAN/ BENDAHARA PENERIMA
TUGAS :
1. Menerima dan mencatat setoran leges dari perdata
2. Menyetorkan uang leges dan uang PNBP ke kas negara
3. Membuat Laporan dan Megarsipkan laporan PNBP
4. Pengetikan surat keluar
4. NAMA : IIS SETIAWATI
NIP : 198110102009122001
JABATAN : STAF KEUANGAN
TUGAS :
1. Membuat Daftar gaji pegawai PN Pandeglang
2. Menyusun pengajuan untuk pengeluaran anggaran yang tercakup
dalam belanja pegawai
3. Merekapitulasi belanja pegawai ( gaji) ke dalam dosir tiap pegawai
4. Melakukan rekonsiliasi dengan KPPN
BAGIAN URUSAN KEPEGAWAIAN
1. NAMA : SOPIAN BADRUZAMAN, SH
NIP : 040 065 767
JABATAN : KEPALA URUSAN KEPEGAWAIAN
TUGAS :

31
Membantu Wakil Sekretaris dan bertanggung jawab langsung
kepadA Wakil Sekretaris Melaksanakan seluruh kegiatan yang
berkaitan dengan seluruh kepegawaian ;
Memproses Kenaikan Pangkat / golongan, jabatan,mutasi ;
Membuat usulan Kenaikan Gaji Berkala ;
Mengurus proses yang berkaitan dengan Calon Pegawai/Pegawai
yang baru yang dipindahkian, pemberhentian Pensiun ;
Menyimpan dan membuat data kepegawaian tiap-tiap pegawai
dalam file khusus ;
Membuat DUK, Bezeting formasi, mempersiapkan / mengetik DP 3
pada tiap-tiap akhir tahun setelah di isi oleh pimpinan satuan
tugas masing-masing ;
Membuat / mengajukan laporan tahunan bidang kepegawaian ;
Melaksanakan Pembuatan kartu TIK pegawai ;
Membuat Invasing seluruh pegawai ;
Mempersiapkan Absen Kehadiran dan absen Pulang ;
Membuat Rekapitulasi Absen setiap bulannya ;
Mengusulkan pembuatan Karpeg, Karis, Karsu ;
Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan berdasarkan
peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
2. NAMA : NURCAHYONO PUTRO, SE
NIP : 198012222009121003
JABATAN : STAF KEPEGAWAIAN

32
TUGAS :
1. Membantu tugas Kepegawaian
2. Membantu Membuat DUK, dan Bezeting
3. Melaksanakan Pembuatan kartu TIK pegawai
4. Membantu Membuat Rekapitulasi Absensi setiap bulan
5. Membuat Surat Permintaan Pegawai yang akan DIKLAT, dll.
6. Membuat Laporan 3 (Tiga ) Bulanan
7. Membuat Laporan Tahunan
8. Membuat / mengajukan laporan tahunan bidang kepegawaian
9. Membantu Mempersiapkan Pelantikan Jabatan/PNS
10. Membuat Berita Acara Pelantikan jabatan
3. NAMA : UNTUNG ROHADI
NIP : 198008032009041003
JABATAN : STAFF KEPEGAWAIAN
TUGAS:
1. Membantu Kaur Kepegawaian untuk melaksanakan tugas bagian
Kepegawaian
2. Membantu Mepersiapkan Absensi setiap Pagi dan Sore ;
3. Membersihkan Ruangan Kepegawaian Setiap Pagi ;
4. Membantu Merekap Absensi Kehadiran dan Pulang Kantor ;
5. Mengeluarkan Absen Pagi dan Memasukan Absen keruangan
Wakil Ketua setiap Jam 8 00
Pagi ;
6. Mengeluarkan Absen Pulang Setiap Jam 17.00
Sore ;

33
BAGIAN URUSAN UMUM
1. NAMA : YAYAT SUPRIYATNA, SH
NIP : 040 058 416
JABATAN : KEPALA URUSAN UMUM
TUGAS :
1. Membantu Wakil Sekretaris dan bertanggung jawab langsung
kepada Wakil Sekretaris Melaksanakan seluruh kegiatan yang
berkaitan dengan urusan umum;
2. Mengevaluasi laporan-laporan mengenai inventaris barang milik
Negara;
3. Memberikan penilaian (DP3) mengenai kinerja staf bagian umum.
4. Menyediakan peralatan yang diperlukan oleh seluruh pegawai dan
keperluan rumah tangga kantor
5. Sebagai kordinator kebersihan kantor
2. NAMA : SUPRIYADI
NIP : 196005011988031004
JABATAN : STAF UMUM (JURUSITA PENGGANTI)
TUGAS :
1. Pemegang Register Surat Keluar
2. Kebersihan Taman Bagian Depan Kantor Luar pagar, R.Sidang II
dan lantai bagian depan Pidana, Ruang depan Pansek dan Ruang
depan Perdata

34
3. NAMA : ATAM SUPRIATNA
NIP : 040 055 123
JABATAN : STAF UMUM (JURUSITA PENGGANTI)
TUGAS :
1. Pemegang Register Surat Masuk
2. Kebersihan R. Sidang I dan lantai depan, samping kiri dan kanan
Ruang Sidang I, Taman Samping Mushola dan Perpustakaan
4. NAMA : ARI SULAEMAN, ST
JABATAN : STAF UMUM
TUGAS :
1. Pengelola SIMAK BMN / Admin
5. NAMA : IYAS
NIP : 195812121982031007
JABATAN : STAF UMUM
TUGAS :
1. Pengawas petugas kebersihan
DIBANTU DENGAN PEGAWAI HONORER :
1. Aan Madsani Supir,
Piket Lantai II / Ajudan Ketua
Pengadilan.

35
2. A Tholib Jaga Malam Jam
16.30 s/d Jam 07.00 Wib.
3. Suja’i Jaga Malam Jam
16.30 s/d Jam 07.00 Wib.
4. Mahpud Piket Tamu Jam 16.30
s/d Jam 07.00 Wib, Piket Hari
Libur, Kebersihan Tempat Parkir
Ketua dan taman samping tangga
depan, Kebersihan Lantai depan
Gudang Umum, PP, U.P, dan Wc
Umum, dan Ruangan Ketua, Wk.
Ketua, Hakim.
5. Ma’ruf Tukang Kebun /
Taman.
6. Jemi Tukang Kebun / Taman.
7. Mustofa Piket Tamu Jam 08.00
s/d Jam 16.30 Wib, Kebersihan
Ruangan Pansek dan Lantai II R.
Sidang Anak dan Tangga,
Kebersihan Taman depan R. Arsip

36
Pidana dan Perdata, lantai depan
Wasek, Wapan, dan D. Yukti.
8. Timbul Wahono Piket Tamu
Jam 08.00 s/.d Jam 16.30
Wib, Kebersihan Ruangan Internet
dan perpustakaan.
9. Ahmad Syarifudin Piket Tamu
Jam 08.00 s/d Jam 16.30 Wib,
Kebersihan Ruang Sidang 1, Ruang
Tahanan Pria, Ruang Tahanan
Wanita.
C. Sistematika Penyajian
Pada dasarnya laporan akuntabilitas kinerja ini untuk
mengkomunikasikan pencapaian kinerja Pengadilan Negeri Pandeglang dalam
tahun anggaran 2012, dengan bentuk sajian seperti berikut :
Bab I. Pendahuluan, menguraikan gambaran secara garis besar tentang
Pengadilan Negeri Pandeglang dan tentang LAKIP, yang berisikan antara lain; a.
Latar Belakang; b. Tugas dan fungsi; c. Sistematika Penyajian. Bab II, menguraikan
perencanaan dan penetapan kinerja serta program kerja Pengadilan Negeri
Pandeglang dalam tahun anggaran 2012 yang berisikan antara lain; a. Rencana
Strategis (2010-2014) yang berisi( visi misi, Tujuan dan Sasaran Strategis,
program utama dan kegiatan pokok); b. rencana kinerja tahun 2012; dan c.

37
perjanjian kinerja tahun 2012. Bab III. Akuntabilitas kinerja, menguraikan tentang
capaian kinerja Pengadilan Negeri Pandeglang yang terdiri dari; a. pengukuran
kinerja; b. analisa akuntabilitas kinerja; c. Analisis Capaian Akuntabilitas
Keuangan. Bab IV. Penutup, menguraikan kesimpulan dari seluruh sajian laporan
tentang kinerja (LAKIP) serta harapan adanya koreksi untuk peningkatan kinerja
Pengadilan Negeri Pandeglang di masa yang akan datang, yang berisikan antara
lain; a. Kesimpulan dan b. Saran. Bab V. Lampiran, yang berisi antara lain ; 1.
Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Pandeglang; 2. Pengukuran Kinerja Tahun
2012; 3. Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Pandeglang; 4.Rencana
Kinerja Tahun 2013; 5. Penetapan Kinerja Tahun 2012; dan; 6. Matrik Rencana
Strategis Pengadilan Negeri Pandeglang Tahun 2010 – 2014; 7. SK Tim
Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

38
BAB II
PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA
A. VISI DAN MISI
Rencana Strategis Pengadilan Negeri Pandeglang Tahun 2010 – 2014
merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-
tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan,
penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan
peraturan perundangan-undangan untuk mencapai efektivas dan efesiensi.
Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai
pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Negeri Pandeglang diselaraskan
dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan
rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana
Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005 – 2025 dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2010 – 2014, sebagai pedoman dan
pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan
dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2010 – 2014.
Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa
depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi
Pengadilan

39
Adapun visi dari Pengadilan Pandeglang adalah:
“Terwujudnya Pengadilan Negeri Pandeglang yang Agung”
Untuk mencapai visi tersebut, Pengadilan Negeri Pandeglang menetapkan
misi yang menggambarkan hal yang harus dilaksanakan, yaitu :
1. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparasi.
2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur Peradilan dalam rangka
peningkatan pelayanan pada masyarakat
3. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien
4. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan
efisien
5. Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan
ketentuan yang berlaku
B. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS
Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka
waktu satu sampai dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada
pernyataan visi dan misi Pengadilan Negeri Pandeglang
Adapun Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Pandeglang adalah
sebagai berikut :
1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi

40
2. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan
3. Publik percaya bahwa Pengadilan Negeri Pandeglang dapat memenuhi butir
1 dan 2 di atas
Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang
akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun
2010 sampai dengan tahun 2014, sasaran strategis yang hendak dicapai
Pengadilan Negeri Pandeglang adalah sebagai berikut :
1. Meningkatnya penyelesaian perkara
2. Peningkatan aksepibilitas putusan Hakim
3. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara
4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)
5. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.
6. Meningkatnya kualitas pengawasan
C. PROGRAM DAN KEGIATAN
Enam sasaran strategis tersebut merupakan arahan bagi Pengadilan
Negeri Pandeglang untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan
membuat rincian Program dan Kegiatan Pokok yang akan dilaksanakan sebagai
berikut :

41
a. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum
Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum merupakan program
untuik mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertib
administrasi perkara, dan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan.
Kegiatan Pokok yang dilaksanakan Pengadilan Negeri Pandeglang dalam
pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum adalah :
1. Penyelesaian Perkara Pidana, Perdata, dan Tipikor
2. Penyelesaian Sisa Perkara Pidana, Perdata, dan Tipikor
3. Penelitian berkas perkara banding disampaikan secara lengkap dan tepat
waktu
4. Register dan pendistribusian berkas perkara ke Majelis yang tepat waktu
5. Publikasi dan transparasi proses penyelesaian dan putusan perkara
b. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Mahkamah Agung
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Mahkamah Agung dibuat untuk mencapai sasaran strategis menciptakan
sumber daya manusia yang berkualitas dan mencapai pengawasan yang
berkualitas. Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah :
1. Pelaksanaan diklat teknis yudisial dan non yudisial
2. Tindak lanjut pengaduan yang masuk

42
3. Tindak lanjut temuan yang masuk dari tim pemeriksa
c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung
bertujuan untuk mencapai sasaran strategis dalam penyediaan sarana dan
prasarana. Kegiatan pokok program ini adalah pengadaan sarana dan
prasarana di lingkungan peradilan tingkat banding dan tingkat pertama.
D. INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI
PANDEGLANG
Pengadilan Negeri Pandeglang telah menetapkan Indikator Kinerja Utama
berdasarkan SK. Ketua Pengadilan Negeri Pandeglang Nomor:
W29.U2/256/SK/Ketua.Pdg/II/2013 Tanggal 6 Februari 2013 dapat dilihat sebagai
berikut :
KINERJA UTAMA INDIKATOR KINERJA
Meningkatnya
penyelesaian perkara
a. Persentase mediasi yang diselesaikan
b. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian
c. Persentase sisa perkara yang diselesaikan:
- Perdata.
- Pidana.
d. Persentase perkara yang diselesaikan:
- Perdata.
- Pidana.
e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka
waktu maksimal 6 bulan.
- Perdata.
- Pidana.

43
f. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka
waktu lebih dari 6 bulan
- Perdata.
- Pidana.
Peningkatan aksepbilitas
putusan Hakim
Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya
hukum:
- Banding
- Kasasi
- Peninjauan Kembali
Peningkatan efektifitas
pengelolaan
penyelesaian perkara
a. Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang
disampaikan secara lengkap
b. Persentase berkas yang diregister dan siap
didistribusikan ke Majelis
c. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas
putusan tepat waktu, tempat dan para pihak
d. Prosentase penyitaan tepat waktu dan tempat
e. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara
Peningkatan aksesibilitas
masyarakat terhadap
peradilan (acces to
justice)
a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan
b. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan
cara zetting plaat
c. Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik
perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara on
line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak
diputus.
Meningkatnya
kepatuhan terhadap
putusan pengadilan.
Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara
perdata yang berkekuatan hukum tetap yang
ditindaklanjuti
Meningkatnya kualitas
pengawasan
a. Persentase pengaduan masyarakat yang
ditindaklanjuti
b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal
yang ditindaklanjuti.
A. Penetapan Kinerja Tahun 2012
Penetapan kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang
mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur
dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber

44
daya yang dikelola. Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah untuk
meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja sebagai wujud nyata
komitmen, sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan
dan sasaran Pengadilan Negeri Pandeglang, menciptakan tolok ukur kinerja
sebagai dasar evaluasi kinerja.
Penetapan Kinerja Tahun 2012 Pengadilan Negeri Pandeglang,
sebagai berikut:
NO KINERJA UTAMA INDIKATOR KINERJA TARGET
1. Meningkatnya
penyelesaian
perkara
a. Persentase mediasi yang
diselesaikan.
100 %
b. Persentase mediasi yang menjadi
akta perdamaian
2
c. Persentase sisa perkara yang
diselesaikan
- Perdata.
- Pidana.
100 %
100 %
d. Persentase perkara yang
diselesaikan
- Perdata
- Pidana
55 %
70 %
e. Persentase perkara yang
diselesaikan dalam jangka waktu
maksimal 6 bulan
- Perdata
- Pidana
75 %
75 %
f. Persentase perkara yang
lebih dari 6 bulan
- Perdata
- Pidana
25 %
25 %
2. Peningkatan
aksepbilitas putusan
Persentase perkara yang tidak
mengajukan upaya hukum:

45
Hakim - Banding
- Kasasi
70 %
75 %
50 %
3. Peningkatan
efektifitas
pengelolaan
penyelesaian
perkara
a. Persentase berkas yang diajukan
kasasi dan PK yang disampaikan
secara lengkap
100 %
b. Persentase berkas yang diregister
dan siap didistribusikan ke Majelis
100 %
c. Persentase penyampaian
pemberitahuan relaas putusan
tepat waktu, tempat dan para
pihak.
100 %
d. Prosentase penyitaan tepat waktu
dan tempat
100 %
e. Ratio Majelis Hakim terhadap
perkara
100 %
4. Peningkatan
aksesibilitas
masyarakat
terhadap peradilan
(acces to justice)
a. Persentase perkara prodeo yang
diselesaikan
-
b. Persentase perkara yang dapat
diselesaikan dengan cara zetting
plaat
-
c. Persentase (amar) putusan perkara
(yang menarik perhatian
masyarakat) yang dapat diakses
secara on line dalam waktu
maksimal 1 hari kerja sejak
diputus.
70 %
5. Meningkatnya
kepatuhan terhadap
putusan pengadilan.
Persentase permohonan eksekusi atas
putusan perkara perdata yang
berkekuatan hukum tetap yang
ditindaklanjuti
100 %
6. Meningkatnya
kualitas pengawasan
a. Persentase pengaduan masyarakat
yang ditindaklanjuti
100 %
b. Persentase temuan hasil
pemeriksaan eksternal yang
ditindaklanjuti.
100 %

46
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
A. Pengukuran Kinerja.
Akuntabilitas Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat
pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam
mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam
perumusan perencanaan strategis suatu organisasi. Pengukuran Kinerja
adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai
keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program,
kebijakan, untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan
dalam mewujudkan visi dan misi organisasi.
Pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk menilai
kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan sasaran dan tujuan
yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja tidak dimaksudkan sebagai
mekanisme untuk memberikan reward/punishment, melainkan sebagai
alat komunikasi dan alat manajemen untuk memperbaiki kinerja
organisasi.
Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Negeri Pandeglang
tahun 2012, dilakukan dengan cara membandingkan antara target
pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasinya,

47
sehingga terlihat apakah sasaran yang telah ditetapkan tercapai atau
tidak. Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian target
kinerja, namun demikian terdapat juga beberapa target yang belum
tercapai dalam tahun 2012 ini. Rincian tingkat capaian kinerja
masing‐masing indikator kinerja tersebut diuraikan dalam tabel dibawah
ini.
NO SASARAN NDIKATOR
KINERJA
TARGET REALISASI CAPAIAN (%)
1. Meningkatnya
penyelesaian
perkara
a. Persentase
mediasi yang
diselesaikan.
100 % 100% 100%
b. Persentase
mediasi yang
menjadi akta
perdamaian
2 % 0 % 0 %
c. Persentase sisa
perkara yang
diselesaikan
- Perdata
- Pidana
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
d. Persentase
perkara yang
diselesaikan
- Perdata
- Pidana
55 %
70 %
95 %
88,05 %
104,79 %
125,78 %
e. Persentase
perkara yang
diselesaikan
dalam jangka
waktu
maksimal 6
bulan
75% 93,75 % 125 %
f. Persentase
perkara yang
25 % 6,66 % 26,64 %

48
diselesaikan
dalam jangka
waktu lebih
dari 6 bulan
2. Peningkatan
aksepbilitas
putusan Hakim
Persentase
perkara yang tidak
mengajukan
upaya hukum:
- Banding
Perdata
Pidana
- Kasasi
Perdata
Pidana
- Peninjauan
Kembali
Perdata
Pidana
70 %
70 %
75 %
75 %
50 %
50 %
52,38 %
87,14 %
90,47 %
96,78 %
95,23 %
100 %
74,82 %
124,48 %
120,62 %
129,04 %
190,46 %
200 %
3. Peningkatan
efektifitas
pengelolaan
penyelesaian
perkara
a. Persentase
berkas yang
diajukan kasasi
dan PK yang
disampaikan
secara lengkap
100 % 100 % 100 %
b. Persentase
berkas yang
diregister dan
siap
didistribusikan
ke Majelis
100 % 100 % 100 %
c.Persentase
penyampaian
pemberitahuan
relaas putusan
tepat waktu,
tempat dan para
pihak.
100 % 100 % 100 %

49
d. Prosentase
penyitaan tepat
waktu dan
tempat
100 % 100 % 100 %
e. Ratio
Majelis Hakim
terhadap
perkara
100 % 100 % 100 %
4. Peningkatan
aksesibilitas
masyarakat
terhadap
peradilan
(acces to
justice)
a. Persentase
perkara prodeo
yang
diselesaikan
- - -
b. Persentase
perkara yang
dapat
diselesaikan
dengan cara
zetting plaat
- - -
c.Persentase
(amar) putusan
perkara (yang
menarik
perhatian
masyarakat)
yang dapat
diakses secara
on line dalam
waktu maksimal
1 hari kerja sejak
diputus.
70 % 67,30 % 96,14 %
5. Meningkatnya
kepatuhan
terhadap
putusan
pengadilan.
Persentase
permohonan
eksekusi atas
putusan perkara
perdata yang
berkekuatan
hukum tetap
yang
ditindaklanjuti
100 % 100 % 100 %
6. Meningkatnya
kualitas
pengawasan
a. Persentase
pengaduan
masyarakat yang
ditindaklanjuti
100 % 100 % 100 %

50
b. Persentase
temuan hasil
pemeriksaan
eksternal yang
ditindaklanjuti.
100 % 100 % 100 %
B. ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA
Pengukuran kinerja Pengadilan Negeri Pandeglang Tahun 2012
mengacu pada indikator kinerja utama sebagaimana tertuang pada tabel
di atas, untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Pada akhir tahun
2012, Pengadilan Negeri Pandeglang telah melaksanakan seluruh kegiatan
yang menjadi tanggung jawabnya. Adapun hasil capaian kinerja sesuai
sasaran yang ditetapkan, diuraikan sebagai berikut :
1. SASARAN MENINGKATNYA PENYELESAIAN PERKARA
Pencapaian sasaran Penyelesaian Perkara pada tahun 2012 sebagai
berikut :
NO SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI CAPAIAN (%)
1. Meningkatnya
penyelesaian
perkara
a. Persentase
mediasi yang
diselesaikan.
100% 100 % 100 %
b. Persentase
mediasi yang
menjadi akta
perdamaian
2 % 0 % 0 %
c. Persentase sisa
perkara yang
diselesaikan
Perdata
Pidana
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %

51
d. Persentase
perkara yang
diselesaikan
Perdata
Pidana
55 %
70 %
95 %
88,05 %
104,79 %
125,78 %
e. Persentase
perkara yang
diselesaikan
dalam jangka
waktu maksimal 6
bulan
75 % 93,75 % 125 %
f. Persentase
perkara yang
diselesaikan dalam
jangka waktu lebih
dari 6 bulan
25 % 6,66 % 26,64 %
a. Persentase mediasi yang diselesaikan.
Ukuran capaian indikator kinerja Persentase mediasi yang
diselesaikan adalah perbandingan antara perkara yang masuk dengan
perkara yang diproses secara mediasi.
Persentase mediasi yang diselesaikan pada tahun 2012 ditargetkan
100% dari jumlah perkara perdata yang masuk sebanyak 29 perkara,
sedangkan yang dapat diselesiakan melalui mediasi sebanyak 29
perkara (100%).
Sebagai perbandingan capai akuntabilitas kinerja persentase mediasi
yang diselesaikan, adalah sebagai berikut:
No Tahun Jumlah perkara
mediasi
Diselesaikan secara
mediasi
Capaian %
1 2010 21 21 100 %

52
2 2011 29 29 100 %
3 2012 29 29 100 %
Berdasarkan data pada tabel tersebut di atas adanya peningkatan
akuntabilitas kinerja penyelesaian perkara secara mediasi dari tahun
ketahun.
b. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian.
Ukuran capaian indikator kinerja persentase mediasi yang menjadi
akta perdamaian adalah perbadingan antara perkara yang dimediasi
dengan perkara yg selesai dengan akta perdamaian.
Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian pada tahun 2012
di targetkan 2% dari jumlah mediasi yang menjadi akta perdamaian
sebanyak 0 perkara karena para pihak berperkara pada umumnya
antara penggugat maupun tergugat menginginkan perkaranya
diselesaikan melalui persidangan dan mendapatkan kepastian
hukum. Sehingga target yang ditetapkan 2 % dan capaiannya 0%.
No Tahun Jumlah perkara
mediasi
Akta Perdamaian Capaian %
1 2010 21 0 0%
2 2011 29 1 3,44 %
3 2012 29 0 0 %

53
c. Persentase sisa perkara yang diselesaikan
Ukuran capaian indikator kinerja Persentase Sisa Perkara yang
diselesaikan adalah Perbandingan sisa perkara yang diselesaikan
dengan sisa perkara yang harus diselesaikan.
Persentase sisa perkara Pidana, Perdata, yang masing‐masing
ditargetkan selesai 100 % pada tahun 2012, ternyata dapat tercapai
100 %. Hal ini berarti bahwa sisa perkara pada tahun 2011, yaitu
Pidana sejumlah 40 perkara, Perdata sejumlah 14 perkara,
seluruhnya dapat diselesaikan di tahun 2012.
Penyelesaian sisa perkara pada tahun 2012 yang mencapai target
sebesar 100 % menunjukan bahwa sistem kerja yang berlaku di
lingkungan Pengadilan Negeri Pandeglang telah berjalan dengan baik
dan lancar sehingga tidak ada sisa perkara tahun sebelumnya yang
tidak selesai ditahun berikutnya.
Adapun sebagai perbandingan persentase sisa perkara yang
diselesaikan, sebagai berikut:
No Perkara
2010 2011 2012
Masuk Selesai Masuk Selesai Masuk Selesai
1 Pidana 49 49 39 39 40 40
2 Perdata 5 5 3 3 14 14

54
Penyelesaian sisa perkara pada tahun 2010 sebanyak 54 perkara
dibandingkan dengan sisa perkara yang diselesaikan pada tahun 2011
sebanyak 42 perkara adanya peningkatan sebesar 77%. Sedang
penyelesaian sisa perkara tahun 2011 dibandingkan dengan
penyelesaian perkara pada tahun 2012 ada peningkatan sebesar 77%,
ini menunjukkan bahwa adanya peningkatan kinerja pada presentase
sisa perkara yang diselesaikan.
d. Persentase perkara yang diselesaikan.
1. Persentase Perkara Pidana yang diselesaikan
Persentase Perkara Pidana yang diselesaikan tahun 2012
adalah sebesar 88,05% , yaitu perbandingan perkara yang diminutasi
sebesar 280 perkara dengan perkara yang diregister sebesar 318
perkara. Persentase perkara Pidana yang diselesaikan pada tahun
2012 ditargetkan 70 % dari total keseluruhan perkara yang masuk
ternyata realisasinya tercapai 125,78 %.
Hal ini dikarenakan pada tahun 2012 banyak perkara
pidana yang diselesaikan pada tahun 2012.

55
Keadaan Perkara Pidana Di Pengadilan Negeri Pandeglang Tahun
2012
No Bulan Sisa Awal Masuk Putus Sisa akhir
1. Januari 40 31 23 48
2. Pebruari 48 29 26 51
3. Maret 51 16 22 45
4. April 45 15 27 33
5 Mei 33 30 19 44
6 Juni 44 16 15 45
7 Juli 45 29 21 53
8 Agustus 53 43 26 70
9 September 70 9 33 46
10 Oktober 46 20 34 32
11 November 32 27 14 45
12 Desember 45 13 21 38
Jumlah 318 280 38
Adapun sebagai perbandingan persentase perkara pidana yang
No Perkara
2010 2011 2012
Masuk Selesai Masuk Selesai Masuk Selesai
1. Pidana 373 334 283 243 319 280

56
Perkara pidana yang masuk pada tahun 2010 sebanyak 373
perkara dan diselesaikan sebanyak 334 perkara (89, 54%)
dibandingkan dengan perkara pidana yang masuk pada tahun 2011
sebanyak 283 perkara dan diselesaikan sebanyak 243 perkara
(85,86%) berarti adanya penurunan penyelesaian perkara pidana
sebesar 3,68%. Sedang penyelesaian perkara pidana tahun 2011
dibandingkan dengan penyelesaian perkara pada tahun 2012 ada
peningkatan sebesar 2,22%, ini menunjukkan bahwa adanya
peningkatan akuntabilitas kinerja pada persentase sisa perkara yang
diselesaikan.
2. Persentase Perkara Perdata Gugatan dan Permohonan yang
diselesaikan
Persentase perkara Perdata yang diselesaikan tahun 2012
adalah sebesar 95,42 %, yaitu perbandingan perkara yang diminutasi
sebesar 808 perkara dengan perkara yang diregister sebesar 771 perkara.
Persentase perkara Perdata yang diselesaikan pada tahun 2012
ditargetkan 55 % dari total keseluruhan perkara yang masuk ternyata
realisasinya tercapai 104,79 %.
Hal ini dikarenakan pada tahun 2012 banyak perkara
perdata permohonan akta lahir yang diselesaikan pada tahun 2012.

57
Keadaan Perkara Perdata Gugatan dan Permohonan Di Pengadilan
Negeri Pandeglang Tahun 2012
No Bulan Sisa Awal Masuk Putus Sisa Akhir
1. Januari 14 33 10 37
2. Pebruari 37 59 64 32
3. Maret 32 67 69 30
4. April 30 76 88 18
5 Mei 18 124 98 44
6 Juni 44 80 101 23
7 Juli 23 76 83 16
8 Agustus 16 38 36 18
9 September 18 64 55 27
10 Oktober 18 62 78 11
11 November 16 54 52 13
12 Desember 13 61 37 37
Jumlah 808 771 37
Adapun sebagai perbandingan persentase perkara perdata yang
No Perkara
2010 2011 2012
masuk selesai masuk selesai masuk selesai
1. Perdata 33 30 42 28 808 771
Perkara Perdata yang masuk pada tahun 2010 sebanyak 33
perkara dan diselesaikan sebanyak 30 perkara (90,90%) dibandingkan

58
dengan perkara perdata yang masuk pada tahun 2011 sebanyak 42
perkara dan diselesaikan sebanyak 28 perkara (66,66%) berarti adanya
penurunan penyelesaian perkara perdata sebesar 24,24%. Sedang
penyelesaian perkara perdata tahun 2011 dibandingkan dengan
penyelesaian perkara pada tahun 2012 ada peningkatan sebesar 28,76 %,
ini menunjukkan bahwa adanya peningkatan akuntabilitas kinerja pada
persentase sisa perkara yang diselesaikan.
e. Persentase Perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu
maksimal 6 bulan
Ukuran Capai Indikator Kinerja Persentase Perkara yang
diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan adalah Perbandingan
Perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan dengan
perkara yang harus diselesaikan dalam waktu maksimal 6 bulan (diluar
sisa perkara).
Persentase perkara yang diselesaikan tahun 2012 adalah sebesar
93,75 %, yaitu perbandingan Perkara yang diselesaikan dalam jangka
waktu maksimal 6 bulan sebesar 15 perkara dengan perkara yang harus
diselesaikan dalam waktu maksimal 6 bulan 16 perkara.
Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu
maksimal 6 bulan tahun 2012 ditargetkan 75 % dari total keseluruhan
perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan ternyata
realisasinya tercapai 125 %.

59
Keadaan Perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan
Perkara yang diselesaikan dalam
jangka waktu 6 bulan
Perkara yang harus di putus dalam
jangka waktu 6 bulan
15 16
Adapun sebagai perbandingan persentase perkara perdata yang
2010 2011 2012
Perkara yang
diselesaikan
dalam jangka
waktu 6 bulan
perkara
yang harus
di putus
dalam
jangka
waktu 6
bulan
Perkara yang
diselesaikan
dalam jangka
waktu 6 bulan
perkara
yang harus
di putus
dalam
jangka
waktu 6
bulan
Perkara yang
diselesaikan
dalam jangka
waktu 6 bulan
perkara
yang harus
di putus
dalam
jangka
waktu 6
bulan
16 16 24 26 15 16
Perkara yang harus di putus dalam jangka waktu 6 bulan tahun
2010 sebanyak 16 perkara dan Perkara yang diselesaikan dalam jangka
waktu 6 bulan sebanyak 16 perkara (100%) dibandingkan dengan perkara
yang harus di putus dalam jangka waktu 6 bulan tahun 2011 sebanyak 24
perkara dan Perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu 6 bulan
sebanyak 26 perkara (92,30%) berarti adanya penurunan Perkara yang
diselesaikan dalam jangka waktu 6 bulan sebesar 7,70 %. Sedang perkara
yang harus diputus dalam jangka waktu 6 bulan tahun 2011 dibandingkan
dengan perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu 6 bulan tahun

60
2012 ada peningkatan sebesar 1,45 %, ini menunjukkan bahwa adanya
peningkatan akuntabilitas kinerja pada persentase yang diselesaikan
dalam jangka waktu maksimal 6 bulan.
f. Persentase Perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih
dari 6 bulan
Ukuran Capai Indikator Kinerja Persentase Perkara yang
diselesaikan lebih dari 6 bulan dengan perkara yang di selesaikan dalam
waktu kurang dari 6 bulan adalah perbandingan perkara yang
diselesaikan lebih dari 6 bulan dengan perkara yang diselesaikan dalam
waktu kurang dari 6 bulan.
Persentase Perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih
dari 6 bulan tahun 2012 adalah sebesar 6,66 %, yaitu perbandingan
Perkara yang diselesaikan lebih dari 6 bulan sebesar 1 perkara dengan
perkara yang diselesaikan dalam waktu kurang dari 6 bulan 15 perkara.
Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih
dari 6 bulan tahun 2012 ditargetkan 25 % dari total keseluruhan perkara
yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan ternyata
realisasinya tercapai 6,66 %.
Keadaan Perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan

61
Perkara yang diselesaikan
dalam jangka waktu lebih
dari 6 bulan
Perkara yang diselesaikan dalam waktu kurang
dari 6 bulan
1 15
Adapun sebagai perbandingan persentase yang diselesaikan dalam jangka
waktu lebih dari 6 bulan:
2010 2011 2012
Perkara yang
diselesaikan
dalam jangka
waktu lebih
dari 6 bulan
Perkara
yang
diselesaikan
dalam
waktu
kurang dari
6 bulan
Perkara yang
diselesaikan
dalam jangka
waktu lebih
dari 6 bulan
Perkara
yang
diselesaikan
dalam
waktu
kurang dari
6 bulan
Perkara yang
diselesaikan
dalam jangka
waktu lebih
dari 6 bulan
Perkara
yang
diselesaikan
dalam
waktu
kurang dari
6 bulan
0 16 2 24 1 15
Perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan
tahun 2010 sebanyak 0 perkara dan perkara yang diselesaikan dalam
waktu kurang dari 6 bulan sebanyak 16 perkara (0%) dibandingkan
dengan Perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan
tahun 2011 sebanyak 2 perkara dan perkara yang diselesaikan dalam
waktu kurang dari 6 bulan sebanyak 24 perkara (8,33%) berarti adanya
peningktan Persentase Perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu
lebih dari 6 bulan sebesar 8,33 %. Sedang Perkara yang diselesaikan
dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan tahun 2011 dibandingkan dengan
Perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan tahun
2012 ada penurunan sebesar 1,67 %, ini menunjukkan bahwa adanya

62
penurunan akuntabilitas kinerja pada Perkara yang diselesaikan dalam
jangka waktu lebih dari 6 bulan
2. SASARAN PENINGKATAN AKSEPBILITAS HAKIM
Pencapaian sasaran Peningkatan Aksepibilitas Hakim pada tahun 2012
sebagai berikut :
2. Peningkatan
Aksepbilitas
Putusan Hakim
Persentase perkara yang
tidak mengajukan upaya
hukum :.
- Banding
Perdata
Pidana
- Kasasi
Perdata
Pidana
- PK
Perdata
Pidana
70 %
70 %
75 %
75%
50 %
50 %
52,38 %
87,14 %
90,47%
96.78 %
190,46 %
200 %
74,82 %
124,48 %
120,62 %
129,04 %
190,46 %
200 %
Ukuran Capai Indikator Kinerja Peningkatan Aksepibilitas Hakim
Adalah Perbandingan antara perkara yang tidak mengajukan upaya
hukum dengan perkara yang di putus.
1. Persentase Perkara yang tidak melakukan upaya hukum banding
Persentase Perkara Pidana Yang Tidak Melakukan
Upaya Hukum Banding

63
Persentase perkara Pidana yang tidak melakukan upaya
hukum banding tahun 2012 adalah sebesar 87,14 %, yaitu
perbandingan perkara yang diminutasi sebesar 280 perkara dengan
perkara yang tidak melakukan upaya hukum banding 244 perkara.
Persentase perkara Pidana yang tidak melakukan upaya
hukum banding tahun 2012 ditargetkan 70 % dari total keseluruhan
perkara yang putus ternyata realisasinya tercapai 87,14 % dan
capaiannya 124,48 %. Hal ini dikarenakan pada tahun 2012 banyak
jaksa/terdakwa yang menerima hasil putusan.
Keadaan Perkara Pidana yang tidak melakukan upaya hukum Banding di
Pengadilan Negeri Pandeglang Tahun 2012
Putus Tidak melakukan upaya hukum Banding
280 244
Adapun sebagai perbandingan persentase perkara pidana yang tidak
melakukan upaya hukum Banding
No Perkara
2010 2011 2012
Putus Tidak
Banding
Putus Tidak
Banding
Putus Tidak
Banding
1. Pidana 334 310 243 215 280 244

64
Perkara pidana yang tidak melakukan upaya hukum banding pada
tahun 2010 sebanyak 310 perkara dan diputus sebanyak 334 perkara
(92,81 %) dibandingkan dengan perkara pidana yang tidak melakukan
upaya banding pada tahun 2011 sebanyak 215 perkara dan diputus
sebanyak 243 perkara (88,47 %) berarti adanya penurunan perkara
pidana yang tidak melakukan upaya hukum banding pidana 4,34%.
Sedang perkara pidana yang tidak melakukan upaya hukum banding pada
tahun 2011 dibandingkan dengan perkara pidana yang tidak melakukan
upaya hukum banding pada tahun 2012 ada penurunan sebesar 1,33%, ini
menunjukkan bahwa adanya penurunan akuntabilitas kinerja pada
persentase perkara pidana yang tidak melakukan upaya hukum banding.
Persentase Perkara Perdata Yang Tidak Melakukan
Upaya Hukum Banding
Persentase perkara Perdata yang tidak melakukan upaya hukum
banding tahun 2012 adalah sebesar 52,38 %, yaitu perbandingan perkara
yang diminutasi sebesar 21 perkara dengan perkara yang tidak melakukan
upaya hukum banding 11 perkara.
Persentase perkara Perdata yang tidak melakukan upaya hukum banding
tahun 2012 ditargetkan 70 % dari total keseluruhan perkara yang putus
ternyata realisasinya tercapai 52,38 % dan capaiannya 74, 82 %. Hal ini
dikarenakan pada tahun 2012 banyak Penggugat/Tergugat yang
menerima hasil putusan.

65
Keadaan Perkara Perdata yang tidak melakukan upaya hukum Banding di
Putus Tidak melakukan upaya hukum Banding
21 11
Adapun sebagai perbandingan persentase perkara perdata yang tidak
melakukan upaya hukum Banding
No Perkara
2010 2011 2012
Putus Tidak
Banding
Putus Tidak
Banding
Putus Tidak
Banding
1. Perdata 18 5 16 1 21 11
Perkara Perdata yang tidak melakukan upaya hukum banding
pada tahun 2010 sebanyak 5 perkara dan diputus sebanyak 18 perkara
(27,77 %) dibandingkan dengan perkara perdata yang tidak melakukan
upaya banding pada tahun 2011 sebanyak 1 perkara dan diputus
sebanyak 16 perkara (6,25%) berarti adanya penurunan perkara perdata
yang tidak melakukan upaya hukum banding sebesar 21,52%. Sedang
perkara perdata yang tidak melakukan upaya hukum banding pada tahun
2011 dibandingkan dengan perkara perdata yang tidak melakukan upaya
hukum banding pada tahun 2012 ada peningkatan sebesar 46,13%, ini
menunjukkan bahwa adanya peningkatan akuntabilitas kinerja pada
persentase perkara perdata yang tidak melakukan upaya hukum banding.

66
2. Persentase Perkara yang tidak melakukan upaya hukum kasasi.
Persentase Perkara Pidana yang tidak melakukan
upaya hukum kasasi
Persentase perkara Pidana yang tidak melakukan upaya hukum
kasasi tahun 2012 adalah sebesar 96,78 %, yaitu perbandingan perkara
yang diminutasi sebesar 280 perkara dengan perkara yang tidak
melakukan upaya hukum banding 271 perkara.
kasasi tahun 2012 ditargetkan 75 % dari total keseluruhan perkara yang
putus ternyata realisasinya tercapai 96,78 dan capaiannya 129,04 %. Hal
ini dikarenakan pada tahun 2012 banyak jaksa/terdakwa yang menerima
hasil putusan.
Keadaan Perkara Pidana yang tidak melakukan upaya hukum kasasi di
Putus Tidak melakukan upaya hukum kasasi
280 271
melakukan upaya hukum kasasi

67
No Perkara
2010 2011 2012
Putus Tidak
kasasi
Putus Tidak
kasasi
Putus Tidak
kasasi
1 Pidana 334 322 243 231 280 271
Perkara pidana yang tidak melakukan upaya hukum kasasi pada
(96,40 %) dibandingkan dengan perkara pidana yang tidak melakukan
upaya kasasi pada tahun 2011 sebanyak 231 perkara dan diputus
sebanyak 243 perkara (95,06 %) berarti adanya penurunan perkara
pidana yang tidak melakukan upaya hukum kasasi pidana sebesar 1,34%.
Sedang perkara pidana yang tidak melakukan upaya hukum kasasi pada
tahun 2011 dibandingkan dengan perkara pidana yang tidak melakukan
upaya hukum kasasi pada tahun 2012 ada peningkatan sebesar 1,72 %, ini
persentase perkara pidana yang tidak melakukan upaya hukum kasasi.
Persentase Perkara Perdata yang tidak melakukan
upaya hukum kasasi
kasasi tahun 2012 adalah sebesar 90,47 %, yaitu perbandingan perkara
yang diminutasi sebesar 21 perkara dengan perkara yang tidak melakukan
upaya hukum kasasi 19 perkara.

68
kasasi tahun 2012 ditargetkan 75 % dari total keseluruhan perkara yang
putus ternyata realisasinya tercapai 90,47 % dan capaiannya 120,62 %.
Hal ini dikarenakan pada tahun 2012 banyak Penggugat/Tergugat yang
Keadaan Perkara Perdata yang tidak melakukan upaya hukum kasasi di
Putus Tidak melakukan upaya hukum Kasasi
21 19
melakukan upaya hukum Kasasi
No Perkara
2010 2011 2012
Putus Tidak
kasasi
Putus Tidak
kasasi
Putus Tidak
kasasi
1. Perdata 18 14 16 12 21 19
Perkara Perdata yang tidak melakukan upaya hukum kasasi pada
(77,77%) dibandingkan dengan perkara perdata yang tidak melakukan
upaya kasasi pada tahun 2011 sebanyak 12 perkara dan diputus sebanyak
16 perkara (75%) berarti adanya penurunan perkara perdata yang tidak
melakukan upaya hukum kasasi sebesar 2,77%. Sedang perkara perdata

69
yang tidak melakukan upaya hukum kasasi pada tahun 2011 dibandingkan
dengan perkara perdata yang tidak melakukan upaya hukum kasasi pada
tahun 2012 ada peningkatan sebesar 15,47 %, ini menunjukkan bahwa
adanya peningkatan akuntabilitas kinerja pada persentase perkara
perdata yang tidak melakukan upaya hukum kasasi.
3. Persentase Perkara yang tidak melakukan upaya hukum
Peninjauan Kembali.
Persentase Perkara Pidana yang tidak melakukan
upaya hukum Peninjauan kembali.
peninjauan kembali tahun 2012 adalah sebesar 100 %, yaitu
perkara yang tidak melakukan upaya hukum peninjauan kembali 0
perkara.
peninjauan kembali tahun 2012 ditargetkan 50 % dari total keseluruhan
perkara yang putus ternyata realisasinya tercapai 100 % dan capaiannya
200 %. Hal ini dikarenakan pada tahun 2012 banyak jaksa/terdakwa yang
Keadaan Perkara Pidana yang tidak melakukan upaya hukum peninjauan
kembalidi Pengadilan Negeri Pandeglang Tahun 2012

70
Putus Tidak melakukan upaya hukum peninjauan
kembali
280 280
No Perkara
2010 2011 2012
Putus Tidak
PK
Putus Tidak
PK
Putus Tidak
PK
1. Pidana 334 333 243 243 280 280
Perkara pidana yang tidak melakukan upaya hukum peninjauan
kembali pada tahun 2010 sebanyak 333 perkara dan diputus sebanyak
334 perkara (99,70 %) dibandingkan dengan perkara pidana yang tidak
melakukan upaya peninjauan kembali pada tahun 2011 sebanyak 243
perkara dan diputus sebanyak 243 perkara (100 %) berarti adanya
peningkatan perkara pidana yang tidak melakukan upaya hukum
peninjauan kembali sebesar 0,30 %. Sedang perkara pidana yang tidak
melakukan upaya hukum peninjauan kembali pada tahun 2011
dibandingkan dengan perkara pidana yang tidak melakukan upaya hukum
peninjauan kembali pada tahun 2012 ada kesamaan sebesar 100 %, ini

71
persentase perkara pidana yang tidak melakukan upaya hukum
peninjauan kembali.
Persentase Perkara Perdata yang tidak melakukan
upaya hukum peninjauan kembli.
peninjauan kembali tahun 2012 adalah sebesar 95,23 %, yaitu
perkara yang tidak melakukan upaya hukum peninjauan kembali 20
perkara.
Persentase perkara perdata yang tidak melakukan upaya hukum
peninjauan kembali tahun 2012 ditargetkan 50 % dari total keseluruhan
perkara yang putus ternyata realisasinya tercapai 95,23 % dan capaiannya
190,46 % Hal ini dikarenakan pada tahun 2012 banyak jaksa/terdakwa
yang menerima hasil putusan.
Keadaan Perkara Perdata yang tidak melakukan upaya hukum peninjauan
kembali di Pengadilan Negeri Pandeglang Tahun 2012
Putus Tidak melakukan upaya hukum peninjauan
kembali
21 20

72
No Perkara
2010 2011 2012
Putus Tidak
PK
Putus Tidak
PK
Putus Tidak
PK
1. Perdata 18 18 16 13 21 20
Perkara perdata yang tidak melakukan upaya hukum peninjauan
kembali pada tahun 2010 sebanyak 18 perkara dan diputus sebanyak 18
perkara (100 %) dibandingkan dengan perkara perdata yang tidak
melakukan upaya peninjauan kembali pada tahun 2011 sebanyak 13
perkara dan diputus sebanyak 16 perkara (81,25%) berarti adanya
penurunan perkara perdata yang tidak melakukan upaya hukum
peninjauan kembali sebesar 18,75 %. Sedang perkara perdata yang tidak
melakukan upaya hukum peninjauan kembali pada tahun 2011
dibandingkan dengan perkara perdata yang tidak melakukan upaya
hukum peninjauan kembali pada tahun 2012 ada peningkatan sebesar
13,98 %, ini menunjukkan bahwa adanya peningkatan akuntabilitas
kinerja pada persentase perkara perdata yang tidak melakukan upaya
hukum peninjauan kembali.
3. PENINGKATAN EFEKTIFITAS PENGELOLAAN PENYELESAIAN
PERKARA.
Pencapaian peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.

73
3 Peningkatan
efektifitas
pengelolaan
penyelesaian
perkara
a. Persentase berkas
yang diajukan kasasi
dan PK yang
disampaikan secara
lengkap
b. Persentase berkas
yang diregister dan
siap didistribusikan
ke Majelis
c. Persentase
penyampaian
pemberitahuan
relaas putusan tepat
waktu, tempat dan
para pihak.
d. Prosentase
penyitaan tepat
waktu dan tempat
e. Ratio Majelis Hakim
terhadap perkara
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
a. Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan
secara lengkap.
Ukuran capaian indicator kinerja persentase berkas yang
diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap adalah
perbandingan antara berkas yang diajukan kasasi dan PK yang
lengkap ( terdiri dari bundel A dan B ) dengan jumlah berkas yang
diajukan kasasi dan PK

74
Indikator persentase berkas perkara kasasi dan PK sejak
tahun 2010 hingga 2012 yang diajukan ke Mahkamah Agung
secara lengkap yang di targetkan 100 % ternyata dapat tercapai
100 %. Hal ini berarti bahwa berkas perkara yang diajukan oleh
Pengadilan Negeri Pandeglang telah disampaikan secara lengkap
sehingga tidak ada berkas perkara yang dikembalikan yang mana
hal ini dapat mempercepat proses penyelesaian perkara.
b. Persentase berkas yang di register dan siap didistribusikan ke
Majelis.
Ukuran capaian indicator kinerja persentase berkas yang di
register dan siap didistribusikan ke majelis adalah perbandingan
antara berkas perkara yang diterima Kepaniteraan dengan berkas
perkara yang didistribusikan ke Majelis.
Indikator persentase berkas yang di register dan siap
didistribusikan sejak tahun 2011 hingga tahun 2012 di targetkan
100 % ternyata dapat tercapai 100%. Hal ini dikarenakan semua
berkas yang masuk ke pengadilan negeri pandeglang baik perdata
maupun pidana selalu di register terlebih dahulu sebelum
disidangkan sehingga saat Majelis sidang sudah masuk ke register
baik buku register perdata maupun buku register pidana, sehingga
mempercepat proses penyelesaian perkara.

75
c. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat
waktu, tempat dan para pihak.
Ukuran capaian indicator persentase penyampaian
pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para
pihak adalah perbandingan antara berkas putusan dengan relaas
putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu.
Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan
tepat waktu, tempat dan para pihak di targetkan 100 % dan
ternyata tercapai 100 %, hal ini dikarenakan dalam penyampaian
relaas pemberitahuan putusan jurusita ataupun jutrusita
pengganti selalu menyampaikan tepat waktu, sehingga membantu
proses penyelesaian perkara.
d. Persentase penyitaan tepat waktu dan tempat.
Persentase penyitaan tepat waktu dan tempat adalah
perbandingan antara permohonan penyitaan dengan pelaksanaan
penyitaan tepat waktu dan tempat.
Persentase penyitaan tepat waktu dan tempat di targetkan
100 % dan ternyata tercapai 100 % dikarenakan setiap penyitaan
yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Pandeglang berdasarkan
penetapan yang dibuat oleh ketua yang selanjutnya dilaksanakan
oleh jurusita dan jurusita pengganti yang selama ini dilakukan

76
tepat waktu dan tempat sehingga membantu proses penyelesaian
perkara.
e. Ratio Majelis Hakim Terhadap Perkara.
Ratio Majelis Hakim terhadap Perkara adalah
perbandingan ratio Majelis Hakim di Bandingkan dengan perkara
masuk.
4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan
(acces to justice)
Pencapaian peningkatan aksesibilitas masyrakat terhadap peradilan
(acces to justice) Tahun 2012.
4 Peningkatan
aksesibilitas
masyarakat
terhadap
peradilan (acces
to justice)
a. Persentase Perkara
prodeo yang
diselesaikan.
b. Persentase perkara
yang dapat
diselesaikan dengan
cara zetting plaat
c. Persentase (amar)
putusan perkara (yang
menarik perhatian
masyarakat) yang
dapat diakses secara
on line dalam waktu
maksimal 1 hari kerja
-
-
70 %
-
-
67,30 %
-
-
96,14 %

77
a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan.
Persentase perkara prodeo yang diselesaikan adalah
perbandingan perkara prodeo yang diselesaikan dengan perkara
prodeo yang masuk.
Pengadilan Negeri Pandeglang tidak menargetkan sasaran ini
dikarenakan sejak tahun 2012 perkara prodeo sudah tidak ada
atau tidak masuk Pengadilan Negeri Pandeglang.
b. Persentase Perkara yang dapat diselesaikan dengan cara zetting
plaat
Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara zetting
plaat adalah perbandingan perkara yang dibawa ke lokasi zetting
plaat dengan jumlah perkara yang diselesaikan secara zetting
plaat
Tahun 2012 Pengadilan Negeri Pandeglang tidak menargetkan
Persentase Perkara yang dapat diselesaikan dengan cara zetting
plaat dikarenakan tidak ada perkara yang dapat di selesaikan
dengan cara zetting plaat di Pengadilan Negeri Pandeglang.
c. Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian
masyarakat) yang dapat diakses secara on line dalam waktu
maksimal 1 hari kerja

78
Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian
maksimal 1 hari kerja adalah perbandingan amar putusan perkara
tindak pidana korupsi atau perkara yang menarik perhatian
masyarakat yang ditayangkan di website dengan jumlah perkara
tindak pidana korupsi atau perkara yang menarik perhatian
masyarakat yang tidak di tayangkan.
maksimal 1 hari kerja adalah sebesar 67,30 %, yaitu perbandingan
perkara amar putusan perkara tindak pidana korupsi atau perkara
yang menarik perhatian masyarakat yang ditayangkan di website
sebesar 35 perkara dengan perkara tindak pidana korupsi atau
perkara yang menarik perhatian masyarakat yang tidak di
tayangkan 52 perkara.
maksimal 1 hari kerja tahun 2012 ditargetkan 70 % dan realisasi
pencapaiannya sebesar 67,30 % dan capaiannya
Hal ini dikarenakan pada tahun 2012 banyak perkara tindak pidana
anak dan asusila sehingga tidak dapat ditayangkan di website
Pengadilan Negeri Pandeglang

79
Keadaan Perkara yang (amar) putusan perkara (yang menarik
perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara on line dalam
waktu maksimal 1 hari kerja di Pengadilan Negeri Pandeglang.
Dapat
ditayangkan
Tidak dapat ditayangkan
35 52
5. MENINGKATNYA KEPATUHAN TERHADAP PUTUSAN
PENGADILAN
Pencapaian peningkatan Kepatuhan terhadap putusan. Pengadilan Negeri
Pandeglang Tahun 2012
5 Meningkatnya
Kepatuhan
terhadap
putusan
pengadilan
Persentase permohonan
eksekusi atas putusan
perkara perdata yang
berkekuatan hukum tetap
yang ditindaklanjuti
100 % 100 % 100 %
Persentase perkara Perdata yang melakukan permohonan
eksekusi tahun 2012 adalah sebesar 0 %, yaitu perbandingan perkara
yang ditindaklanjuti (dieksekusi) sebesar 0 perkara dengan perkara
perdata yang belum ditindaklanjuti (dieksekusi) 10 perkara.

80
Persentase perkara Perdata yang melakukan permohonan
eksekusi tahun 2012 ditargetkan 100 % dari total keseluruhan
perkara perdata permohonan yang di tindaklanjuti (dieksekusi)
realisasinya tercapai 0 %. Hal ini dikarenakan pada tahun 2012 belum
dikeluarkannya penetapan eksekusi oleh Ketua Pengadilan Negeri
Pandeglang
Keadaan Perkara Perdata yang melakukan permohonan eksekusi tahun
2012 Pengadilan Negeri Pandeglang
Ditindaklanjuti (dieksekusi) Belum Ditindaklanjuti (dieksekusi)
0 10
Adapun sebagai perbandingan persentase perkara Perdata yang
melakukan permohonan eksekusi tahun 2012
No Perkara
2010 2011 2012
eksekusi Belum eksekusi Belum eksekusi Belum
1 perdata 2 2 2 10 0 10
Perkara perdata yang melakukan permohonan eksekusi tahun
2010 sebanyak 2 perkara dan belum di eksekusi sebanyak 2 (100 %)
dibandingkan dengan perkara perdata yang melakukan permohonan
eksekusi pada tahun 2011 sebanyak 2perkara dan belum di eksekusi
sebanyak 10 perkara (20 %) berarti adanya penurunan perkara perkara
perdata permohonan eksekusi sebesar 80 %%. Sedang Perkara perdata

81
yang melakukan permohonan eksekusi pada tahun 2011 dibandingkan
dengan Perkara perdata yang melakukan permohonan eksekusi pada
tahun 2012 ada penurunan sebesar 100 %, hal ini menunjukkan bahwa
adanya penurunan akuntabilitas kinerja pada persentase Perkara perdata
yang melakukan permohonan eksekusi
6. MENINGKATNYA KUALITAS PENGAWASAN
Pencapaian peningkatan Kepatuhan terhadap putusan. Pengadilan
Negeri Pandeglang Tahun 2012
6 Meningkatnya
Kulitas
Pengawasan
a. Persentase Pengaduan
Masyarakat yang
ditindak lanjuti
b. Persentase temuan
hasil pemeriksaan
eksternal yang di
tindak lanjuti
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
a. Persentase Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti
Persentase Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti
adalah perbandingan jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti
mengenai perilaku aparatur peradilan (teknis dan non teknis) dengan
jumlah pengaduan yang di laporkan.

82
Pada Tahun 2012 Pengadilan Negeri Pandeglang tidak
menerima pengaduan dari masyarakat maupun dari karyawan
sehingga tidak ada yang di proses untuk ditindaklanjuti.
b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti
Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang
ditindaklanjuti adalah perbandingan jumlah temuan yang
ditindaklanjuti mengenai perilaku aparatur peradilan (teknis dan non
teknis) dengan jumlah temuan yang di laporkan.
Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang
ditindaklanjuti yang ditargetkan 100 % tercapai, dikarenakan seluruh
temuan hasil pemeriksaan eksternal pada tahun 2012 telah
ditindaklanjuti.
C. AKUNTABILITAS KEUANGAN.
Pengadilan Negeri Pandeglang tahun 2012 mempunyai 3 (tiga) kegiatan
pokok, sesuai dengan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2012
Pengadilan Negeri Pandeglang yang besarnya Rp. 5.448.468.000,- (lima milyar
empat ratus empat puluh delapan juta empat ratus enam puluh delapan ribu
rupiah), Seperti diketahui bahwa Pengadilan Negeri Pandeglang sebagaimana
terurai dalam DIPA T.A 2012 menerima 3 (tiga) macam Program yaitu :

83
DIPA No.0766/005-01.2.01/10/2012
1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis
Lainnya Mahkamah Agung sebesar Rp. 3.367.924.000,- (tiga milyar
tiga ratus enam puluh tujuh juta Sembilan ratus dua puluh empat
ribu rupiah).
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah
Agung sebesar Rp. 1.785.000.000,- (satu milyar tujuh ratus
delapan puluh lima juta rupiah).
DIPA No.0829/005-03.2.01/10/2012
a. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum sebesar Rp.
192.400.000,- (seratus Sembilan puluh dua juta empat ratus ribu
rupiah).
Alokasi anggaran sesuai dengan jenis belanja:
Belanja Pegawai Rp. 2.861.271.000,- (55,53%)
Belanja Barang Rp. 506.653.000,- ( 9,83%)
Belanja Modal Rp. 1.785.000.000,- (34,64%)
Jumlah Rp. 5.152.924.000,- (100 %)
Realisasi Anggaran Pengadilan Negeri Pandeglang tahun 2012
Realisasi anggaran tahun 2012 sebesar Rp. 4.819.480.660,- (empat milyar
delapan ratus sembilan belas juta empat ratus delapan puluh ribu enam ratus

84
enam puluh rupiah), atau sebesar 95,74 persen dari DIPA TA 2012. Dengan
rincian:
Jenis belanja DIPA 2011 Realisasi %
Belanja Pegawai Rp. 2.861.271.000,- Rp.2.778.644.238,- 97,11
Belanja Barang Rp. 506.653.000,- Rp. 463.919.422,- 91,57
Belanja Modal Rp. 1.785.000.000,- Rp.1.726.007.000,- 96,70
Jumlah Rp. 5.152.924.000,- Rp.4.819.480.660,- 93,53
Penjelasan realisasi menurut jenis belanja:
Untuk belanja pegawai terrealisasi sebesar Rp.2.778.644.238,- (dua
milyar tujuh ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus empat puluh empat ribu
dua ratus tiga puluh delapan rupiah), atau 97,11 persen dari DIPA belanja
pegawai TA 2012 karena banyak pegawai (khususnya hakim) yang dimutasi atau
di pindahkan pada pertengahan tahun sehingga tidak bisa terserap 100 persen
namun seluruh gaji dan tunjangan para pegawai sudah dibayarkan semuanya.
Sedangkan untuk belanja barang nya terrealisasi sebesar
Rp.463.919.422,- (empat ratus enam puluh tiga juta sembilan ratus sembilan
belas ribu empat ratus dua puluh dua rupiah), atau hanya 91,57 persen dari DIPA
belanja barang TA 2012. Hal ini dikarenakan pada program peningkatan
manajemen peradilan umum hanya terserap 77,49 persen dikarenakan pada
bantuan hukum yang memenuhi syarat untuk diberikan bantuan hanya 89
perkara, sehingga mempengaruhi kecilnya persentase penyerapan belanja
barang.

85
Begitupun dengan belanja modal terrealisasi sebesar Rp.1.726.007.000,-
(satu milyar tujuh ratus dua puluh enam juta tujuh ribu rupiah), atau 96,70
persen dari DIPA belanja modal TA 2012, namun pekerjaan sudah selesai sesuai
dengan kontrak yang ada.

86
BAB IV
PENUTUP
A. Kesimpulan
LAKIP Pengadilan Negeri Pandeglang tahun 2012 ini mengupayakan
melaporkan suatu capaian kinerja (Performance Result) selama tahun 2010
sebagai tahun awal Rencana Strategis (Strategic Plan) Pengadilan Negeri
Pandeglang tahun 2010-2014 Mahkamah Agung RI dibandingkan dengan rencana
kerja (Performance Plan) beberapa tahun dari core bussines (ciri khas) yang
mengacu pada sebagai unsur pertama dalam bidang teknis yudisial seluruh
kegiatan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi yang meliputi bentuk
administrasi perkara yang diproses di Pengadilan Negeri Pandeglang.
Adapun unsur kemandirian maupun kinerja disadari, dengan
peningkatan kinerja akan berpengaruh pada kecepatan dan kualitas pelayanan
peradilan khususnya di Pengadilan Negeri Pandeglang oleh karenanya masalah
sarana dan prasarana beserta sumber daya manusia (sebagai user) adalah sangat
tidak bisa dipisahkan maupun diabaikan sehingga adanya kepuasan masyarakat
pencari keadilan terhadap pelayanan bidang hukum peradilan yang profesional,
efektif, murah serta mandiri dan tidak bisa adanya intervensi atau pengaruh dari
pihak lainnya sehingga akan terwujud good governance.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dari
Pengadilan Negeri Pandeglang merupakan suatu perwujudan transparansi dan

87
akuntabelnya dari Satuan Kerja Pengadilan Negeri Pandeglang karena pada, dan
Penetapan Kinerja Tahun 2012 sebagai pedoman yang digunakan dalam
menyusun LAKIP Tahun 2012.
Pengadilan Negeri Pandeglang mempunyai tugas menyelenggarakan
pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan khususnya untuk wilayah hukum
yang ada di Pengadilan Negeri Pandeglang. Sangat disadari bahwa peningkatan
kinerja kualitas pelayanan Pengadilan Negeri Pandeglang belum mampu
memenuhi tuntutan berbagai pihak masyarakat pencari keadilan terhadap
adanya pelayanan dibidang peradilan yang profesional, efektif, efisien dan
bersih, namun setidaknya peningkatan kinerja ini merupakan wujud nyata
tindakan perbaikan yang telah dilakukan oleh Pengadilan Negeri Pandeglang.
Dengan menganalisa kinerja Pengadilan Negeri Pandeglang tahun 2012
maka diharapkan adanya suatu langkah nyata untuk meningkatkan kualitas
kinerja Pengadilan Negeri Pandeglang sebagai Institusi Pengadilan tingkat
pertama yang lebih berwibawa, mandiri dan hasil putusannya yang lebih
mencerminkan rasa keadilan.
Kiranya LAKIP tahun 2012 ini dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas
dan sekaligus menjadi sumber informasi dalam pengambilan keputusan guna
peningkatan kinerja. Bagi organisasi Pengadilan Negeri Pandeglang, LAKIP tahun
2012 ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumbangan penting dalam
penyusunan dan implementasi: Rencana Kerja (Operational Plan), Rencana

88
Kinerja (Performance Plan), Rencana Anggaran (Financial Plan), dan Rencana
Strategis (Strategic Plan) pada masa-masa mendatang.
B. Saran
1. Perlu peningkatan komitmen bersama untuk menerapkan Sistem
Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP), sebagai instrument control yang
objektif dan transpraran dalam mengelola sarana dan prasarana serta
keterampilan sumber daya manusia untuk peningkatan pelayanan
penyelesaian perkara khususnya di Pengadilan Negeri Pandeglang.
2. LAKIP sebagai akhir dari SAKIP dapat dioptimalisasi pemanfaatan LAKIP
sebagai alat evaluasi kinerja bagi Pengadilan Negeri Pandeglang.
3. Kelayakan LAKIP sebagai instrument punish and reward merupakan mata
rantai yang tidak terpisahkan dari kesempurnaan instrument lainnya
(renstra, indikator kinerja utama, penetapan kinerja dan evaluasi LAKIP) yang
harus optimal.
4. Keterbukaan didalam memberikan data untuk penyusunan LAKIP.

89
Lampiran-Lampiran Dalan LAKIP
1. Struktur Organisasi
2. Indikator Kinerja Utama
3. Matriks Renstra 2010-2014
4. RKT 2013 & 2014
5. SK Tim Penyusun LAKIP
6. Lampiran-lampiran lainnya.

1
STRUKTUR ORGANISASI

1

1
INDIKATOR KINERJA UTAMA

1
JL. RAYA SERANG KM. 1 CURUG SAWER
PANDEGLANG
PROVINSI BANTEN
SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PANDEGLANG
NOMOR : W29.U2/1024/SK/Ketua.Pdg/II/2013
TENTANG
REVIU PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
KETUA PENGADILAN NEGERI PANDEGLANG
Menimbang : 1. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal
4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman
Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi
Pemerintah;
2. Bahwa dengan berakhirnya masa Rencana Pembangunan
Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2004 – 2009, dan
dimulainya Rencana Pembangunan Jangka Menengah
(RPJM) Tahun 2004 – 2009maka Mahkamah Agung perlu
meninjau kembali atau mereview untuk penyempurnaan
Indikator Kinerja Utama (IKU).
Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1997 tentang
Peradilan Militer.
2. Undang-undang Nomor : 3 Tahun 2009 tentang
perubahan kedua atas Undang-undang Nomor :14 Tahun
1985 tentang Mahkamah Agung.
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.
Kekuasaan Kehakiman.
perubahan kedua atas Undang- undang Nomor : 2 Tahun
1986 tentang Peradilan Umum.
6. Undang-undang Nomor :50 Tahun 2009 tentang
perubahan kedua atas Undang-undang Nomor : 7 Tahun
1989 tentang Peradilan Negeri.

2
perubahan kedua atas Undang-undang Nomor : 5 Tahun
1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
8. Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
9. Peraturan Presiden Nomor : 7 Tahun 2005 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
Tahun 2004-2009.
Kedudukan, Fungsi, Struktur Organisasi, dan Tata Kerja.
11. Peraturan Presiden Nomor : 13 Tahun 2005
tentang Sekretariat Mahkamah Agung.
Kepaniteraan Mahkamah Agung.
13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan
Aparatur Negara Nomor : PER/9 M.PAN/5/2007
tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja.
Memperhatikan : Hasil Rapat Tanggal 19 Desember 2011 tentang Pembahasan
Review Indikator Kinerja Utama (IKU) disinkronisasikan dengan
Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Pandeglang Tahun
2010 – 2014.
MEMUTUSKAN
Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PANDEGLANG
TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN NEGERI PANDEGLANG 2013.
Pertama : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam
lampiran peraturan ini merupakan acuan kinerja yang
digunakan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia, untuk
menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana
kinerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja,
menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan
evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana
Strategis Mahkamah Agung Republik Indonesia 2010.
Kedua Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja dan Evaluasi
terhadap pencapaian kinerja dan disampaikan kepada

3

1
INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI
NO KINERJA UTAMA INDIKATOR KINERJA PENJELASAN PENANGGUNG
JAWAB
SUMBER DATA
1. Meningkatnya
penyelesaian
perkara
g. Persentase mediasi yang
diselesaikan
Perbandingan antara perkara yang
masuk dengan perkara yang
diproses secara mediasi
Panitera/Sekretaris Laporan Bulanan
dan Laporan
Tahunan
h. Persentase mediasi yang
menjadi akta perdamaian
Perbadingan antara perkara yang
di mediasi dengan perkara yg
selesai dengan akta perdamaian.
Hakim Mediasi
Panitera/Sekretaris
Laporan Bulanan
dan Laporan
Tahunan
i. Persentase sisa perkara
yang diselesaikan:
- Perdata
- Pidana
Perbandingan sisa perkara yang
diselesaikan dengan sisa perkara
yang harus diselesaikan
Majelis Hakim dan
Panitera/Sekretaris
Laporan Bulanan
dan Laporan
Tahunan
j. Persentase perkara yang
diselesaikan:
- Perdata
- Pidana
Perbandingan perkara yang
diselesaikan dengan perkara yang
akan diselesaikan (saldo awaldan
perkara yang masuk)
Majelis Hakim dan
Panitera/Sekretaris
Laporan Bulanan
dan Laporan
Tahunan

2
k. Persentase perkara yang
diselesaikan dalam jangka
waktu maksimal 6 bulan
maksimal 6 bulan dengan perkara
yang harus diselesaikan dalam
waktu maksimal 6 bulan (diluar
sisa perkara)
Majelis Hakim dan
Panitera/Sekretaris
Laporan Bulanan
dan Laporan
Tahunan
l. Persentase perkara yang
diselesaikan dalam jangka
waktu lebih dari 6 bulan
diselesaikan lebih dari 6 bulan
dengan perkara yg diselesaikan
dalam waktu kurang dari 6 bulan.
Majelis Hakim
Panitera/Sekretaris
Laporan Bulanan
dan Laporan
Tahunan
2. Peningkatan
aksepbilitas
putusan Hakim
Persentase perkara yang tidak
mengajukan upaya hukum:
- Banding
- Kasasi
Perbandingan antara perkara yang
tidak mengajukan upaya hukum
dengan perkara yang diputus
Majelis Hakim Laporan Bulanan
dan Laporan
Tahunan
3. Peningkatan
efektifitas
pengelolaan
penyelesaian
perkara
f. Persentase berkas yang
diajukan kasasi dan PK yang
disampaikan secara
lengkap
Perbandingan antara berkas yang
diajukan Kasasi dan PK yang
lengkap (terdiri dari bundel A dan
B) dengan jumlah berkas yang
diajukan Kasasi dan PK
dan Laporan
Tahunan
g. Persentase berkas yang
diregister dan siap
Perbandingan antara berkas
perkara yang diterima
dan Laporan

3
didistribusikan ke Majelis Kepaniteraan dengan berkas
perkara yang didistribusikan ke
Majelis
Tahunan
h. Persentase penyampaian
pemberitahuan relaas
putusan tepat waktu,
tempat dan para pihak
Perbandingan antara berkas
putusan dengan relas putusan
yang disampaikan ke para pihak
tepat waktu.
Panitera/Sekretaris
dan Juru Sita
Laporan Bulanan
dan Laporan
Tahunan
i. Prosentase penyitaan tepat
waktu dan tempat
Perbandingan antara permohonan
penyitaan dengan pelaksanaan
penyitaan tepat waktu dan tempat
Panitera/Sekretaris
dan Juru Sita
Laporan Bulanan
dan Laporan
Tahunan
j. Ratio Majelis Hakim
terhadap perkara
Perbandingan ratio Majelis Hakim
dibandingkan dengan perkara
masuk
Majelis Hakim dan
Panitera/Sekretaris
Laporan Bulanan
dan Laporan
Tahunan
4. Peningkatan
aksesibilitas
masyarakat
terhadap
peradilan (acces
to justice)
d. Persentase perkara prodeo
yang diselesaikan
Perbandingan perkara predeo yang
diselesaikan dengan perkara
predeo yang masuk
Majelis Hakim dan
Panitera/Sekretaris
Laporan Bulanan
dan Laporan
Tahunan
e. Persentase perkara yang
dapat diselesaikan dengan
dibawa ke lokasi zetting plaat
Majelis Hakim dan
Panitera/Sekretaris
Laporan Bulanan
dan Laporan

4
cara zetting plaat dengan jumlah perkara yang
diselesaikan secara zetting plaat
Tahunan
f. Persentase (amar) putusan
perkara (yang menarik
perhatian masyarakat) yang
dapat diakses secara on line
dalam waktu maksimal 1
hari kerja sejak diputus.
Perbandingan amar putusan
perkara tindak pidana korupsi yang
ditayangkan di wibe site dengan
jumlah perkara tindak pidana
korupsi yang tidak ditayangkan
Kepanitera/Kesekreta
riatan
Laporan Bulanan
dan Laporan
Tahunan
5. Meningkatnya
kepatuhan
terhadap putusan
pengadilan.
Persentase permohonan
eksekusi atas putusan perkara
perdata yang berkekuatan
hukum tetap yang
ditindaklanjuti
Perbandingan perkara perdata
yang ditindaklanjuti (dieksekusi)
dengan perkara perdata yang
belum ditindaklanjuti (dieksekusi)
Ketua Pengadilan &
PanSek
Laporan Bulanan
dan Laporan
Tahunan
6. Meningkatnya
kualitas
pengawasan
c. Persentase pengaduan
masyarakat yang
ditindaklanjuti
Perbandingan jumlah pengaduan
yang ditindaklanjuti mengenai
perilaku aparatur peradilan (teknis
dan non teknis) dengan jumlah
pengaduan yang dilaporkan
Ketua Pengadilan &
Pan/Sek
Laporan Bulanan
dan Laporan
Tahunan
d. Persentase temuan hasil
pemeriksaan eksternal yang
ditindaklanjuti.
Perbandingan jumlah temuan yang
ditindaklanjuti mengenai perilaku
aparatur peradilan (teknis dan non
teknis) dengan jumlah temuan
yang dilaporkan
Ketua Pengadilan &
Pan/Sek
Laporan Bulanan
dan Laporan
Tahunan

Edit lakip

Recomendados

Recomendados

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

La actualidad más candente (19)

Similar a Edit lakip

Similar a Edit lakip (20)

Edit lakip