Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan ini menetapkan petunjuk teknis pelaksanaan penyesuaian/inpassing jabatan dan angka kredit bagi pegawai negeri sipil yang sebelumnya melaksanakan tugas penyuluhan perikanan agar sesuai dengan jabatan fungsional penyuluh perikanan. Dokumen ini mengatur tata cara pelaksanaan penyesuaian/inpassing tersebut, syarat-syarat yang harus dipenuhi, serta dokumen pendukung yang disertakan d

1. KEPUTUSAN
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR KEP. 22/MEN/2010
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENYESUAIAN/INPASSING
JABATAN DAN ANGKA KREDIT PENYULUH PERIKANAN
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang
:
a.
bahwa guna menindaklanjuti ketentuan Bab VII Peraturan Bersama Menteri Kelautan dan Perikanan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor PB.01/MEN/2009 dan Nomor 14 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan dan Angka Kreditnya, maka dipandang perlu menetapkan petunjuk teknis pelaksanaan penyesuaian/inpassing jabatan dan angka kredit Penyuluh Perikanan;
b.
bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Menteri;
Mengingat
:
1.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok- pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
2.
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 45 Tahun 2009;
3.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
4.
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan;
5.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
6.
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara;
7.
Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2009;

2. - 2 -
8.
Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2008;
9.
Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
10.
Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003;
11.
Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002;
12.
Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil;
13.
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
14.
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2009 tentang Pembiayaan, Pembinaan, dan Pengawasan Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan;
15.
Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2008;
16.
Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
17.
Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
18.
Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009;
19.
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.07/MEN/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kelautan dan Perikanan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.04/MEN/2009;
20.
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 19/KEP/M.PAN/10/2008 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan dan Angka Kreditnya;
21
Peraturan Bersama Menteri Kelautan dan Perikanan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor PB.01/MEN/2009 dan Nomor 14 Tahun 2009 tentang petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan dan Angka Kreditnya;

3. - 3 -
22.
Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.24/MEN/2002 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan
:
KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENYESUAIAN/INPASSING JABATAN DAN ANGKA KREDIT PENYULUH PERIKANAN.
PERTAMA : Menetapkan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penyesuaian/ Inpassing Jabatan dan Angka Kredit Penyuluh Perikanan sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
KEDUA : Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penyesuaian/Inpassing Jabatan dan Angka Kredit Penyuluh Perikanan sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA, merupakan pedoman bagi pejabat yang berwenang dalam melaksanakan penyesuaian/Inpassing jabatan dan angka kredit Penyuluh Perikanan.
KETIGA : Keputusan Menteri ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Februari 2010
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN R.I,
ttd.
FADEL MUHAMMAD

4. - 4 -
Lampiran : Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan R.I
Nomor KEP. 22/MEN/2010
Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penyesuaian/Inpassing Jabatan dan Angka Kredit Penyuluh Perikanan
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Selama ini penyuluhan perikanan merupakan bagian dari penyuluhan pertanian, dalam jabatan fungsional rumpun ilmu hayat, sebagaimana tertuang dalam Keputusan Menteri Koordinator Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara (Menko Wasbangpan) Nomor 19 Tahun 1999. Dalam pelaksanaannya para penyuluh yang menangani kelautan dan perikanan tidak fokus di bidangnya, karena harus menangani tugas secara polivalen dan bukan spesialisasi. Hal ini mengakibatkan capaian kegiatannya selama ini menjadi kurang berdaya guna dan berhasil guna serta pelaksanaan tugas penyuluh bidang perikanan menjadi tidak profesional.
Pada tanggal 20 Oktober 2008, Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara mengeluarkan Peraturan Nomor: PER/19/M.PAN/10/2008 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan dan Angka Kreditnya, yang dalam Pasal 5 menyebutkan bahwa instansi pembina jabatan fungsional Penyuluh Perikanan adalah Kementerian Kelautan dan Perikanan. Sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara tersebut telah ditetapkan Peraturan Bersama Menteri Kelautan dan Perikanan dengan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor: PB. 01/MEN/2009 dan Nomor: 14 Tahun 2009, tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan dan Angka Kreditnya.
Sampai dengan akhir tahun 2009 jumlah Penyuluh Pertanian yang menangani bidang kelautan dan perikanan sebanyak 2.618 orang dari 26.000 orang penyuluh pertanian atau sekitar 20,07 persen. Di samping itu, masih ada PNS lainnya yang tugas dan fungsinya melaksanakan penyuluhan perikanan. Berdasarkan peraturan perundang diatas, maka PNS yang pada saat ketentuan tersebut ditetapkan, telah dan masih melaksanakan kegiatan penyuluhan perikanan perlu disesuaikan/inpassing ke dalam jabatan dan angka kredit penyuluh perikanan. Guna menjamin adanya kesamaan persepsi dan keseragaman dalam pelaksanaan penyesuaian/inpassing jabatan dan angka kredit penyuluh perikanan, maka perlu menetapkan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penyesuaian/ Inpassing Jabatan dan Angka Kredit Penyuluh Perikanan.
B. Maksud dan Tujuan
Maksud disusunnya petunjuk Teknis Pelaksanaan Penyesuaian/Inpassing Jabatan dan Angka Kredit Penyuluh Perikanan sebagai pedoman bagi pejabat yang berwenang dalam melaksanakan penyesuaian/Inpassing jabatan dan angka kredit Penyuluh Perikanan.

5. - 5 -
Petunjuk teknis ini bertujuan untuk mempermudah dan menyeragamkan pemahaman dalam mekanisme penyesuaian/inpassing Jabatan dan Angka Kredit Penyuluh Perikanan.
C. Pengertian
Dalam Keputusan Menteri ini yang dimaksud dengan :
1. Penyuluh Perikanan adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk penyuluhan perikanan yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan hak dan kewajiban secara penuh yang diberikan oleh pejabat yang berwenang.
2. Penyuluh Perikanan Terampil adalah pejabat fungsional Penyuluh Perikanan keterampilan yang dalam pelaksanaan pekerjaannya mempergunakan prosedur dan teknik kerja tertentu.
3. Penyuluh Perikanan Ahli adalah pejabat fungsional Penyuluh Perikanan keahlian yang dalam pelaksanaan pekerjaannya didasarkan atas disiplin ilmu pengetahuan, teknologi dan teknik analisis tertentu.
4. Pimpinan Unit Kerja/Instansi adalah pejabat setingkat eselon II yang menangani fungsi penyuluhan perikanan.
5. Pejabat yang secara fungsional membidangi urusan kepegawaian adalah Kepala Biro Kepegawaian Kementerian untuk tingkat Pusat dan Kepala Badan Kepegawaian Daerah untuk tingkat Propinsi dan Kabupaten/Kota.
6. Pejabat yang berwenang mengangkat adalah Menteri/Gubernur/ Bupati/Walikota.
7. Menteri adalah Menteri Kelautan dan Perikanan.
8. Kementerian adalah Kementerian Kelautan dan Perikanan.

6. - 6 -
BAB II
PELAKSANAAN PENYESUAIAN/INPASSING
A. Tata Cara Pelaksanaan Penyesuaian/Inpassing
1. PNS yang dapat diangkat ke dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan harus memenuhi ketentuan:
a. Pada tanggal 20 Oktober 2008 telah dan masih melaksanakan tugas di bidang penyuluhan perikanan berdasarkan keputusan dari atasan langsung dan/atau Pimpinan Unit Kerja/Instansi;
b. Berijazah paling rendah setingkat Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) bagi PNS yang diangkat dalam Jabatan Penyuluh Perikanan Terampil dan berijazah paling rendah Sarjana Strata Satu (S1)/Diploma IV (DIV) di bidang perikanan atau bidang lain bagi PNS yang diangkat dalam Penyuluh Perikanan Ahli atau berijazah serendah-rendahnya D III dan jenjang kepangkatannya Pembina Golongan/ruang IV/a keatas sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan;
c. Setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3), paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
d. Tidak sedang menjalani/dijatuhi hukuman disiplin berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 dengan tingkat hukuman disiplin sedang atau berat pada masa penyesuaian/inpassing (1 Juni 2009 sampai dengan 31 Mei 2010);
e. Tidak sedang menduduki jabatan struktural atau jabatan fungsional lain, kecuali jabatan fungsional Penyuluh Pertanian bidang Perikanan;
f. Tidak sedang menjalankan tugas belajar lebih dari 6 bulan;
g. Tidak sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara; dan
h. Tidak sedang diberhentikan sementara sebagai pejabat fungsional Penyuluh Pertanian bidang Perikanan
2. PNS yang telah memenuhi ketentuan untuk penyesuaian/inpassing, sebagaimana dimaksud pada angka 1, diusulkan oleh Pimpinan Unit Kerja/Instansi kepada Pejabat yang berwenang mengangkat melalui Pejabat yang secara fungsional membidangi urusan kepegawaian dengan melampirkan:
a. Surat pernyataan dari atasan langsung dan/atau pimpinan unit kerja/Instansi yang menyatakan bahwa pada tanggal 20 Oktober 2008, PNS yang bersangkutan telah dan masih melaksanakan tugas di bidang penyuluhan perikanan, sebagaimana tersebut dalam Formulir 1;
b. Fotokopi ijazah paling rendah SLTA atau Sarjana (S1)/Diploma IV yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
c. Fotokopi Surat Keputusan (SK) Kenaikan Pangkat Terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

7. - 7 -
d. Fotokopi SK Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian dan Penetapan Angka Kredit (PAK) terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
e. Fotokopi Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3) satu tahun terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
f. SK penempatan/penugasan terakhir; dan
g. Surat pernyataan bersedia diangkat dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan dari PNS yang bersangkutan, sebagaimana tersebut dalam Formulir 2.
3. Berdasarkaan usulan Pimpinan Unit Kerja/Instansi, maka Pejabat yang secara fungsional membidangi urusan kepegawaian melakukan verifikasi terhadap:
a. kebenaran dan keabsahan berkas serta lampiran usulan yang diterima sesuai kelengkapan yang dipersyaratkan;
b. tingkat kesesuaian antara PNS yang diusulkan dengan formasi jabatan Penyuluh Perikanan; dan
c. tingkat pendidikan, pangkat dan golongan ruang, masa kerja kepangkatan terakhir untuk menentukan jenjang jabatan dan jumlah angka kredit dalam jabatan Penyuluh Perikanan.
4. a. Dalam hal hasil verifikasi sudah lengkap dan sesuai persyaratan, maka Pejabat yang secara fungsional membidangi urusan kepegawaian menyampaikan usulan penyesuaian/inpassing tersebut kepada Pejabat yang berwenang mengangkat untuk menerbitkan Surat Keputusan Penyesuaian/Inpassing.
b. Apabila hasil verifikasi tidak lengkap atau tidak sesuai, maka Pejabat yang secara fungsional membidangi urusan kepegawaian mengembalikan usulan penyesuaian/inpassing tersebut kepada Pimpinan Unit Kerja/Instansi disertai dengan alasan.
5. Surat Keputusan penyesuaian/inpassing asli, disampaikan kepada PNS yang bersangkutan melalui Pimpinan Unit Kerja/Instansi yang mengusulkan, dengan tembusan kepada:
a. Kepala Badan Kepegawaian Negara bagi PNS yang bekerja pada instansi Pusat atau kepada Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara yang bersangkutan bagi PNS yang bekerja pada instansi vertikal di daerah dan PNS Daerah;
b. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan u.p. Pusat Pengembangan Penyuluhan BPSDMKP bagi PNS yang bekerja pada instansi Pusat dan PNS yang bekerja pada instansi vertikal di daerah dan PNS Daerah;
c. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan bagi PNS Pusat;
d. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) setempat bagi PNS Pusat dan Kepala Biro Keuangan Daerah bagi PNS Daerah; dan
e. Pimpinan Unit Kerja/Instansi Penyuluh Perikanan yang bersangkutan.

8. - 8 -
6. Kementerian sebagai instansi pembina Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan, melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyesuaian/inpassing sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7. Setelah dilaksanakan penyesuaian/inpassing bagi Penyuluh Perikanan yang mempunyai angka kredit mencukupi untuk kenaikan pangkat satu jenjang diatasnya dan telah mengumpulkan angka kredit minimal 10 (sepuluh) persen dari angka kredit untuk kenaikan pangkat, dapat mengusulkan kenaikan pangkatnya pada periode kenaikan pangkat berikutnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
8. Penyuluh Pertanian bidang Perikanan yang akan disesuaikan/inpassing ke dalam jabatan fungsional Penyuluh Perikanan dapat menggunakan angka kredit terakhir yang dimiliki dalam jabatan fungsional Penyuluh Pertanian bidang Perikanan atau angka kredit berdasarkan pendidikan, pangkat, dan masa kerja kepangkatan terakhir sebagaimana tersebut dalam Lampiran IX dan Lampiran X Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 19/KEP/M.PAN/10/2008 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan dan Angka Kreditnya.
B. Jangka Waktu Penyesuaian/Inpassing
Batas akhir penetapan penyesuaian/inpassing dalam jabatan dan angka kredit Penyuluh Perikanan pada tanggal 31 Mei 2010.

9. - 9 -
BAB III
PENUTUP
Petunjuk teknis ini ditetapkan sebagai acuan bagi pejabat yang berwenang baik di pusat maupun di daerah dalam melaksanakan penyesuaian/inpassing jabatan dan angka kredit Penyuluh Perikanan.
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN R.I,
ttd.
FADEL MUHAMMAD