Dokumen tersebut membahas tentang konstitusi sebagai peraturan pokok suatu negara yang menjadi sumber hukum lainnya. Dibahas pula pengertian, jenis (tertulis dan tidak tertulis), sifat serta fungsi konstitusi sebagai pedoman utama penyelenggaraan negara. Pembentukan dan perubahan konstitusi juga dijelaskan.

1. 1

2. Selamat Mengikuti dan Semoga SuksesSelamat Mengikuti dan Semoga Sukses
2

3. 3

4. STANDAR KOMPETENSI 4STANDAR KOMPETENSI 4
Menganalisis hubungan dasar negara dengan konstitusiMenganalisis hubungan dasar negara dengan konstitusi
Kompetensi Dasar : 4.1 Menganalisis hubungan dasar negara dengan konstitusiKompetensi Dasar : 4.1 Menganalisis hubungan dasar negara dengan konstitusi
PERTEMUAN ke 1PERTEMUAN ke 1
4
Hubungan
Dasar Negara
dengan
Konstitusi
1. Dasar negara
2. Konstitusi
3. Hubungan Dasar Negara
dengan Konstitusi

5. Pengertian Dasar Negara
Dasar berarti landasan atau foundamental. Negara merupakan
suatu organisasi kekuasaan yang didalamnya harus ada rakyat,
wilayah dan pemerintahan yang berdaulat.
Jadi dasar negara berarti suatu landasan untuk mengatur tata
kehidupan berbangsa dan bernegara.
Dasar negara bagi bangsa Indonesia adalah Pancasila seperti yang
terdapat dalam Pembukaan UUD 1945 karena idiologi negara kita
adalah Pancasila .
Pilihan setiap bangsa di dunia terhadap bentuk dasar negaranya
tergantung pada idiologi yang dianut oleh negara tersebut
Di negara barat karena beridiologi libral maka dasar negaranya adalah
libral
Di negara beridiologi komunis maka dasar negaranya adalah komunis
5

6. 6
Fungsi dan Kedudukan Dasar Negara
Pokok kaidah negara yang fundamental tiada lain
adalah dasar negara Pancasila
fungsi dan kedudukannya Pancasila dalam
tinjauan pokok kaidah negara yang fundamental
ini berarti segala peraturan perundang-undangan yang
berlaku di negara Indonesia baik yang tertulis maupun
yang tidak tertulis harus bersumber dan berada di bawah
pokok kaidah negara yang fundamental tersebut.
Pokok kaidah negara yang fundamental juga
mengikat dan mengatur penyelenggara negara, lembaga
kenegaraan, lembaga kemasyarakatan, warga negara,
dan penduduk

7. Dasar Negara Menurut Tinjauan Yuridis
Konstitusional
Pancasila sebagai dasar negara mempunyai kedudukan sebagai
norma obyektif dan norma tertinggi di dalam negara.serta sebagai
sumber dari segala sumber hukum dan sumber tertib hukum negara
RI hal ini sesuai dengan Tap MPRS No. XX/MPRS/1966 jo Tap MPR
No. V/MPR/1973 jo Tap MPR No. IX/MPR/1978, selanjutnya
dipertegas lagi mengenai kedudukan Pancasila sebagai dasar
negara berdasarkan Tap. MPR No. XVIII/MPR/1998 yang kemudian
dicabut dengan Tap. MPR RI No. III / MPR / 2000
Dalam Tap MPR RI NO. III / MPR/ 2000 Tentang Sumber Hukum
disebutkan bahwa Pancasila dan Batang Tubuh UUD 1945 (setelah
diamandemen dibaca pasal-pasal) menjadi Sumber Hukum Dasar
Nasional, dan dengan ditetapkannya ketetapan ini maka Pancasila
tidak lagi sebagai Sumber dari segala sumber hukum melainkan
menjadi Sumber Hukum Dasar Nasional.
Fungsi Pancasila sebagai dasar negara dalam tinjauan
sosiologis berarti sebagai pengatur hidup kemasyarakatan,
sedangkan tinjauan yang bersifat etis filosofis berarti sebagai
pengatur tingkah laku pribadi dan cara-cara mencari kebenaran
7

8. Pengertian
atau atribut
dari
Pancasila
8
dasar negara
pandangan hidup bangsa
jiwa bangsa
kepribadian bangsa
sumber dari segala sumber hukum,
(Sumber Hukum Dasar Nasional)
perjanjian luhur bangsa Indonesia
pada waktu mendirikan negara
cita-cita dan tujuan bangsa
Indonesia
falsafah hidup yang
mempersatukan bangsa Indonesia

9. Pancasila sebagai Dasar Negara
Pancasila sebagai Dasar Negara sering disebut sebagai Falsafah
Negara (Philosofische Grondslag dari negara) atau Idiologi Negara
(Staatsidee) dalam pengertian ini, Pancasila dipergunakan sebagai
dasar mengatur pemerintahan negara atau untuk mengatur
penyelenggaraan negara
Pancasila sebagai Pandangan Hidup Bangsa
Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa sering disebut dengan
way of life, dalam pengertian ini Pancasila merupakan pedoman
tingkah laku atau petunjuk hidup bagi setiap warga negara Indonesai
dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
Pancasila sebagai pandangan hidup dalam pelaksanaannya sehari-
hari tidak boleh bertentangan dengan norma agama, kesusilaan,
sopan santun dan hukum
Pancasila sebagai Jiwa Bangsa Indonesia
Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia mengandung pengertian
Pancasila sudah ada sejak adanya bangsa Indonesia (jaman
Sriwijaya dan Majapahit)
9

10. Pancasila sebagai Kepribadian Bangsa Indonesia
Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia mengandung pengertian
sikap mental, tingkah laku, amal perbuatan bangsa Indonesia memiliki ciri
khas yang membedakan dengan bangsa lain
Ciri khas kepribadian bangsa Indonesia yang membedakan dengan bangsa
lain yaitu :
Percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,
Musyawarah – mufakat,
Kekeluargaan dan Gotong Royong,
idak mudah menyerah walaupun dalam keadaan yang paling sulit
Pancasila sebagai Sumber Dari Segala Sumber Hukum
Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum atau sumber tertib
hukum bagi negara Republik Indonesia, pengertian ini terdapat dalam Tap.
MPRS No. XX/MPRS/1966, disebutkan bahwa Pancasila sebagai sumber
dari segala sumber hukum berarti segala peraturan perundangan yang
berlaku di Indonesia harus bersumberkan atau berpedoman dan tidak
boleh bertentangan dengan Pancasila
Pancasila sebagai sumber tertib hukum bagi negara Republik Indonesia
mengandung pengertian: pandangan hidup, kesadaran, cita-cita hukum
serta cita-cita moral yang meliputi suasana kejiwaan serta watak bangsa
Indonesia
10

11. Pancasila sebagai Perjanjian Luhur
Pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia pada waktu
mendirikan negara, slogan sekali merdeka tetap merdeka harus
kita pertahankan sebagai perwujudan atau manifestasi dari hak
azasi manusia
Pancasila sebagai Cita-Cita dan Tujuan Bangsa Indonesia
Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia harus kita
wujudkan seperti tujuan nasional negara kita yang terdapat dalam
Pembukaan UUD 1945 yaitu: melindungi segenap bangsa dan
seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum
dan mencerdasan kehidupan bangsa
Pancasila sebagai Falsafah Hidup yang mempersatukan
Bangsa Indonesia
Pancasila sangat ampuh untuk mempersatukan bangsa Indonesia
yang serba majemuk seperti SARA, hal ini sudah terbukti sejak
sumpah pemuda, karena biarpun berbeda daerah bisa disatukan
menjadi satu tanah air Indonesia, walaupun berbeda suku bangsa
kita bisa bersatu menjadi satu bangsa Indonesai, walaupun
berbeda bahasa daerah dapat dipersatukan menjadi bahasa
Indonesia semuanya itu karena falsafah hidup Pancasila
11

12. 11
12
DISKUSIKANLAHDISKUSIKANLAH
Apakah yang menyebabkan Bangsa
Indonesia memilih Pancasila
sebagai dasar negara kenapa tidak
libral atau komunis ?
Apakah yang menyebabkan Bangsa
Indonesia memilih Pancasila
sebagai dasar negara kenapa tidak
libral atau komunis ?

13. 13
JAWABANJAWABAN
Sebab Pancasila itu nilai-nilainya digali dari
kepribadian bangsa Indonesia sendiri.
Adapun Ciri khas kepribadian bangsa Indonesia yang
membedakan dengan bangsa lain yaitu :
1. Percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,
2. Musyawarah – mufakat,
3. Kekeluargaan dan Gotong Royong,
4. Tidak mudah menyerah walaupun dalam
keadaan yang paling sulit
Sebab Pancasila itu nilai-nilainya digali dari
kepribadian bangsa Indonesia sendiri.
Adapun Ciri khas kepribadian bangsa Indonesia yang
membedakan dengan bangsa lain yaitu :
1. Percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,
2. Musyawarah – mufakat,
3. Kekeluargaan dan Gotong Royong,
4. Tidak mudah menyerah walaupun dalam
keadaan yang paling sulit
11

14. 14

15. 15

16. STANDAR KOMPETENSI 4STANDAR KOMPETENSI 4
Menganalisis hubungan dasar negara dengan konstitusiMenganalisis hubungan dasar negara dengan konstitusi
Kompetensi Dasar : 4.1 Menganalisis hubungan dasar negara dengan konstitusiKompetensi Dasar : 4.1 Menganalisis hubungan dasar negara dengan konstitusi
PERTEMUAN ke 2PERTEMUAN ke 2
16
KONSTITUS
I
Pengertian konstitusi
Macam-macam konstitusi
Sifat dan fungsi konstitusi negara
Kedudukan konstitusi
Pembentukan dan pengubahan
konstitusi

17. 17
Pengertian Konstitusi
Konstitusi negara atau Undang-Undang Dasar
merupakan peraturan negara yang memuat
ketentuan-ketentuan pokok dan menjadi salah
satu sumber dari peraturan perundangan lainnya
yang berada di bawahnya
Pengertian Konstitusi
Konstitusi negara atau Undang-Undang Dasar
merupakan peraturan negara yang memuat
ketentuan-ketentuan pokok dan menjadi salah
satu sumber dari peraturan perundangan lainnya
yang berada di bawahnya

18. 11
22
33
44
18
Pandangan pakar politik tentang Konstitusi suatu negaraPandangan pakar politik tentang Konstitusi suatu negara
L. J. Van Apeldoorn (Belanda), membedakan antara istilah
UUD (grondwet) dengan Konstitusi (Constitutie) dimana UUD
merupakan bagian tertulis dari dari suatu Konstitusi
( Konstitusi lebih luas pengertianya dari UUD ) karena
Konstitusi memuat peraturan tertulis dan tidak tertulis
L. J. Van Apeldoorn (Belanda), membedakan antara istilah
UUD (grondwet) dengan Konstitusi (Constitutie) dimana UUD
merupakan bagian tertulis dari dari suatu Konstitusi
( Konstitusi lebih luas pengertianya dari UUD ) karena
Konstitusi memuat peraturan tertulis dan tidak tertulis
Herman Heller, menyebutkan bahwa : Konstitusi mempunyai
arti yang lebih luas dari UUD. Karena Konstitusi sebenarnya
tidak hanya bersifat yuridis tetapi juga sosiologis dan politis
Herman Heller, menyebutkan bahwa : Konstitusi mempunyai
arti yang lebih luas dari UUD. Karena Konstitusi sebenarnya
tidak hanya bersifat yuridis tetapi juga sosiologis dan politis
Oliver Cromwell, menyebutkan bahwa : Konstitusi dan UUD
adalah identik (sama). Karena UUD dibuat sebagai pegangan
untuk memerintah
Oliver Cromwell, menyebutkan bahwa : Konstitusi dan UUD
adalah identik (sama). Karena UUD dibuat sebagai pegangan
untuk memerintah
Lasalle Struycken menyebutkan bahwa : Konstitusi sesungguhnya
menggambarkan hubungan antara kekuasaan yang terdapat di dalam
masyarakat seperti golongan yang mempunyai kedudukan yang nyata
di dalam masyarakat. Seperti Kepala Negara, Angkatan Perang,
Partai Politik, Buruh Tani, Pegawai dan sebagainya. Dalam hal ini
Konstitusi sama dengan UUD
Lasalle Struycken menyebutkan bahwa : Konstitusi sesungguhnya
menggambarkan hubungan antara kekuasaan yang terdapat di dalam
masyarakat seperti golongan yang mempunyai kedudukan yang nyata
di dalam masyarakat. Seperti Kepala Negara, Angkatan Perang,
Partai Politik, Buruh Tani, Pegawai dan sebagainya. Dalam hal ini
Konstitusi sama dengan UUD

19. 19
Macam – Macam Konstitusi
Menurut C. F. Strong, dalam bukunya “ Modern Political Constitution “
membedakan Konstitusi menjadi dua macam yaitu Konstitusi tertulis
dan Konstitusi tidak tertulis.
Suatu konstitusi dikatakan tertulis apabila sengaja dibuat oleh lembaga
yang berwenang dalam bentuk sebuah naskah (documentary constitution).
Sedangkan konstitusi tidak tertulis tidak berupa suatu naskah
(non- documentary constitution) dan merupakan suatu tradisi atau
konvensi. Contohnya konstitusi negara Inggris hanya berupa kumpulan
dokumen piagam atau pernyataan.
Dalam beberapa buku dapat dijumpai bahwa konstitusi itu adalah UUD
yang sebenarnya merupakan bagian dari hukum dasar yaitu termasuk
hukum dasar yang tertulis sedangkan di luar hukum dasar tertulis
adalah hukum dasar tidak tertulis sejenis konvensi atau traktat
Macam – Macam Konstitusi
Menurut C. F. Strong, dalam bukunya “ Modern Political Constitution “
membedakan Konstitusi menjadi dua macam yaitu Konstitusi tertulis
dan Konstitusi tidak tertulis.
Suatu konstitusi dikatakan tertulis apabila sengaja dibuat oleh lembaga
yang berwenang dalam bentuk sebuah naskah (documentary constitution).
Sedangkan konstitusi tidak tertulis tidak berupa suatu naskah
(non- documentary constitution) dan merupakan suatu tradisi atau
konvensi. Contohnya konstitusi negara Inggris hanya berupa kumpulan
dokumen piagam atau pernyataan.
Dalam beberapa buku dapat dijumpai bahwa konstitusi itu adalah UUD
yang sebenarnya merupakan bagian dari hukum dasar yaitu termasuk
hukum dasar yang tertulis sedangkan di luar hukum dasar tertulis
adalah hukum dasar tidak tertulis sejenis konvensi atau traktat
11

20. 20
Sifat dan Fungsi Konstitusi Negara
Sifat pokok konstitusi negara adalah flexible (luwes), dan juga Rigid (kaku)
Konstitusi dikatakan flexible (luwes) apabila konstitusi itu memungkinkan
adanya perubahan sewaktu-waktu sesuai dengan perkembangan
masyarakat. Seperi konstitusi Inggris dan Selandia Baru. Konstitusi
dikatakan Rigid atau kaku apabila konstitusi itu sulit diubah kapanpun
kecuali melalui amandemen
Fungsi pokok konstitusi negara adalah untuk membatasi kekuasaan
pemerintahan negara sedemikian rupa agar penyelenggaraan kekuasaan
pemerintahan negara tidak bersifat sewenang-wenang, sehingga hak-hak
warga negara terlindungi atau terjamin. Gagasan ini selanjutnya
dinamakan konstitusionalisme
Sifat dan Fungsi Konstitusi Negara
Sifat pokok konstitusi negara adalah flexible (luwes), dan juga Rigid (kaku).
Konstitusi dikatakan flexible (luwes) apabila konstitusi itu memungkinkan
adanya perubahan sewaktu-waktu sesuai dengan perkembangan
masyarakat. Seperi konstitusi Inggris dan Selandia Baru. Konstitusi
dikatakan Rigid atau kaku apabila konstitusi itu sulit diubah kapanpun
kecuali melalui amandemen
Fungsi pokok konstitusi negara adalah untuk membatasi kekuasaan
pemerintahan negara sedemikian rupa agar penyelenggaraan kekuasaan
pemerintahan negara tidak bersifat sewenang-wenang, sehingga hak-hak
warga negara terlindungi atau terjamin. Gagasan ini selanjutnya
dinamakan konstitusionalisme
11

21. 21
Kedudukan Konstitusi
Undang-Undang Dasar memiliki kedudukan tertinggi dalam peraturan
perundangan-undangan, karena setiap perundangan yang berada di
bawahnya tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundangan
yang ada di atasnya dan apabila ada peraturan perundangan yang tidak
sesuai dengan Undang-Undang Dasar harus dicabut. Undang-Undang
Dasar juga dipergunakan sebagai dasar dalam penyusunan peraturan
perundangan yang ada di bawahnya.
UUD yang memiliki kedudukan tertinggi sebagai fundamental law
(hukum dasar).
Sebagai hukum dasar yang tertulis, konstitusi mengatur
tiga masalah pokok :
1. Jaminan terhadap hak azasi manusia
2. Ditetapkan susunan ketatanegaraan yang bersifat mendasar
3. Adanya pembagian atau pembatasan tugas-tugas ketatanegaraan
yang juga bersifat mendasar
Kedudukan Konstitusi
Undang-Undang Dasar memiliki kedudukan tertinggi dalam peraturan
perundangan-undangan, karena setiap perundangan yang berada di
bawahnya tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundangan
yang ada di atasnya dan apabila ada peraturan perundangan yang tidak
sesuai dengan Undang-Undang Dasar harus dicabut. Undang-Undang
Dasar juga dipergunakan sebagai dasar dalam penyusunan peraturan
perundangan yang ada di bawahnya.
UUD yang memiliki kedudukan tertinggi sebagai fundamental law
(hukum dasar).
Sebagai hukum dasar yang tertulis, konstitusi mengatur
tiga masalah pokok :
1. Jaminan terhadap hak azasi manusia
2. Ditetapkan susunan ketatanegaraan yang bersifat mendasar
3. Adanya pembagian atau pembatasan tugas-tugas ketatanegaraan
yang juga bersifat mendasar
11

22. Pembentukan
Konstitusi
22
1. Cara Pemberian (Grants)
2. Cara Pembuatan dengan
Sengaja (Deliberate
Creation)
3. Cara Revolusi (Revolution)
4. Cara Evolusi (Evolution
Pembentukan dan Pengubahan Konstitusi

23. 23
Cara Pemberian (Grants)
Undang-Undang Dasar yang diperoleh dengan cara pemberian terdapat
pada negara-negara yang berbentuk kerajaan. Negara Monarchi yang mula-
mula bersifat mutlak lambat laun sebagai akibat timbulnya faham demokrasi
berubah sifatnya menjadi negara Monarchi yang Konstitusional
Raja-Raja negara-negara Monarchi membagi-bagikan Undang-Undang
Dasar kepada rakyatnya dan Raja berjanji akan melaksanakan kekuasaannya
dalam batas-batas seperti yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar.
Undang-Undang Dasar yang dibagi-bagikan itu disebut Undang-Undang
Dasar Oktroi seperti Kerajaan Jepang. Kerajaan mau membatasi diri dalam
menjalankan kekuasaannya dengan membagi-bagikan Undang-Undang Dasar
karena adanya desakan yang hebat dari rakyat agar raja atau penguasa tidak
bertindak anarchisme atau sewenang-wenang
Cara Pemberian (Grants)
Undang-Undang Dasar yang diperoleh dengan cara pemberian terdapat
pada negara-negara yang berbentuk kerajaan. Negara Monarchi yang mula-
mula bersifat mutlak lambat laun sebagai akibat timbulnya faham demokrasi
berubah sifatnya menjadi negara Monarchi yang Konstitusional
Raja-Raja negara-negara Monarchi membagi-bagikan Undang-Undang
Dasar kepada rakyatnya dan Raja berjanji akan melaksanakan kekuasaannya
dalam batas-batas seperti yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar.
Undang-Undang Dasar yang dibagi-bagikan itu disebut Undang-Undang
Dasar Oktroi seperti Kerajaan Jepang. Kerajaan mau membatasi diri dalam
menjalankan kekuasaannya dengan membagi-bagikan Undang-Undang Dasar
karena adanya desakan yang hebat dari rakyat agar raja atau penguasa tidak
bertindak anarchisme atau sewenang-wenang

24. 24
Cara Pembuatan dengan Sengaja
(Deliberate Creation)
Dalam hal ini pembuatan suatu Undang-unang
Dasar dilakukan setelah negara baru didirikan.
Negara Amerika Serikat merupakan negara
pertama membuat Undang-Undang Dasar atau
Konstitusi sebagai Hukum dasar tertulis yang
disahkan pada tanggal 17 September 1787 oleh
sidang Konstituante.
Indonesia termasuk dalam cara pembutan
dengan sengaja. Di Indonesia setelah Proklamasi
Kemerdekaan 17 Agustus 1945 PPKI menetapkan
UUD 1945 dalam sidangnya 18 Agustus 1945
Cara Pembuatan dengan Sengaja
(Deliberate Creation)
Dalam hal ini pembuatan suatu Undang-unang
Dasar dilakukan setelah negara baru didirikan.
Negara Amerika Serikat merupakan negara
pertama membuat Undang-Undang Dasar atau
Konstitusi sebagai Hukum dasar tertulis yang
disahkan pada tanggal 17 September 1787 oleh
sidang Konstituante.
Indonesia termasuk dalam cara pembutan
dengan sengaja. Di Indonesia setelah Proklamasi
Kemerdekaan 17 Agustus 1945 PPKI menetapkan
UUD 1945 dalam sidangnya 18 Agustus 1945

25. 25
Cara Revolusi (Revolution)
Salah satu cara untuk menggulingkan suatu
pemerintahan negara yang tidak disenangi
rakyatnya dengan jalan perebutan kekuasaan
(Coup d’Etat).
Pemerintah baru yang lahir akibat revolusi lalu
membuat UUD yang diusahakan mendapat
persetujuan rakyatnya.
Seperti Prancis tahun 1791, Spanyol tahun
1932
Cara Revolusi (Revolution)
Salah satu cara untuk menggulingkan suatu
pemerintahan negara yang tidak disenangi
rakyatnya dengan jalan perebutan kekuasaan
(Coup d’Etat).
Pemerintah baru yang lahir akibat revolusi lalu
membuat UUD yang diusahakan mendapat
persetujuan rakyatnya.
Seperti Prancis tahun 1791, Spanyol tahun
1932

26. 26
Cara Evolusi (Evolution)
Perubahan-perubahan secara berangsur-angsur
dapat menimbulkan Undang-Undang Dasar, dan
secara otomatis Undang-Undang Dasar lama tidak
berlaku lagi, hal ini bisa terjadi karena adanya
perubahan bentuk pemerintahan atau bentuk
negara.
(seperti di Indonesia UUD 1945 berubah ke
Konstitusi RIS 1949 ke UUD Sementara 1950 ke
UUD 1945)
Cara Evolusi (Evolution)
Perubahan-perubahan secara berangsur-angsur
dapat menimbulkan Undang-Undang Dasar, dan
secara otomatis Undang-Undang Dasar lama tidak
berlaku lagi, hal ini bisa terjadi karena adanya
perubahan bentuk pemerintahan atau bentuk
negara.
(seperti di Indonesia UUD 1945 berubah ke
Konstitusi RIS 1949 ke UUD Sementara 1950 ke
UUD 1945)

27. Pengubahan
Konstitusi
27
1. Cara Refrendum
2. Cara Pembentukan
Badan khusus

28. 28
Cara Refrendum
pengubahan suatu Undang-Undang Dasar harus
mendapat persetujuan langsung dari rakyat. Kalau
mendapat persetujuan rakyat maka Undang-
Undang Dasar boleh diubah, jika tidak Undang-
Undang Dasar tidak boleh diubah (pernah ada
pada jaman orde baru dengan UU. No. 5 tahun
1985 tentang refrendum)
Sistem Refrendum ini masih ada di Negara
Swiss
Cara Refrendum
pengubahan suatu Undang-Undang Dasar harus
mendapat persetujuan langsung dari rakyat. Kalau
mendapat persetujuan rakyat maka Undang-
Undang Dasar boleh diubah, jika tidak Undang-
Undang Dasar tidak boleh diubah (pernah ada
pada jaman orde baru dengan UU. No. 5 tahun
1985 tentang refrendum)
Sistem Refrendum ini masih ada di Negara
Swiss

29. 29
Cara Pembentukan Badan khusus
Badan ini khusus dibentuk untuk melaksanakan
tugas membuat atau mengubah Undang Undang
Dasar ( badan ini pernah ada di Indonesia dengan
nama Konstituante yang bertugas untuk membuat
Undang-Undang Dasar yang difinitif untuk
mengganti Undang-Undang Dasar Sementara 1950
tetapi gagal dalam melaksanakan tugasnya
sehingga badan ini dibubarkan dengan dekrit
presiden 5 Juli 1959.
Menurut Undang-Undang Dasar 1945 badan
yang bertugas untuk mengubah Undang-Undang
Dasar adalah MPR terdapat dalam pasal 3 (1) dan
pasal 37 UUD 1945)
Cara Pembentukan Badan khusus
Badan ini khusus dibentuk untuk melaksanakan
tugas membuat atau mengubah Undang Undang
Dasar ( badan ini pernah ada di Indonesia dengan
nama Konstituante yang bertugas untuk membuat
Undang-Undang Dasar yang difinitif untuk
mengganti Undang-Undang Dasar Sementara 1950
tetapi gagal dalam melaksanakan tugasnya
sehingga badan ini dibubarkan dengan dekrit
presiden 5 Juli 1959.
Menurut Undang-Undang Dasar 1945 badan
yang bertugas untuk mengubah Undang-Undang
Dasar adalah MPR terdapat dalam pasal 3 (1) dan
pasal 37 UUD 1945)

30. 30
3.Hubungan Dasar Negara dengan
Konstitusi
Hubungan atau keterkaiatan dasar negara
dengan konstitusi suatu negara nampak pada
gagasan dasar, cita-cita, dan tujuan negara yang
tertuang dalam Pembukaan atau Mukadimah
Undang Undang Dasar suatu negara. Dari dasar
negara inilah kehidupan negara yang dituangkan
dalam bentuk peraturan perundang-undangan
diatur dan diwujudkan. Salah satu perwujudan
dalam mengatur dan menyelenggarakan kehidupan
ketatanegaraan suatu negara adalah dalam bentuk
konstitusi atau Undang Undang Dasar
3.Hubungan Dasar Negara dengan
Konstitusi
Hubungan atau keterkaiatan dasar negara
dengan konstitusi suatu negara nampak pada
gagasan dasar, cita-cita, dan tujuan negara yang
tertuang dalam Pembukaan atau Mukadimah
Undang Undang Dasar suatu negara. Dari dasar
negara inilah kehidupan negara yang dituangkan
dalam bentuk peraturan perundang-undangan
diatur dan diwujudkan. Salah satu perwujudan
dalam mengatur dan menyelenggarakan kehidupan
ketatanegaraan suatu negara adalah dalam bentuk
konstitusi atau Undang Undang Dasar

31. 31 Hubungan Dasar Negara dengan
Konstitusi Atau UUD 1945
1. Dasar negara dan Pembukaan UUD 1945
Hubungan dasar negara dengan Pembukaan UUD 1945
dapat digambarkan sebagai berikut :
Falsapah dasar negara Pancasila yang abstrak tercermin
dalam Pembukaan UUD 1945 yang merupakan uraian
terperinci dari Proklamasi 17 Agustus 1945
Pancasila yang dirumuskan dalam Pembukaan UUD 1945
merupakan suatu kebulatan yang utuh dan tersusun secara
teratur (sistimatis) dan bertingkat (hierarkis).
Sila yang satu menjiwai dan meliputi sila yang lain secara
bertingkat
Jiwa Pancasila yang abstrak, setelah tercetus menjadi
Proklamasi Kemerdekaan RI 17 Agustus 1945 tercermin
dalam pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam
Pembukaan UUD 1945
Hubungan Dasar Negara dengan
Konstitusi Atau UUD 1945
1. Dasar negara dan Pembukaan UUD 1945
Hubungan dasar negara dengan Pembukaan UUD 1945
dapat digambarkan sebagai berikut :
Falsapah dasar negara Pancasila yang abstrak tercermin
dalam Pembukaan UUD 1945 yang merupakan uraian
terperinci dari Proklamasi 17 Agustus 1945
Pancasila yang dirumuskan dalam Pembukaan UUD 1945
merupakan suatu kebulatan yang utuh dan tersusun secara
teratur (sistimatis) dan bertingkat (hierarkis).
Sila yang satu menjiwai dan meliputi sila yang lain secara
bertingkat
Jiwa Pancasila yang abstrak, setelah tercetus menjadi
Proklamasi Kemerdekaan RI 17 Agustus 1945 tercermin
dalam pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam
Pembukaan UUD 1945

32. 32 2. Dasar negara dan pasal-pasal
UUD 1945
Sila-sila Pancasila dalam kaitannya dengan pasal-pasal
UUD 1945 sebagai berikut:
Sila Ketuhanan Yang Maha Esa berhubungan erat
dengan pasal 29 (1, 2) UUD 1945
Sila Kemanusiaan yang adil dan beradab berhubungan
erat dengan pasal 27, 28, 28 A-28 J, 29, 30, 31, 32, 33, 34
UUD 1945
Sila Persatuan Indonesia berhubungan erat dengan pasal
1 (1), 32, 35, 36 UUD 1945
Sila Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat
kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan
berhubungan erat dengan pasal 1 (2), 2, 3, 22 E, 28, 37
UUD 1945
Sila Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
berhungan erat dengan pasal 23, 27 (2), 31, 33, 34 UUD
1945
2. Dasar negara dan pasal-pasal
UUD 1945
Sila-sila Pancasila dalam kaitannya dengan pasal-pasal
UUD 1945 sebagai berikut:
Sila Ketuhanan Yang Maha Esa berhubungan erat
dengan pasal 29 (1, 2) UUD 1945
Sila Kemanusiaan yang adil dan beradab berhubungan
erat dengan pasal 27, 28, 28 A-28 J, 29, 30, 31, 32, 33, 34
UUD 1945
Sila Persatuan Indonesia berhubungan erat dengan pasal
1 (1), 32, 35, 36 UUD 1945
Sila Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat
kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan
berhubungan erat dengan pasal 1 (2), 2, 3, 22 E, 28, 37
UUD 1945
Sila Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
berhungan erat dengan pasal 23, 27 (2), 31, 33, 34 UUD
1945

33. 33

34. 34

35. STANDAR KOMPETENSI 4STANDAR KOMPETENSI 4
Menganalisis hubungan dasar negara dengan konstitusiMenganalisis hubungan dasar negara dengan konstitusi
Kompetensi Dasar : 4.2 Menganalisis substansi konstitusi negaraKompetensi Dasar : 4.2 Menganalisis substansi konstitusi negara
PERTEMUAN ke 3PERTEMUAN ke 3
35
B.
SUBSTANSI
KONSTITUSI
NEGARA
1. Klasifikasi konstitusi di Indonesia
2. Implementasi Dasar negara ke Dalam
Konstitusi Negara RI

36. Klasifikasi
Konstitusi
Di Indonesia
36
1. Konstitusi awal
kemerdekaan 1945
2. Konstitusi RIS 1949
3. UUDS 1950
4. UUD 1945 hasil Dekrit
Presiden 5 Juli 1959
5. UUD 1945 hasil
reformasi

37. 37
Konstitusi Awal Kemerdekaan 1945
Secara garis besarnya UUD 1945 yang memiliki sistimatika :
1. Bagian Pembukaan terdiri dari 4 alenia,
2. Bagian Batang Tubuh terdiri dari 16 Bab dan 37 pasal
dan 4 pasal Aturan Peralihan serta 2 ayat Aturan Tambahan,
3. Bagian Penjelasan Resmi.
UUD 1945 ini ditetapkan dan disahkan pada awal
kemerdekaan RI pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh
PPKI yang diketuai oleh Ir. Soekarno sebenarnya
merupakan hasil Naskah Rancangan UUD dari sebuah badan
yang bernama Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan
Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) yang dibentuk tanggal
28 April 1945 dalam sidangnya pada tanggal 10 – 16 Juli
1945
Konstitusi Awal Kemerdekaan 1945
Secara garis besarnya UUD 1945 yang memiliki sistimatika :
1. Bagian Pembukaan terdiri dari 4 alenia,
2. Bagian Batang Tubuh terdiri dari 16 Bab dan 37 pasal
dan 4 pasal Aturan Peralihan serta 2 ayat Aturan Tambahan,
3. Bagian Penjelasan Resmi.
UUD 1945 ini ditetapkan dan disahkan pada awal
kemerdekaan RI pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh
PPKI yang diketuai oleh Ir. Soekarno sebenarnya
merupakan hasil Naskah Rancangan UUD dari sebuah badan
yang bernama Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan
Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) yang dibentuk tanggal
28 April 1945 dalam sidangnya pada tanggal 10 – 16 Juli
1945

38. Konstitusi RIS 1949
Ternyata setelah Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya 17 Agustus
1945 tidaklah menjadikan bangsa dan negara Indonesia menjadi negara yang
aman, tentram dan damai karena kekalahan Belanda oleh Jepang di Indonesia
tidak serta merta Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945
sebab Belanda selalu berusaha mengusik kemerdekaan Indonesia dengan ingin
menjajah kembali Indonesia baik secara diam-diam seperti mendompleng kepada
tentara Sekutu yang bertugas untuk melucuti senjata tentara Jepang, maupun
secara terang-terangan dengan melakukan serbuan atau agresi militer Belanda I (
tahun 1947) dan agresi Belanda II (tahun 1948) ternyata agresi Belanda ini
menarik perhatian PBB untuk menghentikan pertikaian Indonesia – Belanda . Dan
akhirnya diadakanlah Konfrensi Meja Bundar (KMB) yang dilangsungkan di
S’Gravenhage pada tanggal 2 November 1949 yang dihadiri oleh fihak Indonesia
– Belanda – BFO (Byeenkomst voor Federal Overleg = pertemuan untuk
permusyawaratan federal).
•Dari konfrensi ini dihasilkan 3 buah persetujuan pokok :
•1. didirikannya Negara Republik Indonesia Serikat
•2. penyerahan kedaulatan kepada RIS (baca pemulihan kedaulatan)
•3. didirikan Uni Republik Indonesia Serikat dan Kerajaan Belanda
•
• Dengan diserahkannya (dipulihkannya) kedaulatan pada tanggal 27
38

39. 39
Undang-Undang Dasar Sementara 1950
Konstitusi RIS yang bersifat liberal federalistik tidak sesuai dengan semangat
Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, Pancasila dan Kepribadian bangsa
Indonesia. Oleh karena itu munculah berbagai reaksi dan unjuk rasa dari
negara-negara bagian menuntut pembubaran Negara RIS dan kembali ke
Negara Kesatuan Republik Indonesia atas desakan yang terjadi secara terus
menerus maka pada tanggal 8 Maret 1950, Pemerintah Federal mengeluarkan
Undang-Undang Darurat No. 11 tahun 1950, yang isinya mengatur tata Cara
perubahan susunan kenegaraan Negara RIS. Dengan adanya Undang-Undang
Darurat No. 11 tahun 1950 hampir semua Negara Bagian dari negara RIS
menggabungkan diri dengan Negara Republik Indonesia yang berkedudukan
di Yogyakarta. Akhirnya Negara RIS memiliki tiga negara bagian: Negara
Republik Indonesia Yogyakarta, Negara Indonesia Timur dan Negara Sumatera
Timur. Keadaan ini menyebabkan Negara RIS berunding dengan Negara
Republik Indonesia untuk membentuk Negara Kesatuan. Pada tanggal
19 Mei 1950, dicapai kesepakatan membentuk kembali Negara Kesatuan
Republik Indonesia yang dituangkan ke dalam sebuah piagam persetujuan.
Disebutkan pula bahwa Negara Kesatuan yang akan dibentukan itu
berdasarkan Undang-Undang Dasar baru yang merupakan penggabungan
dari unsur-unsur UUD 1945 dan Konstitusi RIS yang selanjutnya melahirkan
Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Negara Kesatuan Republik Indonesia
resmi berdiri pada tanggal 17 Agustus 1950 dan Ir Soekarno terpilih sebagai
Presiden dan Drs. Mochammad Hatta sebagai Wakil presiden
Undang-Undang Dasar Sementara 1950
Konstitusi RIS yang bersifat liberal federalistik tidak sesuai dengan semangat
Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, Pancasila dan Kepribadian bangsa
Indonesia. Oleh karena itu munculah berbagai reaksi dan unjuk rasa dari
negara-negara bagian menuntut pembubaran Negara RIS dan kembali ke
Negara Kesatuan Republik Indonesia atas desakan yang terjadi secara terus
menerus maka pada tanggal 8 Maret 1950, Pemerintah Federal mengeluarkan
Undang-Undang Darurat No. 11 tahun 1950, yang isinya mengatur tata Cara
perubahan susunan kenegaraan Negara RIS. Dengan adanya Undang-Undang
Darurat No. 11 tahun 1950 hampir semua Negara Bagian dari negara RIS
menggabungkan diri dengan Negara Republik Indonesia yang berkedudukan
di Yogyakarta. Akhirnya Negara RIS memiliki tiga negara bagian: Negara
Republik Indonesia Yogyakarta, Negara Indonesia Timur dan Negara Sumatera
Timur. Keadaan ini menyebabkan Negara RIS berunding dengan Negara
Republik Indonesia untuk membentuk Negara Kesatuan. Pada tanggal
19 Mei 1950, dicapai kesepakatan membentuk kembali Negara Kesatuan
Republik Indonesia yang dituangkan ke dalam sebuah piagam persetujuan.
Disebutkan pula bahwa Negara Kesatuan yang akan dibentukan itu
berdasarkan Undang-Undang Dasar baru yang merupakan penggabungan
dari unsur-unsur UUD 1945 dan Konstitusi RIS yang selanjutnya melahirkan
Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Negara Kesatuan Republik Indonesia
resmi berdiri pada tanggal 17 Agustus 1950 dan Ir Soekarno terpilih sebagai
Presiden dan Drs. Mochammad Hatta sebagai Wakil presiden

40. 40
UUD 1945 HASIL DEKRIT PRESIDEN 5 JULI 1959
Dekrit Presiden 5 Juli 1959 berisi :
1. Menetapkan pembubaran Konstituante
2. Menetapkan UUD 1945 berlaku kembali dan tidak
berlakunya UUD Sementara 1950
3. Pembentukan Majelis Permuayawatan Rakyat Sementara
(MPRS) dan Dewan Pertimbangan Agung Sementara
(DPAS)
Dekrit Presiden 5 Juli 1959 diumumkan oleh Presiden di Istana
Merdeka di hadapan rakyat pada hari Minggu, pukul 17.00 WIB
selanjutnya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 dimuat dalam Kep.Pres.
No. 150 tahun 1959 dan diumumkan dalam Lembaran Negara
Republik Indonesia No. 75 Tahun 1959.
UUD 1945 hasil Dekrit Presiden 5 Juli 1959 sama persis dengan
UUD 1945 yang ditetapkan 18 Agustus 1945 oleh PPKI, dimasa
Orla ada penyimpangan dan ada pelurusan pada masa Orba
tapi bersifat otoriter dan KKN
UUD 1945 HASIL DEKRIT PRESIDEN 5 JULI 1959
Dekrit Presiden 5 Juli 1959 berisi :
1. Menetapkan pembubaran Konstituante
2. Menetapkan UUD 1945 berlaku kembali dan tidak
berlakunya UUD Sementara 1950
3. Pembentukan Majelis Permuayawatan Rakyat Sementara
(MPRS) dan Dewan Pertimbangan Agung Sementara
(DPAS)
Dekrit Presiden 5 Juli 1959 diumumkan oleh Presiden di Istana
Merdeka di hadapan rakyat pada hari Minggu, pukul 17.00 WIB
selanjutnya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 dimuat dalam Kep.Pres.
No. 150 tahun 1959 dan diumumkan dalam Lembaran Negara
Republik Indonesia No. 75 Tahun 1959.
UUD 1945 hasil Dekrit Presiden 5 Juli 1959 sama persis dengan
UUD 1945 yang ditetapkan 18 Agustus 1945 oleh PPKI, dimasa
Orla ada penyimpangan dan ada pelurusan pada masa Orba
tapi bersifat otoriter dan KKN

41. 41
UNDANG-UNDANG DASAR 1945 HASIL REFORMASI
Secara lebih rinci gagasan reformasi konstitusi (UUD 1945) didasarkan pada argumen-
argumen (alasan-alasan) di bawah ini :
1. UUD 1945 dimaksudkan untuk bersifat sementara. Hal ini dapat kita baca
atau buktikan pada pernyataannya dalam :
Ayat 1 Aturan Tambahan UUD 1945 : Dalam enam bulan sesudah akhirnya
peperangan Asia Timur Raya, Presiden Indonesia mengatur dan menyelenggarakan
segala hal yang ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar ini
Ayat 2 Aturan Tambahan UUD 1945 : Dalam enam bulan sesudah MPR dibentu
Majelis itu bersidang untuk menetapkan undang-undang dasar
Berdasarkan kedua ayat Aturan Tambahan UUD 1945, maka penyempurnaan atau
amandemen sangat perlu dilakukan.
2. Dalam kenyataannya selama berlakunya UUD 1945 pemerintahan yang
dihasilkan adalah pemerintahan yang tidak demokratis dan bahkan otorit
Pemerintahan dikendalikan secara terpusat oleh Presiden sedangkan daerah maupun
rakyat tidak ada kesempatan untuk berkembang. Dan bahkan cendrung seumur
hidup, karena tidak ada kepastian pembatasan masa jabatan presiden serta
melahirkan pemerintahan yang seumur hidup. Contohnya Presiden Soekarno dan
Soeharto

42. 42
UUD 1945 Reformasi (Hasil Amandemen) :
UUD 1945 yang sama sekali tidak mengalami perubahan
adalah Pembukaan dan pasal 29 ayat 1, 2
Lembaga-lembaga kenegaraan sesuai dengan UUD 1945
adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat (pasal 2 dan 3
UUD 1945), Presiden (pasal 4 – 16 UUD 1945), Dewan
Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah
(pasal 19 - 22 B dan 22 C – 22 D UUD 1945),
Badan Pemeriksa Keuangan ( pasal 23 E - 23 G UUD 1945 ),
Kekuasaan Kahakiman terdiri dari Mahkamah Agung,
Komisi Konstitusi (Komisi Yudisial) dan Mahkamah Konstitusi
( pasal 24, 24 A - 24 C UUD 1945)
UUD 1945 Reformasi (Hasil Amandemen) :
UUD 1945 yang sama sekali tidak mengalami perubahan
adalah Pembukaan dan pasal 29 ayat 1, 2
Lembaga-lembaga kenegaraan sesuai dengan UUD 1945
adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat (pasal 2 dan 3
UUD 1945), Presiden (pasal 4 – 16 UUD 1945), Dewan
Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah
(pasal 19 - 22 B dan 22 C – 22 D UUD 1945),
Badan Pemeriksa Keuangan ( pasal 23 E - 23 G UUD 1945 ),
Kekuasaan Kahakiman terdiri dari Mahkamah Agung,
Komisi Konstitusi (Komisi Yudisial) dan Mahkamah Konstitusi
( pasal 24, 24 A - 24 C UUD 1945)

43. 11
22
33
43
2. Implementasi Dasar Negara ke dalam UUD 19452. Implementasi Dasar Negara ke dalam UUD 1945
Sila Pertama berhubungan erat dengan Alenia III dan
IV, serta Pokok Pikiran ke IV Pembukaan UUD 1945
dan Pasal 29 (1, 2) UUD 1945
Sila Pertama berhubungan erat dengan Alenia III dan
IV, serta Pokok Pikiran ke IV Pembukaan UUD 1945
dan Pasal 29 (1, 2) UUD 1945
Sila Kedua berhubungan erat dengan alenia I dan IV serta
Pokok Pikiran ke IV Pembukaan UUD 1945 dan Pasal 27, 28,
28A-28J, 29, 30, 31, 32, 33, 34 UUD 1945
Sila Kedua berhubungan erat dengan alenia I dan IV serta
Pokok Pikiran ke IV Pembukaan UUD 1945 dan Pasal 27, 28,
28A-28J, 29, 30, 31, 32, 33, 34 UUD 1945
Sila ketiga berhubungan erat dengan Alenia II dan
IV serta Pokok Pikiran ke I Pembukaan UUD 1945
dan Pasal 1 (1), 32, 35, 36 UUD 1945
Sila ketiga berhubungan erat dengan Alenia II dan
IV serta Pokok Pikiran ke I Pembukaan UUD 1945
dan Pasal 1 (1), 32, 35, 36 UUD 1945

44. 44
55
44
Sila keempat berhubungan erat dengan Alenia IV serta
Pokok Pikiran ke III Pembukaan UUD 1945 dan
Pasal 1 (2), 2, 3, 22 E, 28, 37 UUD 1945
Sila keempat berhubungan erat dengan Alenia IV serta
Pokok Pikiran ke III Pembukaan UUD 1945 dan
Pasal 1 (2), 2, 3, 22 E, 28, 37 UUD 1945
Sila kelima berhubungan erat dengan Alenia II dan IV serta
Pokok Pikiran Ke II Pembukaan UUD 1945 dan Pasal 23,
27 (2), 31, 33, 34 UUD 1945
Sila kelima berhubungan erat dengan Alenia II dan IV serta
Pokok Pikiran Ke II Pembukaan UUD 1945 dan Pasal 23,
27 (2), 31, 33, 34 UUD 1945

45. 45
T U G A S MANDIRI BERSTRUKTUR
Isilah tabel pada halaman 24 dibuku dengan
tepat dan benar, dalam kertas lembaran
tersendiri dalam bentuk landscape
T U G A S MANDIRI BERSTRUKTUR
Isilah tabel pada halaman 24 dibuku dengan
tepat dan benar, dalam kertas lembaran
tersendiri dalam bentuk landscape

46. 46

47. 47

48. STANDAR KOMPETENSI 4STANDAR KOMPETENSI 4
Menganalisis hubungan dasar negara dengan konstitusiMenganalisis hubungan dasar negara dengan konstitusi
Kompetensi Dasar : 4.3 Menganalisis kedudukan pembukaan UUD 1945 NKRIKompetensi Dasar : 4.3 Menganalisis kedudukan pembukaan UUD 1945 NKRI
PERTEMUAN ke 4PERTEMUAN ke 4
48
C. Pembukaan
UUD 1945
Kedudukan Pembukaan UUD 1945
Makna Pembukaan UUD 1945
Pokok Pikiran Pembukaan UUD
1945
4.4 Menganalisis substansi konstitusi negara

49. 1. KEDUDUKAN PEMBUKAAN UUD 1945
Oleh karena vitalnya kedudukan Pembukaan UUD 1945,
maka Pembukaan UUD 1945 yang memiliki kedudukan
sebagai norma fundamental atau Staats Fundamental Norm
(pokok kaedah negara yang fundamental). Rumusan kata
dan kalimat yang terkandung di dalamnya tidak boleh diubah
oleh siapapun termasuk MPR hasil pemilu, karena
pengubahan terhadap Pembukaan UUD 1945 berarti
pengubahan essensi cita moral dan cita hukum yang ingin
diwujudkan dan ditegakkan oleh bangsa Indonesia atau
dengan kata lain pengubahan Pembukaan UUD 1945 berarti
pembubaran Negara Proklamasi 17 Agustus 1945
49

50. Alenia pertama
- Keteguhan bangsa Indonesia dalam membela kemerdekaan melawan
penjajah dalam segala bentuk
- Pernyataan subyektif bangsa Indonesia untuk menentang dan
menghapus penjajahan di atas dunia
- Pernyataan obyektif bangsa Indonesia bahwa penjajahan tidak sesuai
dengan perikemanusiaan dan perikeadilan
- Pemerintah Indonesia mendukung kemerdekaan bagi setiap bangsa
untuk merdeka
Alenia kedua
- Kemerdekaan yang dicapai oleh bangsa Indonesia adalah melalui
perjuangan pergerakan di dalam melawan penjajah
- Adanya momentum yang harus dimanfaatkan untuk menyatakan
kemerdekaan
- Bahwa kemerdekaan bukan akhir perjuangan, tetapi harus diisi dengan
mewujudkan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat,
adil dan makmur
50
2. MAKNA PEMBUKAAN UUD 1945

51. Alenia ketiga
- Motivasi spiritual yang luhur bahwa kemerdekaan kita adalah atas
berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa
- Keinginan yang didambakan oleh segenap bangsa Indonesia terhadap
suatu kehidupan yang berkesinambungan antara kehidupan material
dan spiritual, dan kehidupan di dunia dan diakhirat
- Pengukuhan pernyataan Kemerdekaan oleh rakyat Indonesia
Alenia keempat
- Adanya fungsi dan sekaligus tujuan negara Indonesia, yaitu
Tujuan Nasional : melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah
darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan
kehidupan bangsa
Tujuan Internasional: ikut melaksanakan ketertiban dunia yang
berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan social
- Kemerdekaan kebangsaan Indonesia yang disusun dalam suatu UUD
- Susunan / bentuk negara Indonesia
- Sistem pemerintahan negara, berdasarkan kedaulatan rakyat
(demokrasi)
- Dasar negara Pancasila
51

52. Pokok Pikiran Pertama : Negara melindungi segenap bangsa dan
seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan
dengan mewujudkan keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia
(perwujudan sila ketiga)
Pokok Pikiran Kedua : Negara hendak mewujudkan keadilan sosial
bagi seluruh rakyat Indonesia (perwujudan sila ke lima)
Pokok Pikiran Ketiga : Negara yang berkedaulatan rakyat berdasar
atas kerakyatan dan permusyawaratan/perwakilan
(perwujudan sila keempat)
Pokok Pikiran Keempat : Negara berdasar atas
Ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil
dan beradab (perwujudan sila pertama dan kedua)
52
3. POKOK PIKIRAN PEMBUKAAN UUD 1945

53. D. Proses
Amandemen
UUD 1945
53
Tuntutan Reformasi
Prosedur amandemen
UUD 1945
Latar Belakang Perubahan
atau
Amandemen UUD 1945
Tujuan Amandemen
Pelaksanaan amandemen
UUD 1945
Hasil amandemen

54. Keseluruhan tuntutan reformasi, yang kalau
disimpulkan adalah sebagai berikut :
1. Amandemen UUD 1945
2. Penghapusan doktrin Dwi Fungsi ABRI
3. Penegakan hukum, HAM, dan pemberantasan KKN
4. Otonomi Daerah
5. Kebebasan Pers
6. Mewujudkan kehidupan demokrasi
54
1. TUNTUTAN REFORMASI

55. Prof. Miriam Budiardjo ada 4 macam prosedur untuk mengubah UUD :
1. Melalui sidang badan legeslatif dengan prosedur menurut UUD (pasal 37
UUD 1945)
2. Melalui Refrendum atau plebesit (Tap MPR RI No. IV/MPR/1983 tentang
Refrendum Yo. UU RI No. 5 Tahun 1985 tentang Refrendum yang
selanjutnya Ketetapan tentang Refrendum ini dicabut dengan
Ketetapan MPR No. VIII/MPR/1998)
3. Melalui negara-negara bagian dalam negara federal
4. Musyawarah khusus (Badan khusus untuk membentuk UUD seperti
Konstituante)
Prof. Dr. Sri Soemantri Martosoewignjo, SH prosedur perubahan konstitusi
dapat digolongkan menjadi 4 macam diantaranya :
1. dilakukan oleh badan legeslatif
2. dilakukan secara refrendum
3. dilakukan oleh negara-negara bagian
4. dilakukan oleh suatu lembaga khusus (Konstituante)
55
2. PROSEDUR AMANDEMEN UUD 1945

56. latar belakang diadakan amandemen terhadap UUD 1945
adalah :
1. Kekuasaan tertinggi di tangan MPR
2. Kekuasaan yang sangat besar pada Presiden
3. Pasal-pasal yang terlalu “luwes” sehingga dapat
menimbulkan multitafsir
4. Kewenangan pada Presiden untuk mengatur hal-hal penting
dengan undang-undang
5. Rumusan UUD 1945 tentang semangat penyelenggara
negara belum cukup didukung ketentuan konstitusi
56
3. LATAR BELAKANG PERUBAHAN UUD 1945

57. tujuan yang harus mendapatkan perhatian bagi pelaksana
amandemen terhadap UUD 1945 untuk menyempurnakan
aturan dasar, mengenai:
1. Tatanan negara
2. Kedaulatan Rakyat
3. HAM
4. Pembagian kekuasaan
5. Kesejahteraan Sosial
6. Eksistensi negara demokrasi dan negara hukum
7. Hal-hal lain sesuai dengan perkembangan aspirasi dan
kebutuhan bangsa
57 4. TUJUAN AMANDEMEN UUD 1945

58. landasan hukum (dasar hukum) dalam pelaksanaan amandemen terhadap
UUD 1945 sebagai berikut :
1. Pasal 3 UUD 1945 (tentang MPR menetapkan UUD dan GBHN)
2. Pasal 37 UUD 1945 (tentang perubahan UUD)
3. TAP MPR No.IX/MPR/1999 (tentang penugasan Badan Pekerja MPR RI
untuk melanjutkan perubahan UUD 1945)
4. TAP MPR No.IX/MPR/2000 (tentang penugasan Badan Pekerja MPR RI
untuk mempersiapkan rancangan perubahan UUD 1945)
5. TAP MPR No.XI/MPR/2001 (tentang perubahan terhadap TAP MPR
No.IX/MPR/2000)
Selanjutnya yang dijadikan kesepakatan dasar dalam amandemen terhadap
UUD 1945 sebagai berikut :
1. Tidak mengubah Pembukaan UUD 1945
2. Tetap mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia
3. Mempertegas sistem presidensiil
4. Penjelasan UUD 1945 yang memuat hal-hal normatif akan dimasukan
ke dalam pasal-pasal
5. Perubahan dilakukan dengan cara “adendum”
58
5. PELAKSANAAN AMANDEMEN UUD 1945

59. 1. Tahap Pertama
Perubahan tahap pertama ini dilaksanakan pada Sidang Umum MPR RI
tanggal 14 – 21 Oktober 1999 terhadap 9 pasal yang diperioritaskan
untuk mengurangi kewenangan Presiden
2. Tahap Kedua
Perubahan kedua terhadap UUD 1945 dilaksanakan pada Sidang Tahunan
MPR RI tanggal 7 – 18 Agustus 2000, ada sebanyak 26 pasal yang diubah
dan ditambah, sebagaian besar perubahan dan penambahan itu mengenai :
Pemerintahan Daerah, Wilayah Negara, DPR (fungsi dan hak DPR),
Warga negara dan Penduduk, Hak Azasi Manusia, Pertahanan dan
Keamanan Negara, Lambang Negara, Lagu Kebangsaan Indonesia Raya
3. Tahap Ketiga
Perubahan ketiga terhadap UUD 1945 dilaksanakan pada Sidang Tahunan
MPR RI tanggal 1 - 9 Nopember 2001, ada 23 pasal yang diubah dan
ditambah.
4. Tahap Keempat
Perubahan keempat terhadap UUD 1945 dilaksanakan pada Sidang Tahunan
MPR RI tanggal 1 - 11 Agustus 2002, ada 13 pasal yang diubah dan
ditambah, serta tiga pasal Aturan peralihan dan dua pasal Aturan Tambahan.
Secara garis besarnya perubahan dan penambahan pasal-pasal
59 4 TAHAN AMANDEMEN TERHADAP UUD 1945

60. Sebelum diadakan perubahan UUD 1945 memiliki
sistematika sebagai berikut :
Pembukaan
Batang Tubuh
- 16 bab
- 37 pasal
- 49 ayat
- 4 pasal Aturan Peralihan
- 2 ayat Aturan Tambahan
Penjelasan
Hasil perubahan terhadap UUD 1945 setelah diamandemen :
Pembukaan
Pasal-pasal:
- 21 bab
- 73 pasal
- 170 ayat
- 3 pasal Aturan Peralihan
- 2 pasal Aturan Tambahan
60 6. HASIL AMANDEMEN TERHADAP UUD 1945

61. 61

62. 62

63. STANDAR KOMPETENSI 5STANDAR KOMPETENSI 5
Menghargai persamaan kedudukan warga negara dalam berbagai aspek kehidupanMenghargai persamaan kedudukan warga negara dalam berbagai aspek kehidupan
Kompetensi Dasar : 5.1 Mendeskripsikan kedudukan warga negara dan pewarganegaraan di IndonesiaKompetensi Dasar : 5.1 Mendeskripsikan kedudukan warga negara dan pewarganegaraan di Indonesia
PERTEMUAN ke 5PERTEMUAN ke 5
63

64. A. KEWARGA-
NEGARAAN
64
1. Warganegara
2. Azas dan Stelsel
Kewarganegaraan
3. Dwi Kewarganegaraan
4. Peraturan
Perundangan
Kewarganegaraan di
Indonesia

65. - Warganegara, semua warga suatu negara yang ditetapkan berdasarkan
peraturan perundang undangan
- Kewarganegaraan, segala hal ihwal yang berhubungan dengan
warga negara
- Rakyat sesuatu negara meliputi semua orang yang bertempat tinggal
di dalam wilayah kekuasaan negara dan tunduk pada kekuasaan negara itu
Pada permulaan rakyat dari sesuatu negara hanya terdiri dari orang –orang
dari satu keturunan yang berasal dari satu nenek moyang, dalam hal ini faktor
yang terpenting adalah pertalian atau adanya hubungan darah. Akan tetapi
dalam perkembangan yang semakin luas, dimana kebutuhan manusia yang
satu dengan yang lainnya semakin lama semakin komplek sehingga perlu
mengadakan hubungan antara manusia yang satu dengan manusia yang
lainnya antar satu bangsa dengan bangsa lain dari suatu negara. Agar dapat
memenuhi kebutuhan hidupnya tidak sedikit rakyat dari suatu negara dalam
mencari penghidupan ( bekerja ) menetap di negara lain. Sehingga tidak
sedikit pada suatu negara terdapat banyak rakyat yang berasal dari berbagai
negara yang memiliki nenek moyang yang berbeda-beda.
Selain karena faktor pertalian darah, faktor bertempat tinggal bersama juga
dapat menentukan, apakah seseorang termasuk dalam pengertian rakyat
daripada negara itu
65
1. WARGA NEGARA

66. Adapun asas atau dasar yang dipergunakan untuk menentukan
kewarganegaraan seseorang pada umunya diantaranya :
1. Asas keturunan atau ius sanguinis (law of the blood),
asas menetapkan kewarganegaraan seseorang menurut pertalian
darah atau keturunan dari orang yang bersangkutan.
Jadi yang menentukan kewarganegaraan seseorang ialah
kewarganegaraan orang tuanya, dengan tidak mengindahkan
dimana tempat mereka dilahirkan. Contoh : Seseorang yang
lahir di negara A, yang orang tuanya adalah warga negara B, adalah
warganegara B. Asas ini dianut oleh negara RRC dan Indonesia
2. Asas tempat kelahiran atau ius soli (law of the soil), asas yang
menetapkan kewarganegaraan seseorang menurut daerah atau
negara tempat ia dilahirkan
Contoh : Seseorang yang lahir di negara A, adalah warganegara A
walaupun orang tuanya adalah warganegara B. Asas ini dianut oleh
negara negara Inggris, Mesir, Amerika dan negara Indonesia
menganut azas ius soli terbatas
66
2. AZAS DAN STELSEL KEWARGANEGARAAN

67. Adapun asas atau dasar yang dipergunakan untuk menentukan
kewarganegaraan Indonesia menurut UU. No. 12 Tahun 2006
diantaranya :
1. asas ius sanguinis atau asas keturunan (law of the blood), asas
yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan
keturunan, bukan berdasarkan negara tempat kelahiran
2. Asas ius soli atau asas tempat kelahiran (law of the soil) secara
terbatas, asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang
berdasarkan negara tempat kelahiran, yang diberlakukan terbatas
bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam
undang-undang ini.
3. Asas kewarganegaraan tunggal, asas yang menentukan satu
kewarganegaraan bagi setiap orang
4. Asas kewarganegaraan ganda (dwi kewarganegaraan atau
bipatride), asas yang menentukan kewarganegaraan ganda
bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam
undang-undang ini
67
AZAS ATAU STELSEL MENURUT UU. NO 12 TH. 2006

68. Selain 4 asas dasar kewarganegaraan , beberapa asas khusus
juga menjadi dasar dalam penyusunan Undang-Undang Nomor
12 Tahun 2006 ini diantaranya :
1. Asas kepentingan nasional
2. Asas perlindungan maksimum
3. Asas persamaan di dalam hukum dan pemerintahan
4. Asas kebenaran substantif
5. Asas nondiskriminatif
6. Asas pengakuan dan penghormatan terhadap
hak asasi manusia
7. Asas keterbukaan
8. Asas publisitas
68
AZAS KHUSUS PENYUSUNAN UU NO. 12 TH 2006

69. Dalam menentukan kewarganegaraanya beberapa
negara memakai asas ius sanguinis sedangkan
dinegara lain menggunakan asas ius soli, hal yang
demikian itu menimbulkan dua kemungkinan :
1. a-patride : seorang penduduk yang sama sekali
tidak memiliki kewarganegaraan
2. bi-patride : seorang penduduk yang mempunyai
dua macam kewarganegaraan (kewarganegaraan
rangkap atau dwi kewarganegaraan)
69
3. DWI KEWARGANEGARAAN

70. Undang-Undang Kewarganegaraan yang berlaku sekarang
adalah UU No. 12 Tahun 2006, yang mulai berlaku sejak
diundangkan pada tanggal 1 Agustus 2006, dengan
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63,
beberapa bagian dari undang-undang itu yang mengenai
ketentuan-ketentuan :
1. siapa yang menjadi warganegara Indonesia,
2. syarat dan tata cara memperoleh Kewarganegaraan R I,
3. kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia
4. syarat dan tata cara memperoleh kembali Kewarganegaraan
Republik Indonesia
5. ketentuan pidana
70
4. PERATURAN PERUNDANGAN KEWARGANEGARAAN
YANG BERLAKU DI INDONESIA

71. 71

72. 72

73. STANDAR KOMPETENSI 5STANDAR KOMPETENSI 5
Menghargai persamaan kedudukan warga negara dalam berbagai aspek kehidupanMenghargai persamaan kedudukan warga negara dalam berbagai aspek kehidupan
Kompetensi Dasar : 5.1 Mendeskripsikan kedudukan warga negara dan pewarganegaraan di IndonesiaKompetensi Dasar : 5.1 Mendeskripsikan kedudukan warga negara dan pewarganegaraan di Indonesia
PERTEMUAN ke 6PERTEMUAN ke 6
73

74. B. PEWARGA
–
NEGARAAN
74
1. Pewarganegaraan
biasa
atau Naturalisasi
biasa
2. Pewarganegaraan
Istimewa atau
Naturalisasi Istimewa
3. Kehilangan
Kewarganegaraan

75. Pewarganegaraan (Naturalisasi) sering juga disebut dengan
tata cara bagi orang asing untuk memperoleh kewarganegaraan
Rapublik Indonesia melalui permohonan.
Apabila ada orang asing yang ingin menjadi warga negara
Indonesia melalui proses naturalisasi, maka ia harus
mengajukan permohonan kepada Menteri Hukum dan HAM
melalui kantor pengadilan negeri setempat di mana ia
bertempat tinggal atau kalau ia bertempat tinggal di luar negeri
dapat mengajukan permohonan di Kedutaan Besar RI di negara
tempat mereka bertempat tinggal. Permohonan ini harus ditulis
di atas kertas bermeterai dengan menggunakan bahasa
Indonesia.
Pengadilan Negeri atau perwakilan diplomatik RI berwenang
untuk memeriksa syarat-syarat dan menguji permohonan
tentang kecakapannya berbahasa Indonesia dan penguasaan
sejarah Indonesia
75
PEWARGANEGARAAN

76. Oleh karena permohonan untuk menjadi kewarganegaraan RI
merupakan syarat formal, maka Menteri Hukum dan HAM dapat
menolak atau mengabulkan permohonan tersebut dengan
persetujuan Presiden RI. Apabila ditolak, ia dapat mengajukan
kembali permohonannya di lain waktu atau pada kesempatan lain,
jika dikabulkan maka ia harus mengucapkan sumpah atau janji
setia di hadapan Pengadilan Negeri atau Perwakilan Diplomatik
RI di luar negeri.
Selanjutnya, pewarganegaraan atau naturalisasi akan diumumkan
oleh Menteri Hukum dan HAM dalam Berita Negara. Apabila dalam
waktu 3 bulan setelah hari ditetapkan Surat Keputusan Menteri
Hukum dan HAM RI si pemohon tidak mengucapkan sumpah/janji
setia maka keputusan itu dengan sendirinya batal demi hukum.
Permohonan pewarganegaraan atau naturalisasi dapat dibedakan
menjadi pewarganegaraan biasa atau naturalisasi biasa dan
pewarganegaraan istimewa atau naturalisasi istimewa
76
PEWARGANEGARAAN lanjutan

77. SYARAT YANG HARUS DIPENUHI :
1. Telah berusia 18 tahun
2. Pada waktu mengajukan permohonan sudah bertempat tinggal
di wilayah negara republik Indonesia paling singkat 5 (lima)
tahun berturut-turut atau paling singkat 10 (sepuluh) tahun
tidak berturut-turut
3. Sehat jasmani dan rohani
4. Dapat berbahasa Indonesia dan mengakui dasar negara
Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945
5. Tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana
yang yang diancam dengan pidana penjara 1 (satu) tahun
atau lebih
6. Jika dengan memperoleh Kewarganegaraan RI, tidak menjadi
kewarganegaraan ganda
7. Mempunyai pekerjaan dan / atau berpenghasilan tetap
8. Membayar uang pewarganegaraan ke Kas Negara
77
1. PEWARGANEGARAAN BIASA

78. Naturalisasi istimewa dapat diberikan kepada mereka (warga asing)
yang telah berjasa kepada negara RI atau dengan alasan kepentingan
negara dapat diberikan Kewarganegaraan RI oleh Presiden setelah
memperoleh pertimbangan DPR RI, kecuali dengan pemberian
kewarganegaraan itu mengakibatkan yang bersangkutan berkewarga
negaraan ganda (pasal 20 UU. No. 12 Tahun 2006)
Orang asing yang berjasa kepada negara RI karena : prestasinya yang
luar biasa dibidang kemanusiaan, Ilmu Pengetahuan dan tehnologi,
kebudayaan, lingkungan hidup, serta keolahragaan telah memberikan
kemajuan dan keharuman nama bangsa Indonesia.
Orang asing yang diberi kewarganegaraan karena alasan kepentingan
negara : orang asing yang dinilai oleh negara telah dapat memberikan
sumbangan yang luar biasa untuk kepentingan memantapkan
kedaulatan negara dan untuk meningkatkan kemajuan khususnya
di bidang perekonomian Indonesia
78
2. PEWARGANEGARAAN ISTIMEWA

79. enurut UU No. 12 Tahun 2006 seorang warga negara RI dapat
ehilangan kewarganegaraan apabila :
Memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauannya sendiri
Tidak menolak atau melepaskan kewarganegaraan lain, sedang-
kan orang yang bersangkutan mendapat kesempatan untuk itu
Dinyatakan hilang kewarganegaraannya oleh Presiden atas
permohonannya sendiri, yang bersangkutan sudah berusia
18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin, bertempat tinggal
di luar negeri, dan dinyatakan hilang Kewarganegaraan RI tidak
menjadi/tanpa kewarganegaraan
Masuk dalam dinas tentara asing tanpa ijin terlebih dahulu
dari Presiden
Secara sukarela masuk dalam dinas negara asing, yang jabatan
dalam dinas semacam itu di Indonesia sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan hanya dapat dijabat oleh WNI
Secara sukarela mengangkat sumpah atau menyatakan
janji setia kepada negara asing atau bagian dari negara asing
tersebut
79 3. KEHILANGAN KEWARGANEGARAAN R I

80. . Tidak diwajibkan tetapi turut serta dalam pemilihan sesuatu
yang bersifat ketatanegaraan untuk suatu negara asing
. Mempunyai paspor atau surat yang bersifat paspor dari
negara asing atau surat yang dapat diartikan sebagai tanda
kewarganegaraan yang masih berlaku dari negara lain atas
namanya
. Bertempat tinggal diluar wilayah negara RI selama 5 tahun
terus menerus bukan dalam rangka dinas negara, tanpa alasan
yang sah dan dengan sengaja tidak menyatakan keinginannya
untuk tetap menjadi WNI sebelum jangka waktu 5 tahun
berikutnya yang bersangkutan tidak mengajukan pernyataan
ingin tetap menjadi WNI kepada Perwakilan RI yang wilayah
kerjanya meliputi tempat tinggal yang bersangkutan, padahal
Perwakilan RI telah memberitahukan secara tertulis kepada
yang bersangkutan, sepanjang yang bersangkutan tidak
menjadi tanpa kewarganegaraan.
80 3.KEHILANGAN KEWARGANEGARAAN R I
LANJUTAN

81. 81

82. 82

83. STANDAR KOMPETENSI 5STANDAR KOMPETENSI 5
Menghargai persamaan kedudukan warga negara dalam berbagai aspek kehidupanMenghargai persamaan kedudukan warga negara dalam berbagai aspek kehidupan
Kompetensi Dasar : 5.2 Menganalisis persamaan kedudukan WN dlm kehidupan
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara
Kompetensi Dasar : 5.2 Menganalisis persamaan kedudukan WN dlm kehidupan
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara
PERTEMUAN ke 7PERTEMUAN ke 7
83
1. Landasan Persamaan
Kedudukan Warganegara
2. Persamaan Kedudukan hak
dan kewajiban Setiap
Warganegara
3. Perilaku yang menampilkan
Persamaan Kedudukan
Warganegara

84. 1. Landasan
Persamaan
Kedudukan
Warganegara
84
1. Pancasila
2. Pembukaan UUD 1945
3. Pasal – Pasal UUD
1945

85. Pancasila khususnya sila ke dua : Kemanusiaan yang
adil dan beradab, terkandung nilai-nilai kemanusiaan,
antara lain :
Pengakuan terhadap adanya harkat, derajat,
martabat, hak dan kewajiban sesama manusia
Perlakuan yang adil terhadap sesama manusia
Pengertian manusia yang beradab yang memiliki
daya cipta, rasa, karsa, dan keyakinan sehingga
jelas adanya perbedaan antara manusia dengan
mahluk hidup lainnya
85
1. PANCASILA

86. mbukaan Alenia Pertama, dengan tegas menyatakan : Bahwa sesungguhnya
kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan
di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri-kemanusiaan
dan peri-keadilan, ini berarti adanya pengakuan hak kemerdekaan setiap bangsa
di dunia tanpa kecuali untuk merdeka atau bebas dari belenggu penjajahan
Pembukaan Alenia Ke dua, dengan tegas menyatakan : Kemerdekaan akan
mengantarkan rakyat Indonesia kedepan pintu gerbang kemerdekaan Negara
Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur, ini berarti Negara
Indonesia yang telah merdeka berkewajiban memberikan rakyatnya hak untuk
kemerdekaan poleksosbud yang bertanggung jawab, keadilan dan kemakmuran
Pembukaan Alenia Ke tiga, dengan tegas menyatakan : Kemerdekaan Indonesia
sesungguhnya adalah berkat rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa, ini merupakan
prinsip meyakini dan mengakui bahwa kemerdekaan bangsa Indonesia dan
kemerdekaan pribadi warganegara merupakan anugrah Tuhan Yang Maha Esa.
Oleh karena itu, bangsa Indonesia dan pribadi warganegara Indonesia
berkewajiban selalu bersyukur kepada-Nya
86
2. PEMBUKAAN UUD 1945

87. Pembukaan Alenia Ke empat, dengan tegas menyatakan :
Segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia
dilindungi, ini berarti kemerdekaan Indonesia mengayomi kemerdekaan
warganegara dengan tidak membedakan suku, agama, ras,
antar golongan, kebudayaan, gender. Ini berarti merupakan hak bangsa
untuk mendapat perlindungan dari negara
Negara memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan
bangsa. Ini merupakan prinsip pengakuan dan jaminan hak azasi
kesejahteraan, ekonomi, sosial budaya warganegaranya
Negara ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan,
perdamaian abadi dan keadilan sosial. Ini merupakan prinsip pengakuan
atas hak-hak azasi manusia sedunia dalam rangka ikut melaksanakan
perdamaian dunia
gara RI merupakan negara hukum berdasarkan Pancasila, oleh karena
lembaga negara dan pemerintah Indonesia berkewajiban menegakkan
kum dan keadilan demi hak-hak azasi warganegaranya
87
2. PEMBUKAAN UUD 1945 lanjutan

88. Pasal 27 (1) : antara lain menyebutkan, persamaan kedudukannya di
dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum
dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya
Pasal 27 (2) : antara lain menyebutkan, persamaan kedudukannya
untuk memperoleh hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak
Pasal 27 (3) : antara lain menyebutkan, persamaan kedudukannya
untuk memiliki hak dan kewajiban dalam upaya pembelaan negara
Pasal 28 : antara lain menyebutkan, persamaan kedudukannya untuk
berserikat, berkumpul serta untuk mengeluarkan pendapat
Pasal 28 A : antara lain menyebutkan, persamaan kedudukannya atas
hak untuk hidup serta berhak untuk mempertahankan hidup dan
kehidupan
88
3. PASAL – PASAL UUD 1945

89. Pasal 28 B (1) antara lain menyebutkan, persamaan kedudukannya
atas hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunannya
melalui perkawinan yang sah
Pasal 28 B (2) : antara lain menyebutkan, persamaan kedudukannya
sebagai anak dan berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan
berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan
diskriminasi
Pasal 28 C (1) : antara lain menyebutkan, persamaan kedudukannya
atas hak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan
dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat
dari ilmu pengetahuan dan tekhnologi, seni dan budaya demi
meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat
manusia
Pasal 28 C (2) : antara lain menyebutkan, persamaan kedudukannya
atas hak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya
secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya
89
PASAL – PASAL UUD 1945 lanjutan

90. Pasal 28 D (1) : antara lain menyebutkan, persamaan kedudukannya
mengenai hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian
hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum
Pasal 28 D (2) : antara lain menyebutkan, persamaan kedudukannya
mengenai hak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan
yang adil dan layak dalam hubungan kerja
Pasal 28 D (3) : antara lain menyebutkan, persamaan kedudukannya
sebagai warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama
dalam pemerintahan
Pasal 28 D (4) : antara lain menyebutkan, persamaan kedudukannya
mengenai hak atas status kewarganegaraan
Pasal 28 E (1) : antara lain menyebutkan, persamaan kedudukannya
mengenai kebebasan untuk memeluk agama dan beribadat menurut
agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan,
memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara
dan meninggalkannya, serta berhak kembali
90
PASAL – PASAL UUD 1945 lanjutan

91. Pasal 28 E (2) : antara lain menyebutkan, persamaan kedudukannya
mengenai hak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan
pikiran, dan sikap sesuai dengan hati nuraninya
Pasal 28 E (3) : antara lain menyebutkan, persamaan kedudukannya
mengenai hak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan
mengeluarkan pendapat
Pasal 28 F : antara lain menyebutkan, persamaan kedudukannya
mengenai hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi
untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta
berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah
dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis
saluran yang tersedia
Pasal 28 G (1) : antara lain menyebutkan, persamaan kedudukannya
mengenai hak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan,
martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta
berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan
untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak azasi
91
PASAL – PASAL UUD 1945 lanjutan

92. asal 28 G (2) : antara lain menyebutkan, persamaan kedudukannya
mengenai hak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang
merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh
suaka politik dari negara lain
asal 28 H (1) : antara lain menyebutkan, persamaan kedudukannya
mengenai hak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal,
dan mendapat lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak
memperoleh pelayanan kesehatan
asal 28 H (2) : antara lain menyebutkan, persamaan kedudukannya
mengenai hak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk
memperoleh dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan
keadilan
asal 28 H (3) : antara lain menyebutkan, persamaan kedudukannya
mengenai hak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan
dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat
asal 28 H (4) : antara lain menyebutkan, persamaan kedudukannya
untuk mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh
diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun
92
PASAL – PASAL UUD 1945 lanjutan

93. asal 28 I (1) : antara lain menyebutkan, persamaan kedudukannya
mengenai Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan
pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak,
hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk
tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak azasi
manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun
asal 28 I (2) : antara lain menyebutkan, persamaan kedudukannya
mengenai hak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas
dasar apapun dan berhak mendapat perlindungan terhadap perlakuan
yang bersifat diskriminatif itu
asal 28 I (3) : antara lain menyebutkan, persamaan kedudukannya
dalam menyelamatkan Identitas budaya dan hak masyarakat
tradisional agar dihormati selaras dengan perkembangan zaman
dan peradaban
asal 28 I (4) : antara lain menyebutkan, persamaan kedudukannya
mengenai Perlindungan, pemajuan, penegakkan dan pemenuhan hak
azasi manusia adalah tanggung jawab negara terutama pemerintah
93
PASAL – PASAL UUD 1945 lanjutan

94. Pasal 28 I (5) : antara lain menyebutkan, persamaan kedudukannya
Untuk menegakkan dan melindungi hak azasi manusia sesuai dengan
perinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak azasi
manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-
undangan
Pasal 28 J (1) : antara lain menyebutkan, persamaan kedudukannya
mengenai kewajiban menghormati hak azasi manusia orang lain
dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara
Pasal 28 J (2) : antara lain menyebutkan, persamaan kedudukannya
dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk
kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan
maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan
atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan
yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama,
keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis
94
PASAL – PASAL UUD 1945 lanjutan

95. Pasal 29 (2) : antara lain menyebutkan, persamaan kedudukannya
untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat
menurut agama dan kepercayaannya itu
Pasal 30 (1) : antara lain menyebutkan, persamaan kedudukannya
mengenai hak dan kewajiban ikut serta dalam usaha pertahanan dan
keamanan negara
Pasal 31 (1) : antara lain menyebutkan, persamaan kedudukannya
memiliki hak mendapat pendidikan
Pasal 31 (2) : antara lain menyebutkan, persamaan kedudukannya
memiliki kewajiban untuk mengikuti pendidikan dasar dan
pemerintah wajib membiayainya
Pasal 32 : antara lain menyebutkan, persamaan kedudukannya dalam
memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya
95
PASAL – PASAL UUD 1945 lanjutan

96. Pasal 33 (1) : antara lain menyebutkan, persamaan kedudukannya
dalam memajukan perekonomian dan kesejahteraan sosial
Pasal 33 (3) : antara lain menyebutkan, persamaan kedudukannya
dalam ikut menikmati kemakmuran dan kesejahteraan sosial
Pasal 34 (1) : antara lain menyebutkan, persamaan kedudukannya
untuk dipelihara sebagai fakir miskin oleh negara
Pasal 34 (2) : antara lain menyebutkan, persamaan kedudukannya
untuk dapat menikmati fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas
pelayanan umum yang layak
96
PASAL – PASAL UUD 1945 lanjutan

97. 97

98. 98

99. STANDAR KOMPETENSI 5STANDAR KOMPETENSI 5
Menghargai persamaan kedudukan warga negara dalam berbagai aspek kehidupanMenghargai persamaan kedudukan warga negara dalam berbagai aspek kehidupan
Kompetensi Dasar : 5.2 Menganalisis persamaan kedudukan WN dlm kehidupan
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara
5.3 Menghargai persamaan kedudukan wn tanpa membedakan SARA
Kompetensi Dasar : 5.2 Menganalisis persamaan kedudukan WN dlm kehidupan
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara
5.3 Menghargai persamaan kedudukan wn tanpa membedakan SARA
PERTEMUAN ke 7PERTEMUAN ke 7
99
1. Landasan Persamaan
Kedudukan Warganegara
2. Persamaan Kedudukan hak
dan kewajiban Setiap
Warganegara
3. Perilaku yang menampilkan
Persamaan Kedudukan
Warganegara

100. abila semua kewajiban itu dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan
ngguh-sungguh, maka hak pribadi warganegara akan terwujud
bagai imbalan penunaian kewajibannya. Hak dan kewajiban
erupakan dua sisi kehidupan manusia yang tidak dapat dipisahkan
dalam rangka melangsungkan dan mempertahankan hidupnya.
eh karena itu keseimbangan antara hak dan kewajiban perlu terus
tuk dipupuk bersama. Pribadi yang baik akan selalu menunaikan
wajibannya terlebih dahulu baru menuntut haknya, maksudnya
wajiban dahulu ada baru akan memperoleh haknya, diantara hak
n kewajiban sama-sama pentingnya. Jadi dengan demikian persamaan
dudukan hak dan kewajiban antar sesama warganegara menuntut
anya keselarasan, keserasian dan keseimbangan
abila semua kewajiban itu dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan
ngguh-sungguh, maka hak pribadi warganegara akan terwujud
bagai imbalan penunaian kewajibannya. Hak dan kewajiban
erupakan dua sisi kehidupan manusia yang tidak dapat dipisahkan
dalam rangka melangsungkan dan mempertahankan hidupnya.
eh karena itu keseimbangan antara hak dan kewajiban perlu terus
tuk dipupuk bersama. Pribadi yang baik akan selalu menunaikan
wajibannya terlebih dahulu baru menuntut haknya, maksudnya
wajiban dahulu ada baru akan memperoleh haknya, diantara hak
n kewajiban sama-sama pentingnya. Jadi dengan demikian persamaan
dudukan hak dan kewajiban antar sesama warganegara menuntut
anya keselarasan, keserasian dan keseimbangan
100
2. Persamaan Kedudukan WN Dlm Hak & Kewajiban
Persamaan kedudukan sesama warganegara akan tampak dari
perwujudan pelaksanaan hak dan kewajiban warganegara
dalam kehidupan pribadi, berkeluarga, bermasyarakat,
berbangsa dan bernegara
Persamaan kedudukan sesama warganegara akan tampak dari
perwujudan pelaksanaan hak dan kewajiban warganegara
dalam kehidupan pribadi, berkeluarga, bermasyarakat,
berbangsa dan bernegara

101. bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan
memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak
pembelaan negara
berserikat, berkumpul serta untuk mengeluarkan pendapat
untuk hidup serta untuk mempertahankan hidup dan kehidupannya
untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunannya melalui
perkawinan yang sah
sebagai anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang
serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi
mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak
mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan
dan tekhnologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya
dan demi kesejahteraan umat manusia
untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif
untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya
mendapat pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang
adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum sebagai seorang anak
101 Hak – Hak Warga Negara

102. mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam
hubungan kerja
memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan
atas status kewarganegaraan
kebebasan untuk memeluk agama dan beribadat menurut agamanya,
memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarga-
negaraan, memilih tempat tinggal diwilayah negara dan meninggalkannya,
serta berhak kembali
kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran, dan sikap sesuai
dengan hati nuraninya
kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat
berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan
pribadi dan lingkungan sosialnya, serta untuk mencari, memperoleh,
memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan
menggunakan segala jenis saluran yang tersedia
mendapat perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat,
dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta rasa aman dan
perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat
sesuatu yang merupakan hak azasi
102 Hak – Hak Warga Negara lanjutan

103. bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat
martabat manusia dan memperoleh suaka politik dari negara lain
hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapat
lingkungan hidup yg baik & sehat serta memperoleh pelayanan kesehatan
mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh dan
manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan
mendapat jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya
secara utuh sebagai manusia yang bermartabat
hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara
sewenang-wenang oleh siapapun
untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati
nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui
sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas
dasar hukum yang berlaku surut adalah hak azasi manusia yang tidak
dapat dikurangi dalam keadaan apapun
hak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun
dan mendapat perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat
diskriminatif itu
103 Hak – Hak Warga Negara lanjutan

104. hak masyarakat tradisional agar dihormati selaras dengan perkembangan
zaman dan peradaban
Perlindungan, pemajuan, penegakkan dan pemenuhan hak azasi manusia
adalah tanggung jawab negara terutama pemerintah
memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama
dan kepercayaannya itu
mendapat pendidikan
memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya
memajukan perekonomian dan kesejahteraan sosial
ikut menikmati kemakmuran dan kesejahteraan sosial
dipelihara sebagai fakir miskin oleh negara
menikmati fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum
yang layak
dipilih dan memilih dalam pelaksanaan pemilu
104
Hak – Hak Warga Negara lanjutan

105. 1. menjunjung tinggi hukum (peraturan perundangan)
dan pemerintahan
2. pembelaan negara
3. menghormati hak azasi manusia orang lain dalam tertib
kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara
4. tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-
undang dgn maksud semata-mata untuk menjamin
pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan
orang lain dan untuk memenuhi
tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral,
nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum
dalam suatu masyarakat demokratis
5. ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara
6. mengikuti pendidikan dasar
105
Kewajiban Warga Negara

106. 7. membayar pajak
8. memelihara fasilitas umum
9. menjaga nama baik keluarga, masyarakat, bangsa dan negara
0. Setia dan cinta terhadap Pancasila, UUD 1945, Bangsa dan Negar
11. bekerja untuk kelangsungan hidupnya
12. mengutamakan persatuan dan kesatuan di atas kepentingan
pribadi dan golongannya
13. memberikan suara dalam pemilihan umum
14. menjalankan ibadah agama
15. menjaga toleransi beragama
16. menjadi saksi dalam persidangan pengadilan
17. belajar dan terus menuntut ilmu dan teknologi untuk masa depan
106
Hak – Hak Warga Negara lanjutan

107. 1. menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan
(pasal 27 ayat 1 UUD 1945)
2. pembelaan negara (pasal 27 ayat 3 UUD 1945)
3. usaha pertahanan dan keamanan negara
(pasal 30 ayat 1)
107 3. Hak Sekaligus Kewajiban WN

108. Persamaan Kedudukan Warganegara :
Tanpa Membedakan Sara, Budaya dan Gender
Kodrat manusia, merupakan keseluruhan sifat-sifat asli,
kemampuan-kemampuan atau bakat-bakat alami
(talenta), kekuasaan yang melekat pada keberadaan/
eksistensi manusia
Pada hakikatnya warga negara adalah manusia:
sebagai mahluk pribadi (individu) dan mahluk sosial,
terdiri dari jasmani dan rohani dan
mahluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa
108 D. Persamaan Kedudukan Warganegara

109. Pengakuan bahwa manusia sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa
memiliki kesamaan :
. kesamaan harkat, derajat, martabat sebagai mahluk Tuhan
berbekal kemampuan kodrat serta hak dan kewajiban
. kesamaan kewenangan dan kekuasaan dasar yang melekat
pada dirinya
. kesamaan keharusan untuk melakukan sesuatu berdasarkan
norma tertentu (norma agama, kesusilaan, kesopanan dan
hukum)
109

110. PEMAHAMAN TENTANG PERSAMAAN HARKAT, MARTABAT DAN
DERAJAT MANUSIA
HARKAT
Harkat manusia tiada lain merupakan kemuliaan, taraf, mutu, harga
yang merupakan nilai manusia sebagai mahluk Tuhan, yang memiliki
kemampuan-kemampuan (potensi) yang kita sebut cipta, karsa, rasa,
kebebasan, hak-hak serta kewajiban-kewajiban azasi
MARTABAT
Martabat atau harga diri, merupakan kedudukan luhur manusia di atas
mahluk Tuhan lainnya di dunia ini, karena manusia merupakan mahluk
berakal budi dan memiliki harkat berupa kemampuan-kemampuan cipta,
karsa, rasa serta harga diri yang dijunjung tinggi
110

111. DERAJAT
Derajat manusia, merupakan tingkatan kedudukan atau kekuasaan
dasar yang melekat pada eksistensi manusia sebagai mahluk ciptaan
Tuhan yang memiliki bakat kodrat, kebebasan, hak dan kewajiban
yang sama selanjutnya derajat seseorang akan menjadi berbeda dari
manusia yang satu dengan manusia yang lainnya, ini disebabkan oleh
karena setiap manusia berbeda dalam memaknai kehidupannya
sehari-sehari. Seperti derajat seseorang akan menjadi tinggi bila
menuntut ilmu setinggi-tingginya, mencari penghidupan dengan cara
halal, berpikir, berkata dan berbuat selalu sesuai dengan ajaran
agama yang dianutnya, selalu menjauhkan diri dari sifat-sifat yang
tidak disenangi oleh masyarakat luas seperti suka mabuk,
suka membuat onar, menjadi provokator, selalu berbuat tercela
lainnya
111

112. 112

113. 113

114. STANDAR KOMPETENSI 6STANDAR KOMPETENSI 6
Menganalisis sistem politik di IndonesiaMenganalisis sistem politik di Indonesia
Kompetensi Dasar : 6.1 Mendiskripsikan Sufra struktur Politik dan infra
struktur politik di Indonesia
Kompetensi Dasar : 6.1 Mendiskripsikan Sufra struktur Politik dan infra
struktur politik di Indonesia
PERTEMUAN ke 9PERTEMUAN ke 9
114
A.
Pendahuluan
Pengertian sistem politik
Ciri dan macam sistem politik
Infra struktur politik sebagai input
Pemilihan umum sebagai proses
Sufra struktur politik sebagai output

115. 115
Pengertian
Sistem
Politik
Robert Dahl
Gabriel Almond
David Easton
Rusandi Sumintapura
Sukarna
Pancasila dan UUD
1945

116. 116
Robert Dahl, mengatakan, sistem politik adalah merupakan
pola yang tetap dari hubungan antar manusia serta
melibatkan sesuatu yang luas dan berarti tentang kekuasaan,
aturan dan kewenangan
Gabriel Almond. Mengatakan, sistem politik adalah sistem
interaksi dalam masyarakat merdeka, yang menjalankan fungsi
integrasi dan adaptasi
David Easton . Mengatakan, sistem politik adalah suatu
interaksi yang diabstraksikan dari seluruh tingkah laku
sosial sehingga nilai-nilai dialokasikan secara otoritatif
kepada masyarakat
Rusandi Sumintapura, berpendapat bahwa sistem politik
adalah mekanisme seperangkat fungsi atau peranan dalam
struktur politik dalam hubungan satu sama lain yang
menunjukkan suatu proses yang langgeng

117. 117
Sukarna, berpendapat bahwa sistem politik adalah suatu
tata cara untuk mengatur atau mengolah bagaimana
memperoleh kekuasaan di dalam negara, mengatur
hubungan pemerintah dan rakyat atau sebaliknya, mengatur
hubungan negara dengan negara, atau dengan rakyatnya.
Atau dengan singkat dapat dikatakan bahwa sistem politik
adalah tata cara mengatur negara
Sistem Politik menurut Pancasila dan UUD 1945, adalah sistem
politik Indonesia dalam rangka menciptakan cita-cita bangsa
dan tujuan nasional, maka pemerintah Indonesia
menyelenggarakan politik negara, yaitu keseluruhan
penyelenggaraan politik yang cendrung agak sentralistik karena
UUD 1945 memang integralistik

118. 118
Ciri-Ciri
Sistem
Politik
Gabriel Almond
David Easton

119. 119
Gabriel Almond, dalam bukunya yang berjudul The Politics of
Developing areas mengemukakan adanya 4 ciri dari sistem
politik yaitu :
a. Semua sistem politik termasuk yang paling sederhana
mempunyai
kebudayaan politik yang dapat diperbandingkan satu sama
lain
sesuai dgn tingkatan dan bentuk pembidangan kerja yg
teratur
b. Semua sistem politik menjalankan fungsi-fungsi yang sama
walaupun tingkatannya berbeda-beda
c. Semua struktur politik dispesialisasikan baik pada masyarakat
yang premitif ataupun yang modern
d. Semua sistem politik merupakan sistem campuran dalam
pengertian kebudayaan
David Easton, menyatakan bahwa ciri-ciri dari sistem politik adalah
:
a. Adanya unit-unit yang membentuk sistem itu, sekaligus batas-
batas pengaruhnya
b. Adanya input dan output dalam sistem, yaitu keputusan-
keputusan yang dibuat (output) dan proses pembuatan
keputusan (input)
c. Adanya jenis dan tingkatan diferensiasi dalam sistem
d. Adanya tingkat integrasi sistem politik yang mencerminkan

120. 120
Macam-Macam
Sistem
Politik
Gabriel Almond dan
Powell
Alfian

121. 121
a. Sistem-sistem premitif yang intermittent (bekerja
dengan sebentar-sebentar istirahat). Sistem politik
ini
sangat kecil kemungkinannya untuk mengubah
peranannya menjadi terspesialisasi atau lebih
otonom.
Sistem ini lebih mencerminkan suatu kebudayaan
yang
samar-samar dan bersifat keagamaan
b. Sistem-sistem tradisional, dengan struktur-struktur
bersifat pemerintahan politik yang berbeda-beda dan
suatu kebudayaan “subyek”
c. Sistem-sistem modern, dimana struktur-struktur
politik
yg berbeda-beda (partai-partai politik, kelompok-
kelompok kepentingan dan media massa)
berkembang
dan mencerminkan kegiatan budaya politik partisipan
Alfian mengklasifikasikan sistem politik menjadi 4 macam:
a. sistem politik otoriter/totaliter
b. sistem politik anarki

122. 122
Sistem
Politik
In Put
Proses
Out Put

123. 123
Infra
Struktur
Politik
sebagai
In Put
Nahdlatul Ulama (NU)
Muhammaddiyah
Tarbiyah Islamiah
Mahasiswa
Wartawan
Pengusaha
Partai Politik

124. 124
Pemilu
sebagai
Proses
Sistem Distrik
Sistem Proporsional

125. 125
Sistem Distrik
Sistem ini diselenggarakan berdasarkan lokasi daerah
pemilihan, dalam arti tidak membedakan jumlah
penduduk, tetapi tempat yang sudah ditentukan. Jadi
daerah yang sedikit penduduknya memiliki wakil yang
sama dengan daerah yang padat penduduknya. Oleh
karena itu sudah barang tentu banyak jumlah suara
yang akan terbuang disatu pihak tetapi menguntungkan
pihak yang sedikit atau jarang penduduknya
Karena wakil yang akan dipilih adalah orangnya langsung,
maka pemilih dengan yang akan dipilih akrab (personan
stelsel), satu distrik biasanya satu wakil (single member
constituency)
Sistem Proporsional
Sistem ini didasari jumlah penduduk yang akan menjadi
peserta pemilih, misalnya setiap 40.000 penduduk
pemilih memperoleh satu wakil (suara berimbang),
sedangkan yang dipilih adalah kelompok orang yang
diajukan kontestan pemilu, yaitu para partai politik
(multy member constutuency) yang dikenal lewat tanda

126. 126
Sufra
Struktur
Politik
sebagai
Out Put
MPR, DPR, DPD
(Lembaga Legeslatif)
Presiden dan Wakil
Presiden
(Lembaga Ekskutif)
MA, MK, KY
(Lembaga Yudikatif)
BPK.

127. 127

128. 128

129. STANDAR KOMPETENSI 6STANDAR KOMPETENSI 6
Menganalisis sistem politik di IndonesiaMenganalisis sistem politik di Indonesia
Kompetensi Dasar : 6.2 Mendeskripsikan perbedaan sistem politik
di berbagai negara
Kompetensi Dasar : 6.2 Mendeskripsikan perbedaan sistem politik
di berbagai negara
PERTEMUAN ke 10PERTEMUAN ke 10
129
Perbedaan
Sistem
Politik
Diberbagai
Negara
- ditinjau dari segi idiologi
- ditinjau dari segi kabinet
- ditinjau dari segi
kekuasaan negara
- ditinjau dari segi
kepartaian

130. 130
Sistem
Politik
Berdasarkan
Kalau ditinjau dari ideologi suatu
bangsa maka akan kita
mengenal adanya sistem politik
libral, Komunis dan Pancasila.
Sistem libral ini umumnya
dianut oleh negara-negara
Eropah Barat, Amerika,
Australia, negara
Coomonwealth (bekas jajahan
Inggris), ideologi Komunis
umumnya dianut oleh negara-
negara bekas pecahan Uni
Soviet dan termasuk negara
satlitnya yaitu Cuba, Korea
Utara begitu pula Republik
Rakyat China. Sedangkan
ideologi Pancasila dianut oleh
Indonesia
Ideologi
Negara
Ideologi
Negara

131. 131
Sistem Politik
Berdasarkan
Tipe Kabinetnya
Sistem Politik
Berdasarkan
Tipe Kabinetnya
Tipe Kabinet
Ministerial
Tipe Kabinet
Ministerial
Tipe Kabinet
Presidensial
Tipe Kabinet
Presidensial
Tipe Pemerintahan
ala Komunis
Tipe Pemerintahan
ala Komunis

132. 132
Tipe Kabinet
Ministerial
Tipe Kabinet
Ministerial
Kabinet
Ekstra
Parlementer
Kabinet
Ekstra
Parlementer
Tipe
Kabinet
Parlementer
Tipe
Kabinet
Parlementer
. Kabinet
Partai
. Kabinet
Partai
Kabinet
Koalisi
Kabinet
Koalisi
Kabinet
Nasional
Kabinet
Nasional

133. 133
Sistem Politik dengan sistem Kabinet Ekstra
Parlementer berarti kabinet yang
pembentukannya tidak dicampuri atau di
luar campur tangan Parlemen
Sistem Politik dengan sistem Kabinet
Presidensial berarti : Menteri-Menteri
diangkat dan bertanggung jawab terhadap
Presiden (ekskutif)
Sistem Politik dengan sistem pemerintahan
ala Komunis , menurut UUD beberapa
negara Komunis, kekuasaan tertinggi
dipegang oleh Presidium dari Ketua Paratai
Komunis yaitu Sentral komite tingkat
Nasional yang selanjutnya bernama Dewan
Menteri, negara komunis juga mengenal
adanya legeslatif yang berasal dari partai
tunggal (mono partai) yaitu partai Komunis

134. 134 Sistem Politik. dengan sistem kabinet Parlementer
berarti : Menteri-Menteri secara perseorangan atau
secara bersama-sama di bawah Perdana Menteri
(ekskutif) bertanggung jawab kepada DPR (parlemen
atau legeslatif). Sistem kabinet ini pembentukan
kabinetnya dicampuri oleh parlemen (DPR) terutama
dari fraksi yang memiliki jumlah anggota parlemen
mayoritas.
Kabinet Partai, adalah kabinet yang menteri-menterinya
berasal dari satu partai yang menguasai suara
terbanyak di Parlemen
Kabinet Koalisi, adalah kabinet yang menteri-
menterinya berasal dari beberapa partai, yang
secara bersama-sama menguasai kursi terbanyak di
parlemen
Kabinet Nasional, adalah kabinet yang menteri-
menterinya terdiri dari orang-orang yang berasal dari
seluruh partai yang mempunyai fraksi-fraksi di

135. 135
Sistem
Politik
Berdasarkan
Kekuasaan
Menurut
Ajaran
Trias Politika
Sistem
Politik
Berdasarkan
Kekuasaan
Menurut
Ajaran
Trias Politika
John LockeJohn Locke
MontesquieuMontesquieu

136. 136
Ajaran
Trias Politika
John Locke
Ajaran
Trias Politika
John Locke
LegeslatifLegeslatif
EkskutifEkskutif
FederatifFederatif

137. 137
Ajaran
Trias Politika
John Locke
Ajaran
Trias Politika
John Locke
Legeslatif : sebagai lembaga yang bertugas untuk
membuat undang-undang
Ekskutif : sebagai lembaga yang bertugas
menjalankan undang-undang dan
termasuk bertugas mengadili pelanggaran
undang-undang
Federatif : sebagai badan yang bertugas : 1. membuat
perang dan damai dengan negara lain, 2.
membuat perjanjian dan persekutuan dengan
negara lain

138. 138
Ajaran
Trias Politika
Montesquieu
Ajaran
Trias Politika
Montesquieu
LegeslatifLegeslatif
EkskutifEkskutif
YudikatifYudikatif

139. 139
Ajaran
Trias Politika
Montesquieu
Ajaran
Trias Politika
Montesquieu
Legeslatif, yaitu kekuasaan untuk membuat Undang-
Undang (rule making function) yang diletakkan dalam
sebuah Majelis Kongres Amerika.
Ekskutif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan Undang-
Undang (rule application function). Kekuasaan ekskutif ini
dipegang dan dilaksanakan oleh Presiden. Kedudukan
Presiden yang menjabat selama 4 tahun (di Amerika Serikat)
tidak dapat dijatuhkan oleh Kongres, begitu pula sebaliknya.
Yudikatif, yaitu kekuasaan untuk mengadili atas
pelanggaran Undang-Undang (rule adjudication function)
yang dilaksanakan oleh Supreme Court atau Mahkamah
Agung.

140. 140
Sistem
Satu
Partai
Sistem
Satu
Partai
Sistem
Multi
Partai
Sistem
Multi
Partai
Sistem Dwi PartaiSistem Dwi Partai
Sistem
Politik
Berdasarkan
Kepartaian
Sistem
Politik
Berdasarkan
Kepartaian

141. 141
Sistem Politik
Satu Partai
Sistem Politik
Satu Partai
Sistem politik dengan partai tunggal di negara
Republik Rakyat China adalah sebagai berikut :
Ekskutif, dipegang oleh ketua partai, sedangkan
Sekretaris Jendral Partai merupakan
penyelenggara pemerintahan tertinggi setingkat
Perdana Menteri
Legeslatif, lembaga negara tertinggi adalah Kongres
Rakyat Nasional, yang bertindak sebagai badan
legeslatif
Yudikatif, dijalankan secara bertingkat dan kaku, oleh
Pengadilan Rakyat dan bertanggung jawab di bawah
pimpinan Mahkamah Agung Cina. Pengadilan Rakyat
bertanggung jawab kepada Kongres Rakyat di setiap
Tingkatan

142. 142
Sistem Politik
Dua Partai
Sistem Politik
Dua Partai
Sistem ini merupakan ciri khas negara Anglo
Saxon, Sistem ini dianut oleh Inggris, Amerika dan
Philipina. Sistem ini hanya ada dua partai yang sangat
dominan, yaitu partai yang berkuasa (partai yang
menang dalam pemilu) dan partai oposisi (partai yang
kalah dalam pemilu). Biasanya partai oposisi berperan
sebagai pengecam setia (loyal oposition) terhadap
kebijaksanaan-kebijaksanaan partai yang berkuasa bila
dianggap tidak sejalan

143. 143
Sistem Politik
Multy Partai
Sistem Politik
Multy Partai
Sistem politik dengan banyak partai ini
biasanya diterapkan di negara-negara yang
terdiri dari banyak agama, suku, ras dan antar
golongan (sara). Masyarakat cendrung
membentuk ikatan-ikatan terbatas (primodial)
sebagai tempat penyaluran aspirasi politiknya.
Beberapa negara penganut sistem multi partai
adalah Indonesia, Malaysia, India, Prancis dan
lainnya

144. 144

145. 145

146. STANDAR KOMPETENSI 6STANDAR KOMPETENSI 6
Menganalisis sistem politik di IndonesiaMenganalisis sistem politik di Indonesia
Kompetensi Dasar : 6.3 Menampilkan peranserta dalam sistem
politik di Indonesia
Kompetensi Dasar : 6.3 Menampilkan peranserta dalam sistem
politik di Indonesia
PERTEMUAN ke 11PERTEMUAN ke 11
146
C. Peranserta
masyarakat
dalam
sistem
politik
Manusia sebagai insan
politik
Masyarakat politik
Cara berpolitik sesuai aturan
Tata cara berpolitik

147. 147
Manusia Sebagai
Insan Politik
Manusia Sebagai
Insan Politik
Manusia
Makhluk
Bermasyarakat
Manusia
Makhluk
Bermasyarakat
Manusia
Sebagai
Insan
Politik
Manusia
Sebagai
Insan
Politik

148. 148
Manusia Makhluk
Bermasyarakat
Manusia Makhluk
Bermasyarakat
Sesuai dengan kodratnya, manusia sejak lahir hingga
menjelang meninggal dunia selalu hidup saling bantu-
membantu dengan manusia lainnya. Atau dengan kata
lain manusia tidak dapat hidup menyendiri, terpisah dari
kelompok manusia lainnya dalam posisinya sebagai
makhluk bermasyarakat. Menurut seorang akhli pikir
bangsa Yunani yang bernama Aristoteles menyatakan
bahwa manusia adalah zoon politican yang artinya
bahwa manusia itu sebagai mahluk Tuhan pada
dasarnya selalu ingin bergaul dan berkumpul dengan
sesama manusia. Oleh karena sifat manusia itu
merupakan mahluk yang suka bergaul antara satu
dengan yang lainnya maka manusia itu disebut sebagai
makhluk sosial

149. 149
Manusia Sebagai
Insan Politik
Manusia Sebagai
Insan Politik
Di antara hubungan-hubungan yang dilakukan
antarmanusia, terdapat suatu hubungan yang
sangat mempengaruhi kehidupan manusia.
Hubungan tersebut adalah hubungan politik.
Dalam kehidupan politik, manusia
mengembangkan kegiatan-kegiatan yang
diarahkan untuk membuat, melindungi, dan
mengubah aturan untuk kepentingan
masyarakat itu sendiri. Dalam hubungan
antarindividu dalam kehidupan bermasyarakat
inilah akhirnya manusia sebagai insan politik
mengarah ke dalam pembentukan masyarakat
yang namanya masyarakat politik

150. 150
Partisipasi Politik
Dalam masyarakat
Politik
Partisipasi Politik
Dalam masyarakat
Politik
1. Terbentuknya organisasi-organisasi politik atau
organisasi kemasyarakatan lainnya, sebagai bagian
dari kegiatan sosial, sekaligus sebagai penyalur
aspirasi rakyat yang ikut menentukan kebijaksanaan
negara
2. Lahirnya Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)
sebagai
kontrol sosial atau sebagai pemberi input terhadap
kebijaksanaan pemerintah
3. Pelaksanaan pemilihan umum yang memberikan
kesempatan kepada warga negara untuk memilih atau
dipilih
4. Munculnya kelompok kontemporer (setiap waktu)
yang
memberi warna kepada sistem input dan output
kepada

151. 151
Masyarakat
Politik
Masyarakat
Politik
Kerjasama
Dan
Konflik
Kerjasama
Dan
Konflik
Ciri-Ciri
Masyarakat
Politik
Ciri-Ciri
Masyarakat
Politik
Pengertian PolitikPengertian Politik

152. 152
Kerja sama dan
Konflik
Kerja sama dan
Konflik
Syarat terjadinya interaksi sosial atau interaksi
sebagai anggota masyarakat harus ada
komunikasi atau kontak antara dua orang
atau lebih. Kontak atau interaksi akan
menimbulkan dua kondisi yaitu kerja sama
(cooperation) dan konflik (coflict) atau
pertikaian. Konflik terjadi apabila dalam
interaksi itu masing-masing pihak saling
melemahkan pihak lawan, saling tidak mau
mengalah, selalu ngotot akan kepentingan
atau pandangan sendiri tanpa memperhatikan
norma atau aturan yang berlaku

153. 153
Proses Interaksi
Sosial dalam
Masyarakat
Politik
Proses Interaksi
Sosial dalam
Masyarakat
Politik
Proses
Asosiatif
Proses
Asosiatif
Proses
Disosiatif
Proses
Disosiatif

154. 154
Proses Asosiatif yaitu suatu proses interaksi
yang cendrung menjalin kesatuan dan
peningkatan solidarias anggota-anggota
kelompok. Proses Asosiatif ini akan
melahirkan kerja sama
Proses Disosiatif yaitu suatu proses interaksi
yang cendrung membawa kelompok ke arah
perpecahan (konflik) dan merenggangkan
solidaritas anggota kelompok. Ada dua
proses disosiatif yaitu kompetisi (persaingan)
dan konflik (pertentangan) selanjutnya
melahirkan kelompok Oposisi

155. 155
Proses Asosiatif
Atau
Kerja sama
Proses Asosiatif
Atau
Kerja sama
Kerja sama
Politik
Kerja sama
Politik
Motivasi
Kerja sama
Motivasi
Kerja sama

156. 156
Kerja sama
Politik
Kerja sama
Politik
Ada empat bentuk kerja sama politik yaitu :
1. Bargaining ( tawar menawar),
2. Kooptasi,
3. Koalisi,
4. Join Venture (usaha patungan)

157. 157
Bargaining (tawar menawar) : suatu perjanjian atau persetujuan
diantara pihak-pihak yang mengikat diri melalui perdebatan,
atau pemberian usul.
Kooptasi (cooptation) : suatu proses penerimaan unsur – unsur
baru oleh pemimpin atau organisasi sebagai salah satu cara
untuk menghindari terjadinya kegoncangan dalam organisasi.
Kala kooptasi ini tidak dilakukan maka unsur perpecahan
dalam organisasi akan pasti terjadi, seperti banyaknya elite
politik yang hengkang atau meninggalkan partai yang sudah
dibesarkan secara susah payah dengan bergabung ke partai
lain atau membentuk partai baru.
Koalisi (coalition) : suatu kombinasi dari dua organisasi atau
lebih dengan tujuan yang sama. Pada masa pemerintahan
setelah Reformasi sistim politik ini yaitu koalisis sangat
efektip di dalam menjalankan pemerintahan karena dalam
kenyataannya tidak ada satupun partai sebagai pemenang
pemilu secara mutlak.
Usaha Patungan ( Join Venture ) : suatu usaha kerja sama
dalam bidang usaha yang selanjutnya akan melahirkan politik
ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan
bersama

158. 158
Motivasi
Kerja sama
Motivasi
Kerja sama
Adapun yang memotivasi seseorang atau organisasi
untuk
bekerja sama adalah :
1. Adanya Orientasi : adanya tujuan yang jelas, arah
yang jelas dan kepentingan yang jelas
2. Adanya Ancaman dari luar (musuh bersama), seperti
dalam semangat membela tanah air atau adanya
kelompok oposisi sehingga perlu adanya aliansi
3. Adanya Rintangan dari luar
4. Adanya Kelompok yang merasa dirugikan atau
tersinggung
5. Adanya kepentingan untuk mencari keuntungan
pribadi,
biasanya kerja sama semacam ini akan menimbulkan
perpecahan karena orang yang bekerja sama ini
memanfaatkan orang lain untuk meraih

159. 159
Proses Disosiatif
Atau
Konflik (Oposisi)
Proses Disosiatif
Atau
Konflik (Oposisi)
persaingan
(competition)
persaingan
(competition)
pertentangan
atau
pertikaian
(conflict)
pertentangan
atau
pertikaian
(conflict)
kontravensi
(contravention)
kontravensi
(contravention)

160. 160
Persaingan adalah proses sosial di mana individu atau kelompok-
kelompok tertentu mencari keuntungan melalui bidang-bidang
kehidupan yang pada suatu masa tertentu menjadi pusat perhatian
umum, tanpa menggunakan ancaman atau kekerasan.
Persaingan mempunyai dua tipe umum yaitu persaingan individu dan
persaingan kelompok (organisasi). Dalam persaingan individu
(pribadi) sering disebut dengan rivalry. Sedangkan persaingan
kelompok (organisasi), kalau organisasi politik biasanya bersaing
untuk mendapatkan pengaruh, dukungan atau kepercayaan dalam
masyarakat.
Kontravensi (contravention) pada hakekatnya merupakan bentuk proses
sosial yang berada antara persaingan dan pertentangan (pertikaian).
Kontravensi terutama ditandai oleh gejala-gejala adanya
ketidakpastian seperti adanya kecurigaan terhadap kurang
transparannya (keterbukaan) dalam pengelolaan suatu organisasi
tertentu.
Pertentangan adalah suatu proses sosial dimana individu atau kelompok
(organisasi) tertentu berusaha untuk memenuhi tujuannya dengan
jalan menentang pihak lawan dengan disertai ancaman atau
kekerasan. Cara ini sering dilakukan oleh elite politik menjelang
pemilu seperti pada masa sebelum reformasi. Contohnya Di Bali pada
peristiwa Oktober kelabu 1999 di tiga kota besar di Bali seperti
Denpasar, Singaraja dan Negara (Jemberana) perkantoran pemerintah
dibumihanguskan oleh kelompok masyarakat yang kecewa terhadap
gagalnya Megawati Soekarnoputri menjadi Presiden RI dalam Sidang
Umum MPR. 1999

161. 161
Ciri – Ciri
Masyarakat Politik
Ciri – Ciri
Masyarakat Politik
1. Adanya Struktur Politik
2. Adanya Infra Struktur Politik
3. Adanya Budaya Politik
4. Adanya Pemilihan Umum