SlideShare una empresa de Scribd logo
1 de 3
Descargar para leer sin conexión
# •




                                        RINGKASAN
                      KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
                                NOMOR 419/KMK.01/UP.11/2010,
                                NOMOR 420/KMK.01/UP.11/201 0,
                                NOMOR 421/KMK.01/UP.11/2010.



                                                  TENTANG
                                        MUTASI PARA PEJABAT ESELON II
                                   DI LlNGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN



                                           MENTERIKEUANGAN



      Menimbang

      Mengingat

      Memperhatikan     }            dst
                                               MEMUTUSKAN

      Menetapkan

      PERTAMA                1dst
                             ..J
      KEDUA                 Menunjuk/mengangkat Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam
                            lampiran Keputusan ini.

      KETIGA                ) dst.

      KEEMPAT            Apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan       ini akan diadakan
                         perbaikan sebagaimana mestinya.

      KELIMA                Keputusan ini mulai berlaku pad a tanggal pelantikan.

                         SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :
                         1 s.d. 11 dst.

                         PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan             untuk
                         diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.


                                                           Ditetapkan di Jakarta
                                                           Pada tanggal 7 Oktober 2010

                                                           MENTERIKEUANGAN


                                                          AGUS D.W. MARTOWARDOJO
RINGKASAN
              LAMPI RAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
                NOMOR 419/KMK.01/UP.11/2010, NOMOR 420/KMK.01/UP.11/2010,
                  NOMOR 421/KMK.01/UP.11/2010, TANGGAL 7 OKTOBER 2010



DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI :

1.    Drs. Achmad Riyadi                           diangkat sebagai Sekretaris Direktorat Jenderal Bea
                                                   dan Cukai;

2.    Drs. Kamil Sjoeib, M.A.                      diangkat       sebagai        Direktur           Kepabeanan
                                                   Internasional;

3.    Ir. Bahaduri Wijayanta Bekti Mukarta, M.A.   diangkat  sebagai  Tenaga     Pengkaji    Bidang
                                                   Pengembangan Kapasitas dan Kinerja Organisasi;

4.    Maimun, S.E., M.B.A.                         diangkat   sebagai   Pj. Kepala Kantor Wilayah
                                                   Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sumatera Utara,
                                                   Medan;

5.    Drs. Nasir Adenan, M.M.                      diangkat sebagai Kepala Kantor Wilayah Direktorat
                                                   Jenderal Bea dan Cukai Sumatera Bagian Selatan,
                                                   Palembang;

6.    Drs. Muhammad Chariri                        diangkat sebagai Kepala Kantor Wilayah Direktorat
                                                   Jenderal Bea dan Cukai Jawa Timur I, Surabaya;

7.    Ir. Azhar Rasyidi, M.A.                      diangkat   sebagai   Pj. Kepala Kantor Wilayah
                                                   Direktorat Jenderal Sea dan Cukai Kalimantan
                                                   Bagian Timur , Balikpapan;

8.    Drs. Supraptono                              diangkat   sebagai   Pj. Kepala Kantor Wilayah
                                                   Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Maluku, Papua
                                                   dan Papua Barat, Ambon;

9.    Kukuh Sumardono Basuki, S.E., M.Sc.          diangkat   sebagai Tenaga             Pengkaji Bidang
                                                   Pengawasan dan Penegakan            Hukum Kepabeanan
                                                   dan Cukai;

10    Dr. Marisi Zainudin Sihotang, S.H., M.M.     diangkat   sebagai       Pj. Kepala Kantor Wilayah
                                                   Direktorat Jenderal      Bea dan Cukai Jawa Timur II,
                                                   Malang;

11.   Drs. Nofrial, M.A.                           diangkat sebagai Kepala Kantor Wilayah Direktorat
                                                   Jenderal Bea dan Cukai Sulawesi, Makassar;



BADAN KEBIJAKAN FISKAL :

Drs. Djoko Sutojo Riyadi                           diangkat  sebagai          Kepala        Pusat     Kebijakan
                                                   Pendapatan Negara;
SEKRETARIAT JENDERAL:

 1.   Yudi Pramadi, S.E., M.B.A., M.Sc.      diangkat    sebagai    Kepala     Biro       Hubungan
                                             Masyarakat;

2.    Drs. Bambang Isnaeni Gunarto, M.A.     diangkat sebagai Kepala Biro Umum;

3.    Harry 7.. Soeratin                     diangkat sebagai Tenaga Pengkaji Bidang Sumber
                                             Daya Aparatur;


DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN:

1.    Drs. Abdul Rahman Ritonga, M.A.        diangkat sebagai Direktur Sistem Perbendaharaan;

2     Drs. Harry Basar Hutapea, M.Soc.Sc.    diangkat sebagai Kepala Kantor Wilayah Direktorat
                                             Jenderal Perbendaharaan Provinsi Riau;

3.    Drs. R. Moch. Atlap Noor Syamsoe       diangkat sebagai Kepala Kantor Wilayah Direktorat
                                             Jenderal   Perbendaharaan  / Provinsi  Sumatera
                                             Selatan;

4.    S. Bambang Suroso, S.H., M. Soc. Sc.   diangkat sebagai Kepala !<antor Wilayah Direktorat
                                             Jenderal PerbendaharaaniProvinsi Banten;
5.    Drs. Seto Utarko, M. Si.               diangkat sebagai Kepala Kantor Wilayah Direktorat
                                             Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat;

6.    Drs. Sugianto                          diangkat sebagai Kepala Kantor Wilayah Direktorat
                                             Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur;

7.    Drs. Teddy Rukmantara, M.Soc.Sc        diangkat sebagai Kepala Kantor VViiayah Direktorat
                                             Jenderal   Perbendaharaan   Provinsi   Kalimantan
                                             Barat;

8.    Drs. Agah Sugana                       diangkat sebagai Kepala Kantor Wilayah Direktorat
                                             Jenderal Perbendaharaan Provinsi Nusa Tenggara
                                             Barat;
9.    Drs. Alfiah                            diangkat sebagai Kepala Kantor Wilayah Direktorat
                                             Jenderal   Perbendaharaan     Provinsi Sulawesi
                                             Tenggara;
10.   Drs. Hendro Baskoro, M.M.              diangkat sebagai Kepala Kantor Wilayah Direktorat
                                             Jenderal Perbendaharaan Provinsi Maluku;


DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN:

Dra. Dwi Pudjiastuti Handayani, M. Si.       diangkat sebagai Pj. Direktur Anggaran II.




                                                       MENTERIKEUANGAN


                                                       AGUS D.W. MARTOWARDOJO

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

Surat permohonan-uang-muka
Surat permohonan-uang-mukaSurat permohonan-uang-muka
Surat permohonan-uang-mukaAyu Agripina
 
Surat tugas peserta
Surat tugas pesertaSurat tugas peserta
Surat tugas pesertadenipacitan
 
Surat tanah
Surat tanahSurat tanah
Surat tanahpfkgp
 
Kuasa untuk menjual
Kuasa untuk menjualKuasa untuk menjual
Kuasa untuk menjualaldoradora
 
Sk yayasan 2010-2015
Sk yayasan 2010-2015Sk yayasan 2010-2015
Sk yayasan 2010-2015NAUFAL473
 
Paparan Sosialisasi SE PUPR Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan ...
Paparan Sosialisasi SE PUPR Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan  ...Paparan Sosialisasi SE PUPR Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan  ...
Paparan Sosialisasi SE PUPR Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan ...Khalid Mustafa
 
CURICULUM VITAE (CV)
CURICULUM VITAE (CV)CURICULUM VITAE (CV)
CURICULUM VITAE (CV)Apr Eddie
 
fbb8a_3._PERSIAPAN_PELAKSANAAN_PEKERJAAN.PPT
fbb8a_3._PERSIAPAN_PELAKSANAAN_PEKERJAAN.PPTfbb8a_3._PERSIAPAN_PELAKSANAAN_PEKERJAAN.PPT
fbb8a_3._PERSIAPAN_PELAKSANAAN_PEKERJAAN.PPTArDiAn719274
 
Surat perjanjian hutang piutang
Surat perjanjian hutang piutangSurat perjanjian hutang piutang
Surat perjanjian hutang piutangNur Pratiwi
 
PELAT LANTAI JEMBATAN.pdf
PELAT LANTAI JEMBATAN.pdfPELAT LANTAI JEMBATAN.pdf
PELAT LANTAI JEMBATAN.pdfAtyatama
 
Daftar riwayat hidup, new edition
Daftar riwayat hidup, new editionDaftar riwayat hidup, new edition
Daftar riwayat hidup, new editionbriesdy branstanata
 
Surat undangan apel pagi gabungan 12 1-2022
Surat undangan apel pagi gabungan 12 1-2022Surat undangan apel pagi gabungan 12 1-2022
Surat undangan apel pagi gabungan 12 1-2022SdncikiwulTiga
 
Surat Panggilan TPM BUMDes
Surat Panggilan TPM BUMDesSurat Panggilan TPM BUMDes
Surat Panggilan TPM BUMDeskurni awan
 
program mutu dari konsultan perencanaan konstruksi final-1.pptx
program mutu dari konsultan perencanaan konstruksi final-1.pptxprogram mutu dari konsultan perencanaan konstruksi final-1.pptx
program mutu dari konsultan perencanaan konstruksi final-1.pptxindrapermana38936
 

La actualidad más candente (20)

Surat permohonan-uang-muka
Surat permohonan-uang-mukaSurat permohonan-uang-muka
Surat permohonan-uang-muka
 
Surat tugas peserta
Surat tugas pesertaSurat tugas peserta
Surat tugas peserta
 
Surat tanah
Surat tanahSurat tanah
Surat tanah
 
Kuasa untuk menjual
Kuasa untuk menjualKuasa untuk menjual
Kuasa untuk menjual
 
Sk yayasan 2010-2015
Sk yayasan 2010-2015Sk yayasan 2010-2015
Sk yayasan 2010-2015
 
Jadwal kegiatan
Jadwal kegiatanJadwal kegiatan
Jadwal kegiatan
 
Paparan Sosialisasi SE PUPR Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan ...
Paparan Sosialisasi SE PUPR Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan  ...Paparan Sosialisasi SE PUPR Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan  ...
Paparan Sosialisasi SE PUPR Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan ...
 
CURICULUM VITAE (CV)
CURICULUM VITAE (CV)CURICULUM VITAE (CV)
CURICULUM VITAE (CV)
 
Surat pernyataan pengalihan
Surat pernyataan pengalihanSurat pernyataan pengalihan
Surat pernyataan pengalihan
 
Surat keterangan kerja aswan
Surat keterangan kerja aswanSurat keterangan kerja aswan
Surat keterangan kerja aswan
 
fbb8a_3._PERSIAPAN_PELAKSANAAN_PEKERJAAN.PPT
fbb8a_3._PERSIAPAN_PELAKSANAAN_PEKERJAAN.PPTfbb8a_3._PERSIAPAN_PELAKSANAAN_PEKERJAAN.PPT
fbb8a_3._PERSIAPAN_PELAKSANAAN_PEKERJAAN.PPT
 
Nota dinas ikm
Nota dinas ikmNota dinas ikm
Nota dinas ikm
 
Surat perjanjian hutang piutang
Surat perjanjian hutang piutangSurat perjanjian hutang piutang
Surat perjanjian hutang piutang
 
PELAT LANTAI JEMBATAN.pdf
PELAT LANTAI JEMBATAN.pdfPELAT LANTAI JEMBATAN.pdf
PELAT LANTAI JEMBATAN.pdf
 
Daftar riwayat hidup, new edition
Daftar riwayat hidup, new editionDaftar riwayat hidup, new edition
Daftar riwayat hidup, new edition
 
Surat undangan apel pagi gabungan 12 1-2022
Surat undangan apel pagi gabungan 12 1-2022Surat undangan apel pagi gabungan 12 1-2022
Surat undangan apel pagi gabungan 12 1-2022
 
Company profile PT. Prima Indojaya Mandiri
Company profile PT. Prima Indojaya MandiriCompany profile PT. Prima Indojaya Mandiri
Company profile PT. Prima Indojaya Mandiri
 
Surat Panggilan TPM BUMDes
Surat Panggilan TPM BUMDesSurat Panggilan TPM BUMDes
Surat Panggilan TPM BUMDes
 
105567761 tabel-baja-gunung-garuda
105567761 tabel-baja-gunung-garuda105567761 tabel-baja-gunung-garuda
105567761 tabel-baja-gunung-garuda
 
program mutu dari konsultan perencanaan konstruksi final-1.pptx
program mutu dari konsultan perencanaan konstruksi final-1.pptxprogram mutu dari konsultan perencanaan konstruksi final-1.pptx
program mutu dari konsultan perencanaan konstruksi final-1.pptx
 

Similar a KEMENKEU

Sk penetapan pejabat (ppid) dispora sulsel
Sk penetapan pejabat (ppid) dispora sulselSk penetapan pejabat (ppid) dispora sulsel
Sk penetapan pejabat (ppid) dispora sulseldispora
 
Surat tugas luar - fispra 2014
Surat  tugas luar  - fispra 2014Surat  tugas luar  - fispra 2014
Surat tugas luar - fispra 2014herman parudani
 
Buku pprg keuangan
Buku pprg keuanganBuku pprg keuangan
Buku pprg keuanganEfry Ghani
 
Sk bendahara pengeluaran badilag 04 2013
Sk bendahara pengeluaran badilag 04 2013Sk bendahara pengeluaran badilag 04 2013
Sk bendahara pengeluaran badilag 04 2013moliiceman
 
LKPD Bengkulu Utara 2009
LKPD Bengkulu Utara 2009LKPD Bengkulu Utara 2009
LKPD Bengkulu Utara 2009Usman Yasin
 
SP - Pelantikan Pejabat Kemenkeu-final.pdf
SP - Pelantikan Pejabat Kemenkeu-final.pdfSP - Pelantikan Pejabat Kemenkeu-final.pdf
SP - Pelantikan Pejabat Kemenkeu-final.pdfCIkumparan
 
Inpres 2007 06 kebijakan percepatan pengembangan riil dan umkm
Inpres 2007 06 kebijakan percepatan pengembangan riil dan umkmInpres 2007 06 kebijakan percepatan pengembangan riil dan umkm
Inpres 2007 06 kebijakan percepatan pengembangan riil dan umkmGuei Jâmâl Lõëbêzz
 

Similar a KEMENKEU (9)

Sk penetapan pejabat (ppid) dispora sulsel
Sk penetapan pejabat (ppid) dispora sulselSk penetapan pejabat (ppid) dispora sulsel
Sk penetapan pejabat (ppid) dispora sulsel
 
Surat tugas luar - fispra 2014
Surat  tugas luar  - fispra 2014Surat  tugas luar  - fispra 2014
Surat tugas luar - fispra 2014
 
Sk penempatan
Sk penempatanSk penempatan
Sk penempatan
 
Buku pprg keuangan
Buku pprg keuanganBuku pprg keuangan
Buku pprg keuangan
 
Sk bendahara pengeluaran badilag 04 2013
Sk bendahara pengeluaran badilag 04 2013Sk bendahara pengeluaran badilag 04 2013
Sk bendahara pengeluaran badilag 04 2013
 
LKPD Bengkulu Utara 2009
LKPD Bengkulu Utara 2009LKPD Bengkulu Utara 2009
LKPD Bengkulu Utara 2009
 
SP - Pelantikan Pejabat Kemenkeu-final.pdf
SP - Pelantikan Pejabat Kemenkeu-final.pdfSP - Pelantikan Pejabat Kemenkeu-final.pdf
SP - Pelantikan Pejabat Kemenkeu-final.pdf
 
Sk ka prodi
Sk ka prodiSk ka prodi
Sk ka prodi
 
Inpres 2007 06 kebijakan percepatan pengembangan riil dan umkm
Inpres 2007 06 kebijakan percepatan pengembangan riil dan umkmInpres 2007 06 kebijakan percepatan pengembangan riil dan umkm
Inpres 2007 06 kebijakan percepatan pengembangan riil dan umkm
 

Más de Badan Kebijakan Fiskal

Global financial safety net: A three tier approach
Global financial safety net: A three tier approachGlobal financial safety net: A three tier approach
Global financial safety net: A three tier approachBadan Kebijakan Fiskal
 
Recent Economic Development: August 2010
Recent Economic Development: August 2010Recent Economic Development: August 2010
Recent Economic Development: August 2010Badan Kebijakan Fiskal
 
Faktor-Faktor Penyebab Rendahnya Penyerapan Belanja Kementerian / Lembaga 2010
Faktor-Faktor Penyebab Rendahnya Penyerapan Belanja Kementerian / Lembaga 2010Faktor-Faktor Penyebab Rendahnya Penyerapan Belanja Kementerian / Lembaga 2010
Faktor-Faktor Penyebab Rendahnya Penyerapan Belanja Kementerian / Lembaga 2010Badan Kebijakan Fiskal
 
Studi Manajemen Utang LN & DN Pemerintah & Assessment Terhadap Optimal Borrowing
Studi Manajemen Utang LN & DN Pemerintah & Assessment Terhadap Optimal BorrowingStudi Manajemen Utang LN & DN Pemerintah & Assessment Terhadap Optimal Borrowing
Studi Manajemen Utang LN & DN Pemerintah & Assessment Terhadap Optimal BorrowingBadan Kebijakan Fiskal
 

Más de Badan Kebijakan Fiskal (20)

Ministry of Finance Green Paper
Ministry of Finance Green PaperMinistry of Finance Green Paper
Ministry of Finance Green Paper
 
Pertemuan ke-17 Menteri Keuangan APEC
Pertemuan ke-17 Menteri Keuangan APECPertemuan ke-17 Menteri Keuangan APEC
Pertemuan ke-17 Menteri Keuangan APEC
 
Global financial safety net: A three tier approach
Global financial safety net: A three tier approachGlobal financial safety net: A three tier approach
Global financial safety net: A three tier approach
 
Pidato Menkeu
Pidato MenkeuPidato Menkeu
Pidato Menkeu
 
Indonesia oecd
Indonesia   oecdIndonesia   oecd
Indonesia oecd
 
Rekonstruksi Kebijakan P3B Indonesia
Rekonstruksi Kebijakan P3B IndonesiaRekonstruksi Kebijakan P3B Indonesia
Rekonstruksi Kebijakan P3B Indonesia
 
Communique
CommuniqueCommunique
Communique
 
Recent Economic Development: August 2010
Recent Economic Development: August 2010Recent Economic Development: August 2010
Recent Economic Development: August 2010
 
PMK Nomor 144/PMK.011/2010
PMK Nomor 144/PMK.011/2010PMK Nomor 144/PMK.011/2010
PMK Nomor 144/PMK.011/2010
 
PMK Nomor 131/PMK.011/2010
PMK Nomor 131/PMK.011/2010PMK Nomor 131/PMK.011/2010
PMK Nomor 131/PMK.011/2010
 
PMK Nomor 128/PMK.011/2010
PMK Nomor 128/PMK.011/2010PMK Nomor 128/PMK.011/2010
PMK Nomor 128/PMK.011/2010
 
Faktor-Faktor Penyebab Rendahnya Penyerapan Belanja Kementerian / Lembaga 2010
Faktor-Faktor Penyebab Rendahnya Penyerapan Belanja Kementerian / Lembaga 2010Faktor-Faktor Penyebab Rendahnya Penyerapan Belanja Kementerian / Lembaga 2010
Faktor-Faktor Penyebab Rendahnya Penyerapan Belanja Kementerian / Lembaga 2010
 
Policy Paper Nomor 1 Agustus 2010
Policy Paper Nomor 1 Agustus 2010Policy Paper Nomor 1 Agustus 2010
Policy Paper Nomor 1 Agustus 2010
 
Studi Manajemen Utang LN & DN Pemerintah & Assessment Terhadap Optimal Borrowing
Studi Manajemen Utang LN & DN Pemerintah & Assessment Terhadap Optimal BorrowingStudi Manajemen Utang LN & DN Pemerintah & Assessment Terhadap Optimal Borrowing
Studi Manajemen Utang LN & DN Pemerintah & Assessment Terhadap Optimal Borrowing
 
Permen ESDM Nomor 07 Tahun 2010
Permen ESDM Nomor 07 Tahun 2010Permen ESDM Nomor 07 Tahun 2010
Permen ESDM Nomor 07 Tahun 2010
 
PMK Nomor 44 Tahun 2008
PMK Nomor 44 Tahun 2008PMK Nomor 44 Tahun 2008
PMK Nomor 44 Tahun 2008
 
Perpres Nomor 91 Tahun 2007
Perpres Nomor 91 Tahun 2007Perpres Nomor 91 Tahun 2007
Perpres Nomor 91 Tahun 2007
 
PMK Nomor 30 Tahun 2007
PMK Nomor  30 Tahun 2007PMK Nomor  30 Tahun 2007
PMK Nomor 30 Tahun 2007
 
PP Nomor 1 Tahun 2007
PP Nomor 1 Tahun 2007PP Nomor 1 Tahun 2007
PP Nomor 1 Tahun 2007
 
Perpres Nomor 103 Tahun 2006
Perpres Nomor 103 Tahun 2006Perpres Nomor 103 Tahun 2006
Perpres Nomor 103 Tahun 2006
 

Último

KEPEMIMPINAN DALAM MENJALANKAN USAHA/BISNIS
KEPEMIMPINAN DALAM MENJALANKAN USAHA/BISNISKEPEMIMPINAN DALAM MENJALANKAN USAHA/BISNIS
KEPEMIMPINAN DALAM MENJALANKAN USAHA/BISNISHakamNiazi
 
Presentasi Leasing Pada Lembaga Keuangan Non Bank
Presentasi Leasing Pada Lembaga Keuangan Non BankPresentasi Leasing Pada Lembaga Keuangan Non Bank
Presentasi Leasing Pada Lembaga Keuangan Non Bankzulfikar425966
 
Perhitungan Bunga dan Nilai Uang (mankeu).ppt
Perhitungan Bunga dan Nilai Uang (mankeu).pptPerhitungan Bunga dan Nilai Uang (mankeu).ppt
Perhitungan Bunga dan Nilai Uang (mankeu).pptSalsabillaPutriAyu
 
Dasar Dasar Perpajakan dalam mata kuliah pajak.pptx
Dasar Dasar Perpajakan dalam mata kuliah pajak.pptxDasar Dasar Perpajakan dalam mata kuliah pajak.pptx
Dasar Dasar Perpajakan dalam mata kuliah pajak.pptxadel876203
 
7 Indikator Analisis Teknikal Saham Yang Paling Populer.pptx
7 Indikator Analisis Teknikal Saham Yang Paling Populer.pptx7 Indikator Analisis Teknikal Saham Yang Paling Populer.pptx
7 Indikator Analisis Teknikal Saham Yang Paling Populer.pptxObyMoris1
 
PPT KELOMPOK 4 ORGANISASI DARI KOPERASI.pptx
PPT KELOMPOK 4 ORGANISASI DARI KOPERASI.pptxPPT KELOMPOK 4 ORGANISASI DARI KOPERASI.pptx
PPT KELOMPOK 4 ORGANISASI DARI KOPERASI.pptxZefanya9
 
Presentasi Tentang Asuransi Pada Lembaga Keuangan
Presentasi Tentang Asuransi Pada Lembaga KeuanganPresentasi Tentang Asuransi Pada Lembaga Keuangan
Presentasi Tentang Asuransi Pada Lembaga Keuanganzulfikar425966
 
Ekonomi Makro Pertemuan 4 - Tingkat pengangguran: Jumlah orang yang menganggu...
Ekonomi Makro Pertemuan 4 - Tingkat pengangguran: Jumlah orang yang menganggu...Ekonomi Makro Pertemuan 4 - Tingkat pengangguran: Jumlah orang yang menganggu...
Ekonomi Makro Pertemuan 4 - Tingkat pengangguran: Jumlah orang yang menganggu...ChairaniManasye1
 
Modal Kerja manajemen keuangan modal kerja.ppt
Modal Kerja manajemen keuangan modal kerja.pptModal Kerja manajemen keuangan modal kerja.ppt
Modal Kerja manajemen keuangan modal kerja.pptFrida Adnantara
 
Materi Mata Kuliah Pengantar Ekonomi Makro I
Materi Mata Kuliah Pengantar Ekonomi Makro IMateri Mata Kuliah Pengantar Ekonomi Makro I
Materi Mata Kuliah Pengantar Ekonomi Makro IIkaAliciaSasanti
 
KELOMPOK 17-PEREKONOMIAN INDO moneter dan fiskal
KELOMPOK 17-PEREKONOMIAN INDO moneter dan fiskalKELOMPOK 17-PEREKONOMIAN INDO moneter dan fiskal
KELOMPOK 17-PEREKONOMIAN INDO moneter dan fiskalAthoillahEconomi
 
PSAK-10-Pengaruh-Perubahan-Valuta-Asing-IAS-21-23032015.pptx
PSAK-10-Pengaruh-Perubahan-Valuta-Asing-IAS-21-23032015.pptxPSAK-10-Pengaruh-Perubahan-Valuta-Asing-IAS-21-23032015.pptx
PSAK-10-Pengaruh-Perubahan-Valuta-Asing-IAS-21-23032015.pptxRito Doank
 
Ukuran Letak Data kuartil dan beberapa pembagian lainnya
Ukuran Letak Data  kuartil  dan  beberapa pembagian  lainnyaUkuran Letak Data  kuartil  dan  beberapa pembagian  lainnya
Ukuran Letak Data kuartil dan beberapa pembagian lainnyaIndhasari3
 
PERAN KARYAWAN DALAM PENGEMBANGAN KARIR.pptx
PERAN KARYAWAN DALAM PENGEMBANGAN KARIR.pptxPERAN KARYAWAN DALAM PENGEMBANGAN KARIR.pptx
PERAN KARYAWAN DALAM PENGEMBANGAN KARIR.pptxHakamNiazi
 
WAWASAN NUSANTARA SEBAGAI GEOPOLITIK INDONESIA.pptx
WAWASAN NUSANTARA SEBAGAI GEOPOLITIK INDONESIA.pptxWAWASAN NUSANTARA SEBAGAI GEOPOLITIK INDONESIA.pptx
WAWASAN NUSANTARA SEBAGAI GEOPOLITIK INDONESIA.pptxMunawwarahDjalil
 
Ekonomi Teknik dan perencanaan kegiatan usaha
Ekonomi Teknik dan perencanaan kegiatan usahaEkonomi Teknik dan perencanaan kegiatan usaha
Ekonomi Teknik dan perencanaan kegiatan usahaWahyuKamilatulFauzia
 
matematika dilatasi (1) (2) (1) (1).pptx
matematika dilatasi (1) (2) (1) (1).pptxmatematika dilatasi (1) (2) (1) (1).pptx
matematika dilatasi (1) (2) (1) (1).pptxArvaAthallahSusanto
 
Introduction fixed asset (Aset Tetap).ppt
Introduction fixed asset (Aset Tetap).pptIntroduction fixed asset (Aset Tetap).ppt
Introduction fixed asset (Aset Tetap).ppttami83
 
DAMPAK MASIF KORUPSI yang kian merajalela
DAMPAK MASIF KORUPSI yang kian merajalelaDAMPAK MASIF KORUPSI yang kian merajalela
DAMPAK MASIF KORUPSI yang kian merajalelaarmanamo012
 
Cryptocurrency dalam Perspektif Ekonomi Syariah.pptx
Cryptocurrency dalam Perspektif Ekonomi Syariah.pptxCryptocurrency dalam Perspektif Ekonomi Syariah.pptx
Cryptocurrency dalam Perspektif Ekonomi Syariah.pptxumusilmi2019
 

Último (20)

KEPEMIMPINAN DALAM MENJALANKAN USAHA/BISNIS
KEPEMIMPINAN DALAM MENJALANKAN USAHA/BISNISKEPEMIMPINAN DALAM MENJALANKAN USAHA/BISNIS
KEPEMIMPINAN DALAM MENJALANKAN USAHA/BISNIS
 
Presentasi Leasing Pada Lembaga Keuangan Non Bank
Presentasi Leasing Pada Lembaga Keuangan Non BankPresentasi Leasing Pada Lembaga Keuangan Non Bank
Presentasi Leasing Pada Lembaga Keuangan Non Bank
 
Perhitungan Bunga dan Nilai Uang (mankeu).ppt
Perhitungan Bunga dan Nilai Uang (mankeu).pptPerhitungan Bunga dan Nilai Uang (mankeu).ppt
Perhitungan Bunga dan Nilai Uang (mankeu).ppt
 
Dasar Dasar Perpajakan dalam mata kuliah pajak.pptx
Dasar Dasar Perpajakan dalam mata kuliah pajak.pptxDasar Dasar Perpajakan dalam mata kuliah pajak.pptx
Dasar Dasar Perpajakan dalam mata kuliah pajak.pptx
 
7 Indikator Analisis Teknikal Saham Yang Paling Populer.pptx
7 Indikator Analisis Teknikal Saham Yang Paling Populer.pptx7 Indikator Analisis Teknikal Saham Yang Paling Populer.pptx
7 Indikator Analisis Teknikal Saham Yang Paling Populer.pptx
 
PPT KELOMPOK 4 ORGANISASI DARI KOPERASI.pptx
PPT KELOMPOK 4 ORGANISASI DARI KOPERASI.pptxPPT KELOMPOK 4 ORGANISASI DARI KOPERASI.pptx
PPT KELOMPOK 4 ORGANISASI DARI KOPERASI.pptx
 
Presentasi Tentang Asuransi Pada Lembaga Keuangan
Presentasi Tentang Asuransi Pada Lembaga KeuanganPresentasi Tentang Asuransi Pada Lembaga Keuangan
Presentasi Tentang Asuransi Pada Lembaga Keuangan
 
Ekonomi Makro Pertemuan 4 - Tingkat pengangguran: Jumlah orang yang menganggu...
Ekonomi Makro Pertemuan 4 - Tingkat pengangguran: Jumlah orang yang menganggu...Ekonomi Makro Pertemuan 4 - Tingkat pengangguran: Jumlah orang yang menganggu...
Ekonomi Makro Pertemuan 4 - Tingkat pengangguran: Jumlah orang yang menganggu...
 
Modal Kerja manajemen keuangan modal kerja.ppt
Modal Kerja manajemen keuangan modal kerja.pptModal Kerja manajemen keuangan modal kerja.ppt
Modal Kerja manajemen keuangan modal kerja.ppt
 
Materi Mata Kuliah Pengantar Ekonomi Makro I
Materi Mata Kuliah Pengantar Ekonomi Makro IMateri Mata Kuliah Pengantar Ekonomi Makro I
Materi Mata Kuliah Pengantar Ekonomi Makro I
 
KELOMPOK 17-PEREKONOMIAN INDO moneter dan fiskal
KELOMPOK 17-PEREKONOMIAN INDO moneter dan fiskalKELOMPOK 17-PEREKONOMIAN INDO moneter dan fiskal
KELOMPOK 17-PEREKONOMIAN INDO moneter dan fiskal
 
PSAK-10-Pengaruh-Perubahan-Valuta-Asing-IAS-21-23032015.pptx
PSAK-10-Pengaruh-Perubahan-Valuta-Asing-IAS-21-23032015.pptxPSAK-10-Pengaruh-Perubahan-Valuta-Asing-IAS-21-23032015.pptx
PSAK-10-Pengaruh-Perubahan-Valuta-Asing-IAS-21-23032015.pptx
 
Ukuran Letak Data kuartil dan beberapa pembagian lainnya
Ukuran Letak Data  kuartil  dan  beberapa pembagian  lainnyaUkuran Letak Data  kuartil  dan  beberapa pembagian  lainnya
Ukuran Letak Data kuartil dan beberapa pembagian lainnya
 
PERAN KARYAWAN DALAM PENGEMBANGAN KARIR.pptx
PERAN KARYAWAN DALAM PENGEMBANGAN KARIR.pptxPERAN KARYAWAN DALAM PENGEMBANGAN KARIR.pptx
PERAN KARYAWAN DALAM PENGEMBANGAN KARIR.pptx
 
WAWASAN NUSANTARA SEBAGAI GEOPOLITIK INDONESIA.pptx
WAWASAN NUSANTARA SEBAGAI GEOPOLITIK INDONESIA.pptxWAWASAN NUSANTARA SEBAGAI GEOPOLITIK INDONESIA.pptx
WAWASAN NUSANTARA SEBAGAI GEOPOLITIK INDONESIA.pptx
 
Ekonomi Teknik dan perencanaan kegiatan usaha
Ekonomi Teknik dan perencanaan kegiatan usahaEkonomi Teknik dan perencanaan kegiatan usaha
Ekonomi Teknik dan perencanaan kegiatan usaha
 
matematika dilatasi (1) (2) (1) (1).pptx
matematika dilatasi (1) (2) (1) (1).pptxmatematika dilatasi (1) (2) (1) (1).pptx
matematika dilatasi (1) (2) (1) (1).pptx
 
Introduction fixed asset (Aset Tetap).ppt
Introduction fixed asset (Aset Tetap).pptIntroduction fixed asset (Aset Tetap).ppt
Introduction fixed asset (Aset Tetap).ppt
 
DAMPAK MASIF KORUPSI yang kian merajalela
DAMPAK MASIF KORUPSI yang kian merajalelaDAMPAK MASIF KORUPSI yang kian merajalela
DAMPAK MASIF KORUPSI yang kian merajalela
 
Cryptocurrency dalam Perspektif Ekonomi Syariah.pptx
Cryptocurrency dalam Perspektif Ekonomi Syariah.pptxCryptocurrency dalam Perspektif Ekonomi Syariah.pptx
Cryptocurrency dalam Perspektif Ekonomi Syariah.pptx
 

KEMENKEU

  • 1. # • RINGKASAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 419/KMK.01/UP.11/2010, NOMOR 420/KMK.01/UP.11/201 0, NOMOR 421/KMK.01/UP.11/2010. TENTANG MUTASI PARA PEJABAT ESELON II DI LlNGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN MENTERIKEUANGAN Menimbang Mengingat Memperhatikan } dst MEMUTUSKAN Menetapkan PERTAMA 1dst ..J KEDUA Menunjuk/mengangkat Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lampiran Keputusan ini. KETIGA ) dst. KEEMPAT Apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. KELIMA Keputusan ini mulai berlaku pad a tanggal pelantikan. SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada : 1 s.d. 11 dst. PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 7 Oktober 2010 MENTERIKEUANGAN AGUS D.W. MARTOWARDOJO
  • 2. RINGKASAN LAMPI RAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 419/KMK.01/UP.11/2010, NOMOR 420/KMK.01/UP.11/2010, NOMOR 421/KMK.01/UP.11/2010, TANGGAL 7 OKTOBER 2010 DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI : 1. Drs. Achmad Riyadi diangkat sebagai Sekretaris Direktorat Jenderal Bea dan Cukai; 2. Drs. Kamil Sjoeib, M.A. diangkat sebagai Direktur Kepabeanan Internasional; 3. Ir. Bahaduri Wijayanta Bekti Mukarta, M.A. diangkat sebagai Tenaga Pengkaji Bidang Pengembangan Kapasitas dan Kinerja Organisasi; 4. Maimun, S.E., M.B.A. diangkat sebagai Pj. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sumatera Utara, Medan; 5. Drs. Nasir Adenan, M.M. diangkat sebagai Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sumatera Bagian Selatan, Palembang; 6. Drs. Muhammad Chariri diangkat sebagai Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Timur I, Surabaya; 7. Ir. Azhar Rasyidi, M.A. diangkat sebagai Pj. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Sea dan Cukai Kalimantan Bagian Timur , Balikpapan; 8. Drs. Supraptono diangkat sebagai Pj. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Maluku, Papua dan Papua Barat, Ambon; 9. Kukuh Sumardono Basuki, S.E., M.Sc. diangkat sebagai Tenaga Pengkaji Bidang Pengawasan dan Penegakan Hukum Kepabeanan dan Cukai; 10 Dr. Marisi Zainudin Sihotang, S.H., M.M. diangkat sebagai Pj. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Timur II, Malang; 11. Drs. Nofrial, M.A. diangkat sebagai Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sulawesi, Makassar; BADAN KEBIJAKAN FISKAL : Drs. Djoko Sutojo Riyadi diangkat sebagai Kepala Pusat Kebijakan Pendapatan Negara;
  • 3. SEKRETARIAT JENDERAL: 1. Yudi Pramadi, S.E., M.B.A., M.Sc. diangkat sebagai Kepala Biro Hubungan Masyarakat; 2. Drs. Bambang Isnaeni Gunarto, M.A. diangkat sebagai Kepala Biro Umum; 3. Harry 7.. Soeratin diangkat sebagai Tenaga Pengkaji Bidang Sumber Daya Aparatur; DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN: 1. Drs. Abdul Rahman Ritonga, M.A. diangkat sebagai Direktur Sistem Perbendaharaan; 2 Drs. Harry Basar Hutapea, M.Soc.Sc. diangkat sebagai Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Riau; 3. Drs. R. Moch. Atlap Noor Syamsoe diangkat sebagai Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan / Provinsi Sumatera Selatan; 4. S. Bambang Suroso, S.H., M. Soc. Sc. diangkat sebagai Kepala !<antor Wilayah Direktorat Jenderal PerbendaharaaniProvinsi Banten; 5. Drs. Seto Utarko, M. Si. diangkat sebagai Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat; 6. Drs. Sugianto diangkat sebagai Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur; 7. Drs. Teddy Rukmantara, M.Soc.Sc diangkat sebagai Kepala Kantor VViiayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Barat; 8. Drs. Agah Sugana diangkat sebagai Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Nusa Tenggara Barat; 9. Drs. Alfiah diangkat sebagai Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tenggara; 10. Drs. Hendro Baskoro, M.M. diangkat sebagai Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Maluku; DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN: Dra. Dwi Pudjiastuti Handayani, M. Si. diangkat sebagai Pj. Direktur Anggaran II. MENTERIKEUANGAN AGUS D.W. MARTOWARDOJO