SlideShare una empresa de Scribd logo
1 de 5
BENTUK NEGARA DAN
  PEMERINTAHAN
Pengertian Sistem Pemerintahan Negara

Paling luas
               Hubungan antara       Monarkhi,aristokrasi
                 negara dan           ,atau demokrasi
                  rakyatnya


  luas         Hubungan antara             Negara
                semua organ           kesatuan, negara
                   negara                  serikat
                                      (Federal), negara
                                         konfederasi
               Hubungan setiap
                organ negara di             Sistem
                     tingkat          parlementer, siste
 sempit
                 pusat,khusnya                m
              antara eksekutif dan    presidinsiil,sistem
                    legislatif          pemerintahan
                                        badan pekerja
BENTUK NEGARA
                POLA PENENTUAN KEPALA
             PEMERINTAHAN DAN PENGAMBIL
             KEPUTUSAN DI NEGARA TERSEBUT




   REPUBLIK : Pemilihan         MONARKHI :
   (langsung atau melalui    Berdasarkan prinsip
      suatu majelis yang     pewarisan atau turun
     mempresentasikan             temurun
       rakyat ) dengan
      periode yang telah
          ditentukan
BANGUNAN NEGARA

            Menyangkut struktur atau
                susunan negara


                   Hanya ada satu kekuasaan yang berwenang untuk
 Negara            membuat UU yang berlaku untuk seluruh wilayah
Kesatuan                        negara yaitu Pempus




Negara              Pempus dan pemerintah negara bagian memepunyai
Serikat                wewenang yang sama dalam membentuk UU
BENTUK PEMERINTAHAN DAN SISTEM
         PEMERINTAHAN
                               CIRI-CIRI:
                a. Eksekutif yang dipimpin PM dibentuk
PARLEMENTER
                    oleh parlemen dari partai politik yang
                        menduduki kusi mayoritas di
                                  Parlemen
                  b. Kepala negara tidak sebagai kepala
                          eksekutif atau pemerintah.
                  c. Dikenal adanya mekanisme “mosi
                               tidak percaya”




 PRESIDENSIIL                 CIRI-CIRI:
                a. Kedudukan presiden sebagai kepala
                     negara dan kepala pemerintahan
                b. Presiden dan parlemen dipilih rakyat
                  c. Kedudukan antara presiden dan
                   parlemen tidak saling mempengaruhi

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

Yurisdiksi negara dalama hukum internasional
Yurisdiksi negara dalama hukum internasionalYurisdiksi negara dalama hukum internasional
Yurisdiksi negara dalama hukum internasionalNuelnuel11
 
Politik Hukum - Pertemuan Pertama - 1. politik hukum suatu pengantar
Politik Hukum - Pertemuan Pertama - 1. politik hukum suatu pengantarPolitik Hukum - Pertemuan Pertama - 1. politik hukum suatu pengantar
Politik Hukum - Pertemuan Pertama - 1. politik hukum suatu pengantarUiversitas Muhammadiyah Maluku Utara
 
(3 4) kedudukan, kewenangan dan tindakan hukum pemerintah
(3 4) kedudukan, kewenangan dan tindakan hukum pemerintah(3 4) kedudukan, kewenangan dan tindakan hukum pemerintah
(3 4) kedudukan, kewenangan dan tindakan hukum pemerintahAbid Zamzami
 
Hubungan Ilmu Negara dengan Ilmu Politik
Hubungan Ilmu Negara dengan Ilmu PolitikHubungan Ilmu Negara dengan Ilmu Politik
Hubungan Ilmu Negara dengan Ilmu PolitikShelly Selviana
 
PPT teori dan hukum konstitusi (Hakikat Konstitusi)
PPT teori dan hukum konstitusi (Hakikat Konstitusi)PPT teori dan hukum konstitusi (Hakikat Konstitusi)
PPT teori dan hukum konstitusi (Hakikat Konstitusi)Adinda siti Hapsoh
 
Pengantar ilmu hukum power point
Pengantar ilmu hukum power pointPengantar ilmu hukum power point
Pengantar ilmu hukum power pointPuspa Bunga
 
Sistem Politik Indonesia PARPOL
Sistem Politik Indonesia PARPOLSistem Politik Indonesia PARPOL
Sistem Politik Indonesia PARPOL93220872
 
Susunan negara
Susunan negaraSusunan negara
Susunan negaraMeehawk
 
ILMU NEGARA - KONSEP NEGARA HUKUM
ILMU NEGARA - KONSEP NEGARA HUKUMILMU NEGARA - KONSEP NEGARA HUKUM
ILMU NEGARA - KONSEP NEGARA HUKUMManunggal Amethyst
 
Sistem Pemerintahan Daerah
Sistem Pemerintahan DaerahSistem Pemerintahan Daerah
Sistem Pemerintahan DaerahDadang Solihin
 
Pengertian dan Obyek Kajian Hukum Tata Negara Tri Andari Dahlan, SH.MKn
Pengertian dan Obyek Kajian  Hukum Tata Negara Tri Andari Dahlan, SH.MKnPengertian dan Obyek Kajian  Hukum Tata Negara Tri Andari Dahlan, SH.MKn
Pengertian dan Obyek Kajian Hukum Tata Negara Tri Andari Dahlan, SH.MKnFenti Anita Sari
 
Lembaga-lembaga Negara Indonesia
Lembaga-lembaga Negara IndonesiaLembaga-lembaga Negara Indonesia
Lembaga-lembaga Negara Indonesiabulan purnama
 
Ppt peradilan di indonesia
Ppt peradilan di indonesiaPpt peradilan di indonesia
Ppt peradilan di indonesiaHernaWati14
 

La actualidad más candente (20)

Yurisdiksi negara dalama hukum internasional
Yurisdiksi negara dalama hukum internasionalYurisdiksi negara dalama hukum internasional
Yurisdiksi negara dalama hukum internasional
 
hukum Adat
hukum Adathukum Adat
hukum Adat
 
Politik Hukum - Pertemuan Pertama - 1. politik hukum suatu pengantar
Politik Hukum - Pertemuan Pertama - 1. politik hukum suatu pengantarPolitik Hukum - Pertemuan Pertama - 1. politik hukum suatu pengantar
Politik Hukum - Pertemuan Pertama - 1. politik hukum suatu pengantar
 
Materi Sistem Politik Indonesia
Materi Sistem Politik IndonesiaMateri Sistem Politik Indonesia
Materi Sistem Politik Indonesia
 
(3 4) kedudukan, kewenangan dan tindakan hukum pemerintah
(3 4) kedudukan, kewenangan dan tindakan hukum pemerintah(3 4) kedudukan, kewenangan dan tindakan hukum pemerintah
(3 4) kedudukan, kewenangan dan tindakan hukum pemerintah
 
Politik Hukum - Pertemuan Kedua - 2. politik hukum di indonesia
Politik Hukum - Pertemuan Kedua - 2. politik hukum di indonesiaPolitik Hukum - Pertemuan Kedua - 2. politik hukum di indonesia
Politik Hukum - Pertemuan Kedua - 2. politik hukum di indonesia
 
Hubungan Ilmu Negara dengan Ilmu Politik
Hubungan Ilmu Negara dengan Ilmu PolitikHubungan Ilmu Negara dengan Ilmu Politik
Hubungan Ilmu Negara dengan Ilmu Politik
 
Teori Tentang Sifat Hakekat Negara
Teori Tentang Sifat Hakekat NegaraTeori Tentang Sifat Hakekat Negara
Teori Tentang Sifat Hakekat Negara
 
PPT teori dan hukum konstitusi (Hakikat Konstitusi)
PPT teori dan hukum konstitusi (Hakikat Konstitusi)PPT teori dan hukum konstitusi (Hakikat Konstitusi)
PPT teori dan hukum konstitusi (Hakikat Konstitusi)
 
Ppt Demokrasi Indonesia
Ppt Demokrasi IndonesiaPpt Demokrasi Indonesia
Ppt Demokrasi Indonesia
 
Pengantar ilmu hukum power point
Pengantar ilmu hukum power pointPengantar ilmu hukum power point
Pengantar ilmu hukum power point
 
Sistem Politik Indonesia PARPOL
Sistem Politik Indonesia PARPOLSistem Politik Indonesia PARPOL
Sistem Politik Indonesia PARPOL
 
Susunan negara
Susunan negaraSusunan negara
Susunan negara
 
ILMU NEGARA - KONSEP NEGARA HUKUM
ILMU NEGARA - KONSEP NEGARA HUKUMILMU NEGARA - KONSEP NEGARA HUKUM
ILMU NEGARA - KONSEP NEGARA HUKUM
 
Bentuk negara
Bentuk negaraBentuk negara
Bentuk negara
 
Sistem Pemerintahan Daerah
Sistem Pemerintahan DaerahSistem Pemerintahan Daerah
Sistem Pemerintahan Daerah
 
Pengertian dan Obyek Kajian Hukum Tata Negara Tri Andari Dahlan, SH.MKn
Pengertian dan Obyek Kajian  Hukum Tata Negara Tri Andari Dahlan, SH.MKnPengertian dan Obyek Kajian  Hukum Tata Negara Tri Andari Dahlan, SH.MKn
Pengertian dan Obyek Kajian Hukum Tata Negara Tri Andari Dahlan, SH.MKn
 
Lembaga-lembaga Negara Indonesia
Lembaga-lembaga Negara IndonesiaLembaga-lembaga Negara Indonesia
Lembaga-lembaga Negara Indonesia
 
Ppt peradilan di indonesia
Ppt peradilan di indonesiaPpt peradilan di indonesia
Ppt peradilan di indonesia
 
Ilmu negara ppt
Ilmu negara ppt Ilmu negara ppt
Ilmu negara ppt
 

Destacado

Bentuk negara,pemerintahan dan bentuk kenegaraan
Bentuk negara,pemerintahan dan bentuk kenegaraanBentuk negara,pemerintahan dan bentuk kenegaraan
Bentuk negara,pemerintahan dan bentuk kenegaraanTaa Thaa
 
SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA
SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIASISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA
SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIAMuhamad Yogi
 
Bentuk bentuk negara
Bentuk bentuk negaraBentuk bentuk negara
Bentuk bentuk negaraFazrin Heros
 
Sistem pemerintahan
Sistem pemerintahanSistem pemerintahan
Sistem pemerintahanAmrilia
 
Bentuk negara (tugas pancasila)
Bentuk negara (tugas pancasila)Bentuk negara (tugas pancasila)
Bentuk negara (tugas pancasila)ayu lestari
 
Unsur-unsur demokrasi, prinsip demokrasi
Unsur-unsur demokrasi, prinsip demokrasiUnsur-unsur demokrasi, prinsip demokrasi
Unsur-unsur demokrasi, prinsip demokrasiMamyl Putri
 
Teori terbentuknya negara
Teori terbentuknya negaraTeori terbentuknya negara
Teori terbentuknya negaraArin Sfaaez
 
Bentuk negara & sistem pemerintahan
Bentuk negara & sistem pemerintahanBentuk negara & sistem pemerintahan
Bentuk negara & sistem pemerintahanmuhammad_solikhin
 
Sistem Pemerintahan
Sistem PemerintahanSistem Pemerintahan
Sistem PemerintahanLilly
 
Presentation bentuk bentuk negara & bentuk-bentuk pemerintahan
Presentation bentuk bentuk negara & bentuk-bentuk pemerintahanPresentation bentuk bentuk negara & bentuk-bentuk pemerintahan
Presentation bentuk bentuk negara & bentuk-bentuk pemerintahanDavid Leonel situmorang
 
Asas-asas kewarganegaraan PKN
Asas-asas kewarganegaraan PKNAsas-asas kewarganegaraan PKN
Asas-asas kewarganegaraan PKNwindasasq
 
Teori dan-hukum-konstitusi
Teori dan-hukum-konstitusiTeori dan-hukum-konstitusi
Teori dan-hukum-konstitusidybam90190
 

Destacado (20)

Bentuk negara,pemerintahan dan bentuk kenegaraan
Bentuk negara,pemerintahan dan bentuk kenegaraanBentuk negara,pemerintahan dan bentuk kenegaraan
Bentuk negara,pemerintahan dan bentuk kenegaraan
 
SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA
SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIASISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA
SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA
 
Bentuk bentuk negara
Bentuk bentuk negaraBentuk bentuk negara
Bentuk bentuk negara
 
Sistem pemerintahan
Sistem pemerintahanSistem pemerintahan
Sistem pemerintahan
 
Bentuk negara dan pemerintahan
Bentuk negara dan pemerintahanBentuk negara dan pemerintahan
Bentuk negara dan pemerintahan
 
Bentuk negara (tugas pancasila)
Bentuk negara (tugas pancasila)Bentuk negara (tugas pancasila)
Bentuk negara (tugas pancasila)
 
K hulafa
K hulafaK hulafa
K hulafa
 
Unsur-unsur demokrasi, prinsip demokrasi
Unsur-unsur demokrasi, prinsip demokrasiUnsur-unsur demokrasi, prinsip demokrasi
Unsur-unsur demokrasi, prinsip demokrasi
 
Tipe-tipe Negara
Tipe-tipe NegaraTipe-tipe Negara
Tipe-tipe Negara
 
Teori terbentuknya negara
Teori terbentuknya negaraTeori terbentuknya negara
Teori terbentuknya negara
 
Bentuk negara & sistem pemerintahan
Bentuk negara & sistem pemerintahanBentuk negara & sistem pemerintahan
Bentuk negara & sistem pemerintahan
 
Ppt kewarganegaraan
Ppt kewarganegaraanPpt kewarganegaraan
Ppt kewarganegaraan
 
Sistem Pemerintahan
Sistem PemerintahanSistem Pemerintahan
Sistem Pemerintahan
 
powerpoint pkn
powerpoint pknpowerpoint pkn
powerpoint pkn
 
Bentuk bentuk Pemerintahan Negara
Bentuk bentuk Pemerintahan NegaraBentuk bentuk Pemerintahan Negara
Bentuk bentuk Pemerintahan Negara
 
Presentation bentuk bentuk negara & bentuk-bentuk pemerintahan
Presentation bentuk bentuk negara & bentuk-bentuk pemerintahanPresentation bentuk bentuk negara & bentuk-bentuk pemerintahan
Presentation bentuk bentuk negara & bentuk-bentuk pemerintahan
 
Asas-asas kewarganegaraan PKN
Asas-asas kewarganegaraan PKNAsas-asas kewarganegaraan PKN
Asas-asas kewarganegaraan PKN
 
Pembagian Kekuasaan Negara
Pembagian Kekuasaan NegaraPembagian Kekuasaan Negara
Pembagian Kekuasaan Negara
 
Sistem Pemerintahan di Dunia
Sistem Pemerintahan di Dunia Sistem Pemerintahan di Dunia
Sistem Pemerintahan di Dunia
 
Teori dan-hukum-konstitusi
Teori dan-hukum-konstitusiTeori dan-hukum-konstitusi
Teori dan-hukum-konstitusi
 

Similar a Bentuk negara dan pemerintahan

korelasi negara hukum dengan sistem pemerintahan
korelasi negara hukum dengan sistem pemerintahankorelasi negara hukum dengan sistem pemerintahan
korelasi negara hukum dengan sistem pemerintahanriskarafi
 
korelasi negara hukum dengan sistem pemerintahan
korelasi negara hukum dengan sistem pemerintahankorelasi negara hukum dengan sistem pemerintahan
korelasi negara hukum dengan sistem pemerintahanriskarafi
 
Babiisistempemerintahan
BabiisistempemerintahanBabiisistempemerintahan
BabiisistempemerintahanAwis Mirad
 
TEORI_LEMBAGA_NEGARA.ppt
TEORI_LEMBAGA_NEGARA.pptTEORI_LEMBAGA_NEGARA.ppt
TEORI_LEMBAGA_NEGARA.pptFeryChofa
 
System of Indonesian Government
System of Indonesian GovernmentSystem of Indonesian Government
System of Indonesian GovernmentSoya Odut
 
Sistem pemerintahan
Sistem pemerintahanSistem pemerintahan
Sistem pemerintahanDarazat
 
Gambaran umum sistem pemerintahan Indonesia
Gambaran umum sistem pemerintahan IndonesiaGambaran umum sistem pemerintahan Indonesia
Gambaran umum sistem pemerintahan Indonesiarizqialfadly
 
Sistem Pemerintahan Soleh
Sistem Pemerintahan SolehSistem Pemerintahan Soleh
Sistem Pemerintahan Solehomcivics
 
Struktur ketatanegaraan
Struktur ketatanegaraanStruktur ketatanegaraan
Struktur ketatanegaraanNanangnugrah4
 
PKNSistem Pemerintahan
PKNSistem PemerintahanPKNSistem Pemerintahan
PKNSistem PemerintahanNadya Wahyuni
 
Bentuk negara & sistem pemerintahan
Bentuk negara & sistem pemerintahanBentuk negara & sistem pemerintahan
Bentuk negara & sistem pemerintahanSafira Aisyah
 
Sistem pemerintahan for teacher
Sistem pemerintahan for teacherSistem pemerintahan for teacher
Sistem pemerintahan for teacherLieya Pepey
 
bab 2,, sistem pemerintahan
bab 2,, sistem pemerintahanbab 2,, sistem pemerintahan
bab 2,, sistem pemerintahanLieya Pepey
 
Sistem pemerintahan presidensial dan parlementer
Sistem pemerintahan presidensial dan parlementerSistem pemerintahan presidensial dan parlementer
Sistem pemerintahan presidensial dan parlementeramrinarosada7x
 

Similar a Bentuk negara dan pemerintahan (20)

korelasi negara hukum dengan sistem pemerintahan
korelasi negara hukum dengan sistem pemerintahankorelasi negara hukum dengan sistem pemerintahan
korelasi negara hukum dengan sistem pemerintahan
 
korelasi negara hukum dengan sistem pemerintahan
korelasi negara hukum dengan sistem pemerintahankorelasi negara hukum dengan sistem pemerintahan
korelasi negara hukum dengan sistem pemerintahan
 
Bab 3.pptx
Bab 3.pptxBab 3.pptx
Bab 3.pptx
 
Kd. 2.1.
Kd. 2.1.Kd. 2.1.
Kd. 2.1.
 
Babiisistempemerintahan
BabiisistempemerintahanBabiisistempemerintahan
Babiisistempemerintahan
 
TEORI_LEMBAGA_NEGARA.ppt
TEORI_LEMBAGA_NEGARA.pptTEORI_LEMBAGA_NEGARA.ppt
TEORI_LEMBAGA_NEGARA.ppt
 
System of Indonesian Government
System of Indonesian GovernmentSystem of Indonesian Government
System of Indonesian Government
 
Sistem pemerintahan
Sistem pemerintahanSistem pemerintahan
Sistem pemerintahan
 
Gambaran umum sistem pemerintahan Indonesia
Gambaran umum sistem pemerintahan IndonesiaGambaran umum sistem pemerintahan Indonesia
Gambaran umum sistem pemerintahan Indonesia
 
Sistem Pemerintahan Soleh
Sistem Pemerintahan SolehSistem Pemerintahan Soleh
Sistem Pemerintahan Soleh
 
Sap wiwid
Sap wiwidSap wiwid
Sap wiwid
 
Struktur ketatanegaraan
Struktur ketatanegaraanStruktur ketatanegaraan
Struktur ketatanegaraan
 
PKNSistem Pemerintahan
PKNSistem PemerintahanPKNSistem Pemerintahan
PKNSistem Pemerintahan
 
BAB 2 LAGI
BAB 2 LAGIBAB 2 LAGI
BAB 2 LAGI
 
Bentuk negara & sistem pemerintahan
Bentuk negara & sistem pemerintahanBentuk negara & sistem pemerintahan
Bentuk negara & sistem pemerintahan
 
Sistem pemerintahan
Sistem pemerintahanSistem pemerintahan
Sistem pemerintahan
 
Sistem pemerintahan for teacher
Sistem pemerintahan for teacherSistem pemerintahan for teacher
Sistem pemerintahan for teacher
 
bab 2,, sistem pemerintahan
bab 2,, sistem pemerintahanbab 2,, sistem pemerintahan
bab 2,, sistem pemerintahan
 
Pkn klpk 1,
Pkn klpk 1,Pkn klpk 1,
Pkn klpk 1,
 
Sistem pemerintahan presidensial dan parlementer
Sistem pemerintahan presidensial dan parlementerSistem pemerintahan presidensial dan parlementer
Sistem pemerintahan presidensial dan parlementer
 

Más de Bayu Rizky Aditya

Toga peningkatan dukungan kepercayaan produk lokal untuk kemandirian pengo...
Toga   peningkatan dukungan kepercayaan produk  lokal untuk kemandirian pengo...Toga   peningkatan dukungan kepercayaan produk  lokal untuk kemandirian pengo...
Toga peningkatan dukungan kepercayaan produk lokal untuk kemandirian pengo...Bayu Rizky Aditya
 
Formasi pengadaan-recruitment-seleksi
Formasi pengadaan-recruitment-seleksiFormasi pengadaan-recruitment-seleksi
Formasi pengadaan-recruitment-seleksiBayu Rizky Aditya
 
Kunci dasar penulisan karya ilmiah
Kunci dasar penulisan karya ilmiahKunci dasar penulisan karya ilmiah
Kunci dasar penulisan karya ilmiahBayu Rizky Aditya
 
Ekonomi politik pembangunan agus suryono
Ekonomi politik pembangunan   agus suryonoEkonomi politik pembangunan   agus suryono
Ekonomi politik pembangunan agus suryonoBayu Rizky Aditya
 
SUPRA STRUKTUR POLITIK DAN INFRA STRUKTUR POLITIK
SUPRA STRUKTUR POLITIK DAN INFRA STRUKTUR POLITIKSUPRA STRUKTUR POLITIK DAN INFRA STRUKTUR POLITIK
SUPRA STRUKTUR POLITIK DAN INFRA STRUKTUR POLITIKBayu Rizky Aditya
 
Konteks Dasar Sistem Pemerintahan Indonesia
Konteks Dasar Sistem Pemerintahan IndonesiaKonteks Dasar Sistem Pemerintahan Indonesia
Konteks Dasar Sistem Pemerintahan IndonesiaBayu Rizky Aditya
 
Asas–asas penyelenggaraan pemerintahan
Asas–asas penyelenggaraan pemerintahanAsas–asas penyelenggaraan pemerintahan
Asas–asas penyelenggaraan pemerintahanBayu Rizky Aditya
 
SEJARAH KETATANEGARAAN INDONESIA
SEJARAH KETATANEGARAAN INDONESIASEJARAH KETATANEGARAAN INDONESIA
SEJARAH KETATANEGARAAN INDONESIABayu Rizky Aditya
 

Más de Bayu Rizky Aditya (13)

Toga peningkatan dukungan kepercayaan produk lokal untuk kemandirian pengo...
Toga   peningkatan dukungan kepercayaan produk  lokal untuk kemandirian pengo...Toga   peningkatan dukungan kepercayaan produk  lokal untuk kemandirian pengo...
Toga peningkatan dukungan kepercayaan produk lokal untuk kemandirian pengo...
 
Formasi pengadaan-recruitment-seleksi
Formasi pengadaan-recruitment-seleksiFormasi pengadaan-recruitment-seleksi
Formasi pengadaan-recruitment-seleksi
 
Sistem politik indonesia
Sistem politik indonesiaSistem politik indonesia
Sistem politik indonesia
 
Kunci dasar penulisan karya ilmiah
Kunci dasar penulisan karya ilmiahKunci dasar penulisan karya ilmiah
Kunci dasar penulisan karya ilmiah
 
Metode penulisan ilmiah
Metode penulisan ilmiahMetode penulisan ilmiah
Metode penulisan ilmiah
 
Dasar dasar penelitian
Dasar dasar penelitianDasar dasar penelitian
Dasar dasar penelitian
 
Ekonomi politik pembangunan agus suryono
Ekonomi politik pembangunan   agus suryonoEkonomi politik pembangunan   agus suryono
Ekonomi politik pembangunan agus suryono
 
Hukum administrasi negara
Hukum administrasi negaraHukum administrasi negara
Hukum administrasi negara
 
Orang miskin dilarang sakit
Orang miskin dilarang sakitOrang miskin dilarang sakit
Orang miskin dilarang sakit
 
SUPRA STRUKTUR POLITIK DAN INFRA STRUKTUR POLITIK
SUPRA STRUKTUR POLITIK DAN INFRA STRUKTUR POLITIKSUPRA STRUKTUR POLITIK DAN INFRA STRUKTUR POLITIK
SUPRA STRUKTUR POLITIK DAN INFRA STRUKTUR POLITIK
 
Konteks Dasar Sistem Pemerintahan Indonesia
Konteks Dasar Sistem Pemerintahan IndonesiaKonteks Dasar Sistem Pemerintahan Indonesia
Konteks Dasar Sistem Pemerintahan Indonesia
 
Asas–asas penyelenggaraan pemerintahan
Asas–asas penyelenggaraan pemerintahanAsas–asas penyelenggaraan pemerintahan
Asas–asas penyelenggaraan pemerintahan
 
SEJARAH KETATANEGARAAN INDONESIA
SEJARAH KETATANEGARAAN INDONESIASEJARAH KETATANEGARAAN INDONESIA
SEJARAH KETATANEGARAAN INDONESIA
 

Bentuk negara dan pemerintahan

  • 1. BENTUK NEGARA DAN PEMERINTAHAN
  • 2. Pengertian Sistem Pemerintahan Negara Paling luas Hubungan antara Monarkhi,aristokrasi negara dan ,atau demokrasi rakyatnya luas Hubungan antara Negara semua organ kesatuan, negara negara serikat (Federal), negara konfederasi Hubungan setiap organ negara di Sistem tingkat parlementer, siste sempit pusat,khusnya m antara eksekutif dan presidinsiil,sistem legislatif pemerintahan badan pekerja
  • 3. BENTUK NEGARA POLA PENENTUAN KEPALA PEMERINTAHAN DAN PENGAMBIL KEPUTUSAN DI NEGARA TERSEBUT REPUBLIK : Pemilihan MONARKHI : (langsung atau melalui Berdasarkan prinsip suatu majelis yang pewarisan atau turun mempresentasikan temurun rakyat ) dengan periode yang telah ditentukan
  • 4. BANGUNAN NEGARA Menyangkut struktur atau susunan negara Hanya ada satu kekuasaan yang berwenang untuk Negara membuat UU yang berlaku untuk seluruh wilayah Kesatuan negara yaitu Pempus Negara Pempus dan pemerintah negara bagian memepunyai Serikat wewenang yang sama dalam membentuk UU
  • 5. BENTUK PEMERINTAHAN DAN SISTEM PEMERINTAHAN CIRI-CIRI: a. Eksekutif yang dipimpin PM dibentuk PARLEMENTER oleh parlemen dari partai politik yang menduduki kusi mayoritas di Parlemen b. Kepala negara tidak sebagai kepala eksekutif atau pemerintah. c. Dikenal adanya mekanisme “mosi tidak percaya” PRESIDENSIIL CIRI-CIRI: a. Kedudukan presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan b. Presiden dan parlemen dipilih rakyat c. Kedudukan antara presiden dan parlemen tidak saling mempengaruhi