Analisis jabatan memberikan informasi tentang tiga hal utama: (1) penguraian tugas dan tanggung jawab jabatan, (2) persyaratan jabatan, dan (3) hubungan antar jabatan. Hal ini berguna untuk merencanakan sumber daya manusia, menata organisasi, dan meningkatkan kinerja aparatur.
3. Organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran
Organisasi (right sizing)
Sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif,
Tatalaksana efisien, terukur dan sesuai dengan prinsip-prinsip
good governance
Sumber daya manusia SDM apatur yang berintegritas, netral , kompeten, capable, profesional,
Hasil Yang Ingin Dicapai
aparatur berkinerja tinggi dan sejahtera
Area Perubahan
Peraturan Perundang- Regulasi yang lebih tertib, tidak tumpang tindih
undangan dan kondusif
Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas
Pengawasan
KKN
Akuntabilitas Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi
Pelayanan publik Pelayanan prima sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat
Budaya Kerja Aparatur
Birokrasi dengan integritas dan kinerja yang tinggi
(culture set dan mind set)
3
4. POLA PIKIR MANAJEMEN SDM APARATUR
DASAR HUKUM
UU No. 43 Tahun 1999 jo UU No.8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian .
KONDISI SDM YNG
KONDISI SDM ASPEK MANAJEMEN
DIHARAPKAN
APARATUR SAAT INI SDM APARATUR:
1. Perencanaan Pegawai PNS:
PNS:
1. Total PNS sebanyak
1. Total PNS sebanyak
4.708.330 (data mei
4.708.330 (data mei 2. Pengadaan Pegawai 1. PROFESIONAL:
1. PROFESIONAL:
2011). (rekruitmen, seleksi)
2011). •• Memiliki
Memiliki
3. Penempatan dalam jabatan keahlian,
2. Distribusi pegawai
2. Distribusi pegawai (fungsional, struktural) keahlian,
tidak sesuai dengan
tidak sesuai dengan keterampilan dan
keterampilan dan
4. Penyusunan Pola Karier pengetahuan
kebutuhan organisasi.
kebutuhan organisasi. Pegawai pengetahuan
3. Penempatan pegawai 5. Pengelolaan kinerja pegawai •• Memiliki
Memiliki PELAYANAN
3. Penempatan pegawai
dalam jabatan tidak
dalam jabatan tidak kecakapan
kecakapan PUBLIK YANG
6. Pengembangan kualitas
berdasarkan BERKUALITAS
berdasarkan pegawai •• Memiliki
Memiliki
kompetensinya.
kompetensinya. 7. Penegakan Disiplin Pegawai wawasan tentang
wawasan tentang
4. Kinerja PNS rendah
4. Kinerja PNS rendah 8. Remunerasi pekerjaannya
pekerjaannya
dan tidak disiplin.
dan tidak disiplin. 9. Pemberhentian/pemensiunan •• Memiliki dedikasi
Memiliki dedikasi
5. Penghasilan belum
5. Penghasilan belum yang tinggi
yang tinggi
adil & layak sesuai
adil & layak sesuai •• Memiliki minat
Memiliki minat
dgn beban kerja dan
dgn beban kerja dan pada tugas
pada tugas
tanggung jawabnya
tanggung jawabnya jabatannya
jabatannya
LINGKUNGAN STRATEGIS: 2. BERMORAL dan
2. BERMORAL dan
NASIONAL REGIONAL 3. SEJAHTERA
3. SEJAHTERA 4
GLOBAL
5. PROFESIONALISME SDM APARATUR
`
PERMASALAHAN
Jumlah, kualitas KONDISI PENYEBAB Perencanaan
distribusi dan Kebutuhan
komposisi pegawai Kompetensi belum Pegawai;
belum sesuai beban sepenuhnya digunakan sebagai Penerapan
kerja dan kebutuhan riil dasar pengadaan, penempatan manajemen
organisasi pengembangan pegawai dan kinerja, reward
remunerasi & punishment
belum konsisten
AKIBATNYA : KINERJA DAN DISIPLIN DINILAI RENDAH
`
PENATAAN SDM APARATUR 5
6. ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI
SASARAN
LATAR BELAKANG
•Perubahan Pola Pikir
PROSES SOSIALISASI DAN INTERNALISASI
•Dasar Hukum
•Perubahan Budaya Kerja
STRATEGI
STRATEGI
ARAHAN
ARAHAN
•Kondisi obyektif
•Perubahan Perilaku
MANAJEMEN PERUBAHAN
MANAJEMEN PERUBAHAN
PROSES PENCAPAIAN SASARAN REFORMASI BIROKRASI
Tahapan, Program, dan Aktivitas Yang Harus Dilakukan Kementerian/Lembaga
PROGRAM PERCEPATAN (QUICK WINS)
PENILAIAN KINERJA POSTUR BIROKRASI
PENATAAN
PENATAAN
ORGANISASI SAAT INI 2025
SISTEM
SISTEM
ANALISA JABATAN Evaluasi SISTEM
Uraian Jabatan Jabatan REMUNERASI
ORGANISASI TATALAKSANA SDM (SUMBER DAYA MANUSIA)
•Standar Kompetensi Jabatan
• Redefinisi visi, misi, • Business Process
PELAKSANAAN SISTEM
PELAKSANAAN SISTEM
•Assesmen Kompetensi Individu
dan strategi • SOP •Sistem Penilaian Kinerja
• Restrukturisasi •Pengadaan dan Seleksi
PENJAMIN
PENJAMIN
• Analisis Beban Kerja •Pengembangan dan Pelatihan
•Pola Promosi, Rotasi, dan Mutasi
•Pola Karir
•Database Pegawai
• PERATURAN PERUNDANG- • PERBAIKAN
• PENGUATAN UNIT ORGANISASI
UNDANGAN PENGADAAN SARANA
KEPEGAWAIAN
• PENGUATAN UNIT KERJA • PENEGAKAN DISIPLIN DAN PRASARANA
• PENEGAKAN KODE ETIK 6
KEDIKLATAN
7. URUTAN PROSES PENATAAN SDM APARATUR
KEGIATAN HASIL PENGGUNAAN
ANALISIS JABATAN
1. PENATAAN
KELEMBAGAAN
URAIAN JABATAN
(JOB DESCRIPTION)
PENGHITUNGAN
BEBAN KERJA PER 2. PENATAAN SDM
BEBAN KERJA
JABATAN APARATUR
PETA JABATAN
BOBOT JABATAN 3. PENYUSUNAN &
PENYEMPURNAA
EVALUASI JABATAN N PROSEDUR
KERJA (SOP)
7
8. LANGKAH-LANGKAH PELAKSANAAN
PENATAAN SDM APARATUR
ANALISIS JABATAN DAN PERHITUNGAN BEBAN KERJA
PENATAAN ORGANISASI YANG LEBIH RASIONAL
PENYUSUNAN STANDAR KOMPETENSI JABATAN DAN
PERSYARATAN LAINNYA
SELEKSI PEGAWAI YANG ADA UNTUK MENGETAHUI PNS YANG
TIDAK/KURANG MEMENUHI KOMPETENSI
PENEMPATAN PEGAWAI YANG MEMENUHI KOMPETENSI
DIKLAT BAGI PNS YANG KURANG MEMENUHI KOMPETENSI,
RELOKASI/PENATAN ULANG PENEMPATAN PEGAWAI
DIKLAT UNTUK PEMINDAHAN DALAM JABATAN LAIN
PENSIUN DINI BAGI PNS YANG TIDAK MEMENUHI KOMPETENSI
MENYUSUN PERENCANAAN PEGAWAI (UNTUK JANGKA PENDEK,
MENENGAH DAN JANGKA PANJANG
PENERAPAN MANAJEMEN KINERJA DAN PENEGAKAN DISIPLIN
PEMBERIAN REMUNERASI SESUAI BOBOT JABATAN DAN PRESTASI
KERJA
8
9. 1.Perencanaan pegawai baik jumlah maupun kualitas
(kompetensi)
2.Rekrutmen dan penempatan (promosi)
3.Penyusunan sasaran kinerja pegawai
4.Peningkatan kompetensi (diklat)
5.Penentuan penghasilan yang adil dan layak (remunerasi)
6.Penentuan besaran organisasi (penataan organisasi)
9
10. UU NO. 43 TH. 1999 TTG PERUBAHAN UU NO. 8
TH. 1974
Ps 15 ayat 1: jumlah dan susunan pangkat PNS
yang diperlukan ditetapkan dalam formasi
Ps 17 ayat 1: PNS diangkat dalam jabatan dan
pangkat tertentu
PEGAWAI NEGERI SIPIL:
• Seseorang yang duduk dalam suatu jabatan
• Didayagunakan untuk melakukan tugas-
tugas jabatan
• Memperoleh hasil kerja yang ditetapkan
dan ditargetkan oleh jabatan yang
didudukinya
11. Pegawai Negeri Sipil diangkat dalam jabatan
S T R U K T U R A L FUNGSIONAL FUNGSIONAL
(manajerial) (non angka kredit) (angka kredit)
• Pengolah Data ……. • Pranata Komputer
• Kepala Bagian
• Pengkaji ………. • Peneliti
• Kepala Seksi
• Bendaharawan ……… • Analis Kepegawaian
• Kepala Dinas
• Anggota Satpam ….. • Arsiparis
• Kepala Badan • Pengadministrasi ….. • Dokter
• dan sebagainya • Pengumpul Data ……. • Widyaiswara
• dsb • dsb
12. Proses, Metoda dan teknik untuk memperoleh data
jabatan mengolahnya menjadi informasi jabatan dan
menyajikannya bagi kepentingan program:
1.Kelembagaan;
2.Ketatalaksanaan;
3.Kepegawaian; dan
4.Perencanaan diklat.
13. ARTI KATA ANALISIS JABATAN
Mengurai secara teliti
Mengurai secara teliti
ANALISIS Satu per satu orang
Satu per satu orang
Sekelompok tugas yang
Sekelompok tugas yang
JABATAN dilembagakan dan dibebankan
dilembagakan dan dibebankan
pd seorang Pemegang jabatan
pd seorang Pemegang jabatan
Baik struktural maupun
Baik struktural maupun
fungsional
fungsional
PERTANYAAN : APA YANG DIURAI SECARA TELITI
SATU PER SATU DLM JABATAN ?
14. YANG DIURAI SECARA TELITI SATU PER SATU DLM
JABATAN ADALAH UNSUR-UNSUR YANG MEMBENTUK
SUATU JABATAN YAITU :
1.IDENTITAS JABATAN
a. NAMA JAB
b. UNIT KERJA
2.RINGKASAN TUGAS JAB (IKHTISAR JAB)
3.RINCIAN TUGAS JAB/KEGIATAN
4.WEWENANG
5.TANGGUN JAWAB
6.HASIL KERJA
7.BAHAN KERJA
8.PERANGKAT KERJA
9.HUBUNGAN KERJA JABATAN
10.KEADAAN TEMPAT KERJA
11.UPAYA FISIK
12.KEMUNGKINAN RESIKO BAHAYA
13.SYARAT JABATAN
15. Ada 3 Kesimpulan Dari Pengertian Anjab :
KESIMPULAN I :
ANJAB DILAKUKAN KESIMPULAN II :
DENGAN 3 HASIL ANJAB ADALAH
TAHAPAN YAITU : INFORMASI JAB (UJ &
1. TAHAP
MENGUMPULKAN
PJ)
DATA JAB
2. TAHAP MENGOLAH/
MENGANALISIS DATA
JAB MENJADI
INFORMASI JAB (UJ DAN
PJ)
3. TAHAP MENYAJIKAN
INFORMASI JAB (UJ DAN
PJ) BAGI PENGGUNA
KESIMPULAN III :
ANJAB ADALAH SARANA/ALAT
UTK MENGHASILKAN INFORMASI
JAB YG BERGUNA UTK MENATA
KELEMBAGAAN, KEPEGAWAIAN
DAN KETATALAKSANAAN
16. LANGKAH
PENYELENGGARAANANALISIS
JABATAN
I. PERSIAPAN PENYE-
LENGGARAAN
ANALISIS JABATAN
2
PENENTU 3
INFORMASI
II. PENGUMPULAN
JABATAN DATA JABATAN
4
1
III. PENGOLAHAN
DATA JABATAN
PROGRAM YANG MEMBUTUHKAN
INFORMASI JABATAN 5
IV. VERIFIKASI
8
6
8
INFORMASI V. PEMBETULAN
JABATAN
17. TEKNIK PENGUMPULAN DATA
a. daftar pertanyaan;
b. wawancara;
c.c. pengamatan langsung;
pengamatan langsung;
d. referensi; dan
e. gabungan beberapa cara.
18. HASIL POKOK ANALISIS
JABATAN
INFORMASI JABATAN
Uraian jabatan (Job Description)
Uraian tentang nama jabatan, ringkasan
tugas jabatan, rincian tugas jabatan,
wewenang, tanggung jawab, hasil kerja,
bahan kerja, perangkat kerja, hubungan
kerja jabatan, keadaan tempat kerja, upaya
fisik, kemungkinan resiko bahaya; dan
syarat jabatan(Job Requirement) serta
spesifikasi jabatan (Job Spesification)
Peta jabatan
Bentangan seluruh jabatan baik jabatan
struktural maupun jabatan fungsional dalam
suatu unit organisasi atau dalam suatu
instansi
19. HASIL ANALISIS JABATAN.
Hasil analisis jabatan adalah informasi
jabatan (INJAB) yg dipergunakan utk :
1. penataan kelembagaan,
2. kepegawaian,
3. ketatalaksanaan, dan
4. perencanaan pendidikan
dan pelatihan.
20. KEGUNAAN HASIL ANJAB
Penataan kelembagaan, meliputi :
a. penyusunan organisasi dan unit unitnya;
b. penataan organisasi yang rightsizing;
c. penyempurnaan tupoksi;
d. Pemberdayaan kapasitas organisasi; dan
e. evaluasi organisasi.
Penataan kepegawaian, meliputi:
a. rencana kebutuhan pegawai (formasi);
b. sistem rekrutmen dan penempatan;
c. pengembangan pola karier;
d. mutasi;
e. penilaian kinerja;
f. reward and punishment; dan
g. Kesejahteraan.
Penataan ketatalaksanaan, meliputi:
a. tata kerja;
b. hubungan kerja; dan
c. sistem operasional dan prosedur kerja.
Penataan Pendidikan dan Pelatihan, meliputi :
a. program diklat;
b. jenis-jenis diklat; dan
c. pengembangan diklat.
21. PENGGUNAAN ANALISIS JABATAN DAN BEBAN
KERJA UNTUK PENATAAN KELEMBAGAAN
HASIL ANJAB & PENGGUNAAN HASIL
BEBAN KERJA
JOB DESCRIPTION
PETA JABATAN
BEBAN KERJA PER ORGANISASI
JABATAN YANG RASIONAL
1. PENGGABUNGAN ORGANISASI
PEMBOBOTAN YANG TEPAT
LEMBAGA / 2. PENGEMBANGAN SESUAI VISI,
ORGANISASI 3. PENGAYAAN, MISI DAN BEBAN
TUGAS & FUNGSI KERJA RIIL
(RIGHT ZISING)
21
22. PENGGUNAAN ANALISIS JABATAN DAN BEBAN KERJA
UNTUK PENATAAN PEGAWAI
HASIL ANJAB , BEBAN PENGGUNAAN HASIL
KERJA, EVALUASI JABATAN
JOB DESCRIPTION 1. PENYUSUNAN 1. JUMLAH,
FORMASI PEGAWAI KUALITAS ,
PETA JABATAN DISTRIBUSI &
2. REKRUITMEN DAN
BEBAN KERJA PER KOMPOSISI
PENEMPATAN
JABATAN PEGAWAI SESUAI
PEGAWAI
BEBAN KERJA
`BOBOT JABATAN 3. PENEMPATAN &
2. PENEMPATAN
PENATAAN PEGAWAI
PEGAWAI YANG
1. ANALISIS 4. PENYUSUNAN POLA TEPAT
BEBUTUHAN KARIER
3. PENGEMBANGAN
PEGAWAI & 5. PENERAPAN KARIER SESUAI
BEZETING MANAJEMEN KINERJA KOMPETENSI
2. STANDAR 6. PERENCANAAN 4. SISTEM
KOMPETENSI DAN KEBUTUHAN DIKLAT REMUNERASI
SYARAT JABATAN YANG ADIL DAN
7. PENYUSUNAN
3. INDIKATOR LAYAK
SISTEM REMUNERASI
KINERJA PEGAWAI SESUAI BOBOT 5. KINERJA SDM
4. NILAI DAN JABATAN DAN APARATUR LEBIH
PERINGKAT KINERJA OPTIMAL
JABATAN 22
23. PENGGUNAAN ANALISIS JABATAN DAN BEBAN KERJA UNTUK
PENYUSUNAN DAN PENYEMPURNAAN PROSEDUR KERJA (SOP)
HASIL ANJAB &
BEBAN KERJA
JOB DESCRIPTION
PETA JABATAN
BEBAN KERJA PER PENGGUNAAN HASIL
JABATAN
1. PENYUSUNAN 1. SOP(STANDAR
PROSEDUR KERJA PROSEDUR
KERJA)
2. ANALISIS
PROSEDUR KERJA 2. KEPASTIAN
ALUR/PROSES YANG ADA WAKTU
KERJA PENYELESAIAN
3. SIMPLIFIKASI PEKERJAAN/PEL
PROSEDUR KERJA AYANAN.
YANG ADA
3. SIAPA
MELAKUKAN
APA 23
24. PRINSIP MENYUSUN
PRINSIP MENYUSUN
URAIAN JABATAN DAN PETA JABATAN
URAIAN JABATAN DAN PETA JABATAN
ANALISIS
JABATAN
PEKERJAAN Jabatan A
SEHARI-HARI
Jabatan B
STRUKTUR
ORGANISASI Tugas riel yang Jabatan C
DAN TATA dilakukan
KERJA pegawai Jabatan D
Dan seterusnya
Diurai informasi
jabatannya
ANALISIS JABATAN bukan
ANALISIS ORANG
25. JENIS JABATAN
Jab. Fungsional dibedakan lagi yaitu jab.
Ketentuan dlm UU nomor 43 tahun 1999
Fungsional angka kredit dan jab.
ttg pokok-pokok kepegawaian ada 2 jenis
Fungsional non angka kredit yang
jabatan yaitu JAB STRUKTURAL dan JAB
sering disebut jab. Fungsional umum
FUNGSIONAL.
(jfu).
Perumusan nama jab. Fungsional umum
didasarkan pd ketentuan pasal 17 (1) uu no. Jab struktural dan jab. Fungsional
43/1999 yaitu : angka kredit sudah ada nama jab.nya,
“PNS diangkat dalam jabatan dan pangkat namun jab fungsional umum belum
tertentu”. Dengan demikian, setiap PNS terumuskan nama jab.nya.
harus duduk dlm suatu jab.
26. PELAKSANAAN TUGAS KE 2 JENIS JAB TERSEBUT BERBEDA, YAITU JAB
STRUKTURAL PELAKSANAAN TUGASNYA BERSIFAT MENEJERIAL
(MEMIMPIN/MENGATUR) SEDANGKAN JAB FUNGSIONAL SIFAT
TUGASNYA TEKNIS OPERASIONAL.
CONTOH :
1. NAMA JABATAN : PEREKAPITULASI DATA PENDUDUK (JFU)
TUGAS JAB : MEREKAPITULASI DATA PENDUDUK
HASIL KERJA : REKAPITULASI DATA PENDUDUK
2. NAMA JAB : KEPALA SEKSI PERKEMBANGAN PENDUDUK
TUGAS JAB : MEMBUAT LAPORAN PERKEMBANGAN
PENDUDUK
HASIL KERJA : LAPORAN PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN
27. DARI KE 2 JENIS JABATAN TERSEBUT TERDAPAT PERBEDAAN
PELAKSANAAN TUGASNYA YAITU : TUGAS MEREKAPITULASI
YANG LEBIH BERSIFAT TEKNIS DIBANDING TUGAS MEMBUAT
LAPORAN PERKEMBANGAN PENDUDUK YANG MEMBUTUHKAN
KEMAMPUAN BERPIKIR KONSEPTUAL, ANALITIS DAN
KOMPREHENSIF.
DENGAN DEMIKIAN, JIKA TIM KERJA MENEMUKAN ADA JABATAN
STRUKTURAL YANG HASIL KERJANYA MERUPAKAN
PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS OPERASIONAL, MAKA JABATAN
TERSEBUT DPT DIPERTIMBANGKAN UTK DIMERGER DGN JAB
LAIN YG SEJENIS.
FOKUS DLM MENGANALISIS JABATAN ADALAH DARI HASIL
KERJANYA,SEBAB EKSISTENSI SUATU JAB DITENTUKAN OLEH
HASIL KERJA JAB.
28. HAL2 LAIN YANG PERLU KITA KETAHUI :
ADA PERBEDAAN ANTARA TUGAS “MENGETIK KONSEP”
DENGAN TUGAS “MEMBUAT KONSEP”. TOGAS “MENGETIK
KONSEP” ADALAH TUGAS JFU KARENA UNTUK BISA
“MENGETIK” HANYA BUTUH KETERAMPILAN TEKNIS
MENGETIK, SEDANGKAN TUGAS “MEMBUAT KONSEP” ADALAH
TUGAS JAB. STRUKTURAL KARENA UNTUK “MEMBUAT
KONSEP” BUTUH KOMPETENSI BERPIKIR KONSEPTUAL,
ANALITIS DAN KOMPREHENSIF.
TUGAS-TUGAS JAB.STRUKTURAL BERSIFAT MENEJERIAL
(MEMIMPIN, MENGATUR, MEMBANGUN KINERJA UNIT,
MENGEMBANGKAN KONSEP-KONSEP/IDE-IDE BARU/INOVASI,
EMPOWERING/MEMBERDAYAKAN BAWAHAN) BUKAN
MELAKUKAN TUGAS TEKNIS OPERASIONAL.
29. TUGAS-TUGAS JABATAN STRUKTURAL
DAN TUGAS-TUGAS JFU YANG SUDAH
TERTATA DENGAN BAIK MEMBERIKAN
KEJELASAN “SIAPA MELAKUKAN APA”.
TIDAK LAGI TERDAPAT PENUMPUKAN
TUGAS-TUGAS PADA 1 ATAU 2 PEGAWAI,
TIDAK LAGI TERDAPAT INEFISENSI DALAM
PELAKSANAAN TUGAS, BAHKAN PRINSIP
HEMAT STRUKTUR KAYA FUNGSI DAPAT
DIWUJUDKAN.
30. HASIL ANALISIS TERHADAP KE 13 UNSUR-
UNSUR JABATAN TERSEBUT DITUANG DLM
FORMAT URAIAN JABATAN (UJ) DAN
KEMUDIAN JABATAN-JABATAN YANG SUDAH
DIANALISIS DIPETAKAN DALAM PETA
JABATAN (PJ).
PELAKSANAAN ANALISIS JAB MULAI
DILAKUKAN PD UNIT KERJA TERENDAH
(ESELON IV), KEMUDIAN SECARA
BERJENJANG KE ESELON III DAN ESELON II.
HASIL ANJAB YAITU INFORJAB DITETAPKAN
DGN KEPUTUSAN KEPALA DAERAH .
31. ANALISIS UNSUR-UNSUR JABATAN
I. Identitas Jabatan :
1.1. Kode Jabatan:
1. 2. Nama Jabatan :
Untuk Jabatan Struktural : Nama Jabatan sesuai dengan
nomenklatur unit kerjanya yang diawali kata Kepala,
Misal : Unit kerjanya Bagian Analisa Jabatan, maka nama
Jabatannya Kepala Bagian Analisa Jabatan.
Untuk Jabatan Non Struktural (Jabatan Fungsional Umum)
di bawah eselon IV, perumusan nama jabatannya dilakukan
dengan menginventarisir dan mengelompokkan pekerjaan-
pekerjaan yang dilakukan oleh seluruh pegawai yang ada
pada unit kerja eselon IV tersebut , misalnya :
32. 1. Sekelompok tugas2 mengadministrasi kepegawaian diberi
nama Pengadministrasi Kepegawaian
2. Sekelompok tugas2 mengumpul dan mengolah data diberi
nama Pengumpul dan Pengolah Data
3. Sekelompok tugas2 menganalisis diberi nama Analis
4. Sekelompok tugas2 menyusun bahan diberi nama
Penyusun Bahan
5. Sekelompok tugas2 mengaplikasi program diberi nama
Pengaplikasi Program
6. Sekelompok tugas2 merekapitulasi data diberi nama
Perekapitulasi Data
7. Sekelompok tugas2 mengompilasi diberi nama
Pengompilasi
8. Sekelompok tugas2 merancang diberi nama Perancang
9. Sekelompok tugas2 mendisain diberi nama Pendisain
33. 10. Sekelompok tugas2 mengkatalog diberi nama
Pengkatalog
11. Sekelompok tugas2 mengentri data diberi nama
Pengentri Data
12. Sekelompok tugas2 mencatat dan menyimpan
surat masuk/keluar diberi nama Agendaris
13. Sekelompok tugas2 memproses diberi nama
Pemroses
14. Sekelompok tugas2 mengetik diberi nama
Pengetik
15. Sekelompok tugas2 mengantar surat diberi nama
Caraka
16. Sekelompok tugas2 menginventarisir diberi nama
Penginventaris
17. Dst.
34. I. 3. UNIT KERJA
Contoh : Kepala Subbagian Analisa Jabatan
Eselon IV : Subbagian Analisa Jabatan
Eselon III : Bagian Analisa Jabatan
Eselon II : Biro Organisasi
Eselon I : Sekretariat Jenderal
35. II. Ringkasan Tugas Jabatan
Nama Jabatan : Kepala Subbagian Analisa Jabatan
Kementerian dan Provinsi
Melaksanakan kegiatan sub bagian analisa jabatan
kementerian dan provinsi dengan cara
perencanaan, pengaturan/pengorganisasian,
pengelolaan, dan monitoring evaluasi serta
pelaporan pelaksanaannya sesuai tugas dan
fungsi berdasarkan kebijakan dan peraturan
perundangan dalam rangka mencapai target yang
sudah ditetapkan secara efektif dan efisien.
36. Menggunakan prinsip WHW (What,How dan Why).
What (Apa yang dikerjakan?) :
Melaksanakan kegiatan sub bagian analisa
jabatan kementerian dan provinsi dengan cara
perencanaan, pengaturan/pengorganisasian,
pengelolaan, dan monitoring evaluasi serta
pelaporan pelaksanaannya
How (Bagaimana mengerjakannya?) :
Dengan cara lisan dan Tertulis sesuai tugas dan
fungsi berdasarkan kebijakan dan peraturan
perundangan
Why (Mengapa?)
dalam rangka mencapai target yang sudah
ditetapkan secara efektif dan efisien.
37. III. Rincian Tugas Jabatan
Setiap jabatan berisi sekelompok tugas. Tugas
diartikan sebagai “Proses mengolah bahan kerja,
menggunakan alat kerja untuk memperoleh hasil
kerja”. Jumlah jenis tugas dalam jabatan antara 5
(lima) sampai 12 (dua belas) jenis tugas. Setiap tugas
diuraikan dengan jelas menggunakan prinsip WHW
yaitu gambaran tentang apa yang dikerjakan,
bagaimana cara mengerjakannya dan mengapa/tujuan
apa harus dikerjakan. Dalam menyusun rincian tugas,
ada syarat dan norma yang harus ditaati agar rincian
tugas dapat memberikan gambaran yang jelas tentang
“Siapa melakukan Apa”. Dengan demikian setiap
pemangku jabatan benar-benar memahami apa tugas-
tugas yang harus dikerjakannya.
38. SYARAT DAN NORMA RINCIAN TUGAS
1. SYARAT ISI :
A. OBYEK, CARA DAN TUJUAN
UTK MENGETAHUI APAKAH TIAP TUGAS SDH MENCERMINKAN OBYEK,
CARA DAN TUJUAN, DAPAT DICEK DGN MENGGUNAKAN KALIMAT
TANYA :
- APAKAH YG DIKERJAKAN OLEH SI PEMEGANG JAB ? (WHAT)
- BAGAIMANA CARA TUGAS ITU DILAKUKAN ? (HOW)
- MENGAPA (TUJUAN) TUGAS ITU DILAKUKAN ? (WHY)
CONTOH : MEMBAGI TUGAS KEPADA BAWAHAN DENGAN CARA
MEMBUAT DISPOSISI AGAR TUGAS DAPAT DIPROSES LEBIH LANJUT.
- (WHAT) : MEMBAGI TUGAS KEPADA BAWAHAN
- (HOW) : DENGAN CARA MEMBUAT DISPOSISI
- (WHY) : AGAR TUGAS DAPAT DIPROSES LEBIH LANJUT.
39. B. SIFAT TINGKATAN JABATAN
1) JABATAN STRUKTURAL :
RINCIAN TUGASNYA
MENCERMINKAN 2) JABATAN FUNGSIONAL :
PELAKS FUNGSI MENEJERIAL SPT : RINCIAN TGSNYA
MEMBAGI TGS, MEMBERI PETUNJUK, MENCERMINKAN
MEMBIMBING, MEMBINA, PELAKS TGS TEKNIS
MENGKOORDINASIKAN, DSB OPERASIONAL
SPT : MEMBUAT, MENGETIK,
CONTOH : MEMBERI PETUNJUK KPD MENYUSUN, MENGOLAH,
BWHAN BERDSRKAN MENCATAT, DSB.
KETENTUAN DAN PROSEDUR KERJA
AGAR TDK TERJADI KESALAHAN/ CONTOH : MENGETIK KONSEP SRT
PENYIMPANGAN. DGN MESIN KOMPUTER
1 AGAR DPT DIPROSES
SELANJUTNYA.
2
39
40. 2. NORMA RINCIAN TUGAS
A. NORMA PENYUSUNAN KALIMAT.
1) VOLUME KALIMAT HRS MENCERMINKAN :
- APAKAH YG DIKERJAKAN OLEH SI PEMEGANG JAB ? (WHAT)
- BAGAIMANA CARA TUGAS ITU DILAKUKAN ? (HOW)
- MENGAPA (TUJUAN) TUGAS ITU DILAKUKAN ? (WHY)
WHAT HOW WHY
Apa yang dikerjakan Bagaimana cara Mengapa atau untuk
pekerjaan itu tujuan apa pekerjaan
dilakukan itu dilakukan
Tindak kerja + obyek Mesin Peralatan
kerja Perkakas dan Alat Tujuan tugas
Kerja yang
digunakan atau cara
melakukan tugas
41. B. POLA SUSUNAN KALIMAT
KALIMAT RINCIAN TGS MERUPAKAN KALIMAT YG MENONJOLKAN
PREDIKAT DAN OBYEK TANPA MENGEMUKAKAN SUBYEKNYA.
PREDIKATNYA BERUJUD KATA YG MENUNJUKKAN TINDAK KERJA.
POLANYA ADALAH : POK (PREDIKAT, OBYEK, KETERANGAN CARA DAN
TUJUAN).
CONTOH : MERENCANAKAN KEGIATAN PER TAHUN ANGGARAN SUB
BAGIAN ANALISA JABATAN DENGAN CARA MEMBUAT KONSEP
KERANGKA ACUAN / TOR (TERM OF REFERENCE) SEBAGAI PEDOMAN
PELAKSANAAN KEGIATAN
PREDIKAT : MERENCANAKAN
OBYEK : KEGIATAN PER TAHUN ANGGARAN SUB BAGIAN
ANALISA JAB
KET. CARA : DENGAN CARA MEMBUAT KONSEP KERANGKA
ACUAN/TOR (TERM OF REFERENCE)
KET. TUJUAN : SEBAGAI PEDOMAN PELAKSANAAN
KEGIATAN
42. C. GAYA PENULISAN KALIMAT.
1) KALIMAT LANGSUNG :
KALIMAT RINCIAN TGS HRS DIAWALI DGN PREDIKAT SEBAB
PREDIKAT INILAH YG MERUP INTI RINCIAN TGS. PREDIKAT
MENUNJUKKAN APA YG DIKERJAKAN/ MENUNJUKKAN TINDAK
KERJA/PERBUATAN YG HRS DILAKSANAKAN OLEH PEMEGANG JAB.
2) KALIMAT AKTIF :
RINCIAN TGS MERUP RINCIAN ATAS TINDAKAN/PERBUATAN YG
DILAKUKAN OLEH PEMEGANG JAB. OLEH KRN ITU KALIMAT
RINCIAN TGS HRS KALIMAT AKTIF YAITU KALIMAT YG
PREDIKATNYA KATA KERJA AKTIF.
43. KATA KERJA SBG CERMIN FUNGSI MENEJEMEN YG
DPT DIGUNAKAN UTK MERUMUSKAN TGS
MENEJERIAL DLM TINGKATAN MENEJEMEN
PUNCAK (LEVELI) :
MERUMUSKAN SASARAN
MERENCANAKAN
MENGORGANISASIKAN
MERUMUSKAN MENGENDALIKAN
KEBIJAKAN
MENGOORDINASIKAN
MENGARAHKAN
MEMBINA, DLL
44. KATA KERJA SBG CERMIN FUNGSI MENEJEMEN YG DPT
DIGUNAKAN UTK MERUMUSKAN TGS MENEJERIAL DLM
TINGKATAN MENEJEMEN MENENGAH ATAS (LEVEL II) :
MERUMUSKAN SASARAN
MEMBINA
MENGARAHKAN
MENGOORDINA
SIKAN MENYELENGGARAKAN
MENGEVALUASI
MELAPORKAN
DLL
45. KATA KERJA SBG CERMIN FUNGSI MENEJEMEN YG DPT
DIGUNAKAN UTK MERUMUSKAN TGS MENEJERIAL DLM
TINGKATAN MENEJEMEN MENENGAH (LEVEL III) :
MEMBAGI TUGAS
MEMBERI PETUNJUK
MENGATUR
MERENCANAKAN MENGEVALUASI
OPERASIONAL
MELAPORKAN
MENYELIA
DLL
46. KATA KERJA SBG CERMIN FUNGSI MENEJEMEN YG DPT
DIGUNAKAN UTK MERUMUSKAN TGS MENEJERIAL DLM
TINGKATAN MENEJEMEN BAWAH (LEVEL IV) :
MEMBAGI TUGAS
MEMBIMBING
MEMERIKSA
MENGECEK
MEMBERI
PETUNJUK
MENGOREKSI
MENGONTROL
MEMBUAT LAPORAN
MERENCANAKAN
KEGIATAN, DLL
47. KATA KERJA YG DPT DIGUNAKAN UTK MERUMUSKAN
TGS TEKNIK ATAU TGS NON
MENEJERIAL/FUNGSIONAL:
MENGAJAR MENGAGENDA
MEMBUAT MEMASUKKAN
MEMINDAHKAN MENCATAT
MENYUSUN MENGELUARKAN
MEMASANG MENGUMPULKAN
MENGEMUDIKAN MENGHIMPUN
MENGHITUNG MENGGANDAKAN
MENYALIN MEMBUBUHKAN
MENGETIK MENGOMPILASI
MENARIK MENGGOLONGKAN
MELAYANI MEMASANG
MENGANALISIS MEWAWANCARAI
MENGOLAH MENABULASIKAN
MENYORTIR MENGANTARKAN
MENYIMPAN MENYAMPAIKAN
48. CONTOH :
Nama Jabatan : Kepala Sub Bagian Analisa Jabatan
Kementerian dan Provinsi
(Struktural)
Rincian Tugas:
1. Merencanakan kegiatan Sub Bagian Analisa Jabatan Kementerian dan
Provinsi sesuai evaluasi tahun sebelumnya dan menyiapkan TOR (Term
of Reference) sebagai rencana kegiatan per tahun anggaran;
2. Membagi tugas kepada bawahan dengan cara disposisi atau lisan agar
tugas terbagi habis sesuai bidang masing-masing;
3. Memberi petunjuk kepada bawahan sesuai ketentuan dan prosedur
dengan cara menjelaskan tentang apa, bagaimana dan output yang harus
dihasilkan agar produktivitas kerja bawahan optimal;
4. Memeriksa hasil kerja bawahan dengan membandingkan hasil yang
dicapai dengan petunjuk yang sudah diberikan untuk penyempurnaan
hasil kerja;
49. 5. Memberikan penilaian terhadap kinerja dan prestasi kerja
bawahan berdasarkan capaian hasil kerja sebagai bahan untuk
peningkatan karier dan pemberian penghargaaan dan sanksi;
6. Memfasilitasi komponen Kementerian Dalam Negeri, provinsi
dalam rangka pelaksanaan analisis jabatan dengan pemberian
konsultasi, asistensi dan bimbingan teknis untuk menghasilkan
informasi jabatan yang akurat, tepat dan dapat
dipertanggungjawabkan;
7. Mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang
pekerjaan baik secara internal maupun eksternal;
8. Mengoreksi draft konsep surat/naskah dinas dengan cara
menuliskan perbaikan di atas yang salah untuk
penyempurnaan ketikan konsep;
9. Melaksanakan dukungan kegiatan sosialisasi peraturan sesuai
bidang tugas agar imflementasi dilapangan sinkron dn
konsisten;
50. 10.Monitoring dan evaluasi implementasi kebijakan bidang
analisa jabatan dengan meninjau ke Provinsi untuk
memperoleh informasi tentang permasalahan atau
hambatan dalam pelaksanaannya;
11.Menyiapkan draft naskah dinas termasuk draft peraturan
maupun petunjuk teknis sebagai pedoman dalam
pelaksanaan tugas baik di pusat maupun daerah;
12.Mengikuti rapat-rapat pembahasan dengan instansi
terkait berdasarkan disposisi pimpinan untuk
memberikan atau memperoleh masukan dan saran dalam
rapat;
13.Melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan kegiatan Sub
Bagian Analisa Jabatan Kementerian dan Provinsi kepada
pimpinan secara berkala sebagai bahan masukan bagi
pimpinan dalam pengambilan keputusan lebih lanjut.
51. CONTOH :
Nama Jabatan : Analis Jabatan (JFU)
Rincian Tugas :
1. Menyusun instrumen pengumpulan data
jabatan dengan membuat kuesioner dan
panduan wawancara sebagai alat
pengumpulan data jabatan.
2. Mengumpulkan data jabatan dengan
menyampaikan kuesioner kepada pegawai
dan melakukan wawancara serta
pengamatan terhadap organisasi dan tata
kerja setiap unit organisasi di lingkungan
komponen Kemdagri.
3. Mengolah data jabatan dengan
mempelajari tugas, fungsi unit, struktur
organisasi, tata hubungan kerja, serta
mengelompokkan tugas yang bersesuaian.
52. 4. Menganalisis data jabatan berdasarkan
pengelompokkan tugas, kesesuaian
syarat, hasil kerja dan waktu
pelaksanaan tugas untuk merumuskan
informasi jabatan.
5. Menyusun uraian jabatan dengan
merumuskan identitas jabatan, hasil
kerja jabatan, bahan kerja, perangkat
kerja, sifat jabatan, ringkasan uraian
jabatan, uraian tugas, wewenang,
tanggung jawab, korelasi jabatan serta
persyaratan jabatan.
6. Menyusun berbagai informasi jabatan
dalam bentuk uraian jabatan, kamus
jabatan, klasifikasi jabatan, peta jabatan
atau bentuk lain untuk berbagai
keperluan.
53. CONTOH :
Nama Jabatan : Agendaris (JFU)
Rincian Tugas:
1. Menerima surat/naskah dinas yang masuk,
mencatat nomor, tanggal, perihal surat/naskah
dinas serta permasalahannya dalam buku agenda
agar surat/ naskah dinas tercatat;
2. Mengajukan surat/naskah dinas yang sudah
diagendakan dengan menyerahkan kepada Kepala
Biro untuk didisposisi;
3. Mendistribusikan surat/naskah dinas yang sudah
didisposisi ke unit kerja (Bagian-Bagian) dengan
buku ekspedisi agar surat/naskah dinas dapat
diproses lebih lanjut;
54. 4. Memberi nomor, tanggal surat/naskah
dinas keluar dan mencatat dalam buku
agenda agar surat/naskah dinas siap
dikirim;
5. Membuat rekapitulasi surat masuk dan
keluar secara berkala sebagai bahan
laporan rutin.
6. Menyimpan arsip surat/naskah dinas yang
sudah diproses dalam box file sesuai tata
cara penyimpanan agar surat/naskah dinas
mudah ditemukan bila dibutuhkan;
7. Mencatat jadwal kegiatan rapat Kepala
Biro di papan tulis agar dapat mengikuti
kegiatan rapat tepat waktu.
55. IV. Wewenang
Hak yang dimiliki oleh pemangku jabatan untuk mengambil suatu tindakan atau
keputusan mengenai suatu hal agar tugas yang dilaksanakan dapat berhasil
dengan baik, dengan adanya perumusan yang jelas maka dapat dihindarkan
terjadinya penyalahgunaan atau duplikasi wewenang.
Wewenang merupakan hak dan kekuasaan pemegang jabatan untuk memilih,
mengambil sikap, atau tindakan tertentu dalam melaksanakan tugas, dan
mempunyai peranan sebagai penyeimbang terhadap tanggung jawab, guna
mendukung berhasilnya pelaksanaan tugas. PNS hanya dapat memikul
tanggung jawab apabila diberikan wewenang yang memadai.
Kata Kunci: meminta, menolak, memberikan, memutuskan, mengeluarkan,
menggunakan, menentukan, menetapkan, menegur, memotivasi, menilai
56. Contoh wewenang Operator Komputer:
Menggunakan perangkat computer dengan baik
Menyajikan data yang diperlukan
Dst
Contoh wewenang Kepala Sub Bagian Analisa Jabatan
Kemen. & Prov.
Membimbing dan menegur bawahan
Menilai DP-3
Memberi reward and punishment kepada bawahan
Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan.
Membuat laporan.
57. V. Tanggung Jawab
Tanggung jawab yang dimiliki pemangku jabatan dalam
pelaksanaan tugas.
Tanggung jawab merupakan tuntutan jabatan terhadap
kesanggupan seorang PNS untuk menyelesaikan pekerjaan
yang diserahkan kepadanya dengan sebaik-baiknya dan tepat
pada waktunya serta berani menanggung resiko atas
keputusan yang diambil atau tindakan yang dilakukannya, selain
itu bertanggung jawab terhadap bahan kerja yang diolah, alat
kerja yang digunakan, hasil kerja yang diperoleh, lingkungan
kerja, dan kepada orang lain.
Kata kunci: keakuratan, kelancaran, kerahasiaan, kebenaran,
kesesuaian, ketepatan, keselamatan, kerapihan, keamanan,
kualitas, keuantitas, keutuhan, kelengkapan, keefektifan,
kelayakan.
58. Contoh tanggung jawab Operator Komputer:
Keakuratan hasil ketikan sesuai dengan standar
pengetikan.
Menjaga file dan computer dari kerusakan
Dst
Contoh tanggung jawab Kepala Sub Bagian Analisa Jabatan
Kemen. & Prov
- Kelancaran rencana kegiatan Sub Bagian.
- Kebenaran data dan informasi.
- Ketepatan waktu melaksanakan tugas.
- Kelayakan distribusi tugas.
- Kerahasiaan bidang tugas.
59. VI. Hasil Kerja
Merupakan produk atau keluaran (output) jabatan. Setiap jabatan harus
mempunyai produk atau output. Hasil kerja diperoleh dari bahan kerja
yang diolah/diproses dengan alat kerja. Proses mengolah bahan kerja
menggunakan alat kerja untuk memperoleh hasil kerja disebut TUGAS.
Dengan demikian, setiap tugas menghasilkan hasil kerja.
Hasil kerja dapat berupa :
- Benda2 atau sesuatu yang bersifat fisik.
- Data, informasi, layanan atau sesuatu yang bersifat non fisik.
CONTOH :
1. Nama Jabatan : Pengaplikasi Program (JFU)
Hasil Kerja : Aplikasi Program
2. Nama Jabatan : Pemroses Bahan Mutasi Pegawai (JFU)
Hasil Kerja : Bahan Mutasi Pegawai
60. CONTOH :
1. Nama Jabatan : Kepala Sub Bagian Analisa Jabatan Kementerian
dan Provinsi
Hasil Kerja :
a. Rencana kegiatan Sub Bagian Analisa Jabatan Departemen dan Provinsi;
b. Terbagi habisnya tugas kepada bawahan;
c. Optimalisasi produktivitas kerja bawahan;
d. Penyempurnaan hasil kerja bawahan;
e. Terbinanya karier bawahan;
f. Tersusunnya Informasi Jabatan komponen Kementerian Dalam Negeri yang
akurat, tepat dan dapat dipertanggungjawabkan;
g. Tersusunnya Informasi Jabatan Pemerintah Provinsi yang akurat, tepat dan
dapat dipertanggungjawabkan
h. Tersedia konsep surat/naskah dinas untuk diajukan kepada pimpinan;
i. Penyempurnaan ketikan konsep surat/naskah dinas;
j. Tersedianya informasi tentang permasalahan atau hambatan implementasi
kebijakan bidang analisa jabatan;
k. Dokumen/Draft Kebijakan
l. Laporan hasil rapat;
m. Laporan hasil kegiatan.
61. VII. Bahan Kerja
merupakan masukan (input) yang diproses dengan alat
kerja untuk memperoleh hasil kerja.
Sesuatu yang diolah atau diproses tersebut dapat
berupa data atau benda.
CONTOH :
1. Nama Jabatan : Pengentri Data Perangkat Daerah (JFU)
Hasil Kerja : Entrian Data Perangkat Daerah
Bahan Kerja : Data Perangkat Daerah
2. Nama Jabatan : Pengaplikasi Program (JFU)
Hasil Kerja : Aplikasi Program
Bahan Kerja : Data Program
62. CONTOH :
Nama Jabatan : Kepala Sub Bagian Analisa Jabatan (Struktural)
a. Hasil Kerja: Rencana Kegiatan per Tahun Anggaran Sub
Bagian Analisa Jabatan
Bahan Kerja : - Sasaran Program Prioritas yang ingin dicapai
- Kebijakan pimpinan
b. Hasil Kerja : Laporan Monitoring dan Evaluasi
Bahan Kerja : Informasi Monitoring dan Evaluasi
c. Hasil Kerja : Konsep materi rapat pimpinan
Bahan Kerja : Disposisi tugas pimpinan
63. VIII. Perangkat Kerja
Merupakan alat yang digunakan dalam memproses input/ bahan kerja untuk
memperoleh hasil kerja, seperti alat tulis, komputer, dan alat-alat lain yang spesifik
sesuai dengan jabatannya.
CONTOH :
1. Nama Jabatan : Pengentri Data Perangkat Daerah (JFU)
Hasil Kerja : Entrian Data Perangkat Daerah
Bahan Kerja : Data Perangkat Daerah
Alat Kerja : Alat tulis, Komputer/Laptop/NoteBook
2. Nama Jabatan : Pengaplikasi Program (JFU)
Hasil Kerja : Aplikasi Program
Bahan Kerja : Data Program
Alat Kerja : Alat tulis, Komputer/Laptop/NoteBook
3. Nama Jabatan : Bendaharawan
Hasil Kerja : Laporan Keuangan
Alat Kerja : Alat tulis dan kalkulator
64. CONTOH :
Nama Jabatan : Kepala Sub Bagian Analisa Jabatan (Struktural)
a. Hasil Kerja : Rencana Kegiatan per Tahun Anggaran Sub
Bagian Analisa Jabatan
Bahan Kerja : - Sasaran Program Prioritas yang ingin dicapai
- Kebijakan pimpinan
Alat Kerja : Alat tulis, Komputer/Laptop/NoteBook
b. Hasil Kerja : Laporan Monitoring dan Evaluasi
Bahan Kerja : Informasi Monitoring dan Evaluasi
Alat Kerja : Alat tulis, Komputer/Laptop/NoteBook
c. Hasil Kerja : Konsep materi rapat pimpinan
Bahan Kerja : Disposisi tugas pimpinan
Alat Kerja : Alat tulis, Komputer/Laptop/NoteBook
65. IX.
IX. Hubungan Kerja
Hubungan Kerja
(Dengan jabatan apa, unit kerja, atau instansi mana Saudara berhubungan, baik timbal
(Dengan jabatan apa, unit kerja, atau instansi mana Saudara berhubungan, baik timbal
balik maupun searah, baik vertikal, horizontal maupun diagonal dan sebutkan untuk tugas apa
balik maupun searah, baik vertikal, horizontal maupun diagonal dan sebutkan untuk tugas apa
Saudara berhubungan misalnya: bidang kepegawaian berhubungan dengan BKD).
Saudara berhubungan misalnya: bidang kepegawaian berhubungan dengan BKD).
X.
X. Keadaan Tempat Kerja
Keadaan Tempat Kerja
Bekerja dalam ruangan dengan kondisi umum tempat kerja dan lingkungan kerja
Bekerja dalam ruangan dengan kondisi umum tempat kerja dan lingkungan kerja
tidak terdapat karakteristik yang berpengaruh negatif terhadap pemegang jabatan.
tidak terdapat karakteristik yang berpengaruh negatif terhadap pemegang jabatan.
XI..
XI Upaya Fisik
Upaya Fisik
Fisik yang digunakan dominan duduk dan berbicara pada waktu melaksanakan tugas.
Fisik yang digunakan dominan duduk dan berbicara pada waktu melaksanakan tugas.
XII. Kemungkinan Risiko Bahaya
XII. Kemungkinan Risiko Bahaya
Tidak ada risiko bahaya dalam jabatan ini.
Tidak ada risiko bahaya dalam jabatan ini.
X1II. Syarat Jabatan
X1II. Syarat Jabatan
13.1. Pangkat
13.1. Pangkat ::
13.2. Pengetahuan Kerja
13.2. Pengetahuan Kerja : :Teknik menganalisis
Teknik menganalisis
13.3. Keterampilan : :
13.3. Keterampilan
13.4. Pendidikan
13.4. Pendidikan :: minimal S1 jurusan Manajemen Pemerintahan
minimal S1 jurusan Manajemen Pemerintahan
13.5.Pelatihan Teknis : :O & M; Analisis Jabatan
13.5.Pelatihan Teknis O & M; Analisis Jabatan
Diklatpim IV /ADUMLA
Diklatpim IV /ADUMLA
13.6. Pengalaman Kerja
13.6. Pengalaman Kerja :: Pernah bertugas sebagai Tenaga Analis
Pernah bertugas sebagai Tenaga Analis
13.7. Bakat : :
13.7. Bakat kecakapan verbal untuk berkomunikasi
kecakapan verbal untuk berkomunikasi
13.8. Temperamen : :
13.8. Temperamen mampu menyesuaikan diri dengan pekerjaan yang
mampu menyesuaikan diri dengan pekerjaan yang
harus berhubungan dengan orang lain secara timbal balik
harus berhubungan dengan orang lain secara timbal balik
13.9. Minat : :
13.9. Minat menyenangi pekerjaan yang berkaitan dengan data/informasi
menyenangi pekerjaan yang berkaitan dengan data/informasi
13.10.Kondisi fisik : :
13.10.Kondisi fisik Sehat Jasmani & Rohani
Sehat Jasmani & Rohani
66. Contoh : PETA JABATAN
KEPALA BIRO
ORGANISASI
Kepala Bagian Kepala Bagian
Kelembagaaan
Analisa Jabatan
Kepala Sub Bagian Kepala Sub Bagian Kepala Sub Bagian Kepala Sub Bagian
Anjab Kem & Anjab Kabupaten/ Kelembagaan Kelembagaan
Prov Kota Kem & Prov Kab/Kota
Analis Jabatan Analis Jabatan Penyusun Bahan Penyusun Bahan
Evaluator Lap Hasil Evaluator Lap Hasil Organisasi Kem & Organisasi Kab/Kota
Anjab Kem & Prov Anjab Kab/Kota Prov Evaluator Perangkat
Evaluator Org Daerah
Kem & Prov
67. REKOMENDASI
adalah paparan masalah
atau temuan-temuan yg
diperoleh dilapangan yg dimaksudkan
Rekomendasi
berkaitan dgn sebagai pemberian informasi/
kepegawaian, laporan tentang adanya hal-
organisasi, dan
tatalaksana. hal yg menyimpang dan me-
merlukan pembenahan
dengan adanya analisis
jabatan atau memerlukan
kebijakan utk pemecahan
masalah , seperti
1. Ditemukan duplikasi tugas pokok dan fungsi unit kerja;
1. Ditemukan duplikasi tugas pokok dan fungsi unit kerja;
2. Ditemukannya tugas pokok dan fungsi unit kerja yg tidak dapat dijabarkan
2. Ditemukannya tugas pokok dan fungsi unit kerja yg tidak dapat dijabarkan
lebih lanjut menjadi tugas-tugas jabatan atau terlalu sempit, atau kurang
lebih lanjut menjadi tugas-tugas jabatan atau terlalu sempit, atau kurang
memperlihatkan eksistensi sebuah unit kerja.
memperlihatkan eksistensi sebuah unit kerja.
3. Ditemukannya penempatan pegawai yg tidak sesuai dengan syarat jabatan
3. Ditemukannya penempatan pegawai yg tidak sesuai dengan syarat jabatan
yg didudukinya.
yg didudukinya.
4. Ditemukannya data kelebihan atau kekurangan pegawai, dlsb.
4. Ditemukannya data kelebihan atau kekurangan pegawai, dlsb.
68. Dokumen yang Harus Diisi
Setiap PNS mengisi Kuesioner Analisis Jabatan
Tim menyusun Uraian jabatan
Setiap Unit Kerja Menyusun Peta Jabatan (Per Unit
Eselon 2).
Masing-Masing Unit Kerja (eselon 2) menyusun
Laporan Analisis Jabatan
69. TERIMA KASIH……
BIRO ORGANISASI
SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Notas del editor
MBS 2006 GROUP HUMAN RESOURCE
MBS 2006 GROUP HUMAN RESOURCE
Under the 5 th thrust of the National Mission, the 9 th MP will focus on : Promoting good governance; Enhancing the public service delivery system; and Development through international cooperation.