1. LE M B A R IN F O R M A S I WAL H I RIA U
PERJUANGAN MASYARAKAT KUALA CENAKU MEMPERTAHANKAN
TANAH ULAYAT
Peradapan Desa Kuala Cenaku dimulai pada tahun 1870 yang dipimpin
oleh ketua adat dan seorang penghulu. Penghulu pertama yang adalah
Matjane yang memimpin dari tahun 1875-1900 dengan penduduk
sekitar 12 KK dengan jumlah jiwa sekitar 47 jiwa. Pada saat itu kondisi
alam masih asri, hutan masih perawan belum dijamah. Kayu – kayu di
hutan diambil masyarakat hanya untuk membuat rumah dan berladang
padi. Kehidupan masyarakat sepenuhnya masih bergantung kepada
hutan, memelihara kayu sialang ( untuk bersarang lebah madu ),
penangkapan ikan dan udang disungai, menyadap karet, mencari
damar, kemenyan, gambir dan cenda, menanam dan mengambil rotan,
mencari getah jelatung, getah merah, dan getah sundik.
Tahun 1974 PT. Candra Dirgantara mulai melakukan eksplotasi di hutan
di Desa Kuala Cenaku. Ini awal dari kehancuran hutan kuala cenaku
dimana masyarakat mulai tertarik untuk bekerja membalak dengan
memakai kampak dan parang sampai dengan chainsaw yang diberikan
oleh PT. Chandra Dirgantara dengan cara menyicil tiap bulan.
Tanggal 6 Juli 1994 pengelolaan hutan di Kuala Cenaku yang selama ini
di kelola pleh PT. Chandra Dirgantara diserahkan kepada PT. Inhutani IV
melalui surat Menteri Kehutanan No. 1000/ Menhut-IV/ 1994.
Tanggal 6 Januari 1998 berdasarkan surat KEPMENHUT No. 09/ kpts-II/
1998, PT. Inhutani IV diberikan HPHTI dengan sistem tebang pilih dan
tanaman jalur dengan jenis Dipterocarpaceae seluas 27.100 Ha dan
tebang habis dengan permudaan buatan dengan jenis jelutung seluas
9.510 Ha. Total luas areal hutan yang dikelola PT. Inhutani IV seluas
36.610 Ha dengan pembagian :
- Hutan produksi tetap 15.750 Ha
- Hutan produksi konversi 20.860 Ha.
Luas tersebut termasuk didalamnya hutan ulayat masyarakat Kuala
Cenaku yang sekarang telah terpecah menjadi beberapa desa (Desa
Kuala Cenaku, Desa Kuala Mulia, Desa Tj. Sari).
Dari awal beroperasinya PT. Inhutani terus mendapat penolakan oleh
masyarakat, karena sejak pertama beroperasi telah melakukan tindakan
kekerasan kepada masyarakat. Dengan membakar pondok masyarakat,
nasi mereka dikencingi, chainsaw ditangkap, kayu masyarakat
dipotong–potong dan itu terus berlangsung sampai saat sekarang
walaupun telah berkurang sedikit semenjak era reformasi digulirkan.

2. LE M B A R IN F O R M A S I WAL H I RIA U
Dalam pelaksanaan di lapangan Inhutani mensubkontrakkan kepada
beberapa perusahaan diantaranya PT. Surya Buana Bersama (SBB), dan
PT. Surya Buana Mandiri yang di beking langsung oleh ketua DPRD
Inhu (Sugianto).
Puncak penolakan masyarakat terjadi tanggal 2 Januari 2003 dengan
tuntutan pengembalian hutan ulayat masyarakat yang mencakup 3 desa
tersebut. Masyarakat melakukan aksi damai ke camp PT. Inhutani di
Kuala Cenaku dan di dapat kesepakatan untuk mengadakan
perundingan pada tanggal 11 Januari di Desa Kuala Cenaku.
Perundingan tanggal 11 Januari tersebut ditandatangani oleh PT.
Inhutani IV, Pemkab yang diwakili oleh camat, Tiga Kepala desa dan
tokoh masyarakat, isi kesepakatan sebagai berikut :
1. Bahwa akan dibentuk tim tata batas yang melibatkan tiga desa,
PT Inhutani, Pemerintah (BPN), Dishutbun dan bapemades
2. Penebangan dihentikan diwilayah ulayat 3 desa sampai ditentukan
batas wilayah tiga desa
3. Proses pelangsiran kayu dari camp ke TPK/ logpond dihentikan
sampai di tentukan batas wilayah tiga desa
4. Apabila kayu tetap dikeluarkan dan atau ditebang selama belum
ada batas yang jelas, maka sebagai sanksi kayu tersebut akan
disita oleh masyarakat dan menjadi milik masyarakat.
5. Kesepakatan ini mulai berlaku pada hari ini 11 januari 2003
Tanggal 17 Januari 2003 (jumat malam), pukul 23.30 WIB masyarakat
menangkap kayu yang dikeluarkan oleh Inhutani IV berarti PT. Inhutani
IV telah melanggar kesepakatan terdahulu dan sebelum hari
penangkapan PT. Inhutani juga sudah dua kali mengeluarkan kayu.
Siang harinya sabtu tanggal 18 Januari 2003, sekitar pukul 11.00,
Humas PT. SBM (subkontrak PT. Inhutani IV), Camat, Babinsa dan
KASAT INTEL serta beberapa intel POLRES INHU datang menemui
Kepala desa dan beberapa tokoh masyarakat di warung Pak Anes dan
meminta agar kayu yang dangkap masyarakat dilepaskan segera
dengan alasan bahwa kayu tersebut bukan dari wilayah ulayat
masyarakat tapi dari Kecamatan Seberida. Pihak Inhutani juga tidak
mengakui kesepakatan tersebut dengan alasan mereka dibawah
tekanan masyarakat.
Dan setelah dijanjikan, bahwa pihak Inhutani melalui subkontrak PT.
SBM akan datang untuk melakukan perundingan pada hari senin dengan
terpaksa kayu dilepaskan.

3. LE M B A R IN F O R M A S I WAL H I RIA U
Hari Senin tanggal 20 januari 2003 HUMAS PT. SBM Bapak Uli datang
menemui Pak Mursyid dan beberapa tokoh lain untuk berunding. Saat
perundingan masyarakat 3 desa dipaksa untuk terima fee kayu sebesar
1,5 jt perbulan untuk tiga desa tapi masyarakat tetap tidak menerima
fee tersebut. Pak Uli mengancam terima atau tidak kayu tetap
dikeluarkan dan ditebang seandainya kayu yang dikeluarkan atau di
tebang dihalangi masyarakat maka masyarakat akan berhadapan
dengan Angkatan Laut.
Tenaga preman digunakan
Inhutani mengunakan tenaga preman untuk menghalangi aksi
masyarakat dalam penuntutan hutan ulayat masyarakat dengan
mengancam dan langsung mendatangi masyarakat satu persatu.
Bentuk ancaman yang diterima masyarakat:
1. 1 Januari 2003 sekitar pukul 16.00 WIB disalah satu warung Desa
Kuala Cenaku preman suruhan Sugianto (ketua DPRD INHU)
bernama Pian Tato memanggil salah seorang masyarakat yang
bernama Lim. Pian Tato menuduh Lim yang memprovokator
masyarakat untuk melakukan demo ke PT. Inhutani IV tapi Lim
menolak tuduhan tersebut. selang beberapa menit kemudian Pian
Tato langsung menghujamkan sebilah pisau kepada si Lim namun
berhasil dihindari. kejadian ini telah dilaporkan kepada kepolisian
namun sampai sekarang tidak diproses, terbukti Pian tato masih
saja berkeliaran disekitar desa.
2. Siang tanggal 20 Januari 2003 Humas PT. SBM (sub kontrak PT.
Inhutani IV) Pak Uli mengancam kepala Desa Kuala Cenaku dan
beberapa tokoh masyarakat, kalau ada masyarakat yang
berupaya menghalangi mereka untuk mengeluarkan kayu maka
mereka akan berhadapan langsung dengan Angkatan Laut.

4. LE M B A R IN F O R M A S I WAL H I RIA U
Upaya Yang Dilakukan Masyarakat
Minggu, 26 Januari 2003, telah terbentuk wadah perjuangan
Independen masyarakat tiga desa untuk menuntut pengembalian hutan
ulayat dengan susunan kepengurusan sebagai berikut :
Ketua : 1. R. Burhanudin
2. R. Anes
3. R. Muchtar
Sekretaris : 1. Irsal
2. Hendro
Bendahara : H. Abdul Laza
Koordinator desa : 1. Desa Kuala Cenaku : Zaburhan
2. Desa Kuala Mulia: Masuwar
3. Desa Tj. Sari : …………
Anggota : Seluruh Masyarakat tiga desa
Sekretariat : Rumah R. Anes
Jl. Lintas INHU–INHIL desa kuala mulia kecamatan Rengat
Rencana tindak lanjut :
1. Mendesak Bupati, Camat, PT. Inhutani IV untuk sesegera
mungkin merealisasikan tuntutan masyarakat sesuai
dengan tuntutan dan kesepakatan
2. membangun kekuatan masyarakat dengan cara men-
sosialisasikan dan memberikan pemahaman kepada seluruh
masyarakat tentang tujuan pergerakan
Rekomendasi :
1. Dibutuhkan segera, minimal seorang pendamping untuk
membangun pergerakan masyarakat tiga desa
2. Memberikan bahan – bahan bacaan, Poster yang berhubungan
dengan masalah mereka. (hak ulayat, hutan , sawit dll.)
Kontak:
Mursyid (Kepala Desa Kuala Cenaku Inhu)
M. Teguh Surya (Walhi Riau; 0761-33716)
**