Dokumen tersebut merupakan surat dari Komite Pimpinan Pusat Serikat Tani Riau yang menyatakan keprihatinan terhadap rencana 10 relawan masyarakat Pulau Padang untuk melakukan aksi bakar diri di Istana Negara sebagai bentuk penolakan terhadap izin PT. RAPP di Pulau Padang. Surat ini meminta dukungan dari Presiden BEM UIN SUSKA untuk mengkritik sikap pemerintah yang tidak mendengarkan aspirasi m

1. Akte Notaris H. Agus Salim, S.H. Nomor 14-Tanggal 27 April 2007
Terdaftar di INFOKOMKESBANG No. 44/BKKB/SKT/IV/2008
KOMITE PIMPINAN PUSAT-SERIKAT TANI RIAU
(KPP-STR)
Nomor : 02/B/.KPP-STR/VI/2012
Lamp :-
Hal : Masyarakat PULAU PADANG Akan Lakukan ‘’AKSI BAKAR DIRI’’ Di Istana Negara. Mohon
SOLIDARITAS Untuk MENGECAM Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
Kepada Yth;
Presiden BEM UIN SUSKA.
Di –
Tempat.
Assalamualaikum Wr. Wb
Alamat : Jl. Takari No. 002 RT IV/RW III KELURAHAN PULAU KARAM KEC. SUKAJADI – PEKANBARU - RIAU 28127, CP : 082171791329

2. Akte Notaris H. Agus Salim, S.H. Nomor 14-Tanggal 27 April 2007
Terdaftar di INFOKOMKESBANG No. 44/BKKB/SKT/IV/2008
KOMITE PIMPINAN PUSAT-SERIKAT TANI RIAU
(KPP-STR)
Salam Pembebasan! Doa dan harapan kami, saudara dan kawan-kawan tetap konsisten membela kepentingan rakyat
terhisap/tertindas. Dalam bagian Sumber Daya Alam yang di wakili oleh beberapa tulisan, menurut kami, persoalan
monopoli modal (didukung kekuasaan sebagai kerabatnya) atas sumber daya alam terus terjadi. Pengambilan sumber daya
rakyat di lakukan dengan berbagai pola. Ada yang menggunakan tipu daya, intimidasi maupun berbekal kebijakan negara.
Seakan tidak bisa di pungkiri, Pemilu 2009. Tentunya, Kapitalisme-neoliberal internasional mempunyai kepentingan untuk
tetap melanggengkan pengerukan/eksploitasi secara habis-habisan Sumber Daya Alam Indonesia. Maka, mereka pastilah
memberikan support terhadap Capres/Cawapres yang mampu mengawal agenda ekonomi-politik mereka di Indonesia saat
itu. Konflik Izin IUPHHK-HT PT. RAPP Di Pulau Padang yang sudah berlangsung hampir memasuki tiga tahun lamanya
ini, selain mengindikasikan “pemerintah gagal” memenuhi harapan rakyatnya, ada kemungkinan erat hubunganya dengan
Pemilu 2009.
Konflik Izin IUPHHK-HT PT. RAPP Di Pulau Padang adalah Potret Buram Penataan Ruang & Kelola Hutan Di
Indonesia. Kementerian Kehutanan saat ini menjelma menjadi gurita raksasa yang bebal. Watak eksploitasi hutan sengaja di
Alamat : Jl. Takari No. 002 RT IV/RW III KELURAHAN PULAU KARAM KEC. SUKAJADI – PEKANBARU - RIAU 28127, CP : 082171791329

3. Akte Notaris H. Agus Salim, S.H. Nomor 14-Tanggal 27 April 2007
Terdaftar di INFOKOMKESBANG No. 44/BKKB/SKT/IV/2008
KOMITE PIMPINAN PUSAT-SERIKAT TANI RIAU
(KPP-STR)
ciptakan menjadi mesin-mesin pengumpul devisa Negara. Pembangunan berkelanjutan dan bahasa kerakyatan di manipulasi
menjadi teks-teks kebijakan yang tak bisa di pakai. Kebijakan pemerintah tidak lain sekedar alat legitimasi penguasa atas apa
yang mesti di kerjakan namun Bukan Jawaban Atas Masalah-Masalah Yang Di Hadapi Masyarakat/Rakyatnya. Sungguh
‘’Kebijakan Kehutanan’’ tidak bisa lagi di serah kan mentah – mentah oleh Rakyat kepada birokrasi, karena Negara terbukti
menghianati rakyatnya sendiri, dan pada dasarnya konflik agraria yang terjadi saat ini disebabkan karena kebijakan
pemerintah yang begitu liberal. Pemerintah salah urus. Pengelolaan sektor agraria justru menghilangkan hak mayoritas
rakyat terhadap akses tanahnya dan mengorbankan masa depan rakyat. Akibatnya, pemerintah seperti pembeo “mulut
pengusaha”.
Saudara Presiden BEM UIN SUSKA yang terhormat, KONFLIK IZIN IUPHHK-HT PT. RAAP DI PULAU
PADANG merupakan representasi dari berbagai permasalahan ketidaksikronan peraturan tata ruang dan tata kelola hutan,
pelanggaran proses perijinan, dan potensi pemalsuan data biofisik pada tingkat tapak oleh Panel Expert yang terjadi di bumi
Nusantara”. Sejak lahirnya SK 327/Menhut-II/2009, masyarakat Pulau Padang mulai bulan Desember 2009 sampai dengan
Alamat : Jl. Takari No. 002 RT IV/RW III KELURAHAN PULAU KARAM KEC. SUKAJADI – PEKANBARU - RIAU 28127, CP : 082171791329

4. Akte Notaris H. Agus Salim, S.H. Nomor 14-Tanggal 27 April 2007
Terdaftar di INFOKOMKESBANG No. 44/BKKB/SKT/IV/2008
KOMITE PIMPINAN PUSAT-SERIKAT TANI RIAU
(KPP-STR)
saat ini secara terus menerus melakukan penolakan beroperasinya PT. RAPP di Pulau Padang mulai skala lokal di tingkat
kabupaten (Bupati & DPRD Kabupaten), Propinsi (Gubernur & DPRD Propinsi), sampai puncak eskalasinya dengan adanya
aksi “JAHIT MULUT” dan kemah massal masyarakat Pulau Padang di depan Gedung DPR RI beberapa bulan yang lalu.
Tentunya sejarah tidak bisa di bungkam, bahwa sejak 10 Desember 2009 melalui Forum Masyarakat Peduli Lingkungan
Kabupaten Kepuluan Meranti (FMPL-KM) hingga detik ini melalui Forum Komunikasi Masyarakat Penyelamat Pulau
Padang (FKM-PPP) dan Serikat Tani Riau (STR) Perjuangan dalam upaya Penolakan HTI PT.RAPP guna penyelamatan
Pulau Padang masih tetap berlanjut bahkan saat ini masyarakat Pulau Padang telah mempersiapkan 10 Relawan AKSI
BAKAR DIRI yang rencananya pada hari Senin 25 Juni 2012 nanti akan di berangkatkan ke Jakarta. Sikap ini secara
terpaksa harus di ambil oleh masyarakat Pulau Padang mengingat, hingga detik ini telah hampir memasuki 3 (tiga) tahun
lamanya masyarakat pulau padang melakukan pengawasan, menyuarakan pandangan dan tuntutanya kepada pemerintah, di
sampaikan secara lisan ataupun secara tertulis kepada Aparatur Pemerintah yang berkepentingan, hal tersebut telah
disampaikan baik secara langsung maupun melalui media, namun pemerintah lebih memilih cara-cara represifitas dan pecah
Alamat : Jl. Takari No. 002 RT IV/RW III KELURAHAN PULAU KARAM KEC. SUKAJADI – PEKANBARU - RIAU 28127, CP : 082171791329

5. Akte Notaris H. Agus Salim, S.H. Nomor 14-Tanggal 27 April 2007
Terdaftar di INFOKOMKESBANG No. 44/BKKB/SKT/IV/2008
KOMITE PIMPINAN PUSAT-SERIKAT TANI RIAU
(KPP-STR)
belah ketimbang jalan penyelesaian dengan proses yang dialogis (demokratis). Dan pemerintah juga selain “mengkambing-
hitamkan” perjuangan rakyat sebagai penyebab situasi tidak aman (Mengganggu Iklim Investasi) juga membangun opini
buruk sehingga membuat kabur pesoalan dengan issue-issue yang sengaja di publikasi melalui media, seperti menganggap
adanya kepentingan dan Campur Tangan Asing dan adanya Kepentingan Cukong Kayu Singapur, Malaysia di balik gerakan
murni perjuangan masyarakat Pulau Padang yang menolak keberadaan PT.RAPP, padahal, akar persoalnnya bersumber dari
kebijakan pemerintah itu sendiri. Singkatnya penegakan hukum lingkungan sudah tidak lagi bisa di harapkan oleh
masyarakat Riau khususnya warga Pulau Padang kepada negara ini.
Sebagaimana di ketahui, saat ini pemerintah bukannya menerima pendapat mayoritas rakyat, sebaliknya
mengorganisir dan memaksa pemerintah-pemerintah desa untuk bersetuju dengan konsesi PT. RAPP. Selain itu, pemerintah
juga memaksakan solusi yang tidak populis, misalnya, scenario penanaman sagu hati dengan pola kemitraan dan
Alamat : Jl. Takari No. 002 RT IV/RW III KELURAHAN PULAU KARAM KEC. SUKAJADI – PEKANBARU - RIAU 28127, CP : 082171791329

6. Akte Notaris H. Agus Salim, S.H. Nomor 14-Tanggal 27 April 2007
Terdaftar di INFOKOMKESBANG No. 44/BKKB/SKT/IV/2008
KOMITE PIMPINAN PUSAT-SERIKAT TANI RIAU
(KPP-STR)
sesungguhnya program Hutan Tanaman Rakyat (HTR) tidak bisa di paksakan oleh pihak Kementrian Kehutanan
(KEMENHUT) menjadi solusi pada KONFLIK IZIN IUPHHK-HT PT. RAAP DI PULAU PADANG.
Saudara Presiden BEM UIN SUSKA yang terhormat. Masyarakat Pulau Padang memiliki harapan agar para birokrat
(perencana dan pengambil keputusan) di bidang kehutanan di bawah kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono
dengan KABINET INDONESIA BERSATU JILID II untuk kembali mengemban amanah konstitusional dengan
melestarikan sumber daya hutan dan memenfaatkanya bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dengan konsep bahwa
pembangunan ekonomi yang mengelola kekayaan bumi harus senantiasa memperhatikan pengelolaan sumber daya alam, di
samping untuk memberi kemenfaatan masa kini, juga harus menjamin kehidupan masa depan. Sebab Jika selama ini
pemerintah c.q. Kementerian Kehutanan menjadikan “Akademisi dan Peneliti Kehutanan”, yang sering kali dijadikan
rujukan atau sumber pembenaran dari kebijakan kehutanan dan strategi pengelolaan hutan, yang selama ini lebih
berkosentrasi terhadap isu teknis, fisik dan biologis. Keyakinan bahwa kesejahteraan masyarakat akan terbangun dengan
sendirinya, bila rekayasa teknis pelestarian hutan berhasil di capai-yang berarti fungsi dan menfaatnya dapat di
Alamat : Jl. Takari No. 002 RT IV/RW III KELURAHAN PULAU KARAM KEC. SUKAJADI – PEKANBARU - RIAU 28127, CP : 082171791329

7. Akte Notaris H. Agus Salim, S.H. Nomor 14-Tanggal 27 April 2007
Terdaftar di INFOKOMKESBANG No. 44/BKKB/SKT/IV/2008
KOMITE PIMPINAN PUSAT-SERIKAT TANI RIAU
(KPP-STR)
sinambungkan –adalah contoh dari penerapan teori-teori buku ilmiah dari pengalaman luar yang tidak sesuai dengan realita
sejarah masyarakat dan fakta lapangan Indonesia khususnys Pulau Padang. Pulau Padang dengan luas 1.109 km2—(menurut
UU 27/2007 termasuk kriteria Pulau Kecil)—memiliki banyak sekali contoh budidaya tananaman keras (karet, sagu) pada
ekosistem lahan gambut dalam yang telah berlangsung selama puluhan tahun dengan tata kelola air menggunakan kanal
berukuran kecil, dan menjadi andalan ekonomi Pulau Padang. Model/pola pengelolaan ekosistem lahan gambut dalam
berbasis masyarakat di Pulau Padang yang terbukti mampu menjamin keseimbangan ekosistem lahan gambut dalam, tidak
banyak dijumpai di Indonesia.
Serikat Tani Riau dalam persoalan pulau padang masih mengharapkan adanya perwujudan demokrasi dalam praktek
penyelenggaraan Negara, karena Kita paham bahwa Kekuasan Orde Baru selama lebih dari 30 tahun yang di tandai dengan
adanya Sentralisasi dan Personalisasi Kekuasaan telah berakhir pada bulan Mei 1998 seiring tumbangnya Presiden Soharto
dari kursi kepresidenan. Karena itu pulalah menurut Serikat Tani Riau dalam gelombang reformasi yang ditandai dengan
Runtuhnya Rezim Orde Baru pada awal tahun 1998 tersebut juga merambah ke sector kehutanan. Tuntutan pengelolaan
Alamat : Jl. Takari No. 002 RT IV/RW III KELURAHAN PULAU KARAM KEC. SUKAJADI – PEKANBARU - RIAU 28127, CP : 082171791329

8. Akte Notaris H. Agus Salim, S.H. Nomor 14-Tanggal 27 April 2007
Terdaftar di INFOKOMKESBANG No. 44/BKKB/SKT/IV/2008
KOMITE PIMPINAN PUSAT-SERIKAT TANI RIAU
(KPP-STR)
sumber daya hutan yang lebih demokratis, berkeadilan, dan lestari, memaksa pemerintahan baru untuk merubah paradigma
lama dari ‘basis negara’ (state-based) ke ‘basis rakyat’ (community based) dan dari ‘orientasi kayu’ (timber-oriented) ke
‘orientasi ekosistem’ (ecosystem-oriented).
Dalam kasus Pulau Padang, saat ini lembaga-lembaga penyelenggara negara di tingkat Pusat dan Daerah tidak lagi
bisa bekarja secara adil dan proposional berdasarkan beberapa temuan fakta, data dan informasi yang berkenaan dengan
konflik izin IUPHHK-HT PT. RAPP di Pulau Padang yang berhasil dirangkum dari kajian aspek legal, dan didukung
beberapa penelitian dan diskusi dengan LSM / masyarakat Pulau Padang. Bahkan sebaliknya penguasa Negara saat ini
melalui Kementrian Kehutanan memaksakan kehendak dengan menjalankan logikanya sendiri dan terang-terangan
mengingkari pakem peran negara untuk mengelola sumber daya alam secara adil dan berlanjut.
Saudara Presiden BEM UIN SUSKA yang terhormat. Seharusnya dengan berakhirnya sentralisasi dan personalisasi
kekuasaan tersebut, tentunya sangat memungkinkan Indonesia saat ini dengan kepemimpinan Presiden Susilo Bambang
Alamat : Jl. Takari No. 002 RT IV/RW III KELURAHAN PULAU KARAM KEC. SUKAJADI – PEKANBARU - RIAU 28127, CP : 082171791329

9. Akte Notaris H. Agus Salim, S.H. Nomor 14-Tanggal 27 April 2007
Terdaftar di INFOKOMKESBANG No. 44/BKKB/SKT/IV/2008
KOMITE PIMPINAN PUSAT-SERIKAT TANI RIAU
(KPP-STR)
Yudhoyono bisa menjalankan pelaksanaan demokrasi politik, demokrasi social dan demokrasi ekonami sesuai dengan
proporsinya. Dan karena itulah Serikat Tani Riau menegaskan pandangan serta sikap kepada Presiden Susilo Bambang
Yudhoyono, seharusnya untuk tidak tinggal diam, SK 327/menhut-II/2009 tentang Izin Perluasan Areal IUPHHK-HT PT.
RAPP di Pulau Padang, Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau yang saat ini menjadi salah satu permasalahan di dunia
kehutanan Indonesia telah terbukti menyimpan banyak permasalahan. Banyak temuan fakta dan data yang selama ini belum
terungkap dan tidak dipertimbangkan dalam proses perijinan (khususnya penyusunan AMDAL), pengambilan keputusan,
dan implementasinya, sehingga izin tersebut perlu ditinjau ulang.
Serikat Tani Riau juga menekan dan menitikberatkan bahwa; “Presiden Susilo Bambang Yudhoyono” adalah orang
yang paling harus bertanggung jawab jika nantinya AKSI BAKAR DIRI benar-benar di lakukan oleh masyarakat Pulau
Padang Kec. Merbau Kab. Kepulauan Meranti. Propinsi Riau yang sudah dapat di pastikan dimana aksi tersebut akan
menimbulkan korban jiwa.
Alamat : Jl. Takari No. 002 RT IV/RW III KELURAHAN PULAU KARAM KEC. SUKAJADI – PEKANBARU - RIAU 28127, CP : 082171791329

10. Akte Notaris H. Agus Salim, S.H. Nomor 14-Tanggal 27 April 2007
Terdaftar di INFOKOMKESBANG No. 44/BKKB/SKT/IV/2008
KOMITE PIMPINAN PUSAT-SERIKAT TANI RIAU
(KPP-STR)
Untuk itulah, Serikat Tani Riau menghimbau dan mengajak seluruh komponen Rekan-rekan Pers dan Kawan-kawan
Pro Demokrasi, Organisasi Massa, (Buruh, Tani, Mahasiswa-Pelajar, serta Rakyat Miskin lainnya) dan Lembaga Swadaya
Masyarakat untuk bersama turun ke jalan, melakukan aksi solidaritas mengecam Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk
segera BERSIKAP PRO RAKYAT dalam menyikapi rencana AKSI BAKAR DIRI masyarakat pulau padang akibat SK
327/menhut-II/2009 tentang Izin Perluasan Areal IUPHHK-HT PT. RAPP di Pulau Padang yang di terbitkan oleh MS,
KABAN.
Demikianlah hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan tetap konsistennya membela kepentingan rakyat terhisap/tertindas
kami mengucapkan terimakasih.
Alamat : Jl. Takari No. 002 RT IV/RW III KELURAHAN PULAU KARAM KEC. SUKAJADI – PEKANBARU - RIAU 28127, CP : 082171791329

11. Akte Notaris H. Agus Salim, S.H. Nomor 14-Tanggal 27 April 2007
Terdaftar di INFOKOMKESBANG No. 44/BKKB/SKT/IV/2008
KOMITE PIMPINAN PUSAT-SERIKAT TANI RIAU
(KPP-STR)
BANGUN PEMERINTAHAN KOALISASI NASIONAL MENGHADANG KAPITALISME-NEOLIBERAL
TANAH, MODAL, TEKNOLOGI MODERN, MURAH, MASSAL UNTUK PERTANIAN KOLEKTIF DI BAWAH
KONTROL DEWAN TANI
Pekanbaru, 20 Juni 2012
Ketua Umum, Sekretaris Jenderal,
MUHAMMAD RIDWAN ADY KUSWANTO
Alamat : Jl. Takari No. 002 RT IV/RW III KELURAHAN PULAU KARAM KEC. SUKAJADI – PEKANBARU - RIAU 28127, CP : 082171791329

12. Akte Notaris H. Agus Salim, S.H. Nomor 14-Tanggal 27 April 2007
Terdaftar di INFOKOMKESBANG No. 44/BKKB/SKT/IV/2008
KOMITE PIMPINAN PUSAT-SERIKAT TANI RIAU
(KPP-STR)
Alamat : Jl. Takari No. 002 RT IV/RW III KELURAHAN PULAU KARAM KEC. SUKAJADI – PEKANBARU - RIAU 28127, CP : 082171791329

13. Akte Notaris H. Agus Salim, S.H. Nomor 14-Tanggal 27 April 2007
Terdaftar di INFOKOMKESBANG No. 44/BKKB/SKT/IV/2008
KOMITE PIMPINAN PUSAT-SERIKAT TANI RIAU
(KPP-STR)
Alamat : Jl. Takari No. 002 RT IV/RW III KELURAHAN PULAU KARAM KEC. SUKAJADI – PEKANBARU - RIAU 28127, CP : 082171791329

14. Akte Notaris H. Agus Salim, S.H. Nomor 14-Tanggal 27 April 2007
Terdaftar di INFOKOMKESBANG No. 44/BKKB/SKT/IV/2008
KOMITE PIMPINAN PUSAT-SERIKAT TANI RIAU
(KPP-STR)
Nomor : 02/B//KPP-STR/VI/2012
Lamp :-
Hal : Masyarakat PULAU PADANG Akan Lakukan ‘’AKSI BAKAR DIRI’’ Di Istana Negara. Mohon
SOLIDARITAS Untuk MENGECAM Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
Kepada Yth;
Presiden BEM UNRI.
Di –
Tempat.
Assalamualaikum Wr. Wb
Alamat : Jl. Takari No. 002 RT IV/RW III KELURAHAN PULAU KARAM KEC. SUKAJADI – PEKANBARU - RIAU 28127, CP : 082171791329

15. Akte Notaris H. Agus Salim, S.H. Nomor 14-Tanggal 27 April 2007
Terdaftar di INFOKOMKESBANG No. 44/BKKB/SKT/IV/2008
KOMITE PIMPINAN PUSAT-SERIKAT TANI RIAU
(KPP-STR)
Salam Pembebasan! Doa dan harapan kami, saudara dan kawan-kawan tetap konsisten membela kepentingan rakyat
terhisap/tertindas. Dalam bagian Sumber Daya Alam yang di wakili oleh beberapa tulisan, menurut kami, persoalan
monopoli modal (didukung kekuasaan sebagai kerabatnya) atas sumber daya alam terus terjadi. Pengambilan sumber daya
rakyat di lakukan dengan berbagai pola. Ada yang menggunakan tipu daya, intimidasi maupun berbekal kebijakan negara.
Seakan tidak bisa di pungkiri, Pemilu 2009. Tentunya, Kapitalisme-neoliberal internasional mempunyai kepentingan untuk
tetap melanggengkan pengerukan/eksploitasi secara habis-habisan Sumber Daya Alam Indonesia. Maka, mereka pastilah
memberikan support terhadap Capres/Cawapres yang mampu mengawal agenda ekonomi-politik mereka di Indonesia saat
itu. Konflik Izin IUPHHK-HT PT. RAPP Di Pulau Padang yang sudah berlangsung hampir memasuki tiga tahun lamanya
ini, selain mengindikasikan “pemerintah gagal” memenuhi harapan rakyatnya, ada kemungkinan erat hubunganya dengan
Pemilu 2009.
Konflik Izin IUPHHK-HT PT. RAPP Di Pulau Padang adalah Potret Buram Penataan Ruang & Kelola Hutan Di
Indonesia. Kementerian Kehutanan saat ini menjelma menjadi gurita raksasa yang bebal. Watak eksploitasi hutan sengaja di
Alamat : Jl. Takari No. 002 RT IV/RW III KELURAHAN PULAU KARAM KEC. SUKAJADI – PEKANBARU - RIAU 28127, CP : 082171791329

16. Akte Notaris H. Agus Salim, S.H. Nomor 14-Tanggal 27 April 2007
Terdaftar di INFOKOMKESBANG No. 44/BKKB/SKT/IV/2008
KOMITE PIMPINAN PUSAT-SERIKAT TANI RIAU
(KPP-STR)
ciptakan menjadi mesin-mesin pengumpul devisa Negara. Pembangunan berkelanjutan dan bahasa kerakyatan di manipulasi
menjadi teks-teks kebijakan yang tak bisa di pakai. Kebijakan pemerintah tidak lain sekedar alat legitimasi penguasa atas apa
yang mesti di kerjakan namun Bukan Jawaban Atas Masalah-Masalah Yang Di Hadapi Masyarakat/Rakyatnya. Sungguh
‘’Kebijakan Kehutanan’’ tidak bisa lagi di serah kan mentah – mentah oleh Rakyat kepada birokrasi, karena Negara terbukti
menghianati rakyatnya sendiri, dan pada dasarnya konflik agraria yang terjadi saat ini disebabkan karena kebijakan
pemerintah yang begitu liberal. Pemerintah salah urus. Pengelolaan sektor agraria justru menghilangkan hak mayoritas
rakyat terhadap akses tanahnya dan mengorbankan masa depan rakyat. Akibatnya, pemerintah seperti pembeo “mulut
pengusaha”.
Saudara Presiden BEM UNRI yang terhormat, KONFLIK IZIN IUPHHK-HT PT. RAAP DI PULAU PADANG
merupakan representasi dari berbagai permasalahan ketidaksikronan peraturan tata ruang dan tata kelola hutan, pelanggaran
proses perijinan, dan potensi pemalsuan data biofisik pada tingkat tapak oleh Panel Expert yang terjadi di bumi Nusantara”.
Sejak lahirnya SK 327/Menhut-II/2009, masyarakat Pulau Padang mulai bulan Desember 2009 sampai dengan saat ini secara
Alamat : Jl. Takari No. 002 RT IV/RW III KELURAHAN PULAU KARAM KEC. SUKAJADI – PEKANBARU - RIAU 28127, CP : 082171791329

17. Akte Notaris H. Agus Salim, S.H. Nomor 14-Tanggal 27 April 2007
Terdaftar di INFOKOMKESBANG No. 44/BKKB/SKT/IV/2008
KOMITE PIMPINAN PUSAT-SERIKAT TANI RIAU
(KPP-STR)
terus menerus melakukan penolakan beroperasinya PT. RAPP di Pulau Padang mulai skala lokal di tingkat kabupaten
(Bupati & DPRD Kabupaten), Propinsi (Gubernur & DPRD Propinsi), sampai puncak eskalasinya dengan adanya aksi
“JAHIT MULUT” dan kemah massal masyarakat Pulau Padang di depan Gedung DPR RI beberapa bulan yang lalu.
Tentunya sejarah tidak bisa di bungkam, bahwa sejak 10 Desember 2009 melalui Forum Masyarakat Peduli Lingkungan
Kabupaten Kepuluan Meranti (FMPL-KM) hingga detik ini melalui Forum Komunikasi Masyarakat Penyelamat Pulau
Padang (FKM-PPP) dan Serikat Tani Riau (STR) Perjuangan dalam upaya Penolakan HTI PT.RAPP guna penyelamatan
Pulau Padang masih tetap berlanjut bahkan saat ini masyarakat Pulau Padang telah mempersiapkan 10 Relawan AKSI
BAKAR DIRI yang rencananya pada hari Senin 25 Juni 2012 nanti akan di berangkatkan ke Jakarta. Sikap ini secara
terpaksa harus di ambil oleh masyarakat Pulau Padang mengingat, hingga detik ini telah hampir memasuki 3 (tiga) tahun
lamanya masyarakat pulau padang melakukan pengawasan, menyuarakan pandangan dan tuntutanya kepada pemerintah, di
sampaikan secara lisan ataupun secara tertulis kepada Aparatur Pemerintah yang berkepentingan, hal tersebut telah
disampaikan baik secara langsung maupun melalui media, namun pemerintah lebih memilih cara-cara represifitas dan pecah
Alamat : Jl. Takari No. 002 RT IV/RW III KELURAHAN PULAU KARAM KEC. SUKAJADI – PEKANBARU - RIAU 28127, CP : 082171791329

18. Akte Notaris H. Agus Salim, S.H. Nomor 14-Tanggal 27 April 2007
Terdaftar di INFOKOMKESBANG No. 44/BKKB/SKT/IV/2008
KOMITE PIMPINAN PUSAT-SERIKAT TANI RIAU
(KPP-STR)
belah ketimbang jalan penyelesaian dengan proses yang dialogis (demokratis). Dan pemerintah juga selain “mengkambing-
hitamkan” perjuangan rakyat sebagai penyebab situasi tidak aman (Mengganggu Iklim Investasi) juga membangun opini
buruk sehingga membuat kabur pesoalan dengan issue-issue yang sengaja di publikasi melalui media, seperti menganggap
adanya kepentingan dan Campur Tangan Asing dan adanya Kepentingan Cukong Kayu Singapur, Malaysia di balik gerakan
murni perjuangan masyarakat Pulau Padang yang menolak keberadaan PT.RAPP, padahal, akar persoalnnya bersumber dari
kebijakan pemerintah itu sendiri. Singkatnya penegakan hukum lingkungan sudah tidak lagi bisa di harapkan oleh
masyarakat Riau khususnya warga Pulau Padang kepada negara ini.
Sebagaimana di ketahui, saat ini pemerintah bukannya menerima pendapat mayoritas rakyat, sebaliknya
mengorganisir dan memaksa pemerintah-pemerintah desa untuk bersetuju dengan konsesi PT. RAPP. Selain itu, pemerintah
juga memaksakan solusi yang tidak populis, misalnya, scenario penanaman sagu hati dengan pola kemitraan dan
Alamat : Jl. Takari No. 002 RT IV/RW III KELURAHAN PULAU KARAM KEC. SUKAJADI – PEKANBARU - RIAU 28127, CP : 082171791329

19. Akte Notaris H. Agus Salim, S.H. Nomor 14-Tanggal 27 April 2007
Terdaftar di INFOKOMKESBANG No. 44/BKKB/SKT/IV/2008
KOMITE PIMPINAN PUSAT-SERIKAT TANI RIAU
(KPP-STR)
sesungguhnya program Hutan Tanaman Rakyat (HTR) tidak bisa di paksakan oleh pihak Kementrian Kehutanan
(KEMENHUT) menjadi solusi pada KONFLIK IZIN IUPHHK-HT PT. RAAP DI PULAU PADANG.
Saudara Presiden BEM UNRI yang terhormat. Masyarakat Pulau Padang memiliki harapan agar para birokrat
(perencana dan pengambil keputusan) di bidang kehutanan di bawah kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono
dengan KABINET INDONESIA BERSATU JILID II untuk kembali mengemban amanah konstitusional dengan
melestarikan sumber daya hutan dan memenfaatkanya bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dengan konsep bahwa
pembangunan ekonomi yang mengelola kekayaan bumi harus senantiasa memperhatikan pengelolaan sumber daya alam, di
samping untuk memberi kemenfaatan masa kini, juga harus menjamin kehidupan masa depan. Sebab Jika selama ini
pemerintah c.q. Kementerian Kehutanan menjadikan “Akademisi dan Peneliti Kehutanan”, yang sering kali dijadikan
rujukan atau sumber pembenaran dari kebijakan kehutanan dan strategi pengelolaan hutan, yang selama ini lebih
berkosentrasi terhadap isu teknis, fisik dan biologis. Keyakinan bahwa kesejahteraan masyarakat akan terbangun dengan
sendirinya, bila rekayasa teknis pelestarian hutan berhasil di capai-yang berarti fungsi dan menfaatnya dapat di
Alamat : Jl. Takari No. 002 RT IV/RW III KELURAHAN PULAU KARAM KEC. SUKAJADI – PEKANBARU - RIAU 28127, CP : 082171791329

20. Akte Notaris H. Agus Salim, S.H. Nomor 14-Tanggal 27 April 2007
Terdaftar di INFOKOMKESBANG No. 44/BKKB/SKT/IV/2008
KOMITE PIMPINAN PUSAT-SERIKAT TANI RIAU
(KPP-STR)
sinambungkan –adalah contoh dari penerapan teori-teori buku ilmiah dari pengalaman luar yang tidak sesuai dengan realita
sejarah masyarakat dan fakta lapangan Indonesia khususnys Pulau Padang. Pulau Padang dengan luas 1.109 km2—(menurut
UU 27/2007 termasuk kriteria Pulau Kecil)—memiliki banyak sekali contoh budidaya tananaman keras (karet, sagu) pada
ekosistem lahan gambut dalam yang telah berlangsung selama puluhan tahun dengan tata kelola air menggunakan kanal
berukuran kecil, dan menjadi andalan ekonomi Pulau Padang. Model/pola pengelolaan ekosistem lahan gambut dalam
berbasis masyarakat di Pulau Padang yang terbukti mampu menjamin keseimbangan ekosistem lahan gambut dalam, tidak
banyak dijumpai di Indonesia.
Serikat Tani Riau dalam persoalan pulau padang masih mengharapkan adanya perwujudan demokrasi dalam praktek
penyelenggaraan Negara, karena Kita paham bahwa Kekuasan Orde Baru selama lebih dari 30 tahun yang di tandai dengan
adanya Sentralisasi dan Personalisasi Kekuasaan telah berakhir pada bulan Mei 1998 seiring tumbangnya Presiden Soharto
dari kursi kepresidenan. Karena itu pulalah menurut Serikat Tani Riau dalam gelombang reformasi yang ditandai dengan
Runtuhnya Rezim Orde Baru pada awal tahun 1998 tersebut juga merambah ke sector kehutanan. Tuntutan pengelolaan
Alamat : Jl. Takari No. 002 RT IV/RW III KELURAHAN PULAU KARAM KEC. SUKAJADI – PEKANBARU - RIAU 28127, CP : 082171791329

21. Akte Notaris H. Agus Salim, S.H. Nomor 14-Tanggal 27 April 2007
Terdaftar di INFOKOMKESBANG No. 44/BKKB/SKT/IV/2008
KOMITE PIMPINAN PUSAT-SERIKAT TANI RIAU
(KPP-STR)
sumber daya hutan yang lebih demokratis, berkeadilan, dan lestari, memaksa pemerintahan baru untuk merubah paradigma
lama dari ‘basis negara’ (state-based) ke ‘basis rakyat’ (community based) dan dari ‘orientasi kayu’ (timber-oriented) ke
‘orientasi ekosistem’ (ecosystem-oriented).
Dalam kasus Pulau Padang, saat ini lembaga-lembaga penyelenggara negara di tingkat Pusat dan Daerah tidak lagi
bisa bekarja secara adil dan proposional berdasarkan beberapa temuan fakta, data dan informasi yang berkenaan dengan
konflik izin IUPHHK-HT PT. RAPP di Pulau Padang yang berhasil dirangkum dari kajian aspek legal, dan didukung
beberapa penelitian dan diskusi dengan LSM / masyarakat Pulau Padang. Bahkan sebaliknya penguasa Negara saat ini
melalui Kementrian Kehutanan memaksakan kehendak dengan menjalankan logikanya sendiri dan terang-terangan
mengingkari pakem peran negara untuk mengelola sumber daya alam secara adil dan berlanjut.
Saudara Presiden BEM UNRI yang terhormat. Seharusnya dengan berakhirnya sentralisasi dan personalisasi
kekuasaan tersebut, tentunya sangat memungkinkan Indonesia saat ini dengan kepemimpinan Presiden Susilo Bambang
Alamat : Jl. Takari No. 002 RT IV/RW III KELURAHAN PULAU KARAM KEC. SUKAJADI – PEKANBARU - RIAU 28127, CP : 082171791329

22. Akte Notaris H. Agus Salim, S.H. Nomor 14-Tanggal 27 April 2007
Terdaftar di INFOKOMKESBANG No. 44/BKKB/SKT/IV/2008
KOMITE PIMPINAN PUSAT-SERIKAT TANI RIAU
(KPP-STR)
Yudhoyono bisa menjalankan pelaksanaan demokrasi politik, demokrasi social dan demokrasi ekonami sesuai dengan
proporsinya. Dan karena itulah Serikat Tani Riau menegaskan pandangan serta sikap kepada Presiden Susilo Bambang
Yudhoyono, seharusnya untuk tidak tinggal diam, SK 327/menhut-II/2009 tentang Izin Perluasan Areal IUPHHK-HT PT.
RAPP di Pulau Padang, Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau yang saat ini menjadi salah satu permasalahan di dunia
kehutanan Indonesia telah terbukti menyimpan banyak permasalahan. Banyak temuan fakta dan data yang selama ini belum
terungkap dan tidak dipertimbangkan dalam proses perijinan (khususnya penyusunan AMDAL), pengambilan keputusan,
dan implementasinya, sehingga izin tersebut perlu ditinjau ulang.
Serikat Tani Riau juga menekan dan menitikberatkan bahwa; “Presiden Susilo Bambang Yudhoyono” adalah orang
yang paling harus bertanggung jawab jika nantinya AKSI BAKAR DIRI benar-benar di lakukan oleh masyarakat Pulau
Padang Kec. Merbau Kab. Kepulauan Meranti. Propinsi Riau yang sudah dapat di pastikan dimana aksi tersebut akan
menimbulkan korban jiwa.
Alamat : Jl. Takari No. 002 RT IV/RW III KELURAHAN PULAU KARAM KEC. SUKAJADI – PEKANBARU - RIAU 28127, CP : 082171791329

23. Akte Notaris H. Agus Salim, S.H. Nomor 14-Tanggal 27 April 2007
Terdaftar di INFOKOMKESBANG No. 44/BKKB/SKT/IV/2008
KOMITE PIMPINAN PUSAT-SERIKAT TANI RIAU
(KPP-STR)
Untuk itulah, Serikat Tani Riau menghimbau dan mengajak seluruh komponen Rekan-rekan Pers dan Kawan-kawan
Pro Demokrasi, Organisasi Massa, (Buruh, Tani, Mahasiswa-Pelajar, serta Rakyat Miskin lainnya) dan Lembaga Swadaya
Masyarakat untuk bersama turun ke jalan, melakukan aksi solidaritas mengecam Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk
segera BERSIKAP PRO RAKYAT dalam menyikapi rencana AKSI BAKAR DIRI masyarakat pulau padang akibat SK
327/menhut-II/2009 tentang Izin Perluasan Areal IUPHHK-HT PT. RAPP di Pulau Padang yang di terbitkan oleh MS,
KABAN.
Demikianlah hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan tetap konsistennya membela kepentingan rakyat terhisap/tertindas
kami mengucapkan terimakasih.
Alamat : Jl. Takari No. 002 RT IV/RW III KELURAHAN PULAU KARAM KEC. SUKAJADI – PEKANBARU - RIAU 28127, CP : 082171791329

24. Akte Notaris H. Agus Salim, S.H. Nomor 14-Tanggal 27 April 2007
Terdaftar di INFOKOMKESBANG No. 44/BKKB/SKT/IV/2008
KOMITE PIMPINAN PUSAT-SERIKAT TANI RIAU
(KPP-STR)
BANGUN PEMERINTAHAN KOALISASI NASIONAL MENGHADANG KAPITALISME-NEOLIBERAL
TANAH, MODAL, TEKNOLOGI MODERN, MURAH, MASSAL UNTUK PERTANIAN KOLEKTIF DI BAWAH
KONTROL DEWAN TANI
Pekanbaru, 20 Juni 2012
Ketua Umum, Sekretaris Jenderal,
MUHAMMAD RIDWAN ADY KUSWANTO
Alamat : Jl. Takari No. 002 RT IV/RW III KELURAHAN PULAU KARAM KEC. SUKAJADI – PEKANBARU - RIAU 28127, CP : 082171791329

25. Akte Notaris H. Agus Salim, S.H. Nomor 14-Tanggal 27 April 2007
Terdaftar di INFOKOMKESBANG No. 44/BKKB/SKT/IV/2008
KOMITE PIMPINAN PUSAT-SERIKAT TANI RIAU
(KPP-STR)
Alamat : Jl. Takari No. 002 RT IV/RW III KELURAHAN PULAU KARAM KEC. SUKAJADI – PEKANBARU - RIAU 28127, CP : 082171791329

26. Akte Notaris H. Agus Salim, S.H. Nomor 14-Tanggal 27 April 2007
Terdaftar di INFOKOMKESBANG No. 44/BKKB/SKT/IV/2008
KOMITE PIMPINAN PUSAT-SERIKAT TANI RIAU
(KPP-STR)
Alamat : Jl. Takari No. 002 RT IV/RW III KELURAHAN PULAU KARAM KEC. SUKAJADI – PEKANBARU - RIAU 28127, CP : 082171791329

27. Akte Notaris H. Agus Salim, S.H. Nomor 14-Tanggal 27 April 2007
Terdaftar di INFOKOMKESBANG No. 44/BKKB/SKT/IV/2008
KOMITE PIMPINAN PUSAT-SERIKAT TANI RIAU
(KPP-STR)
Nomor : 02/B/KPP-STR/VI/2012
Lamp :-
Hal : Masyarakat PULAU PADANG Akan Lakukan ‘’AKSI BAKAR DIRI’’ Di Istana Negara. Mohon
SOLIDARITAS Untuk MENGECAM Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
Kepada Yth;
Presiden BEM UIR.
Di –
Tempat.
Assalamualaikum Wr. Wb
Alamat : Jl. Takari No. 002 RT IV/RW III KELURAHAN PULAU KARAM KEC. SUKAJADI – PEKANBARU - RIAU 28127, CP : 082171791329

28. Akte Notaris H. Agus Salim, S.H. Nomor 14-Tanggal 27 April 2007
Terdaftar di INFOKOMKESBANG No. 44/BKKB/SKT/IV/2008
KOMITE PIMPINAN PUSAT-SERIKAT TANI RIAU
(KPP-STR)
Salam Pembebasan! Doa dan harapan kami, saudara dan kawan-kawan tetap konsisten membela kepentingan rakyat
terhisap/tertindas. Dalam bagian Sumber Daya Alam yang di wakili oleh beberapa tulisan, menurut kami, persoalan
monopoli modal (didukung kekuasaan sebagai kerabatnya) atas sumber daya alam terus terjadi. Pengambilan sumber daya
rakyat di lakukan dengan berbagai pola. Ada yang menggunakan tipu daya, intimidasi maupun berbekal kebijakan negara.
Seakan tidak bisa di pungkiri, Pemilu 2009. Tentunya, Kapitalisme-neoliberal internasional mempunyai kepentingan untuk
tetap melanggengkan pengerukan/eksploitasi secara habis-habisan Sumber Daya Alam Indonesia. Maka, mereka pastilah
memberikan support terhadap Capres/Cawapres yang mampu mengawal agenda ekonomi-politik mereka di Indonesia saat
itu. Konflik Izin IUPHHK-HT PT. RAPP Di Pulau Padang yang sudah berlangsung hampir memasuki tiga tahun lamanya
ini, selain mengindikasikan “pemerintah gagal” memenuhi harapan rakyatnya, ada kemungkinan erat hubunganya dengan
Pemilu 2009.
Konflik Izin IUPHHK-HT PT. RAPP Di Pulau Padang adalah Potret Buram Penataan Ruang & Kelola Hutan Di
Indonesia. Kementerian Kehutanan saat ini menjelma menjadi gurita raksasa yang bebal. Watak eksploitasi hutan sengaja di
Alamat : Jl. Takari No. 002 RT IV/RW III KELURAHAN PULAU KARAM KEC. SUKAJADI – PEKANBARU - RIAU 28127, CP : 082171791329

29. Akte Notaris H. Agus Salim, S.H. Nomor 14-Tanggal 27 April 2007
Terdaftar di INFOKOMKESBANG No. 44/BKKB/SKT/IV/2008
KOMITE PIMPINAN PUSAT-SERIKAT TANI RIAU
(KPP-STR)
ciptakan menjadi mesin-mesin pengumpul devisa Negara. Pembangunan berkelanjutan dan bahasa kerakyatan di manipulasi
menjadi teks-teks kebijakan yang tak bisa di pakai. Kebijakan pemerintah tidak lain sekedar alat legitimasi penguasa atas apa
yang mesti di kerjakan namun Bukan Jawaban Atas Masalah-Masalah Yang Di Hadapi Masyarakat/Rakyatnya. Sungguh
‘’Kebijakan Kehutanan’’ tidak bisa lagi di serah kan mentah – mentah oleh Rakyat kepada birokrasi, karena Negara terbukti
menghianati rakyatnya sendiri, dan pada dasarnya konflik agraria yang terjadi saat ini disebabkan karena kebijakan
pemerintah yang begitu liberal. Pemerintah salah urus. Pengelolaan sektor agraria justru menghilangkan hak mayoritas
rakyat terhadap akses tanahnya dan mengorbankan masa depan rakyat. Akibatnya, pemerintah seperti pembeo “mulut
pengusaha”.
Saudara Presiden BEM UIR yang terhormat, KONFLIK IZIN IUPHHK-HT PT. RAAP DI PULAU PADANG
merupakan representasi dari berbagai permasalahan ketidaksikronan peraturan tata ruang dan tata kelola hutan, pelanggaran
proses perijinan, dan potensi pemalsuan data biofisik pada tingkat tapak oleh Panel Expert yang terjadi di bumi Nusantara”.
Sejak lahirnya SK 327/Menhut-II/2009, masyarakat Pulau Padang mulai bulan Desember 2009 sampai dengan saat ini secara
Alamat : Jl. Takari No. 002 RT IV/RW III KELURAHAN PULAU KARAM KEC. SUKAJADI – PEKANBARU - RIAU 28127, CP : 082171791329

30. Akte Notaris H. Agus Salim, S.H. Nomor 14-Tanggal 27 April 2007
Terdaftar di INFOKOMKESBANG No. 44/BKKB/SKT/IV/2008
KOMITE PIMPINAN PUSAT-SERIKAT TANI RIAU
(KPP-STR)
terus menerus melakukan penolakan beroperasinya PT. RAPP di Pulau Padang mulai skala lokal di tingkat kabupaten
(Bupati & DPRD Kabupaten), Propinsi (Gubernur & DPRD Propinsi), sampai puncak eskalasinya dengan adanya aksi
“JAHIT MULUT” dan kemah massal masyarakat Pulau Padang di depan Gedung DPR RI beberapa bulan yang lalu.
Tentunya sejarah tidak bisa di bungkam, bahwa sejak 10 Desember 2009 melalui Forum Masyarakat Peduli Lingkungan
Kabupaten Kepuluan Meranti (FMPL-KM) hingga detik ini melalui Forum Komunikasi Masyarakat Penyelamat Pulau
Padang (FKM-PPP) dan Serikat Tani Riau (STR) Perjuangan dalam upaya Penolakan HTI PT.RAPP guna penyelamatan
Pulau Padang masih tetap berlanjut bahkan saat ini masyarakat Pulau Padang telah mempersiapkan 10 Relawan AKSI
BAKAR DIRI yang rencananya pada hari Senin 25 Juni 2012 nanti akan di berangkatkan ke Jakarta. Sikap ini secara
terpaksa harus di ambil oleh masyarakat Pulau Padang mengingat, hingga detik ini telah hampir memasuki 3 (tiga) tahun
lamanya masyarakat pulau padang melakukan pengawasan, menyuarakan pandangan dan tuntutanya kepada pemerintah, di
sampaikan secara lisan ataupun secara tertulis kepada Aparatur Pemerintah yang berkepentingan, hal tersebut telah
disampaikan baik secara langsung maupun melalui media, namun pemerintah lebih memilih cara-cara represifitas dan pecah
Alamat : Jl. Takari No. 002 RT IV/RW III KELURAHAN PULAU KARAM KEC. SUKAJADI – PEKANBARU - RIAU 28127, CP : 082171791329

31. Akte Notaris H. Agus Salim, S.H. Nomor 14-Tanggal 27 April 2007
Terdaftar di INFOKOMKESBANG No. 44/BKKB/SKT/IV/2008
KOMITE PIMPINAN PUSAT-SERIKAT TANI RIAU
(KPP-STR)
belah ketimbang jalan penyelesaian dengan proses yang dialogis (demokratis). Dan pemerintah juga selain “mengkambing-
hitamkan” perjuangan rakyat sebagai penyebab situasi tidak aman (Mengganggu Iklim Investasi) juga membangun opini
buruk sehingga membuat kabur pesoalan dengan issue-issue yang sengaja di publikasi melalui media, seperti menganggap
adanya kepentingan dan Campur Tangan Asing dan adanya Kepentingan Cukong Kayu Singapur, Malaysia di balik gerakan
murni perjuangan masyarakat Pulau Padang yang menolak keberadaan PT.RAPP, padahal, akar persoalnnya bersumber dari
kebijakan pemerintah itu sendiri. Singkatnya penegakan hukum lingkungan sudah tidak lagi bisa di harapkan oleh
masyarakat Riau khususnya warga Pulau Padang kepada negara ini.
Sebagaimana di ketahui, saat ini pemerintah bukannya menerima pendapat mayoritas rakyat, sebaliknya
mengorganisir dan memaksa pemerintah-pemerintah desa untuk bersetuju dengan konsesi PT. RAPP. Selain itu, pemerintah
juga memaksakan solusi yang tidak populis, misalnya, scenario penanaman sagu hati dengan pola kemitraan dan
Alamat : Jl. Takari No. 002 RT IV/RW III KELURAHAN PULAU KARAM KEC. SUKAJADI – PEKANBARU - RIAU 28127, CP : 082171791329

32. Akte Notaris H. Agus Salim, S.H. Nomor 14-Tanggal 27 April 2007
Terdaftar di INFOKOMKESBANG No. 44/BKKB/SKT/IV/2008
KOMITE PIMPINAN PUSAT-SERIKAT TANI RIAU
(KPP-STR)
sesungguhnya program Hutan Tanaman Rakyat (HTR) tidak bisa di paksakan oleh pihak Kementrian Kehutanan
(KEMENHUT) menjadi solusi pada KONFLIK IZIN IUPHHK-HT PT. RAAP DI PULAU PADANG.
Saudara Presiden BEM UIR yang terhormat. Masyarakat Pulau Padang memiliki harapan agar para birokrat
(perencana dan pengambil keputusan) di bidang kehutanan di bawah kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono
dengan KABINET INDONESIA BERSATU JILID II untuk kembali mengemban amanah konstitusional dengan
melestarikan sumber daya hutan dan memenfaatkanya bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dengan konsep bahwa
pembangunan ekonomi yang mengelola kekayaan bumi harus senantiasa memperhatikan pengelolaan sumber daya alam, di
samping untuk memberi kemenfaatan masa kini, juga harus menjamin kehidupan masa depan. Sebab Jika selama ini
pemerintah c.q. Kementerian Kehutanan menjadikan “Akademisi dan Peneliti Kehutanan”, yang sering kali dijadikan
rujukan atau sumber pembenaran dari kebijakan kehutanan dan strategi pengelolaan hutan, yang selama ini lebih
berkosentrasi terhadap isu teknis, fisik dan biologis. Keyakinan bahwa kesejahteraan masyarakat akan terbangun dengan
sendirinya, bila rekayasa teknis pelestarian hutan berhasil di capai-yang berarti fungsi dan menfaatnya dapat di
Alamat : Jl. Takari No. 002 RT IV/RW III KELURAHAN PULAU KARAM KEC. SUKAJADI – PEKANBARU - RIAU 28127, CP : 082171791329

33. Akte Notaris H. Agus Salim, S.H. Nomor 14-Tanggal 27 April 2007
Terdaftar di INFOKOMKESBANG No. 44/BKKB/SKT/IV/2008
KOMITE PIMPINAN PUSAT-SERIKAT TANI RIAU
(KPP-STR)
sinambungkan –adalah contoh dari penerapan teori-teori buku ilmiah dari pengalaman luar yang tidak sesuai dengan realita
sejarah masyarakat dan fakta lapangan Indonesia khususnys Pulau Padang. Pulau Padang dengan luas 1.109 km2—(menurut
UU 27/2007 termasuk kriteria Pulau Kecil)—memiliki banyak sekali contoh budidaya tananaman keras (karet, sagu) pada
ekosistem lahan gambut dalam yang telah berlangsung selama puluhan tahun dengan tata kelola air menggunakan kanal
berukuran kecil, dan menjadi andalan ekonomi Pulau Padang. Model/pola pengelolaan ekosistem lahan gambut dalam
berbasis masyarakat di Pulau Padang yang terbukti mampu menjamin keseimbangan ekosistem lahan gambut dalam, tidak
banyak dijumpai di Indonesia.
Serikat Tani Riau dalam persoalan pulau padang masih mengharapkan adanya perwujudan demokrasi dalam praktek
penyelenggaraan Negara, karena Kita paham bahwa Kekuasan Orde Baru selama lebih dari 30 tahun yang di tandai dengan
adanya Sentralisasi dan Personalisasi Kekuasaan telah berakhir pada bulan Mei 1998 seiring tumbangnya Presiden Soharto
dari kursi kepresidenan. Karena itu pulalah menurut Serikat Tani Riau dalam gelombang reformasi yang ditandai dengan
Runtuhnya Rezim Orde Baru pada awal tahun 1998 tersebut juga merambah ke sector kehutanan. Tuntutan pengelolaan
Alamat : Jl. Takari No. 002 RT IV/RW III KELURAHAN PULAU KARAM KEC. SUKAJADI – PEKANBARU - RIAU 28127, CP : 082171791329

34. Akte Notaris H. Agus Salim, S.H. Nomor 14-Tanggal 27 April 2007
Terdaftar di INFOKOMKESBANG No. 44/BKKB/SKT/IV/2008
KOMITE PIMPINAN PUSAT-SERIKAT TANI RIAU
(KPP-STR)
sumber daya hutan yang lebih demokratis, berkeadilan, dan lestari, memaksa pemerintahan baru untuk merubah paradigma
lama dari ‘basis negara’ (state-based) ke ‘basis rakyat’ (community based) dan dari ‘orientasi kayu’ (timber-oriented) ke
‘orientasi ekosistem’ (ecosystem-oriented).
Dalam kasus Pulau Padang, saat ini lembaga-lembaga penyelenggara negara di tingkat Pusat dan Daerah tidak lagi
bisa bekarja secara adil dan proposional berdasarkan beberapa temuan fakta, data dan informasi yang berkenaan dengan
konflik izin IUPHHK-HT PT. RAPP di Pulau Padang yang berhasil dirangkum dari kajian aspek legal, dan didukung
beberapa penelitian dan diskusi dengan LSM / masyarakat Pulau Padang. Bahkan sebaliknya penguasa Negara saat ini
melalui Kementrian Kehutanan memaksakan kehendak dengan menjalankan logikanya sendiri dan terang-terangan
mengingkari pakem peran negara untuk mengelola sumber daya alam secara adil dan berlanjut.
Saudara Presiden BEM UIR yang terhormat. Seharusnya dengan berakhirnya sentralisasi dan personalisasi
kekuasaan tersebut, tentunya sangat memungkinkan Indonesia saat ini dengan kepemimpinan Presiden Susilo Bambang
Alamat : Jl. Takari No. 002 RT IV/RW III KELURAHAN PULAU KARAM KEC. SUKAJADI – PEKANBARU - RIAU 28127, CP : 082171791329

35. Akte Notaris H. Agus Salim, S.H. Nomor 14-Tanggal 27 April 2007
Terdaftar di INFOKOMKESBANG No. 44/BKKB/SKT/IV/2008
KOMITE PIMPINAN PUSAT-SERIKAT TANI RIAU
(KPP-STR)
Yudhoyono bisa menjalankan pelaksanaan demokrasi politik, demokrasi social dan demokrasi ekonami sesuai dengan
proporsinya. Dan karena itulah Serikat Tani Riau menegaskan pandangan serta sikap kepada Presiden Susilo Bambang
Yudhoyono, seharusnya untuk tidak tinggal diam, SK 327/menhut-II/2009 tentang Izin Perluasan Areal IUPHHK-HT PT.
RAPP di Pulau Padang, Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau yang saat ini menjadi salah satu permasalahan di dunia
kehutanan Indonesia telah terbukti menyimpan banyak permasalahan. Banyak temuan fakta dan data yang selama ini belum
terungkap dan tidak dipertimbangkan dalam proses perijinan (khususnya penyusunan AMDAL), pengambilan keputusan,
dan implementasinya, sehingga izin tersebut perlu ditinjau ulang.
Serikat Tani Riau juga menekan dan menitikberatkan bahwa; “Presiden Susilo Bambang Yudhoyono” adalah orang
yang paling harus bertanggung jawab jika nantinya AKSI BAKAR DIRI benar-benar di lakukan oleh masyarakat Pulau
Padang Kec. Merbau Kab. Kepulauan Meranti. Propinsi Riau yang sudah dapat di pastikan dimana aksi tersebut akan
menimbulkan korban jiwa.
Alamat : Jl. Takari No. 002 RT IV/RW III KELURAHAN PULAU KARAM KEC. SUKAJADI – PEKANBARU - RIAU 28127, CP : 082171791329

36. Akte Notaris H. Agus Salim, S.H. Nomor 14-Tanggal 27 April 2007
Terdaftar di INFOKOMKESBANG No. 44/BKKB/SKT/IV/2008
KOMITE PIMPINAN PUSAT-SERIKAT TANI RIAU
(KPP-STR)
Untuk itulah, Serikat Tani Riau menghimbau dan mengajak seluruh komponen Rekan-rekan Pers dan Kawan-kawan
Pro Demokrasi, Organisasi Massa, (Buruh, Tani, Mahasiswa-Pelajar, serta Rakyat Miskin lainnya) dan Lembaga Swadaya
Masyarakat untuk bersama turun ke jalan, melakukan aksi solidaritas mengecam Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk
segera BERSIKAP PRO RAKYAT dalam menyikapi rencana AKSI BAKAR DIRI masyarakat pulau padang akibat SK
327/menhut-II/2009 tentang Izin Perluasan Areal IUPHHK-HT PT. RAPP di Pulau Padang yang di terbitkan oleh MS,
KABAN.
Demikianlah hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan tetap konsistennya membela kepentingan rakyat terhisap/tertindas
kami mengucapkan terimakasih.
Alamat : Jl. Takari No. 002 RT IV/RW III KELURAHAN PULAU KARAM KEC. SUKAJADI – PEKANBARU - RIAU 28127, CP : 082171791329

37. Akte Notaris H. Agus Salim, S.H. Nomor 14-Tanggal 27 April 2007
Terdaftar di INFOKOMKESBANG No. 44/BKKB/SKT/IV/2008
KOMITE PIMPINAN PUSAT-SERIKAT TANI RIAU
(KPP-STR)
BANGUN PEMERINTAHAN KOALISASI NASIONAL MENGHADANG KAPITALISME-NEOLIBERAL
TANAH, MODAL, TEKNOLOGI MODERN, MURAH, MASSAL UNTUK PERTANIAN KOLEKTIF DI BAWAH
KONTROL DEWAN TANI
Pekanbaru, 20 Juni 2012
Ketua Umum, Sekretaris Jenderal,
MUHAMMAD RIDWAN ADY KUSWANTO
Alamat : Jl. Takari No. 002 RT IV/RW III KELURAHAN PULAU KARAM KEC. SUKAJADI – PEKANBARU - RIAU 28127, CP : 082171791329

38. Akte Notaris H. Agus Salim, S.H. Nomor 14-Tanggal 27 April 2007
Terdaftar di INFOKOMKESBANG No. 44/BKKB/SKT/IV/2008
KOMITE PIMPINAN PUSAT-SERIKAT TANI RIAU
(KPP-STR)
Alamat : Jl. Takari No. 002 RT IV/RW III KELURAHAN PULAU KARAM KEC. SUKAJADI – PEKANBARU - RIAU 28127, CP : 082171791329

39. Akte Notaris H. Agus Salim, S.H. Nomor 14-Tanggal 27 April 2007
Terdaftar di INFOKOMKESBANG No. 44/BKKB/SKT/IV/2008
KOMITE PIMPINAN PUSAT-SERIKAT TANI RIAU
(KPP-STR)
Alamat : Jl. Takari No. 002 RT IV/RW III KELURAHAN PULAU KARAM KEC. SUKAJADI – PEKANBARU - RIAU 28127, CP : 082171791329

40. Akte Notaris H. Agus Salim, S.H. Nomor 14-Tanggal 27 April 2007
Terdaftar di INFOKOMKESBANG No. 44/BKKB/SKT/IV/2008
KOMITE PIMPINAN PUSAT-SERIKAT TANI RIAU
(KPP-STR)
Nomor : 02/B/KPP-STR/VI/2012
Lamp :-
Hal : Masyarakat PULAU PADANG Akan Lakukan ‘’AKSI BAKAR DIRI’’ Di Istana Negara. Mohon
SOLIDARITAS Untuk MENGECAM Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
Kepada Yth;
Presiden BEM UNILAK.
Di –
Tempat.
Assalamualaikum Wr. Wb
Alamat : Jl. Takari No. 002 RT IV/RW III KELURAHAN PULAU KARAM KEC. SUKAJADI – PEKANBARU - RIAU 28127, CP : 082171791329

41. Akte Notaris H. Agus Salim, S.H. Nomor 14-Tanggal 27 April 2007
Terdaftar di INFOKOMKESBANG No. 44/BKKB/SKT/IV/2008
KOMITE PIMPINAN PUSAT-SERIKAT TANI RIAU
(KPP-STR)
Salam Pembebasan! Doa dan harapan kami, saudara dan kawan-kawan tetap konsisten membela kepentingan rakyat
terhisap/tertindas. Dalam bagian Sumber Daya Alam yang di wakili oleh beberapa tulisan, menurut kami, persoalan
monopoli modal (didukung kekuasaan sebagai kerabatnya) atas sumber daya alam terus terjadi. Pengambilan sumber daya
rakyat di lakukan dengan berbagai pola. Ada yang menggunakan tipu daya, intimidasi maupun berbekal kebijakan negara.
Seakan tidak bisa di pungkiri, Pemilu 2009. Tentunya, Kapitalisme-neoliberal internasional mempunyai kepentingan untuk
tetap melanggengkan pengerukan/eksploitasi secara habis-habisan Sumber Daya Alam Indonesia. Maka, mereka pastilah
memberikan support terhadap Capres/Cawapres yang mampu mengawal agenda ekonomi-politik mereka di Indonesia saat
itu. Konflik Izin IUPHHK-HT PT. RAPP Di Pulau Padang yang sudah berlangsung hampir memasuki tiga tahun lamanya
ini, selain mengindikasikan “pemerintah gagal” memenuhi harapan rakyatnya, ada kemungkinan erat hubunganya dengan
Pemilu 2009.
Alamat : Jl. Takari No. 002 RT IV/RW III KELURAHAN PULAU KARAM KEC. SUKAJADI – PEKANBARU - RIAU 28127, CP : 082171791329

42. Akte Notaris H. Agus Salim, S.H. Nomor 14-Tanggal 27 April 2007
Terdaftar di INFOKOMKESBANG No. 44/BKKB/SKT/IV/2008
KOMITE PIMPINAN PUSAT-SERIKAT TANI RIAU
(KPP-STR)
Konflik Izin IUPHHK-HT PT. RAPP Di Pulau Padang adalah Potret Buram Penataan Ruang & Kelola Hutan Di
Indonesia. Kementerian Kehutanan saat ini menjelma menjadi gurita raksasa yang bebal. Watak eksploitasi hutan sengaja di
ciptakan menjadi mesin-mesin pengumpul devisa Negara. Pembangunan berkelanjutan dan bahasa kerakyatan di manipulasi
menjadi teks-teks kebijakan yang tak bisa di pakai. Kebijakan pemerintah tidak lain sekedar alat legitimasi penguasa atas apa
yang mesti di kerjakan namun Bukan Jawaban Atas Masalah-Masalah Yang Di Hadapi Masyarakat/Rakyatnya. Sungguh
‘’Kebijakan Kehutanan’’ tidak bisa lagi di serah kan mentah – mentah oleh Rakyat kepada birokrasi, karena Negara terbukti
menghianati rakyatnya sendiri, dan pada dasarnya konflik agraria yang terjadi saat ini disebabkan karena kebijakan
pemerintah yang begitu liberal. Pemerintah salah urus. Pengelolaan sektor agraria justru menghilangkan hak mayoritas
rakyat terhadap akses tanahnya dan mengorbankan masa depan rakyat. Akibatnya, pemerintah seperti pembeo “mulut
pengusaha”.
Saudara Presiden BEM UNILAK yang terhormat, KONFLIK IZIN IUPHHK-HT PT. RAAP DI PULAU PADANG
merupakan representasi dari berbagai permasalahan ketidaksikronan peraturan tata ruang dan tata kelola hutan, pelanggaran
Alamat : Jl. Takari No. 002 RT IV/RW III KELURAHAN PULAU KARAM KEC. SUKAJADI – PEKANBARU - RIAU 28127, CP : 082171791329

43. Akte Notaris H. Agus Salim, S.H. Nomor 14-Tanggal 27 April 2007
Terdaftar di INFOKOMKESBANG No. 44/BKKB/SKT/IV/2008
KOMITE PIMPINAN PUSAT-SERIKAT TANI RIAU
(KPP-STR)
proses perijinan, dan potensi pemalsuan data biofisik pada tingkat tapak oleh Panel Expert yang terjadi di bumi Nusantara”.
Sejak lahirnya SK 327/Menhut-II/2009, masyarakat Pulau Padang mulai bulan Desember 2009 sampai dengan saat ini secara
terus menerus melakukan penolakan beroperasinya PT. RAPP di Pulau Padang mulai skala lokal di tingkat kabupaten
(Bupati & DPRD Kabupaten), Propinsi (Gubernur & DPRD Propinsi), sampai puncak eskalasinya dengan adanya aksi
“JAHIT MULUT” dan kemah massal masyarakat Pulau Padang di depan Gedung DPR RI beberapa bulan yang lalu.
Tentunya sejarah tidak bisa di bungkam, bahwa sejak 10 Desember 2009 melalui Forum Masyarakat Peduli Lingkungan
Kabupaten Kepuluan Meranti (FMPL-KM) hingga detik ini melalui Forum Komunikasi Masyarakat Penyelamat Pulau
Padang (FKM-PPP) dan Serikat Tani Riau (STR) Perjuangan dalam upaya Penolakan HTI PT.RAPP guna penyelamatan
Pulau Padang masih tetap berlanjut bahkan saat ini masyarakat Pulau Padang telah mempersiapkan 10 Relawan AKSI
BAKAR DIRI yang rencananya pada hari Senin 25 Juni 2012 nanti akan di berangkatkan ke Jakarta. Sikap ini secara
terpaksa harus di ambil oleh masyarakat Pulau Padang mengingat, hingga detik ini telah hampir memasuki 3 (tiga) tahun
lamanya masyarakat pulau padang melakukan pengawasan, menyuarakan pandangan dan tuntutanya kepada pemerintah, di
Alamat : Jl. Takari No. 002 RT IV/RW III KELURAHAN PULAU KARAM KEC. SUKAJADI – PEKANBARU - RIAU 28127, CP : 082171791329

44. Akte Notaris H. Agus Salim, S.H. Nomor 14-Tanggal 27 April 2007
Terdaftar di INFOKOMKESBANG No. 44/BKKB/SKT/IV/2008
KOMITE PIMPINAN PUSAT-SERIKAT TANI RIAU
(KPP-STR)
sampaikan secara lisan ataupun secara tertulis kepada Aparatur Pemerintah yang berkepentingan, hal tersebut telah
disampaikan baik secara langsung maupun melalui media, namun pemerintah lebih memilih cara-cara represifitas dan pecah
belah ketimbang jalan penyelesaian dengan proses yang dialogis (demokratis). Dan pemerintah juga selain “mengkambing-
hitamkan” perjuangan rakyat sebagai penyebab situasi tidak aman (Mengganggu Iklim Investasi) juga membangun opini
buruk sehingga membuat kabur pesoalan dengan issue-issue yang sengaja di publikasi melalui media, seperti menganggap
adanya kepentingan dan Campur Tangan Asing dan adanya Kepentingan Cukong Kayu Singapur, Malaysia di balik gerakan
murni perjuangan masyarakat Pulau Padang yang menolak keberadaan PT.RAPP, padahal, akar persoalnnya bersumber dari
kebijakan pemerintah itu sendiri. Singkatnya penegakan hukum lingkungan sudah tidak lagi bisa di harapkan oleh
masyarakat Riau khususnya warga Pulau Padang kepada negara ini.
Alamat : Jl. Takari No. 002 RT IV/RW III KELURAHAN PULAU KARAM KEC. SUKAJADI – PEKANBARU - RIAU 28127, CP : 082171791329

45. Akte Notaris H. Agus Salim, S.H. Nomor 14-Tanggal 27 April 2007
Terdaftar di INFOKOMKESBANG No. 44/BKKB/SKT/IV/2008
KOMITE PIMPINAN PUSAT-SERIKAT TANI RIAU
(KPP-STR)
Sebagaimana di ketahui, saat ini pemerintah bukannya menerima pendapat mayoritas rakyat, sebaliknya
mengorganisir dan memaksa pemerintah-pemerintah desa untuk bersetuju dengan konsesi PT. RAPP. Selain itu, pemerintah
juga memaksakan solusi yang tidak populis, misalnya, scenario penanaman sagu hati dengan pola kemitraan dan
sesungguhnya program Hutan Tanaman Rakyat (HTR) tidak bisa di paksakan oleh pihak Kementrian Kehutanan
(KEMENHUT) menjadi solusi pada KONFLIK IZIN IUPHHK-HT PT. RAAP DI PULAU PADANG.
Saudara Presiden BEM UNILAK yang terhormat. Masyarakat Pulau Padang memiliki harapan agar para birokrat
(perencana dan pengambil keputusan) di bidang kehutanan di bawah kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono
dengan KABINET INDONESIA BERSATU JILID II untuk kembali mengemban amanah konstitusional dengan
melestarikan sumber daya hutan dan memenfaatkanya bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dengan konsep bahwa
pembangunan ekonomi yang mengelola kekayaan bumi harus senantiasa memperhatikan pengelolaan sumber daya alam, di
samping untuk memberi kemenfaatan masa kini, juga harus menjamin kehidupan masa depan. Sebab Jika selama ini
pemerintah c.q. Kementerian Kehutanan menjadikan “Akademisi dan Peneliti Kehutanan”, yang sering kali dijadikan
Alamat : Jl. Takari No. 002 RT IV/RW III KELURAHAN PULAU KARAM KEC. SUKAJADI – PEKANBARU - RIAU 28127, CP : 082171791329

46. Akte Notaris H. Agus Salim, S.H. Nomor 14-Tanggal 27 April 2007
Terdaftar di INFOKOMKESBANG No. 44/BKKB/SKT/IV/2008
KOMITE PIMPINAN PUSAT-SERIKAT TANI RIAU
(KPP-STR)
rujukan atau sumber pembenaran dari kebijakan kehutanan dan strategi pengelolaan hutan, yang selama ini lebih
berkosentrasi terhadap isu teknis, fisik dan biologis. Keyakinan bahwa kesejahteraan masyarakat akan terbangun dengan
sendirinya, bila rekayasa teknis pelestarian hutan berhasil di capai-yang berarti fungsi dan menfaatnya dapat di
sinambungkan –adalah contoh dari penerapan teori-teori buku ilmiah dari pengalaman luar yang tidak sesuai dengan realita
sejarah masyarakat dan fakta lapangan Indonesia khususnys Pulau Padang. Pulau Padang dengan luas 1.109 km2—(menurut
UU 27/2007 termasuk kriteria Pulau Kecil)—memiliki banyak sekali contoh budidaya tananaman keras (karet, sagu) pada
ekosistem lahan gambut dalam yang telah berlangsung selama puluhan tahun dengan tata kelola air menggunakan kanal
berukuran kecil, dan menjadi andalan ekonomi Pulau Padang. Model/pola pengelolaan ekosistem lahan gambut dalam
berbasis masyarakat di Pulau Padang yang terbukti mampu menjamin keseimbangan ekosistem lahan gambut dalam, tidak
banyak dijumpai di Indonesia.
Serikat Tani Riau dalam persoalan pulau padang masih mengharapkan adanya perwujudan demokrasi dalam praktek
penyelenggaraan Negara, karena Kita paham bahwa Kekuasan Orde Baru selama lebih dari 30 tahun yang di tandai dengan
Alamat : Jl. Takari No. 002 RT IV/RW III KELURAHAN PULAU KARAM KEC. SUKAJADI – PEKANBARU - RIAU 28127, CP : 082171791329

47. Akte Notaris H. Agus Salim, S.H. Nomor 14-Tanggal 27 April 2007
Terdaftar di INFOKOMKESBANG No. 44/BKKB/SKT/IV/2008
KOMITE PIMPINAN PUSAT-SERIKAT TANI RIAU
(KPP-STR)
adanya Sentralisasi dan Personalisasi Kekuasaan telah berakhir pada bulan Mei 1998 seiring tumbangnya Presiden Soharto
dari kursi kepresidenan. Karena itu pulalah menurut Serikat Tani Riau dalam gelombang reformasi yang ditandai dengan
Runtuhnya Rezim Orde Baru pada awal tahun 1998 tersebut juga merambah ke sector kehutanan. Tuntutan pengelolaan
sumber daya hutan yang lebih demokratis, berkeadilan, dan lestari, memaksa pemerintahan baru untuk merubah paradigma
lama dari ‘basis negara’ (state-based) ke ‘basis rakyat’ (community based) dan dari ‘orientasi kayu’ (timber-oriented) ke
‘orientasi ekosistem’ (ecosystem-oriented).
Dalam kasus Pulau Padang, saat ini lembaga-lembaga penyelenggara negara di tingkat Pusat dan Daerah tidak lagi
bisa bekarja secara adil dan proposional berdasarkan beberapa temuan fakta, data dan informasi yang berkenaan dengan
konflik izin IUPHHK-HT PT. RAPP di Pulau Padang yang berhasil dirangkum dari kajian aspek legal, dan didukung
beberapa penelitian dan diskusi dengan LSM / masyarakat Pulau Padang. Bahkan sebaliknya penguasa Negara saat ini
melalui Kementrian Kehutanan memaksakan kehendak dengan menjalankan logikanya sendiri dan terang-terangan
mengingkari pakem peran negara untuk mengelola sumber daya alam secara adil dan berlanjut.
Alamat : Jl. Takari No. 002 RT IV/RW III KELURAHAN PULAU KARAM KEC. SUKAJADI – PEKANBARU - RIAU 28127, CP : 082171791329

48. Akte Notaris H. Agus Salim, S.H. Nomor 14-Tanggal 27 April 2007
Terdaftar di INFOKOMKESBANG No. 44/BKKB/SKT/IV/2008
KOMITE PIMPINAN PUSAT-SERIKAT TANI RIAU
(KPP-STR)
Saudara Presiden BEM UNILAK yang terhormat. Seharusnya dengan berakhirnya sentralisasi dan personalisasi
kekuasaan tersebut, tentunya sangat memungkinkan Indonesia saat ini dengan kepemimpinan Presiden Susilo Bambang
Yudhoyono bisa menjalankan pelaksanaan demokrasi politik, demokrasi social dan demokrasi ekonami sesuai dengan
proporsinya. Dan karena itulah Serikat Tani Riau menegaskan pandangan serta sikap kepada Presiden Susilo Bambang
Yudhoyono, seharusnya untuk tidak tinggal diam, SK 327/menhut-II/2009 tentang Izin Perluasan Areal IUPHHK-HT PT.
RAPP di Pulau Padang, Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau yang saat ini menjadi salah satu permasalahan di dunia
kehutanan Indonesia telah terbukti menyimpan banyak permasalahan. Banyak temuan fakta dan data yang selama ini belum
terungkap dan tidak dipertimbangkan dalam proses perijinan (khususnya penyusunan AMDAL), pengambilan keputusan,
dan implementasinya, sehingga izin tersebut perlu ditinjau ulang.
Serikat Tani Riau juga menekan dan menitikberatkan bahwa; “Presiden Susilo Bambang Yudhoyono” adalah orang
yang paling harus bertanggung jawab jika nantinya AKSI BAKAR DIRI benar-benar di lakukan oleh masyarakat Pulau
Alamat : Jl. Takari No. 002 RT IV/RW III KELURAHAN PULAU KARAM KEC. SUKAJADI – PEKANBARU - RIAU 28127, CP : 082171791329

49. Akte Notaris H. Agus Salim, S.H. Nomor 14-Tanggal 27 April 2007
Terdaftar di INFOKOMKESBANG No. 44/BKKB/SKT/IV/2008
KOMITE PIMPINAN PUSAT-SERIKAT TANI RIAU
(KPP-STR)
Padang Kec. Merbau Kab. Kepulauan Meranti. Propinsi Riau yang sudah dapat di pastikan dimana aksi tersebut akan
menimbulkan korban jiwa.
Untuk itulah, Serikat Tani Riau menghimbau dan mengajak seluruh komponen Rekan-rekan Pers dan Kawan-kawan
Pro Demokrasi, Organisasi Massa, (Buruh, Tani, Mahasiswa-Pelajar, serta Rakyat Miskin lainnya) dan Lembaga Swadaya
Masyarakat untuk bersama turun ke jalan, melakukan aksi solidaritas mengecam Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk
segera BERSIKAP PRO RAKYAT dalam menyikapi rencana AKSI BAKAR DIRI masyarakat pulau padang akibat SK
327/menhut-II/2009 tentang Izin Perluasan Areal IUPHHK-HT PT. RAPP di Pulau Padang yang di terbitkan oleh MS,
KABAN.
Alamat : Jl. Takari No. 002 RT IV/RW III KELURAHAN PULAU KARAM KEC. SUKAJADI – PEKANBARU - RIAU 28127, CP : 082171791329

50. Akte Notaris H. Agus Salim, S.H. Nomor 14-Tanggal 27 April 2007
Terdaftar di INFOKOMKESBANG No. 44/BKKB/SKT/IV/2008
KOMITE PIMPINAN PUSAT-SERIKAT TANI RIAU
(KPP-STR)
Demikianlah hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan tetap konsistennya membela kepentingan rakyat terhisap/tertindas
kami mengucapkan terimakasih.
BANGUN PEMERINTAHAN KOALISASI NASIONAL MENGHADANG KAPITALISME-NEOLIBERAL
TANAH, MODAL, TEKNOLOGI MODERN, MURAH, MASSAL UNTUK PERTANIAN KOLEKTIF DI BAWAH
KONTROL DEWAN TANI
Pekanbaru, 20 Juni 2012
Ketua Umum, Sekretaris Jenderal,
Alamat : Jl. Takari No. 002 RT IV/RW III KELURAHAN PULAU KARAM KEC. SUKAJADI – PEKANBARU - RIAU 28127, CP : 082171791329

51. Akte Notaris H. Agus Salim, S.H. Nomor 14-Tanggal 27 April 2007
Terdaftar di INFOKOMKESBANG No. 44/BKKB/SKT/IV/2008
KOMITE PIMPINAN PUSAT-SERIKAT TANI RIAU
(KPP-STR)
MUHAMMAD RIDWAN ADY KUSWANTO
Alamat : Jl. Takari No. 002 RT IV/RW III KELURAHAN PULAU KARAM KEC. SUKAJADI – PEKANBARU - RIAU 28127, CP : 082171791329

52. Akte Notaris H. Agus Salim, S.H. Nomor 14-Tanggal 27 April 2007
Terdaftar di INFOKOMKESBANG No. 44/BKKB/SKT/IV/2008
KOMITE PIMPINAN PUSAT-SERIKAT TANI RIAU
(KPP-STR)
Alamat : Jl. Takari No. 002 RT IV/RW III KELURAHAN PULAU KARAM KEC. SUKAJADI – PEKANBARU - RIAU 28127, CP : 082171791329

53. Akte Notaris H. Agus Salim, S.H. Nomor 14-Tanggal 27 April 2007
Terdaftar di INFOKOMKESBANG No. 44/BKKB/SKT/IV/2008
KOMITE PIMPINAN PUSAT-SERIKAT TANI RIAU
(KPP-STR)
Nomor : 02/B/KPP-STR/VI/2012
Lamp :-
Hal : Masyarakat PULAU PADANG Akan Lakukan ‘’AKSI BAKAR DIRI’’ Di Istana Negara. Mohon
SOLIDARITAS Untuk MENGECAM Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
Kepada Yth;
Presiden BEM Universitas Muhamadiah Riau.
Di –
Alamat : Jl. Takari No. 002 RT IV/RW III KELURAHAN PULAU KARAM KEC. SUKAJADI – PEKANBARU - RIAU 28127, CP : 082171791329

54. Akte Notaris H. Agus Salim, S.H. Nomor 14-Tanggal 27 April 2007
Terdaftar di INFOKOMKESBANG No. 44/BKKB/SKT/IV/2008
KOMITE PIMPINAN PUSAT-SERIKAT TANI RIAU
(KPP-STR)
Tempat.
Assalamualaikum Wr. Wb
Salam Pembebasan! Doa dan harapan kami, saudara dan kawan-kawan tetap konsisten membela kepentingan rakyat
terhisap/tertindas. Dalam bagian Sumber Daya Alam yang di wakili oleh beberapa tulisan, menurut kami, persoalan
monopoli modal (didukung kekuasaan sebagai kerabatnya) atas sumber daya alam terus terjadi. Pengambilan sumber daya
rakyat di lakukan dengan berbagai pola. Ada yang menggunakan tipu daya, intimidasi maupun berbekal kebijakan negara.
Seakan tidak bisa di pungkiri, Pemilu 2009. Tentunya, Kapitalisme-neoliberal internasional mempunyai kepentingan untuk
tetap melanggengkan pengerukan/eksploitasi secara habis-habisan Sumber Daya Alam Indonesia. Maka, mereka pastilah
memberikan support terhadap Capres/Cawapres yang mampu mengawal agenda ekonomi-politik mereka di Indonesia saat
itu. Konflik Izin IUPHHK-HT PT. RAPP Di Pulau Padang yang sudah berlangsung hampir memasuki tiga tahun lamanya
Alamat : Jl. Takari No. 002 RT IV/RW III KELURAHAN PULAU KARAM KEC. SUKAJADI – PEKANBARU - RIAU 28127, CP : 082171791329

55. Akte Notaris H. Agus Salim, S.H. Nomor 14-Tanggal 27 April 2007
Terdaftar di INFOKOMKESBANG No. 44/BKKB/SKT/IV/2008
KOMITE PIMPINAN PUSAT-SERIKAT TANI RIAU
(KPP-STR)
ini, selain mengindikasikan “pemerintah gagal” memenuhi harapan rakyatnya, ada kemungkinan erat hubunganya dengan
Pemilu 2009.
Konflik Izin IUPHHK-HT PT. RAPP Di Pulau Padang adalah Potret Buram Penataan Ruang & Kelola Hutan Di
Indonesia. Kementerian Kehutanan saat ini menjelma menjadi gurita raksasa yang bebal. Watak eksploitasi hutan sengaja di
ciptakan menjadi mesin-mesin pengumpul devisa Negara. Pembangunan berkelanjutan dan bahasa kerakyatan di manipulasi
menjadi teks-teks kebijakan yang tak bisa di pakai. Kebijakan pemerintah tidak lain sekedar alat legitimasi penguasa atas apa
yang mesti di kerjakan namun Bukan Jawaban Atas Masalah-Masalah Yang Di Hadapi Masyarakat/Rakyatnya. Sungguh
‘’Kebijakan Kehutanan’’ tidak bisa lagi di serah kan mentah – mentah oleh Rakyat kepada birokrasi, karena Negara terbukti
menghianati rakyatnya sendiri, dan pada dasarnya konflik agraria yang terjadi saat ini disebabkan karena kebijakan
pemerintah yang begitu liberal. Pemerintah salah urus. Pengelolaan sektor agraria justru menghilangkan hak mayoritas
rakyat terhadap akses tanahnya dan mengorbankan masa depan rakyat. Akibatnya, pemerintah seperti pembeo “mulut
pengusaha”.
Alamat : Jl. Takari No. 002 RT IV/RW III KELURAHAN PULAU KARAM KEC. SUKAJADI – PEKANBARU - RIAU 28127, CP : 082171791329

56. Akte Notaris H. Agus Salim, S.H. Nomor 14-Tanggal 27 April 2007
Terdaftar di INFOKOMKESBANG No. 44/BKKB/SKT/IV/2008
KOMITE PIMPINAN PUSAT-SERIKAT TANI RIAU
(KPP-STR)
Saudara Presiden BEM Universitas Muhamadiah yang terhormat, KONFLIK IZIN IUPHHK-HT PT. RAAP DI
PULAU PADANG merupakan representasi dari berbagai permasalahan ketidaksikronan peraturan tata ruang dan tata kelola
hutan, pelanggaran proses perijinan, dan potensi pemalsuan data biofisik pada tingkat tapak oleh Panel Expert yang terjadi di
bumi Nusantara”. Sejak lahirnya SK 327/Menhut-II/2009, masyarakat Pulau Padang mulai bulan Desember 2009 sampai
dengan saat ini secara terus menerus melakukan penolakan beroperasinya PT. RAPP di Pulau Padang mulai skala lokal di
tingkat kabupaten (Bupati & DPRD Kabupaten), Propinsi (Gubernur & DPRD Propinsi), sampai puncak eskalasinya dengan
adanya aksi “JAHIT MULUT” dan kemah massal masyarakat Pulau Padang di depan Gedung DPR RI beberapa bulan yang
lalu. Tentunya sejarah tidak bisa di bungkam, bahwa sejak 10 Desember 2009 melalui Forum Masyarakat Peduli Lingkungan
Kabupaten Kepuluan Meranti (FMPL-KM) hingga detik ini melalui Forum Komunikasi Masyarakat Penyelamat Pulau
Padang (FKM-PPP) dan Serikat Tani Riau (STR) Perjuangan dalam upaya Penolakan HTI PT.RAPP guna penyelamatan
Pulau Padang masih tetap berlanjut bahkan saat ini masyarakat Pulau Padang telah mempersiapkan 10 Relawan AKSI
Alamat : Jl. Takari No. 002 RT IV/RW III KELURAHAN PULAU KARAM KEC. SUKAJADI – PEKANBARU - RIAU 28127, CP : 082171791329

57. Akte Notaris H. Agus Salim, S.H. Nomor 14-Tanggal 27 April 2007
Terdaftar di INFOKOMKESBANG No. 44/BKKB/SKT/IV/2008
KOMITE PIMPINAN PUSAT-SERIKAT TANI RIAU
(KPP-STR)
BAKAR DIRI yang rencananya pada hari Senin 25 Juni 2012 nanti akan di berangkatkan ke Jakarta. Sikap ini secara
terpaksa harus di ambil oleh masyarakat Pulau Padang mengingat, hingga detik ini telah hampir memasuki 3 (tiga) tahun
lamanya masyarakat pulau padang melakukan pengawasan, menyuarakan pandangan dan tuntutanya kepada pemerintah, di
sampaikan secara lisan ataupun secara tertulis kepada Aparatur Pemerintah yang berkepentingan, hal tersebut telah
disampaikan baik secara langsung maupun melalui media, namun pemerintah lebih memilih cara-cara represifitas dan pecah
belah ketimbang jalan penyelesaian dengan proses yang dialogis (demokratis). Dan pemerintah juga selain “mengkambing-
hitamkan” perjuangan rakyat sebagai penyebab situasi tidak aman (Mengganggu Iklim Investasi) juga membangun opini
buruk sehingga membuat kabur pesoalan dengan issue-issue yang sengaja di publikasi melalui media, seperti menganggap
adanya kepentingan dan Campur Tangan Asing dan adanya Kepentingan Cukong Kayu Singapur, Malaysia di balik gerakan
murni perjuangan masyarakat Pulau Padang yang menolak keberadaan PT.RAPP, padahal, akar persoalnnya bersumber dari
kebijakan pemerintah itu sendiri. Singkatnya penegakan hukum lingkungan sudah tidak lagi bisa di harapkan oleh
masyarakat Riau khususnya warga Pulau Padang kepada negara ini.
Alamat : Jl. Takari No. 002 RT IV/RW III KELURAHAN PULAU KARAM KEC. SUKAJADI – PEKANBARU - RIAU 28127, CP : 082171791329

58. Akte Notaris H. Agus Salim, S.H. Nomor 14-Tanggal 27 April 2007
Terdaftar di INFOKOMKESBANG No. 44/BKKB/SKT/IV/2008
KOMITE PIMPINAN PUSAT-SERIKAT TANI RIAU
(KPP-STR)
Sebagaimana di ketahui, saat ini pemerintah bukannya menerima pendapat mayoritas rakyat, sebaliknya
mengorganisir dan memaksa pemerintah-pemerintah desa untuk bersetuju dengan konsesi PT. RAPP. Selain itu, pemerintah
juga memaksakan solusi yang tidak populis, misalnya, scenario penanaman sagu hati dengan pola kemitraan dan
sesungguhnya program Hutan Tanaman Rakyat (HTR) tidak bisa di paksakan oleh pihak Kementrian Kehutanan
(KEMENHUT) menjadi solusi pada KONFLIK IZIN IUPHHK-HT PT. RAAP DI PULAU PADANG.
Saudara Presiden BEM Universitas Muhamadiah yang terhormat. Masyarakat Pulau Padang memiliki harapan agar
para birokrat (perencana dan pengambil keputusan) di bidang kehutanan di bawah kepemimpinan Presiden Susilo Bambang
Yudhoyono dengan KABINET INDONESIA BERSATU JILID II untuk kembali mengemban amanah konstitusional dengan
melestarikan sumber daya hutan dan memenfaatkanya bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dengan konsep bahwa
pembangunan ekonomi yang mengelola kekayaan bumi harus senantiasa memperhatikan pengelolaan sumber daya alam, di
samping untuk memberi kemenfaatan masa kini, juga harus menjamin kehidupan masa depan. Sebab Jika selama ini
Alamat : Jl. Takari No. 002 RT IV/RW III KELURAHAN PULAU KARAM KEC. SUKAJADI – PEKANBARU - RIAU 28127, CP : 082171791329

59. Akte Notaris H. Agus Salim, S.H. Nomor 14-Tanggal 27 April 2007
Terdaftar di INFOKOMKESBANG No. 44/BKKB/SKT/IV/2008
KOMITE PIMPINAN PUSAT-SERIKAT TANI RIAU
(KPP-STR)
pemerintah c.q. Kementerian Kehutanan menjadikan “Akademisi dan Peneliti Kehutanan”, yang sering kali dijadikan
rujukan atau sumber pembenaran dari kebijakan kehutanan dan strategi pengelolaan hutan, yang selama ini lebih
berkosentrasi terhadap isu teknis, fisik dan biologis. Keyakinan bahwa kesejahteraan masyarakat akan terbangun dengan
sendirinya, bila rekayasa teknis pelestarian hutan berhasil di capai-yang berarti fungsi dan menfaatnya dapat di
sinambungkan –adalah contoh dari penerapan teori-teori buku ilmiah dari pengalaman luar yang tidak sesuai dengan realita
sejarah masyarakat dan fakta lapangan Indonesia khususnys Pulau Padang. Pulau Padang dengan luas 1.109 km2—(menurut
UU 27/2007 termasuk kriteria Pulau Kecil)—memiliki banyak sekali contoh budidaya tananaman keras (karet, sagu) pada
ekosistem lahan gambut dalam yang telah berlangsung selama puluhan tahun dengan tata kelola air menggunakan kanal
berukuran kecil, dan menjadi andalan ekonomi Pulau Padang. Model/pola pengelolaan ekosistem lahan gambut dalam
berbasis masyarakat di Pulau Padang yang terbukti mampu menjamin keseimbangan ekosistem lahan gambut dalam, tidak
banyak dijumpai di Indonesia.
Alamat : Jl. Takari No. 002 RT IV/RW III KELURAHAN PULAU KARAM KEC. SUKAJADI – PEKANBARU - RIAU 28127, CP : 082171791329

60. Akte Notaris H. Agus Salim, S.H. Nomor 14-Tanggal 27 April 2007
Terdaftar di INFOKOMKESBANG No. 44/BKKB/SKT/IV/2008
KOMITE PIMPINAN PUSAT-SERIKAT TANI RIAU
(KPP-STR)
Serikat Tani Riau dalam persoalan pulau padang masih mengharapkan adanya perwujudan demokrasi dalam praktek
penyelenggaraan Negara, karena Kita paham bahwa Kekuasan Orde Baru selama lebih dari 30 tahun yang di tandai dengan
adanya Sentralisasi dan Personalisasi Kekuasaan telah berakhir pada bulan Mei 1998 seiring tumbangnya Presiden Soharto
dari kursi kepresidenan. Karena itu pulalah menurut Serikat Tani Riau dalam gelombang reformasi yang ditandai dengan
Runtuhnya Rezim Orde Baru pada awal tahun 1998 tersebut juga merambah ke sector kehutanan. Tuntutan pengelolaan
sumber daya hutan yang lebih demokratis, berkeadilan, dan lestari, memaksa pemerintahan baru untuk merubah paradigma
lama dari ‘basis negara’ (state-based) ke ‘basis rakyat’ (community based) dan dari ‘orientasi kayu’ (timber-oriented) ke
‘orientasi ekosistem’ (ecosystem-oriented).
Dalam kasus Pulau Padang, saat ini lembaga-lembaga penyelenggara negara di tingkat Pusat dan Daerah tidak lagi
bisa bekarja secara adil dan proposional berdasarkan beberapa temuan fakta, data dan informasi yang berkenaan dengan
konflik izin IUPHHK-HT PT. RAPP di Pulau Padang yang berhasil dirangkum dari kajian aspek legal, dan didukung
beberapa penelitian dan diskusi dengan LSM / masyarakat Pulau Padang. Bahkan sebaliknya penguasa Negara saat ini
Alamat : Jl. Takari No. 002 RT IV/RW III KELURAHAN PULAU KARAM KEC. SUKAJADI – PEKANBARU - RIAU 28127, CP : 082171791329

61. Akte Notaris H. Agus Salim, S.H. Nomor 14-Tanggal 27 April 2007
Terdaftar di INFOKOMKESBANG No. 44/BKKB/SKT/IV/2008
KOMITE PIMPINAN PUSAT-SERIKAT TANI RIAU
(KPP-STR)
melalui Kementrian Kehutanan memaksakan kehendak dengan menjalankan logikanya sendiri dan terang-terangan
mengingkari pakem peran negara untuk mengelola sumber daya alam secara adil dan berlanjut.
Saudara Presiden BEM Universitas Muhamadiah yang terhormat. Seharusnya dengan berakhirnya sentralisasi dan
personalisasi kekuasaan tersebut, tentunya sangat memungkinkan Indonesia saat ini dengan kepemimpinan Presiden Susilo
Bambang Yudhoyono bisa menjalankan pelaksanaan demokrasi politik, demokrasi social dan demokrasi ekonami sesuai
dengan proporsinya. Dan karena itulah Serikat Tani Riau menegaskan pandangan serta sikap kepada Presiden Susilo
Bambang Yudhoyono, seharusnya untuk tidak tinggal diam, SK 327/menhut-II/2009 tentang Izin Perluasan Areal IUPHHK-
HT PT. RAPP di Pulau Padang, Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau yang saat ini menjadi salah satu permasalahan di dunia
kehutanan Indonesia telah terbukti menyimpan banyak permasalahan. Banyak temuan fakta dan data yang selama ini belum
terungkap dan tidak dipertimbangkan dalam proses perijinan (khususnya penyusunan AMDAL), pengambilan keputusan,
dan implementasinya, sehingga izin tersebut perlu ditinjau ulang.
Alamat : Jl. Takari No. 002 RT IV/RW III KELURAHAN PULAU KARAM KEC. SUKAJADI – PEKANBARU - RIAU 28127, CP : 082171791329

62. Akte Notaris H. Agus Salim, S.H. Nomor 14-Tanggal 27 April 2007
Terdaftar di INFOKOMKESBANG No. 44/BKKB/SKT/IV/2008
KOMITE PIMPINAN PUSAT-SERIKAT TANI RIAU
(KPP-STR)
Serikat Tani Riau juga menekan dan menitikberatkan bahwa; “Presiden Susilo Bambang Yudhoyono” adalah orang
yang paling harus bertanggung jawab jika nantinya AKSI BAKAR DIRI benar-benar di lakukan oleh masyarakat Pulau
Padang Kec. Merbau Kab. Kepulauan Meranti. Propinsi Riau yang sudah dapat di pastikan dimana aksi tersebut akan
menimbulkan korban jiwa.
Untuk itulah, Serikat Tani Riau menghimbau dan mengajak seluruh komponen Rekan-rekan Pers dan Kawan-kawan
Pro Demokrasi, Organisasi Massa, (Buruh, Tani, Mahasiswa-Pelajar, serta Rakyat Miskin lainnya) dan Lembaga Swadaya
Masyarakat untuk bersama turun ke jalan, melakukan aksi solidaritas mengecam Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk
segera BERSIKAP PRO RAKYAT dalam menyikapi rencana AKSI BAKAR DIRI masyarakat pulau padang akibat SK
327/menhut-II/2009 tentang Izin Perluasan Areal IUPHHK-HT PT. RAPP di Pulau Padang yang di terbitkan oleh MS,
KABAN.
Alamat : Jl. Takari No. 002 RT IV/RW III KELURAHAN PULAU KARAM KEC. SUKAJADI – PEKANBARU - RIAU 28127, CP : 082171791329

63. Akte Notaris H. Agus Salim, S.H. Nomor 14-Tanggal 27 April 2007
Terdaftar di INFOKOMKESBANG No. 44/BKKB/SKT/IV/2008
KOMITE PIMPINAN PUSAT-SERIKAT TANI RIAU
(KPP-STR)
Demikianlah hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan tetap konsistennya membela kepentingan rakyat terhisap/tertindas
kami mengucapkan terimakasih.
BANGUN PEMERINTAHAN KOALISASI NASIONAL MENGHADANG KAPITALISME-NEOLIBERAL
TANAH, MODAL, TEKNOLOGI MODERN, MURAH, MASSAL UNTUK PERTANIAN KOLEKTIF DI BAWAH
KONTROL DEWAN TANI
Pekanbaru, 20 Juni 2012
Ketua Umum, Sekretaris Jenderal,
Alamat : Jl. Takari No. 002 RT IV/RW III KELURAHAN PULAU KARAM KEC. SUKAJADI – PEKANBARU - RIAU 28127, CP : 082171791329

64. Akte Notaris H. Agus Salim, S.H. Nomor 14-Tanggal 27 April 2007
Terdaftar di INFOKOMKESBANG No. 44/BKKB/SKT/IV/2008
KOMITE PIMPINAN PUSAT-SERIKAT TANI RIAU
(KPP-STR)
MUHAMMAD RIDWAN ADY KUSWANTO
Alamat : Jl. Takari No. 002 RT IV/RW III KELURAHAN PULAU KARAM KEC. SUKAJADI – PEKANBARU - RIAU 28127, CP : 082171791329

65. Akte Notaris H. Agus Salim, S.H. Nomor 14-Tanggal 27 April 2007
Terdaftar di INFOKOMKESBANG No. 44/BKKB/SKT/IV/2008
KOMITE PIMPINAN PUSAT-SERIKAT TANI RIAU
(KPP-STR)
Alamat : Jl. Takari No. 002 RT IV/RW III KELURAHAN PULAU KARAM KEC. SUKAJADI – PEKANBARU - RIAU 28127, CP : 082171791329

66. Akte Notaris H. Agus Salim, S.H. Nomor 14-Tanggal 27 April 2007
Terdaftar di INFOKOMKESBANG No. 44/BKKB/SKT/IV/2008
KOMITE PIMPINAN PUSAT-SERIKAT TANI RIAU
(KPP-STR)
Nomor : 02/B/KPP-STR/VI/2012
Lamp :-
Hal : Masyarakat PULAU PADANG Akan Lakukan ‘’AKSI BAKAR DIRI’’ Di Istana Negara. Mohon
SOLIDARITAS Untuk MENGECAM Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
Kepada Yth;
Alamat : Jl. Takari No. 002 RT IV/RW III KELURAHAN PULAU KARAM KEC. SUKAJADI – PEKANBARU - RIAU 28127, CP : 082171791329

67. Akte Notaris H. Agus Salim, S.H. Nomor 14-Tanggal 27 April 2007
Terdaftar di INFOKOMKESBANG No. 44/BKKB/SKT/IV/2008
KOMITE PIMPINAN PUSAT-SERIKAT TANI RIAU
(KPP-STR)
_______________________________
_______________________________
Di –
Tempat.
Assalamualaikum Wr. Wb
Salam Pembebasan! Doa dan harapan kami, saudara dan kawan-kawan tetap konsisten membela kepentingan rakyat
terhisap/tertindas. Dalam bagian Sumber Daya Alam yang di wakili oleh beberapa tulisan, menurut kami, persoalan
monopoli modal (didukung kekuasaan sebagai kerabatnya) atas sumber daya alam terus terjadi. Pengambilan sumber daya
rakyat di lakukan dengan berbagai pola. Ada yang menggunakan tipu daya, intimidasi maupun berbekal kebijakan negara.
Seakan tidak bisa di pungkiri, Pemilu 2009. Tentunya, Kapitalisme-neoliberal internasional mempunyai kepentingan untuk
tetap melanggengkan pengerukan/eksploitasi secara habis-habisan Sumber Daya Alam Indonesia. Maka, mereka pastilah
Alamat : Jl. Takari No. 002 RT IV/RW III KELURAHAN PULAU KARAM KEC. SUKAJADI – PEKANBARU - RIAU 28127, CP : 082171791329

68. Akte Notaris H. Agus Salim, S.H. Nomor 14-Tanggal 27 April 2007
Terdaftar di INFOKOMKESBANG No. 44/BKKB/SKT/IV/2008
KOMITE PIMPINAN PUSAT-SERIKAT TANI RIAU
(KPP-STR)
memberikan support terhadap Capres/Cawapres yang mampu mengawal agenda ekonomi-politik mereka di Indonesia saat
itu. Konflik Izin IUPHHK-HT PT. RAPP Di Pulau Padang yang sudah berlangsung hampir memasuki tiga tahun lamanya
ini, selain mengindikasikan “pemerintah gagal” memenuhi harapan rakyatnya, ada kemungkinan erat hubunganya dengan
Pemilu 2009.
Konflik Izin IUPHHK-HT PT. RAPP Di Pulau Padang adalah Potret Buram Penataan Ruang & Kelola Hutan Di
Indonesia. Kementerian Kehutanan saat ini menjelma menjadi gurita raksasa yang bebal. Watak eksploitasi hutan sengaja di
ciptakan menjadi mesin-mesin pengumpul devisa Negara. Pembangunan berkelanjutan dan bahasa kerakyatan di manipulasi
menjadi teks-teks kebijakan yang tak bisa di pakai. Kebijakan pemerintah tidak lain sekedar alat legitimasi penguasa atas apa
yang mesti di kerjakan namun Bukan Jawaban Atas Masalah-Masalah Yang Di Hadapi Masyarakat/Rakyatnya. Sungguh
‘’Kebijakan Kehutanan’’ tidak bisa lagi di serah kan mentah – mentah oleh Rakyat kepada birokrasi, karena Negara terbukti
menghianati rakyatnya sendiri, dan pada dasarnya konflik agraria yang terjadi saat ini disebabkan karena kebijakan
pemerintah yang begitu liberal. Pemerintah salah urus. Pengelolaan sektor agraria justru menghilangkan hak mayoritas
Alamat : Jl. Takari No. 002 RT IV/RW III KELURAHAN PULAU KARAM KEC. SUKAJADI – PEKANBARU - RIAU 28127, CP : 082171791329

69. Akte Notaris H. Agus Salim, S.H. Nomor 14-Tanggal 27 April 2007
Terdaftar di INFOKOMKESBANG No. 44/BKKB/SKT/IV/2008
KOMITE PIMPINAN PUSAT-SERIKAT TANI RIAU
(KPP-STR)
rakyat terhadap akses tanahnya dan mengorbankan masa depan rakyat. Akibatnya, pemerintah seperti pembeo “mulut
pengusaha”.
Saudara Presiden BEM Universitas Muhamadiah yang terhormat, KONFLIK IZIN IUPHHK-HT PT. RAAP DI
PULAU PADANG merupakan representasi dari berbagai permasalahan ketidaksikronan peraturan tata ruang dan tata kelola
hutan, pelanggaran proses perijinan, dan potensi pemalsuan data biofisik pada tingkat tapak oleh Panel Expert yang terjadi di
bumi Nusantara”. Sejak lahirnya SK 327/Menhut-II/2009, masyarakat Pulau Padang mulai bulan Desember 2009 sampai
dengan saat ini secara terus menerus melakukan penolakan beroperasinya PT. RAPP di Pulau Padang mulai skala lokal di
tingkat kabupaten (Bupati & DPRD Kabupaten), Propinsi (Gubernur & DPRD Propinsi), sampai puncak eskalasinya dengan
adanya aksi “JAHIT MULUT” dan kemah massal masyarakat Pulau Padang di depan Gedung DPR RI beberapa bulan yang
lalu. Tentunya sejarah tidak bisa di bungkam, bahwa sejak 10 Desember 2009 melalui Forum Masyarakat Peduli Lingkungan
Kabupaten Kepuluan Meranti (FMPL-KM) hingga detik ini melalui Forum Komunikasi Masyarakat Penyelamat Pulau
Alamat : Jl. Takari No. 002 RT IV/RW III KELURAHAN PULAU KARAM KEC. SUKAJADI – PEKANBARU - RIAU 28127, CP : 082171791329

70. Akte Notaris H. Agus Salim, S.H. Nomor 14-Tanggal 27 April 2007
Terdaftar di INFOKOMKESBANG No. 44/BKKB/SKT/IV/2008
KOMITE PIMPINAN PUSAT-SERIKAT TANI RIAU
(KPP-STR)
Padang (FKM-PPP) dan Serikat Tani Riau (STR) Perjuangan dalam upaya Penolakan HTI PT.RAPP guna penyelamatan
Pulau Padang masih tetap berlanjut bahkan saat ini masyarakat Pulau Padang telah mempersiapkan 10 Relawan AKSI
BAKAR DIRI yang rencananya pada hari Senin 25 Juni 2012 nanti akan di berangkatkan ke Jakarta. Sikap ini secara
terpaksa harus di ambil oleh masyarakat Pulau Padang mengingat, hingga detik ini telah hampir memasuki 3 (tiga) tahun
lamanya masyarakat pulau padang melakukan pengawasan, menyuarakan pandangan dan tuntutanya kepada pemerintah, di
sampaikan secara lisan ataupun secara tertulis kepada Aparatur Pemerintah yang berkepentingan, hal tersebut telah
disampaikan baik secara langsung maupun melalui media, namun pemerintah lebih memilih cara-cara represifitas dan pecah
belah ketimbang jalan penyelesaian dengan proses yang dialogis (demokratis). Dan pemerintah juga selain “mengkambing-
hitamkan” perjuangan rakyat sebagai penyebab situasi tidak aman (Mengganggu Iklim Investasi) juga membangun opini
buruk sehingga membuat kabur pesoalan dengan issue-issue yang sengaja di publikasi melalui media, seperti menganggap
adanya kepentingan dan Campur Tangan Asing dan adanya Kepentingan Cukong Kayu Singapur, Malaysia di balik gerakan
murni perjuangan masyarakat Pulau Padang yang menolak keberadaan PT.RAPP, padahal, akar persoalnnya bersumber dari
Alamat : Jl. Takari No. 002 RT IV/RW III KELURAHAN PULAU KARAM KEC. SUKAJADI – PEKANBARU - RIAU 28127, CP : 082171791329

71. Akte Notaris H. Agus Salim, S.H. Nomor 14-Tanggal 27 April 2007
Terdaftar di INFOKOMKESBANG No. 44/BKKB/SKT/IV/2008
KOMITE PIMPINAN PUSAT-SERIKAT TANI RIAU
(KPP-STR)
kebijakan pemerintah itu sendiri. Singkatnya penegakan hukum lingkungan sudah tidak lagi bisa di harapkan oleh
masyarakat Riau khususnya warga Pulau Padang kepada negara ini.
Sebagaimana di ketahui, saat ini pemerintah bukannya menerima pendapat mayoritas rakyat, sebaliknya
mengorganisir dan memaksa pemerintah-pemerintah desa untuk bersetuju dengan konsesi PT. RAPP. Selain itu, pemerintah
juga memaksakan solusi yang tidak populis, misalnya, scenario penanaman sagu hati dengan pola kemitraan dan
sesungguhnya program Hutan Tanaman Rakyat (HTR) tidak bisa di paksakan oleh pihak Kementrian Kehutanan
(KEMENHUT) menjadi solusi pada KONFLIK IZIN IUPHHK-HT PT. RAAP DI PULAU PADANG.
Saudara Presiden BEM Universitas Muhamadiah yang terhormat. Masyarakat Pulau Padang memiliki harapan agar
para birokrat (perencana dan pengambil keputusan) di bidang kehutanan di bawah kepemimpinan Presiden Susilo Bambang
Yudhoyono dengan KABINET INDONESIA BERSATU JILID II untuk kembali mengemban amanah konstitusional dengan
Alamat : Jl. Takari No. 002 RT IV/RW III KELURAHAN PULAU KARAM KEC. SUKAJADI – PEKANBARU - RIAU 28127, CP : 082171791329

72. Akte Notaris H. Agus Salim, S.H. Nomor 14-Tanggal 27 April 2007
Terdaftar di INFOKOMKESBANG No. 44/BKKB/SKT/IV/2008
KOMITE PIMPINAN PUSAT-SERIKAT TANI RIAU
(KPP-STR)
melestarikan sumber daya hutan dan memenfaatkanya bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dengan konsep bahwa
pembangunan ekonomi yang mengelola kekayaan bumi harus senantiasa memperhatikan pengelolaan sumber daya alam, di
samping untuk memberi kemenfaatan masa kini, juga harus menjamin kehidupan masa depan. Sebab Jika selama ini
pemerintah c.q. Kementerian Kehutanan menjadikan “Akademisi dan Peneliti Kehutanan”, yang sering kali dijadikan
rujukan atau sumber pembenaran dari kebijakan kehutanan dan strategi pengelolaan hutan, yang selama ini lebih
berkosentrasi terhadap isu teknis, fisik dan biologis. Keyakinan bahwa kesejahteraan masyarakat akan terbangun dengan
sendirinya, bila rekayasa teknis pelestarian hutan berhasil di capai-yang berarti fungsi dan menfaatnya dapat di
sinambungkan –adalah contoh dari penerapan teori-teori buku ilmiah dari pengalaman luar yang tidak sesuai dengan realita
sejarah masyarakat dan fakta lapangan Indonesia khususnys Pulau Padang. Pulau Padang dengan luas 1.109 km2—(menurut
UU 27/2007 termasuk kriteria Pulau Kecil)—memiliki banyak sekali contoh budidaya tananaman keras (karet, sagu) pada
ekosistem lahan gambut dalam yang telah berlangsung selama puluhan tahun dengan tata kelola air menggunakan kanal
berukuran kecil, dan menjadi andalan ekonomi Pulau Padang. Model/pola pengelolaan ekosistem lahan gambut dalam
berbasis masyarakat di Pulau Padang yang terbukti mampu menjamin keseimbangan ekosistem lahan gambut dalam, tidak
Alamat : Jl. Takari No. 002 RT IV/RW III KELURAHAN PULAU KARAM KEC. SUKAJADI – PEKANBARU - RIAU 28127, CP : 082171791329

73. Akte Notaris H. Agus Salim, S.H. Nomor 14-Tanggal 27 April 2007
Terdaftar di INFOKOMKESBANG No. 44/BKKB/SKT/IV/2008
KOMITE PIMPINAN PUSAT-SERIKAT TANI RIAU
(KPP-STR)
banyak dijumpai di Indonesia.
Serikat Tani Riau dalam persoalan pulau padang masih mengharapkan adanya perwujudan demokrasi dalam praktek
penyelenggaraan Negara, karena Kita paham bahwa Kekuasan Orde Baru selama lebih dari 30 tahun yang di tandai dengan
adanya Sentralisasi dan Personalisasi Kekuasaan telah berakhir pada bulan Mei 1998 seiring tumbangnya Presiden Soharto
dari kursi kepresidenan. Karena itu pulalah menurut Serikat Tani Riau dalam gelombang reformasi yang ditandai dengan
Runtuhnya Rezim Orde Baru pada awal tahun 1998 tersebut juga merambah ke sector kehutanan. Tuntutan pengelolaan
sumber daya hutan yang lebih demokratis, berkeadilan, dan lestari, memaksa pemerintahan baru untuk merubah paradigma
lama dari ‘basis negara’ (state-based) ke ‘basis rakyat’ (community based) dan dari ‘orientasi kayu’ (timber-oriented) ke
‘orientasi ekosistem’ (ecosystem-oriented).
Dalam kasus Pulau Padang, saat ini lembaga-lembaga penyelenggara negara di tingkat Pusat dan Daerah tidak lagi
bisa bekarja secara adil dan proposional berdasarkan beberapa temuan fakta, data dan informasi yang berkenaan dengan
Alamat : Jl. Takari No. 002 RT IV/RW III KELURAHAN PULAU KARAM KEC. SUKAJADI – PEKANBARU - RIAU 28127, CP : 082171791329

74. Akte Notaris H. Agus Salim, S.H. Nomor 14-Tanggal 27 April 2007
Terdaftar di INFOKOMKESBANG No. 44/BKKB/SKT/IV/2008
KOMITE PIMPINAN PUSAT-SERIKAT TANI RIAU
(KPP-STR)
konflik izin IUPHHK-HT PT. RAPP di Pulau Padang yang berhasil dirangkum dari kajian aspek legal, dan didukung
beberapa penelitian dan diskusi dengan LSM / masyarakat Pulau Padang. Bahkan sebaliknya penguasa Negara saat ini
melalui Kementrian Kehutanan memaksakan kehendak dengan menjalankan logikanya sendiri dan terang-terangan
mengingkari pakem peran negara untuk mengelola sumber daya alam secara adil dan berlanjut.
Saudara Presiden BEM Universitas Muhamadiah yang terhormat. Seharusnya dengan berakhirnya sentralisasi dan
personalisasi kekuasaan tersebut, tentunya sangat memungkinkan Indonesia saat ini dengan kepemimpinan Presiden Susilo
Bambang Yudhoyono bisa menjalankan pelaksanaan demokrasi politik, demokrasi social dan demokrasi ekonami sesuai
dengan proporsinya. Dan karena itulah Serikat Tani Riau menegaskan pandangan serta sikap kepada Presiden Susilo
Bambang Yudhoyono, seharusnya untuk tidak tinggal diam, SK 327/menhut-II/2009 tentang Izin Perluasan Areal IUPHHK-
HT PT. RAPP di Pulau Padang, Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau yang saat ini menjadi salah satu permasalahan di dunia
kehutanan Indonesia telah terbukti menyimpan banyak permasalahan. Banyak temuan fakta dan data yang selama ini belum
Alamat : Jl. Takari No. 002 RT IV/RW III KELURAHAN PULAU KARAM KEC. SUKAJADI – PEKANBARU - RIAU 28127, CP : 082171791329