Kepada Menteri Kehutanan, LEI, PT. MAL

1. Kepada
Yth: Menteri Kehutanan Republik Indonesia
Kementerian Kehutanan
http://www.dephut.go.id
Alamat: Gd. Manggala Wanabakti, Jl. Jenderal Gatot SUbroto, Senayan, Jakarta 10270
Telp: (62-21) 5704501-04
YTH : Direktur LEI (Lembaga Ekolabel Indonesia)
D/a; Lembaga sertifikasi hutan dengan sistem LEI (Lembaga Ekologi Indonesia) Website:
www.mutusertification.com
Alamat: Wijaya Graha Puri Blok E No. 18-19, Jl. Wijaya II Jakarta 12160
Telpon/faks: 021-7210280
E-mail: msc@jkt.mega.net.id
YTH : Direktur PT. Mutu Agung Lestari (MAL)
D/a : Mutu Agung Lestari Pt
Kompl Wijaya Graha Puri Bl E/18-19, Jakarta telp : 021-721-0280
Di
Jakarta
PERIHAL : Mohon batalkan Keputusan Direktur Utama PT. Riau Andalan Pulp And Paper Nomor:
SK/RAPP/III/2011 Tentang Pengesahan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan
Kayu Hutan Tanaman Industri (RKTUPHHKT-HTI) Tahun 2011 A.N PT. Riau Andalan Pulp And
Paper Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau.
Nomor: SK/RAPP/III/2011 Tentang Pengesahan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan
Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (RKTUPHHKT-HTI) Tahun 2011 A.N PT. Riau Andalan
Pulp And Paper KabupatenKepulauanMeranti, Provinsi Riau, tanggal 24 Maret 2011, seluas
30.087 (tigapuluhribudelapanpuluhtujuh) hektar dengan produksi pemanfaatan kayu untuk
seluruh jenis dan kelas diameter kayu sejumlah 3.160.321 (tiga juta seratus enam puluh ribu
tiga ratus dua puluh satu) m3. Kami dari Jaringan Kerja
Sehubungan dengan keluarnya Keputusan Direktur Utama PT. Riau Andalan Pulp And Paper
Penyelamat hutan Riau (Jikalahari) meminta Menteri Kehutanan untuk membatalkannya.
Seperti diketahui PT. Riau Andalan Pulp And Paper diberi kewenangan dan tanggungjawab
untuk menyusun dan mengesahkan (RKTUPHHKT-HTI) Tahun 2011 secara mandiri (self of
approval) berdasarkan pasal 13 ayat (1) Peraturan Menteri KehutananNo. P.62/Menhut-ll/2008
jo P.14/Menhut-11/2009 dan Surat DirekturBina Usaha HutanTanaman S. 597/BPHT-3/2010
tanggal 20 Desember 2010.

2. Berdasarkan pasal 13 ayat (1) Peraturan Menteri Kehutanan No.P.62/Menhut-ll/2008 jo
P.14/Menhut-11/2009, pemegang IUPHHK-HTI diberikan kewenangan dan tanggungjawab
untuk menyusun RKTUPHHK-HTI secara mandiri dan ditandatangani/disetujui oleh Direksi
pemegang IUPHHK-HTI (self-approval) tanpa persetujuan dari pejabat yang berwenang jika
pemegang IUPHHK-HTI mendapat sertifikat PHPL di bidang hutan tanaman secara Mandatory
dengan kategori kinerja sekurang-kurangnya baik atau sertifikat PHPL secara Voluntary.
Beberapa pertimbangan kami meminta Menteri Kehutanan membatalkan Keputusan Direktur
Utama PT. Riau Andalan Pulp And Paper Nomor: SK/RAPP/III/2011adalah sebagai berikut:
1. Areal PT. RAPP di Kabupaten Kepulauan Meranti yang termasuk RKTUPHHKT-HTI Tahun
2011 adalah konsesi baru PT. RAPP berdasarkan SK 327/Menhut-II/2009 tanggal 12 Juni
2009, addendum dari SK Menhut No 356/Menhut-II/2004. Konsesi PT. RAPP di
Kepulauan Meranti belum sama sekali ada HutanTanaman (akasia), dimana kondisi
vegetasinya secara umum adalah berupa hutan alam yang layak dipertahankan sebagai
hutan alam.
2. Areal PT. RAPP di Kabupaten Kepulauan Meranti belum pernah atau tidak termasuk
bagian Sertifikasi PHPL Hutan Tanaman Lestari secara mandatory tanggal 21 April 2009,
atas penilaian LPI tahun 2005 terhadap PT RAPP berdasarkan SK Menhut No
356/Menhut-II/2004.
3. PT. RAPP di Kabupaten Kepulauan Meranti juga tidak termasuk PHTL secara voluntary
atas penilaian Lembaga Sertifikasi PT. Mutu Agung Lestari (PT. MAL) terhadap PT. Riau
Andalan Pulp and Paper, SK Menteri Kehutanan No. 137/Kpts-II/1997, luas 159.500 Ha.
4. Areal PT. RAPP di Kabupaten Kepulauan Meranti sebagian besar merupakan hutan
gambut kedalaman lebih dari 3 meter yang seharusnya dilindungi dan bukan sebaliknya
ditebang sehingga dapat menggerogoti kesepakatan terbaru antara Indonesia dan
Norwegia “guna berkontribusi bagi pengurangan emisi gas rumah kaca secara signifikan
dari deforestasi, degradasi hutan dan konversi lahan gambut”.
5. Penebangan hutan alam di konsesi PT. RAPP di Kepulauan Meranti bertolak belakang
dengan komitmen Presiden SBY memprakarsai penghentian konversi lahan gambut dan
hutan alam bagi semua konsesi baru selama dua tahun baik mulai Januari 2011.
Sebagai bahan pertimbangan lainnya kami melampirkan 3 laporan dari Eyes on the Forest,
antara lain:
1. Bisnis seperti biasanya di Riau: Industri Bubur Kertas mengganggu komitmen bersejarah
Presiden SBY guna mengurangi emisi gas rumah kaca, 8 Juli 2010.
http://eyesontheforest.or.id/index.php?
option=com_content&view=article&id=306:pulp-industry-undermines-indonesian-
presidents-commitment-&catid=4:press-release&Itemid=5&lang=indonesia

3. 2. EoF menghimbau SMG / APP, dan APRIL untuk menepati janji mereka: Jangan ada lagi
konversi hutan alam dan pembukaan lahan gambut untuk menghasilkan pulp, Jangan
ada lagi pelanggaran komitmen iklim Negara, November 2010.
3. Koalisi EoF mendesak APP dan APRIL untuk tidak menebangi 800,000 hektar hutan
alam di konsesi mereka, EoF mendukung moratorium penuhdan penegakan hukum yang
kuat, 16 Maret 2011.
(http://www.eyesontheforest.or.id/index.php?
option=com_content&view=article&id=343%3Aeof-coalition-urges-app-and-april-not-
to-clear-800000-ha-of-natural-forest&catid=4%3Apress-
release&Itemid=5&lang=indonesia)
Pekanbaru, 21 April 2011
Badan Pengurus Jikalahari
Muslim
KoordinatorJikalahari
Tembusan
YTH:
1. PresidenRepublik Indonesia di Jakarta
2. MenteriLingkunganHidup di Jakarta
3. Dr. Ir. KuntoroMangkusubroto, Kepala Unit
KerjaPresidenbidangPengawasandanPengendalian Pembangunan (UKP4) di Jakarta
4. Gubernur Riau di Pekanbaru
5. KepalaDinasKehutananProvinsi Riau di Pekanbaru
6. KepalaKepolisian Daerah Riau di Pekanbaru
7. BupatiKepulauanMeranti di SelatPanjang
8. DirekturUtama PT. RAPP di Jakarta
9. DirekturLembagaEkolabel Indonesia di Jakarta
10. DirekturEksekutifWalhi Indonesia di Jakarta
11. Direktut FWI di Bogor
12. DirekturEksekutif WWF Indonesia di Jakarta