Dokumen tersebut membahas tentang asas-asas hukum dagang. Menguraikan pengertian hukum dagang dan perkembangannya di dunia serta sumber hukum dagang di Indonesia. Juga menjelaskan pengertian penting seperti perdagangan, dagang, perusahaan, dan perkumpulan-perkumpulan dagang seperti perseroan terbatas dan koperasi.

1. Kuliah 5 PTHI, Betlehem Ketaren, S.H.,
di Universitas Quality Berastagi,

2. Asas-asas Hukum Dagang
A. Pengertian
 Hukum dagang ialah hukum yang mengatur tingkah
laku manusia yang (turut) melakukan perdagangan.
 Hukum yang mengatur hubungan hukum antara
manusia dan badan-badan hukum satu sama lainnya
dalam lapangan perdagangan.

3. B. Perkembangan Hukum Dagang di Dunia
 Hukum dagang mulai berkembang sejak abad
pertengahan Eropa (1000/ 1500) terjadi di Italia dan
Perancis selatan dengan tumbuhnya kota-kota sebagai
pusat perdagangan (Genoa, Florence, Vennecia,
Marseille, Barcelona dan juga di negara-negara lainnya).
Perdagangan itu pada mulanya mengikuti aturan hukum
Romawi kuno (Corpus Iurus Civilis).

4.  Karena tidak dapat menyelesaikan perkara-perkara
perdagangan, pada abad ke-16 & ke- 17 dibuatlah hukum
baru di samping hukum Romawi yang berdiri sendiri.
Disebut sebagai Hukum pedagang (Koopmansrecht):
khusus mengatur perkara di bidang perdagangan
(peradilan perdagangan) yang belum bersifat unifikasi.
 Pada tahun 1673 Corbert, menteri keuangan raja Louis
XIV (1613-1715) berhasil menyusun kodifikasi hukum
dagang (ORDONNANCE DU COMMERCE). Dan pada
tahun 1681 disusun ORDONNANCE DE LA MARINE
yang mengatur tentang kedaulatan perairan.

5.  Pada tahun 1819 Belanda mulai menyusun KUHD
(Wetboek van Koophandel) dan disahkan tahun 1838.
 KUHD Hindia Belanda berdasarkan azas konkordansi
dari KUHD berlaku sejak tahun 1848, berisikan 2 kitab
yaitu:
1. tentang dagang umumnya; dan
2. tentang hak-hak dan kewajiban pada pelayaran

6. C. Sumber Hukum Dagang
Hukum Dagang di Indonesia bersumber pada :
1. Hukum tertulis yang dikodifikasikan;
a. KUHD
b. KUHS (KUHPdt.)
2. Kebiasaan;
3. Yurisprudensi;
4. Traktat;
5. Doktrin.

7. D. Pengertian-pengertian penting pada Hukum
Dagang
1. Pengertian Perdagangan: pekerjaan membeli barang
dari suatu tempat dan suatu waktu dan menjual barang
tersebut di tempat dan waktu lainnnya untuk
memperoleh keuntungan dan pemberian perantaraan
kepada produsen dan konsumen itu meliputi aneka
macam pekerjaan.
2. Pengertian Dagang (dalam arti ekonomi): segala
perbuatan perantara antara produsen dan konsumen.
3. Pengertian Perusahaan: seorang yang bertindak keluar
untuk mencari keuntungan dengan suatu cara dimana
yang bersangkutan menurut imbangannya lebih banyak
menggunakan modal dari pada menggunakan tenaganya
sendiri.

8. D.1. Pemberian perantaraan, diantaranya meliputi:
a. Pekerjaan perantara: makelar, komisioner, pedagang
keliling, dll.
b. Pembentukan badan-badan usaha (asosiasi):
Perseroan Terbatas (P.T), Perseroan Firma (Fa), Perseroan
Komanditer, dll.
c. Pengangkutan untuk kepentingan lalu-lintas niaga baik
di darat, di laut maupun di udara.
d. Pertanggungan (asuransi) yang berhubungan dengan
pengangkutan, supaya si pedagang dapat menutup resiko
pengangkutan dengan asuransi.
e. Perantaraan bankir untuk membelanjai perdagangan.
f. Mempergunakan surat perniagaan (wesel, cek,
aksep).

9. D.2. Orang-orang Perantara
1. Golongan I : buruh/ pekerja dalam perusahaan:
pelayan, pemegang buku, kasir, orang yang diberi kuasa
untuk menjalankan usaha dagang dalam suatu Firma
2. Golongan II :
a. Makelar : seorang penaksir dan perantara dagang yang
telah disumpah yang menutup perjanjian-perjanjian atas
perintah dan atas nama orang lain dan untuk
pekerjaannya itu meminta upah (Provisi).
b. Komisioner : seorang perantara yang berbuat atas
perintah dan menerima upah, tetapi ia bertindak atas
namanya sendiri – seorang komisioner memikul
tanggung jawab lebih berat dibanding dengan perantara
lainnya.

10. D.3. Perkumpulan-perkumpulan Dagang
1. Persekutuan perdata (Maatschap): suatu
perjanjian dengan mana dua orang atau lebih
mengikatkan diri untuk memasukkan sesuatu
kedalam persekutuan dengan maksud untuk
membagi keuntungan atau kemanfaatan yang
diperoleh karenanya (Pasal. 1618-1652 KUHPdt).
2. Perseroan Firma : perkumpulan dagang yang
menjalankan perusahaan dengan memakai nama
bersama. Dalam perseroan firma tiap persero
(firma) berhak melakukan pengurusan dan
bertindak keluar atas nama perseroan. (Pasal 16-36
KUHD).

11. 3. Perseroan Komanditer (Ps 19 KUHD) : suatu bentuk
perusahaan dimana ada sebagian persero yang duduk
dalam pimpinan selaku pengurus (komplementer) dan ada
sebagian persero yang tidak turut campur dalam
kepengurusan (komanditer). (Pasal 19-21 KUHD).
4. Perseroan Terbatas: perusahaan yang modalnya
terbagi atas suatu jumlah surat saham atau sero yang
lazimnya disediakan untuk orang yang hendak turut.
Arti kata Terbatas, ditujukan pada tanggung jawab/ resiko
para pesero/ pemegang saham, yang hanya terbatas pada
harga surat sero yang mereka ambil.
Perseroan Terbatas diatur dalam UU No. 40 Tahun 2007.

12. Tentang Perseroan Terbatas:
didirikan dengan suatu akte notaris;
 bertindak keluar dengan perantaraan pengurusnya;
yang terdiri dari seorang atau beberapa orang
direktur yang diangkat oleh rapat umum pemegang
saham;
PT adalah suatu badan hukum yang mempunyai
kekayaan tersendiri, terlepas dari kekayaan pada
pesero atau pengurusnya;
Suatu PT oleh undang-undang dinyatakan dalam
keadaan likwidasi jika para pemegang saham
setuju untuk tidak memperpanjang waktu
pendiriannya dan dinyatakan hapus jika PT tesebut
menderita rugi melebihi 75% dari jumlah
modalnya.

13. 5. Koperasi: badan usaha yang beranggotakan orang atau
badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya
berdasarkan prinsip koperasi, sekaligus sebagai gerakan
ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan.
Landasan yuridis: Ps.33 (1) UUD 1945: “Perekonomian
disusun sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan.”
Aturan formal: UU No. 25 Tahun 1992.
Keanggotaannya: orang atau badan hukum koperasi;
Terbuka, demokratis, adil dan sebanding;
Balas jasa sebanding dengan modal;
Mandiri.

14. 6. Badan-badan Usaha Milik Negara (UU No.
19/2003):
Merupakan salah satu pelaku kegiatan ekonomi dalam
perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi.
6.1. Berbentuk Persero (Ps. 1 butir 2 UUBUMN):
BUMN yang bentuknya perseroan terbatas yang
modalnya terbagi dalam saham yang seluruhya atau
paling sedikit 51% sahmnya dimiliki oleh negara
Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar
keuntungan.

15. 6.2. Berbentuk Perum (Ps. 1 butir 4 UU BUMN):
Adalah BUMN yang seluruhnya dimiliki negara dan
tidak terbagi atas saham yang bertujuan untuk
kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau
jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus mengejar
keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan.
 melayani kepentingan umum dan mengejar
keuntungan;
 berstatus badan hukum;
 bergerak dalam bidang-bidang vital.

16. Sumber Kepustakaan:
1. Drs.C.S.T. Kansil, S.H., “Pengantar Ilmu Hukum dan
Tata Hukum Indonesia, PN Balai Pustaka, Cetakan
Keenam, 19844, hal. 301-310.
2. Yulies Tiena Masriani, S.H., M.Hum., “Pengantar
Hukum Indonesia”, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hal.
104 – 107.
3. Dr. Sentosa Sembiring, S.H., M.H., “Hukum
Dagang”, Edisi Revisi, PT. Citra Aditya
Bakti, Bandung, 2008.