Bahan RAKORNIS 2010

1. BAHAN RAKERNIS KPLP
DARI PANGKALAN PLP TG PRIOK
Peningkatan Pengawasan Keselamatan Pelayaran
Dan Penegakan Hukum Dilaut Yang Bermuara
Kepada Kepastian Hukum Dan Kepastian Berusaha
(SEMBOYAN MENTERI PERHUBUNGAN ……
“ZERO ACCIDENT DILAUT”)

2. LATAR BELAKANG
KITA HIDUP DI NEGARA YG GEOGRAFISNYA 2/3 LUAS WILAYAHNYA TERDIRI
DARI PERAIRAN, DARI WAKTU KE WAKTU LAUT SEMAKIN MEMEGANG PERANAN
PENTING SEBAGAI SUMBER KEHIDUPAN DAN KEHIDUPAN
TUHAN MENGANUGERAHKAN BANGSA INDONESIA DENGAN HAMPARAN GEOGRAFIS
YANG SANGAT UNIK, PENUH DENGAN KEKAYAAN ALAM YANG MELIMPAH DALAM
PERJALAN SEJARAH MENUNJUKKAN BANGSA INDONESIA, ADALAH BANGSA
BAHARI MAKA PENTING ARTINYA LAUT BAGI BANGSA-BANGSA LAIN YG
DATANG DARI DAN KE TANAH AIR MENGGUNAKAN TRANSPORTASI LAUT
UNTUK ITU TIDAK CUKUP RASANYA UNTUK SEKEDAR MENSYUKURI NAMUN
LEBIH DARI ITU KITA WAJIB MENGELOLA, MELESTARIKAN DAN MENJAGA
SERTA MEMPERTAHANKAN AGAR KEKAYAAN ALAM YANG KITA MILIKI DAPAT
DIWARISKAN SECARA TURUN TEMURUN
SATU HAL YANG TIDAK BOLEH KITA LUPAKAN DIJADIKANNYA LAUT SEBAGAI
SATU KESATUAN MODA TRANSPORTASI DALAM RANGKA MENUNJANG KEGIATAN :
PERDAGANGAN, PERPINDAHAN PENDUDUK, PEMERATAAN LOGISTIK,
PERCEPATAN PEMBANGUNAN EKONOMI MAKA DIBUTUHKAN TRANSPORTASI MASAL
YANG SAMPAI HARI INI MASYARAKAT PERDAGANGAN MASIH MEMILIH KAPAL
ADALAH SALAH SATU YANG DAPAT MENGANGKUT DALAM JUMLAH BESAR

3. FAKTA LAIN MEMBUKTIKAN DALAM PERJALANAN TRANSPORTASI LAUT
SEIRING DENGAN KEMAJUAN TEKHNOLOGI YANG TIDAK DAPAT KITA
PUNGKIRI ADALAH ;
MASIH TERJADINYA MUSIBAH DILAUT, PELANGGARAN DILAUT,
KETIDAK-AMANAN DILAUT, PERISTIWA MELAWAN HUKUM DILAUT,
SARANA BANTU NAVIGASI YANG BELUM MEMADAI YANG BERAKIBAT
KERUGIAN MATERIAL DAN LEBIH FATAL DAPAT HILANGNYA HARTA
BENDA DAN JIWA DILAUT
MAKA MASYARAKAT EKONOMI MARTITIM MENGHARAPKAN ADANYA
JAMINAN KEAMANAN, KESELAMATAN PELAYARAN YANG BERMUARA
KEPADA ADANYA JAMINAN KEPASTIAN HUKUM DAN JAMINAN BERUSAHA
MELALUI PERAIRAN INDONESIA YANG KITA CINTAI

4. REFERENSI
1. UNDANG – UNDANG NO. 17 TAHUN 2008 TENTANG PELAYARAN
2. TERITORIAL ZEE EN KRINGEN ORDONANTIE 1939
3. PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 109 TAHUN
2006 TENTANG PENANGGULANGAN KEADAAN DARURAT
TUMPAHAN MINYAK DI LAUT
4. KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NO. 65 TAHUN 2002
TENTANG SUSUNAN DAN TATA KERJA PANGKALAN PLP
5. KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NO. KM 33 TAHUN 2003
TENTANG PEMBERLAKUAN SOLAS
6. AMANDEMEN SOLAS 1974 TAHUN 2002 TENTANG ISPS CODE
7. PERINTAH MENTERI PERHUBUNGAN 01 MARET 2010
8. PERINTAH HARIAN DIRJEN HUBLA TAHUN 2010

5. WILAYAH KERJA PANGKALAN PENJAGAAN LAUT DAN PANTAI

6. LUAS WILAYAH PERAIRAN LAUT INDONESIA :
5,8 JUTA KM2 DIKONVERSI 1.691.009 MIL LAUT PERSEGI LUAS WILAYAH PERAIRAN YANG
DIAWASI PANGKALAN PENJAGAAN LAUT DAN PANTAI : 1.119.500 MIL LAUT PERSEGI
No WILAYAH PERAIRAN LUAS WILAYAH
1. LAUT JAWA = 140.500 MIL 2
2. LAUT BALI = 35.000 MIL 2
3. LAUT FLORES = 35.000 MIL 2
4. LAUT SAWU = 31.000 MIL 2
5. LAUT ARAFURU = 303.000 MIL 2
6. LAUT BANDA = 203.000 MIL 2
7. LAUT SERAM = 37.000 MIL 2
8. LAUT MALUKU = 85.000 MIL 2
9. SELAT SUNDA = 4.500 MIL 2
10. SELAT KARIMATA = 6.000 MIL 2
11. SELAT MAKASAR = 18.500 MIL 2
12. SELAT LOMBOK = 700 MIL 2
13. SELAT MALAKA = 16.000 MIL 2
14. SELATAN JAWA = 14.000 MIL 2
15. BARAT SUMATRA = 22.000 MIL 2
16. UTARA IRIAN JAYA = 13.000 MIL 2
17. LAUT SULAWESI = 77.000 MIL 2
18. LAUT NATUNA = 58.000 MIL 2
19. SELAT SINGAPORE = 200 MIL 2
20. SELAT DURIAN = 2.000 MIL 2
21. SELAT RIAU = 100 MIL 2
22. LAUT TIMOR = 18.000 MIL 2
JUMLAH = 1.119.500 MIL 2

7. DATA KAPAL PANGKALAN PLP KELAS I
TANJUNG PRIOK
DATA KAPAL
KONDISI
NO NAMA KAPAL TAHUN
GT KELAS ABK TEKNIS
PEMBUATAN
1 KN TRISULA-P. 111 2004 650 I 27 90%
2 KN ALUGARA-P. 114 2006 450 I 25 90%
3 KN KUJANG-P. 201 1981 150 II 21 50%
4 KN CELURIT-P. 203 1981 150 II 19 70%
5 KN CUNDRIK-P. 204 1981 150 II 20 70%
6 KN BELATI-P. 205 1981 150 II 22 70%
7 KN GOLOK-P. 206 1982 175 II 19 65%
8 KN PANAH-P. 207 1982 175 II 21 70%
9 KN PEDANG-P. 208 1982 175 II 16 65%
10 KN KAPAK-P. 209 1982 175 II 18 65%

8. KOMPOSISI SDM PANGKALAN PLP KELAS I
TANJUNG PRIOK
SDM
KOMPOSISI SDM MENURUT GOLONGAN
GOLONGAN IV : 3 ORANG
GOLONGAN III : 112 ORANG
GOLONGAN II : 291 ORANG
GOLONGAN I : 22 ORANG
-----------------------------------------------------------------------------------------------
JUMLAH 428 ORANG

9. KOMPOSISI SDM
MENURUT PENDIDIKAN UMUM
1. S3 : - ORANG
2. S2 : 4 ORANG
3. S1 : 30 ORANG
4. D3 : 33 ORANG
5. D4 : 2 ORANG
6. SLTA/SMU : 320 ORANG
7. SLTP : 37 ORANG
8. SD : 2 ORANG

10. KOMPOSISI SDM
BIDANG KEPELAUTAN
DECK
• AHLI NAUTIKA TINGKAT I (ANT I) : 3 ORANG
• AHLI NAUTIKA TINGKAT II (ANT II) : 5 ORANG
• AHLI NAUTIKA TINGKAT III (ANT III) : 17 ORANG
• AHLI NAUTIKA TINGKAT IV (ANT IV) : 7 ORANG
• AHLI NAUTIKA TINGKAT V (ANT V) : 35 ORANG
MESIN
• AHLI TEKNIK TINGKAT I (ATT I) : 1 ORANG
• AHLI TEKNIK TINGKAT II (ATT II) : 5 ORANG
• AHLI TEKNIK TINGKAT III (ATT III) : 14 ORANG
• AHLI TEKNIK TINGKAT IV (ATT IV) : 13 ORANG
• AHLI TEKNIK TINGKAT V (ATT V) : 35 ORANG

11. KOMPOSISI SDM
PENDIDIKAN TEKNIS / KURSUS KETRAMPILAN
• KESYAHBANDARAN : 15 ORANG
• MARINE INSPECTOR : 6 ORANG
• PSC : 5 ORANG
• RESCUE TEAM : 15 ORANG
• MARPOLL : 20 ORANG
• BOARDING OFFICER : 20 ORANG
• PENGADAAN BARANG / JASA : 9 ORANG
• DAN LAIN-LAIN : 13 ORANG

12. KOMPOSISI SDM
MENURUT TEMPAT TUGAS
• ABK KAPAL : 210 ORANG
• STAF : 112 ORANG
• RESCUE TEAM : 11 ORANG
• GULANG CEMAR : 10 ORANG
• KEOMPOK TENAGA PELAUT : 34 ORANG
• BENGKEL : 5 ORANG
• POSKODAL OPS : 7 ORANG
• DINAS POLISI : 15 ORANG
• ANGGOTA POS JAGA : 13 ORANG
JUMLAH TOTAL : 428 ORANG

13. KOMPOSISI SUMBER DAYA MANUSIA
DALAM PENGAWAKAN KAPAL :
UNTUK MENGAWAKI SATU UNIT KAPAL PATROLI KELAS I SBB :
DEPARTEMEN DEK : 13 orang
DEPARTEMEN MESIN : 19 orang
DEPARTEMEN RADIO : 7 orang
TENAGA KESEHATAN : 4 orang
KONSTABEL : 2 orang
TEAM SAR / OIL POLLUTION/ PENYELAM : 6 orang
JUMLAH : 51 orang
UNTUK MENGAWAKI SATU UNIT KAPAL PATROLI KELAS II SBB :
DEPARTEMEN DEK : 9 orang
DEPARTEMEN MESIN : 10 orang
DEPARTEMEN RADIO : 4 orang
KONSTABEL / PENYELAM : 2 orang
JUMLAH : 25 orang

14. IIDENTIFIKASI ANCAMAN DILAUT ;
1. KONFLIK PERBATASAN
2. KEHADIRAN KEKUATAN KAPAL LAUT ASING DI PERAIRAN INDONESIA
3. PEROMPAKAN DAN PEMBAJAKAN
4. PENYELUNDUPAN
5. PEREDARAN OBAT-OBATAN TERLARANG
IDENTIFIKASI TINDAK PIDANA DILAUT ;
1. TINDAK PIDANA PEROMPAKAN
2. TINDAK PIDANA PEMBAJAKAN
3. TINDAK PIDANA PERIKANAN
4. TINDAK PIDANA BENDA BERHARGA ASAL MUATAN KAPAL YANG TENGGELAM
5. TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP
6. TINDAK PIDANA PELAYARAN
7. TINDAK PIDANA KONSERVASI SUMBER DAYA HAYATI DAN EKOSISTEM
8. TINDAK PIDANA KEPABEANAN
9. TINDAK PIDANA IMIGRASI
10. TINDAK PIDANA PENAMBANGAN PASIR
11. TINDAK PIDANA KARANTINA
12. TINDAK PIDANA DI ZONA EKONOMI EKSLUSIF
13. TINDAK PIDANA TERORISME
14. TINDAK PIDANA PEREDARAN OBAT-OBAT GELAP

15. MODUS OPERANDI
BELUM ADANYA KESEPAKATAN PERBATASAN WILAYAH MARITIM ANTAR NEGARA
DIPERBATASAN ANTAR NEGARA (PELANGGARAN BATAS WILAYAH) ;
- PENAMBANGAN PASIR
- PENCURIAN IKAN
- PENYELUNDUPAN
- TERORISME
- PEMBAJAKAN
- PEROMPAKAN
- PENJUALAN ORANG
- PENYEBARAN BIOTA HAMA
- PEREDARAN OBAT-OBAT GELAP (NARKOTIKA, EKSTASI, DLL)
- PERUSAKAN TERHADAP EKOSISTEM
- PENCURIAN TERHADAP BENDA-BENDA PURBAKALA DILAUT DAN MUATAN KAPAL
TENGGELAM, KERUSAKAN TERUMBU KARANG
- KAPAL TIDAK LAYAK LAUT (TIDAK DIAWAKI SECARA CUKUP, PEMALSUAN
DOKUMEN DAN SERTIFIKAT KAPAL, SERTIFIKAT TIDAK SESUAI DENGAN
FISIK KAPAL, MUATAN BERLEBIHAN, KEGIATAN DILAUT TANPA IJIN,
PENYIMPANGAN POLA TRAYEK, PEMBUANGAN LIMBAH YANG BERASAL DARI
KAPAL, DLL)
- KEGIATAN STS
- KEGIATAN LEGAL PEKERJAAN BAWAH AIR
- PENDANGKALAN ALUR, KERANGKA KAPAL, BANGUNAN RIG (KEGIATAN
EKSPLORASI) YANG DITELANTARKAN

16. INSTANSI DILAUT ;
1. TNI AL
2. POLISI (POL AIR)
3. DITJENLA
4. BEA DAN CUKAI
5. BAKORKAMLA
6. BASARNAS

17. IDENTIFIKASI TINDAK PIDANA DILAUT ;
1. TINDAK PIDANA PEROMPAKAN
2. TINDAK PIDANA PEMBAJAKAN
3. TINDAK PIDANA PERIKANAN
4. TINDAK PIDANA BENDA BERHARGA ASAL MUATAN KAPAL YANG
TENGGELAM
5. TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP
6. TINDAK PIDANA PELAYARAN
7. TINDAK PIDANA KONSERVASI SUMBER DAYA HAYATI DAN
EKOSISTEM
8. TINDAK PIDANA KEPABEANAN
9. TINDAK PIDANA IMIGRASI
10. TINDAK PIDANA PENAMBANGAN PASIR
11. TINDAK PIDANA KARANTINA
12. TINDAK PIDANA DI ZONA EKONOMI EKSLUSIF
13. TINDAK PIDANA TERORISME
14. TINDAK PIDANA PEREDARAN OBAT-OBAT GELAP

18. EXTERNAL
- BELUM TERBANGUNNYA SISTEM KOORDINASI
ANTARA UNSUR PENGAMAN DILAUT
- BELUM TERBANGUNNYA PERTUKARAN INFORMASI
ANTARA INSTANSI TERHADAP SUATU ANCAMAN
DAN PELANGGARAN SERTA PERISTIWA PIDANA
DILAUT
- TUMPANG TINDIH DALAM PELAKSANAAN TUGAS
- EGO SEKTORAL INSTANSI DALAM MELAKSANAKAN
TUGAS

19. BENTUK KEGIATAN PENGAWASAN DAN PERTOLONGAN YANG
MEMUNGKINKAN TERJADINYA KONFLIK ANTAR INSTANSI
a. KESELAMATAN MARITIM ;
 MUSIBAH DILAUT
 KERUSAKAN HARTA BENDA DILAUT
 PENANGKAPAN IKAN
 PENCEGAHAN, PENCARIAN, PERTOLONGAN
 PARIWISATA
b. KEAMANAN MARITIM ;
 PERLINDUNGAN PERBATASAN WILAYAH MARITIM
 GANGGUAN TERHADAP KEAMANAN DILAUT
 PENYELUNDUPAN (OBAT-OBATAN, ORANG, BARANG)
 PENCURIAN KEKAYAAN DILAUT
 PENINDAKAN TERHADAP PELANGGARAN DAN PERISTIWA
PIDANA PELAYARAN DILAUT
c. MOBILITAS MARITIM ;
 PENYELENGGARAN PERDAGANGAN MARITIM
 ALAT TRANSPORTASI DILAUT

20. D. PERLINDUNGAN LINGKUNGAN DILAUT
 PENGERUSAKAN TERHADAP LINGKUNGAN
 PENURUN BAKU MUTU SUMBER DAYA ALAM
 KEGIATAN PARIWISATA / REKREASI
E. BELA NEGARA ;
o MENJAGA KEUTUHAN NKRI
o MEMPERSIAPKAN CADANGAN STRATEGI
PERTAHANAN DILAUT

21. KESATUAN PENJAGAAN LAUT DAN PANTAI
I. DASAR ;
A. PASAL 276 UU NO 17 TAHUN 2008
1) UNTUK MENJAMIN TERSELENGGARANYA KESELAMATAN
DAN KEAMANAN DI LAUT DILAKSANAKAN FUNGSI
PENJAGAAN DAN PENEGAKAN PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN DI LAUT DAN PANTAI.
2) PELAKSANAAN FUNGSI SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA
AYAT (1) DILAKUKAN OLEH PENJAGA LAUT DAN PANTAI.
3) PENJAGA LAUT DAN PANTAI SEBAGAIMANA DIMAKSUD
PADA AYAT (2) DIBENTUK DAN BERTANGGUNG JAWAB
KEPADA PRESIDEN DAN SECARA TEKNIS OPERASIONAL
DILAKSANAKAN OLEH MENTERI

22. PASAL 277 UU NO 17 TAHUN 2008
1) DALAM MELAKSANAKAN FUNGSI SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 276 AYAT (1)
PENJAGA LAUT DAN PANTAI MELAKSANAKAN TUGAS:
A. MELAKUKAN PENGAWASAN KESELAMATAN DAN KEAMANAN PELAYARAN;
B. MELAKUKAN PENGAWASAN, PENCEGAHAN, DAN PENANGGULANGAN PENCEMARAN
DI LAUT;
C. PENGAWASAN DAN PENERTIBAN KEGIATAN SERTA LALU LINTAS KAPAL;
D. PENGAWASAN DAN PENERTIBAN KEGIATAN SALVAGE, PEKERJAAN BAWAH AIR, SERTA
EKSPLORASI DAN EKSPLOITASI KEKAYAAN LAUT;
E. PENGAMANAN SARANA BANTU NAVIGASI-PELAYARAN; DAN
F. MENDUKUNG PELAKSANAAN KEGIATAN PENCARIAN DAN PERTOLONGAN JIWA DI
LAUT.
2) DALAM MELAKSANAKAN FUNGSI SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 276 AYAT (1)
PENJAGA LAUT DAN PANTAI MELAKSANAKAN KOORDINASI UNTUK:
A. MERUMUSKAN DAN MENETAPKAN KEBIJAKAN UMUM PENEGAKAN HUKUM DI LAUT;
B. MENYUSUN KEBIJAKAN DAN STANDAR PROSEDUR OPERASI PENEGAKAN HUKUM DI
LAUT SECARA TERPADU;
C. KEGIATAN PENJAGAAN, PENGAWASAN, PENCEGAHAN DAN PENINDAKAN
PELANGGARAN HUKUM SERTA PENGAMANAN PELAYARAN DAN PENGAMANAN
AKTIVITAS MASYARAKAT DAN PEMERINTAH DI WILAYAH PERAIRAN INDONESIA; DAN
D. MEMBERIKAN DUKUNGAN TEKNIS ADMINISTRASI DI BIDANG PENEGAKAN HUKUM DI
LAUT SECARA TERPADU

23. PASAL 278 UU NO 17 TAHUN 2008
1) DALAM MELAKSANAKAN TUGAS SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL
277, PENJAGA LAUT DAN PANTAI MEMPUNYAI KEWENANGAN UNTUK :
A. MELAKSANAKAN PATROLI LAUT;
B. MELAKUKAN PENGEJARAN SEKETIKA (HOT PURSUIT);
C. MEMBERHENTIKAN DAN MEMERIKSA KAPAL DI LAUT; DAN
D. MELAKUKAN PENYIDIKAN.
2) DALAM MELAKSANAKAN KEWENANGAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA
AYAT (1) HURUF D PENJAGA LAUT DAN PANTAI MELAKSANAKAN TUGAS
SEBAGAI PEJABAT PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL SESUAI DENGAN
KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.
3) KETENTUAN LEBIH LANJUT MENGENAI KEWENANGAN PENJAGA LAUT
DAN PANTAI DIATUR DENGAN PERATURAN PEMERINTAH.

24. PASAL 282 UU No 17 TAHUN 2008
1) Selain penyidik pejabat polisi negara republik indonesia
dan penyidik lainnya, pejabat pegawai negeri sipil
tertentu di lingkungan instansi yang lingkup tugas dan
tanggung jawabnya di bidang pelayaran diberi
wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana
dimaksud dalam undang-undang ini.
2) Dalam pelaksanaan tugasnya pejabat pegawai negeri
sipil tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik
polisi negara republik indonesia.

25. PASAL 283 UU NO 17 TAHUN 2008
(1) PENYIDIK SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 282 BERWENANG
MELAKUKAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA DI BIDANG PELAYARAN.
(2) PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA AYAT (1)
BERWENANG :
A. MENELITI, MENCARI, DAN MENGUMPULKAN KETERANGAN SEHUBUNGAN
DENGAN TINDAK PIDANA DI BIDANG PELAYARAN;
B. MENERIMA LAPORAN ATAU KETERANGAN DARI SESEORANG TENTANG ADANYA
TINDAK PIDANA DI BIDANG PELAYARAN;
C. MEMANGGIL ORANG UNTUK DIDENGAR DAN DIPERIKSA SEBAGAI TERSANGKA
ATAU SAKSI;
D. MELAKUKAN PENANGKAPAN DAN PENAHANAN TERHADAP ORANG YANG
DIDUGA MELAKUKAN TINDAK PIDANA DI BIDANG PELAYARAN;
E. MEMINTA KETERANGAN DAN BUKTI DARI ORANG YANG DIDUGA MELAKUKAN
TINDAK PIDANA DI BIDANG PELAYARAN;

26. F. MEMOTRET DAN/ATAU MEREKAM MELALUI MEDIA AUDIOVISUAL TERHADAP
ORANG, BARANG, KAPAL ATAU APA SAJA YANG DAPAT DIJADIKAN BUKTI
ADANYA TINDAK PIDANA DI BIDANG PELAYARAN;
G. MEMERIKSA CATATAN DAN PEMBUKUAN YANG DIWAJIBKAN MENURUT
UNDANG-UNDANG INI DAN PEMBUKUAN LAINNYA YANG TERKAIT DENGAN
TINDAK PIDANA PELAYARAN;
H. MENGAMBIL SIDIK JARI;
I. MENGGELEDAH KAPAL, TEMPAT DAN MEMERIKSA BARANG YANG TERDAPAT DI
DALAMNYA APABILA DICURIGAI ADANYA TINDAK PIDANA DI BIDANG
PELAYARAN;
J. MENYITA BENDA-BENDA YANG DIDUGA KERAS MERUPAKAN BARANG YANG
DIGUNAKAN UNTUK MELAKUKAN TINDAK PIDANA DI BIDANG PELAYARAN;
K. MEMBERIKAN TANDA PENGAMAN DAN MENGAMANKAN APA SAJA YANG
DAPAT DIJADIKAN SEBAGAI BUKTI SEHUBUNGAN DENGAN TINDAK PIDANA DI
BIDANG PELAYARAN;
L. MENDATANGKAN SAKSI AHLI YANG DIPERLUKAN DALAM HUBUNGANNYA
DENGAN PEMERIKSAAN PERKARA TINDAK PIDANA DI BIDANG PELAYARAN;
M. MENYURUH BERHENTI ORANG YANG DIDUGA MELAKUKAN TINDAK PIDANA DI
BIDANG PELAYARAN SERTA MEMERIKSA TANDA PENGENAL DIRI TERSANGKA;
N. MENGADAKAN PENGHENTIAN PENYIDIKAN; DAN
O. MELAKUKAN TINDAKAN LAIN MENURUT HUKUM YANG BERTANGGUNG
JAWAB.

27. PANGKALAN PLP KELAS I TANJUNG PRIOK
KM 65 TAHUN 2002
• TUGAS POKOK :
MELAKSANAKAN KEGIATAN PENJAGAAN, PENYELAMATAN, PENGAMANAN DAN PENERTIBAN
SERTA PENEGAKAN PERATURAN DI BIDANG PELAYARAN DI PERAIRAN LAUT DAN PANTAI
(PASAL 2 KM 65 TAHUN 2002)
• FUNGSI :
− PENYUSUNAN RENCANA, PROGRAM DAN EVALUASI
− PELAKSANAAN OPERASI DAN PENEGAKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI
BIDANG PELAYARAN DI PERAIRAN LAUT DAN PANTAI
− PELAKSANAAN PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PDANA PELAYARAN
− PELAKSANAAN PENGAWASAN DAN PENERTIBAN KEGIATAN SALVAGE DAN PEKERJAAN
BAWAH AIR, PENYELAMAN, INSTALASI, EKSPLORASI DAN EKPLOITASI, BANGUNAN DI ATAS
DAN DI BAWAH AIR
− PEMBERIAN BANTUAN PENCARIAN DAN PERTOLONGAN MUSIBAH DI LAUT DAN
PELAYARAN SERTA PENANGGULANGAN KEBAKARAN
− PELAKSANAAN PENGAMANAN DAN PENGAWASAN SARANA BANTU NAVIGASI PELAYARAN
SERTA PENANGGULANGAN PENCEMARAN DI PERAIRAN
− PELAKSANAAN PELATIHAN PENGAWAKAN KAPAL DAN INSTALASI
− PELAKSANAAN PENGADAAN, PEMELIHARAAN, PERBAIKAN DDAN DUKUNGAN LOGISTIK
− PELAKSANAAN URUSAN ADMINISTRASI DAN KERUMAHTANGGAAN
(PASAL 3 KM 65 TAHUN 2002)

28. KM 65 TAHUN 2002 PASAL 21 AYAT (2)
Penugasan kapal-kapal Pangkalan Penjagaan
Laut dan Pantai, keluar wilayah operasinya
ditetapkan oleh Kepala Pangkalan Penjagaan
Laut dan Pantai Kelas I dan melaporkannya
kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut

29. PELAKSANAAN KEGIATAN PENEGAKAN HUKUM DILAUT
1. MENGINVENTARISIR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG MEMUNGKIN KONFLIK
DALAM PELAKSANAAN TERHADAP UNSUR-UNSUR YANG BERADA DILAUT DAN
MENSOSIALISASIKAN TERHADAP PARA KOMPAT, DINTARANYA ;
a. MEMBANGUN SISTEM KOORDINASI EKTERNAL DAN INTERNAL
PERATURAN PERUNDANG–UNDANGAN TERKAIT
No UNDANG-UNDANG TENTANG
1 UU NO. 1 TAHUN 1973 LANDAS KONTINEN INDONESIA
2 UU NO. 5 TAHUN 1983 ZONA EKONOMI EKSKLUSIF INDONESIA
3 UU NO. 17 TAHUN 1985 PENGESAHAN UNCLOS 1982
4 UU NO. 5 TAHUN 1990 KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN
EKOSISTEMNYA
5 UU NO. 9 TAHUN 1992 KEIMIGRASIAN
6 UU NO. 16 TAHUN 1992 KARANTINA HEWAN, IKAN DAN TUMBUHAN
7 UU NO. 10 TAHUN 1995 KEPABEANAN

30. 8 UU NO. 6 TAHUN 1996 PERAIRAN INDONESIA
9 UU NO. 23 TAHUN 1997 LINGKUNGAN HIDUP
10 UU NO. 22 TAHUN 2001 MINYAK DAN GAS BUMI
11 UU NO. 2 TAHUN 2002 KEPOLISIAN NEGARA RI
12 UU NO. 31 TAHUN 2004 PERIKANAN
13 UU NO. 32 TAHUN 2004 PEMERINTAHAN DAERAH
14 UU NO. 34 TAHUN 2004 TNI
15 UU NO. 26 TAHUN 2007 PENATAAN RUANG
16 UU NO. 27 TAHUN 2007 PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-
PULAU KECIL
17 UU. NO. 17 TAHUN 2008 PELAYARAN

31. B. INSTANSI TERKAIT YANG MELAKSANAKAN PENEGAKAN HUKUM, KEAMANAN DAN
KESELAMATAN PELAYARAN
LANDASAN
NO KEGIATAN GAKKUM KAMLA INSTANSI TERKAIT
HUKUM
1 PENGAWASAN DAN PENEGAKKAN PERATURAN-PERATURAN UU NO. 5/1983 TNI AL, KEJAKSAAN, PENGADILAN
PERUNDANG-UNDANGAN DI WILAYAH ZEE
2 PENGAWASAN DAN PENEGAKKAN PERATURAN-PERATURAN UU NO. 5/1990 POLRI, DEPARTEMEN KEHUTANAN,
PERUNDANG-UNDANGAN DI BIDANG KONSERVASI SDA DKP, KEJAKSAAN, PENGADILAN
3 PENGAWASAN & PENEGAKKAN PERATURAN-PERATURAN UU NO. 9/1992 POLRI, DEPARTEMEN HUKUNM DAN
HAM, KEJAKSAAN, PENGADILAN
4 PENGAWASAN & PENEGAKKAN PERATURAN-PERATURAN UU NO. 23/1992 POLRI, DEPARTEMEN KESEHATAN,
PERUNDANG-UNDANGAN DI BIDANG KESEHATAN KEJAKSAAN, PENGADILAN
5 PENGAWASAN & PENEGAKKAN PERATURAN-PERATURAN UU NO. 16/1992 POLRI, DEPARTEMEN KESEHATAN,
PERUNDANG-UNDANGAN DI BIDANG KARANTINA HEWAN, IKAN KEJAKSAAN, PENGADILAN
DAN TUMBUHAN
6 PENGAWASAN & PENEGAKKAN PERATURAN-PERATURAN UU NO. 7/1996 POLRI, DEPARTEMEN KESEHATAN,
PERUNDANG-UNDANGAN DI BIDANG PANGAN KEJAKSAAN, PENGADILAN

32. c. KOMPLEKSITAS DARI JENIS KEGIATAN DILAUT YANG MENYEBABKAN
BANYAK INSTANSI YANG KEPENTINGAN DALAM UPAYA MELAKSANAKAN
KEGIATAN- KEGIATAN PENEGAKAN HUKUM DILAUT (PENYIDIKAN HINGGA
PENUNTASAN TERHADAP SUATU PERISTIWA TINDAK PIDANA).
PEMAHAMAN TERHADAP LANDASAN TUGAS POKOK DAN FUNGSINYA
DALAM MELAKSANAKAN TUGAS DILAPANGAN MASING- MASING LEMBAGA
AKAN TERDAPAT TUMPANG TINDIH DALAM MELAKSANAKAN
KEWENANGAN, UNTUK ITU DIBUTUHKAN ADANYA PEMBANGUNAN
KOORDINASI ANTAR INSTANSI SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 277
AYAT 2 UU NO 17 TAHUN 2008 DAN DALAM MELAKSANAKAN KOORDINASI
MANDIRI SEBAGAIMANA YANG MENJADI KEWENANGAN PERATURAN DAN
PERUNDANGAN-UNDANG INSTANSI MASING- MASING MENGACU KEPADA
FUNGSI PEMERINTAH SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PASAL 69 UU NO 17
TAHUN 2008 DENGAN SISTEM KOORDINASI MENGACU PADA PASAL 279 UU
NO 17 TAHUN 2008

33. 2. REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA SERTA PEMELIHARAAN KAPAL-
KAPAL PATROLI
SECARA GEOGRAFIS SEBAGAI NEGARA KEPULAUAN, NEGARA REPUBLIK
INDONESIA TERLETAK DI SEKITAR KHATULISTIWA ANTARA 94°45' BT-141°01'
BT DAN DARI 06° 08' LU-11°05' LS, SEDANGKAN SECARA SPASIAL, WILAYAH
TERITORIAL INDONESIA MEMBENTANG DARI BARAT KE TIMUR SEPANJANG
5.110 KM DAN DARI UTARA KE SELATAN 1.888 KM². 65% DARI SELURUH
WILAYAH INDONESIA DITUTUPI OLEH LAUT DENGAN LUAS TOTAL
PERAIRAN LAUT INDONESIA MENCAPAI 5,8 JUTA KM2, TERDIRI DARI 3,1 JUTA
KM² WILAYAH LAUT KEDAULATAN (0,3 JUTA KM2 PERAIRAN TERITORIAL,
DAN 2,8 JUTA KM2 PERAIRAN NUSANTARA) DAN 2,7 KM² LAUT ZEE
BERDASARKAN UNCLOS 1982. UNTUK ITU PELAKSANAAN FUNGSI
KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYARAN SANGAT MUTLAK
DITEGAKKAN MAKA DIPERLUKAN KAPAL-KAPAL PATROLI YANG
TERPELIHARA DAN DIAWAKI SECARA CUKUP BAIK PERSONIL MAUPUN
KOMPETENSINYA SERTA DITUNJANG DENGAN DANA YANG MEMADAI
DALAM RANGKA MELAKSANAKAN TUGAS AGAR PERAIRAN KITA TERJAMIN
KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYARAN SERTA PENEGAKAN HUKUM
DAN MENJAMIN ADANYA KEPASTIAN BERUSAHA YANG BERMUARA
KEPADA PEMERATAAN PEMBANGUNAN EKONOMI DISELURUH WILAYAH
NEGERI INI

34. 3. PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA
a. ANALISA KEBUTUHAN KELEMBAGAAN SUMBER DAYA MANUSIA MERUPAKAN BENTUK
ANTISIPASI KEBUTUHAN DIMASA YANG AKAN DATANG DALAM RANGKA OPTIMALISASI
TUGAS DAN FUNGSI SERTA KEWENANGAN YANG DIEMBANNYA AGAR UPAYA DALAM
PELAKSANAAN TUGAS PENEGAKKAN HUKUM, KESELEMATAN PELAYARAN MELALUI
PERSONIL YANG MEMANGKU JABATAN DIKAPAL-KAPAL PATROLI. DIMULAI DARI PENYIAPAN
SISTEM OPERASI, PERKIRAAN ATAS SUATU PERISTIWA PIDANA PELAYARAN ATAU
TERJADINYA SUATU MUSIBAH PELAYARAN DAPAT TERDETEKSI SECARA DINI
b. DALAM PEMBENTUKAN JIWA KORPS DAN KEBANGGAAN KORPS MAKA DIBUTUHKAN SISTEM
PENDIDIKAN YG MENGARAH KEPADA KECINTAAN DALAM MELAKSANAKAN TUGAS YANG
DIEMBANNYA ADALAH SEBAGAI PERINTAH UNDANG-UNDANG YANG HARUS DILAKSANAKAN
c. DALAM RANGKA PEMBINAAN PERSONIL AGAR TIDAK TERJADINYA KEJENUHANYANG
BERMUARA KEPADA KELUMPUHAN SUATU ORGANISASI PERLU MEMPERHATIKAN SUATU
RENCANA DAN MENGIMPLEMENTASIKANNYA SISTEM PENDIDIKAN, LATIHAN, ROTASI DAN
POLA KARIR
d. AGAR PERSONIL DAPAT TERJAGA KEBUGARANNYA MAKA DIPERLUKAN PEMERIKSAAN
KESEHATAN SECARA TERJADWAL DAN TEATUR

35. 4. PERENCANAAN PENUGASAN KAPAL2 PATROLI
MENGINGAT DARI LUASNYA PERAIRAN INDONESIA YANG HARUS DIAWASI
DAN BERAGAMNYA PERSITIWA TINDAK PIDANA YANG ADA DILAUT SERTA
BERAGAMNYA UNSUR INSTANSI YANG MELAKSANAKAN PENEGAKAN HUKUM
DILAUT. BERBAGAI JENIS TINGKAT KEJAHATAN DAN BERBAGAI JENIS TINGKAT
PELANGGARAN KEDAULATAN YANG BERSINGGUNGAN DIANTARA DUA
NEGARA UNTUK ITU DIPERLUKAN ;
- KECERMATAN, KEAKURATAN DAN KETEPATAN SERTA KECEPATAN
INFORMASI YANG DIDAPAT
- MENGANALISIS SEMUA INFORMASI ATAS SUATU PERISTIWA PIDANA,
PELANGGARAN, KEJAHATAN
- MEMBUAT PLANNING OPERASI DAN PENEMPATAN KAPAL SECARA SKALA
PRIORITAS
- MELAKSANAKAN KOORDINASI EKSTERNAL DAN INTERNAL TERHADAP
UNSUR2 TERKAIT
- MELAKSANAKAN PENYIAPAN KEBUTUHAN SECARA PRIORITAS DAN
PENEMPATAN KAPAL2 PATROLI YANG TEPAT UNTUK DIBERDAYAKAN
- MELAKSANAKAN PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN
- MENUNTASKAN PENYIDIKAN SAMPAI DENGAN PUTUSAN PENGADILAN
NEGERI ATAS SUATU PERISTIWA PIDANA YANG TERJADI DILAUT

36. MATRIX PERBANDINGAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT DALAM PENEGAKKAN
HUKUM DAN KESELAMATAN DI WILAYAH LAUT
HALAMAN 97 S/D 104

37. MATRIX PERBANDINGAN PERUNDANG-UNDANGAN
TERKAIT DALAM PENEGAKKAN HUKUM DAN KESELAMATAN DI WILAYAH LAUT