Sistem pemerintahan Indonesia adalah presidensial dengan pembagian kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif meski masih terkait. Presiden memimpin eksekutif dan berperan sebagai kepala negara. Kekuasaan legislatif berada di DPR dan DPD, sedangkan yudikatif di Mahkamah Agung. Otonomi daerah memberi kewenangan lebih besar kepada pemerintah daerah. Sistem ini memiliki kelebihan seperti pembagian ke

1. TUGAS PKN
SistemPemerintahan Negara Bab 3 dan 4

2. Nama Kelompok 4 :
A Alphin Nilam S
G Azmil Mufidah
B Diana Nova P
I Indah Ira Viana
A M. Fariq Auliya’
F Nabila Tuchfatus
B Revinta Ulil Azmi

3. Pelaksanaan SistemPemerintahan Negara Indonesia
Sistem Pemerintahan di Indonesia pada saat ini memang tengah mengalami
angin perubahan. Menurut UUD 1945, sistem pemerintahan Indonesia adalah
Presidensial karena Presiden selain berperan sebagai kepala pemerintahan, juga berperan
sebagai kepala negara. Dengan demikian, dalam menjalankan tugasnya, Presiden
dibantu oleh wakil presiden dan menteri-menteri pada bidang terkait, yang diangkat,
diberhentikan, serta bertanggung jawab kepada Presiden.
Sistem Pemerintahan di Indonesia menganut paham pembagian kekuasaan
(distribution of power) bukan pemisahan kekuasaan (separation of power). Meskipun
dibagi-bagi menjadi kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif, karena masih memiliki
hubungan satu sama lain.

4. Kekuasaan legislatif di Indonesia berada di tangan Majelis Permusyawaratn
Rakyat (MPR) yang terdiri dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan
Perwakilan Daerah (DPD) yang dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilu.
Kekuasaan Yudikatif berada ditangan Mahkamah Agung dan lembaga peradilan yang
berada dibawahnya beserta Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial.
Presiden Indonesia dipilih langsung oleh rakyat tidak lagi MPR (Pasal 6A UUD
1945). Presiden melakukan tugasnya sebagai berikut :
1. Dibidang pelaksanaan undang – undang (eksekutif), presiden memegang kekuasaan
pemerintahan menurut undang-undang. Misalnya : Membuat keputusan presiden,
menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan UU, dll.
2. Dibidang pembentukan UU (legislatif), presiden mempunyai kekuasaan membentuk
UU dengan persetujuan DPR dan menetapkan peraturan pemerintah sebagai
pengganti Undang-undang.

5. 3. Dibidang kehakiman (yudikatif), presiden mempunyai kekuasaan memberikan hal -
hal berikut :
a) Grasi atau ampunan yang diberikan kepada orang yang telah dijatuhi hukuman.
b) Amnesti atau penghapusan yang diberikan kepada seseorang atau sekelompok
orang yang telah melakukan tindak pidana tertentu.
c) Abolisi atau peniadaan atau penghapusan peristiwa pidana.
d) Rehabilitasi atau pemulihan kepada kedudukan yang seperti dulu.
Presiden Republik Indonesia selain sebagai kepala pemerintahan juga berperan
sebagai kepala negara dan panglima negara. Mempunyai kekuasaan dalam hal membuat
perjajian dengan negara lain dengan persetujuan DPR serta membri gelar, tanda jasa
atau tanda kehormatan lain. Serta memiliki kekuasaan untuk menyatakan keadaan
bahaya, menyatakan perang, dan membuat perdamaian dengan persetujuan DPR.

6. Kekuasaan legislatif secara dominan diwakili oleh DPR. Anggotanya dipilih
langsung oleh rakyat dalam pemilu. Yang diusulkan oleh Partai Politik peserta pemilu
yang berasal dari independen, bukan Pegawai Negeri Sipil (PNS) bukan Tentara Nasional
Indonesia (TNI) dan bukan Polisi. Dan memiliki kekuasaan sebagai berikut :
1. Membentuk Undang-Undang
2. Mengajukan usulan pemberhentian presiden apabila presiden mengalami
kesalahan.
3. Memiliki fungsi egislasi, anggaran, dan pengawasan.
4. Mempunyai hak interpelasi, angket, menyatakan pendapat, mengajukan
pertanyaan, menyampaikan usulan, dan pendapat serta hak imunitas.

7. Kekuasaan Yudikatif dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan
peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan Pradilan Umum, Peradilan
Agama, Peradilan Militer, Peradilan Tata Usaha Negara, serta Mahkamah Konstitusi dan
Komisi Yudisial.
Sistem pemerintahan daerah di Indonesia pada saat ini mengalami perubahan
yang penting. Perubahan tersebut adalah pemberian kewenangan yang lebih luas
kepada daerah (pemerintah kabupaten dan kota) untuk menyelenggarakan
pemerintahan dan pembangunan diwilayah masing-masing, termasuk menentukan
kepala daerah. Sistem pemerintah daerah seperti dikenal dengan istilahotonomi daerah
yang diatur dalam UU No.32/2004 tentang pemerintahan daerah.

8. KELEBIHAN DAN KELEMAHAN PELAKSANAAN SISTEM PEMERINTAHAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
Sistem pemerintahan apapun yang dianut dalam suatu negara, semuanya memiliki
kelemahan dan kelebihan, tidak ada sistem pemerintahan yang mujarab untuk suatu negara.
Setiap sistem pemerintahan ditujukan sebagai sarana untuk mengembangkan dan
meningkatkan kesejahteraan masyarakat, demikian halnya bilamana terjadi perubahan sistem,
pasti rasinalnya sistem yang lama tidak mampu menjamin terwujudnya kesejahteraan
masyarakat.
Berkaitan dengan hal tersebut, untuk mengetahui kelebihan dan kelemahan dalam
pelaksanaan pemerintahan Indonesia, kita dapat menggunakan acuan demokrasi berikut ini :
1. Pembagian Kekuasaan, yaitu kekuasaan dibagi antara pembuat undang-undang ,
pelaksana undang-undang dan peradilan. Dengan demikian bila terjadi pelanggaran UU,
masing-masing lembaga dapat saling mengawasi (checking power with power).

9. 2) Pemilihan umum yang bebas. Pemilu menjadi sarana terjadinya pergantian pemegangan
kekuasaan pemerintahan. Suatu sistem pemerintahan yg baik harus ada mekanisme
pergantian kekuasaan secara rutin.
3) Adanya keterbukaan (transparansi), yaitu pemerintahan yg baik hendaknya memberi
kesempatan (akses) kepada rakyat untuk mengetahui langkah-langkah yg dilakukan
pemerintah, tujuan dari pemerintahannya, pihak yang gterlibat, serta sumber dana yang
dialokasikan.
4) Adanya kebebasan individu, yaitu menjamin kebebasan berbicara, berkarya, beraktivitas,
beribadah, dan mencari nafkah guna memnuhi kebutuhan masing-masing.
5) Adanya peradilan yang bebas, yaitu tidak adanya campur tangan dari aparat pemerintah
dalam peradilan sehingga keadilan dapat ditegakkan sesuai dengan norma yang berlaku
dalam negara.
6) Adanya pemerintah yang berdasarkan pada hukum. Pada pemerintah disdasrkan
ketentuan konstitusional yg berlaku di negara tersebut serta dalam pelaksanaan
pemerintahan didasarkan pada ketentuan-ketentuan hukum atau tidak didasarkan kepada
kekuasaan.

10. 7) Adanya pers yang ebas, yaitu harus memberikan jaminan kepada pers untuk
menyampaikan informasi berita, atau peristiwa yg benar terjadi dilingkungan sekitar secara
benar dan bertanggung jawab tanpa adanya ancaman dari aparat pemerintah atau pihak lain.
8) Adanya partisipasi masyarakat, yaitu harus bisa memberikan jaminan terhadap
keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pemerintahan.
9) Adanya perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM), yaitu menjamin adanya
penghormatan dan perlindungan terhadap hak asasi warga negara.
10)Adanya mekanisme pertanggung jawabnn yg jelas, artinya penyelenggaraan pemerintahan,
baik di tingkat pusat maupun daerah harus dapat dipublikasikan kepada semua masyarakat.

11.  SEKIAN 
 TERIMA KASIH 