Arti, Elemen, dan Jenis Perencanaan

Arti, Elemen, dan Jenis
, ,
Perencanaan

Drs. H. Dadang Solihin, MA

Pelatihan Fungsional Penjenjangan Perencana Tingkat Pertama
g j j g g
Bapeda Provinsi DKI Angkatan IX- LPEM-FEUI
IX- LPEM-
Jakarta, 17 November 2006
17

dadang-
dadang-solihin.blogspot.com 2

Dadang Solihin’s Profile
Dadang holds a MA degree (Economics), University of Colorado,
g g ( ), y ,
USA. His previous post is Head, Center for Research Data and
Information at DPD Secretariat General as well as Deputy
Director for Information of Spatial Planning and Land Use
Management at Indonesian National Development Planning
Agency (Bappenas).
 Beside working as Assistant Professor at Graduate School of Asia-
g
Pacific Studies, Waseda University, Tokyo, Japan, he also active as Associate
Professor at University of Darma Persada, Jakarta, Indonesia.
 He got various training around the globe, included Advanced International
g g g ,
Training Programme of Information Technology Management, at Karlstad
City, Sweden (2005); the Training Seminar on Land Use and Management,
Taiwan (2004); Developing Multimedia Applications for Managers, Kuala
( ); p g pp g ,
Lumpur, Malaysia (2003); Applied Policy Development Training, Vancouver,
Canada (2002); Local Government Administration Training Course,
Hiroshima, Japan (2001); and Regional Development and Planning Training
Course, Sapporo, Japan (1999). He published more than five books regarding
local autonomous.
 You can reach Dadang Solihin by email at dadangsol@yahoo.com or by
g g
his mobile at +62812 932 2202
dadang-

Materi
M t i
 Arti Perencanaan
 Sumber Daya Pembangunan
 Mobilisasi Dana Pembangunan
 Penyiapan SDM
 Pemanfaatan Teknologi
 Penguatan Kelembagaan
 Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (
b l (SPPN)
)
 Kegagalan Perencanaan
 Sistem Perencanaan yang Berhasil
 Perencanaan yang Ideal

dadang-

Arti Perencanaan

 Perencanaan adalah suatu proses untuk
menentukan ti d k masa d
t k tindakan depan yang
tepat,
 melalui urutan pilihan,
 dengan memperhitungkan sumber daya
g p g y
yang tersedia.

dadang-

Sumber Daya Pembangunan
b b

1. Dana (modal),
2. Sumber daya manusia,
3.
3 Teknologi,
Teknologi
4. Organisasi atau kelembagaan.

dadang-

Mobilisasi Dana Pembangunan
bili i b

1. Mobilisasi pajak, penerimaan lain di luar
pajak,
pajak, dan t b
pajak, d tabungan masyarakat.
j k k t
2. Jika tabungan pemerintah dan tabungan
masyarakat tidak memadai untuk
mencapai sasaran pembangunan yang
diinginkan, maka diupayakan sumber dana
pembangunan dari luar negeri, dengan
syarat yang paling menguntungkan.

dadang-

3. Merangsang berkembangnya investasi
masyarakat, yang bersumber dari dalam dan luar
y ,y g
negeri.
Upaya itu tertuang dalam berbagai kebijakan
ekonomi,
ekonomi seperti kebijakan fiskal dan moneter,
moneter
perizinan,
perizinan, dan kebijakan lain di bidang
perdagangan, industri, dan investasi pada
umumnya.
umumnya
3. Memelihara stabilitas agar pembangunan dapat
menghasilkan peningkatan kesejahteraan yang
nyata, d agar masyarakat memiliki
t dan k t iliki
kepercayaan pada perekonomian nasional,
sehingga dapat menciptakan iklim investasi yang
baik.
b ik
dadang-

Penyiapan SDM
i
 Yang berkualitas, kreatif, produktif, memiliki
disiplin dan etos kerja, serta mampu
mengembangkan potensi dan memanfaatkan
peluang (enterprising), melalui:
melalui:
1. Pendidikan dan pelatihan,
2. Ilmu pengetahuan dan teknologi,
3.
3 Kesehatan,
Kesehatan
4. Kependudukan, dan
5. Agama dan budaya.

dadang-

Pemanfaatan Teknologi
P f t T k l i
 Setiap upaya pembangunan memerlukan teknologi
y g p
yang tepat untuk melaksanakan pembangunan
p g
secara efektif dan efisien.
 Dalam mengembangkan teknologi, manajemen
pembangunan perlu memperhatikan kondisi sosial
ekonomi dan sosial budaya masyarakat.
 Kondisi sosial ekonomi turut menentukan dalam
pemilihan jenis teknologi padat modal, atau di
modal
antaranya, atau gabungan keduanya.
 Kondisi sosial budaya turut menentukan proses
y p
transformasi penguasaan teknologi dari pengguna
menjadi penghasil teknologi.

dadang-

Penguatan Kelembagaan
P t K l b
 Kelembagaan dapat berupa organisasi-organisasi formal,
organisasi-
antara lain birokrasi, dunia usaha, dan partai politik
 Dapat juga berupa lembaga ekonomi seperti pasar, lembaga-
pasar lembaga-
lembaga hukum, dan sebagainya.
 Di negara berkembang kelembagaannya bersifat tradisional
atau warisan penjajahan.
p j j
 Menjadi tugas manajemen pembangunan untuk
mempersiapkan lembaga yang dibutuhkan agar upaya
pembangunan dapat berhasil mencapai sasarannya.
 Pertama-
Pertama-tamanya organisasi pemerintah perlu dibangun agar
dapat berfungsi sebagai alat pembangunan.
 Selain itu, juga harus dibangun lembaga-lembaga sosial
lembaga-
ekonomi dan sosial politik masyarakat, agar pembangunan
k id i l litik k t b
dapat berlangsung efisien dan memperoleh partisipasi yang
seluas-
seluas-luasnya dari masyarakat, dan dilakukan dengan derajat
rasionalitas yang tinggi.
dadang-

Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional (SPPN)

 satu kesatuan tata cara perencanaan
pembangunan
b
 untuk menghasilkan rencana-rencana
pembangunan dalam jangka panjang,
b d l j k j
jangka menengah, dan tahunan
 yang dil k
dilaksanakan oleh unsur
k l h
penyelenggara negara dan masyarakat
 di tingkat Pusat dan Daerah

dadang-

Tujuan SPPN
Mendukung koordinasi antar-pelaku pembangunan.
Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan
sinergi baik antar-Daerah, antar-ruang, antar-waktu,
antar-fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan
Daerah.
Menjamin k keterkaitan d konsistensi antara
k dan k
perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan
pengawasan
pengawasan.
Mengoptimalkan partisipasi masyarakat.
Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya
secara efisien, efektif, berkeadilan, dan
berkelanjutan.
dadang-

Elemen P
El Perencanaan
1. Tujuan akhir yang dikehendaki.
dikehendaki.
2. Sasaran-
Sasaran-sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya
(yang mencerminkan pemilihan dari berbagai
alternatif).
alternatif).
3. Jangka waktu mencapai sasaran-sasaran tersebut.
sasaran- tersebut.
4. Masalah-
Masalah-masalah yang dihadapi.
dihadapi.
5. Modal atau sumber daya yang akan digunakan serta
pengalokasiannya.
pengalokasiannya.
6. kebijakan-
kebijakan-kebijakan untuk melaksanakannya.
melaksanakannya.
7. Orang, organisasi, atau badan pelaksananya.
pelaksananya.
8. Mekanisme pemantauan, evaluasi, dan pengawasan
pelaksanaannya.

dadang-

Jenis d Sif t P
J i dan Sifat Perencanaan
1. Dari segi ruang lingkup tujuan dan
sasarannya,
sasarannya perencanaan dapat bersifat
nasional, sektoral dan spasial.
2. Perencanaan dapat berupa perencanaan
p p p
agregatif atau komprehensif dan parsial.
3. Dalam jangkauan dan hierarkinya, ada
perencanaan ti k t pusat d ti k t
tingkat t dan tingkat
daerah.
4.
4 Dari jangka waktunya perencanaan dapat
waktunya,
bersifat jangka panjang, menengah, atau
j g p
jangka pendek.
dadang-

Jenis dan Sifat Perencanaan

5. Dilihat dari arus informasi, perencanaan dapat
bersifat dari atas ke bawah (top down) dari
down),
bawah ke atas (bottom up), atau kedua-duanya.
kedua-
6. Dari segi ketetapan atau keluwesan proyeksi ke
depannya, perencanaan dapat indikatif atau
preskriptif.
7.
7 Berdasarkan sistem politiknya perencanaan dapat
politiknya,
bersifat alokatif, inovatif dan radikal.
8. Produk perencanaan dapat berbentuk rencana
(plan), kebijakan, peraturan, alokasi anggaran,
program, atau kegiatan (d/h proyek).

dadang-

Proses Perencanaan
Pendekatan Politik:
Pemilihan Presiden/Kepala Daerah menghasilkan rencana
/ p g
pembangunan hasil proses politik (public choice theory of
planning), khususnya penjabaran Visi dan Misi dalam RPJM/D.
Proses Teknokratik:
Menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah
oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional
bertugas untuk itu.
b k
Partisipatif:
Dilaksanakan dengan melibatkan seluruh stakeholders
stakeholders,
antara lain melalui Musrenbang.

Proses top-down dan bottom p
top do n bottom-up:
Dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan.

dadang-

Ruang Li k Perencanaan (UU2 /2004)
R Lingkup P (UU25/2004)

NASIONAL DAERAH
Dokumen Penetapan Dokumen Penetapan
Rencana Pembangunan Jangka
R P b J k UU Rencana Pembangunan Jangka
R P b J k Perda
P d
Panjang Nasional (Ps. 13 Ayat 1) Panjang Daerah (RPJP-Daerah) (Ps. 13 Ayat 2)
(RPJP-Nasional)
Rencana Pembangunan Jangka Per Pres Rencana Pembangunan Jangka Peraturan KDH
Menengah Nasional (Ps. 19 Ayat 1) Menengah Daerah (RPJM_Daerah) (Ps. 19 Ayat 3)
(RPJM-Nasional)
Renstra Kementerian / Lembaga Peraturan Pimpinan Renstra Satuan Kerja Perangkat Peraturan Pimpinan
(Renstra KL) KL Daerah (Renstra SKPD) SKPD
(Ps. 19 Ayat 2) (Ps. 19 Ayat 4)
Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Per Pres Rencana Kerja Pemerintah Daerah Peraturan KDH
(Ps. 26 A t 1)
(P Ayat (RKPD) (Ps. 26 A t 2)
(P Ayat
Rencana Kerja Kementerian / Peraturan Pimpinan Rencana Kerja Satuan Kerja Peraturan Pimpinan
Lembaga (Renja KL) KL Perangkat Daerah (Renja SKPD) SKPD
(Ps.
(Ps 21 Ayat 1) ( Ps. 21 Ayat 3)
Ps
dadang-

Alur Perencanaan dan Penganggaran
20 Tahunan 5 Tahunan Tahunan

Pedoman Pedoman
Renstra Renja - Rincian
RKA-KL

Pemerin
KL KL APBN

Pusa
Pedoman Diacu

at
ntah
Dijabar
Pedoman Pedoman
RPJP RPJM kan
RKP RAPBN APBN
Nasional Nasional

Diacu Diperhatikan Diserasikan melalui Musrenbang

Pedoman Pedoman
RPJP RPJM Dijabar RKP
kan
RAPBD APBD
Daerah Daerah Daerah

Pemerintah
P
Daerah
Pedoman Diacu

Pedoman
edo a Pedoman
edo a
Renstra Renja - RKA - Rincian
SKPD SKPD SKPD APBD

UU SPPN UU KN
dadang-

Kegagalan Perencanaan
K l P
1. Penyusunan perencanaan tidak tepat,
mungkin karena:
 informasinya kurang lengkap,
 metodologinya belum dikuasai,
dikuasai
 perencanaannya tidak realistis sehingga tidak
mungkin pernah bisa terlaksana
g p
 pengaruh politis terlalu besar sehingga
pertimbangan-
pertimbangan-pertimbangan teknis
perencanaan di b ik
diabaikan.

dadang-


2. Perencanaannya mungkin baik, tetapi
pelaksanaannya tidak seperti seharusnya.
l k tid k ti h
 kegagalan terjadi karena tidak berkaitnya
perencanaan d dengan pelaksanaannya.
l k
 aparat pelaksana tidak siap atau tidak
kompeten,
kompeten
 masyarakat tidak punya kesempatan
berpartisipasi sehingga tidak mendukungnya.
mendukungnya

dadang-


3. perencanaan mengikuti paradigma yang
ternyata tidak sesuai dengan kondisi dan
perkembangan serta tidak dapat
mengatasi masalah mendasar negara
berkembang.
b k b
 Misalnya, orientasi semata-mata pada
semata-
pertumbuhan yang menyebabkan makin
melebarnya kesenjangan.
 Dengan demikian, yang keliru bukan semata-
semata-
mata perencanaannya tetapi falsafah atau
perencanaannya,
konsep di balik perencanaan itu.

dadang-


4. karena perencanaan diartikan sebagai
pengaturan total kehidupan manusia
sampai yang paling kecil sekalipun.
i li k il k li
 Perencanaan di sini tidak memberikan
kesempatan berkembangnya prakarsa individu
dan pengembangan kapasitas serta potensi
masyarakat secara penuh.
 Sistem ini bertentangan dengan hukum
penawaran dan permintaan karena pemerintah
mengatur semuanya.
 Perencanaan seperti inilah yang disebut
sebagai sistem perencanaan terpusat (centrally
p
planned system).
y )
dadang-

Sistem Perencanaan yang Berhasil
h l

 Sistem perencanaan yang mendorong
berkembangnya mekanisme pasar dan
b k b k i d
peran serta masyarakat.
 Dalam sistem ini perencanaan dilakukan
dengan menentukan sasaran-sasaran secara
sasaran-
garis besar, baik di bidang sosial maupun
ekonomi, dan pelaku utamanya adalah
masyarakat dan usaha swasta.

dadang-

Perencanaan yang Id l
P Ideal
 Prinsip partisipatif:
partisipatif:
Masyarakat yang akan memperoleh manfaat dari
perencanaan h
harus turut serta d l
t t t dalam prosesnya.
 Prinsip kesinambungan:
kesinambungan:
Perencanaan tidak hanya berhenti pada satu tahap;
tetapi harus berlanjut sehingga menjamin adanya
kemajuan terus-menerus dalam kesejahteraan, dan
terus-
jangan sampai terjadi kemunduran.
kemunduran
 Prinsip holistik:
holistik:
Masalah dalam perencanaan dan pelaksanaannya tidak
p p y
dapat hanya dilihat dari satu sisi (atau sektor) tetapi
harus dilihat dari berbagai aspek, dan dalam keutuhan
konsep secara keseluruhan.
dadang-

Empat Langkah
Penyusunan Rencana
1. Penyiapan rancangan rencana pembangunan yang
bersifat teknokratik, menyeluruh, dan terukur.
2. Masing-
Masing-masing instansi pemerintah menyiapkan
rancangan rencana kerja dengan berpedoman pada
rancangan rencana pembangunan yang telah
disiapkan.
3. Pelibatan masyarakat (stakeholders) dan
penyelarasan rencana pembangunan yang dihasilkan
masing-
masing-masing jenjang pemerintahan melalui
musyawarah perencanaan pembangunan.
4. Penyusunan rancangan akhir rencana pembangunan.

dadang-

Tahapan Perencanaan
1. Penyusunan Rencana
 Rancangan Rencana Pembangunan Nasional / Daerah
 Rancangan Rencana Kerja Dep / Lembaga SKPD
 Musyawarah Perencanaan Pembangunan
 Rancangan Akhir Rencana Pembangunan
R Akhi R P b
2. Penetapan Rencana
 RPJP Nas dgn UU dan RPJP Daerah dgn Perda
 RPJM dengan Peraturan Presiden / Kepala Daerah
 RKP / RKPD dengan Peraturan Presiden / Kepala Daerah
3. Pengendalian Pelaksanaan Rencana
3 P d li P l k R
4. Evaluasi Kinerja

dadang-

Perencanaan – Apa yang B ?
P A Baru?

DULU SEKARANG
Daftar Usulan - “Shopping List” Rencana Kerja - “Working Plan”
• Sebanyak-banyaknya
Sebanyak banyaknya • Input (Rp., Naker, Fasilitas dll.)
(Rp Naker Fasilitas, dll )
• Seindah-indahnya • Kegiatan (Proses)
• Tidak terbatas • Output / Outcome

Sehingga Perencanaan
• Dimulai dengan informasi tentang ketersediaan
sumberdaya dan arah pembangunan nasional

Critical point-nya adalah
• Menyusun hubungan optimal antara input, proses,
dan output / outcomes

Karena:
K
Ada Sanksi Pidana
dadang-
Pasal 34 UU 17/2003

Pasal 34 UU 17/2003

1) Menteri/Pimpinan lembaga/Gubernur/Bupati/Walikota
yang terbukti melakukan penyimpangan kebijakan yang
telah ditetapkan dalam undang-undang tentang
p g g g
APBN/Peraturan Daerah tentang APBD diancam dengan
pidana penjara dan denda sesuai dengan ketentuan
undang-undang.
2) Pimpinan Unit O
i i i Organisasi Kementrian Negara/
i i i /
Lembaga/Satuan Kerja Perangka Daerah yang terbukti
melakukan penyimpangan kegiatan anggaran yang telah
ditetapkan dalam undang-undang tentang APBN/
undang undang
Peraturan Daerah tentang APBD diancam dengan pidana
penjara dan denda sesuai dengan ketentuan undang-
undang.
3) Presiden memberi sanksi administrasi sesuai dengan
ketentuan undang-undang kepada pegawai negeri serta
pihak-pihak lain yang tidak memenuhi kewajibannya
sebagaimana ditentukan dalam undang-undang ini
ini.
dadang-

Musrenbang
M b
 Musrenbang Desa/Kelurahan, Kecamatan
dilaksanakan sebelum Musrenbang Kabupaten dan
g p
Kota.
 Musrenbang Daerah Kabupaten/Kota
dilaksanakan sepanjang bulan Maret.
dil k k j b l M t
 Musrenbang Pusat (Musrenbangpus)
dilaksanakan pada akhir bulan Maret.
Maret
 Musrenbang Provinsi dilaksanakan pada bulan
April.
 Musrenbang Nasional (Musrenbangnas)
dilaksanakan pada akhir bulan April.
dadang-

Penyusunan dan Penetapan PJP
P d P

1. Rancangan Rencana  Proses Teknokratik oleh
Bappenas/Bappeda
2. Musrenbang d
M b dengan bahan R
b h Rancangan R Rencana yang
melibatkan Masyarakat
– dimaksud de ga “masyarakat” ada a o a g
d a sud dengan asya a at adalah orang
perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat
hukum adat atau badan hukum yang berkepentingan
dengan kegiatan dan hasil pembangunan baik sebagai
penanggung biaya, pelaku, penerima manfaat maupun
penanggung resiko
3. Penyusunan Rancangan Akhir
P R Akhi
4. Penetapan Rencana (RPJP Nasional  UU, RPJP Daerah 
)
Perda)
dadang-

Penyusunan dan Penetapan RPJMD
RPJMD
(1) Visi, Misi, Program
Kepala Daerah Terpilih

Bappeda menyusun (2)
Rancangan Awal SKPD Menyusun Renstra SKPD
RPJMD (3)
Program SKPD
a) Visi,Misi Kepala Daerah
b) Strategi Pembangunan Daerah
c) Kebijakan Umum
d)
) Kerangka Ekonomi Daerah
g (4) Bappeda menyelenggarakan
pp y gg
MUSRENBANG RPJMD
e) Program SKPD

(5)
Bappeda menyusun Penetapan RPJMD
Rancangan Akhir RPJMD

a)
) Visi, Misi Kepala Daerah
p ( )
(7)
b) Strategi Pembangunan Daerah (6)
c) Kebijakan Umum Digunakan sebagai
d) Kerangka Ekonomi Daerah pedoman penyusunan
e)
) Program SKPD
g Rancangan RKPD

dadang-

Penyusunan dan Penetapan RKPD
(8)
Bappeda menyusun (9)
Rancangan Awal RKPD SKPD Menyusun Renja SKPD
(10)
a) Prioritas Pembangunan Daerah Program SKPD
b) Kebijakan Umum
c) Kerangka Ekonomi Daerah 
Pagu Indikatif MUSRENBANG
d) Program SKPD Desa/Kelurahan/Kecamatan
(11.b)
(11.a)
Maret
MUSRENBANG Kab/Kota
a.
a Sinkronisasi Program SKPD
Rancangan Akhir RKPD
b. Harmonisasi Dekon dan TP
a) Prioritas Pembangunan (12)
b) Kebijakan Umum
c) Kerangka Ekonomi Daerah MUSRENBANG Prov Sbg g April

d) Program SKPD Wakil Pemerintah Pusat
a. Harmonisasi Dekon dan TP
(15)
(13)
Mei
Penetapan RKPD (14) Bappenas menyelenggarakan
(4) April

Sebagai pedoman penyusunan MUSRENBANGNAS
Rancangan APBD a. Sinkronisasi Program KL/SKPD
b. Harmonisasi Dekon dan TP
dadang-

Isi Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP)

NASIONAL DAERAH
Penjabaran Tujuan
j j Mengacu p
g pada RPJP
Nasional ke dalam: Nasional dan memuat:
 Visi  Visi
 Misi  Misi
 Arah Pembangunan  Arah Pembangunan
Nasional Daerah

dadang-

RPJP 2005–2025 (RUU)
2005–

Bab I Pendahuluan
Bab II Kondisi Umum
Bab III Visi dan Misi Pembangunan
Nasional Tahun 2005–2025
2005–
Bab IV Arah Pembangunan Jangka
Panjang Tahun 2005–2025
2005–
Bab V Penutup
dadang-

Isi Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM)

RPJM NASIONAL RPJM DAERAH
 Penjabaran visi, misi, program  Penjabaran visi, misi, program Kepala
Presiden; Daerah;
 B
Berpedoman pada RPJP N i l
d d Nasional  B
Berpedoman pada RPJP D
d d Daerah dan
hd
memperhatikan RPJM Nasional
Isi: Isi:
 Strategi Pembangunan Nasional  Strategi Pembangunan Daerah
 Kebijakan Umum  Kebijakan Umum
 Kerangka Ekonomi Makro  Arah Kebijakan Keuangan Daerah
 Program kementerian, lintas kementerian,  Program SKPD, lintas SKPD,
kewilayahan, dan lintas kewilayahan yang kewilayahan, dan lintas kewilayahan
y y
memuat kegiatan dalam: yang memuat kegiatan dalam:
 Kerangka Regulasi  Kerangka Regulasi
 Kerangka Anggaran  Kerangka Anggaran
dadang-

RPJM 2004 2009
RPJM 2004–2009 (Perpres 7/2005)

Bagian I: Permasalahan dan Agenda Pembangunan
Nasional 2004-2009
2004-
Bagian II: Agenda Menciptakan Indonesia yang
Aman dan Damai
Bagian III: Agenda Menciptakan Indonesia yang Adil
dan Demokratis
Bagian IV: Agenda Meningkatkan Kesejahteraan
Rakyat
Bagian V: Kerangka Ekonomi Makro dan Pembiayaan
Pembangunan
P b
Bagian VI: Penutup

dadang-

Isi Renstra-KL & Renstra-SKPD
Renstra- Renstra-

Renstra-KL Renstra-SKPD
Berpedoman pada RPJM Nasional Berpedoman pada RPJM Daerah

Isi: Isi:
1. Visi-Misi 1. Visi-Misi
2. T j
Tujuan, Strategi, dan Kebijakan
St t i d K bij k 2. Tujuan, Strategi, dan Kebijakan
T j St t i d K bij k
3. Program-program 3. Program-program
4 Kegiatan Indikatif
4. 4.
4 Kegiatan Indikatif

dadang-

Isi Rencana Kerja Pemerintah/Daerah (RKP/D)

RKP RKP Daerah
Penjabaran RPJM Nasional Penjabaran RPJM Daerah;
Mengacu p
g pada RKP

Isi: Isi:
 Prioritas Pembangunan Nasional  Prioritas Pembangunan Daerah
 Rancangan Kerangka Ekonomi  Rancangan Kerangka Ekonomi
Makro Makro Daerah
 Arah Kebijakan Fiskal  Arah Kebijakan Keuangan Daerah
 Program Kementerian, lintas  Program SKPD, lintas SKPD,
kementerian, kewilayahan, dan kewilayahan, dan lintas
lintas k il h
li t kewilayahan yang memuat t kewilayahan
k il h yang memuat k i tt kegiatan
kegiatan dalam: dalam:
 Kerangka Regulasi  Kerangka Regulasi
 Kerangka Anggaran  Kerangka Anggaran
dadang-

Isi Renja
I i R j -KL & R j -SKPD
Renja- Renja-
Renja

Renja-
Renja-KL Renja-
Renja-SKPD
Penjabaran Renstra KL Penjabaran Renstra SKPD

Isi: Isi:
1.
1 Kebijakan KL 1.
1 Kebijakan SKPD
2. Program dan Kegiatan 2. Program dan Kegiatan
Pembangunan Pembangunan
 Dilaksanakan Pemerintah  Dilaksanakan Pemerintah
 Mendorong Partisipasi Masyarakat  Mendorong Partisipasi Masyarakat

dadang-

Terima Kasih

dadang-

Arti, Elemen, dan Jenis Perencanaan

Recomendados

Recomendados

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

La actualidad más candente (20)

Destacado

Destacado (9)

Similar a Arti, Elemen, dan Jenis Perencanaan

Similar a Arti, Elemen, dan Jenis Perencanaan (20)

Más de Dadang Solihin

Más de Dadang Solihin (20)

Último

Último (20)

Arti, Elemen, dan Jenis Perencanaan