DUKUNGAN SEKWAN UNTUK GOOD GOVERNANCE

Dukungan Sekwan
bagi Penerapan Prinsip-prinsip
Prinsip-
Good Governance
G dG

Drs. H. Dadang Solihin, MA

Working Meeting Peran Sekwan Dalam Mendukung Kerja DPRD
Program Penguatan Legislatif LGSP-USAID
LGSP-

Hotel Atlet Century Park, Jakarta 25-26 Juli 2006
25-

dadang-
dadang-solihin.blogspot.com 2

Dadang Solihin’s Profile
Dadang holds a MA degree (
g g (Economics), University of
) y
Colorado, USA. His previous post is Head, Center for Research
Data and Information at DPD Secretariat General as well as
Deputy Director for Information of Spatial Planning and Land
Use Management at Indonesian National Development
Planning Agency (Bappenas).
 Beside working as Assistant Professor at Graduate School of Asia- Asia
Pacific Studies, Waseda University, Tokyo, Japan, he also active as
Associate Professor at University of Darma Persada, Jakarta, Indonesia.
 He got various training around the globe included Advanced International
globe,
Training Programme of Information Technology Management, at Karlstad
City, Sweden (2005); the Training Seminar on Land Use and Management,
Taiwan (2004); Developing Multimedia Applications for Managers Kuala
Managers,
Lumpur, Malaysia (2003); Applied Policy Development Training, Vancouver,
Canada (2002); Local Government Administration Training Course,
Hiroshima, Japan ( 00 ); a d Regional Development a d Planning Training
os a, Japa (2001); and eg o a e e op e and a g a g
Course, Sapporo, Japan (1999). He published more than five books
regarding local autonomous.
 You can reach Dadang Solihin by email at dadangsol@yahoo.com or by his
mobile at +62812 932 2202 dadang-

Materi P t
M t i Pertemuan
 Ciri-
Ciri-ciri Negara-negara yang Akan Sulit untuk Maju
Negara-
 Apa itu Good Governance?
 Siapa saja Stakeholders?
 Troika: Pola Hubungan antara Pemerintah, Dunia
Usaha S
U h Swasta, dan Masyarakat
d M k
 Tujuan Pembangunan Daerah
 Posisi Strategis Sekwan
 Modus Korupsi di APBD
 Manfaat Good Governance
 14 Prinsip-prinsip Good Governance
Prinsip-
 Bagaimana Mewujudkan Good Governance?
dadang-

AWAS…
AWAS…!!
Negara-
Negara-negara ini Akan Sulit untuk Maju

1. Yang pernah menjadi negara jajahan (T l d
Y h j di j j h Taylor dan
Hudson, 1972).
2. Yang k
Y kaya ddengan SDA (S h d W
Sachs dan Warner, 1995) ).
3. Yang memiliki banyak etnis (Mauro, 1995).
4. Yang tengah mengalami masa transisi dari
pemerintah otoriter kepada demokrasi dan ekonomi
pasar (P t i k Gl
Patrick Glynn, St h J K b i d M i
Stephen J. Kobrin, dan Moises
Naim, 1999).
5. Yang b l k i di sekitar garis Katulistiwa (T d
Y berlokasi kit i K t li ti Todaro,
2002).
dadang-

Apa itu G d G
A i Good Governance?
?

 Suatu konsepsi tentang
penyelenggaraan pemerintahan yang
bersih, demokratis, dan efektif.
, ,
 Suatu gagasan dan nilai untuk
mengatur pola hubungan antara
pemerintah, dunia usaha swasta, dan
masyarakat.

dadang-

Stakeholders

STATE CITIZENS
Executive organized into:
g
Judiciary Community-based organizations
Legislature Non-governmental organizations
Professional Associations
Public service
Religious groups
R li i
Military Women’s groups
Police Media

BUSINESS
Small / medium / large enterprises
Multinational Corporations
Financial institutions
Stock exchange

dadang-

Troika:
Pola Hubungan antara Pemerintah,
Dunia Usaha Swasta, dan Masyarakat
, y

Masyarakat
Masyarakat,
Masyarakat
Pemerintah
Bangsa, dan Negara
VISI
D i U h
Dunia Usaha

dadang-

Tujuan Pembangunan Daerah
T j P b D h

1. Mengurangi disparitas atau ketimpangan
p
pembangunan antar daerah dan antar sub daerah
g
serta antar warga masyarakat (pemerataan dan
keadilan).
2.
2 Memberdayakan masyarakat dan mengentaskan
kemiskinan.
3. Menciptakan atau menambah lapangan kerja.
4. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan
masyarakat daerah.
5.
5 Mempertahankan atau menjaga kelestarian
sumber daya alam agar bermanfaat bagi generasi
sekarang dan generasi masa datang
(berkelanjutan).
(berkelanjutan)
dadang-

Posisi Strategis Sekwan
(UU 22/2003, PP 24/2004)
22/2003,
Unsur Pendukung Pejabat Perangkat
DPRD Daerah yang memimpin
(bertanggung Sekretariat DPRD
jawab kepada (secara administrasi
p p
pimpinan DPRD)) dibina oleh Bupati
melalui Sekda)

• Mempersiapkan data, informasi,
dan materi dalam rapat
• Menyiapkan RASK.
dan/atau id
d / t sidang DPRD.
DPRD
• Meningkatkan peran struktur
• Mengolah aspirasi masyarakat.
fungsional dalam
• Mengatur hubungan dengan
mendukung Tupoksi DPRD.
Media (konferensi pers).
dadang-

Modus Korupsi di APBD
(Sebagai b h
(S b i bahan penelisikan kejaksaan akan kasus-k
li ik k j k k kasus-kasus
k
korupsi di DPRD)

1. Penipuan terhadap anggaran dengan mengambil pos
anggaran lain dengan maksud ‘menyembunyikan’ nama pos
y g
yang mungkin dianggap terlalu mencolok atau mengada-ada.
g gg p mengada-
g
2. Menciptakan anggaran baru yang sebenarnya tidak diatur
dalam PP 110/2000 tentang Kedudukan Keuangan DPRD.
3. Mark up anggaran. Maksudnya, tunjangan yang sudah diatur
p gg y , j g y g
dalam PP 110/2000 dilebih-lebihkan demi kepentingan pribadi
dilebih-
maupun berjamaah.
4. Pengalokasian anggaran kembar dengan anggaran lain
dengan nama yang berbeda.
d b b d
5. Membuat anggaran tanpa rincian,
6. Menghilangkan pos anggaran
7. Pengambilalihan anggaran yang seharusnya diberikan dalam
bentuk jaminan asuransi dalam bentuk uang cash.
Sumber: Indonesia Corruption Watch (ICW)
dadang-

Manfaat Good Governance

1. Berkurangnya secara nyata praktik KKN di birokrasi.
birokrasi.
2. Terciptanya sistem kelembagaan dan
ketatalaksanaan pemerintahan yang bersih, efisien,
k l k h b h f
efektif, transparan, profesional dan akuntabel.
akuntabel.
3.
3 Terhapusnya peraturan perUU-an dan tindakan yang
perUU-
bersifat diskriminatif terhadap warga negara,
kelompok, atau golongan masyarakat.
4. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam
pengambilan kebijakan publik.
publik.
5. Terjaminnya konsistensi dan kepastian hukum
T j i k i t id k ti h k
seluruh peraturan perundang-undangan, baik di
perundang-
tingkat pusat maupun daerah.
g p p
dadang-

Prinsip-
Prinsip-prinsip
Good Governance
1. Wawasan ke Depan (Visionary)
2. Keterbukaan & Transparansi (O
K t b k T i Openness
&Transparency)
3. Partisipasi Masyarakat (P ti i ti )
P ti i iM k t Participation
4. Tanggung Gugat (Accountability)
5. Supremasi Hukum (Rule of Law)
6. Demokrasi (Democracy)
7. Profesionalisme & Kompetensi
(Profesionalism & Competency)
dadang-

Prinsip-
Prinsip-prinsip Good Governance…
Governance…

8. Daya Tanggap (Responsiveness)
9. Keefisienan & Keefektifan (Efficiency &
Effectiveness)
Eff ti
10. Desentralisasi (Decentralization)
11.
11 Kemitraan dengan Dunia Usaha Swasta dan
Masyarakat (Private Sector & Civil Society
Partnership)
12. Komitmen pada Pengurangan Kesenjangan
(Commitment to Reduce Inequality)
13. Komitmen pada Lingkungan Hidup (Commitment to
p g g p
Environmental Protection)
14. Komitmen pada Pasar yang Fair (Commitment to
Fair Market )
dadang-

1. Wawasan ke Depan (Visionary)
INDIKATOR MINIMAL:
 Adanya visi dan strategi yang
y g y g
jelas dan mapan dengan
menjaga kepastian hukum;
 Adanya kejelasan setiap tujuan
kebijakan d
k bij k dan program;
 Adanya dukungan dari pelaku
untuk mewujudkan visi.

PERANGKAT PENDUKUNG
INDIKATOR:
 Peraturan/kebijakan yang
memberikan kekuatan hukum pada
visi dan strategi;
 Proses penentuan visi dan strategi
secara partisipatif.

dadang-

2. Keterbukaan & Transparansi
(O
Openness & T
Transparency)
INDIKATOR MINIMAL:
 Tersedianya informasi yang memadai pada setiap proses
penyusunan dan implementasi kebijakan publik;
 Adanya akses pada informasi yang siap, mudah
dijangkau, bebas diperoleh, dan tepat waktu.

PERANGKAT PENDUKUNG INDIKATOR:
 Peraturan yang menjamin hak untuk mendapatkan informasi;
 Pusat/balai informasi;
 Website (e-government, e-procurement, dsb);
 Iklan layanan masyarakat;
 Media cetak;
 Papan pengumuman.

dadang-

3. Partisipasi Masyarakat
(Participation)
INDIKATOR MINIMAL:
 Adanya pemahaman penyelenggara negara tentang
proses/metode partisipatif;
 Adanya pengambilan keputusan yang didasarkan atas
konsensus bersama
bersama.

 Pedoman pelaksanaan proses partisipatif;
 Forum konsultasi dan temu publik, termasuk forum
stakeholders;
 Media massa nasional maupun media lokal sebagai sarana
penyaluran aspirasi masyarakat;
 Mekanisme/peraturan untuk mengakomodasi kepentingan
yang b
beragam.
dadang-

4. Tanggung Gugat (Accountability)

INDIKATOR MINIMAL:
 Adanya kesesuaian antara p
y pelaksanaan dengan standar
g
prosedur pelaksanaan;
 Adanya sanksi yang ditetapkan atas kesalahan atau kelalaian
dalam pelaksanaan kegiatan.

 Mekanisme pertanggungjawaban;
 Laporan tahunan;
 Laporan pertanggungjawaban;
p p gg gj ;
 Sistem pemantauan kinerja penyelenggara negara;
 Sistem pengawasan;
 Mekanisme reward and punishment.

dadang-

5. Supremasi Hukum
(Rule of L )
R l f Law
INDIKATOR MINIMAL:
 Adanya kepastian dan penegakan hukum;
 Adanya penindakan terhadap setiap pelanggar hukum;
 Adanya pemahaman mengenai pentingnya kepatuhan terhadap
hukum dan peraturan.

 Peraturan perundang-undangan;
p
perundang-
g g ;
 Sistem yuridis yang terpadu/terintegrasi (kepolisian, kejaksaan, pengadilan);
 Reward and punishment yang jelas bagi aparat penegak hukum
( p
(kepolisian,kehakiman, kejaksaan);
, , j );
 Sistem pemantauan lembaga peradilan yang obyektif, independen, dan
mudah diakses publik (ombudsman);
 Sosialisasi mengenai kesadaran hukum.

dadang-

6. Demokrasi (Democracy)

INDIKATOR MINIMAL
MINIMAL:
 Adanya kebebasan dalam menyampaikan aspirasi dan
berorganisasi;
 Adanya kesempatan yang sama bagi anggota masyarakat
untuk memilih dan membangun konsensus dalam
g
pengambilan keputusan kebijakan publik.

 Peraturan yang menjamin adanya hak dan kewajiban yang sama bagi
anggota masyarakat untuk turut serta dalam pengambilan keputusan
kebijakan publik.
publik

dadang-

7. Profesionalisme & Kompetensi
(Profesionalism & C
P f i li Competency)
t

INDIKATOR MINIMAL:
 Berkinerja tinggi;
 Taat asas;
 Kreatif dan inovatif;
 Memiliki kualifikasi di bidangnya.

 Standar kompetensi yang sesuai dengan fungsinya;
 Kode etik profesi;
 Sistem reward and punishment yang jelas;
 Sistem pengembangan sumber daya manusia (SDM);
 St
Standar dan indikator kinerja.
d d i dik t ki j

dadang-

8. Daya Tanggap (Responsiveness)

INDIKATOR MINIMAL:
 T
Tersedianya layanan pengaduan dengan prosedur yang mudah dipahami
di l d d d d h di h i
oleh masyarakat;
 Adanya tindak lanjut yang cepat dari laporan dan pengaduan.

 Standar pelayanan publik;
 Prosedur dan layanan pengaduan, hotline;
 Fasilitas komunikasi.

dadang-

9. Keefisienan & Keefektifan (Efficiency
& Effectiveness)

INDIKATOR MINIMAL:
 Terlaksananya administrasi penyelenggaraan negara yang
berkualitas dan tepat sasaran dengan penggunaan
sumberdaya yang optimal;
 Adanya perbaikan berkelanjutan;
 Berkurangnya tumpang tindih penyelenggaraan fungsi
organisasi/unit kerja.

 Standar dan indikator kinerja untuk menilai efisiensi dan
efektivitas pelayanan;
f kti it l
 Survei-survei kepuasan stakeholders.
Survei-

dadang-

10. Desentralisasi (Decentralization)
10.

INDIKATOR MINIMAL:
 Adanya kejelasan pembagian tugas dan wewenang dalam berbagai
tingkatan jabatan.

Peraturan perundangan mengenai:
 Struktur organisasi yang tepat dan jelas;

 Job desc iption ( aian tugas) yang jelas.
description (uraian t gas) ang jelas

dadang-

11.
11. Kemitraan dengan Dunia Usaha Swasta dan
Masyarakat (P i t Sector & Civil Society
M k t Private S t Ci il S i t
Partnership)

INDIKATOR MINIMAL:
 Adanya pemahaman aparat pemerintah tentang pola-pola kemitraan;
pola-
 Adanya lingkungan yang kondusif bagi masyarakat kurang mampu
y g g y g g y g p
(powerless) untuk berkarya;
 Terbukanya kesempatan bagi masyarakat/dunia usaha swasta untuk
turut berperan dalam penyediaan pelayanan umum;
 Adanya pemberdayaan institusi ekonomi lokal/Usaha Mikro, Kecil,
dan Menengah.

 Peraturan-peraturan dan pedoman yang mendorong kemitraan
Peraturan-
pemerintah-
pemerintah-dunia usaha swasta-masyarakat;
swasta-
 Peraturan-peraturan yang berpihak pada masyarakat kurang mampu;
Peraturan-p y g p p y g p ;
 Program-program pemberdayaan.
Program-

dadang-

12.
12. Komitmen pada Pengurangan
Kesenjangan (Commitment to Reduce
Inequality)
INDIKATOR MINIMAL:
 Adanya langkah-langkah atau kebijakan yang berorientasi pada
langkah-
pemenuhan kebutuhan dasar bagi masyarakat yang kurang mampu
( b idi silang, affirmative action, d b)
(subsidi il ffi ti ti dsb);
 Tersedianya layanan-layanan/fasilitas-fasilitas khusus bagi
layanan-layanan/fasilitas-
masyarakat tidak mampu;
 Ad
Adanya kesataraan dan keadilan gender;
k t d k dil d
 Adanya pemberdayaan kawasan tertinggal.

 Peraturan-peraturan yang berpihak pada pemberdayaan gender,
Peraturan-
masyarakat kurang mampu, dan kawasan tertinggal;
 Program-program pemberdayaan gender, masyarakat kurang
Program-
mampu, dan kawasan tertinggal.

dadang-

13.
13. Komitmen pada Lingkungan Hidup
p g g p
(Commitment to Environmental Protection)

INDIKATOR MINIMAL:
 Adanya keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya alam dan
perlindungan/konservasinya;
 Penegakan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan;
prinsip-
 Rendahnya tingkat pencemaran dan kerusakan lingkungan;
 Rendahnya tingkat pelanggaran perusakan lingkungan.
lingkungan

 Peraturan dan kebijakan yang menjamin perlindungan dan
pelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup;
 Forum kegiatan peduli lingkungan;
 Reward and punishment dalam pemanfaatan sumber daya alam dan
perlindungan lingkungan hidup.

dadang-

14. Komitmen pada Pasar yang Fair
14.
(Commitment to Fair Market )

INDIKATOR MINIMAL:
 Tidak ada monopoli;

 Berkembangnya ekonomi masyarakat;

 Terjaminnya iklim kompetisi yang sehat.
j g

 Peraturan-peraturan mengenai persaingan usaha yang
Peraturan-
menjamin iklim kompetisi yang sehat.

dadang-

Bagaimana Mewujudkan
Good Governance?

 Membutuhkan komitmen kuat, daya tahan
dan waktu yang tidak singkat, diperlukan
singkat
pembelajaran,pemahaman, serta
implementasi nilai-nilai kepemerintahan
nilai-
yang b ik pada seluruh stakeholder.
baik d l h t k h ld
 Perlu adanya kesepakatan bersama serta
rasa optimistik yang tinggi dari seluruh
komponen bangsa bahwa kepemerintahan
y g
yang baik dapat diwujudkan demi mencapai
p j p
masa depan bangsa dan negara yang lebih
baik.
dadang-

TERIMA KASIH

dadang-

DUKUNGAN SEKWAN UNTUK GOOD GOVERNANCE

Recomendados

Recomendados

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

La actualidad más candente (20)

Similar a DUKUNGAN SEKWAN UNTUK GOOD GOVERNANCE

Similar a DUKUNGAN SEKWAN UNTUK GOOD GOVERNANCE (20)

Más de Dadang Solihin

Más de Dadang Solihin (20)

DUKUNGAN SEKWAN UNTUK GOOD GOVERNANCE