1. Evaluasi Penyelenggaraan Manajemen Kinerja Pemerintahan: Tinjauan Kondisi Saat Ini dan Arah ke Depan Dadang Solihin Direktur Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Bappenas Lokakarya LGSP-USAID Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah yang Berbasis Hasil Hotel Sheraton-Surabaya, 2 September 2008
3. Materi www.dadangsolihin.com * PPT ini merupakan penyempurnaan dari materi Workshop on Knowledge Sharing and Technical Skills in M&E di Novotel Bogor pada 14-16 July 2008. Penutup Arah ke Depan Kondisi Saat Ini Pendahuluan
5. Menggabungkan M&E ke dalam Siklus Manajemen Pembangunan www.dadangsolihin.com Reporting (4) M & E (1) Planning (2) Budgeting (3) Implementation
6. Planning Process www.dadangsolihin.com Pendekatan P olitik : P emilihan Presiden/Kepala Daerah menghasilkan rencana pembangunan hasil proses politik ( public choice theory of planning ), khususnya penjabaran Visi dan Misi dalam RPJM /D. Proses Teknokratik : M enggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu . Partisipatif : D ilaksanakan dengan melibatkan seluruh stakeholders, antara lain melalui Musrenbang . Proses top-down dan bottom-up : D ilaksanakan menurut jenjang pemerintahan .
13. Pemetaan Peraturan Perundang-undangan mengenai Evaluasi Kinerja Pembangunan www.dadangsolihin.com SISTEM PEMERINTAHAN RPJP N SISTEM SISTEM D AKIP PENGANGGARAN KL RENCANA D STRATEGIS SKPD KERANGKA P N RPJM dll EKONOMI D D MAKRO P RENCANA KL RENCANA KINERJA D KERJA SKPD KL SKPD (Persetujuan Anggaran) PENETAPAN KINERJA PENGUKURAN KINERJA KL D LAKIP BPK (Audit) EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA RAPBN/ RAPBD SISTEM PERENCANAAN LKKIP DAN ANGGARAN PAGU PEMBANGUNAN NASIONAL LAPORAN KEUANGAN EKPD, EKPOD & EDOB SPM DAERAH LPPD, LKPJ & ANGGARAN RENCANA KERJA KERANGKA PENG. JANGKA MENENGAH (MTFF) LAPORAN KEGIATAN DEKONSENTRASI/ TUGAS PEMBANTUAN DPR/DPRD PENGAWASAN PEMERINTAHAN DAERAH PENYELENGGARAAN INFORMASI LPPD KEPADA MASYARAKAT EPPD : UU 25/2004 Inpres 7/1999 UU 17/2003 UU 32/2004 PP 8/2006 UU 1/2004 UU 15/2004 Inpres 5/2004 Perpres 7/2005 PP 39&40/2006 PP 58 2005 PP 3/2007 UU 17/2007 UU 33/2004 PP 79/2005 Permendagri 16/2007 Permendagri 23/2007 PP 65/2005 PP 56/2005 Permendagri 6/2007 PP 6/2008 PP 7/2008 Permendagri 28/2007 Permendagri 65/2007 SISTEM INFORMASI KEUANGAN DAERAH IKM KEP/25/M.PAN/ 2/2004 Umpan Balik RUU PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD/RAPERDA PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD PP 20&21/2004 RENCANA AKSI (OPERATIONAL PLAN) PENETAPAN KINERJA ?
14.
15. Klasifikasi Laporan berdasarkan Jenis Laporan www.dadangsolihin.com Laporan Kinerja Laporan Keuangan Laporan Pertanggungjawaban Legal Draft 58 Laporan Daerah 20 Laporan Pusat (K/L)
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24. Arah ke Depan: Mengembangkan Sistem M&E www.dadangsolihin.com
25.
26.
27.
28. Mengembangkan Sistem M&E www.dadangsolihin.com 1 5 4 3 2 Koord. M&E Nasional Indicator Resource Group Database Indikator Kinerja Jadwal M&E Baru Komunitas Evaluator