Kebijakan Manajemen Asset Daerah

dadang-solihin.blogspot.com 2

Nama : Dr. Dadang Solihin, SE, MA
Tempat/Tgl Lahir : Bandung 6 November 1961
Pekerjaan : Direktur Evaluasi Kinerja
Pembangunan Daerah
Bappenas
Alamat Kantor : Jl. Taman Suropati No. 2 Jakarta
10310
Telp/Fak Kantor : (021) 392 6248
HP : 0812 932 2202
PIN BB : 277878F0
Email : dadangsol@yahoo.com
Website :
http://dadang‐solihin.blogspot.com


Materi
• Dasar Hukum Pengelolaan Barang Milik
Daerah (BMD)
• Manfaat Pengelolaan BMD
• Pengertian Aset dan Barang Milik
Daerah
• Pengelolaan Barang Milik Daerah
• Penjualan Kendaraan Dinas
• Penjualan/Pelelangan Rumah Dinas
Daerah
• Pelelangan Umum (Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 93/Pmk.06/2010
Petunjuk Pelaksanaan Lelang)


Latar Belakang
• Reformasi bidang keuangan negara mencakup reformasi bidang
pengelolaan barang milik/kekayaan negara (UU 1/2004 tentang
Perbendaharaan Negara)
• Pemerintah wajib melakukan pengamanan terhadap BMD
 Belum lengkapnya data mengenai jumlah, nilai, kondisi dan
status kepemilikannya
 Belum tersedianya database yang akurat dalam rangka
penyusunan Neraca Pemerintah.
 Pengaturan yang ada belum memadai dan terpisah-pisah.
 Kurang adanya persamaan persepsi dalam hal pengelolaan
BMN/D


Dasar Hukum Pengelolaan BMD
• UU No. 1/2004 ttg Perbendaharaan Negara
• PP No. 24/2005 ttg Standar Akuntansi Pemerintahan
• PP No. 58/2005 ttg Pengelolaan Keuangan Daerah
• PP No. 6 /2006 ttg Pengelolaan Barang Milik Negara /Daerah
• PP No. 38/2008 ttg Perubahan atas PP No. 6/2006
• Keppres 80/2003 ttg Pedoman Tatacara Pengadaan Barang dan
Jasa
• Kepmendagri 12/ 2003 ttg Pedoman Penilaian Barang Daerah
• Kepmendagri 153/2004 ttg Pedoman Pengelolaan Barang
Daerah Yang Dipisahkan; dan
• Permendagri 13/2006 ttg Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah.
• Permendagri 17/2007 ttg Pedoman Teknis Pengelolaan Barang
Milik Daerah

Mengapa Diperlukan Pengelolaan BMD?

• Kejelasan status kepemilikan BMD
• Inventarisasi kekayaan daerah dan masa pakai BMD
• Optimalisasi penggunaan dan pemanfaatan untuk peningkatan
PAD
• Antisipasi kondisi BMD dalam fungsi pelayanan publik
• Pengamanan barang daerah
• Dasar penyusunan neraca
• Kewajiban untuk melaporkan kondisi dan nilai BMD secara berkala


Keuntungan Pengelolaan BMD
• Meningkatkan Pengurusan dan Akuntabilitas
• Meningkatkan manajemen layanan
• Meningkatkan manajemen resiko
• Meningkatkan efesiensi keuangan


Pengelolaan Aset
Aset

SDA & Financial Barang Daerah

Potensial Aset Tingkat Kebutuhan Aset
Pelayanan

Perencanaan
Manajemen Aset

Identifikasi & Identifikasi &
Inventarisasi Inventarisasi

Analisis Analisis
Pengembangan Kebutuhan

Prioritas Pengadaan Pemeliharaan Pemanfaatan Penghapusan &
& Perbaikan Pemindahtanganan

Investasi Belanja Modal Belanja Pendapatan Lain-lain
Operasional

Penganggaran

Pelaksanaan & Penatausahaan

dadang-solihin.blogspot.com
Pelaporan & Pengevaluasian 9

Apa itu Aset?
• Sumber daya ekonomi yang dimiliki dari kegiatan ekonomi di
masa lalu.
• Memberi manfaat ekonomi atau keuntungan sosial yang akan
diperoleh di masa datang.
• Mempunyai nilai uang.
• Termasuk sumber non-keuangan yang diperlukan untuk
pelayanan publik.
• Sumber yang dipertahankan atau dipelihara sehubungan dengan
nilai sejarah atau budaya.


Aset Daerah
• Aset lancar • Aset Lainnya
– Uang kas – Aset tak berwujud
– Uang di bank – Tagihan penjualan
– Piutang angsuran
– Persediaan – Tuntutan ganti rugi
• Investasi – Kemitraan dengan pihak
• Aset tetap ketiga
– Tanah – Aset lain-lain
– Mesin dan Peralatan
– Gedung dan Bangunan
– Jalan, Irigasi dan Jaringan
– Konstruksi dalam pengerjaan
– Aset Tetap lainnya.


Pengertian Barang Daerah
• BMD merupakan bagian dari aset pemerintah Daerah yang
berwujud.
• BMD tercakup dalam aset lancar dan aset tetap

Barang milik Daerah meliputi:
• Barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD; dan
• Barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah;
– Barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis;
– Barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/
kontrak;
– Barang yang diperoleh berdasarkan ketentuan undang-undang;
atau
– Barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang
telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
(Pasal 3 Permendagri 17/2007 )

Pengelolaan Barang Milik Daerah

• Perencanaan Kebutuhan
Pengelolaan dan Penganggaran Berpedoman pada
barang daerah • Pengadaan Peraturan Perundangan
• Penerimaan, Penyimpanan
dan Penyaluran
• Penggunaan
Rangkaian • Penatausahaan
Kegiatan dan • Pemanfaatan
Tindakan Ditetapkan dengan
• Pengamanan dan
terhadap Pemeliharaan
Peraturan Daerah
Barang Daerah
• Penilaian
• Penghapusan
• Pemindahtanganan
• Pembinaan, Pengawasan
dan Pengendalian
• Pembiayaan
• Tuntutan Ganti Rugi

Pejabat Pengelolaan BMD
KEPALA SEKRETARIS DAERAH
DAERAH  PENGELOLA

KEPALA BIRO/BAG PERLENGKAPAN
Pembantu Pengelola Barang

PEMEGANG KEPALA SKPD > KEPALA UPTD
KEKUASAAN
 Pengguna >Kuasa Pengguna

DIBANTU PEYIMPAN BARANG
Menerima, Menyimpan dan
Menyalurkan BMD

PENGURUS BARANG
Mengurus BMD dlm pemakaian

Sistem Akutansi Keuangan dan
Sistem Akuntansi Barang
• Dalam rangka pertanggungjawaban, Pengguna Anggaran dan
Kuasa Pengguna Anggaran melaksanakan akuntansi keuangan.
• Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang melaksanakan
Sistem Akuntansi Barang Milik Daerah.
• Sistem akuntansi keuangan dan sistem akuntansi barang
dilaksanakan secara simultan dalam rangka menyusun laporan
pertanggungjawaban.
• SIM BMD selain mendukung pelaksanaan pertanggungjawaban,
juga memberikan berbagai informasi dalam rangka pengelolaan
barang.
• Keluaran SIM BMD juga memberikan manfaat kepada Penguna
Barang dan Kuasa Pengguna Barang dalam tugas-tugas
manajerialnya.


Identifikasi Aset


Pengadaan
 Dilaksanakan berdasarkan prinsip efisien, efektif, transparan
dan terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel
 Dilaksanakan oleh pejabat pengelola barang
 Pengadaan BMD dapat dipenuhi dengan cara
• Pengadaan/pemborongan pekerjaan;
• Membuat sendiri (swakelola);
• Penerimaan (hibah atau bantuan/sumbangan atau kewajiban
pihak ketiga);
• Tukar menukar; dan
• Guna susun (peningkatan kualitas dan kapasitas BMD).


Proses Pengadaaan
dan Penggunaan Barang Daerah
Analisis Kebutuhan
(Pengelola Barang)

USULAN
RKBU USULAN PENGADAAN
PENGUNAAN
PENGADAAN BARANG/ PENETAPAN DIGUNAKAN
PEMDA BARANG KEPALA SKPD/Publik
SKPD JASA OLEH SKPD DAERAH

RKA
SKPD

(Pengelola Barang)
Kinerja SKPD
(Permendagri 13/2006)

INVENTA-
Evaluasi RKBU RISASI feed back


Penggunaan
 Penetapan status penggunaan barang milik daerah pada
masing-masing SKPD dengan memperhatikan hal-hal sebagai
berikut:
• Jumlah personil/pegawai pada SKPD;
• Standar kebutuhan tanah dan/atau bangunan dan selain
tanah dan/atau bangunan untuk menyelenggarakan tugas
pokok dan fungsi SKPD;
• Beban tugas dan tanggungjawab SKPD; dan
• Jumlah, jenis dan luas, dirinci dengan lengkap termasuk
nilainya


Konsepsi Penggunaan Barang Milik Daerah
S K P D Selaku Sekda Selaku Pihak Lain
Pengguna Barang Pengelola Barang

Perolehan
BMD Proses Penetapan
Pemanfaatan:
•Sewa
Penyelesaian •KSP
Dok. Kepemilikan •BSG/BGS
SK penetapan •Pinjam pakai
status
penggunaan
Usul penetapan
status
penggunaan

Pemindahtanganan:
•Jual
Penggunaan Tanah / bangunan •Tukar menukar
Sesuai Tupoksi yg telah diserahkan
•Hibah
•PMD

Barang Milik Daerah:
Tindak Lanjut:
•Tidak sesuai Tupoksi
• Pengalihan Status
•Berlebih
Penggunaan
• Pemanfaatan
• Pemindahtanganan
Tanah/bangunan
diserahkan kpd
Pengelola Barang dadang-solihin.blogspot.com 21

Penatausahaan
 Pembukuan
Mencatat pada daftar barang yang disediakan secara teratur dan
menyimpan bukti kepemilikannya
 Inventarisasi
• Pengguna Barang melakukan inventarisasi BMD 5 th sekali, yang
hasilnya disampaikan kepada Pengelola Barang;
• Persediaan dan Konstruksi dalam Pengerjaan dilaksanakan
inventarisasi oleh Pengguna Barang setiap tahun anggaran;
• Laporan hasil inventarisasi disampaikan kepada Pengelola
Barang.
 Pelaporan
• Pengguna Barang menyampaikan LBPS dan LBPT kepada
Pengelola Barang;
• Pengelola Barang menyusun Laporan BMD untuk Neraca
Daerah.

Pemanfaatan

Sewa

Pinjam Pakai

Bentuk Pemanfaatan

Kerjasama
Pemanfaatan

•Bangun Guna Serah (BGS)
•Bangun Serah Guna (BSG)


Ketentuan Pokok dan Tata Cara Pemanfaatan

Ketentuan Sewa Menyewa Pinjam Pakai KSP BGS/BSG
Belum/ tidak dimanfaatkan untuk jangka waktu tertentu
Pokok
Mendapatkan penerimaan negara atau menguntungkan negara
Semua Subyek Semua Badan
Mitra Pemerintah Semua Badan Hukum
Hukum Hukum
Jangka 5 tahun 2 tahun 30 tahun
30 tahun
Waktu Dapat diperpanjang Dapat diperpanjang Dapat diperpanjang
• Kontribusi tetap
• Kontribusi
• Pembagian
Tidak dipungut tetap
Besaran Formula tarif keuntungan
biaya • Mendirikan
• kontribusi barang
bangunan
(optional)
Tender Tender
Penetapan Penetapan Penetapan
minimal 5 peserta/ minimal 5
Mitra Pengelola Pengelola
peminat peserta/ peminat


Pengamanan BMD


Pemeliharaan BMD


Penilaian
• Penilaian BMD dilakukan dalam rangka pengamanan dan
penyusunan neraca daerah, pencatatan, inventarisasi,
pemanfaatan dan pemindahtanganan
• Penilaian BMD berpedoman pada SAP
• Kegiatan penilaian BMD harus didukung dengan data yang
akurat atas seluruh kepemilikan barang milik daerah yang
tercatat dalam daftar inventarisasi BMD
• Penilaian tanah dan bangunan ditetapkan oleh Kepala Daerah
melalui tim dan dapat melibatkan lembaga independen
bersertifikat
• Penilaian BMD selain tanah dan bangunan oleh tim yang
ditetapkan oleh pengelola barang dan dapat melibatkan lembaga
independen bersertifikat


Penghapusan
 Dalam hal barang sudah tidak berada pada pengguna atau kuasa
pengguna barang, beralih kepemilikannya, terjadi pemusnahan,
atau sebab sebab lainnya
 Pemusnahan barang dilakukan oleh pengguna barang
sepengetahuan pengelola barang setelah mendapat persetujuan
dari kepala daerah
 Penghapusan barang milik Daerah :
• barang tidak bergerak seperti tanah dan/atau bangunan
ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah setelah mendapat
persetujuan DPRD
• barang-barang inventaris lainnya selain tanah dan/atau
bangunan sampai dengan Rp. 5.000.000.000,-00 (lima milyar
rupiah) dilakukan oleh Pengelola setelah mendapat persetujuan
Kepala Daerah.


Alasan Penghapusan Barang

Barang Tidak Barang
Bergerak Bergerak

1. Pertimbangan teknis
• Rusak, tidak ekonomis
• Rusak berat, terkena bencana • Modernisasi
• tidak dapat digunakan secara • Perubahan dasar spesifikasi
optimal • Selisih kurang akibat penggunaan/
• Terkena planologi kota susut akibat penyimpanan
• Kebutuhan organisasi 2. Pertimbangan ekonomis
• Penyatuan lokasi dengan • Optimalisasi BMD idle
• Dihapus secara ekonomis
alasan efisiensi
• Pertimbangan strategi 3. Karena hilang/kekurangan/
hankam kerugian
• Kesalahan penyimpan/pengurus
• Mati (hewan/ternak, tanaman)
• Force majeure

Ketentuan Penghapusan
Pengalihan status penggunaan
DARI DAFTAR BARANG
PENGGUNA Pemindahtanganan

Sudah tidak berada dalam
penguasaan pengguna Penyerahan kepada pengelola
Barang

Pemusnahan

PENGHAPUSAN DARI DAFTAR BARANG Sebab-sebab lain
BMD MILIK DAERAH

Sudah beralih Pemindahtanganan
kepemilikan

Pemusnahan Keputusan pengadilan
berkekuatan tetap

Sebab-sebab lain Hilang, pencurian,
terbakar, susut

Proses Penghapusan

SKPD KDH Panitia Berita acara
penghapusan

SK Penghapusan

Unsur teknis terkait:
• Asisten
• Lelang umum
• Biro/bagian
• Lelang terbatas (panitia
perlengkapan
lelang)
• Biro/bagian keuangan
• disumbangkan
• Biro/bagian hukum
• Hibah
• Kepala SKPD terkait
• Dimusnahkan
• Kabag terkait
• Berita acara
• Pemakai barang


Pemindahtanganan
 Pengalihan kepemilikan sebagai tindak lanjut dari penghapusan
 Pemindahtanganan tanah dan bangunan serta selain tanah dan
bangunan senilai >5milyar rupiah harus dengan persetujuan
DPRD yang diajukan oleh kepala daerah
 Pemindahtanganan tanah dan bangunan tanpa persetujuan
DPRD jika;
• Tidak sesuai lagi dengan peruntukan tata ruangnya
• Anggaran pengganti telah tersedia
• Diperuntukkan bagi pegawai negeri
• Diperuntukkan untuk kepentingan umum
• Dikuasai oleh negara berdasarkan keputusan pengadilan dan
berkekuatan hukum


Bentuk Pemindahtanganan

Penjualan

Tukar-menukar
Bentuk
Pemindahtanganan
Hibah

Penyertaan Modal
Daerah


Penjualan
• Pengalihan kepemilikan barang milik daerah kepada pihak lain
dengan menerima penggantian dalam bentuk uang.
• Penjualan barang milik daerah dilaksanakan dengan berdasarkan
beberapa pertimbangan dan tujuan yaitu:
a. Untuk optimalisasi barang milik daerah yang berlebih atau idle
(menganggur).
b. Secara ekonomis lebih menguntungkan bagi daerah apabila
dijual.
c. Sebagai pelaksanaan ketentuan perundang-undangan yang
berlaku.


Penjualan Barang Milik Daerah
• Dilakukan secara lelang, kecuali dalam hal-hal tertentu:
– Penjualan kendaraan perorangan dinas pejabat negara;
– Penjualan rumah golongan III; dan
– Barang milik daerah lainnya yang ditetapkan lebih lanjut oleh
pengelola.


Kendaraan Perorangan Dinas
yang Dapat Dijual
• Kendaraan Perorangan Dinas yang dipergunakan Gubernur/ Wakil
Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota,
• Yang sudah dipergunakan selama 5 (lima) tahun atau lebih,
• Sudah ada penggantinya, dan
• Tidak akan mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas.

Yang berhak membeli kendaraan perorangan dinas adalah Pejabat
sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Kepegawaian, yaitu:
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang telah mempunyai
masa jabatan 5 (lima) tahun atau lebih dan belum pernah membeli
kendaraan perorangan dinas dari Pemerintah dalam tenggang waktu
10 (sepuluh) tahun.


Penjualan Kendaraan Dinas
Operasional
• Persyaratan kendaraan dinas
operasional yang dapat dihapus
dari Daftar Inventaris Barang Milik
Daerah adalah:
– Yang telah berumur 5 (lima)
tahun lebih,
– Tidak akan mengganggu
kelancaran pelaksanaan tugas
sehari-hari,
– Sudah ada penggantinya.


Proses Penghapusan Kendaraan
Dinas Operasional
1. Permohonan penghapusan kendaraan dinas operasional.
– Pengguna/kuasa pengguna barang mengajukan usul penghapusan
kendaraan dinas operasional yang telah memenuhi persyaratan umur
kendaraan kepada Kepala Daerah melalui pengelola.
2. Pembentukan Panitia Penghapusan untuk melaksanakan penelitian atas
kendaraan yang dimohon untuk dihapus:
– Kepala Daerah dengan Surat Keputusan membentuk Panitia Penghapusan
Kendaraan Dinas Operasional.
– Panitia penghapusan kendaraan dinas operasional meneliti dari segi
administratif/pemilikan kendaraan, keadaan fisik, kemungkinan mengganggu
kelancaran tugas dinas, efisiensi penggunaannya, biaya operasional, nilai
jual kendaraan, dan lain-lain yang dipandang perlu.
– Hasil penelitian Panitia Penghapusan tersebut dituangkan dalam bentuk
Berita Acara. Apabila memenuhi persyaratan, Kepala Daerah menetapkan
keputusan tentang penghapusan kendaraan dinas operasional.


Pelaksanaan Penjualan/Pelelangan
Kendaraan Dinas Operasional
• Setelah dihapus dari daftar inventaris, pelaksanaan penjualannya
dapat dilakukan melalui pelelangan umum atau pelelangan terbatas;
• Pelelangan umum dilaksanakan melalui kantor lelang negara;
• Pelelangan terbatas dilaksanakan oleh panitia pelelangan terbatas
yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah


Pembeli
Pelelangan Umum
• Apabila penjualan/ pelelangan kendaraan dinas operasional melalui
pelelangan umum, maka siapa saja yang berminat membeli bisa
mengikuti lelang tersebut.

Pelelangan Terbatas
• Lampiran X II angka 3 huruf f nomor 2) paragraf g Permendagri No.
17 Tahun 2007 menjelaskan bahwa yang dapat mengikuti
pelelangan terbatas terhadap kendaraan dinas operasional yaitu
Pegawai Negeri Sipil dan Ketua/Wakil Ketua DPRD.


Syarat Mengikuti Pelelangan
• Syarat bagi Pegawai Negeri Sipil untuk dapat mengikuti lelang
terbatas adalah Pegawai Negeri Sipil yang telah mempunyai masa
kerja 10 (sepuluh) tahun dengan prioritas pejabat/pegawai yang
akan memasuki masa pensiun dan pejabat/pegawai pemegang
kendaraan dan/atau pejabat/pegawai yang lebih senior.
• Syarat bagi Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah adalah yang telah mempunyai masa bhakti 5 (lima) tahun,
dan syarat lainnya bahwa dalam tenggang waktu 10 (sepuluh)
tahun terakhir pejabat/pegawai, Ketua/Wakil Ketua DPRD belum
membeli kendaraan dinas operasional.


Golongan Rumah
Kepala Daerah menetapkan
golongan rumah dinas daerah sesuai
dengan peraturan perundang-
undangan
a. rumah dinas daerah golongan I
(rumah jabatan);
b. rumah dinas daerah golongan II
(rumah instansi); dan
c. rumah dinas daerah golongan III
(perumahan pegawai).


Rumah Dinas Daerah yang Dapat
Dijualbelikan atau Disewakan
• Rumah dinas daerah golongan II yang telah dirubah golongannya menjadi
rumah dinas golongan III;
• Rumah dinas daerah golongan III yang telah berumur 10 (sepuluh) tahun
atau lebih;
• Pegawai yang dapat membeli adalah :
1. Pegawai yang sudah mempunyai masa kerja 10 (sepuluh) tahun atau
lebih dan belum pernah membeli atau memperoleh rumah dengan cara
apapun dari pemerintah daerah atau pemerintah pusat;
2. Pegawai yang dapat membeli rumah dinas daerah adalah penghuni
yang pemegang Surat Ijin Penghunian yang dikeluarkan oleh Kepala
Daerah;
Rumah dinas daerah dimaksud tidak sedang dalam sengketa; dan Rumah
dinas daerah yang dibangun di atas tanah yang tidak dimiliki oleh
Pemerintah Daerah, maka untuk memperoleh hak atas tanah harus diproses
tersendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Penjualan Barang Milik Daerah
Selain Tanah dan/atau Bangunan
 Dilaksanakan Oleh
Pengelola Setelah Mendapat Persetujuan Kepala Daerah
 Ketentuan:
– Pengguna mengajukan usul penjualan kepada pengelola;
– Pengelola meneliti dan mengkaji usul penjualan yang diajukan oleh
pengguna sesuai dengan kewenangannya;
– Pengelola menerbitkan keputusan untuk menyetujui atau tidak
menyetujui usulan penjualan yang diajukan oleh pengguna dalam batas
kewenangannya; dan
– Untuk penjualan yang memerlukan persetujuan Kepala Daerah atau
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pengelola mengajukan usul
penjualan disertai dengan pertimbangan atas usulan dimaksud.
 Penerbitan persetujuan pelaksanaan penjualan oleh pengelola untuk
penjualan dilakukan setelah mendapat persetujuan Kepala Daerah atau
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;


Tukar Menukar
• Pengalihan kepemilikan barang milik daerah yang dilakukan antara
pemerintah daerah dengan pemerintah pusat, atau antar pemerintah
daerah, atau dengan Badan Usaha Milik Negara/Daerah atau
Badan Hukum milik pemerintah lainnya, atau dengan pihak
swasta/pihak lainnya, dengan menerima penggantian dalam bentuk
barang, sekurang-kurangnya dengan nilai seimbang.
• Tukar menukar barang milik daerah ini dilaksanakan dengan
pertimbangan:
a. Untuk memenuhi kebutuhan operasional penyelenggaraan
pemerintah.
b. Untuk optimalisasi barang milik daerah ; dan
c. Tidak tersedia dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah


Hibah
• Pengalihan kepemilikan barang pemerintah daerah kepada pemerintah
pusat, atau antar pemerintah daerah, atau kepada pihak lain tanpa
memperoleh penggantian.
• Barang Milik Daerah dapat dihibahkan dengan tujuan :
a. Untuk kepentingan sosial,
b. Untuk keagamaan,
c. Untuk kemanusiaan,
d. Dan untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah.
• Barang milik daerah yang akan dihibahkan itu harus memenuhi persyaratan
sebagai berikut:
a. Bukan merupakaan barang rahasia Negara.
b. Bukan merupakan barang yang menguasai hajat hidup orang banyak.
c. Tidak digunakan lagi dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi
dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.


Penyertaan Modal Daerah
• Pengalihan kepemilikan barang milik daerah yang semula
merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang
dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham daerah pada
badan usaha milik Negara/daerah atau badan hukum lainnya.
• Penyertaan modal pemerintah daerah atas barang milik daerah
dilakukan dalam rangka pendirian, pengembangan, dan
peningkatan kinerja badan usaha milik daerah atau badan hukum
lainnya yang dimiliki oleh Pemerintah dan Swasta.


Ketentuan Pokok dan Tata Cara Pemindahtanganan
Tukar
Ketentuan Penjualan PMD Hibah
menukar
Tidak sesuai dengan tata ruang/ Dari awal pengadaan telah ditetapkan dalam
penataan kota dokumen anggaran
Pertimbangan Pendirian/
Kepentingan sosial,
pengembangan
Tidak mengganggu tupoksi keagamaan,
BUMN/D, BH
kemanusiaan
lainnya
• tanah dan/atau bangunan
• tanah dan/atau bangunan - yg ada di pengelola
Obyek
• Selain tanah dan/atau bangunan - dari awal pengadaannya telah ditetapkan
• Selain tanah dan/atau bangunan
• Tanah ditentukan oleh perhitungan
•Realisasi pelaksanaan
Nilai/ nilai wajar (estimasi terendah • Realisasi
anggaran
Harga menggunakan NJOP) pelaksanaan
• Dapat melibatkan penilai anggaran
independen
• Lelang •Lelang
• Tanpa lelang •Tanpa lelang
Calon Mitra - Peraturan - Peraturan Penetapan Penetapan
PerUUan PerUUan Pengelola Barang Pengelola Barang
- Penetapan - Penetapan
Pengelola Pengelola

Pembiayaan
• Dalam pelaksanaan tertib administrasi pengelolaan barang milik
daerah, disediakan anggaran yang dibebankan pada Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah.
• Pejabat/pegawai yang melaksanakan pengelolaan barang milik
daerah yang menghasilkan pendapatan dan penerimaan
daerah, diberikan insentif.
• Penyimpan barang dan pengurus barang dalam melaksanakan
tugas diberikan tunjangan khusus yang besarannya disesuaikan
dengan kemampuan keuangan daerah dan ditetapkan dengan
Keputusan Kepala Daerah.


Tuntutan Ganti Rugi
• Setiap kerugian daerah akibat kelalaian, penyalahgunaan/
pelanggaran hukum atas pengelolaan Barang Milik Daerah
diselesaikan melalui tuntutan ganti rugi sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.
• Setiap pihak yang mengakibatkan kerugian daerah dapat
dikenakan sanksi administratif dan/atau sanksi pidana sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.
• Untuk pengamanan dan penyelamatan barang milik daerah,
dilengkapi dengan ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang
sanksi terhadap pengelola, pembantu pengelola,
pengguna/kuasa pengguna, dan penyimpan dan/atau pengurus
barang berupa Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang karena
perbuatannya merugikan daerah


PMK No 93/Pmk.06/2010
ttg Petunjuk Pelaksanaan Lelang


Pengertian Lelang
• Lelang adalah penjualan barang yang terbuka untuk umum dengan
penawaran harga secara tertulis dan/atau lisan yang semakin
meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi, yang
didahului dengan Pengumuman Lelang.
• Lelang Noneksekusi Wajib adalah lelang untuk melaksanakan
penjualan barang yang oleh peraturan perundang-undangan
diharuskan dijual secara lelang
• Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang, yang selanjutnya
disebut KPKNL, adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal
Kekayaan Negara yang berada di bawah dan bertanggungjawab
langsung kepada Kepala Kantor Wilayah.


Lelang Noneksekusi Wajib
• Lelang Noneksekusi Wajib termasuk tetapi tidak terbatas pada:
– Lelang Barang Milik Negara/Daerah,
– Lelang Barang Milik Badan Usaha Milik Negara/Daerah
(BUMN/D),
– Lelang Barang Yang Menjadi Milik Negara-Bea Cukai,
– Lelang Benda Berharga Asal Muatan Kapal Yang Tenggelam
(BMKT), dan
– Lelang Kayu dan Hasil Hutan Lainnya dari tangan pertama.


Permohonan Lelang
• Penjual/Pemilik Barang yang bermaksud melakukan penjualan
barang secara lelang melalui KPKNL:
– harus mengajukan surat permohonan lelang secara tertulis
kepada Kepala KPKNL untuk dimintakan jadwal pelaksanaan
lelang,
– disertai dokumen persyaratan lelang sesuai dengan jenis
lelangnya.


Tanggungjawab Penjual/
Pemilik Barang
• Keabsahan kepemilikan barang;
• Keabsahan dokumen persyaratan lelang;
• Penyerahan barang bergerak dan/atau barang tidak bergerak; dan
• Dokumen kepemilikan kepada Pembeli.
• Penjual/Pemilik Barang bertanggung jawab terhadap gugatan
perdata maupun tuntutan pidana yang timbul akibat tidak
dipenuhinya peraturan perundang-undangan di bidang lelang.
• Penjual/Pemilik Barang bertanggung jawab atas tuntutan ganti rugi
terhadap kerugian yang timbul karena ketidakabsahan barang dan
dokumen persyaratan lelang.
• Penjual/Pemilik Barang harus menguasai fisik barang bergerak
yang akan dilelang, kecuali barang tak berwujud, termasuk tetapi
tidak terbatas pada saham tanpa warkat, hak tagih, hak cipta,
merek, dan/atau hak paten.

Jaminan
• Besarnya Uang Jaminan Penawaran Lelang ditentukan oleh
Penjual/Pemilik Barang paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari
Nilai Limit dan paling banyak sama dengan Nilai Limit.
• Uang Jaminan Penawaran Lelang yang telah disetorkan,
dikembalikan seluruhnya tanpa potongan kepada peserta lelang
yang tidak disahkan sebagai Pembeli.
• Dalam pelaksanaan Lelang Eksekusi dan Lelang Noneksekusi
Wajib, jika Pembeli tidak melunasi Kewajiban Pembayaran Lelang
sesuai ketentuan (wanprestasi), Uang Jaminan Penawaran Lelang
disetorkan seluruhnya ke Kas Negara dalam waktu 1 (satu) hari
kerja setelah pembatalan penunjukan Pembeli oleh Pejabat Lelang.


Pengumuman Lelang
• Penjualan secara lelang wajib didahului dengan Pengumuman
Lelang yang dilakukan oleh Penjual.
• Penjual harus menyerahkan bukti Pengumuman Lelang sesuai
ketentuan kepada Pejabat Lelang.


Komponen yang Diumumkan
• Identitas Penjual;
• Hari, tanggal, waktu dan tempat pelaksanaan lelang dilaksanakan;
• Jenis dan jumlah barang;
• Lokasi, luas tanah, jenis hak atas tanah, dan ada/tidak adanya bangunan,
khusus untuk barang tidak bergerak berupa tanah dan/atau bangunan;
• Spesifikasi barang, khusus untuk barang bergerak;
• Waktu dan tempat melihat barang yang akan dilelang;
• Uang Jaminan Penawaran Lelang meliputi besaran, jangka waktu, cara dan
tempat penyetoran, dalam hal dipersyaratkan adanya Uang Jaminan
Penawaran Lelang;
• Nilai Limit, kecuali Lelang Kayu dan Hasil Hutan Lainnya dari tangan
pertama dan Lelang Noneksekusi Sukarela untuk barang bergerak;
• Cara penawaran lelang; dan
• Jangka waktu Kewajiban Pembayaran Lelang oleh Pembeli.


Pelaksanaan Lelang
• Penawaran Lelang dalam Lelang Eksekusi dan Lelang
Noneksekusi Wajib harus dilakukan dengan Penawaran
Lelang Langsung.


Hati-hati...!
• UU 31/1999 tentang PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA
KORUPSI mendefinisikan korupsi adalah:
“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan
memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang
dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara…”


Kebijakan Manajemen Asset Daerah

Recomendados

Recomendados

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

La actualidad más candente (20)

Destacado

Destacado (20)

Similar a Kebijakan Manajemen Asset Daerah

Similar a Kebijakan Manajemen Asset Daerah (20)

Más de Dadang Solihin

Más de Dadang Solihin (20)

Último

Último (20)

Kebijakan Manajemen Asset Daerah