ReformasiBirokrasi

dadang-solihin.blogspot.com 2

Nama : Dr Dadang Solihin, SE, MA
Dr. Solihin SE
Tempat/Tgl Lahir : Bandung 6 November 1961
Pekerjaan : Direktur Evaluasi Kinerja
Pembangunan Daerah
Bappenas
Alamat Kantor : Jl. Taman Suropati No. 2
Jakarta 10310
Telp/Fak Kantor : (021) 392 6248
HP : 0812 932 2202
PIN BB : 277878F0
Email : dadangsol@yahoo.com
Website :
http://dadang-solihin.blogspot.com


Materi
• Reformasi Birokrasi
• Tuntutan Perubahan dan Perlunya Sinergi
• Think Tank: Tinjauan Konsepsi Dinamika dan Model Organisasi
Konsepsi, Dinamika,
• Indikator Kunci Efektivitas Think Tank
• Cek List Think Tank yang Berkualitas
• Jenis-jenis Pelatihan Staf Lembaga Think Tank
• Komunikasi

Sumber:
1.
1 Kuntoro Mangkusubroto 2011
Mangkusubroto,
2. UU17/2003, UU 25/2004, Perpres 81 Tahun 2010, Permenpan 20 Tahun 2010
3. James G. McGann, 2010: The Think Tank and Civil Societies Program
4. Raymond J. Struyk, 2006: Managing Think Tank
5. Gani A. Ojagbohunmi, 1990: Institutionalization of Policy Analysis in Developing
Countries

Tujuan RB
T j an
1. Meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat.
2. Meningkatkan mutu p
g perumusan dan p pelaksanaan kebijakan/
j
program
3. Meningkatkan efisiensi (biaya & waktu) dalam pelaksanaan tugas
organisasi
4. Mengurangi dan akhirnya menghilangkan penyalahgunaan
kewenangan publik oleh pejabat pemerintahan
k blik l h j b t i t h
5. Menjadikan negara yang memiliki most improved bureucracy
6. Menjadikan birokrasi
6 M j dik bi k i yang antisipatif, proaktif d efektif d l
ti i tif ktif dan f ktif dalam
menghadapi globalisasi dan perubahan lingkungan strategis.


Kebijakan RB
• Reformasi Sistem Penganggaran (UU17/2003)
• Reformasi Perencanaan (UU 25/2004)
• Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 2025 (Perpres 81 Tahun
2010-2025
2010)
• Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014 (Permenpan 20 Tahun
2010 2014
2010)
• Pedoman-pedoman p
p pelaksanaan RB (
(Permenpan)
p )

7
dadang-solihin.blogspot.com

Reformasi Sistem Penganggaran
g gg 1/2

PARADIGMA LAMA PARADIGMA BARU
Visi: Visi:
 Melaksanakan rencana  Melaksanakan program kerja
pembangunan lima tahunan Presiden/KDH terpilih
berdasarkan GBHN
Misi: Misi:
 Penyelenggaraan p
y gg pemerintahan  Pelaksanaan kerangka regulasi,
g g ,
umum dan pembangunan kerangka investasi, dan
 Penganggaran berdasarkan pelayanan publik yang di
pendekatan menurut pengeluaran tuangkan dalam RKP/D
rutin dan pengeluaran  Anggaran disusun berdasarkan
pembangunan RKP/D dengan mempertimbang
mempertimbang-
kan kemampuan keuangan
negara

2/2
Reformasi Sistem Penganggaran
R f i Si t P

Paradigma Lama Paradigma Baru

Penganggaran dengan
Pendekatan:
Penganggaran Berbasis:
1. Penganggaran Berbasis
1.
1 Pengeluaran Rutin Kinerja
2. Pengeluaran 2. Kerangka Penganggaran
Pembangunan Jangka Menengah
3. Anggaran Terpadu


Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK)

Tujuan 1. Menunjukan keterkaitan antara pendanaan dan
prestasi kinerja yang akan dicapai (directly linkages
between performance and budget);
2.
2 Meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam
Tujuan
penganggaran (operational efficiency);
3. Meningkatkan fleksibilitas dan akuntabilitas unit kerja
dalam melaksanakan tugas dan pengelolaan anggaran
(more flexibility and accountability).
Landasan 1.
1 Alokasi anggaran berorientasi pada kinerja (output
Konseptual and outcome oriented);
2. Fleksibilitas pengelolaan anggaran dengan tetap
p g gg g p
Landasan menjaga prinsip akuntabilitas (let the manager
Konseptual manages);
3.
3 Alokasi anggaran program/kegiatan didasarkan pada
tugas-fungsi unit kerja yang dilekatkan pada stuktur
organisasi (Money follow function).


Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM)
g g g g ( )

Tujuan 1.
1 Pengalokasian sumber daya anggaran yang lebih
efisien (allocative efficiency)
2. Meningkatkan kualitas perencanaan penganggaran (to
improve quality of planning)
Tujuan 3. Lebih fokus terhadap pilihan kebijakan prioritas (best
p
policy option)
y p )
4. Meningkatkan disiplin fiskal (fiscal dicipline)
5. Menjamin adanya kesinambungan fiskal (fiscal
sustainability)
t i bilit )
Landasan 1. Penerapan sistem rolling budget
Konseptual 2.
2 Mempunyai baseline (angka dasar)
Landasan 3. Adanya mekanisme penyesuaian angka dasar
Konseptual 4. Penetapan Parameter
5. Adanya mekanisme usulan tambahan anggaran bagi
kebijakan baru (additional budget for new initiatives)


Penganggaran Secara Terpadu
P S T d
• Semua kegiatan instansi pemerintah disusun secara terpadu,
termasuk mengintegrasikan anggaran belanja rutin dan anggaran
belanja pembangunan.
• Tahapan yang diperlukan sebagai bagian upaya jangka panjang
untuk membawa penganggaran menjadi lebih t
t k b j di l bih transparan, d
dan
memudahkan penyusunan dan pelaksanaan anggaran yang
berorientasi kinerja.
j
• Dalam kaitan dengan menghitung biaya input dan menaksir kinerja
program, sangat penting untuk mempertimbangkan secara simultan
biaya secara keseluruhan, baik yang bersifat investasi maupun
biaya yang bersifat operasional.


Proses Perencanaan
Pendekatan Politik:
Pemilihan Presiden/Kepala Daerah menghasilkan rencana
pembangunan hasil proses politik (public choice theory of
planning),
planning) khususnya penjabaran Visi dan Misi dalam
RPJM/D.
Proses Teknokratik:
Menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh
lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas
untuk itu.
itu

Partisipatif:
Dilaksanakan dengan melibatkan seluruh stakeholders antara
stakeholders,
lain melalui Musrenbang.

Proses top-down dan bottom-up:
Dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan.


Status Hukum Dokumen Perencanaan
NASIONAL DAERAH
Dokumen Penetapan Dokumen Penetapan
Rencana Pembangunan UU Rencana Pembangunan Perda
Jangka Panjang Nasional (Ps.
( 13 Ayat 1)
y ) Jangka Panjang Daerah (Ps.
( 13 Ayat 2)
y )
(RPJP-Nasional) (RPJP-Daerah)
Rencana Pembangunan Per Pres Rencana Pembangunan Peraturan KDH
Jangka Menengah N i l
J k M h Nasional (Ps. 19 Ayat 1) Jangka Menengah D
J k M h Daerah
h (Ps. 19 Ayat 3)
(RPJM-Nasional) (RPJM-Daerah)
Renstra Kementerian / Peraturan Renstra Satuan Kerja Peraturan
Lembaga (Renstra KL) Pimpinan KL Perangkat Daerah Pimpinan SKPD
(Ps. 19 Ayat 2) (Renstra SKPD) (Ps. 19 Ayat 4)
Rencana Kerja Pemerintah Per Pres Rencana Kerja Pemerintah Peraturan KDH
(RKP) (Ps. 26 Ayat 1) Daerah (RKPD) (Ps. 26 Ayat 2)
Rencana Kerja Peraturan Rencana Kerja Satuan Peraturan
Kementerian / Lembaga Pimpinan KL Kerja Perangkat Daerah Pimpinan SKPD
(
(Renja KL)
j ) (Ps.
(Ps 21 Ayat 1) (
(Renja SKPD)
j ) ( Ps. 21 Ayat 3)
Ps

Area RB
No
N Area
A Hasil Y
H il Yang Diharapkan
Dih k
1 Organisasi Organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran
2 Tatalaksana Sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien,
terukur dan sesuai dengan prinsip-prinsip good governance
3 Peraturan Per-UU-an Regulasi yang lebih tertib, tidak tumpang tindih dan kondusif
tertib
4 SDM Aparatur SDM aparatur yang berintegritas, netral, kompeten, capable,
profesional, berkinerja tinggi dan sejahtera
5 Pengawasan Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan
bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
6 Akuntabilitas Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi
7 Pelayanan publik Pelayanan prima sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat
8 Mind set dan Culture Birokrasi dengan integritas dan kinerja yang tinggi
set Aparatur


Program RB
g
No Program Target
1 Manajemen • Meningkatnya komitmen pimpinan dan pegawai K/L dan
Perubahan Pemda dalam melakukan reformasi birokrasi;
• Terjadinya p
j y perubahan p
pola p
pikir dan budaya kerja K/L dan
y j
Pemda;
• Menurunnya risiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan
timbulnya resistensi terhadap perubahan
perubahan.
2 Penataan • Menurunnya tumpang tindih dan disharmonisasi peraturan
Peraturan- perundang-undangan yang dikeluarkan oleh K/L dan Pemda;
perundangan • Meningkatnya efektivitas pengelolaan peraturan perundang-
undangan K/L dan Pemda.
3 Penataan dan • Menurunnya tumpang tindih tugas p
y p g g pokok dan fungsi internal
g
Penguatan K/L dan Pemda;
Organisasi • Meningkatnya kapasitas K/L dan Pemda dalam melaksanakan
tugas pokok dan fungsi


Program RB
g
No Program Target
4 Penataan • meningkatnya penggunaan teknologi informasi dalam proses
Tatalaksana penyelenggaraan manajemen pemerintahan di K/L dan Pemda;
• Meningkatnya efisiensi dan efektivitas proses manajemen
pemerintahan di K/L danPemda;
• meningkatnya kinerja di K/L dan Pemda. .
5 Penataan Sistem • Meningkatnya p
g y profesionalisme SDM aparatur p
p pada masing-
g
Manajemen SDM masing K/L dan Pemda;
Aparatur • Meningkatnya efektivitas manajemen SDM aparatur pada
masing masing
masing-masing K/L dan Pemda.
6 Penguatan • meningkatnya kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan
Pengawasan negara oleh masing-masing K/L dan Pemda;
• Meningkatnya efektivitas pengelolaan keuangan negara pada
masing-masing K/L dan Pemda;
• Meningkatnya status opini BPK terhadap pengelolaan
g y g
keuangan negara pada masing-masing K/L dan Pemda;
• Menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang pada masing-
masing K/L dan Pemda.

Program RB
No Program Target
7 Penguatan • Meningkatnya kinerja K/L dan Pemda;
Akuntabilitas • Meningkatnya akuntabilitas K/L dan Pemda
j
Kinerja
8 Peningkatan • Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat
Kualitas (lebihcepat,lebihmurah,lebihaman,danlebihmudahdijangkau)
Pelayanan Publik pada K/L dan Pemda;
• Meningkatnya unit pelayanan yang memperoleh standarisasi
pelayanan internasional pada K/L dan Pemda;
• Meningkatnya indeks kualitas pelayanan publik untuk masing-
masing K/L dan Pemda.
9 Monev • Terlaksananya monev y g efektif untuk mendukung
y yang g
tecapainya sasaran RB K/L.
10 Quick Wins • Terlaksananya program unggulan yang dapat meraih apresiasi
dari stakeholders dengan cepat dan dapat mendorong kinerja
pelaksanaan RB K/L/Pemda.


Apa it Q ick Wins?
itu Quick
• Quick Wins adalah program unggulan untuk meraih simpati publik
dengan cepat, dengan persyaratan:
1. Merupakan tugas pokok instansi yang bersangkutan
2. Merupakan pelaksanaan program RB seperti yang tercantum di
dalam Grand Design RB
3. Memberikan dampak yang signifikan dan merupakan ekspektasi
stakeholder utama
t k h ld t
4. Kegiatan QW di dalam kendali instansi yang bersangkutan
sehingga dapat dijamin penyelesaiannya dalam dalam waktu
maksimal 1 tahun sehingga manfaatnya dapat segera dirasakan
masyarakat (stakeholders utama).


Siapapun yang Mengelola Pemerintah Harus
p p y g g
Bernavigasi di Tengah Dua Tuntutan Perubahan

Dinamika
Perubahan harapan,
ekosistem
k i aspiransi, &
i i
ideologi
Tata laksana
pemerintahan


Ekosistem Berubah dan Perubahan Itu
Semakin Cepat…
Cepat…

Sistem politik yang Teknologi yang
berubah bergerak cepat
b k t

Governance

Sosial- demografi
S i l d fi
Budaya/lingkungan
yang berubah
yang berubah


Ekosistem berubah dan perubahan itu semakin cepat…
cepat…
PC, handphone, internet,
Demokrasi
Sistem politik Teknologi yang
cloud computing, crowd
yang berubah
Desentralisasi bergeraki cepat k
bi k l tt
sourcing, social network

Governance

Kelas
K l menengah yang k t
h kuat, Globalisasi, k i i energi,
Gl b li i krisis i
Sosial- demografi Budaya yang
women empowerment, Dinamika pasar modal
yang berubah berubah
Masyarakat informasi Climate h
Cli t change

Harapan, aspirasi,
Harapan, aspirasi, dan ideologi tata laksana pemerintahan
terus bergerak ke kiri dan ke kanan…
kanan…

Temporary Temporary
Equilibrium Equilibrium
Peran pemerintah… A B Peran pemerintah…

… yang totalitas … yang terbatas

… sebagai regulator …sebagai fasilitator
sebagai

… sebagai pencipta … sebagai katalis
pekerjaan
k j lapangan pekerjaan
l k j

… sebagai welfare state … sebagai nation builder

… big government … small government
time
… sosialis … kapitalis
Posisi mainstream terus
bergantian sepanjang
… dogmatis masa … pragmatis

Dalam konteks Indonesia…
Indonesia sebagai negara yang… Pemerintah nyatanya berperan GANDA…
… Relatif baru Menjadi regulator bagi industri besar yg
monopolis/oligopolis..
… Terdiri dari himpunan suku yang
berbeda pandangan/budaya… Menjadi fasilitator bagi industri kecil…

… Berkembang dengan tingkat Menjadi pencipta lapangan kerja bagi daerah
perekonomian berbeda tertinggal

… terpisahkan oleh lautan…
p Menjadi katalis lapangan kerja bagi daerah maju
j p g j g j

… Kaya alam di sebagian daerah namun Pragmatis untuk daerah darurat bencana (Aceh,
miskin alam di daerah lain.. Wasior, dsb)…

… Agraris di pulau tertentu dan maritim di Dogmatis untuk perumusan pembangunan
pulau lainnya.. jangka panjang (MDG, Stranas Korupsi, MP3EI,
dsb)…
… Rawan bencana alam (pertemuan
lempeng benua dan “ring of fire”…) Kapitalis bagi pendanaan proyek infrastruktur yg
jangka panjang ( i i
j k j (minimasi bi
i biaya)
)
Sosialis bagi buruh dan pekerja

Sebagai contoh… Pemerintah dituntut
contoh…
memakai topi pragmatis dan dogmatis
Dominan Dominan
Pragmatis Dogmatis

REKON/REHAB ACEH-NIAS MP3EI

• Mengutamakan kelangsungan • Memperhatikan azas pemerataan
hidup manusia pembangunan
• Tidak melihat latar belakang • Didahului analisis akademik
yang terlibat (Anti pemerintah • Memperhit ngkan potensi lokal
Memperhitungkan
atau bukan)
• Desain daerah harus sinergis dengan
• Membiarkan masyarakat desain nasional
merancang desanya sendiri
• Mendahulukan peran dalam negeri
• Membolehkan keterlibatan asing (BUMN) sebagai katalis
skala penuh dan luas

Pada Dasarnya Kita Menuntut Pemerintah untuk
Mampu Menjadi Spesies yang Hidup di Dua Dunia

Berdaya ungkit besar Bergerak cepat dan fleksibel
Kaki/organisasi yang kokoh & solid Penglihatan/penciuman yang jauh ke
depan

Apa Modal Pemerintah untuk Bermanuver di
Tengah Perubahan?
Perubahan?

3 Dengan institusi lain
SINERGI !
Dengan pihak ketiga
Dengan warga negara

2 KAPASITAS Menguasai materi
Mampu wujudkan hasil
Menciptakan inovasi

1 SENSITIVITASMencium perubahan
Mendengarkan dinamika
Merasakan masyarakat


Apa yang Akan Merusak Tatanan Ini?
p g Ini?

Yang dibutuhkan…
dibutuhkan… Yang akan merusak…

3 Dengan institusi lain Mental kompartemental (silo)
SINERGI !
Dengan pihak k ti
D ih k ketiga Mental “f th k
M t l “father knows best”
b t”
Dengan warga negara Arogansi kerajaan lokal

2 KAPASITAS Menguasai materi Motif mencari kekuasaan/harta
Mampu wujudkan hasil Comfort zone (complacency)
Menciptakan inovasi Organisasi, rekrutmen, pengadaan kun

1 SENSITIVITASMencium perubahan
S S S Bergaya hidup birokrat
Mendengarkan dinamika Bermental dilayani
Merasakan masyarakat Protokoler & prosedural-minded

SINERGI antar Institusi
Presiden Observasi UKP4
dan
Wakil Presiden

Menko A Menko B Menko C

Menteri 1 Menteri 2 Menteri 3 Menteri X

Gubernur 1 Gubernur 2 Gubernur X
Eselon 1 Eselon 1 Eselon 1

Bupati 1 Walikota 1 Bupati X Walikota X
Eselon 2 Eselon 2 Eselon 2

Berjalan baik Sulit
Agak sulit Hampir tidak mungkin berjalan


Line & command Flat, speed, no hierarchy

Inovasi 1870 an (abad ke-19)
1870-an ke 19) Abad 21?

Line & command Flat, speed, no hierarchy

Inovasi 1870-an (abad ke-19) Abad 21?


SINERGI dengan Pihak Ketiga
g g
Thesis…
• Pemerintah bukan satu-satunya pihak yang bisa memberikan
layanan kepada warga negara

• Layanan pihak ketiga bi
bisa jauh lebih efektif, jauh lebih efisien,
j h l bih f ktif
dan jauh lebih mendapatkan hati masyarakat

Layanan pemerintah Layanan pihak ketiga

TVRI Televisi swasta

PT POS TIKI

Kementerian Komunikasi & Informasi Facebook, Twitter, Kaskus, Skype
, , , yp

BP Peparkiran Secure Parking


Pihak Ketiga Bisa Jauh Lebih
Efektif dan Efisien
Papua

KEMDIKBUD SURYA INSTITUTE

• Menghabiskan waktu beberapa dekade • Hanya perlu dua tahun
• Milyaran/trilyunan sudah dikucurkan • Dana minim hasil pinjaman/donasi

Papua masih merupakan p
p p provinsi yang
y g Melalui terobosan dan pencapaian
p p
tertinggal dalam bidang akademis & internasional, tercipta rasa bangga
34
keper-cayaan diri Insan Papua masih sebagai insan Papua & motivasi utk

Sinergi dengan Warga Negara

Thesis…

• Pemerintah seringkali gagal melihat Elephant in the room
ada potensi besar di rumah sendiri:
warga-negaranya

• Warga negara, apabila diberdayakan
g g , p y
dengan tepat akan mampu membantu
terciptanya good governance

• Partisipasi masyarakat seringkali tidak
terjadi karena kurangnya kreatifitas
dari pemerintah dan mindset ““Father
knows best”..


Warga Negara Bisa Diajak untuk Ikut Memonitor
Pembangunan
…MENJADI SISTEM INFORMASIYANG KONVENSIONAL...
DARI SISTEM INVENTORI ASET GEOGRAFIS YANG SANGAT AKURAT!

Koordinat
GPS

MEMPERKENALKAN LAPOR! (LAyanan Pengaduan Online
(L
Rakyat):
Rakyat): KEBOHONGAN HARUS DIHILANGKAN

dadang-solihin.blogspot.com
37

Partisipasi Publik dalam Mengawasi Pembangunan:
Langsung ke Situation Room
1 Proyek diambil gambarnya 2 3
Photo/video dikirimkan Photo/video diverifikasi
menggunakan gadget langsung melalui internet melalui server Sistem
dengan fitur GPS Informasi Bina Graha

4 Dalam waktu singkat,
Projek A (PJ: Menteri B)
didapat informasi tentang Koordinat: x LS, y BT
status terbaru dari Status: On-track

berbagai proyek di
b b i k
Indonesia dalam Bina
Graha Situation Room


Website
Social Networks

Mobile Application dadang-solihin.blogspot.com 39
SMS/MMS

1/2
1/2
Apa it Think Tank?
itu
• The Think T k is
Th Thi k Tank i a more advaced d d
pattern of institutionalization of policy
research/analysis than the Policy
y y
Analysis Unit (Ojagbohunmi, 1990).
• Think Tank adalah organisasi yang
menghasilkan penelitian yang
berorientasi pada kebijakan, analisis,
dan nasihat tentang isu-isu domestik
dan internasional dalam upaya untuk
memungkinkan para pembuat kebijakan
dan masyarakat untuk membuat
keputusan tentang isu-isu kebijakan
publik.
publik


2/2
Apa it Think Tank?
itu
• Think T k bertindak b
Thi k Tank b ti d k sebagai j b t
i jembatan
antara komunitas akademis dengan
p g
pengambil kebijakan, melayani
j , y
kepentingan publik sebagai suara
independen yang menerjemahkan terapan
dan
d penelitian d
liti dasar k d l
ke dalam b h
bahasa ddan
bentuk yang dapat dimengerti, dapat
dipercaya, dan dapat diakses bagi p
p y , p g para
pembuat kebijakan dan masyarakat.
• Think Tank dapat bergabung dengan
partai politik, pemerintah, pihak-pihak
yang berkepentingan, perusahaan swasta
atau organisasi independen non-
pemerintah (LSM).


Organisasi yang Terstruktur
g g
sebagai Badan Permanen
• Berbeda dengan komisi ad hoc atau panel penelitian, Think Tank
mengalokasikan sebagian besar anggaran dan SDM untuk
mengawasi dan menerbitkan penelitian dan analisis kebijakan
dalam ilmu-ilmu sosial: ilmu politik, ekonomi, administrasi publik,
dan hubungan internasional.
internasional
• Produk utama Think Tank adalah buku, monograf, laporan, laporan
singkat kebijakan, konferensi, seminar , pertemuan formal dan
g j , , p
diskusi informal dengan para pembuat kebijakan, pejabat
pemerintah, dan stakeholders.


1. I dik t Sumber
1 Indikator S b
1. Kemampuan untuk merekrut dan mempertahankan sarjana .
dan analis.
2.
2 Tingkat, k lit
Ti k t kualitas, d stabilitas dukungan keuangan.
dan t bilit d k k .

3. Kedekatan dan akses kepada para pengambil keputusan .
dan lit kebijakan lainnya.
d elit k bij k l i
4. Staf dengan kemampuan untuk melakukan penelitian yang .
ketat,
ketat studi dan menghasilkan analisis tepat waktu dan
tajam.
5.
5 Kelembagaan mata uang
uang. .

6. Kualitas dan keandalan jaringan. .
7. Kontak dengan orang-orang kunci dalam politik dan .
komunitas akademis, dan media.


2. Indikator P
2 I dik t Pemanfaatan
f t
1. Reputasi sebagai organisai “go-to" oleh media dan elit .
kebijakan di negeri ini.
2.
2 Kuantitas dan kualitas dari pemunculan d k ti
K tit d k lit d i l dan kutipan di .

media dan di web.
3.
3 Pemanfaatan oleh lembaga legislatif dan eksekutif
eksekutif. .

4. Pertemuan, perjanjian resmi, konsultasi dengan pejabat .
atau K/L.
K/L
5. Jumlah buku yang terjual. .
6. Laporan yang didistribusikan. .
7. Referensi dibuat untuk penelitian dan analisis dalam .
publikasi ilmiah dan populer, dan para peserta konferensi
dan seminar.


3. Indikator K l
3 I dik t Keluaran
1. Jumlah dan kualitas dari proposal kebijakan dan ide-ide .
yang dihasilkan.
2.
2 Publikasi
P blik i yang dih ilk (b k j
dihasilkan (buku, jurnal artikel, makalah
l tik l k l h .

kebijakan, dll).
3.
3 Wawancara berita yang dilakukan.
dilakukan .

4. Briefing, konferensi, dan seminar terorganisir. .
5. Staf yang dinominasikan sebagai penasihat dan pejabat .
pemerintah.


4. Indikator Dampak
1. Rekomendasi yang dipertimbangkan atau diadopsi oleh
y g p g p .

para pembuat kebijakan dan organisasi masyarakat sipil.
2. Masalah jaringan sentralitas. .
3. Peran penasehat bagi partai politik, kandidat, tim transisi. .
4.
4 Pemberian penghargaan
penghargaan. .

5. Publikasi atau kutipan dari publikasi di jurnal akademik, .
pernyataan publik dan penampilan di media cetak dan
elektronik yang mempengaruhi perdebatan kebijakan dan
pengambilan keputusan.
6. Listserv dan dominasi situs web. .
7. Sukses dalam menantang kebijaksanaan konvensional dan .

prosedur operasi standar birokrat dan pejabat terpilih di
suatu negara atau wilayah di dunia.

1. Hubungan l
1 H b langsung antara upaya suatu organisasi di d
t t i i daerah h .

tertentu untuk sebuah perubahan positif dalam nilai-nilai sosial:
 Perubahan yang signifikan dalam kualitas hidup di negara .

masing-masing,
 Jumlah barang dan jasa yang tersedia untuk warga, .
.
 Kondisi kesehatan fisik dan mental, .
 Kualitas lingkungan
lingkungan, .

 Kualitas hak-hak politik, .
 Akses ke lembaga dll
lembaga,dll .

2. Publikasi produk organisasi oleh jurnal peer review, buku dan .
publikasi lainnya yang dihargai.
3. Kemampuan untuk mempertahankan sarjana & analis .
terkemuka;
4. Akses kepada orang-orang penting di bidang pembuatan .
kebijakan, media, dan akademisi;

5. Reputasi akademik :
p .
 Akreditasi formal .
 Kutipan dari think tank .
.
 Publikasi menurut keilmuan dalam buku-buku akademis .
besar
 Jurnal .
 Konferensi, dan
, .
 Publikasi profesional lainnya; .
6. Reputasi media: .
.
 Jumlah penampilan di media .
 Wawancara dan
Wawancara, .

 Kutipan di media .
7.
7 Reputasi dengan pembuat kebijakan (mengenali isu isuisu-isu .

tertentu, jumlah briefing dan janji resmi, ringkasan kebijakan,
testimoni legislatif yang disampaikan);

8. Tingkat
8 Ti k t sumber daya k
b d keuangan organisasi (
i i (sumbangan, bi
b biaya .

keanggotaan, sumbangan tahunan, kontrak pemerintah dan
swasta, pendapatan diperoleh),
,p p p ),
9. Kemampuan organisasi untuk memenuhi tuntutan pemberi .
dana atau untuk memenuhi tujuan masing-masing institusi
pemberi keputusan;
10. Keluaran organisasi secara menyeluruh: .
 Proposal kebijakan .
 Publikasi .
 Wawancara .
 Konferensi .
 Staf yang dinominasikan untuk jabatan resmi .
11. Jumlah rekomendasi kepada p
p pembuat kebijakan, staf y g
j yang .
melayani peran penasihat bagi pembuat kebijakan,
penghargaan yang diberikan kepada para sarjana;


12.
12 Kegunaan informasi organisasi dalam kerja advokasi
advokasi, .

mempersiapkan undang-undang atau testimoni, menyiapkan
makalah akademis atau presentasi, melakukan penelitian, atau
mengajar;
13. Kemampuan organisasi untuk menghasilkan pengetahuan baru .
atau ide-ide alternatif kebijakan;
t id id lt tif k bij k
14. Kemampuan untuk menjembatani kesenjangan: .
 A
Antara pengetahuan d k bij k
h dan kebijakan, .

 Antara pembuat kebijakan dan masyarakat; .
15. Kemampuan untuk menyertakan suara-suara baru dalam .
proses pembuatan kebijakan;
16. Kemampuan organisasi yang akan dit li d l
16 K i i k ditulis dalam i d
isu dan .

jaringan kebijakan; dan
17.
17 Keberhasilan dalam menantang kearifan lokal para pembuat .

kebijakan dalam menghasilkan ide-ide kebijakan dan program
yang inovatif.

Kategori Afiliasi Think Tank
g
Kategori
g Definisi
1 Otonom dan Kebebasan yang signifikan dari salah satu kelompok
Independen kepentingan atau donor dan otonom dalam operasi
dan pendanaan dari pemerintah.
2 Quasi Independent Otonom dari pemerintah selain kelompok
kepentingan (yaitu serikat buruh kelompok agama
buruh, agama,
dll), lembaga donor atau kontraktor menyediakan
sebagian besar pendanaan dan memiliki pengaruh
yang signifikan t h d operasi thi k t k
i ifik terhadap i think tank.
3 Afiliasi Universitas Pusat penelitian kebijakan di universitas
4 Afili i Partai P litik
Afiliasi P t i Politik Afiliasi f
Afili i formal dengan partai politik
ld t i litik
5 Afiliasi Pemerintah Bagian dari struktur pemerintah.
6 Quasi Pemerintah Didanai secara eksklusif oleh pemerintah dan
kontrak hibah tetapi bukan bagian dari pemerintah


Sumber Motivasi SDM
S b M ti i
1. Fasilitas komputer, koneksi internet, asisten penelitian, dukungan
spesialis humas, serta kondisi lingkungan kerja yang kondusif.
2. Penghargaan prestasi
– Lembaga mengijinkan menyebarluaskan publikasi atas namanya
sendiri bukan hanya atas nama lembaga saja
– Analis diberi kesempatan dan waktu khusus untuk menulis,
dibiayai untuk mengikuti k f
dibi i t k ik ti konferensi, di d k upacara i t
i diadakan internal
l
untruk mengakui prestasi, serta diberi bonus
3.
3 Muatan pekerjaan yang menarik yaitu yang relevan dengan
menarik,
kebijakan yang berlaku saat itu.


Sumber Motivasi SDM
S b M ti i
4. Peluang untuk tumbuh dan maju
– Promosi jabatan y g j
j yang jelas
– Penugasan yang penting dan menantang
– Pelatihan untuk meningkatkan kecakapan khusus
g p
– Konferensi internasional untuk memperdalam pengetahuan
tentang sebuah kebijakan
5. Gaji yang bersaing
– Diberikan sesuai prestasi staf secara konsisten
– Gaji seyogianya cukup besar sehingga bermakna
– Bonus diberikan karena berhubungan dengan prestasi khusus


Untuk
Unt k Analis
Orientasi umum
• Aktivitas primer organisasi, p g g
p g , pengorganisasian ppekerjaan, nasihat
j ,
agar menjadi efektif.
• Panduan kiat-kiat bekerja pada sebuah lembaga think tank,
misalnya: mengerjakan banyak proyek secara bersamaan, bekerja
dengan anggaran terbatas.
• Tujuan dan filosofi, gaya bekerja aturan kerja dan sebagainya
filosofi bekerja, kerja, sebagainya.
Pembinaan modal SDM
• Analisis kebijakan publik termasuk tulisan yang efektif untuk
publik,
merekomendasikan kebijakan.
• Evaluasi program
p g
• Analisis finansial terhadap proyek-proyek investasi, misalnya:
layanan masyarakat, jalan, angkutan massal, perumahan.

Peralatan bagi Peneliti
• Perangkat lunak dasar (termasuk sistem komputer dalam kantor), e-
mail, pengarsipan, format laporan.
• Membuat presentasi, termasuk penyiapan presentasi PowerPoint.
• Paket statistik (misalnya, SPSS, SAS), Exel, Microsoft Project, dan
sebagainya.


Untuk
Unt k Staf Pend k ng
Pendukung
Orientasi umum
• Tujuan dan filosofi, gaya bekerja, aturan kerja, dan sebagainya.
j ,g y j , j , g y
• Aturan-aturan untuk penanganan dokumen, format-format
perusahaan , biaya perjalanan proses, dan sebagainya.

Peralatan bagi staf pendukung
• Program editor teks milik institusi.
• Perangkat lunak dasar (termasuk sistem komputer dalam kantor), e-
mail, pengarsipan,
mail pengarsipan format laporan
laporan.


Jenis-
Jenis-jenis Isu kebijakan
dari perspektif Komunikasi
Peluang Audiens Sasaran
Persoalan kebijakan utama yang sedang Anggota anggota
Anggota-anggota utama pemerintah dan
hangat dibicarakan dewan berikut staf mereka; pihak-pihak
perantara yang berpengaruh besar
Persoalan kebijakan yang mungkin menjadi Staf cabang pemerintahan dan legislatif serta
persoalan utama dan akan diangkat dalam pihak-pihak perantaranya.
jangka menengah
Perkara kebijakan lapis kedua , contoh :  Para administrator program utama,
perkara-perkara yang membahas perbaikan  kelompok-kelompok kepentingan,
penyelenggaraaan sebuah program, yang  pihak-pihak perantara
sedang h
d hangat-hangatnya dibicarakan.
th t dibi k
Perkara-perkara kebijakan lapis kedua yang  Para Administrator utama,
kemungkinan besar akan menarik perhatian  kelompok-kelompok kepentingan,
dalam jangka menengah  pihak-pihak perantara
Indentifikasi Isu kebijakan yang baru Anggota-anggota senior dalam pemerintahan
berpotensi menjadi kebijakan utama. dan anggota dewan legisltif yang
bertanggungjawab dalam bidang ini, LSM
advokasi yang relevan, pihak-pihak perantara,
masyarakat umum.
y

Tahapan Komunikasi Efektif
T h K ik i Ef ktif
1. Mengidentifikasi audiens sasaran.
2. Menentukan tujuan komunikasi bagi masing-masing audiens.
j g g g
3. Menyeleksi saluran komunikasi.
4. Merancang pesan.
5. Menyusun anggaran komunikasi untuk proyek ini.
6. Mengambil keputusan tentang perpaduan komunikasi.
7. Mengukur hasil-hasil komunikasi.


Platform Komunikasi
untuk Promosi Kebijakan
Hubungang “Penjualan”
j Pemasaran
Promosi
Masyarakat personal langsung
Pameran di Press Kit (bahan Rapat dengan para Mengeposkan
konferensi promosi untuk media) pembuat kebijakan dokumen
dan konferensi pers
Pameran di rapat Ceramah di Rapat dengan Mem-posting-kan
asosiasi profesi konferensi dan rapat pihak-pihak
pihak pihak hasil-hasil
hasil hasil
profesi perantara penelitian kebijakan
di sebuah website
Partisipasi di dalam Mengorganisasi Pengumuman lewat
Laporan Tahunan roundtable dengan e-mail
para pembuat
kebijakan
Publikasi
“Memo Kebijakan”
Memo Kebijakan
pendek
Artikel Surat kabar


dadang-

ReformasiBirokrasi

Recomendados

Recomendados

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

La actualidad más candente (20)

Similar a ReformasiBirokrasi

Similar a ReformasiBirokrasi (20)

Más de Dadang Solihin

Más de Dadang Solihin (20)

Último

Último (20)

ReformasiBirokrasi