Kewaspadaan Nasional
•
3 recomendaciones•10,644 vistas
Dokumen tersebut membahas tentang kewaspadaan nasional di Indonesia. Ada beberapa poin penting yang diangkat, yaitu: (1) pentingnya kesadaran dan tekad bersatu sebagai bangsa Indonesia di bawah NKRI berdasarkan Pancasila; (2) berbagai potensi ancaman terhadap kesatuan dan stabilitas bangsa seperti ketimpangan pembangunan, radikalisme, dan konflik sosial; (3) peran media dalam membentuk opini masyarak
Recomendados
Más contenido relacionado
La actualidad más candente
La actualidad más candente (20)
Destacado
Destacado (20)
Similar a Kewaspadaan Nasional
Similar a Kewaspadaan Nasional (20)
Más de Dadang Solihin
Más de Dadang Solihin (20)
Último
Último (20)
Kewaspadaan Nasional
- 3. 3dadang-solihin.blogspot.com Nama : Dr. Dadang Solihin, SE, MA Tempat/Tgl Lahir : Bandung 6 November 1961 Pekerjaan : Direktur Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Bappenas Alamat Kantor : Jl. Taman Suropati No. 2 Jakarta 10310 Telp/Fak Kantor : (021) 392 6248 HP : 0812 932 2202 Email : dadangsol@gmail.com Website : dadang-solihin.blogspot.com
- 4. Materi 1. Pokok-Pokok Pikiran Kewaspadaan Nasional 2. Latar Belakang Kewaspadaan Nasional 3. Manfaat Kewaspadaan Nasional 4. Penyimpangan Kewaspadaan Nasional yang Ditemukan 5. Penutup dadang-solihin.blogspot.com 4
- 6. Apa itu Padnas Padnas adalah Suatu sikap dalam hubungannya dengan nasionalisme yang dibangun dari rasa peduli dan rasa tanggung jawab serta perhatian seorang warga negara terhadap kelangsungan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegaranya dari suatu potensi ancaman. 6dadang-solihin.blogspot.com
- 7. Apa itu Padnas • Padnas merupakan suatu kualitas kesiapan dan kesiagaan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia untuk mampu mendeteksi, mengantisipasi sejak dini, dan melakukan aksi pencegahan berbagai bentuk dan sifat potensi ancaman terhadap NKRI. • Padnas adalah manifestasi kepedulian dan rasa tanggung jawab bangsa Indonesia terhadap keselamatan dan keutuhan bangsa/NKRI. • Oleh karena itu, Padnas harus bertolak dari berkeyakinan ideologis dan nasionalisme yang kukuh serta perlu didukung oleh usaha- usaha pemantauan sejak dini dan terus-menerus terhadap berbagai implikasi situasi serta kondisi yang berkembang, baik di dalam maupun di luar negeri. dadang-solihin.blogspot.com 7
- 9. Perjalanan Pelaksanaan Padnas sejak Orde Baru dadang-solihin.blogspot.com 9 Tap MPR RI XXV/MPRS/1966 tentang Pembubaran PKI Tap MPR RI II/MPR/1978 tentang P-4 Inpres 10/1982 tentang Konsepsi Kewaspadaan Nasional Tap MPR RI XVIII/MPR/1998 tentang Dicabutnya Tap MPR RI II/MPR/1978 tentang P-4 Keppres 38/2000 tentang Pembubaran Bakorstanas yang Membina Kewaspadaan Nasional Surat Panglima No. B/1305/14/23/SET/2000 tentang dialihkannya tanggung jawab Tarpadnas kepada Depdagri. Kep Mendagri No. 40/2001 tentang Dirjen Kesatuan Bangsa SE Mendagri No. 8933/2877/SE/2002 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penataran Ketahanan Bangsa UU 7/2012 tentang Penanganan Konflik Sosial Inpres 2/2013 tentang Penanganan Gangguan Kemanan Dalam Negeri
- 10. dadang-solihin.blogspot.com 10 Tap MPR RI XXV/MPRS/1966 tentang Pembubaran PKI Mencanangkan bahwa komunisme adalah bahaya laten bagi bangsa Indonesia. Bahaya laten itu merupakan sebuah ancaman terhadap kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Tap MPR RI No II/MPR/1978 tentang P-4 Menggiring bangsa Indonesia lebih menghayati dan mengamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam ideologi Pancasila agar komunisme tidak berkembang di Indonesia. Inpres No 10 Tahun 1982 tentang Konsepsi Kewaspadaan Nasional. Pedoman dalam mengimplementasikan kewaspadaan nasional walaupun dalam pelaksanaannya lebih menitikberatkan kepada bahaya laten komunisme karena inpres ini mengacu pada Tap MPRS No. XXV/MPRS/1966. Tap MPR RI No. XVIII/MPR/1998 tentang Dicabutnya Tap MPR RI NO.II/MPR/1978 tentang P-4 Pada awal era Reformasi, dicabutnya ketetapan tersebut tidak terlepas dari suasana batin kebangsaan saat itu yang menganggap bahwa pelaksanaan P-4 (Pedoman Pelaksanaan dan Pengamalan Pancasila) sudah mengalami distorsi karena kenyataan pelaksanaan teori dalam P-4 berbeda dengan pelaksanaan di lapangan. Sejak diberlakukannya ketetapan itu kita sempat “alergi” terhadap Pancasila, sebuah ideologi yang kita sepakati berdasarkan amanat dalam pembukaan UUD 1945. Sejak diberlakukannya ketetapan itu muncul berbagai wacana tentang ideologi baru termasuk wacana untuk menghidupkan kembali Piagam Jakarta. Cara berpikir kita menjadi terbalik. Kita menyalahkan Pancasila -bukan manusianya- yang harus melaksanakan nilai-nilai yang ada pada Pancasila itu.
- 11. dadang-solihin.blogspot.com 11 Keppres 38/2000 tentang Pembubaran Bakorstanas yang Membina Kewaspadaan Nasional Keppres ini lahir tidak terlepas dari penilaian yang menganggap bahwa lembaga ini adalah lembaga pemerintahan otoriter yang sangat menghambat tumbuhnya demokrasi karena lembaga ini sangat mengedepankan pendekatan keamanan dengan berbagai pembatasan- pembatasan terhadap masyarakat madani (civil society). Sosialisasi Kewaspadaan Nasional untuk mengantisipasi berbagai bentuk ancaman dalam rangka penciptaan keamanan yang dilakukan oleh lembaga ini menjadikan anggapan lembaga ini sebagai momok demokratisasi. Akibatnya, lahirnya keputusan presiden ini membuat pembinaan terhadap kewaspadaan nasional menjadi tidak mempunyai wadah serta tidak mempunyai arah di tengah-tengah lingkungan strategis yang semakin kompleks. Surat Panglima No. B/1305/14/23/SET/2000 tentang dialihkannya tanggung jawab Tarpadnas kepada Depdagri. Surat Panglima ini menjadikan Depdagri mengambil alih tugas-tugas pembinaan kewaspadaan nasional dengan melakukan sosialisasi tentang potensi ancaman disintegrasi bangsa di tengah-tengah badai multikrisis bangsa. Keputusan Mendagri No. 40 Th 2001 tentang Dirjen Kesatuan Bangsa Mempunyai tugas untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang kesatuan bangsa menjadikan Depdagri harus merumuskan konsepsi implementasi kewaspadaan nasional yang pada gilirannya diharapkan mampu menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.
- 12. dadang-solihin.blogspot.com 12 SE Mendagri No. 8933/2877/SE tanggal 16 Desember 2002 tentang pelaksanaan Kegiatan Penataran Ketahanan Bangsa Diharapkan mampu menjadi dasar sosialisasi kewaspadaan nasional untuk muara kesatuan bangsa. Persoalan muncul ketika Reformasi disikapi secara berlebihan. Sosialisasi Kewaspadaan Nasional dituduh sebagai manuver pemerintah untuk kembali kepada cara –cara Orde Baru dalam mengendalikan perpolitikan nasional yang bergaya doktriner. Akibatnya, sebagian masyarakat begitu alergi mendengar kewaspadaan nasional yang sejatinya adalah bentuk upaya pemerintah mengajak masyarakat bangsanya agar lebih waspada terhadap ancaman yang ada yang mempengaruhi tata kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara ke depan. Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial benturan antarkelompok masyarakat dapat menimbulkan konflik sosial yang mengakibatkan terganggunya stabilitas nasional dan terhambatnya pembangunan nasional Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penanganan Gangguan Kemanan Dalam Negeri Presiden menginstruksikan kepada para pejabat tertentu trntang efektivitas penanganan gangguan keamanan dalam negeri secara terpadu, sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing
- 14. 1. Adanya pemahaman, kesadaran, dan tekad bersatu sebagai bangsa Indonesia dalam wadah NKRI dari Sabang sampai dengan Merauke berlandaskan Pancasila. 2. Adanya pemahaman, kesadaran, dan kesepakatan tentang cita- cita dan tujuan nasional yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945. 3. Terwujudnya kesejahteraan dan keamanan yang berkeadilan di seluruh wilayah Indonesia. Tanpa kesejahteraan yang berkeadilan sulit diciptakan kondisi keamanan. Sebaliknya tanpa kondisi keamanan yang kondusif, pembangunan untuk mewujudkan kesejahteraan sukar dilaksanakan. dadang-solihin.blogspot.com 14
- 16. Permasalahan Padnas (Sumber: Penjelasan atas UU 7/2012 tentang Penanganan Konflik Sosial) 1. Negara Republik Indonesia dengan keanekaragaman suku bangsa, agama, dan budaya yang masih diwarnai ketimpangan pembangunan, ketidakadilan, dan kesenjangan sosial, ekonomi dan politik, berpotensi melahirkan konflik di tengah masyarakat. 2. Indonesia pada satu sisi sedang mengalami transisi demokrasi dan pemerintahan, membuka peluang bagi munculnya gerakan radikalisme di dalam negeri, dan pada sisi lain hidup dalam tatanan dunia yang terbuka dengan pengaruh asing sangat rawan dan berpotensi menimbulkan konflik. dadang-solihin.blogspot.com 16
- 17. Permasalahan Padnas (Sumber: Penjelasan atas UU 7/2012 tentang Penanganan Konflik Sosial) 3. Kekayaan SDA dan daya dukung lingkungan yang makin terbatas dapat menimbulkan konflik, baik karena masalah kepemilikan maupun karena kelemahan dalam sistem pengelolaannya yang tidak memperhatikan kepentingan masyarakat setempat. 4. Konflik menyebabkan hilangnya rasa aman, timbulnya rasa takut, rusaknya lingkungan dan pranata sosial, kerugian harta benda, jatuhnya korban jiwa, timbulnya trauma psikologis (dendam, benci, antipati), serta melebarnya jarak segresi antara para pihak yang berkonflik sehingga dapat menghambat terwujudnya kesejahteraan umum. dadang-solihin.blogspot.com 17
- 18. Kebebasan Informasi (Sumber: Persatuan Wartawan Indonesia, 2011) • Akibat dari euphoria reformasi dan kebebasan informasi, media berpengaruh besar dalam membentuk opini masyarakat dari pemberitaan konflik yang terjadi di berbagai pelosok negeri. • Atas nama keterbukaan informasi, media banyak mengeksplorasi dan mengekspolitasi kejadian- kejadian yang dapat mendegradasi semangat persatuan dan kesatuan bangsa. • Ideologi Pancasila yang mempersatukan bangsa sebagai common platform, tereduksi pelan-pelan oleh pemberitaan pertikaian diberbagai kelompok masyarakat yang mengeliminasi persatuan bangsa diatas kepentingan golongan dan kelompok. dadang-solihin.blogspot.com 18
- 19. Kebebasan Informasi (Sumber: Persatuan Wartawan Indonesia, 2011) • Pertikaian sosial yang menjadi bahan pemberitaan media setiap hari secara perlahan mendegradasi ketahanan sosial sebagai fondasi ketahanan nasional. • Pemberitaan konflik secara periodik oleh media membuat ketahanan sosial menjadi ringkih. • Gempuran pemberitaan konflik dan pertikaian masyarakat dapat menggerus kemampuan bertahan di tingkat sistem lokal dari arus media akibat globalisasi informasi. dadang-solihin.blogspot.com 19
- 21. Penutup • Keanekaragaman suku, agama, ras, dan budaya Indonesia dengan jumlah penduduk lebih dari 240 juta jiwa, pada satu sisi merupakan suatu kekayaan bangsa yang secara langsung ataupun tidak langsung dapat memberikan kontribusi positif bagi upaya menciptakan kesejahteraan masyarakat. • Namun pada sisi lain, kondisi tersebut dapat membawa dampak buruk bagi kehidupan nasional apabila terdapat ketimpangan pembangunan, ketidakadilan dan kesenjangan sosial dan ekonomi, serta ketidakterkendalian dinamika kehidupan politik. dadang-solihin.blogspot.com 21
- 22. Penutup • Padnas merupakan suatu kualitas kesiapan dan kesiagaan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia untuk mampu mendeteksi, mengantisipasi sejak dini, dan melakukan aksi pencegahan berbagai bentuk dan sifat potensi ancaman terhadap NKRI. • Padnas adalah manifestasi kepedulian dan rasa tanggung jawab bangsa Indonesia terhadap keselamatan dan keutuhan bangsa. dadang-solihin.blogspot.com 22