Manajemen Pembangunan: Teori dan Praktek di Indonesia

Manajemen Pembangunan:
Teori dan Praktek di Indonesia

Drs. H. Dadang Solihin, MA

Diklatpim Tingkat I
Lembaga Administrasi Negara
Graha Wisesa-Jakarta, 26 Juli 2005
Wisesa-

Dadang Solihin’s Profile
Dadang holds a MA degree (
g g (Economics), University of
) y
Colorado, USA. His previous post is Head, Center for Research
Data and Information at DPD Secretariat General as well as
Deputy Director for Information of Spatial Planning and Land
Use Management at Indonesian National Development
Planning Agency (Bappenas).
 Beside working as Assistant Professor at Graduate School of Asia- Asia
Pacific Studies, Waseda University, Tokyo, Japan, he also active as
Associate Professor at University of Darma Persada, Jakarta, Indonesia.
 He got various training around the globe included Advanced International
globe,
Training Programme of Information Technology Management, at Karlstad
City, Sweden (2005); the Training Seminar on Land Use and Management,
Taiwan (2004); Developing Multimedia Applications for Managers Kuala
Managers,
Lumpur, Malaysia (2003); Applied Policy Development Training, Vancouver,
Canada (2002); Local Government Administration Training Course,
Hiroshima, Japan ( 00 ); a d Regional Development a d Planning Training
os a, Japa (2001); and eg o a e e op e and a g a g
Course, Sapporo, Japan (1999). He published more than five books
regarding local autonomous.
 You can reach Dadang Solihin by email at dadangsol@yahoo.com or by his
mobile at +62812 932 2202 dadang-
dadang-solihin.blogspot.com 2

Fungsi-
Fungsi-fungsi Manajemen Pembangunan

( )
(1) ( )
(2) ( )
(3) ( )
(4)
Pengerahan
Pengerahan

asi
(menggerak
Perencanaan (
(mobilisasi)
) kan) Penganggaran

S em forma
sumber daya partisipasi
masyarakat

Siste Inf
(5) (6) (7) (8)
Pelaksanaan
pembangunan
yang ditangani Koordinasi Pemantauan
dan evaluasi Pengawasan
langsung oleh
pemerintah

dadang-

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Pelaksanaan
Pengerahan Pengerahan
pembangunan
Perencanaan (mobilisasi) (menggerakka Koordinasi Pemantauan
Penganggaran yang ditangani Pengawasan
sumber daya n) partisipasi langsung oleh
g g
dan evaluasi
masyarakat
pemerintah

Perencanaan h
P harus memiliki, mengetahui, d
iliki t h i dan
memperhitungkan:
1. Tujuan akhir yang dikehendaki.
T j khi dikehendaki.
dik h d ki
2. Sasaran-
Sasaran-sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya
(y g
(yang mencerminkan pemilihan dari berbagai alternatif).
p g alternatif).
)
3. Jangka waktu mencapai sasaran-sasaran tersebut.
sasaran- tersebut.
4. Masalah-
Masalah-masalah yang dihadapi.
dihadapi.
5.
5 Modal atau sumber daya yang akan digunakan serta
pengalokasiannya.
pengalokasiannya.
6. kebijakan-
kebijakan-kebijakan untuk melaksanakannya.
melaksanakannya.
7. Orang, organisasi, atau badan pelaksananya.
O i i t b d pelaksananya.
l k
8. Mekanisme pemantauan, evaluasi, dan pengawasan
pelaksanaannya.
dadang-

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Pelaksanaan
pembangunan
g g
dan evaluasi
masyarakat
pemerintah

Sifat Perencanaan
 Dari segi ruang lingkup tujuan dan sasarannya,
g g g p j y ,
perencanaan dapat bersifat nasional, sektoral dan
spasial.
 Perencanaan dapat berupa perencanaan agregatif
atau komprehensif dan parsial.
 Dalam jangkauan dan hierarkinya, ada perencanaan
tingkat pusat dan tingkat daerah.
 Dari jangka waktunya, perencanaan dapat bersifat
jangka panjang, menengah, atau jangka pendek.

dadang-

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Pelaksanaan
pembangunan
g g
dan evaluasi
masyarakat
pemerintah

Sifat Perencanaan . . .
 Dilihat dari arus informasi, perencanaan dapat
bersifat dari atas ke bawah (top down) dari bawah
down),
ke atas (bottom up), atau kedua-duanya.
kedua-
 Dari segi ketetapan atau keluwesan proyeksi ke
depannya, perencanaan dapat indikatif atau
d d dk f
preskriptif.
 Berdasarkan sistem politiknya, perencanaan dapat
bersifat alokatif, inovatif dan radikal.
 Produk perencanaan dapat berbentuk rencana
(plan), kebijakan, peraturan
(plan) kebijakan peraturan, alokasi anggaran,
anggaran
program, atau proyek.

dadang-

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Pelaksanaan
pembangunan
g g
dan evaluasi
masyarakat
pemerintah

Kegagalan Perencanaan

1.
1 Penyusunan perencanaan tidak tepat,
mungkin karena:
karena:
 informasinya kurang lengkap,
lengkap
 metodologinya belum dikuasai,
 perencanaannya tidak realistis sehingga tidak
mungkin pernah bisa terlaksana
 pengaruh politis terlalu besar sehingga
pertimbangan-
pertimbangan-pertimbangan teknis perencanaan
diabaikan.
dadang-

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Pelaksanaan
pembangunan
g g
dan evaluasi
masyarakat
pemerintah

Kegagalan Perencanaan . . .

2.
2 Perencanaannya mungkin baik, tetapi
pelaksanaannya tidak seperti seharusnya.
 kegagalan terjadi karena tidak berkaitnya
perencanaan dengan pelaksanaannya.
 aparat pelaksana tidak siap atau tidak
kompeten,
 masyarakat tidak p y kesempatan
y punya p
berpartisipasi sehingga tidak mendukungnya.

dadang-

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Pelaksanaan
pembangunan
g g
dan evaluasi
masyarakat
pemerintah


3. p
perencanaan mengikuti paradigma yang
a aa g u pa ad g a ya g
ternyata tidak sesuai dengan kondisi dan
perkembangan serta tidak dapat mengatasi
masalah mendasar negara berkembang.
 Misalnya, orientasi semata-mata pada
semata-
pertumbuhan yang menyebabkan makin
t b h b bk ki
melebarnya kesenjangan.
 Dengan demikian, yang keliru bukan semata-
demikian semata-
mata perencanaannya, tetapi falsafah atau
konsep di balik perencanaan itu.
dadang-

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Pelaksanaan
pembangunan
g g
dan evaluasi
masyarakat
pemerintah


4.
4 karena perencanaan diartikan sebagai
pengaturan total kehidupan manusia sampai
yang paling kecil sekalipun.
 Perencanaan di sini tidak memberikan kesempatan
berkembangnya prakarsa individu dan pengembangan
kapasitas serta potensi masyarakat secara penuh.
 Sistem ini bertentangan dengan hukum penawaran dan
permintaan karena pemerintah mengatur semuanya.
 Perencanaan seperti inilah yang disebut sebagai sistem
perencanaan terpusat (centrally planned system).

dadang-

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Pelaksanaan
pembangunan
g g
dan evaluasi
masyarakat
pemerintah

Sistem Perencanaan yang Berhasil

 Sistem perencanaan yang mendorong
p a aa ya g do o g
berkembangnya mekanisme pasar dan
peran serta masyarakat.
 Dalam sistem ini perencanaan dilakukan
dengan menentukan sasaran-sasaran secara
sasaran-
garis besar, baik di bidang sosial maupun
ekonomi, dan pelaku utamanya adalah
masyarakat
mas a akat dan usaha s asta
saha swasta.

dadang-

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Pelaksanaan
pembangunan
g g
dan evaluasi
masyarakat
pemerintah

Perencanaan yang Ideal

 Prinsip partisipatif: masyarakat yang akan
partisipatif:
memperoleh manfaat dari perencanaan harus turut serta
dalam prosesnya.
 Prinsip kesinambungan: perencanaan tidak hanya
kesinambungan:
berhenti pada satu tahap; tetapi harus berlanjut
sehingga menjamin adanya kemajuan terus-menerus
terus-
dalam kesejahteraan, dan jangan sampai terjadi
kesejahteraan
kemunduran.
 Prinsip holistik: masalah dalam perencanaan dan
holistik:
pelaksanaannya tidak dapat hanya dilihat dari satu sisi
l k d kd h dlh d
(atau sektor) tetapi harus dilihat dari berbagai aspek,
dan dalam keutuhan konsep secara keseluruhan.
p
dadang-

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Pelaksanaan
pembangunan
g g
dan evaluasi
masyarakat
pemerintah

Ruang Lingkup Perencanaan (UU25/2004)
NASIONAL DAERAH
Dokumen Penetapan Dokumen Penetapan
Rencana Pembangunan Jangka
R P b J k UU Rencana Pembangunan Jangka
R P b J k Perda
P d
Panjang Nasional (Ps. 13 Ayat 1) Panjang Daerah (RPJP-Daerah) (Ps. 13 Ayat 2)
(RPJP-Nasional)
Rencana Pembangunan Jangka Per Pres Rencana Pembangunan Jangka Peraturan KDH
Menengah Nasional (Ps. 19 Ayat 1) Menengah Daerah (RPJM_Daerah) (Ps. 19 Ayat 3)
(RPJM-Nasional)
Renstra Kementerian / Lembaga Peraturan Pimpinan Renstra Satuan Kerja Perangkat Peraturan Pimpinan
(Renstra KL) KL Daerah (Renstra SKPD) SKPD
(Ps. 19 Ayat 2) (Ps. 19 Ayat 4)
Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Per Pres Rencana Kerja Pemerintah Daerah Peraturan KDH
(Ps. 26 A t 1)
(P Ayat (RKPD) (Ps. 26 A t 2)
(P Ayat
Rencana Kerja Kementerian / Peraturan Pimpinan Rencana Kerja Satuan Kerja Peraturan Pimpinan
Lembaga (Renja KL) KL Perangkat Daerah (Renja SKPD) SKPD
(Ps.
(Ps 21 Ayat 1) ( Ps. 21 Ayat 3)
Ps
dadang-

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Pelaksanaan
pembangunan
g g
dan evaluasi
masyarakat
pemerintah

Isi Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP)

NASIONAL DAERAH
Penjabaran Tujuan
j j Mengacu p
g pada RPJP
Nasional ke dalam: Nasional dan memuat:
 Visi  Visi
 Misi  Misi
 Arah Pembangunan  Arah Pembangunan
Nasional Daerah

dadang-

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Pelaksanaan
pembangunan
g g
dan evaluasi
masyarakat
pemerintah

RPJP 2005–2025 (RUU)
2005–
Bab I Pendahuluan
Bab II Kondisi Umum
Bab III Visi dan Misi Pembangunan
Nasional Tahun 2005–2025
2005–
Bab IV Arah Pembangunan Jangka
Panjang Tahun 2005–2025
2005–
Bab V Penutup
dadang-

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Pelaksanaan
pembangunan
g g
dan evaluasi
masyarakat
pemerintah

Isi Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM)
RPJM NASIONAL RPJM DAERAH
 Penjabaran visi, misi, program  Penjabaran visi, misi, program Kepala
Presiden;
; Daerah;
;
 Berpedoman pada RPJP Nasional  Berpedoman pada RPJP Daerah dan
memperhatikan RPJM Nasional
Isi: Isi:
 Strategi Pembangunan Nasional  Strategi Pembangunan Daerah
 Kebijakan Umum
j  Kebijakan Umum
j
 Kerangka Ekonomi Makro  Arah Kebijakan Keuangan Daerah
 Program kementerian, lintas kementerian,  Program SKPD, lintas SKPD,
kewilayahan,
kewilayahan dan lintas kewilayahan yang kewilayahan,
kewilayahan dan lintas kewilayahan
memuat kegiatan dalam: yang memuat kegiatan dalam:
 Kerangka Regulasi  Kerangka Regulasi
 Kerangka Anggaran  Kerangka Anggaran
dadang-

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Pelaksanaan
pembangunan
g g
dan evaluasi
masyarakat
pemerintah

RPJM 2004 2009
RPJM 2004–2009 (Perpres 7/2005)
Bagian I: Permasalahan dan Agenda Pembangunan
Nasional 2004-2009
2004-
Bagian II: Agenda Menciptakan Indonesia yang
Aman dan Damai
Bagian III: Agenda Menciptakan Indonesia yang Adil
dan Demokratis
Bagian IV: Agenda Meningkatkan Kesejahteraan
Rakyat
Bagian V: Kerangka Ekonomi Makro dan Pembiayaan
Pembangunan
P b
Bagian VI: Penutup

dadang-

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Pelaksanaan
pembangunan
g g
dan evaluasi
masyarakat
pemerintah

Isi Renstra-KL & Renstra-SKPD
Renstra- Renstra-

Renstra-KL Renstra-SKPD
Berpedoman pada RPJM Nasional Berpedoman pada RPJM Daerah

Isi: Isi:
1. Visi-Misi 1. Visi-Misi
2. T j
Tujuan, Strategi, dan Kebijakan
St t i d K bij k 2. Tujuan, Strategi, dan Kebijakan
T j St t i d K bij k
3. Program-program 3. Program-program
4 Kegiatan Indikatif
4. 4.
4 Kegiatan Indikatif

dadang-

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Pelaksanaan
pembangunan
g g
dan evaluasi
masyarakat
pemerintah

Isi Rencana Kerja Pemerintah/Daerah (RKP/D)
RKP RKP Daerah
Penjabaran RPJM Nasional Penjabaran RPJM Daerah;
Mengacu p
g pada RKP

Isi: Isi:
 Prioritas Pembangunan Nasional  Prioritas Pembangunan Daerah
 Rancangan Kerangka Ekonomi  Rancangan Kerangka Ekonomi
Makro Makro Daerah
 Arah Kebijakan Fiskal  Arah Kebijakan Keuangan Daerah
 Program Kementerian, lintas  Program SKPD, lintas SKPD,
kementerian, kewilayahan, dan kewilayahan, dan lintas
lintas k il h
li t kewilayahan yang memuat t kewilayahan
k il h yang memuat k i tt kegiatan
kegiatan dalam: dalam:
 Kerangka Regulasi  Kerangka Regulasi
 Kerangka Anggaran  Kerangka Anggaran
dadang-

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Pelaksanaan
pembangunan
g g
dan evaluasi
masyarakat
pemerintah

Isi Renja-KL & Renja-SKPD
Renja- Renja-

Renja-
Renja-KL Renja-
Renja-SKPD
Penjabaran Renstra KL Penjabaran Renstra SKPD

Isi: Isi:
1.
1 Kebijakan KL 1.
1 Kebijakan SKPD
2. Program dan Kegiatan 2. Program dan Kegiatan
Pembangunan Pembangunan
 Dilaksanakan Pemerintah  Dilaksanakan Pemerintah
 Mendorong Partisipasi Masyarakat  Mendorong Partisipasi Masyarakat

dadang-

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Pelaksanaan
pembangunan
g g
dan evaluasi
masyarakat
pemerintah

Tahapan Perencanaan
1. Penyusunan Rencana
 Rancangan Rencana Pembangunan Nasional / Daerah
 Rancangan Rencana Kerja Dep / Lembaga SKPD
 Musyawarah Perencanaan Pembangunan
 Rancangan Akhir Rencana Pembangunan
R Akhi R P b
2. Penetapan Rencana
 RPJP Nas dgn UU dan RPJP Daerah dgn Perda
 RPJM dengan Peraturan Presiden / Kepala Daerah
 RKP / RKPD dengan Peraturan Presiden / Kepala Daerah
3. Pengendalian Pelaksanaan Rencana
3 P d li P l k R
4. Evaluasi Kinerja

dadang-

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Pelaksanaan
pembangunan
g g
dan evaluasi
masyarakat
pemerintah

Empat Langkah Penyusunan Rencana
p g y

1. Penyiapan rancangan rencana pembangunan yang
bersifat teknokratik menyeluruh dan terukur
teknokratik, menyeluruh, terukur.
2. Masing-
Masing-masing instansi pemerintah menyiapkan
rancangan rencana kerja dengan berpedoman pada
rancangan rencana pembangunan yang telah
b l h
disiapkan.
3. Pelibatan masyarakat (stakeholders) dan
penyelarasan rencana pembangunan yang dihasilkan
masing-
masing-masing jenjang pemerintahan melalui
musyawarah perencanaan pembangunan
pembangunan.
4. Penyusunan rancangan akhir rencana pembangunan.

dadang-

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Pelaksanaan
pembangunan
g g
dan evaluasi
masyarakat
pemerintah

Penyusunan dan Penetapan PJP
y p
1. Rancangan Rencana  Proses Teknokratik oleh
Bappenas/Bappeda
2. Musrenbang d
M b dengan bahan R
b h Rancangan R Rencana yang
melibatkan Masyarakat
– dimaksud de ga “masyarakat” ada a o a g
d a sud dengan asya a at adalah orang
perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat
hukum adat atau badan hukum yang berkepentingan
dengan kegiatan dan hasil pembangunan baik sebagai
penanggung biaya, pelaku, penerima manfaat maupun
penanggung resiko
3. Penyusunan Rancangan Akhir
P R Akhi
4. Penetapan Rencana (RPJP Nasional  UU, RPJP Daerah 
)
Perda)
dadang-

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Pelaksanaan
pembangunan
g g
dan evaluasi
masyarakat
pemerintah

Perencanaan – Apa yang Baru?
DULU SEKARANG
Daftar Usulan - “Shopping List” Rencana Kerja - “Working Plan”
• Sebanyak-banyaknya
Sebanyak banyaknya • Input (Rp., Naker, Fasilitas dll.)
(Rp Naker Fasilitas, dll )
• Seindah-indahnya • Kegiatan (Proses)
• Tidak terbatas • Output / Outcome

Sehingga Perencanaan
• Dimulai dengan informasi tentang ketersediaan
sumberdaya dan arah pembangunan nasional

Critical point-nya adalah
• Menyusun hubungan optimal antara input, proses,
dan output / outcomes

Karena:
K
Ada Sanksi Pidana
dadang-
Pasal 34 UU 17/2003

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Pelaksanaan
pembangunan
g g
dan evaluasi
masyarakat
pemerintah

Pasal 34 UU 17/2003
/
1) Menteri/Pimpinan lembaga/Gubernur/Bupati/Walikota
yang terbukti melakukan penyimpangan kebijakan yang
telah ditetapkan dalam undang-undang tentang
p g g g
APBN/Peraturan Daerah tentang APBD diancam dengan
pidana penjara dan denda sesuai dengan ketentuan
undang-undang.
2) Pimpinan Unit O
i i i Organisasi Kementrian Negara/
i i i /
Lembaga/Satuan Kerja Perangka Daerah yang terbukti
melakukan penyimpangan kegiatan anggaran yang telah
ditetapkan dalam undang-undang tentang APBN/
undang undang
Peraturan Daerah tentang APBD diancam dengan pidana
penjara dan denda sesuai dengan ketentuan undang-
undang.
3) Presiden memberi sanksi administrasi sesuai dengan
ketentuan undang-undang kepada pegawai negeri serta
pihak-pihak lain yang tidak memenuhi kewajibannya
sebagaimana ditentukan dalam undang-undang ini
ini.
dadang-

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Pelaksanaan
pembangunan
g g
dan evaluasi
masyarakat
pemerintah

Sumber daya pembangunan terdiri dari:
1. Dana (modal),

2. Sumber daya manusia,
2 manusia
3. Teknologi,

4. Organisasi atau kelembagaan.

dadang-

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Pelaksanaan
pembangunan
g g
dan evaluasi
masyarakat
pemerintah

Tugas manajemen pembangunan dalam
mobilisasi dana pembangunan
1. Memobilisasi pajak, penerimaan l
bl pajak,
k lain di
d
luar pajak, dan tabungan masyarakat.
pajak,
2. Jika tabungan pemerintah dan tabungan
masyarakat tidak memadai untuk
mencapai sasaran pembangunan yang
diinginkan, maka diupayakan sumber dana
pembangunan dari luar negeri, dengan
syarat yang paling menguntungkan.
dadang-

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Pelaksanaan
pembangunan
g g
dan evaluasi
masyarakat
pemerintah

3. Merangsang berkembangnya investasi
masyarakat, yang bersumber dari dalam dan luar
negeri.
Upaya itu tertuang dalam berbagai kebijakan
ekonomi, seperti kebijakan fiskal dan moneter,
perizinan,
perizinan, dan kebijakan lain di bidang
perdagangan, industri, dan investasi pada
umumnya.
3. Memelihara stabilitas agar pembangunan dapat
lh bl b d
menghasilkan peningkatan kesejahteraan yang
nyata, dan agar masyarakat memiliki
y , g y
kepercayaan pada perekonomian nasional,
sehingga dapat menciptakan iklim investasi yang
baik.
dadang-

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Pelaksanaan
pembangunan
g g
dan evaluasi
masyarakat
pemerintah

Tugas manajemen pembangunan dalam
menyiapkan SDM:
 Yang b k lit
berkualitas, kreatif, produktif, memiliki
k tif d ktif iliki
disiplin dan etos kerja, serta mampu
mengembangkan potensi dan memanfaatkan
peluang (enterprising), melalui…
1. Pendidikan dan pelatihan,
p ,
2. Ilmu pengetahuan dan teknologi,
3. Kesehatan,
4. Kependudukan, dan
5. Agama dan budaya.
dadang-

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Pelaksanaan
pembangunan
g g
dan evaluasi
masyarakat
pemerintah

Pemanfaatan Teknologi
 Setiap upaya pembangunan memerlukan teknologi yang
p
tepat.
 Manajemen pembangunan bertugas mendorong
diperolehnya teknologi yang diperlukan untuk
melaksanakan pembangunan secara efektif dan efisien.
 Dalam mengembangkan teknologi, manajemen
pembangunan perlu memperhatikan kondisi sosial ekonomi
dan sosial budaya masyarakat.
 Kondisi
K di i sosial ekonomi turut menentukan dalam pemilihan
i l k it t t k d l ilih
jenis teknologi padat modal, atau di antaranya, atau
gabungan keduanya.
 Kondisi sosial budaya turut menentukan proses
transformasi penguasaan teknologi dari pengguna menjadi
penghasil teknologi.

dadang-

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Pelaksanaan
pembangunan
g g
dan evaluasi
masyarakat
pemerintah

Penguatan Kelembagaan
 Kelembagaan dapat berupa organisasi-organisasi formal,
organisasi-
antara lain birokrasi, dunia usaha, dan partai politik
 Dapat juga berupa lembaga ekonomi seperti pasar,
pasar
lembaga-
lembaga-lembaga hukum, dan sebagainya.
 Di negara berkembang kelembagaannya bersifat tradisional
atau warisan penjajahan.
p j j
 Menjadi tugas manajemen pembangunan untuk
mempersiapkan lembaga yang dibutuhkan agar upaya
pembangunan dapat berhasil mencapai sasarannya.
 Pertama-
Pertama-tamanya organisasi pemerintah perlu dibangun
agar dapat berfungsi sebagai alat pembangunan.
 Selain itu, juga harus dibangun lembaga-lembaga sosial
lembaga-
ekonomi dan sosial politik masyarakat, agar pembangunan
k id i l litik k t b
dapat berlangsung efisien dan memperoleh partisipasi yang
seluas-
seluas-luasnya dari masyarakat, dan dilakukan dengan
derajat rasionalitas yang tinggi.
dadang-

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Pelaksanaan
pembangunan
g g
dan evaluasi
masyarakat
pemerintah

Kegagalan Pembangunan
g g g
 Pembangunan hanya menguntungkan segolongan
kecil dan tidak menguntungkan rakyat banyak,
g g y y ,
bahkan pada sisi ekstrem dirasakan merugikan.
merugikan.
 Pembangunan meskipun dimaksudkan untuk
menguntungkan rakyat banyak, tetapi rakyat kurang
banyak
memahami maksud itu. itu.
 Pembangunan dimaksudkan untuk menguntungkan
rakyat,
rakyat dan rakyat memahaminya, tapi cara
memahaminya
pelaksanaannya tidak sesuai dengan pemahaman
itu.
itu.
 Pembangunan dipahami akan menguntungkan
rakyat, tetapi sejak semula rakyat tidak
diikutsertakan.
dadang-

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Pelaksanaan
pembangunan
g g
dan evaluasi
masyarakat
pemerintah

Oleh karena itu…
 Menggerakkan partisipasi masyarakat bukan hanya esensial
untuk mendukung kegiatan pembangunan yang digerakkan
oleh pemerintah, tetapi juga agar masyarakat berperan lebih
pemerintah
besar dalam kegiatan yang dilakukannya sendiri.
 Tugas manajemen pembangunan adalah untuk membimbing,
menggerakkan,
menggerakkan dan menciptakan iklim yang mendukung
kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh masyarakat.
 Upaya itu dilakukan melalui kebijakan, peraturan, serta
kegiatan pembangunan pemerintah yang diarahkan untuk
menunjang, merangsang, dan membuka jalan bagi kegiatan
pembangunan masyarakat.
 Dalam rangka ini, berkembang konsep pemberdayaan
masyarakat yang pada hakikatnya memampukan dan
k d h kik k d
memandirikan masyarakat.

dadang-

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Pelaksanaan
pembangunan
g g
dan evaluasi
masyarakat
pemerintah

Anggaran
gg
 Menghubungkan tugas (tasks) yang akan dilakukan
dengan jumlah sumber daya yang diperlukan untuk
melaksanakannya.
melaksanakannya
 Membatasi pengeluaran sepadan dengan
penerimaan, menjaga keseimbangan, dan
mencegah pengeluaran yang berlebihan di atas
h l b l bih t
batas kemampuan.
 Selain memiliki aspek teknis juga aspek-aspek
aspek-
politis.
 Anggaran negara sangat terbuka terhadap
lingkungan,
lingkungan dalam arti dipengaruhi oleh ekonomi,
ekonomi
opini publik, berbagai tingkat pemerintahan,
kelompok-
kelompok-kelompok kepentingan, pers, dan kaum
pers,
politisi.
politisi
dadang-

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Pelaksanaan
pembangunan
g g
dan evaluasi
masyarakat
pemerintah

Anggaran . . .
gg
 Dalam anggaran negara ada kaitan yang erat antara
rakyat sebagai pembayar pajak dengan pemerintah
sebagai pengguna dana yang bersumber dari rakyat.
rakyat
 Tugas manajemen pembangunan adalah
mengalokasikan anggaran sesuai dengan prioritas dan
menjaga agar anggaran digunakan dengan sebaik-
sebaik-
baiknya, yaitu sesuai rencana, hemat, serta mencegah
pemborosan dan kebocoran.
 Pengalokasian anggaran diprioritaskan untuk membiayai
angga an dip io itaskan nt k membia ai
kegiatan yang merupakan bagian dari upaya
pembangunan yang direncanakan.
 Dengan d iki
D demikian, dapat dikatakan bahwa kegiatan
d t dik t k b h k i t
penganggaran merupakan sisi lain atau kelanjutan dari
perencanaan pembangunan.

dadang-

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Pelaksanaan
pembangunan
g g
dan evaluasi
masyarakat
pemerintah

Alur Perencanaan dan Penganggaran
Pedoman Pedoman
Renstra Renja - Rincian
RKA-KL

Pemer
KL KL APBN

Pus
Pedoman Diacu

rintah
sat
Dijabar
Pedoman Pedoman
RPJP RPJM kan
RKP RAPBN APBN
Nasional Nasional

Diacu Diperhatikan Diserasikan melalui Musrenbang

Pedoman Pedoman
RPJP RPJM Dijabar RKP
kan
RAPBD APBD
Daerah
D h Daerah
D h Daerah
D h

Pemerinta
Daerah
Pedoman Diacu

h
Pedoman
P d Pedoman
P d

ah
Renstra Renja - RKA - Rincian
SKPD SKPD SKPD APBD

UU SPPN UU KN
dadang-

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Pelaksanaan
pembangunan
g g
dan evaluasi
masyarakat
pemerintah

Pelaksanaan Pembangunan
 Pada tahap awal pembangunan banyak
kegiatan pembangunan yang harus dilakukan
oleh pemerintah.
 Tugas manajemen pembangunan adalah
untuk menjamin bahwa proyek-proyek
proyek-
pembangunan yang secara fisik dilaksanakan
atau dibi
t dibiayai oleh anggaran pemerintah,
i l h i t h
berjalan seperti yang dikehendaki dan
mencapai sasaran seperti yang direncanakan,
dengan cara yang seefisien mungkin.

dadang-

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Pelaksanaan
pembangunan
g g
dan evaluasi
masyarakat
pemerintah

Pelaksanaan Pembangunan . . .
 Yang paling utama adalah pembangunan prasarana
dasar, baik prasarana ekonomi maupun sosial.
d b ik k i i l
 Prasarana ekonomi meliputi perhubungan dan
transportasi, energi, irigasi, dan sebagainya.
 Prasarana sosial mencakup prasarana pendidikan
seperti sekolah dan prasarana kesehatan seperti
rumah sakit
sakit.
 Di samping prasarana fisik, pemerintah juga perlu
memperhatikan pembangunan lembaga-lembaga
lembaga-
sosial, baik lembaga politik, hukum, budaya, maupun
i l b ik l b litik h k b d
ekonomi.

dadang-

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Pelaksanaan
pembangunan
g g
dan evaluasi
masyarakat
pemerintah

Proyek-
Proyek-proyek pembangunan
 harus jelas tujuannya (objective),
 sasaran yang akan dicapai (target),
 cara mengukur keberhasilannya (performance evaluation),
 jangka waktu pelaksanaannya,
 tempat pelaksanaannya
pelaksanaannya,
 cara melaksanakan,
 kebijaksanaan untuk menjamin proyek itu dapat
dilaksanakan,
dilaksanakan
 biaya serta tenaga yang diperlukan,
 instansi yang akan melaksanakannya,
y g melaksanakannya,
y
 harus jelas keterkaitan proyek dengan tujuan dan sasaran
program, serta dengan proyek-proyek lain yang berada
proyek-
dalam program yang sama.
p g y g
dadang-

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Pelaksanaan
pembangunan
g g
dan evaluasi
masyarakat
pemerintah

Koordinasi
 Koordinasi merupakan tugas manajemen
pembangunan untuk menjamin bahwa
b t k j i b h
segala usaha pembangunan berjalan dalam
arah yang sesuai dan menuju pada
pencapaian sasaran.
 Koordinasi dengan demikian merupakan
g p
upaya untuk menghasilkan pembangunan
yang efisien dalam pemanfaatan sumber
daya untuk menjamin tercapainya tujuan
dan sasaran secara optimal.

dadang-

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Pelaksanaan
pembangunan
g g
dan evaluasi
masyarakat
pemerintah

Koordinasi . . .
 Dengan koordinasi diupayakan agar
pembangunan yang dilaksanakan dalam
berbagai sektor dan oleh berbagai instansi
serta di berbagai daerah berjalan serasi dan
t b b id hb j l id
menghasilkan sinergi.
 Pengendalian yang serba terpusat sudah
P d li b t t d h
tidak dimungkinkan lagi untuk menjamin
efisiensi dan efektivitas pelayanan
masyarakat dan pembangunan.

dadang-

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Pelaksanaan
pembangunan
g g
dan evaluasi
masyarakat
pemerintah

Pemantauan dan Evaluasi
 Untuk mengetahui seberapa jauh pembangunan
telah dilaksanakan dan bagaimana hasilnya diukur
dengan sasaran yang ingin dicapai.
 Atas dasar hasil evaluasi dapat diambil langkah-
langkah-
langkah agar pelaksanaan pembangunan
selanjutnya menunjang dan tidak merugikan upaya
pembangunan secara keseluruhan.
keseluruhan
 Dengan demikian, tujuan dan sasaran
pembangunan secara maksimal dapat tetap
tercapai.

dadang-

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Pelaksanaan
pembangunan
g g
dan evaluasi
masyarakat
pemerintah

Pelaksanaan pembangunan yang tidak
sesuai dengan rencana:
rencana:
 Ada hambatan yang tidak diketahui atau
diperhitungkan pada waktu perencanaan,
 Ada perkembangan keadaan yang tidak
dapat diantisipasi pada tahap perencanaan,
 Realisasi dari perkiraan yang berbeda dari
perencanaan,
 Atau karena perencanaannya yang keliru.

dadang-

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Pelaksanaan
pembangunan
g g
dan evaluasi
masyarakat
pemerintah

Evaluasi Kinerja untuk mengetahui:
mengetahui:
 Input terkait dengan sumber daya yang tersedia,
misalnya jumlah dana yang dialokasikan, SDM yang
y j y g , y g
tersedia, teknologi, SDA, dll, yang merupakan
masukan untuk terselenggaranya kegiatan
pe ba gu a
pembangunan.
 Output merupakan hasil keluaran dari proses input
yang tersedia.
 Outcome/result merupakan hasil/fungsi dari
output
 Impact/benefit merupakan kontribusi hasil
p / p
outcome/result terhadap kondisi yang lebih makro,
seperti kesejahteraan masyarakat, perkembangan
ekonomi sektoral, daerah, dan nasional.
, ,
dadang-

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Pelaksanaan
pembangunan
g g
dan evaluasi
masyarakat
pemerintah

Pengendalian d E l
dan Evaluasi (UU 25/2004)
i (UU 25/2004)
2 /2004
/2004)
 Pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan
dilakukan oleh masing-masing pimpinan
masing-
kementerian/lembaga/satuan k j perangkat d
k t i /l b / t kerja k t daerah.
h
 Menteri/Kepala Bappeda menghimpun dan
menganalisis h il pemantauan pelaksanaan
li i hasil t l k
rencana pembangunan dari masing-masing pimpinan
masing-
kementerian/lembaga/satuan kerja perangkat daerah
sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

dadang-

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Pelaksanaan
pembangunan
g g
dan evaluasi
masyarakat
pemerintah

Pengendalian dan Evaluasi . . .
 Pimpinan kementrian/lembaga/Kepala SKPD
melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana
pembangunan kementrian/lembaga/SKPD periode
sebelumnya.
sebelumnya
 Menteri/Kepala Bappeda menyusun evaluasi rencana
pembangunan berdasarkan hasil evaluasi pimpinan
kementrian/lembaga/SKPD.
 Hasil evaluasi menjadi bahan bagi penyusunan
rencana pembangunan nasional/daerah untuk
p
periode berikutnya.
y
dadang-

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Pelaksanaan
pembangunan
g g
dan evaluasi
masyarakat
pemerintah

Pengawasan
 Pemantauan dan pengawasan
pembangunan pada dasarnya merupakan
rangkaian kegiatan yang memiliki obyek
yang sama, yakni mengikuti perkembangan
pelaksanaan pembangunan agar senantiasa
l k b ti
sesuai dengan rencana.
 Dalam pembahasan ini dilakukan pemisahan
untuk menunjukkan adanya dua kegiatan
y g
yang serupa tetapi tidak harus selalu sama,
p p ,
atau masing-masing dilakukan oleh lembaga
masing-
atau unit organisasi yang berbeda.
dadang-

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Pelaksanaan
pembangunan
g g
dan evaluasi
masyarakat
pemerintah

Pengawasan . . .
 Pengawasan bukan merupakan suatu tujuan,
melainkan sarana untuk meningkatkan efisiensi
dalam melaksanakan kegiatan.
 Di dalamnya termasuk unsur pencegahan terhadap
penyimpangan-
penyimpangan-penyimpangan yang mungkin
terjadi.
 Oleh karena itu, kegiatan pengawasan tidak hanya
itu
dilakukan dalam tahap pelaksanaan, tetapi telah
masuk selagi kegiatan pembangunan masih dalam
tahap perencanaan.

dadang-

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Pelaksanaan
pembangunan
g g
dan evaluasi
masyarakat
pemerintah

Pengawasan . . .
 Kegiatan pengawasan bukan semata-mata
semata-
mencari siapa yang bersalah, tetapi apa
i i b l h t t i
yang salah dan mengapa kesalahan itu
terjadi.
t j di
 Sehingga dalam kegiatan pengawasan ada
unsur membimbing dan mendidik terhadap
pelaksana pembangunan untuk
meningkatkan kemampuan dan
profesionalismenya.
dadang-

Manajemen Pembangunan: Teori dan Praktek di Indonesia

Manajemen Pembangunan: Teori dan Praktek di Indonesia

Recomendados

Recomendados

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

La actualidad más candente (20)

Similar a Manajemen Pembangunan: Teori dan Praktek di Indonesia

Similar a Manajemen Pembangunan: Teori dan Praktek di Indonesia (20)

Más de Dadang Solihin

Más de Dadang Solihin (20)

Manajemen Pembangunan: Teori dan Praktek di Indonesia