Meknisme Penyusunan dan Sinkronisasi RPJMD dengan Kebijakan Nasional

Materi
• Visi-Misi 2013-2018
• Sinergi Perencanaan Pembangunan
Daerah
• Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah
• Kerangka Pembangunan
Berkelanjutan
• Tantangan RT RPJMN 2015-2019
• Arah Kebijakan RPJMN 2015-2019
• Sasaran RPJMN 2015-2019 (Indikatif)
4dadang-solihin.blogspot.com

Visi - Misi
Kab. Nagekeo 2013-2018
Visi:
“Terwujudnya Masyarakat Nagekeo yang
Utuh, Sejahtera, Cerdas dan Sehat
berdasarkan Iman dan Budaya”

Visi - Misi
Kab. Nagekeo 2013-2018
Misi:
1. Mewujudkan Keutuhan Masyarakat
2. Mewujudkan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat
3. Mewujudkan SDM yang Berkualitas berdasarkan Karakteristik
Budaya Lokal
4. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Responsif
5. Mewujudkan Derajat Kesehatan Masyarakat
6. Meningkatkan Pembangunan Sarana Prasarana Dasar Wilayah
Perdesaan/ Perkotaan Berwawasan Lingkungan

IMPACT
Indikator Kinerja
dan Log-Frame
ABK
AT
KPJM
OUTPUT INPUTOUTCOMEINPUT OUTPUT OUTCOME

Alur Pikir Logic Model
Hasil pembangunan yang
diperoleh dari pencapaian
outcome
Apa yang ingin
diubahIMPACTS
Manfaat yang diperoleh dalam
jangka menengah untuk
beneficieries tertentu sebagai
hasil dari output
Apa yang ingin
dicapai
OUTCOMES
Produk/barang/jasa akhir
yang dihasilkan
Apa yang dihasilkan
(barang) atau
dilayani (jasa)
OUTPUTS
Proses/kegiatan
menggunakan input
menghasilkan output yang
diinginkan
Apa yang
dikerjakan
ACTIVITIES
Sumberdaya yang
memberikan kontribusi dalam
menghasilkan output
Apa yang
digunakan dalam
bekerja
INPUTS
Metode
Pelaksanaan
MetodePenyusunan
Sumber : Framework for Managing Programme Performance Information, National Treasury, Republic of South Africa, May 2007

Hirarki dari Visi ke Program
Visi
Misi
Strategi
Kebijakan
Program
• Rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir
periode perencanaan.
• Rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan
untuk mewujudkan visi.
• Langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk
mewujudkan visi dan misi.
• Arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Pusat/Daerah untuk
mencapai tujuan.
• Instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang
dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai
sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan
masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.
Tujuan/
Sasaran
• Penjabaran visi yang lebih spesifik dan terukur sebagai upaya
mewujudkan visi dan misi

Visi Misi Sasaran Strategi Kebijakan Program KINERJA
PRIMA
Keselarasan Kebijakan dan Pelaksanaan Program
(Mengacu pada Struktur UU 25/2004)
Kebingungan
X Misi Sasaran Strategi Kebijakan Program
Visi
X FrustrasiSasaran Strategi Kebijakan Program
Tidak
TerarahVisi Misi
X Strategi Kebijakan Program
Visi Misi Sasaran
Tidak
EfektifX Kebijakan Program
Strategi Program
Salah
LangkahXVisi Misi Sasaran
Kebijakan Tidak
EfisienXStrategiVisi Misi Sasaran

Proses Perencanaan
Pendekatan Politik:
Pemilihan Presiden/Kepala Daerah menghasilkan rencana
pembangunan hasil proses politik (public choice theory of
planning), khususnya penjabaran Visi dan Misi dalam
RPJM/D.
Proses Teknokratik:
Menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh
lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas
untuk itu.
Partisipatif:
Dilaksanakan dengan melibatkan seluruh stakeholders, antara
lain melalui Musrenbang.
Proses top-down dan bottom-up:
Dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan.

NASIONAL DAERAH
Dokumen Penetapan Dokumen Penetapan
Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Nasional
(RPJP-Nasional)
UU
(Ps. 13 Ayat 1)
Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah
(RPJP-Daerah)
Perda
(Ps. 13 Ayat 2)
Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional
(RPJM-Nasional)
Per Pres
(Ps. 19 Ayat 1)
Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah
(RPJM-Daerah)
Peraturan KDH
(Ps. 19 Ayat 3)
Renstra Kementerian /
Lembaga (Renstra KL)
Peraturan
Pimpinan KL
(Ps. 19 Ayat 2)
Renstra Satuan Kerja
Perangkat Daerah
(Renstra SKPD)
Peraturan
Pimpinan SKPD
(Ps. 19 Ayat 4)
Rencana Kerja Pemerintah
(RKP)
Per Pres
(Ps. 26 Ayat 1)
Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (RKPD)
Peraturan KDH
(Ps. 26 Ayat 2)
Rencana Kerja
Kementerian / Lembaga
(Renja KL)
Peraturan
Pimpinan KL
(Ps. 21 Ayat 1)
Rencana Kerja Satuan
Kerja Perangkat Daerah
(Renja SKPD)
Peraturan
Pimpinan SKPD
( Ps. 21 Ayat 3)
Status Hukum Dokumen Perencanaan

dadang-solihin.blogspot.com 15
PEMBANGUNAN DAERAH
Upaya terencana untuk
meningkatkan kapasitas
Pemerintahan Daerah
PEMBANGUNAN DI DAERAH
 Memberikan pelayanan kepada
masyarakat,
 Mengelola sumber daya
ekonomi daerah.
Upaya untuk memberdayakan
masyarakat di seluruh daerah
Sehingga tercipta suatu
kemampuan yang andal dan
profesional dalam:
Sehingga tercipta suatu
lingkungan yang memungkinkan
masyarakat untuk:
 Menikmati kualitas kehidupan
yang lebih baik, maju, dan
tenteram,
 Peningkatan harkat, martabat,
dan harga diri.

Pelaku Pembangunan: Stakeholders
Executive
Judiciary
Legislature
Public service
Military
Police
organized into:
Community-based organizations
Non-governmental organizations
Professional Associations
Religious groups
Women’s groups
Media
Small / medium / large enterprises
Multinational Corporations
Financial institutions
Stock exchange
BUSINESS
STATE CITIZENS

Troika

Troika: Pola Hubungan antara Pemerintah,
Dunia Usaha Swasta, dan Masyarakat
VISI
Masyarakat,
Bangsa, dan
Negara
Pemerintah
Masyarakat
Dunia UsahaGood Governance

Sinergi Stakeholders

Apa itu RPJMD
• RPJMD merupakan satu dokumen rencana resmi daerah untuk
mengarahkan pembangunan daerah dalam jangka waktu lima tahun
ke depan masa pimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Terpilih.
• Sebagai suatu dokumen rencana yang penting sudah sepatutnya
Pemerintah Daerah, DPRD, dan masyarakat memberikan perhatian
penting pada:
1. Kualitas proses penyusunan dokumen RPJMD, dan
2. Pemantauan, evaluasi, dan review berkala atas
implementasinya.
22
1/2
dadang-solihin.blogspot.com

Apa itu RPJMD
RPJMD menjawab tiga pertanyaan dasar:
1. Kemana daerah akan diarahkan pengembangannya dan apa yang
hendak dicapai dalam lima tahun mendatang;
2. Bagaimana mencapainya, dan;
3. Langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar tujuan
tercapai.
23
2/2

Substansi RPJMD
• RPJMD menekankan tentang pentingnya menerjemahkan secara
arif VISI, MISI dan Agenda KEPALA DAERAH TERPILIH
• kedalam tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan pembangunan
• yang merespon kebutuhan dan aspirasi masyarakat, serta
• kesepakatan tentang tolok ukur kinerja untuk mengukur
keberhasilan atau ketidak berhasilan pembangunan daerah dalam 5
tahun kedepan.

Langkah Penyusunan RPJMD
25
Visi, Misi, Program
Kepala Daerah Terpilih
Bappeda menyusun
Rancangan Awal
RPJMD
Bappeda menyelenggarakan
MUSRENBANG RPJMD
Penetapan RPJMD
Digunakan sebagai
pedoman penyusunan
Rancangan RKPD
Bappeda menyusun
Rancangan Akhir RPJMD
a) Visi, Misi Kepala Daerah
b) Strategi Pembangunan Daerah
c) Kebijakan Umum
d) Kerangka Ekonomi Daerah
e) Program SKPD
a) Visi,Misi Kepala Daerah
b) Strategi Pembangunan Daerah
c) Kebijakan Umum
d) Kerangka Ekonomi Daerah
SKPD Menyusun Renstra SKPD
Program SKPD
e) Program SKPD
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
Indikator

Janji Jokowi – Ahok
2012-2017
1. Revitalisasi Pemukiman
Padat dan Kumuh
2. Mengatasi Banjir
3. Merintis Angkutan Massal
4. Layanan Kesehatan Gratis
5. Bangun Mal PKL Revitalisasi
Pasar Tradisional
6. Menyediakan Ruang Publik
7. Birokrasi Bersih Profesional
8. Gubernur - Wagub Tanpa
Voorijder
9. Pendidikan Gratis
26

Sistematika Penulisan RPJMD
27
Bab I Pendahuluan
1.1. Latar Belakang Penyusunan RPJMD
1.2. Landasan Hukum
1.3. Maksud, Tujuan, dan Ruang Lingkup
1.4. Kedudukan RPJMD dengan Dokumen
Perencanaan lainnya
1.5. Sistematika Penulisan
Bab II Tinjauan Umum Kondisi dan
Permasalahan Pembangunan Daerah
Menggambarkan profil daerah, status,
kondisi, situasi, pengkajian kinerja capaian,
serta rumusan isu dan permasalahan
strategis dalam penyelenggaraan fungsi-
fungsi pemerintahan daerah secara
menyeluruh
2.1 Kondisi Geografis Daerah
2.2 Pelayanan Umum
2.3 Ketertiban dan Ketentraman
2.4 Ekonomi
2.5 Lingkungan Hidup
2.6 Perumahan dan Fasilitas Umum
2.7 Kesehatan
2.8 Pendidikan
Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah
Provinsi/Kabupaten/Kota
1/3

28
2.9 Pariwisata dan Budaya
2.10 Pendidikan
2.11 Perlindungan sosial
2.12 Keuangan Daerah
2.13 Rumusan Issue Strategis Pembangunan
Daerah
Bab III Tinjauan Terhadap Dokumen
Perencanaan Terkait
3.1 RPJM Nasional
3.2 RTRW Nasional dan RTRW Provinsi (untuk
RPJM Provinsi)
3.3 RPJM Provinsi
3.4 RTRW Provinsi dan RTRW
Kabupaten/Kota (untuk RPJM Kabupaten/
Kota)
Bab IV Visi, Misi dan Agenda Pembangunan
Daerah
4.1 Visi
4.2 Misi
4.3 Agenda (apabila ada)
Bab V Tujuan, Strategi, dan Arah Kebijakan
Pembangunan Daerah
Berdasarkan visi, misi dan agenda Kepala
Daerah Terpilih dirumuskan tujuan
(SMART), strategi pencapaian tujuan dan
kebijakan yang akan ditempuh untuk
masing-masing strategi pembangunan
daerah.
5.1 Tujuan
5.2 Strategi
5.3 Arah Kebijakan Umum (untuk setiap fungsi
pemerintahan daerah)
5.4 Arah Kebijakan Keuangan Daerah dan
Kerangka Pendanaan
Bab VI Program Pembangunan Daerah
Untuk masing-masing program perlu
dicantumkan nama program, tolok ukur dan
target kinerja capaian program dan pagu
indikatif
6.1 Program Pembangunan
6.1.1 Program SKPD
6.1.2 Program Lintas SKPD
6.1.3 Program Lintas Kewilayahan
2/3

29
6.2 Program Pengembangan Kelembagaan
dan Legislasi Daerah
Bab VII Kaidah Pelaksanaan
Mengemukakan tentang program dan
kegiatan pendukung yang diperlukan
untuk dapat mengimplementasikan
RPJMD secara efektif
7.1 Konsistensi penyusunan Renstra SKPD,
RKPD, dan Renja SKPD dengan RPJMD
7.2 Pemantauan dan evaluasi kinerja
pencapaian program RPJMD
7.3 Penguatan kemampuan dan kapasitas
DPRD untuk memantau dan mengevaluasi
RPJMD
7.4 Penguatan kemampuan dan kapasitas
Non Government Stakeholders untuk
memantau dan mengevaluasi
implementasi RPJMD
Lampiran
Tabel-Tabel Penting (dalam Lampiran) sekurang-
kurangnya mencakup:
1. Fungsi, Tolok Ukur Capaian Pelaksanaan,
Issue dan Permasalahan masing-masing
fungsi pemerintahan daerah
2. Dokumentasi Kesepakatan Konsultasi Publik
dan Musrenbang RPJMD
3. Program, Tolok Ukur dan Target Kinerja
Capaian Program, dan Pagu Indikatif menurut
fungsi-fungsi pemerintahan daerah
4. Kondisi dan Situasi Keuangan Daerah 5 Tahun
lalu (Penerimaan dan Belanja)
5. Proyeksi Fiskal Daerah
6. Kerangka Pendanaan Jangka Menengah
3/3

Evaluasi Kualitas RPJMD
30
1/3
1. Ada kejelasan rumusan status dan kedudukan pencapaian
pembangunan daerah saat ini dalam berbagai fungsi
pemerintahan daerah
.
2. Ada rumusan isu dan permasalahan strategis pembangunan
daerah
.
3. Visi, misi, dan agenda KDH terpilih sesuai dengan: .
 Dinamika internal pembangunan daerah: Usaha
mengoptimalkan kekuatan (strengths) dan mengatasi
kelemahan (weaknesses)
 Dinamika eksternal pembangunan daerah : Usaha
mengoptimalkan peluang (opportunities) dan mengatasi
ancaman (threats)

31
2/3
4. Rumusan tujuan, strategi, arah, dan kebijakan
pembangunan daerah sesuai dengan:
.
 Dinamika internal pembangunan daerah: Usaha
mengoptimalkan kekuatan (strengths) dan mengatasi
kelemahan (weaknesses)
 Dinamika eksternal pembangunan daerah : Usaha
mengoptimalkan peluang (opportunities) dan mengatasi
ancaman (threats)
5. Ada penerjemahan yang baik dan sistematis dari visi, misi,
dan agenda KDH terpilih ke dalam perumusan tujuan,
strategi dan kebijakan pembangunan daerah.
.
6. Ada penerjemahan yang baik dan sistematis tentang tujuan,
strategi dan kebijakan ke dalam rumusan prioritas program
pembangunan daerah.
.

32
3/3
7. Rumusan isu strategis dalam pengelolaan keuangan daerah
sesuai dengan rumusan tujuan, strategi, dan arah kebijakan
keuangan daerah
.
8. Rumusan program pembangunan daerah sesuai dengan
kendala fiskal daerah
.
9. Ada keterkaitan yang erat dan kontribusi program
pembangunan daerah terhadap pemecahan isu dan
permasalahan strategis nasional
.
10. Ada proses perencanaan yang demokratis dan partisipatif
dalam keseluruhan proses pengambilan keputusan
penyusunan RPJMD
.
11. Kualitas RPJMD sudah SMART .

Kerangka Pembangunan Berkelanjutan
Aspek Ekonomi
1. Struktur Ekonomi
2. Pola Konsumsi dan
Produksi
3. Ketahanan Pangan
4. Ketahanan Energi
5. Infrastruktur/
Konektivitas
Aspek Sosial
1. Pemerataan
2. Kesehatan
3. Pendidikan
4. Keamanan
5. Perumahan
6. Kependudukan
Aspek Lingkungan
1. Atmosfir
2. Tanah
3. Pesisir dan Laut
4. Air Bersih
5. Keaneka-ragaman
Hayati
Aspek Kelembagaan
1. Kerangka
Kelembagaan
2. Kapasitas
Kelembagaan dan
Aparatur
Framework for Construction of Sustainable Development Indicators, September, 2001
MDG dan Post-2015
Development Agenda
Tata Kelola dan
Pemberantasan
Korupsi
Lingkungan dan
Keanekaragaman Hayati
PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN : Bukan Lagi Pilihan, Namun menjadi Keharusan
Kelemahan 1: aspek lingkungan
belum berkembang seperti pilar
sosial dan ekonomi ukuran dan
indikatorKelemahan 2: valuasi aspek
lingkungan dan internalisasi ke
dalam pilar ekonomi dan sosial
Ekonomi Hijau

Kerangka Teknokratik RPJMN 2015 – 2019
Menguatkan Landasan untuk Keluar dari Middle Income Trap (MIT)
Keluar dari
MIT
RT-RPJMN 2015 – 2019
Amanat RPJP :SDA, SDM, Iptek
Kerangka
Pendanaan :
APBN dan Non
Kerangka
Regulasi
Polhukam
Bonus Demografi, AEC, Post 2015, Climate Change
Ekonomi Kesra Lingkungan
-RB
-Tertib hukum
-Anti korupsi
-Demokrasi
-Stabilitas DN
- Tranfromasi
Struktur
- Resiliensi
- Infrastruktur
- Inovasi
Daerah
- Mutu SDM
- Kemiskinan
- Pemerataan
- Employment
- BPJS
- Pengelolaan
SDA dan
biodiv
- Kelautan
- Mitigasi
adaptasi PI
- Pemerataan
- SPM terpenuhi
- Urbanisasi
- Pelaksanaan
Desentralisasi
Kerangka
Kelembagaan
• Membutuhkan
Comprehensif reform
• Not BAU (out the box)
• Prinsip berkelanjutan
• Terpadu tidak sendiri-
sendiri
Delivery Mechanism
Jangka Panjang:
Tercapai tahun 2030 apabila
Ekonomi tumbuh 6-8%/tahun
• Sangat penting untuk menguatkan
fondasi keluar MIT
• Tidak boleh meleset masa 5 tahun
ke depan.
35

Keluar dari Middle Income Trap (MIT)
pada tahun 2030
1. Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, inklusif dan berkelanjutan
2. Transformasi struktur ekonomi yang didukung pengelolaan SDA
yang lebih baik dan pengembangan iptek dan inovasi
3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia
4. Ketahanan pangan, energi, dan air
5. Penyediaan infrastruktur yang memadai

Meningkatkan Kualitas SDM dan
Kesejahteraan Rakyat yang Berkeadilan
1. Meningkatkan akses pendidikan
yang berkualitas untuk semua
jenjang pendidikan dengan
memberikan perhatian lebih
pada daerah, penduduk miskin,
dan anak dengan kebutuhan
khusus.
2. Meningkatkan kompetensi siswa
Indonesia dalam bidang
matematika, sains, dan literasi.
3. Menyelaraskan bidang studi
SMK dengan kegiatan ekonomi
utama di masing-masing
kab/kota.

Tantangan Utama RT-RPJMN 2015-2019
1. Percepatan pemerataan
pembangunan dan
pengurangan kesenjangan
2. Pemberantasan korupsi
3. Percepatan konsolidasi
demokrasi
4. Potensi bencana alam besar
dan resiko perubahan iklim

Tantangan RT-RPJMN 2015-2019:
Bidang-Bidang RPJPN
Sosial Budaya
 Peningkatan kualitas pendidikan pada semua jenjang pendidikan
 Penurunan kesenjangan akses pendidikan (antarwilayah, antarkelompok
status ekonomi, dan antargender).
 Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan
 Peningkatan derajat kesehatan masyarakat , pencegahan dan
pengendalian penyakit
 Penguatan karakter dan jati diri bangsa.
Ekonomi:
 Pemanfaatan Bonus Demografi
 Peningkatan produktivitas dan daya saing ekonomi
 Debottlenecking dan peningkatan kapasitas infrastruktur
 Pengembangan sistem inovasi dan ekonomi kreatif
 Penanggulangan kemiskinan dan pemerataan
 Penciptaan lapangan kerja yang berkualitas
 Peningkatan kontribusi UKM terhadap ekonomi

Bidang-Bidang RPJPN
Polhukhankam:
 Pemantapan dan percepatan konsolidasi demokrasi
 Peningkatan kapasitas pertahanan dan stabilitas keamanan nasional
 Perbaikan tata kelola pembangunan dan penegakan hukum yang
berkualitas.
 Peran Indonesia dalam berbagai forum internasional.
Wilayah dan Tata Ruang:
 Pengurangan kesenjangan antar wilayah
 Percepatan pembangunan daerah tertinggal dan kawasan perbatasan
 Pemenuhan pelayanan dasar di seluruh wilayah
 Peningkatan efektivitas penataan ruang

Bidang-Bidang RPJPN
Sarana Prasarana:
 Penguatan konektivitas nasional dan sinergi antarsektor
 Pemenuhan kebutuhan infrastruktur dasar
 Peningkatan kapasitas infrastruktur untuk meningkatkan daya saing
SDA dan LH:
 Pemantapan ketahanan pangan
 Penguatan ketahanan energi dan air
 Penguatan pembangunan kelautan berdimensi kepulauan
 Pengembangan ekonomi hijau (green economy)
 Penanganan perubahan iklim (mitigasi dan adaptasi)

Meningkatkan Kualitas SDM dan
Kesejahteraan Rakyat yang Berkeadilan
1. Meningkatkan akses pendidikan yang berkualitas untuk semua jenjang pendidikan
dengan memberikan perhatian lebih pada daerah, penduduk miskin, dan anak
dengan kebutuhan khusus.
2. Meningkatkan kompetensi siswa Indonesia dalam bidang matematika, sains, dan
literasi.
3. Menyelaraskan bidang studi SMK dengan kegiatan ekonomi utama di masing-masing
kab/kota.
4. Memperkuat peran swasta dalam menyediakan layanan pendidikan menengah yang
berkualitas.
5. Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan, terutama bagi ibu dan anak.
6. Memperbaiki status gizi remaja putri, ibu hamil dan anak dibawah 2 tahun.
7. Meningkatkan pencegahan dan pengendalian penyakit serta penyehatan lingkungan.
8. Meningkatkan kualitas implementasi jaminan kesehatan masyarakat.
9. Pengembangan kebijakan afirmatif : pelayanan dasar, pengembangan penghidupan
berkelanjutan, dan sistem perlindungan sosial yang komprehensif.

Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif
dan Berkelanjutan
1. Transformasi ekonomi melalui industrialisasi berkelanjutan (green
secara bertahap) dan penguasaan iptek.
2. Menjaga dan mempertahankan kesinambungan fiskal.
3. Meningkatkan daya saing produk ekspor non migas manufaktur
dan jasa (parawisata dan lainnya).
4. Meningkatkan penyediaan lapangan kerja dan kesempatan kerja
yang berkualitas.
5. Peningkatan daya saing UMKM dan koperasi.

Penyiapan Landasan Pembangunan
yang Kokoh
1. Memantapkan kualitas reformasi birokrasi untuk mendukung
peningkatan kualitas pelayanan publik.
2. Meningkatkan penegakan hukum serta efektivitas pencegahan dan
pemberantasan korupsi.
3. Memantapkan dan mempercepat konsolidasi demokrasi.
4. Meningkatkan kapasitas pertahanan dan stabilitas keamanan
nasional.
5. Meningkatkan kepemimpinan dan kualitas partisipasi Indonesia
dalam forum internasional.

Mengembangkan dan Memeratakan
Pembangunan Daerah
1. Menjaga momentum pertumbuhan Wilayah Jawa-Bali dan
Sumatera serta meningkatkan kinerja pusat-pusat pertumbuhan
wilayah di Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan
Papua.
2. Menjamin pemenuhan pelayanan dasar di seluruh wilayah bagi
seluruh lapisan masyarakat.
3. Mempercepat pembangunan daerah tertinggal dan kawasan
perbatasan.
4. Meningkatkan kualitas pembangunan perkotaan dan perdesaan.
5. Mempercepat penetapan rencana tata ruang wilayah.
6. Mengoptimalkan desentralisasi dan otonomi daerah.

Mempercepat Pembangunan Infrastruktur
untuk Pertumbuhan dan Pemerataan
1. Memperkuat konektivitas nasional untuk mencapai keseimbangan
pembangunan
2. Mempercepat penyediaan infrastruktur dasar (perumahan, air
bersih, sanitasi, dan listrik).
3. Menjamin ketahanan air, pangan, dan energi untuk mendukung
ketahanan nasional
4. Mengembangkan sistem transportasi massal perkotaan
5. Meningkatkan kontribusi kerjasama pemerintah swasta dalam
pembangunan infrastruktur
6. Mengintegrasikan isu lintas bidang infrastruktur

Meningkatkan Pengelolaan dan Nilai
Tambah SDA yang Berkelanjutan
1. Meningkatkan kapasitas produksi melalui peningkatan produktivitas
dan perluasan areal pertanian.
2. Meningkatkan daya saing dan nilai tambah komoditi
pertanian/perikanan.
3. Mengoptimalkan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya
mineral dan tambang lainnya.
4. Meningkatkan produksi dan diversifikasi sumber daya energi.
5. Meningkatkan efisiensi dan pemerataan pemanfaatan energi.
6. Mengembangkan ekonomi kelautan yang terintegrasi antarsektor
dan antarwilayah.
7. Pengelolaan dan pemanfaatan keanekaragaman hayati.

Mitigasi Bencana Alam dan
Perubahan Iklim
1. Memperkuat kapasitas kelembagaan mitigasi bencana alam untuk
mengurangi resiko bencana
2. Mempercepat rehabilitasi daerah terkena bencana
3. Memperkuat kapasitas mitigasi dan adaptasi perubahan iklim

1. Keluar dari Middle Income Trap (MIT) pada 2030
1. Pertumbuhan ekonomi sekitar 6-8 persen per tahun, terutama didukung
oleh industri yang mempunyai nilai tambah tinggi
2. PDB per kapita 2019 sekitar USD 7000
3. Pengurangan angka kemiskinan menjadi 6-8 persen pada periode 2015-
2019
4. Meningkatnya kualitas SDM:
a. Meningkatnya angka partisipasi pendidikan (dasar, menengah dan
tinggi):
• APM SD/MI/sederajat : 97 % (2019)
• APM SMP/MTs/sederajat : 80 % (2019)
• APK SMP/MTs//sederajat : 104 % (2019)
• APK SMA/SMK/MA : 89 % (2019)
• APK PT/PTA : 33 % (2019)
b. Membaiknya kualitas pendidikan
c. Angka Kematian Bayi dari 28 per seribu (2012) menjadi 25 per seribu
(2019)

RPJM 2 RPJM 3 RPJM 4
Pertumbuhan
PDB
6 - 8 %
per tahun
PDB per kapita
2013
Sktr USD 4.000
2019:
Sktr USD 7.000
2025:
> USD 12.000
Kemiskinan 2013 :
11,47%
6 - 8 %
per tahun
Pengangguran 2013:
6,25%
Roadmap MITRoadmap MIT
2015 2020 2025 20302010
Threshold Middle Income Trap
USD
12.000
BONUS DEMOGRAPHIC2010 2030

2. Terjaganya Swasembada Pangan
• Produksi Beras: 46,1 juta ton (pertumbuhan 2,9% per tahun)
3. Ketahanan Energi
• Meningkatkan porsi energi terbarukan dalam bauran energi
(renewable energy) dari 4 % (2014)  6-7 % (2019)
• Kapasitas terpasang pembangkit listrik : 92,9 GW
4. Meningkatnya Kuantitas Sarana Prasarana dan
Kualitas Layanan
• Rasio Elektrifikasi 100 %
• Jangkauan air bersih 85%
• Kelayakan jalan raya 100 %
5. Menurunnya Emisi GRK
• Mendekati 26 % (2019)

6. Menurunnya Kesenjangan
• Meningkatnya peranan PDRB di luar Jawa:
– Luar Jawa: dari 41 % (2014)  menjadi 45-47 % (2019)
– Jawa: dari 59 % (2014)  menjadi 53-55 % (2019)
• Menurunnya jumlah kabupaten tertinggal:
– Dari 114 Kab (2014)  39 Kab (2019)
7. Menurunnya Praktek Korupsi
• Meningkatkan porsi energi terbarukan dalam bauran energi
(renewable energy) dari 4 % (2014)  6-7 % (2019)
• Kapasitas terpasang pembangkit listrik : 92,9 GW
8. Meningkatnya Konsolidasi Demokrasi

Meknisme Penyusunan dan Sinkronisasi RPJMD dengan Kebijakan Nasional

Recomendados

Recomendados

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

La actualidad más candente (20)

Similar a Meknisme Penyusunan dan Sinkronisasi RPJMD dengan Kebijakan Nasional

Similar a Meknisme Penyusunan dan Sinkronisasi RPJMD dengan Kebijakan Nasional (20)

Más de Dadang Solihin

Más de Dadang Solihin (20)

Último

Último (20)

Meknisme Penyusunan dan Sinkronisasi RPJMD dengan Kebijakan Nasional