Peran DPRD dalam Penyusunan APBD (40

Optimalisasi Peran dan Fungsi DPRD
g
dalam Proses Penyusunan dan Penetapan APBD
dari RPJP sampai APBD

Drs. H. Dadang Solihin, MA

Seminar Peran dan Fungsi DPRD Kabupaten Bima
dalam Penyusunan dan Pengawasan APBD
Puri Avia-Bogor, 2 November 2007

dadang-solihin.blogspot.com 2

Dadang Solihin’s Profile
Dadang holds a MA degree (
g g (Economics), University of
) y
Colorado, USA. His previous post is Head, Center for Research
Data and Information at DPD Secretariat General as well as
Deputy Director for Information of Spatial Planning and Land
Use Management at Indonesian National Development
Planning Agency (Bappenas).
 Beside working as Assistant Professor at Graduate School of Asia-
Asia
Pacific Studies, Waseda University, Tokyo, Japan, he also active as
Associate Professor at University of Darma Persada, Jakarta, Indonesia.
 He got various training around the globe included Advanced International
globe,
Training Programme of Information Technology Management, at Karlstad
City, Sweden (2005); the Training Seminar on Land Use and Management,
Taiwan (2004); Developing Multimedia Applications for Managers Kuala
Managers,
Lumpur, Malaysia (2003); Applied Policy Development Training, Vancouver,
Canada (2002); Local Government Administration Training Course,
Hiroshima, Japan ( 00 ); a d Regional Development a d Planning Training
os a, Japa (2001); and eg o a e e op e and a g a g
Course, Sapporo, Japan (1999). He published more than five books
regarding local autonomous.
 You can reach Dadang Solihin by email at dadangsol@yahoo.com or by his
mobile at +62812 932 2202

Materi Seminar
 Tujuan Pembangunan Daerah
 Wadah Perwakilan Rakyat
 Struktur dan Kompleksitas Keterwakilan Kepentingan Warga dalam
Pembangunan
 Tugas dan Wewenang DPRD
g g
 Orientasi Dasar Politik DPRD
 Penerapan prinsip-prinsip Good Governance
 APBD
 Dari RPJP Sampai APBD
 Proses Perencanaan
 Ruang Lingkup Perencanaan
 Penyusunan dan Penetapan RPJPD
 Penyusunan dan Penetapan RPJMD
 Penyusunan dan Penetapan RKPD
 Perencanaan P b
P Pembangunan
berdasarkan Prioritas Pembangunan Anggaran Sementara (PPAS)
 Penyusunan Rancangan APBD
 Perubahan APBD

Tujuan Pembangunan Daerah

1. Mengurangi disparitas atau ketimpangan
pembangunan antar daerah dan antar sub daerah
serta antar warga masyarakat (pemerataan dan
keadilan).
2. Memberdayakan masyarakat dan mengentaskan
kemiskinan.
k i ki
3. Menciptakan atau menambah lapangan kerja.
4.
4 Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan
masyarakat daerah.
5. Mempertahankan atau menjaga kelestarian sumber
daya alam agar b
d l bermanfaat b i generasi sekarang
f t bagi i k
dan generasi masa datang (berkelanjutan).


Wadah Perwakilan Rakyat
Pemerintah Daerah yang dipimpin  Mana yang paling dekat
oleh Kepala Daerah yang dipilih dengan rakyat dan secara
secara langsung oleh rakyat nyata sering
memperjuangkan
p j g
DPRD sebagai organisasi politik kepentingan rakyat?
Negara yang berpihak dan berjuang  Organisasi mana yang terkait
untuk kepentingan rakyat langsung memperjuangkan
kepentingan rakyat?
Berbagai partai politik yang  Lembaga dan organisasi
seharusnya menjadi organisasi politik mana yang mempunyai
sipil tertinggi dari rakyat sumberdaya pembangunan
yang d
dapat did
t didayagunakan
k
LSM dan berbagai bentuk asosiasi untuk secara nyata dan cepat
yang menjadi wadah fungsional atas memenuhi kebutuhan hidup
p j
perjuangan kepentingan tertentu
g p g rakyat?
 Organisasi mana yang
Berbagai organisasi kemasyarakatan mempunyai dasar pijakan
yang dibentuk mulai dari tingkat kuat dan konkrit di lingkungan
dusun sampai tingkat nasional rakyat?


Struktur dan Kompleksitas Keterwakilan Kepentingan Warga dalam Pembangunan

Bentuk Kebijakan dan Program Pembangunan
Pemda DPRD Parpol LSM
S Ormas
O
Kebijakan dan Produk-produk Program partai Kebijakan dan Agenda lobi dan
Program Fungsi DPRD dan janji program khusus tekanan politik
Pembangunan
g kampanye
p y LSM

Arena Pembangunan
Sosial Ekonomi Lingkungan Kelembagaan
Kesejahteraan sosial Pertumbuhan dan Lingkungan yang Pembuatan
bagi seluruh warga pemerataan sehat dan lestari keputusan partisipatif

Lembaga Intermediary
Pemda DPRD Parpol LSM Ormas
KDH, Sekda, Pimpinan, Pimpinan Partai, Berbagai bentuk Berbagai bentuk
SKPD Komisi, Fraksi,
K i i F k i Biro-biro dalam
Bi bi d l dan jenis
d j i LSM dan jenis Ormas
d j i O
Kaukus Partai

Kelompok median pendukung pemilu dan political entrepreneur

Warga Negara dan Kepentingan-kepentingannya
Gender Ekonomi Domisili Keamanan Organisasi
Laki Kaya Tetap Mapan Kelompok

Perempuan Miskin Tidak Tetap Rentan Individual
Sumber: ADEKSI, KAS, GTZ, ProLH (2005)

Kelompok Median
 Mereka adalah para pemain politik di
tingkat 'meso' atau tengah yang cerdas
dalam melihat peluang untuk melakukan
perubahan.
 Motif gerakan dan sasaran mereka
seringkali sangat ditentukan pada
pemenuhan insentif yang mereka
harapkan; bisa insentif politik atau
p ; p
ekonomi.
 Mereka dapat bergerak seperti 'bola liar'
karena mampu masuk dalam berbagai
kalangan dengan mudah
mudah.
 Mereka juga bisa menjadi 'penunggang
bebas' atau free rider terhadap berbagai
organisasi dan program yang sesuai
dengan minat d k
d i t dan kepentingan mereka.
ti k
 Pada umumnya, mereka muncul dari
'kelas menengah' di lingkungan ekonomi
atau pun lingkungan intelektual.
p g g


Pendukung Pemilu
 Pada umumnya mereka
mendapatkan akses
pemanfaatan fasilitas publik
dan
d sumberdaya
b d
pembangunan secara lebih
baik dibandingkan dengan
masyarakat kebanyakan.
k tk b k
 Karena posisi yang berada
d ap sa e ga , e e a
di lapisan tengah, mereka
dapat diakses baik oleh
para penguasa formal
maupun masyarakat luas,
sebab keduanya punya
ketergantungan terhadap
kelompok median iniini.

Tugas dan Wewenang DPRD
1.
1 Membentuk Perda yang dibahas dengan kepala daerah
untuk mendapat persetujuan bersama;
2. Membahas dan menyetujui rancangan Perda tentang
y j g g
APBD bersama dengan kepala daerah;
3. Melaksanakan pengawasan terhadap
– pelaksanaan Perda dan peraturan perundang-undangan
lainnya,
– peraturan kepala daerah,
– APBD
APBD,
– kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan program
pembangunan daerah, dan
– kerja sama internasional di daerah;
4. dst s.d 11
Sumber: UU 32/2004 Pasal 42


Orientasi Dasar Politik DPRD

1. Agenda politik yang sangat
nyata dan langsung
memenuhi kebutuhan warga.
 Penanggulangan kemiskinan;
 Peningkatan aksesibilitas dan
kualitas pendidikan dan
kesehatan;
 Pemberantasan korupsi dan
reformasi birokrasi.
birokrasi


Orientasi Dasar Politik DPRD . . .

2. Argumentasi politik yang dib
2 A t i litik dibangun
adalah sangat mendasar dan tidak
klise.
 Dengan membawa dukungan politik nyata
dari warga, anggota DPRD akan dapat
memperkuat pijakan mereka dalam
proses politik yang berlangsung dalam
berbagai sidang DPRD.
 Dengan informasi dan pengetahuan yang
langsung diperoleh dari warga
masyarakat, para anggota DPRD akan
mampu membawakan semua
kepentingan warga ke dalam proses
pembuatan Peraturan Daerah, penentuan
APBD dan pengawasan p
p g politik.


3. Pemikiran yang selalu mencari
3 P iki l l i
upaya perbaikan.
 Anggota DPRD akan selalu
dituntut untuk berpikir positif dan
konstruktif dalam
melaksanakan tugas dan
g
fungsinya.
 Sering tanpa disadari kebiasaan
ini justru meningkatkan kapasitas
modal politik yang memang
dibutuhkan oleh anggota DPRD
dan struktur politik
p
pendukungnya.


4. Membangun dan memperkokoh
g p
sistem umpanbalik yang cepat
dan efektif.
 Para anggota DPRD dan partai
politiknya dapat selalu melakukan
up-date terhadap informasi dan
program kerjanya.
kerjanya
 Partai politik yang diwakili oleh
anggota DPRD tersebut juga secara
terus menerus mengevaluasi diri
apakah mereka mempunyai akar
yang kuat di tingkat akar rumput
atau justru berkembang menjadi
partai politik yang mengambang.


Menerapkan prinsip-prinsip Good
Governance
 Penerapan p
p prinsip transparansi, p
p p partisipasi, dan akuntabilitas diakui
p
sebagai landasan awal bagi terwujudnya tata kepemerintahan yang
baik secara umum.

1. Wawasan ke Depan (Visionary) 9. Keefisienan & Keefektifan
2. Keterbukaan & Transparansi (Efficiency & Effectiveness)
(Openness &Transparency) 10. Desentralisasi (Decentralization)
3. Partisipasi Masyarakat 11.
11 Kemitraan dengan D i U h
K it d Dunia Usaha
Swasta dan Masyarakat (Private
(Participation) Sector & Civil Society
4. Tanggung Gugat (Accountability) Partnership)
5. Supremasi Hukum (Rule of Law) 12. Komitmen pada Pengurangan
6. Demokrasi (Democracy) Kesenjangan (Commitment to
Reduce Inequality)
7. Profesionalisme & Kompetensi
p 13.
13 Komitmen pada Lingkungan
(Profesionalism & Competency) Hidup (Commitment to
8. Daya Tanggap (Responsiveness) Environmental Protection)
14. Komitmen pada Pasar yang Fair
(Commitment t Fair Market )
(C it t to F i M k t

APBD
 APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah
dalam masa satu tahun anggaran terhitung mulai 1
Januari sampai dengan tanggal 31 Desember
Desember.

Sumber: UU 32/2004 Pasal 179

 Sebagai produk terakhir dari serangkaian dokumen
perencanaan yang dimulai dari RPJP.


Dari RPJP Sampai APBD
20 Tahunan 5 Tahunan Tahunan

Pedoman Pedoman
Renstra
R t Renja
R j - Rincian
Ri i
RKA-KL

Pemerin
KL KL APBN

Pusat
Pedoman Diacu

ntah
Dijabar
Pedoman Pedoman
RPJP RPJM kan
RKP RAPBN APBN
Nasional Nasional

Diacu Diperhatikan Diserasikan melalui Musrenbang

Pedoman Pedoman
RPJP RPJM Dijabar RKP
kan
RAPBD APBD
Daerah Daerah Daerah

Pe
emerintah
Daerah
Pedoman Diacu

Pedoman Pedoman
Renstra Renja -
j RKA - Rincian

h
SKPD SKPD SKPD APBD

UU SPPN UU KN

Proses Perencanaan
Pendekatan Politik:
Pemilihan Presiden/Kepala Daerah menghasilkan rencana
pembangunan hasil proses politik (public choice theory of
planning), khususnya penjabaran Visi dan Misi dalam
RPJM/D.
Proses Teknokratik:
Menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah
oleh lembaga atau satuan kerja y g secara fungsional
g j yang g
bertugas untuk itu.
Partisipatif:
Dilaksanakan dengan melibatkan seluruh stakeholders,
antara lain melalui Musrenbang.

Proses top-down dan bottom-up:
Dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan.


Ruang Lingkup Perencanaan
NASIONAL DAERAH
Dokumen Penetapan Dokumen Penetapan
Rencana Pembangunan UU Rencana Pembangunan Perda
Jangka Panjang Nasional (Ps.
(Ps 13 Ayat 1) Jangka Panjang Daerah (Ps.
(Ps 13 Ayat 2)
(RPJP-Nasional) (RPJP-Daerah)
Rencana Pembangunan Per Pres Rencana Pembangunan Peraturan KDH
Jangka Menengah Nasional (Ps. 19 Ayat 1) Jangka Menengah Daerah (Ps. 19 Ayat 3)
(RPJM-Nasional) (RPJM-Daerah)
Renstra Kementerian / Peraturan Renstra Satuan Kerja Peraturan
Lembaga (Renstra KL) Pimpinan KL Perangkat Daerah Pimpinan SKPD
(Ps. 19 Ayat 2) (Renstra SKPD) (Ps. 19 Ayat 4)
Rencana Kerja Pemerintah
R K j P i t h Per P
P Pres Rencana Kerja Pemerintah
R K j P i t h Peraturan KDH
P t
(RKP) (Ps. 26 Ayat 1) Daerah (RKPD) (Ps. 26 Ayat 2)
Rencana Kerja
j Peraturan Rencana Kerja Satuan
j Peraturan
Kementerian / Lembaga Pimpinan KL Kerja Perangkat Daerah Pimpinan SKPD
(Renja KL) (Ps. 21 Ayat 1) (Renja SKPD) ( Ps. 21 Ayat 3)
Sumber:
S b UU25/2004

Penyusunan dan Penetapan RPJPD

Penetapan
Penyusunan
Rancangan
g Musrenbang
g Rancangan
g
Rancangan
RPJPD RPJPD RPJPD
Akhir
menjadi Perda

 Bahan
Proses Rancangan
oleh oleh
Teknokratik RPJP
Bappeda DPRD
oleh Bappeda  Melibatkan
Masyarakat


Penyusunan dan Penetapan RPJMD
(1) Visi, Misi, Program
Kepala Daerah Terpilih

Bappeda menyusun (2)
Rancangan Awal SKPD Menyusun Renstra SKPD
RPJMD (3)
Program SKPD
a) Visi,Misi Kepala Daerah
b) Strategi Pembangunan Daerah
c) Kebijakan Umum
d)
) Kerangka Ekonomi Daerah
g (4) Bappeda menyelenggarakan
pp y gg
MUSRENBANG RPJMD
e) Program SKPD

(5)
Bappeda menyusun Penetapan RPJMD
Rancangan Akhir RPJMD

a)
) Visi, Misi Kepala Daerah
p ( )
(7)
b) Strategi Pembangunan Daerah (6)
c) Kebijakan Umum Digunakan sebagai
d) Kerangka Ekonomi Daerah pedoman penyusunan
e)
) Program SKPD
g Rancangan RKPD


Penyusunan dan Penetapan RKPD
(8)
Bappeda menyusun (9)
Rancangan Awal RKPD SKPD Menyusun Renja SKPD
(10)
a) Prioritas Pembangunan Daerah Program SKPD
b) Kebijakan Umum
c) Kerangka Ekonomi Daerah 
Pagu Indikatif MUSRENBANG
d) Program SKPD Desa/Kelurahan/Kecamatan
(11.b)
(11.a)
Maret
MUSRENBANG Kab/Kota
a.
a Sinkronisasi Program SKPD
Rancangan Akhir RKPD
b. Harmonisasi Dekon dan TP
a) Prioritas Pembangunan (12)
b) Kebijakan Umum
c) Kerangka Ekonomi Daerah MUSRENBANG Prov Sbg g April

d) Program SKPD Wakil Pemerintah Pusat
a. Harmonisasi Dekon dan TP
(15)
(13)
Mei
Penetapan RKPD (14) Bappenas menyelenggarakan
(4) April

Sebagai pedoman penyusunan MUSRENBANGNAS
Rancangan APBD a. Sinkronisasi Program KL/SKPD
b. Harmonisasi Dekon dan TP

Perencanaan Pembangunan
berdasarkan Prioritas Pembangunan
Anggaran Sementara (PPAS)

Fungsi-
Fungsi-fungsi Manajemen Pembangunan


Anggaran
 Menghubungkan tugas (tasks) yang akan dilakukan
dengan jumlah sumber daya yang diperlukan untuk
melaksanakannya.
 Membatasi pengeluaran sepadan dengan penerimaan,
menjaga keseimbangan, dan mencegah pengeluaran
y g
yang berlebihan di atas batas kemampuan.
p
 Memiliki aspek teknis dan juga aspek-aspek politis.
 Sangat dipengaruhi oleh situasi perekonomian, opini
publik,
publik berbagai tingkat pemerintahan, kelompok
pemerintahan kelompok-
kelompok kepentingan, pers, dan kaum politisi.
 Memiliki kaitan yang erat antara rakyat sebagai
y g y g
pembayar pajak dengan pemerintah sebagai pengguna
dana yang bersumber dari rakyat.


Pengalokasian Anggaran
 Diprioritaskan t k
Di i it k untuk membiayai
bi i
kegiatan yang merupakan bagian
dari upaya p
p y pembangunan y g
g yang
direncanakan.
 Digunakan dengan sebaik-
g g
baiknya, yaitu sesuai rencana,
hemat, serta mencegah
pemborosan dan kebocoran.
kebocoran


Perencanaan Keuangan Daerah

1. Analisis Potensi Pendapatan Daerah
 Identifikasi potensi pendapatan
 Penetapan Asumsi Ekonomi untuk PAD
 Pengembangan Sumber Pendapatan Daerah
g g p

2. Bila terjadi Defisit APBD, perlu dilakukan:
 Analisis Kemampuan Pi j
A li i K Pinjaman D
Daerah
h
 Analisis Alternatif Sumber Keuangan Daerah di luar
pinjaman.
pinjaman


Lanjutan . . .

3.
3 Arah Anggaran Belanja Daerah
 Prinsip Umum: Lakukan analisis belanja masa lalu dan ke
depan
 Proporsi Belanja
 Unit Satuan Belanja
 Arah Pengembangan Ek
A hP b Ekonomi L k l
i Lokal
 Fasilitasi Ekonomi Lokal
 Kemitraan Pemda dan Swasta
 Arah Menuju Kesejahteraan Masyarakat
 Posisi Daerah dalam pencapaian kesejahteraan (IPM)
 Alokasi mempercepat perbaikan IPM.


Analisis Potensi Pendapatan Daerah

 Apa saja yang merupakan sumber Pendapatan
Daerah?
 Dana Transfer DAU
 Apakah Daerah berpotensi memiliki DAK
 Apakah Memiliki SDA yang dapat dibagihasilkan
 Apakah Memiliki Pajak Penghasilan yang signifikan
 Jenis-Jenis PAD


Lanjutan . . .

 Bagaimana memperkirakan Potensinya
 DAU dan DAK berdasarkan Formula
 Bagi Hasil SDA dan Pajak berdasarkan potensi dan
formula
f l
 Potensi PAD
• Kenali setiap jenis Pajak Daerah
• Kenali Setiap Jenis Retribusi Daerah
• Kenali i dik t utama yang mempengaruhi J i P j k
K li indikator t hi Jenis Pajak
Daerah tersebut
• Kenali indikator utama yang mempengaruhi jenis retribusi
daerah (K itk d
d h (Kaitkan dengan pelayanan publik yang dib ik )
l blik diberikan)
• Buat analisa potensi pajak dan kaitkan dengan
p
pertumbuhan ekonomi daerah

Analisa Anggaran Belanja Daerah
gg j
 Kenali Struktur Belanja Daerah
 B d
Berdasarkan P
k Pengelompokan (k t
l k (kategori) i)
 Besaran dan prosentase terhadap total dan sub total
 Kenali yang sangat signifikan bagi daerah (belanja pendidikan,
kesehatan, infrastruktur, dan sektor utama daerah)
k h t i f t kt d kt t d h)
 Kenali Trend perubahan dalam 2 sd 4 tahun terakhir.
 Analisis Trend Belanja dan Trend Ekonomi Daerah
 Buat analisa trend Belanja daerah dengan trend ekonomi.
 Buat spesifikasi sektor ekonomi yang berpengaruh bagi daerah
(sektor unggulan) mis: menggunakan pendekatan analisa Input
unggulan), Input-
output dan lainnya.
 Buat analisa hubungan antara belanja daerah dengan sektor
unggulan daerah.
 Buat Prakiraan Belanja Daerah berdasarkan indikator-
indikator belanja masing-masing sektor/bidang

Masalah dan Tantangan Pokok
Pembangunan Daerah
1.
1 Masih tingginya pengangguran terbuka;
2. Masih besarnya jumlah penduduk yang hidup di bawah
garis kemiskinan:
3. Masih rentannya keberlanjutan investasi dan rendahnya
daya saing ekspor;
4. Pemenuhan kebutuhan energi di dalam negeri masih
terkendala;
5. Rendahnya produktivitas pertanian dalam arti luas dan
belum terkelolanya sumber daya alam dan potensi
energi terbarukan secara optimal;


Lanjutan . . .
j
6. Kualitas pendidikan dan kesehatan rakyat masih relatif
rendah;
7. Penegakan hukum dan reformasi birokrasi belum
didukung secara optimal;
g p
8. Masih rendahnya rasa aman, kurang memadainya
kekuatan pertahanan, dan masih adanya potensi konflik
horisontal;
horisontal
9. Belum memadainya kemampuan dalam menangani
bencana;
10.Masih perlunya upaya pengurangan kesenjangan antar
wilayah khususnya di daerah perbatasan dan wilayah
y y p y
terisolir masih besar;
11.Dukungan infrastruktur masih belum memadai.

Prioritas Pembangunan Daerah

1.
1 Penanggulangan kemiskinan;
2. Peningkatan kesempatan kerja, investasi dan ekspor;
3. Revitalisasi pertanian dalam arti luas dan pembangunan
perdesaan;
4. Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pendidikan dan
kesehatan;
5. Penegakan hukum dan HAM, pemberantasan korupsi,
dan reformasi birokrasi;
6. Penguatan kemampuan pertahanan, pemantapan
keamanan dan ketertiban serta penyelesaian konflik;
7.
7 Mitigasi dan penanggulangan bencana;
8. Percepatan pembangunan infrastruktur;
9. Pembangunan daerah p
g perbatasan dan wilayah terisolir.
y

Prinsip Penyusunan APBD

1. Partisipasi masyarakat d l
1 P ti i i k t dalam proses penyusunan d
dan
penetapan APBD.
2.
2 Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran.
Anggaran
 APBD yang disusun harus dapat menyajikan informasi secara
terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat
3. Disiplin Anggaran
 Pendapatan harus terukur secara rasional,
 Belanja merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja
 Adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang
cukup,
 Dilakukan melal i
Dilak kan melalui rekening kas umum daerah
m m daerah.


Lanjutan . . .
4. Keadilan Anggaran
 Pajak daerah, retribusi daerah, dan pungutan daerah lainnya
harus mempertimbangkan kemampuan masyarakat untuk
membayar.
 Harus d
H dapat di ik ti oleh seluruh l i
t dinikmati l h l h lapisan masyarakat t
k t tanpa
diskriminasi dalam pemberian pelayanan.
5. Efisiensi dan Efektivitas Anggaran
 Penetapan secara jelas tujuan dan sasaran, hasil dan manfaat,
serta indikator kinerja yang ingin dicapai.
 Penetapan prioritas kegiatan dan penghitungan beban kerja,
serta penetapan harga satuan yang rasional.
t t h t i l
6. Taat Azas
 APBD tidak boleh bertentangan dengan p
g g peraturan p
perundang-
g
undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan peraturan
daerah lainnya.


Penyusunan
y
Rancangan APBD


Azas Umum Penyusunan RAPBD
y
No Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Sumber Dana
1 Kewenangan D
K Daerah.
h APBD
2 Kewenangan pemerintah di Daerah. APBN
3 Pemerintahan Provinsi yang penugasannya APBD Provinsi
dilimpahkan kepada Kabupaten/Kota dan/atau Desa.
4 Pemerintahan Kabupaten/Kota yang penugasannya APBD
dilimpahkan kepada Desa
Desa. Kabupaten/Kota
5 Seluruh penerimaan dan pengeluaran pemerintahan APBD
daerah baik dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa.
6 Penganggaran penerimaan dan pengeluaran APBD harus memiliki dasar
hukum penganggaran.
7 Anggaran belanja daerah diprioritaskan untuk melaksanakan kewajiban
pemerintahan daerah.


Hati-hati…Ada Sanksi Pidana

Pasal 34 UU 17/2003

1) Menteri/Pimpinan lembaga/Gubernur/Bupati/
Walikota yang terbukti melakukan penyimpangan
kebijakan y g telah ditetapkan dalam undang-
j yang p g
undang tentang APBN/Peraturan Daerah tentang
APBD diancam dengan pidana penjara dan denda
sesuai dengan ketentuan undang-undang.
2) Pimpinan Unit Organisasi Kementrian Negara/
Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah yang
terbukti melakukan penyimpangan kegiatan
anggaran yang telah ditetapkan dalam undang-
undang tentang APBN/ Peraturan Daerah tentang
APBD diancam dengan pidana penjara dan denda
sesuai dengan ketentuan undang-undang.
3) Presiden memberi sanksi administrasi sesuai
dengan ketentuan undang-undang kepada pegawai
negeri serta pihak-pihak lain yang tidak
memenuhi kewajibannya sebagaimana ditentukan
dalam undang-undang ini.


Alur Penyusunan RAPBD
Minggu 1
Juni Oktober
pembicaraan pendahuluan RAPBD pertengahan Juni
Minggu
Mingg 1 RKUA
Juli DPRD
Mei
Rancangan
Kebijakan Umum
KUA APBD RKPD
Kebijakan Umum
j
APBD

Minggu 2 Rencana Kerja
Juli Pemda

Nota Pedoman
PPAS Kesepakatan Penyusunan
KDH-DPRD RKA-SKPD
Prioritas dan Plafon Awal Raperda
p Sosialisasi
Anggaran Sementara Agustus Raperda
APBD
Akhir Juli

RKA-
PPA SKPD
Raperkada
Rencana Kerja dan Penjabaran
Prioritas dan Plafon Anggaran Satuan Kerja
Anggaran Perangkat Daerah
APBD


Langkah Penyusunan APBD
1 2 3 4 5 6 7 8 9

SE-KDH
Nota Nota
RKP Pedoman Pembahasan Perbaikan Rancangan
KUA Kesepakatan PPAS Kesepakatan
D Penyusunan RKA-SKPD RKA-SKPD APBD
KUA PPA
RKA-SKPD

Bappeda Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)

10 11 12 13 14 15 16 17
SK Pimpinan
Pembahasan Penetapan
Penyusunan Evaluasi DPRD
Persetujuan SK Mendagri Pimpinan DPRD Hasil Perda dan
Pembahasan Rancangan Raperda APBD Penyempurnaan
DPRD Evaluasi Raperda Evaluasi Mendagri Per-KDH
Rancangan Per-KDH dan Raper KDH Raperda dan
Raperda dan Raper KDH Raperda dan Raper Penjabaran
APBD Penjabaran Penjabaran Raper KDH
APBD Penjabaran APBD KDH Penjabaran APBD oleh
APBD APBD Penjabaran
APBD KDH
APBD

TAPD PPKD

18 19 20 21 22 23 24 25 26

Penyusunan
Penyusunan Verifikasi Penyusunan Penyusunan Laporan
Pengesahan Persetujuan Pendistribusian Pelaksanaan
Rancangan Rancangan Laporan Laporan Keterangan
DPA-SKPD DPA-SKPD DPA-SKPD DPA-SKPD
DPA-SKPD DPA-SKPD Keuangan Kinerja Pertanggung
jawaban

SKPD TAPD PPKD Sekda PPKD SKPD PPKD Bappeda
pp


RKPD Rencana Kerja Pemerintah Daerah

• Penjabaran dari RPJMD dengan menggunakan bahan dari
j g gg
Renja SKPD untuk jangka waktu 1 tahun yang mengacu
kepada RKP.
• Diselesaikan paling lambat akhir bulan Mei sebelum tahun
anggaran berkenaan.
Isi:
 Prioritas Pembangunan Daerah
 Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah
 Arah Kebijakan Keuangan Daerah
 Program SKPD, lintas SKPD, kewilayahan, dan lintas
kewilayahan yang memuat kegiatan dalam:
 Kerangka Regulasi
 Kerangka Anggaran


KUA Kebijakan Umum APBD
1. Kepala daerah -dibantu oleh TAPD yang dipimpin oleh Sekda- menyusun
Rancangan KUA berdasarkan RKPD.
2.
2 RKUA memuat: t
1. Target pencapaian kinerja yang terukur dari program-program yang akan
dilaksanakan oleh pemerintah daerah untuk setiap urusan pemerintahan daerah
yang disertai dengan proyeksi pendapatan daerah,
2. Alokasi belanja daerah,
3. Sumber dan penggunaan pembiayaan,
4. Asumsi dasar (ekonomi makro dan perubahan pokok-pokok kebijakan fiskal yang
ditetapkan oleh p
p pemerintah).
)
5. RKUA yang telah disusun, disampaikan oleh Sekda selaku koordinator
pengelola keuangan daerah kepada kepala daerah, paling lambat pada awal
bulan Juni.
6.
6 RKUA disampaikan kepala daerah kepada DPRD paling lambat
pertengahan bulan Juni tahun anggaran berjalan untuk dibahas dalam
pembicaraan pendahuluan RAPBD tahun anggaran berikutnya.
7. Pembahasan RKUA tersebut dilakukan oleh TAPD bersama panitia
p
anggaran DPRD.
8. RKUA yang telah dibahas selanjutnya disepakati menjadi KUA paling lambat
minggu pertama bulan Juli tahun anggaran berjalan.


PPAS Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara
gg

1. Berdasarkan KUA yang telah disepakati, pemerintah daerah
y g p ,p
menyusun rancangan PPAS, yang disusun dengan tahapan:
1. menentukan skala prioritas untuk urusan wajib dan urusan pilihan;
2. menentukan urutan program untuk masing-masing urusan; dan
3. menyusun plafon anggaran sementara untuk masing-masing program.
2. Kepala daerah menyampaikan rancangan PPAS yang telah
disusun kepada DPRD untuk dibahas paling lambat minggu kedua
bulan Juli tahun anggaran berjalan
berjalan.
3. Pembahasan rancangan PPAS tersebut dilakukan oleh TAPD
bersama panitia anggaran DPRD.
4.
4 Rancangan PPAS yang telah dibahas selanjutnya disepakati
menjadi PPA paling lambat akhir bulan Juli tahun anggaran
berjalan.
5.
5 KUA serta PPA yang telah disepakati masing-masing dituangkan ke
masing masing
dalam nota kesepakatan yang ditandatangani bersama antara
kepala daerah dengan pimpinan DPRD.


Penyusunan RKA-SKPD
y

1.
1 Berdasarkan nota kesepakatan TAPD menyiapkan rancangan surat
kesepakatan,
edaran kepala daerah tentang pedoman penyusunan RKA-SKPD
sebagai acuan kepala SKPD dalam menyusun RKA-SKPD, yang
p
mencakup:
a. PPA yang dialokasikan untuk setiap program SKPD berikut rencana
pendapatan dan pembiayaan;
b. sinkronisasi program dan kegiatan antar SKPD dengan kinerja SKPD
berkenaan sesuai d
b k i dengan standar pelayanan minimal yang dit t k
t d l i i l ditetapkan;
c. batas waktu penyampaian RKA-SKPD kepada PPKD;
d. hal-hal lainnya yang perlu mendapatkan perhatian dari SKPD terkait
dengan prinsip-prinsip peningkatan efisiensi efektifitas tranparansi dan
prinsip prinsip efisiensi, efektifitas,
akuntabilitas penyusunan anggaran dalam rangka pencapaian prestasi
kerja; dan
e. dokumen sebagai lampiran meliputi KUA, PPA, kode rekening APBD,
format RKA SKPD analisis standar belanja dan standar satuan harga
RKA-SKPD, harga.
2. Surat edaran kepala daerah perihal pedoman penyusunan RKA-
SKPD diterbitkan paling lambat awal bulan Agustus tahun anggaran
berjalan.
berjalan

Penyiapan Raperda APBD
1. RKA-SKPD yang telah disusun oleh SKPD disampaikan kepada
PPKD untuk dibahas lebih lanjut oleh TAPD.
2.
2 Pembahasan oleh TAPD dilakukan untuk menelaah kesesuaian
antara RKA-SKPD dengan KUA, PPA, prakiraan maju yang telah
disetujui tahun anggaran sebelumnya, dan dokumen perencanaan
lainnya, capaian kinerja, indikator kinerja, kelompok sasaran
kegiatan, standar analisis b l j standar satuan h
k i t t d li i belanja, t d t harga, standar
t d
pelayanan minimal, serta sinkronisasi program dan kegiatan antar
SKPD.
3.
3 Apabila hasil pembahasan RKA SKPD terdapat ketidaksesuaian
RKA-SKPD ketidaksesuaian,
kepala SKPD melakukan penyempurnaan.
4. RKA-SKPD yang telah disempurnakan oleh kepala SKPD
disampaikan kepada PPKD sebagai bahan penyusunan Raperda
tentang APBD dan Raperkada tentang penjabaran APBD.
5. Raperda tentang APBD sebelum disampaikan kepada DPRD
disosialisasikan kepada masyarakat.
p y
6. Penyebarluasan rancangan peraturan daerah tentang APBD
dilaksanakan oleh Sekda selaku koordinator pengelolaan
keuangan daerah.


Penyampaian dan Pembahasan
Raperda tentang APBD
1.
1 Kepala daerah menyampaikan Raperda beserta lampirannya
kepada DPRD paling lambat pada minggu pertama bulan Oktober
tahun anggaran sebelumnya dari tahun yang direncanakan untuk
mendapatkan p
p persetujuan bersama.
j
2. Pengambilan keputusan bersama DPRD dan kepala daerah
terhadap Raperda dilakukan paling lama satu bulan sebelum tahun
anggaran yang bersangkutan dilaksanakan.
3. Atas dasar persetujuan bersama, kepala daerah menyiapkan
Raperkada tentang penjabaran APBD.
4. Penyampaian Raperda disertai dengan nota keuangan.
5. Pembahasan Raperda berpedoman pada KUA serta PPA yang
telah disepakati bersama antara pemerintah daerah dan DPRD.
6. Apabila DPRD sampai batas waktu paling lama satu bulan tidak
menetapkan persetujuan bersama dengan k
t k t j b d kepala d
l daerah t h d
h terhadap
Raperda, kepala daerah melaksanakan pengeluaran setinggi-
tingginya sebesar angka APBD tahun anggaran sebelumnya untuk
membiayai keperluan setiap bulan
bulan.

lanjutan

7. Pelampauan batas tertinggi dari j
p gg jumlah p g
pengeluaran hanya
y
diperkenankan apabila ada kebijakan pemerintah untuk kenaikan
gaji dan tunjangan PNS serta penyediaan dana pendamping atas
program dan kegiatan yang ditetapkan oleh pemerintah serta bagi
hasil pajak daerah dan retribusi daerah yang ditetapkan dalam
undang-undang.
8. Rencana pengeluaran disusun dalam Raperkada.
9.
9 Raperkada dapat dilaksanakan setelah memperoleh pengesahan
dari Mendagri bagi provinsi dan gubernur bagi kabupaten/kota.
10. Penyampaian Raperkada untuk memperoleh pengesahan paling
lama 15 hari kerja terhitung sejak DPRD tidak menetapkan
keputusan bersama dengan kepala daerah terhadap Raperda.
11. Apabila dalam batas waktu 30 hari kerja Mendagri/gubernur tidak
mengesahkan Raperkada, kepala daerah menetapkan
g p p p
Raperkada dimaksud menjadi Perkada.


Evaluasi Raperda tentang APBD dan
Raperkada tentang Penjabaran APBD

 Evaluasi Raperda dan Raperkada Provinsi
1. Raperda yang telah disetujui bersama DPRD dan Rapergub
sebelum ditetapkan oleh gubernur paling lama 3 hari kerja
disampaikan terlebih dahulu kepada Mendagri untuk dievaluasi,
yang disertai dengan:
a.
a persetujuan bersama antara pemerintah daerah dan DPRD terhadap
Raperda tentang APBD;
b. KUA dan PPA yang disepakati antara kepala daerah dan pimpinan
DPRD;
c. risalah sidang jalannya pembahasan terhadap rancangan peraturan
daerah tentang APBD; dan
d.
d nota keuangan dan pidato kepala daerah perihal penyampaian
pengantar nota keuangan pada sidang DPRD.


lanjutan

2.
2 Evaluasi bertujuan untuk tercapainya keserasian antara kebijakan
daerah dan kebijakan nasional, keserasian antara kepentingan
publik dan kepentingan aparatur serta untuk meneliti sejauh mana
APBD provinsi tidak bertentangan dengan kepentingan umum,
peraturan yang lebih ti
t l bih tinggi d / t peraturan d
i dan/atau t daerah l i
h lainnya yang
ditetapkan oleh provinsi bersangkutan.
3. Untuk efektivitas pelaksanaan evaluasi, Mendagri dapat
mengundang pejabat pemerintah daerah provinsi yang terkait
terkait.
4. Hasil evaluasi dituangkan dalam keputusan Mendagri dan
disampaikan kepada gubernur paling lama 15 hari kerja terhitung
sejak diterimanya rancangan dimaksud
dimaksud.
5. Apabila Mendagri menyatakan hasil evaluasi atas Raperda dan
Rapergub sudah sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan
p
perundang-undangan y g lebih tinggi, g
g g yang gg , gubernur menetapkan
p
rancangan dimaksud menjadi Perda dan Pergub.


lanjutan

6.
6 Apabila Mendagri menyatakan bahwa hasil evaluasi Raperda dan
Rapergub bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan
perundang-undangan yang lebih tinggi, gubemur bersama DPRD
melakukan penyempurnaan p
p y p paling lama 7 hari kerja terhitung sejak
g j g j
diterimanya hasil evaluasi.
7. Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh gubernur dan
DPRD, dan gubernur tetap menetapkan Raperda dan Rapergub
menjadi P d d P
j di Perda dan Pergub, Mendagri membatalkan P d d
b M d i b t lk Perda dan
Pergub dimaksud sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBD
tahun sebelumnya.
8.
8 Pembatalan Perda dan Pergub serta pernyataan berlakunya pagu
APBD tahun sebelumnya ditetapkan dengan peraturan Mendagri.


 Evaluasi Raperda dan Raperkada Kabupaten/Kota
1. Raperda yang telah disetujui bersama DPRD dan Raperkada
sebelum ditetapkan oleh bupati/walikota paling lama 3 hari kerja
disampaikan kepada gubernur untuk dievaluasi
dievaluasi.
2. Evaluasi bertujuan untuk tercapainya keserasian antara kebijakan
daerah dan kebijakan nasional, keserasian antara kepentingan
publik dan kepentingan aparatur serta untuk meneliti sejauh mana
APBD kabupaten/kota tidak bertentangan dengan kepentingan
umum, peraturan yang lebih tinggi dan/atau peraturan daerah
lainnya yang ditetapkan oleh kabupaten/kota bersangkutan.
3. Untuk efektivitas pelaksanaan evaluasi, gubernur dapat
mengundang pejabat pemerintah daerah kabupaten/kota yang
terkait.
4.
4 Hasil evaluasi dituangkan dalam keputusan gubernur dan
disampaikan kepada bupati/walikota paling lama 15 hari kerja
terhitung sejak diterimanya rancangan dimaksud.
5.
5 Apabila evaluasi atas Raperda dan Raperkada sudah sesuai
dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan
yang lebih tinggi, bupati/walikota menetapkan rancangan dimaksud
menjadi Perda dan Perkada.


lanjutan

6. Apabila b
6 A bil gubernur menyatakan h il evaluasi R
t k hasil l i Raperda d
d dan
Raperkada tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan
perundang-undangan yang lebih tinggi, bupati/walikota bersama
DPRD melakukan penyempurnaan paling lama 7 hari kerja
terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.
7. Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh bupati/walikota dan
DPRD, dan bupati/walikota tetap menetapkan Raperda dan
Raperkada menjadi Perda dan Perkada, gubernur membatalkan
Perda dan Perkada dimaksud sekaligus menyatakan berlakunya
pagu APBD tahun sebelumnya.
8.
8 Pembatalan Perda dan Perkada dan pernyataan berlakunya pagu
APBD tahun sebelumnya ditetapkan dengan peraturan gubernur.
9. Paling lama 7 hari kerja setelah pembatalan, kepala daerah harus
memberhentikan pelaksanaan Perda dan selanjutnya DPRD
bersama kepala daerah mencabut Perda dimaksud.
10. Pencabutan Perda tersebut dilakukan dengan peraturan daerah
tentang p
g pencabutan p peraturan daerah tentang APBD.
g
11. Pelaksanaan pengeluaran atas pagu APBD tahun sebelumnya
ditetapkan dengan peraturan kepala daerah.


Penetapan Perda tentang APBD dan
Perkada tentang Penjabaran APBD

1. Raperda dan Raperkada yang telah dievaluasi ditetapkan oleh
kepala daerah menjadi Perda tentang APBD dan Perkada tentang
penjabaran APBD.
2. Penetapan Perda dan Perkada dilakukan paling lambat tanggal 31
Desember tahun anggaran sebelumnya.
3. Dalam hal kepala daerah berhalangan tetap, maka pejabat yang
ditunjuk dan ditetapkan l h j b t
dit j k d dit t k oleh pejabat yang b berwenang selaku
l k
penjabat/pelaksana tugas kepala daerah yang menetapkan Perda
dan Perkada .
4.
4 Kepala daerah menyampaikan Perda dan Perkada kepada
Mendagri bagi provinsi dan gubernur bagi kabupaten/kota paling
lama 7 hari kerja setelah ditetapkan.


Perubahan APBD

Perubahan APBD hanya dapat dilakukan satu kali dalam satu
tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa.


Dasar Perubahan APBD
1 Asumsi KUA sudah • terjadinya p
j y pelampauan atau tidak tercapainya p y
p p y proyeksi p
pendapatan
p
tidak sesuai lagi daerah dan alokasi belanja daerah,
• sumber dan penggunaan pembiayaan yang semula ditetapkan dalam
KUA.
2 Pergeseran anggaran
P • antar unit organisasi, antar k i t
t it i i t kegiatan, antar jenis b l j antar obyek
t j i belanja, t b k
belanja, antar rincian obyek belanja.
3 Saldo anggaran Iebih • membayar bunga dan pokok utang dan/atau obligasi daerah;
tahun sebelumnya
y • melunasi seluruh kewajiban bunga dan pokok utang;
harus digunakan • mendanai kenaikan gaji dan tunjangan PNS;
dalam tahun berjalan
• mendanai kegiatan lanjutan;
• mendanai program dan kegiatan baru; dan
• mendanai kegiatan-kegiatan yang capaian target kinerjanya
ditingkatkan dari yang telah ditetapkan semula dalam DPA-SKPD
tahun anggaran berjalan.
4 Keadaan darurat • bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah daerah
dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
• tidak diharapkan terjadi secara berulang;
• berada di luar kendali dan pengaruh pemerintah daerah; dan
• memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka
pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
5 Keadaan luar biasa keadaan yang menyebabkan estimasi penerimaan dan/atau pengeluaran
dalam APBD mengalami kenaikan atau penurunan lebih besar dari 50%
50%.


Alur Penyusunan RAPBD Perubahan

Rancangan
R
Kebijakan Umum
APBD
KUA
Perubahan
RKUA
Perubahan

Nota Pedoman
Minggu 1 Kesepakatan Penyusunan
Agustus DPRD Minggu 2 KDH-DPRD Minggu 3 RKA-SKPD
Agustus Agustus

PPA
PPAS
Perubaha
Perubaha RKA-
n
n SKPD
Prioritas dan Plafon
P i it d Pl f
Rencana Kerja dan
Anggaran Sementara
Anggaran Satuan Kerja
Perangkat Daerah


Penyiapan Raperda Perubahan APBD
Raperda
Raperkada Sesuai
tentang
tentang
perubahan
penjabaran
APBD perubahan
APBD

Satuan Kerja
Perangkat Pejabat Pengelola
Daerah Keuangan Daerah Tim Anggaran Pemda

SKPD PPKD TAPD
• menelaah kesesuaian antara RKA-SKPD dan DPPA-
SKPD dengan kebijakan umum perubahan APBD serta
RKA- PPA perubahan APBD,
SKPD • prakiraan maju yang direncanakan atau yang telah
disetujui dan dokumen perencanaan Iainnya
Iainnya,
Rencana Kerja
DPPA-
• capaian kinerja, indikator kinerja, standar analisis
dan Anggaran SKPD belanja, standar satuan harga, dan standar pelayanan
Satuan Kerja
Perangkat Daerah minimal.
Dokumen Pelaksanaan
Perubahan Anggaran

Disempurnakan lagi Tidak Sesuai


Raperda tentang Perubahan APBD
p g
dan Raperkada tentang Penjabaran Perubahan APBD

1. Raperda dan Raperkada yang disusun oleh PPKD memuat
pendapatan, belanja dan pembiayaan yang mengalami
perubahan dan yang tidak mengalami perubahan
perubahan.
2. Raperda yang telah disusun oleh PPKD disampaikan kepada
kepala daerah.
3.
3 Sebelum disampaikan oleh kepala daerah kepada DPRD
disosialisasikan kepada masyarakat.
4. Sosialisasi tersebut bersifat memberikan informasi mengenai hak
dan kewajiban pemerintah daerah serta masyarakat dalam
pelaksanaan perubahan APBD tahun anggaran yang
direncanakan.
5. Penyebarluasan rancangan p
y g peraturan daerah tentang pg perubahan
APBD dilaksanakan oleh Sekda.


Lampiran Raperda Lampiran Raperkada
1. Ringkasan perubahan APBD; 1. Ringkasan penjabaran
2. Ringkasan perubahan APBD menurut urusan perubahan anggaran
pemerintahan daerah dan organisasi; pendapatan daerah,
3. Rincian perubahan APBD menurut urusan pemerintahan belanja daerah dan
daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah;
pembahyaan; dan
4.
4 Rekapitulasi perubahan belanja menurut urusan 2. Penjabaran perubahan
pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan; APBD menurut
organisasi, program,
5. Rekapitulasi perubahan belanja daerah untuk kegiatan, kelompok,
keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan jenis, b k i i
j i obyek, rincian
daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan obyek pendapatan,
keuangan negara; belanja dan
6. Daftar perubahan jumlah pegawai per golongan dan per pe b ayaa
pembiayaan.
jabatan;
7. Laporan keuangan pemerintah daerah yang telah
ditetapkan dengan peraturan daerah;
8. Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya
yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam
tahun anggaran ini;
9.
9 Daftar pinjaman daerah
daerah.

Raperda Perubahan APBD

1 Penyampaian • Kepala daerah menyampaikan Raperda tentang
p
perubahan APBD beserta Iampirannya kepada DPRD
p y p
paling lambat minggu kedua bulan September tahun
anggaran berjalan untuk mendapatkan persetujuan
bersama.
• Penyampaian Raperda disertai dengan nota keuangan
perubahan APBD.
2 Pembahasan DPRD menetapkan agenda pembahasan Raperda
Raperda.
3 Penetapan • Pembahasan Raperda berpedoman pada kebijakan
umum perubahan APBD serta PPA perubahan APBD
yang t l h di
telah disepakati antara k
k ti t kepala d
l daerah d
h dan
pimpinan DPRD.
• Pengambilan keputusan DPRD untuk menyetujui
Raperda t t
R d tentang perubahan APBD paling l b t 3
b h li lambat
bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan
berakhir.


Evaluasi Raperda dan Raperkada Perubahan
p p

 Evaluasi Raperda dan Raperkada Perubahan Provinsi

1. Apabila Mendagri menyatakan bahwa hasil evaluasi Raperda dan
Rapergub bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan
perundang-undangan yang l bih ti
d d lebih tinggi, gubernur b
i b bersama DPRD
melakukan penyempurnaan paling lama 7 hari kerja terhitung sejak
diterimanya hasil evaluasi.
2. Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh gubernur dan
DPRD, dan gubernur tetap menetapkan Raperda dan Rapergub
menjadi Perda dan Pergub, Mendagri membatalkan Perda dan
Pergub
Pergub dimaksud sekaligus menyatakan tidak diperkenankan
melakukan perubahan APBD dan tetap berlaku APBD tahun
anggaran berjalan
berjalan.
3. Pembatalan Perda dan Pergub serta pernyataan berlakunya APBD
tahun berjalan ditetapkan dengan Keputusan Mendagri.


 Evaluasi Raperda dan Raperkada Perubahan Kabupaten/Kota

1. Apabila Gubernur menyatakan h il evaluasi R
1 A bil G b k hasil l i Raperda d
d dan
Raperkada tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan
perundang-undangan yang lebih tinggi, bupati/walikota bersama
DPRD melakukan penyempurnaan paling lama 7 hari kerja
terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.
2.
2 Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh bupati/walikota dan
DPRD, dan bupati/walikota tetap menetapkan Raperda dan
Raperkada menjadi Perda dan Perkada, gubernur membatalkan
Perda dan Perkada dimaksud, sekaligus menyatakan tidak
dimaksud
diperkenankan melakukan perubahan APBD dan tetap berlaku
APBD tahun anggaran berjalan.
3. Pembatalan Perda dan Perkada serta pernyataan berlakunya
APBD tahun berjalan ditetapkan dengan keputusan gubernur.


Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD

1.
1 PPKD paling lama 3 hari kerja setelah Perda tentang perubahan
APBD ditetapkan, memberitahukan kepada semua kepala SKPD
agar menyusun rancangan DPA-SKPD terhadap program dan
kegiatan y g dianggarkan dalam p
g yang gg perubahan APBD.
2. DPA-SKPD yang mengalami perubahan dalam tahun berjalan
seluruhnya harus disalin kembali ke dalam Dokumen Pelaksanaan
Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-
SKPD).
SKPD)
3. Dalam DPPA-SKPD terhadap rincian obyek pendapatan, belanja
atau pembiayaan yang mengalami penambahan atau pengurangan
atau pergeseran harus disertai dengan penjelasan latar belakang
perbedaan jumlah anggaran baik sebelum dilakukan perubahan
maupun setelah dilakukan perubahan.
4. DPPA SKPD
4 DPPA-SKPD dapat dilaksanakan setelah dibahas TAPD dan
TAPD,
disahkan oleh PPKD berdasarkan persetujuan Sekda.


TERIMA KASIH


Peran DPRD dalam Penyusunan APBD (40

Recommended

Recommended

More Related Content

What's hot

What's hot (20)

Viewers also liked

Viewers also liked (13)

Similar to Peran DPRD dalam Penyusunan APBD (40

Similar to Peran DPRD dalam Penyusunan APBD (40 (20)

More from Dadang Solihin

More from Dadang Solihin (20)

Peran DPRD dalam Penyusunan APBD (40