Paradigma Baru Perencanaan Pembangunan

dadang-solihin.blogspot.com 2

Nama : Dr. Dadang Solihin, SE, MA
Tempat/Tgl Lahir : Bandung 6 November 1961
Pekerjaan : Direktur Evaluasi Kinerja
Pembangunan Daerah
Bappenas
Alamat Kantor : Jl. Taman Suropati No. 2
Jakarta 10310
Telp/Fak Kantor : (021) 392 6248
HP : 0812 932 2202
PIN BB : 277878F0
Email : dadangsol@yahoo.com
Website :
http://dadang-solihin.blogspot.com


Materi
• Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional
• RPJP 2005-2025 dan MP3EI 2011-
2025
• Rencana Pembangunan Jangka
Menengah
• Rencana Strategis K/L
• Tujuan dan Permasalahan
Pembangunan Daerah


Apa itu SPPN
SPPN adalah
 Satu kesatuan tata cara
perencanaan pembangunan
 Untuk menghasilkan rencana-
rencana pembangunan dalam
jangka panjang, jangka
menengah, dan tahunan
 Yang dilaksanakan oleh unsur
penyelenggara negara dan
masyarakat di tingkat pusat dan
daerah.


Tujuan SPPN
1. Mendukung koordinasi antar-pelaku pembangunan.

2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi
baik antar-Daerah, antar-ruang, antar-waktu, antar-fungsi
pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah.

3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan,
penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.

4. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat.

5. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara
efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.


Proses Perencanaan
Pendekatan Politik:
Pemilihan Presiden/Kepala Daerah menghasilkan rencana
pembangunan hasil proses politik (public choice theory of
planning), khususnya penjabaran Visi dan Misi dalam
RPJM/D.
Proses Teknokratik:
Menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh
lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas
untuk itu.

Partisipatif:
Dilaksanakan dengan melibatkan seluruh stakeholders, antara
lain melalui Musrenbang.

Proses top-down dan bottom-up:
Dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan.


Status Hukum Dokumen Perencanaan
NASIONAL DAERAH
Dokumen Penetapan Dokumen Penetapan
Rencana Pembangunan UU Rencana Pembangunan Perda
Jangka Panjang Nasional (Ps. 13 Ayat 1) Jangka Panjang Daerah (Ps. 13 Ayat 2)
(RPJP-Nasional) (RPJP-Daerah)
Rencana Pembangunan Per Pres Rencana Pembangunan Peraturan KDH
Jangka Menengah Nasional (Ps. 19 Ayat 1) Jangka Menengah Daerah (Ps. 19 Ayat 3)
(RPJM-Nasional) (RPJM-Daerah)
Renstra Kementerian / Peraturan Renstra Satuan Kerja Peraturan
Lembaga (Renstra KL) Pimpinan KL Perangkat Daerah Pimpinan SKPD
(Ps. 19 Ayat 2) (Renstra SKPD) (Ps. 19 Ayat 4)
Rencana Kerja Pemerintah Per Pres Rencana Kerja Pemerintah Peraturan KDH
(RKP) (Ps. 26 Ayat 1) Daerah (RKPD) (Ps. 26 Ayat 2)
Rencana Kerja Peraturan Rencana Kerja Satuan Peraturan
Kementerian / Lembaga Pimpinan KL Kerja Perangkat Daerah Pimpinan SKPD
(Renja KL) (Ps. 21 Ayat 1) (Renja SKPD) ( Ps. 21 Ayat 3)

Keterkaitan SPPN dengan Keuangan Negara
20 Tahunan 5 Tahunan Tahunan

Pedoman Pedoman
Renstra Renja - Rincian
RKA-KL

Pemerintah
KL KL APBN

Pusat
Pedoman Diacu

Dijabar
Pedoman Pedoman
RPJP RPJM kan
RKP RAPBN APBN
Nasional Nasional

Diacu Diperhatikan Diserasikan melalui Musrenbang

Dijabar
RPJP Pedoman RPJM kan RKP Pedoman
RAPBD APBD
Daerah Daerah Daerah

Pemerintah
Daerah
Pedoman Diacu

Pedoman
Renstra Renja - Pedoman RKA - Rincian
SKPD SKPD SKPD APBD

UU SPPN UU KN

Persyaratan Dokumen Perencanaan:
SMART
 SPECIFIC-jelas, tidak mengundang multi interpretasi
 MEASUREABLE-dapat diukur (“What gets measured
gets managed”)
 ACHIEVABLE-dapat dicapai (reasonable cost using and
appropriate collection method)
 RELEVANT (information needs of the people who will
use the data)
 TIMELY-tepat waktu (collected and reported at the right
time to influence many manage decision)


Syarat Perencanaan
Harus memiliki, mengetahui, dan memperhitungkan:
1. Tujuan akhir yang dikehendaki.
2. Sasaran-sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya (yang
mencerminkan pemilihan dari berbagai alternatif).
3. Jangka waktu mencapai sasaran-sasaran tersebut.
4. Masalah-masalah yang dihadapi.
5. Modal atau sumber daya yang akan digunakan serta
pengalokasiannya.
6. kebijakan-kebijakan untuk melaksanakannya.
7. Orang, organisasi, atau badan pelaksananya.
8. Mekanisme pemantauan, evaluasi, dan pengawasan
pelaksanaannya.

Fungsi/Manfaat Perencanaan
• Sebagai alat koordinasi
seluruh stakeholders
• Sebagai penuntun arah
• Minimalisasi ketidakpastian
• Minimalisasi inefisiensi
sumberdaya
• Penetapan standar dan
pengawasan kualitas


Perencanaan yang Ideal
• Prinsip partisipatif: masyarakat yang akan memperoleh manfaat
dari perencanaan harus turut serta dalam prosesnya.
• Prinsip kesinambungan: perencanaan tidak hanya berhenti
pada satu tahap; tetapi harus berlanjut sehingga menjamin
adanya kemajuan terus-menerus dalam kesejahteraan, dan
jangan sampai terjadi kemunduran.
• Prinsip holistik: masalah dalam perencanaan dan
pelaksanaannya tidak dapat hanya dilihat dari satu sisi (atau
sektor) tetapi harus dilihat dari berbagai aspek, dan dalam
keutuhan konsep secara keseluruhan.
• Mengandung sistem yang dapat berkembang (a learning and
adaptive system).
• Terbuka dan demokratis (a pluralistic social setting).


RPJP 2005 -2025

RPJMN 4
(2020‐2025)
RPJMN 3
RPJMN 2 (2015‐2019) Mewujudkan masyarakat
RPJMN 1 (2010‐2014) Indonesia yang mandiri,
(2005‐2009) Memantapkan pem- maju, adil, dan makmur
bangunan secara melalui percepatan
Memantapkan menyeluruh dengan pembangunan di
Menata Kembali menekankan pem- berbagai bidang dengan
penataan kembali
NKRI, membangun bangunan keunggulan menekankan
NKRI, meningkatkan
Indonesia yang kompetitif perekono- terbangunnya struktur
kualias SDM,
aman dan damai, mian yang berbasis perekonomian yang
membangun
yang adil dan SDA yang tersedia, kokoh berlandaskan
kemampuan iptek,
demokratis, dengan SDM yang berkualitas, keunggulan kompetitif
memperkuat daya
tingkat serta kemampuan Iptek
saing perekonomian.
kesejahteraan yang
lebih baik.


1/2
Kerangka Desain MP3EI
TUJUAN PRASYARAT STRATEGI UTAMA

Prasyarat bagi pembangunan:
1. Mengubah mindset MENGEMBANGKAN
 Visi Pembangunan KORIDOR EKONOMI
2. Mutu Modal Manusia
Indonesia INDONESIA
3. Pembiayaan Pembangunan
 Menuju Negara Maju 4. Anggaran & Kekayaan
yang Lebih Sejahtera Negara MEMPERKUAT
 Melalui Percepatan 5. Kebijakan Transformasi KONEKTIVITAS
dan Perluasan Sektoral NASIONAL
Pembangunan 6. Jaminan Sosial &
Ekonomi Ekonomi Penanggulangan Kemiskinan
(2011-2025) 7. Ketahanan Pangan & Air MEMPERCEPAT
8. Ketahanan Energi KEMAMPUAN SDM DAN
9. Reformasi Birokrasi IPTEK NASIONAL


2/2
Kerangka Desain MP3EI
Strategi Utama Inisiatif Strategik
Mengundang investasi BUMN,
Swasta Nasional dan FDI dalam KEK, demand driven,
skala besar dan insentif spesifik
 Menentukan 6 Koridor
Ekonomi Fasilitasi perangkat keras
Fast Track Project dalam 18 dan lunak (KEK, KPS,
aktivitas ekonomi
 Memperkuat infrastruktur)
Konektivitas Nasional Enabler berupa
Sinkronisasi rencana aksi
nasional untuk merevitalisasi perangkat lunak & keras
 Memperkuat SDM dan aktivitas ekonomi yang diperlukan
IPTEK Nasional
Affirmative actions untuk Melalui Program reguler
pengembangan daerah Pemerintah yang tertuang
terbelakang dalam RPJM dan RKP


MP3EI sebagai
Komplementer Dokumen Perencanaan

RKP


6 Koridor Ekonomi Prioritas:
Berbasis Komoditi/Sektor Unggulan Wilayah
Banda Aceh
BIMP-EAGA
Medan
IMT-GT
1 3 4
Manado
Pekanbaru Sofifi
Tj. Pinang Pontianak Samarinda Manokwari
Padang Palu Gorontalo
Jambi Jayapura
Palangkaraya Mamuju Sorong
Palembang 6
Pkl. Pinang Kendari
Ambon
Bengkulu Banjarmasin
Lampung
2 Makassar Wamena
Jakarta Semarang
Surabaya 5
Serang
Mataram
Merauke
Jogjakarta Denpasar
Kupang

Pusat ekonomi mega Pusat ekonomi Usulan lokasi KEK Usulan lokasi KEK yang merupakan FTZ

1 KE Sumatera 3 KE Kalimantan 5 KE Bali – Nusa Tenggara
2 KE Jawa 4 KE Sulawesi – Maluku Utara 6 KE Papua – Maluku


Tema Pengembangan Koridor Ekonomi Indonesia


RPJMN 2010 - 2014
Buku I Memuat strategi, kebijakan umum, dan kerangka ekonomi makro
yang merupakan penjabaran dari Visi, Misi, dan Program Aksi
Buku serta sebelas prioritas pembangunan nasional dari Presiden-Wakil
I Presiden, Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono dengan visi:
TERWUJUDNYA INDONESIA YANG SEJAHTERA, DEMOKRATIS, DAN
BERKEADILAN.
Buku II Memuat rencana pembangunan yang mencakup bidang-bidang
kehidupan masyarakat sebagaimana yang tertuang dalam RPJPN
Buku
2005—2025 dengan tema: MEMPERKUAT SINERGI ANTARBIDANG
II PEMBANGUNAN” dalam rangka mewujudkan visi pembangunan
nasional yang tercantum dalam Buku I.
Buku III Memuat rencana pembangunan kewilayahan yang disusun
Buku dengan tema: MEMPERKUAT SINERGI ANTARA PUSAT DAN DAERAH
III DAN ANTARDAERAH dalam rangka mewujudkan visi pembangunan
nasional yang tercantum dalam Buku I.


Keterkaitan Buku I, Buku II, dan Buku III

Visi-Misi
SBY-Boediono

Buku RPJMN 2010-1014
I

11 Prioritas Nasional+
Buku 3 Prioritas Nasional Lainnya Buku
II III
Prioritas Bidang:
Sosbud, Ekonomi, IPTEK, Prioritas Regional:
Sarana Prasarana, Politik, Sumatera, Jawa-Bali,
Hankam, Hukum & Aparatur, Kalimantan, Sulawesi, Nusa
Wilayah & Tata Ruang, SDA & Tenggara, Maluku, Papua
LH

RPJMN 2010-2014
VISI
INDONESIA YANG SEJAHTERA, DEMOKRATIS, DAN BERKEADILAN

MISI
1. MELANJUTKAN PEMBANGUNAN MENUJU INDONESIA YANG SEJAHTERA
2. MEMPERKUAT PILAR-PILAR DEMOKRASI
3. MEMPERKUAT DIMENSI KEADILAN DI SEMUA BIDANG

AGENDA
1. PEMBANGUNAN EKONOMI DAN PENINGKATAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
2. PERBAIKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN
3. PENEGAKAN PILAR DEMOKRASI
4. PENEGAKAN HUKUM DAN PEMBERANTASAN KORUPSI
5. PEMBANGUNAN YANG INKLUSIF DAN BERKEADILAN


Prioritas Nasional
Perbaikan
Infrastruktur Lunak Prioritas 1 Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola
Prioritas 2 Pendidikan
Prioritas 3 Kesehatan
Penguatan Prioritas 4 Penanggulangan Kemiskinan
Infrastruktur Sosial Prioritas 5 Ketahanan Pangan
Prioritas 6 Infrastruktur
Prioritas 7 Iklim Investasi dan Bisnis
Percepatan
Prioritas 8 Energi
Pembangunan
Prioritas 9 Lingkungan Hidup dan
Infrastruktur Fisik
Penanggulangan Bencana
Prioritas 10 Pembangunan Daerah Tertinggal,
Terdepan, dan Pascakonflik
Pembangunan Prioritas 11 Kebudayaan, Kreativitas dan
Kreativitas Inovasi Teknologi


Perbedaan RPJMN 2004-2009
dengan RPJMN 2010-2014 (1/2)
Struktur Buku
RPJMN 2004-2009 RPJMN 2010-2014
Terdiri dari 1 buku: Terdiri dari 3 buku:
 Bagian I Permasalahan dan agenda  Buku satu, mencerminkan prioritas
pembangunan nasional pembangunan nasional
 Bagian II, III, IV Agenda pembangunan  Buku Dua, mencerminkan
nasional (bab-bab berdasarkan pembangunan pada bidang dan lintas
permasalahan dan prioritas bidang
pembangunan yang ditentukan)  Buku Tiga, mencerminkan
 Bagian V Kerangka Ekonomi Makro pembangunan dengan berbasis
 Bagian VI Kaidah Pelaksanaan kewilayahan
Pembangunan nasional serta
penyusunan rancangan rencana kerja
pemerintah tahun 2010

www.dadangsolihin.com 27

Perbedaan RPJMN 2004-2009
dengan RPJMN 2010-2014 (2/2)
Substansi RPJMN 2004-2009 RPJMN 2010-2014
Perencanaan Perencanaan berdasarkan isu Perencanaan pada RPJMN
permasalahan (issue based) berdasrkan pembagian bidang
selama 5 tahun
Perencanaan spasial Belum mencantumkan Perencanaan spasial terdapat
perencanaan spasial dalam buku tiga
Program dan Open Program Linkage dengan struktur
Kegiatan organisasi
Pengukuran Kinerja Tidak Terdapat tool Dilengkapi dengan indikator
menentukan kinerja yang akan untuk memudahkan
dicapai dan mengevaluasinya pengukuran kinerja dan
evaluasi
Target Belum seluruhnya Terlihat target yang akan
mencantumkan target yang dicapai selama 5 tahun
akan dicapai
Penganggaran Belum mencantumkan Mencantumkan anggaran bagi
anggaran pelaksanaan pembangunan
untuk 5 tahun
www.dadangsolihin.com 28

Hubungan Dokumen Perencanaan Pembangunan

NASIONAL-DAERAH K/L-SKPD KEWENANGAN

RENCANA JANGKA
RENCANA STRATEGIS
PANJANG & MENENGAH

PERAN
STRATEGI VISI, MISI K/L-SKPD
(2010-2014)
KEBIJAKSANAAN TUJUAN DAN SASARAN

KERANGKA EKONOMI MAKRO STRATEGI DAN KEBIJAKAN

PROGRAM PROGRAM TUPOKSI
K/L-SKPD
KEGIATAN KEGIATAN (2010-2014)

Hubungan Keterkaitan Dokumen untuk Menjamin Terciptanya Sinergitas antara Pusat dan
Daerah dalam Rangka Mewujudkan Sasaran Pembangunan Nasional sesuai RPJMN


Renstra-KL
• Renstra K/L merupakan dokumen perencanaan pembangunan
untuk jangka waktu lima tahun yang akan dilaksanakan oleh
Kementerian/Lembaga.
• Renstra K/L tidak boleh memiliki kebijakan yang bertentangan
dengan RPJMN karena Renstra K/L harus berpedoman dan
merupakan penjabaran lebih lanjut dari RPJMN.
• Renstra K/L merupakan kontrak kinerja Menteri kepada Presiden
yang seluruh program dan kegiatannya mencerminkan target kinerja
yang akan dicapai oleh Presiden.


Muatan Renstra-KL

Renstra K/L memuat paling tidak antara lain:

1. Visi
2. Misi
3. Tujuan dan Sasaran Strategis
4. Arah Kebijakan Pembangunan
5. Program dan Kegiatan
6. Kebutuhan Pendanaan


Substansi Renstra-KL
 Renstra-KL memuat visi,
misi, tujuan, strategi,
kebijakan, program, dan
kegiatan pembangunan
 Sesuai dengan tugas
pokok dan fungsi
Kementerian/ Lembaga

 Informasi tentang
keluaran (output) dan
sumberdaya bersifat
indikatif


Perbedaan Renstra 2004-2009 1/2
dengan Renstra 2010-2014
Substansi Renstra 2004-2009 Renstra 2010-2014

Susunan Buku Bervariasi di setiap Renstra Terdiri dari 4 Bab:
Kementerian Lembaga 1. Pendahuluan
2. Visi, Misi, dan Tujuan K/L
3. Arah Kebijakan dan Strategi
4. Penutup

Visi dan Misi Cakupan misi dan visi masih Terdapat Ketentuan dan cara
belum jelas menentukan visi dan misi

Program/Kegiatan  Open Program dan Kegiatan  Program dan kegiatan disesuaikan
 Tidak jelas pada setiap level dengan hasil restrukturisasi
outcome dan output program dan kegiatan bagi setiap
K/L
 Terdapat Ketentuan jelas bagi
pengguna program dan kegiatan


Perbedaan Renstra 2004-2009 2/2
dengan Renstra 2010-2014
Substansi Renstra 2004-2009 Renstra 2010-2014

Outcome, Output Masih belum menggunakan outcome Menggunakan outcome dan
dan output output yang telah ditentukan
sesuai unit organisasi

Indikator  Penyusunan dengan indikator Indikator bagi outcome dan output
yang masih belum terukur telah ditentukan
 Masih belum ada yang
menggunakan indikator

Sasaran Sasaran masih belum disesuaikan Sasaran disesuaikan dengan
dengan dokumen yang menjadi dokumen yang terkait dengan
acuan (RKP dan RPJM) penyusunan Rensta seperti RPJM
dan RKP

Anggaran  Kerangka pendanaan masih Alokasi anggaran selama 5 tahun
bervariasi pada tingkatan program
dan kegiatan
 Jangka waktu anggaran bervariasi


Alur Penyusunan Renstra-KL

Proses Proses Penetapan
Teknokratik Politik Renstra-KL

 Menggunakan metode  Proses penyusunan  Renstra-KL ditetapkan
dan kerangka berpikir Renstra-KL yang dengan Peraturan
ilmiah disesuaikan dengan Pimpinan K/L
 Trilateral meeting visi, misi, dan program
antara K/L, Bappenas, prioritas (platform)
dan Kementerian Presiden
Keuangan
 Mengacu pada
rancangan teknokratik
RPJMN dan RPJPN
2005-2025

Alur Penyusunan Renstra-KL


Renstra-KL bagi Lembaga Tinggi Negara

ORGANISASI
KEMENTERIAN/
LEMBAGA

LEMBAGA
TINGGI NEGARA

Program-program
Teknis dilaksanakan
oleh organisasi
Lembaga Tinggi
Negara ESELON I

ESELON II


Renstra-KL bagi Kementerian

ORGANISASI
KEMENTERIAN/
LEMBAGA

KEMENTERIAN

Program Teknis
dilaksanakan oleh 1
(satu) unit organisasi
Eselon 1A yang
bersifat memberikan
ESELON I
pelayanan eksternal

ESELON II


Renstra-KL Bagi bagi Kementerian Koordinator

ORGANISASI
KEMENTERIAN/
LEMBAGA
• Disarankan untuk 1
(satu) Program Teknis KEMENTERIAN
KOORDINATOR
digunakan oleh
seluruh Eselon 1A
terkait
• Indikator kinerja
masing-masing Eselon
1A muncul dalam ESELON I
indikator kinerja
program

ESELON II


Renstra-KL bagi LPND

ORGANISASI
KEMENTERIAN/
LEMBAGA

LPND & LEMBAGA
NON STRUKTURAL

LPND dan Lembaga
Non-Struktural akan
menggunakan 1 (satu)
Program Teknis untuk
Lembaganya
ESELON I

ESELON II


Sistematika Penulisan Renstra-KL
BAB I PENDAHULUAN 3.2 Arah Kebijakan dan Strategi K/L
1.1 Kondisi Umum  Uraian bersifat lengkap (tidak hanya
1.2 Potensi dan Permasalahan mencakup yang dilakukan langsung oleh K/L
tetapi juga mempertimbangkan keterlibatan
daerah dan swasta berikut pendanaan yang
BAB II VISI, MISI, DAN TUJUAN
diperlukan untuk melaksanakannya)
KEMENTERIAN/LEMBAGA
 Uraian kebijakan yang dilaksanakan melalui
2.1 Visi Kementerian/Lembaga
Program dan/atau Lintas Program dalam K/L
2.2 Misi Kementerian/Lembaga yang bersangkutan
2.3 Tujuan  Uraian dilengkapi dengan indikator-indikator
2.4 Sasaran Strategis kinerja outcome dari masing-masing
Kementerian/Lembaga Program
 Uraian dilengkapi dengan penjelasan
BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI mengenai penataan aparatur K/L, meliputi
3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Nasional sumber daya manusia, ketatalaksanaan,
kelembagaan, dan struktur organisasi
 Sesuai dengan penugasan RPJMN
sebagai bagian dari kebijakan K/L dalam
pada K/L, terkait dengan prioritas
mencapai Visi, Misi, dan Tujuan.
nasional/ bidang (Buku I dan/atau Buku
II dan/atau Buku III). BAB IV Penutup
 Uraian mencakup indikatif pendanaan LAMPIRAN
dilengkapi dengan indikator-indikator Matriks Kinerja K/L
kinerja outcome dari masing-masing Matriks Pendanaan K/L
Program


Step by Step
Penyusunan Renstra K/L
7
5
1 Penyusunan
3 Penyusunan Target dan
Penyusunan Visi Arah Kebijakan Pendanaan K/L
Persiapan
dan Misi K/L dan Strategi (berbasis KPJM)

Identifikasi Penyusunan
Kondisi Umum, Penyusunan
Tujuan dan
Potensi dan Program dan
Sasaran Strategis
Permasalahan K/L Kegiatan
K/L
2 4 6


Tahap Penyusunan Renstra-KL 1/3
(2) Identifikasi Kondisi
(3) Penyusunan Visi
(1) Persiapan Umum, Potensi dan
dan Misi K/L
Permasalahan K/L
1. Identifikasi isu-isu strategis 1. Kondisi Umum K/L 1. Visi adalah rumusan umum
atau pilihan-pilihan strategis  Hasil evaluasi terhadap mengenai keadaan yang
yang akan dihadapi; pencapaian program dan ingin dicapai oleh K/L pada
kegiatan
2. Identifikasi asas legal bagi  Hasil aspirasi masyarakat
akhir periode
K/L dalam pelaksanaan dalam pemenuhan perencanaan.
tugas dan justifikasi fungsi kebutuhan barang publik, 2. Misi adalah rumusan umum
dan kewenangannya,; layanan publik, dan regulasi mengenai upaya-upaya
dalam lingkup kewenangan yang akan dilaksanakan
3. Identifikasi struktur
K/L
organisasi beserta tugas untuk mewujudkan visi.
2. Identifikasi Potensi dan
pokok dan fungsinya. Permasalahan K/L
4. Identifikasi data-data dan  Uraian Visi dan Misi K/L
informasi yang diperlukan  Uraian kondisi umum serta dituangkan dalam
sebagai bahan potensi dan permasalahan dokumen Renstra-KL Bab
K/L dituangkan dalam Bab I.
pengambilan keputusan II. Visi, Misi, Tujuan dan
Pendahuluan pada subbab
selama proses penyusunan 1.1 Kondisi Umum K/L, dan Sasaran Strategis K/L,
Renstra-KL. 1.2 Potensi dan pada subbab 2.1 Visi K/L,
Permasalahan K/L. dan 2.2 Misi K/L.


(4) Penyusunan Tujuan dan Sasaran (5) Penyusunan Arah Kebijakan dan
Strategis K/L Strategi
1. Tujuan: 1. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional
 Sejalan dengan visi dan misi organisasi K/L dan  K/L bertanggungjawab dalam mencapai sasaran-
berlaku pada periode jangka menengah; sasaran nasional sesuai dengan kewenangannya
 Dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dalam rangka pencapaian program prioritas
dicapai pada periode jangka menengah; Presiden (sebagaimana diamanatkan dalam
 Dapat dicapai dengan kemampuan yang dimiliki RPJMN) selain bertanggungjawab dalam
oleh K/L; dan mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran
 Dapat mengarahkan perumusan sasaran strategisnya sendiri.
 Uraian Strategi dan Kebijakan Nasional
strategis, strategi dan kebijakan, serta program
dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi dituangkan dalam Bab III tentang Strategi dan
Kebijakan (subbab 3.1).
K/L
2. Sasaran: 2. Arah Kebijakan dan Strategi K/L
 Merupakan ukuran pencapaian dari Tujuan K/L;  Memuat program-program indikatif untuk
 Mencerminkan berfungsinya outcomes dari memecahkan permasalahan yang penting dan
semua program dalam K/L; mendesak untuk segera dilaksanakan dalam
jangka menengah serta memiliki dampak yang
 Dirumuskan dengan jelas dan terukur; dan
besar terhadap pencapaian visi, misi, tujuan, dan
 Dilengkapi dengan target kinerja.
sasaran strategis.
 Program-program tersebut harus mencakup
kegiatan-kegiatan prioritas dalam RPJMN (Buku I,
 Uraian Tujuan dan Sasaran Strategis K/L II, III) sesuai dengan bidang terkait.
dituangkan dalam Bab II tentang Visi, Misi,
 Uraian mengenai Arah Kebijakan dan Strategi K/L
Tujuan dan Sasaran Strategis K/L (subbab 2.3
dituangkan dalam Bab III tentang Arah Kebijakan
dan 2.4). dadang-solihin.blogspot.com (subbab 3.2).
dan Strategi 45

(6) (7) Penyusunan Target dan
Penyusunan Program dan Kegiatan Pendanaan K/L (berbasis KPJM)

1. Program K/L 1. Penelaahan (review) program dan
2. Kegiatan K/L kegiatan.
3. Indikator Kinerja Program dan 2. Penyusunan program dan kegiatan
Kegiatan K/L baru untuk periode 2010-2014.
4. Indikator Kinerja Program (Outcome) 3. Penyusunan anggaran tahun dasar
(2010) bagi program dan kegiatan baru
5. Indikator Kinerja Kegiatan (Output)
4. Menyusun Prakiraan Maju Jangka
6. Target Kinerja
Menengah.


Program K/L
Program Teknis Program Generik
 Merupakan program yang  Merupakan program yang digunakan
menghasilkan pelayanan kepada oleh beberapa organisasi eselon 1 A
kelompok sasaran/ masyarakat yang bersifat pelayanan internal untuk
(pelayanan eksternal) mendukung pelayanan aparatur dan/
 Mencerminkan tupoksi unit organisasi atau administrasi pemerintahan
eselon 1 A  Nomenklatur program dibuat unik untuk
 Nomenklatur program bersifat unik/ setiap K/ L/ LTN dengan ditambahkan
khusus tidak duplikatif untuk masing- nama K/ L/ LTN dan/ atau dengan
masing organisasi pelaksananya membedakan kode programnya
 Harus dapat dievaluasi pencapaian  Ditujukan untuk menunjang
kinerjanya berdasarkan periode waktu pelaksanaan program teknis
tertentu
 Dilaksanakan dalam periode jangka
menengah, perubahan hanya dapat
dilakukan setelah melalui tahapan
evaluasi

Kegiatan K/L
 Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satuan
kerja setingkat Eselon II
 Tindakan mobilisasi personil, belanja barang dan modal sebagai
masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk
barang/jasa.
a. Kegiatan Teknis
Kegiatan Teknis adalah Kegiatan Prioritas Nasional, yaitu
kegiatan-kegiatan dengan output spesifik dalam rangka
pencapaian Sasaran Nasional.
b. Kegiatan Generik
Kegiatan Generik adalah kegiatan yang digunakan oleh
beberapa unit organisasi eselon 2 yang sejenis.


Indikator Kinerja Program dan Kegiatan K/L
a. Relevant, indikator terkait secara logis dan langsung dengan tugas institusi,
serta realisasi tujuan dan sasaran strategis institusi.
b. Well-Defined, definisi indikator jelas dan tidak bermakna ganda sehingga
mudah untuk dimengerti dan digunakan.
c. Measurable, indikator yang digunakan diukur dengan skala penilaian
tertentu yang disepakati, dapat berupa pengukuran secara kuantitas,
kualitas ataupun biaya.
d. Appropriate, pemilihan indikator yang sesuai dengan upaya peningkatan
pelayanan/kinerja.
e. Reliable, indikator yang digunakan akurat dan dapat mengikuti perubahan
tingkatan kinerja.
f. Verifiable, memungkinkan untuk dilakukan proses validasi dalam sistem
yang digunakan untuk menghasilkan indikator.
g. Cost-effective, kegunaan indikator sebanding dengan biaya pengumpulan
data.


Indikator Kinerja Program (Outcome)
 Outcome merupakan manfaat yang diperoleh dalam jangka
menengah untuk beneficiaries tertentu yang mencerminkan
berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.
 Mencerminkan sasaran kinerja unit organisasi Eselon 1A sesuai
dengan visi, misi dan tupoksinya;
 Outcome Program harus dapat mendukung pencapaian kinerja K/L
(visi, misi dan sasaran strategis K/L); dan
 Outcome Program harus dapat dievaluasi berdasarkan periode
waktu tertentu.


Indikator Kinerja Kegiatan (Output)
 Output merupakan keluaran berupa barang atau jasa yang
dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung
pencapaian outcome program.
 Mencerminkan sasaran kinerja unit organisasi Eselon 2 sesuai
dengan tupoksinya;
 Output kegiatan harus bersifat spesifik dan terukur;
 Output kegiatan harus dapat mendukung pencapaian outcome
program; dan
 Output kegiatan harus dapat dievaluasi berdasarkan periode waktu
tertentu.


Target Kinerja  SMART
a. Specific: Sifat dan tingkat kinerja dapat diidentifikasi dengan jelas;
b. Measurable: Target kinerja dinyatakan dengan jelas dan terukur
baik bagi indikator yang dinyatakan dalam bentuk kuantitas, kualitas
dan biaya;
c. Achievable: Target kinerja dapat dicapai terkait dengan kapasitas
dan sumber daya yang ada;
d. Relevant: Mencerminkan keterkaitan (relevansi) antara target
output dalam rangka mencapai target outcome yang ditetapkan;
serta antara target outcome dalam rangka mencapai target Impact
yang ditetapkan; dan
e. Time Bond: Waktu/periode pencapaian kinerja ditetapkan.


Penyusunan Pendanaan K/L
Program dan Struktur Program
Kegiatan 1 Evaluasi (PP dan Kegiatan
2
2005-2009 21/2004) 2010-2014
Pagu
Program Definitif
Struktur 2010
Kegiatan 3
Pagu Kinerja
Definitif
2010 Penyusunan
based year
2010
Program
dan kegiatan
2010-2014
4 Pagu
Definitif
Prakiraan Maju 2010

2011 2012 2013 2014


Sumber danTarget Pendanaan

Berasal dari:
SUMBER  Pemerintah (Pusat dan Daerah)
PENDANAAN  Swasta (Investasi Swasta Dalam dan Luar Negeri)
 Melalui Mekanisme Public Private Partnership

TARGET
MERUPAKAN BESARAN DALAM ANGKA
PENDANAAN


Apa Itu Pembangunan?
Pembangunan adalah: Tujuan Pembangunan:
 proses perubahan ke 1. Peningkatan standar hidup (levels
arah kondisi yang lebih of living) setiap orang, baik
baik pendapatannya, tingkat konsumsi
pangan, sandang, papan, pelayanan
 melalui upaya yang kesehatan, pendidikan, dll.
dilakukan secara 2. Penciptaan berbagai kondisi yang
terencana. memungkinkan tumbuhnya rasa
percaya diri (self-esteem) setiap
orang.
3. Peningkatan kebebasan
(freedom/democracy) setiap orang.
Todaro, 2000


How?
1. Mengurangi disparitas atau ketimpangan pembangunan
 antar daerah
 antar sub daerah
 antar warga masyarakat (pemerataan dan keadilan).
2. Memberdayakan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan.
3. Menciptakan atau menambah lapangan kerja.
4. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat daerah.
5. Mempertahankan atau menjaga kelestarian sumber daya alam
agar bermanfaat bagi generasi sekarang dan generasi masa
datang (berkelanjutan).


Tantangan dalam Pembangunan Daerah
• Mengurangi
Sarana dan
Prasarana yang ketimpangan
memadai dan • Memberdayakan
berkualitas masyarakat
• Mengentaskan
kemiskinan.
• Menambah lapangan
kerja.
Dunia usaha yg • Menjaga kelestarian
kondusif SDA
Pemanfaatan
sumber daya secara
berkualitas

Koordinasi yang
semakin baik antar
stakeholders

Peningkatan kapasitas
SDM

PEMBANGUNAN DAERAH PEMBANGUNAN DI DAERAH

Upaya terencana untuk
Upaya untuk memberdayakan
meningkatkan kapasitas
masyarakat di seluruh daerah
Pemerintahan Daerah

Sehingga tercipta suatu Sehingga tercipta suatu
kemampuan yang andal dan lingkungan yang memungkinkan
profesional dalam: masyarakat untuk:

 Memberikan pelayanan kepada  Menikmati kualitas kehidupan
masyarakat, yang lebih baik, maju, dan
tenteram,
 Mengelola sumber daya  Peningkatan harkat, martabat,
ekonomi daerah. dan harga diri.


PEMBANGUNAN DAERAH
Dilaksanakan Melalui:

Penguatan Otonomi Pengelolaan
Good Governance
Daerah Sumberdaya

Keseimbangan Peran Tiga Pilar

Pemerintahan Dunia Usaha Masyarakat

Menjalankan dan
menciptakan lingkungan Mewujudkan penciptaan Penciptaan interaksi
politik dan hukum yang lapangan kerja dan sosial, ekonomi dan
kondusif bagi unsur- pendapatan. politik.
unsur lain.


Pergeseran Paradigma:
From Government to Governance

Government Governance
 Memberikan hak ekslusif bagi  Persoalan-persoalan publik
negara untuk mengatur hal-hal adalah urusan bersama
publik, pemerintah, civil society dan
 Aktor di luarnya hanya dapat dunia usaha sebagai tiga aktor
disertakan sejauh negara utama.
mengijinkannya.

Pelaku Pembangunan:
Paradigma Governance
 Interaksi antara Pemerintah, Dunia Usaha Swasta, dan Masyarakat
yang bersendikan transparansi, akuntabilitas, partisipatif, dsb.
Tenaga Kerja
Kontrol Kontrol

Dunia Usaha
Pemerintah Masyarakat
Swasta

Nilai Redistibusi
Pertumbuhan Melalui Pelayanan
Pasar

 Apabila sendi-sendi tersebut dipenuhi, maka Governance akan
Good.

Model Governance
Sektor Swasta Sektor Publik Sektor Ketiga

Tingkat Perusahaan Organisasi LSM
Supranasional transnasional Antar Pemerintah Internasional

Tingkat Perusahaan Ormas/LSM
Nasional Nasional GOVERNANCE Nasional

Tingkat Perusahaan Pemerintah LSM Lokal
Subnasional Lokal Lokal

(Kamarack and Nye Jr., 2002)


Pelaku Pembangunan: Stakeholders

STATE CITIZENS
Executive organized into:
Judiciary Community-based organizations
Legislature Non-governmental organizations
Professional Associations
Public service
Religious groups
Military Women’s groups
Police Media

BUSINESS
Small / medium / large enterprises
Multinational Corporations
Financial institutions
Stock exchange


Troika


Troika: Pola Hubungan antara Pemerintah,
Dunia Usaha Swasta, dan Masyarakat

Masyarakat,
Bangsa, dan
Negara Masyarakat

VISI
Pemerintah

Good Governance Dunia Usaha


Sinergitas Stakeholders


Paradigma Baru Perencanaan Pembangunan

Recomendados

Recomendados

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

La actualidad más candente (20)

Similar a Paradigma Baru Perencanaan Pembangunan

Similar a Paradigma Baru Perencanaan Pembangunan (20)

Más de Dadang Solihin

Más de Dadang Solihin (20)

Último

Último (20)

Paradigma Baru Perencanaan Pembangunan