Pembangunan Aparatur yang Partisipatif menuju Good Governance Tinjauan Peningkatan Pelayanan Publik serta Kesejahteraan Daerah Pemekaran Baru

Tentang Narasumber
3dadang-solihin.blogspot.com

Materi
• Isu dan Masalah Pembangunan Daerah
• Apa Tujuan Pembangunan?
• Pembangunan Daerah
• Permasalahan Daerah Pemekaran
• Pembangunan Aparatur yang Partisipatif
• Menuju Good Governance
• Perencanaan Pembangunan Daerah
• Kegagalan Perencanaan
• Sistem Perencanaan yang Berhasil
• Perencanaan yang Ideal

Apa Tujuan Pembangunan?
(Todaro: the three objectives of development)
1. Peningkatan standar hidup (levels of living) setiap orang, baik
pendapatannya, tingkat konsumsi pangan, sandang, papan,
pelayanan kesehatan, pendidikan, dll.
2. Penciptaan berbagai kondisi yang memungkinkan tumbuhnya
rasa percaya diri (self-esteem) setiap orang.
3. Peningkatan kebebasan (freedom/democracy) setiap orang.

How?
1. Mengurangi disparitas atau ketimpangan pembangunan
 antar daerah
 antar sub daerah
 antar warga masyarakat (pemerataan dan keadilan).
2. Memberdayakan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan.
3. Menciptakan atau menambah lapangan kerja.
4. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat daerah.
5. Mempertahankan atau menjaga kelestarian sumber daya alam
agar bermanfaat bagi generasi sekarang dan generasi masa
datang (berkelanjutan).

Pembangunan Daerah (1)
 Pembangunan daerah pada hakekatnya adalah upaya terencana
untuk meningkatkan kapasitas pemerintahan daerah sehingga
tercipta suatu kemampuan yang andal dan profesional dalam:
• memberikan pelayanan kepada masyarakat,
• mengelola sumber daya ekonomi daerah.

 Pembangunan daerah juga merupakan upaya untuk
memberdayakan masyarakat di seluruh daerah sehingga:
• tercipta suatu lingkungan yang memungkinkan masyarakat
untuk menikmati kualitas kehidupan yang lebih baik, maju, dan
tenteram,
• memperluas pilihan yang dapat dilakukan masyarakat bagi
peningkatan harkat, martabat, dan harga diri.

• Pembangunan daerah dilaksanakan melalui penguatan otonomi
daerah dan pengelolaan sumber daya yang mengarah pada
terwujudnya tata kepemerintahan yang baik (good governance).
• Pelaksanaan pembangunan daerah yang baik hanya dapat
dilakukan apabila terjadi keseimbangan peran dari tiga pilar, yaitu:
pemerintah, dunia usaha swasta, dan masyarakat.

• Pemerintahan (legislatif, eksekutif, dan yudikatif) memainkan peran
yang menjalankan dan menciptakan lingkungan politik dan hukum
yang kondusif bagi unsur-unsur lain.
• Peran dunia usaha swasta adalah mewujudkan penciptaan
lapangan kerja dan pendapatan.
• Masyarakat berperan dalam penciptaan interaksi sosial, ekonomi
dan politik.

Permasalahan Pembangunan Daerah (1)
1. Pembangunan Ekonomi
 Meningkatnya pengangguran dan kemiskinan
 Menurunnya fungsi intermediasi perbankan untuk
mengembangkan sektor riil
 Pola persebaran investasi untuk PMA dan PMDN secara
nasional belum merata dan menunjukkan ketimpangan yang
cukup tinggi antarwilayah
2. Pembangunan Sosial
 Menurunnya kemampuan pemerintah dalam pelayanan-
pelayanan sosial dasar (pendidikan, kesehatan dan gizi).

3. Pembangunan Prasarana Wilayah
 Terbatasnya tingkat pelayanan jaringan transportasi antar dan
intra wilayah.
 Menurunnya kapasitas pemerintah daerah dalam pengaturan
dan pengelolaan infrastruktur.
 Menurunnya kapasitas dan ketersediaan sumberdaya tenaga
listrik.
 Meningkatnya masalah kelangkaan air bersih dan air minum.
 Menurunnya kapasitas pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan
pelayanan infrastruktur.

4. Pembangunan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup
 Menurunnya kualitas permukiman (kemacetan, kawasan kumuh,
pencemaran lingkungan (air, udara, suara, sampah).
 Berkurangnya ruang publik dan ruang terbuka hijau (RTH) di
wilayah perkotaan.
 Alih fungsi lahan pertanian produktif menjadi lahan permukiman
secara signifikan.

5. Pembangunan SDA dan LH (lanjutan)
 Meningkatnya urbanisasi dan aglomerasi perkotaan.
 Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) belum sepenuhnya menjadi
acuan dalam pemanfaatan ruang dan fokus hanya pada
Perencanaan.
 Penurunan luas kawasan Hutan Tropis dan kawasan resapan air,
serta meningkatnya DAS kritis.
 Kejadian bencana alam gempa, banjir dan longsor yang
frekuensinya meningkat dan dampaknya semakin meluas,
terutama pada kawasan yang berfungsi lindung.

6. Permasalahan Khusus
 Lemahnya daya saing investasi
 Pembangunan daerah tertinggal belum ditangani secara terpadu
antar sektor dan antara pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha
 Pemekaran daerah yang belum mampu menyejahterakan
masyarakat
 Rendahnya proses pembangunan dan penguatan stabilitas
keamanan di daerah perbatasan negara.

Permasalahan Daerah Pemekaran (1)
• Hasil evaluasi UNDP dan Bappenas (2002-2007) menyebutkan,
kondisi daerah-daerah pemekaran lebih buruk dibandingkan dengan
daerah induk.
• Sulitnya daerah pemekaran setara dengan daerah induk akibat
mereka banyak yang harus memulai hidup baru dari nol.
• Kondisi ini dihadapkan pada daerah pemekaran cenderung
kesulitan SDM, sarana minim dan kurangnya pengalaman.
• Daerah induk dan provinsi cenderung menjadi penonton dan lepas
tangan.
• Seharusnya daerah induk menjadi pembina dan provinsi harus
memberikan perhatian khusus terhadap daerah baru tersebut.
dadang-solihin.blogspot.com 17

Permasalahan Daerah Pemekaran (2)
• Pemprov harus memberikan perhatian khusus, tidak
menyamaratakan antara daerah pemekaran dan daerah lain.
• Daerah pemekaran sebagai anak yang baru belajar berdiri,
sementara daerah lain sudah bisa berlari.
• Kurangnya pemahaman perangkat daerah terhadap administrasi
dan aturan hukum.
• Hal ini menyebabkan beberapa daerah pemekaran cenderung
melahirkan aparatur yang rentan berurusan dengan hukum.

Kondisi Obyektif Aparatur Pemerintahan
Politik Politisasi birokrasi, Netralitas Birokrasi
Ekonomi
In-Efisiensi, Daya Saing Lemah, Kewirausahaan
Rendah
Manajemen
Koord Lemah >> Manajemen Publik Tidak
Berkualitas
Tradisional
Hirarki >> Iron Laws of Oligarchy >>>
Penyalahgunaan wewenang >> birokratis
Sos-Bud
 Kurang Tanggung jawab Sosial
 Budaya Feodal kuat
Kinerja Produktivitas Rendah, Belum Orientasi Outcomes

21
Kelemahan Manajemen Instansi Pemerintah (1)
1. Manajemen yang diterapkan belum optimal untuk mendorong
terwujudnya etika kerja dan budaya organisasi, khususnya yang
berorientasi pada peningkatan kinerja.
2. Terdapat kelemahan yang terkait dengan kompetensi individu.
3. Reward and punishment yang adil dan konsisten dalam
implementasinya masih bersifat parsial.
4. Penerapan sistem pengendalian internal untuk mendukung
terwujudnya akuntabilitas kinerja pada IP pusat memperlihatkan
kelemahan (masih parsial dan belum berjalan dengan baik).
(Temuan Kajian Manajemen yang Berorientasi pada Peningkatan Kinerja Instansi
Pemerintah dari Survei terhadap 24 Instansi Pemerintah (IP) Pusat (Kementrian dan
LPND), 16 IP Provinsi, serta 173 IP Kabupaten / Kota)
dadang-solihin.blogspot.com

22
Kelemahan Manajemen Instansi Pemerintah (2)
5. Efektivitas pengawasan/monitoring atas pelaksanaan
program/kegiatan yang dilakukan dalam lingkungan IP untuk
mendorong peningkatan kinerja belum berjalan secara efektif
khususnya di IP kabupaten/kota dan IP pusat.
6. Upaya peningkatan kualitas dan efektivitas kinerja pada instansi
pemerintah sebagian besar masih bersifat parsial dan belum
terwujudkan.
7. Banyak instansi yang menyatakan bahwa antara perencanaan dan
penganggaran dengan implementasinya belum konsisten
khususnya di IP pusat.
8. Pada IP pusat masih memperlihatkan kelemahan pelaksanaan;
(i) evaluasi atas kondisi institusi,
(ii) evaluasi atas individu dalam unit organisasi berdasarkan
prestasi kerja, dan;
(iii)pemanfaatan hasil evaluasi utk kepentingan perbaikan kinerja
instansi dan acuan program/kegiatan berikutnya.

6 Besar
Substansi Masalah Pelayanan Publik
No. Substansi Jumlah %
1 Penundaan berlarut 98 26
2 Bertindak se-wenang2 70 19
3 Penyimpangan prosedur 37 10
4 Melalaikan kewajiban 30 8
5 Bertindak tidak adil 25 7
6 Menyalahgunakan wewenang 15 4

Masalah Utama dalam Pelayanan
Publik di DKI Jakarta
No. Masalah %
1 Layanan proses yang dibutuhkan 21,9
2 Banyaknya uang tambahan 20,2
3 Mentalitas dan kinerja petugas 14,2
4 Rumitnya persyaratan yg dibutuhkan 12,1
5 Ketidakjelasan prosedur pelayanan 10,4
( Sumber : INCIS, 2005, n = 480 )

Perubahan Aparatur Pemerintahan
menjadi Seorang Change Master
 Bureaucratic-
monopolistic government
 Pemerintah yang
“berkuasa”
 Evolusi dari pemerintah
yang hanya memiliki
local orientation
 entrepreneurial-
competitive government
 customer-driven dan
accountable government
 pemerintah yang memiliki
global-cosmopolit
orientation
Menjadi

Perubahan Lingkungan Strategis
TEKNOLOGI
INFORMASI DAN
KOMUNIKASI
TEKNOLOGI
INFORMASI DAN
KOMUNIKASI
Generasi
Cyber
Miniaturisasi
Nano
Teknologi
Kesenjangan
Digital
EKONOMIEKONOMI
Blok
Perdagangan
Dunia
Kompetisi
Global
Knowledge
Based
MANUFAKTURINGMANUFAKTURING
Short PLC
Time to
market
“On the run”
Generasi
ORGANISASI
PUBLIK
ORGANISASI
PUBLIK
Meningkatnya
ekspektasi
publik
Privatisasi
Perubahan
peran

Bergeming terhadap Perubahan
Makro
• Menjadi tidak
kompetitif
• Tidak ada investasi
• Pertumbuhan
melemah
• Pengangguran
meningkat
• Kemiskinan meningkat
• Ketidakpuasan Rakyat
• Kegagalan Negara
• Menjadi tidak
kompetitif
• Tidak ada investasi
• Pertumbuhan
melemah
• Pengangguran
meningkat
• Kemiskinan meningkat
• Ketidakpuasan Rakyat
• Kegagalan Negara
Mikro
• Ekonomi Biaya Tinggi
• Brain Drain
• Organisasinya menjadi
yang mahal, rapuh dan
lemah
tidak bermanfaat
• Organisasinya tidak
diperlukan/dihapuskan
• Ekonomi Biaya Tinggi
• Brain Drain
yang mahal, rapuh dan
lemah
tidak bermanfaat
• Organisasinya tidak
diperlukan/dihapuskan

Apa yang Harus Dilakukan?
• Memperbaiki kualitas pelayanan publik
• Meningkatkan akuntabilitas
• Melakukan smart improvement dalam birokrasi
• Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelayanan publik
• Meningkatkan daya saing

Pergeseran Paradigma:
From Government to Governance
Government Governance
 Memberikan hak ekslusif bagi
negara untuk mengatur hal-hal
publik,
 Aktor di luarnya hanya dapat
disertakan sejauh negara
mengijinkannya.
 Persoalan-persoalan publik
adalah urusan bersama
pemerintah, civil society dan
dunia usaha sebagai tiga aktor
utama.

Pelaku Pembangunan: Paradigma
Governance
 Interaksi antara Pemerintah, Dunia Usaha Swasta, dan Masyarakat
yang bersendikan transparansi, akuntabilitas, partisipatif, dsb.
 Apabila sendi-sendi tersebut dipenuhi, maka Governance akan
Good.
Dunia Usaha
Swasta
Pemerintah Masyarakat
Nilai
Pertumbuhan
Redistibusi
Melalui Pelayanan
Pasar
Kontrol Kontrol
Tenaga Kerja

Pelaku Pembangunan: Stakeholders
Executive
Judiciary
Legislature
Public service
Military
Police
organized into:
Community-based organizations
Non-governmental organizations
Professional Associations
Religious groups
Women’s groups
Media
Small / medium / large enterprises
Multinational Corporations
Financial institutions
Stock exchange
BUSINESS
STATE CITIZENS

Troika

Troika: Pola Hubungan antara Pemerintah,
Dunia Usaha Swasta, dan Masyarakat
VISI
Masyarakat,
Bangsa, dan
Negara
Pemerintah
Masyarakat
Dunia UsahaGood Governance

Ternyata
Pemerintah Masih Diperlukan

36
Good Governance
 Mengandung makna tata kepemerintahan yang baik, pengelolaan
pemerintahan yang baik, penyelenggaraan pemerintahan yang baik,
penyelenggaraan negara yang baik ataupun administrasi negara
yang baik.
 Penerapan prinsip transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas diakui
sebagai landasan awal bagi terwujudnya tata kepemerintahan yang
baik secara umum.
 Suatu gagasan dan nilai untuk mengatur pola hubungan antara
pemerintah, dunia usaha swasta, dan masyarakat.

37
Manfaat Good Governance
1. Berkurangnya secara nyata praktik KKN di birokrasi.
2. Terciptanya sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan
pemerintahan yang bersih, efisien, efektif, transparan,
profesional dan akuntabel.
3. Terhapusnya peraturan perUU-an dan tindakan yang bersifat
diskriminatif terhadap warga negara, kelompok, atau golongan
masyarakat.
4. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengambilan
kebijakan publik.
5. Terjaminnya konsistensi dan kepastian hukum seluruh
peraturan perundang-undangan, baik di tingkat pusat maupun
daerah.

38
Prinsip-prinsip Good Governance
1. Wawasan ke Depan (Visionary)
2. Keterbukaan & Transparansi
(Openness &Transparency)
3. Partisipasi Masyarakat
(Participation)
4. Tanggung Gugat (Accountability)
5. Supremasi Hukum (Rule of Law)
6. Demokrasi (Democracy)
7. Profesionalisme & Kompetensi
(Profesionalism & Competency)
8. Daya Tanggap (Responsiveness)
9. Keefisienan & Keefektifan
(Efficiency & Effectiveness)
10. Desentralisasi (Decentralization)
11. Kemitraan dengan Dunia Usaha
Swasta dan Masyarakat (Private
Sector & Civil Society Partnership)
12. Komitmen pada Pengurangan
Kesenjangan (Commitment to Reduce
Inequality)
13. Komitmen pada Perlindungan
Lingkungan Hidup (Commitment to
Environmental Protection)
14. Komitmen pada Pasar yang Fair
(Commitment to Fair Market )

Definisi PerencanaanDefinisi Perencanaan
Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa
depan yang tepat melalui serangkaian pilihan-pilihan.
 Menentukan : Menemukan (mengungkapkan dan meyakinkan).
 Tindakan : Spesifik dan berkaitan dengan persoalan pelaksanaan
 Tepat : Dikaitkan dengan tindakan
 Pilihan-pilihan :
1. Pemilihan tujuan dan kriteria
2. Identifikasi seperangkat alternatif yang konsisten dengan
preskripsi dengan pemilihan alternatif yang memungkinkan
3. Arahan tindakan mengenai tujuan yang telah ditentukan

Syarat PerencanaanSyarat Perencanaan
Harus memiliki, mengetahui, dan memperhitungkan:
1. Tujuan akhir yang dikehendaki.
2. Sasaran-sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya (yang
mencerminkan pemilihan dari berbagai alternatif).
3. Jangka waktu mencapai sasaran-sasaran tersebut.
4. Masalah-masalah yang dihadapi.
5. Modal atau sumber daya yang akan digunakan serta
pengalokasiannya.
6. kebijakan-kebijakan untuk melaksanakannya.
7. Orang, organisasi, atau badan pelaksananya.
8. Mekanisme pemantauan, evaluasi, dan pengawasan
pelaksanaannya.

Fungsi/Manfaat PerencanaanFungsi/Manfaat Perencanaan
• Sebagai penuntun arah
• Minimalisasi ketidakpastian
• Minimalisasi inefisiensi sumberdaya
• Penetapan standar dan pengawasan kualitas

Proses PerencanaanProses Perencanaan
43
Pendekatan Politik:
Pemilihan Presiden/Kepala Daerah menghasilkan rencana
pembangunan hasil proses politik (public choice theory of
planning), khususnya penjabaran Visi dan Misi dalam
RPJM/D.
Proses Teknokratik:
Menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh
lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas
untuk itu.
Partisipatif:
Dilaksanakan dengan melibatkan seluruh stakeholders, antara
lain melalui Musrenbang.
Proses top-down dan bottom-up:
Dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan.

Perencanaan dan Penganggaran:
Dari RPJP sampai APBD
RPJM
Daerah
RPJP
Daerah
RKP
RPJM
Nasional
RPJP
Nasional
RKP
Daerah
Renstra
KL
Renja -
KL
Renstra
SKPD
Renja -
SKPD
RAPBN
RAPBD
RKA-KL
RKA -
SKPD
APBN
Rincian
APBN
APBD
Rincian
APBD
Diacu
Pedoman
Dijabar
kan
Pedoman
Pedoman
Pedoman
Pedoman
Pedoman
Diperhatikan
Dijabar
kan
Pedoman
Pedoman
Pedoman
Pedoman
Diacu
Diacu
Diserasikan melalui Musrenbang
UU SPPN
Pemerintah
Pusat
Pemerintah
Daerah
UU KN
20 Tahunan 5 Tahunan Tahunan

NASIONAL DAERAH
Dokumen Penetapan Dokumen Penetapan
Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Nasional
(RPJP-Nasional)
UU
(Ps. 13 Ayat 1)
Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah
(RPJP-Daerah)
Perda
(Ps. 13 Ayat 2)
Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional
(RPJM-Nasional)
Per Pres
(Ps. 19 Ayat 1)
Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah
(RPJM-Daerah)
Peraturan KDH
(Ps. 19 Ayat 3)
Renstra Kementerian /
Lembaga (Renstra KL)
Peraturan
Pimpinan KL
(Ps. 19 Ayat 2)
Renstra Satuan Kerja
Perangkat Daerah
(Renstra SKPD)
Peraturan
Pimpinan SKPD
(Ps. 19 Ayat 4)
Rencana Kerja Pemerintah
(RKP)
Per Pres
(Ps. 26 Ayat 1)
Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (RKPD)
Peraturan KDH
(Ps. 26 Ayat 2)
Rencana Kerja
Kementerian / Lembaga
(Renja KL)
Peraturan
Pimpinan KL
(Ps. 21 Ayat 1)
Rencana Kerja Satuan
Kerja Perangkat Daerah
(Renja SKPD)
Peraturan
Pimpinan SKPD
( Ps. 21 Ayat 3)
Status Hukum Dokumen PerencanaanStatus Hukum Dokumen Perencanaan

Kegagalan Perencanaan (1)Kegagalan Perencanaan (1)
1. Penyusunan perencanaan tidak tepat, mungkin karena:
 informasinya kurang
lengkap,
 metodologinya belum
dikuasai,
 perencanaannya tidak
realistis sehingga tidak
mungkin pernah bisa
terlaksana
 pengaruh politis terlalu besar sehingga pertimbangan-
pertimbangan teknis perencanaan diabaikan.

2. Perencanaannya mungkin baik, tetapi pelaksanaannya tidak
seperti seharusnya.
 kegagalan terjadi karena tidak berkaitnya perencanaan dengan
pelaksanaannya.
 aparat pelaksana tidak siap atau tidak kompeten,
 masyarakat tidak punya kesempatan berpartisipasi sehingga
tidak mendukungnya.

3. Perencanaan mengikuti paradigma yang ternyata tidak sesuai
dengan kondisi dan perkembangan serta tidak dapat mengatasi
masalah mendasar negara berkembang.
 Misalnya, orientasi
semata-mata pada
pertumbuhan yang
menyebabkan makin
melebarnya kesenjangan.
 Dengan demikian, yang
keliru bukan semata-mata
perencanaannya, tetapi
falsafah atau konsep di
balik perencanaan itu.

4. Karena perencanaan diartikan sebagai pengaturan total
kehidupan manusia sampai yang paling kecil sekalipun.
 Perencanaan di sini tidak memberikan kesempatan
berkembangnya prakarsa individu dan pengembangan
kapasitas serta potensi masyarakat secara penuh.
 Sistem ini bertentangan dengan hukum penawaran dan
permintaan karena pemerintah mengatur semuanya.
 Perencanaan seperti inilah yang disebut sebagai sistem
perencanaan terpusat (centrally planned system).

Sistem Perencanaan yang BerhasilSistem Perencanaan yang Berhasil
• Sistem perencanaan yang mendorong berkembangnya
mekanisme pasar dan peran serta masyarakat.
• Dalam sistem ini perencanaan dilakukan dengan
menentukan sasaran-sasaran secara garis besar, baik di
bidang sosial maupun ekonomi, dan pelaku utamanya
adalah masyarakat dan usaha swasta.

Perencanaan yang IdealPerencanaan yang Ideal
• Prinsip partisipatif: masyarakat yang akan memperoleh manfaat
dari perencanaan harus turut serta dalam prosesnya.
• Prinsip kesinambungan: perencanaan tidak hanya berhenti
pada satu tahap; tetapi harus berlanjut sehingga menjamin
adanya kemajuan terus-menerus dalam kesejahteraan, dan
jangan sampai terjadi kemunduran.
• Prinsip holistik: masalah dalam perencanaan dan
pelaksanaannya tidak dapat hanya dilihat dari satu sisi (atau
sektor) tetapi harus dilihat dari berbagai aspek, dan dalam
keutuhan konsep secara keseluruhan.
• Mengandung sistem yang dapat berkembang (a learning and
adaptive system).
• Terbuka dan demokratis (a pluralistic social setting).

Pembangunan Aparatur yang Partisipatif menuju Good Governance Tinjauan Peningkatan Pelayanan Publik serta Kesejahteraan Daerah Pemekaran Baru

Recomendados

Recomendados

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

La actualidad más candente (20)

Similar a Pembangunan Aparatur yang Partisipatif menuju Good Governance Tinjauan Peningkatan Pelayanan Publik serta Kesejahteraan Daerah Pemekaran Baru

Similar a Pembangunan Aparatur yang Partisipatif menuju Good Governance Tinjauan Peningkatan Pelayanan Publik serta Kesejahteraan Daerah Pemekaran Baru (20)

Más de Dadang Solihin

Más de Dadang Solihin (20)

Último

Último (20)

Pembangunan Aparatur yang Partisipatif menuju Good Governance Tinjauan Peningkatan Pelayanan Publik serta Kesejahteraan Daerah Pemekaran Baru