Dokumen tersebut membahas tentang penerapan good governance di sektor publik untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja lembaga publik. Good governance mencakup prinsip-prinsip seperti transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, dan supremasi hukum guna meningkatkan kinerja lembaga publik."

1. Penerapan Good Governance
di Sektor Publik untuk Meningkatkan
Akuntabilitas Kinerja Lembaga Publik
Drs. H. Dadang Solihin, MA
Bintek dan Orientasi Nasional
Penguatan Kedudukan/Fungsi DPRD dan Pemda pada
Pelaksanaan Sistem Pengawasan, Budgeting dan
Legislasi Berbasis Kinerja
g j
Hotel Jayakarta-Legian, 26 April 2007

2. dadang-solihin.blogspot.com 2

3. Dadang Solihin’s Profile
Dadang holds a MA degree (
g g (Economics), University of
) y
Colorado, USA. His previous post is Head, Center for Research
Data and Information at DPD Secretariat General as well as
Deputy Director for Information of Spatial Planning and Land
Use Management at Indonesian National Development
Planning Agency (Bappenas).
 Beside working as Assistant Professor at Graduate School of Asia-
Asia
Pacific Studies, Waseda University, Tokyo, Japan, he also active as
Associate Professor at University of Darma Persada, Jakarta, Indonesia.
 He got various training around the globe included Advanced International
globe,
Training Programme of Information Technology Management, at Karlstad
City, Sweden (2005); the Training Seminar on Land Use and Management,
Taiwan (2004); Developing Multimedia Applications for Managers Kuala
Managers,
Lumpur, Malaysia (2003); Applied Policy Development Training, Vancouver,
Canada (2002); Local Government Administration Training Course,
Hiroshima, Japan ( 00 ); a d Regional Development a d Planning Training
os a, Japa (2001); and eg o a e e op e and a g a g
Course, Sapporo, Japan (1999). He published more than five books
regarding local autonomous.
 You can reach Dadang Solihin by email at dadangsol@yahoo.com or by his
mobile at +62812 932 2202
dadang-solihin.blogspot.com 3

4. Materi
 Pergeseran Paradigma: From Government to Governance
 Apa itu Governance?
 Good Governance
 Prinsip-prinsip Good Governance
 Stakeholders
 Troika: Pola Hubungan antara Pemerintah Dunia Usaha Swasta
Pemerintah, Swasta,
dan Masyarakat
 Manfaat Good Governance
 Tanggung Gugat (Accountability)
 Beberapa Pengertian Akuntabilitas
 Akuntabilitas Kinerja
 Indikator Minimal Akuntabilitas
I dik t Mi i l Ak t bilit
 Perangkat Pendukung Indikator
 Penerapan Akuntabilitas
 Isu Strategis Penerapan Prinsip Akuntabilitas
 Rencana Tindak
 Bagaimana Mewujudkan Good Governance?
g j
dadang-solihin.blogspot.com 4

5. Pergeseran Paradigma:
From Government to Governance
Government Governance
 Memberikan hak ekslusif bagi  Persoalan-persoalan publik
negara untuk mengatur hal-hal adalah urusan bersama
p
publik, p
pemerintah, civil society dan
y
 sementara aktor di luarnya, dunia usaha sebagai tiga aktor
hanya dapat disertakan sejauh utama.
negara mengijinkannya.
g gj y
dadang-solihin.blogspot.com 5

6. From Government to Governance
Pada
P d awal t h 1970an
l tahun 1970 Overall administrative reform- secara bertahap
Pembangunan administrasi sebagai suatu
keharusan, bagian dari pembangunan nasional
Aparatur yang bersih dan berwibawa
Administrasi pembangunan
Dekade 1970an Pemerintah sebagai agent of
(development administration)
change
- steering rather rowing
- Reinventing Government - leveraging changes through market
Dekade 1980an
- Banishing bureaucracy - empowering people
-90an
90
- work better, cost less
- putting costumers first, etc
- transparansi
Good governance Akhir 1990an
- partisipasi
hingga sekarang
- rule of law law enforcement
law,
Pemerintah- birokrasi- manajemen - akuntabilitas
dadang-solihin.blogspot.com 6
- dsb

7. Apa itu Governance?
p
 Interaksi antara Pemerintah, Dunia Usaha Swasta, dan Masyarakat
yang bersendikan transparansi akuntabilitas partisipatif dsb
transparansi, akuntabilitas, partisipatif, dsb.
Kontrol Kontrol
Dunia Usaha
Swasta
Pemerintah Masyarakat
Nilai Redistibusi
Pertumbuhan Melalui Pelayanan
Pasar
 Apabila sendi-sendi tersebut dipenuhi, maka Governance akan
Good.
dadang-solihin.blogspot.com 7

8. Good Governance
 Mengandung makna t t kepemerintahan yang b ik
M d k tata k i t h baik,
pengelolaan pemerintahan yang baik, penyelenggaraan
p
pemerintahan y g baik, p y
yang , penyelenggaraan negara y g
gg g yang
baik ataupun administrasi negara yang baik.
 Penerapan prinsip transparansi, partisipasi, dan
akuntabilitas di k i sebagai l d
k t bilit diakui b i landasan awal b i
l bagi
terwujudnya tata kepemerintahan yang baik secara
u u
umum.
 Suatu gagasan dan nilai untuk mengatur pola hubungan
antara pemerintah, dunia usaha swasta, dan
masyarakat.
k t
dadang-solihin.blogspot.com 8

9. Prinsip-
Prinsip-prinsip Good Governance
1. Wawasan ke Depan 9. Keefisienan & Keefektifan
(Visionary) (Efficiency & Effectiveness)
2. Keterbukaan & Transparansi 10. Desentralisasi
(Openness &Transparency) (Decentralization)
3.
3 Partisipasi Masyarakat 11.
11 Kemitraan dengan Dunia
(Participation) Usaha Swasta dan
4. Tanggung Gugat Masyarakat (Private Sector &
(Accountability) Civil Society Partnership)
y p)
5. Supremasi Hukum (Rule of 12. Komitmen pada Pengurangan
Law) Kesenjangan (Commitment to
6.
6 Demokrasi (Democracy) Reduce Inequality)
7. Profesionalisme & Kompetensi 13. Komitmen pada Perlindungan
(Profesionalism & Lingkungan Hidup
p
Competency) y) (Commitment to
Environmental Protection)
8. Daya Tanggap 14. Komitmen pada Pasar yang
(Responsiveness) Fair (Commitment to Fair
Market )
dadang-solihin.blogspot.com 9

10. Stakeholders
STATE CITIZENS
Executive organized into:
Judiciary
d Community-based organizations
C it b d i ti
Legislature Non-governmental organizations
Professional Associations
Public service
Religious groups
Military Women’s groups
Police Media
BUSINESS
Small / medium / large enterprises
Multinational Corporations
Financial institutions
Stock exchange
dadang-solihin.blogspot.com 10

11. Troika:
Pola Hubungan antara Pemerintah Dunia
Pemerintah,
Usaha Swasta, dan Masyarakat
Masyarakat,
Bangsa, dan
Negara
g Masyarakat
VISI
Pemerintah
Good Governance Dunia Usaha
dadang-solihin.blogspot.com 11

12. Manfaat Good Governance
1. Berkurangnya secara nyata praktik KKN di birokrasi.
2. Terciptanya sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan
pemerintahan yang bersih, efisien, efektif, transparan,
profesional d akuntabel.
f i l dan k t b l
3. Terhapusnya peraturan perUU-an dan tindakan yang
bersifat diskriminatif terhadap warga negara kelompok
negara, kelompok,
atau golongan masyarakat.
4. Meningkatnya p
g y partisipasi masyarakat dalam
p y
pengambilan kebijakan publik.
5. Terjaminnya konsistensi dan kepastian hukum seluruh
peraturan per ndang ndangan
perat ran perundang-undangan, baik di tingkat p sat
pusat
maupun daerah.
dadang-solihin.blogspot.com 12

13. Tanggung Gugat (Accountability)
(Accountability)
 Lembaga-lembaga pemerintahan dan para aparaturnya
harus dapat mempertanggungjawabkan pelaksanaan
kewenangan yang diberikan sesuai dengan tugas dan
fungsinya.
 Demikian haln a dengan kebijakan program dan
halnya kebijakan, program,
kegiatan yang dilakukannya.
dadang-solihin.blogspot.com 13

14. Beberapa Pengertian Akuntabilitas
 Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan
pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan
menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/pimpinan
organisasi k
i i kepada pihak yang memiliki h k atau
d ih k iliki hak t
kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban atau
keterangan.
 Melalui penerapan prinsip ini, suatu proses pengambilan
keputusan atau kinerja dapat dimonitor, dinilai dan
d
dikritisi.
s
 Akuntabilitas juga menunjukkan adanya traceableness
yang berarti dapat ditelusuri sampai ke bukti dasarnya,
serta reasonableness yang berarti dapat diterima secara
logis.
dadang-solihin.blogspot.com 14

15. Lanjutan . . .
 Akuntabilitas Eksplisit
Pertanggungjawaban seorang pejabat publik manakala
ia diharuskan untuk menjawab atau memikul
j
konsekuensi atas cara-caranya dalam melaksanakan
tugas-tugas kedinasan.
 Akuntabilitas Implisit
Segenap aparatur publik secara implisit
bertanggungjawab atas setiap pengaruh yang tak
b j b i h k
terduga dari akibat-akibat keputusan yang dibuat.
dadang-solihin.blogspot.com 15

16. Akuntabilitas Kinerja
 Perwujudan suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan
keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi
 dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran
 yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik
periodik.
 Inpres 7/1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
 UU No. 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara:
• PP N 8/2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja I t
No. t t P l K d Ki j Instansi Pemerintah.
iP i t h
 UU No. 15/2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung
Jawab Keuangan Negara:
• RPP tentang Sistem Pengendalian Intern
Intern.
 UU No. 25/2004 tentang SPPN:
• PP No 39/2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan.
g
 UU No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah:
• RPP tentang Tatacara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah.
• PP No 3/2007 t t
N tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan D
L P l P i t h Daerah
h
Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala
Daerah Kepada DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat.
dadang-solihin.blogspot.com 16

17. Indikator Minimal Akuntabilitas
 Adanya kesesuaian antara pelaksanaan dengan standar
prosedur pelaksanaan;
 Adanya sanksi yang ditetapkan atas kesalahan atau
kelalaian dalam pelaksanaan kegiatan;
 Adanya output dan outcome yang terukur.
dadang-solihin.blogspot.com 17

18. Perangkat Pendukung Indikator
 Adanya Standard Operating Procedure (SOP) dalam
penyelenggaraan urusan pemerintahan atau dalam
penyelenggaraan kewenangan/pelaksanaan kebijakan;
 Mekanisme pertanggungjawaban;
 Laporan tahunan;
 Laporan pertanggungjawaban;
 Sistem pemantauan kinerja penyelenggara negara;
 S s e pengawasan;
Sistem pe ga asa ;
 Mekanisme reward and punishment.
dadang-solihin.blogspot.com 18

19. Penerapan Akuntabilitas
p
 Pelaksanaan pelaporan pertanggungjawaban program
pembangunan yang dilakukan baik di pusat maupun di
daerah secara berkala;
 Pelaksanaan kegiatan p g
g pengendalian dan evaluasi;
 Menerapkan reward and punishment secara konsisten
baik terhadap institusi maupun individu;
 Memperbaiki f
M b iki format l
t laporan akuntabilitas;
k t bilit
 Menerapkan standar kompetensi jabatan;
 Menyusun dan memperbaiki sistem pengaduan
masyarakat;
 Mengembangkan sistem informasi y g akurat, y g
g g yang , yang
mencakup informasi masa lalu,masa kini dan masa
depan.
dadang-solihin.blogspot.com 19

20. Isu Strategis Penerapan Prinsip Akuntabilitas
1. Belum jelasnya tupoksi lembaga untuk menjabarkan
1 B l j l t k il b t k j b k
indikator kinerja.
2. Lemahnya komitmen aparat untuk membuat laporan
y p p
akuntabilitas.
3. Belum terbangunnya etika pemerintahan (government
ethic) terhadap pertanggungjawaban publik
publik.
4. Sistem dan pelaporan akuntabilitas yang dikembangkan
belum memuat penghargaan dan sanksi.
5. Belum memadainya tingkat pemahaman dan kesadaran
masyarakat untuk mendorong pelaksanaan akuntabilitas
oleh pemerintah.
p
dadang-solihin.blogspot.com 20

21. Rencana Tindak
1. Belum jelasnya tupoksi lembaga untuk menjabarkan indikator
kinerja
Institusi
Rencana Tindak Indikator
Pelaksana
Kelembagaan
g  Menyusun tupoksi
y p  Tersusunnya tupoksi beserta
y p Semua
sekaligus indikator indikator kinerja yang terukur instansi
kinerja yang  Tersusunnya SOP
terukur unit/lembaga sesuai dengan
• Menyusun SOP tupoksi
unit/ lembaga
Ketata- • Menerapkan • Diterapkannya standar Semua
laksanaan standar kompetensi jabatan instansi
kompetensi
jabatan
SDM • Meningkatkan • Meningkatnya kompetensi Semua
kompetensi untuk SDM aparatur instansi
melaksanakan
tupoksinya
dadang-solihin.blogspot.com 21

22. 2. Lemahnya komitmen aparat untuk membuat laporan
akuntabilitas
Institusi
Rencana Tindak Indikator
Pelaksana
Kelembagaan  Membentuk  Terbentuknya serta • MenPAN dan LAN
lembaga pemantau berfungsinya lembaga • BPK,
dan penilai pemantau dan penilai • BPKP
independen independen • Inspektorat
 Memperkuat  Meningkatnya kredibilitas dan Jenderal
lembaga audit kemampuan lembaga audit
Ketata-  Menerapkan reward  Dilaksanakannya reward dan • Semua instansi
laksanaan dan punishment punishment secara konsisten • MenPAN dan LAN
 Memperbaiki format  Tersusunnya format laporan
laporan akuntabilitas yang mudah
akuntabilitas dipahami dan dilaksanakan
SDM • Meningkatkan • Meningkatnya kemampuan • LAN
kemampuan SDM SDM aparatur dalam • semua instansi
aparatur dalam penyusunan laporan
penyusunan laporan akuntabilitas
akuntabilitas
dadang-solihin.blogspot.com 22

23. 3. Belum terbangunnya etika pemerintahan (government ethic)
terhadap pertanggungjawaban publik
Institusi
I tit i
Rencana Tindak Indikator
Pelaksana
Kelembagaan Pengembangan dan Dikembangkannya dan LAN dan
penerapan ‘corporate diterapkannya corporate semua instansi
culture’ pada instansi culture pada instansi
pemerintah pemerintah
Ketata- Menerapkan reward and Diterapkannya reward and MenPAN dan
laksanaan punishment secara punishment secara konsisten semua instansi
konsisten baik terhadap baik terhadap institusi maupun
institusi maupun individu individu
SDM Meningkatkan Meningkatnya pemahaman MenPAN dan
pemahaman tentang terhadap etika pemerintahan semua instansi
etika pemerintahan yang berlanjut pada upaya
penerapannya
dadang-solihin.blogspot.com 23

24. 4. Sistem dan pelaporan akuntabilitas yang dikembangkan belum
memuat penghargaan dan sanksi
Institusi
I tit i
Rencana Tindak Indikator
Pelaksana
Kelembagaan Melengkapi sistem dan Tersusunnya sistem dan • LAN
pelaporan akuntabilitas pelaporan akuntabilias yang • BPKP
dengan aturan mengenai dilengkapi dengan aturan
reward and punishment reward and punishment
Ketata- Menerapkan reward and Terlaksananya reward and • MenPAN
laksanaan punishment secara konsisten punishment secara konsisten • semua
baik terhadap institusi baik terhadap institusi instansi
maupun individu maupun individu
SDM Meningkatkan kemampuan Meningkatnya kemampuan • LAN
SDM aparatur dalam SDM aparatur dalam • semua
penyusunan laporan penyusunan laporan instansi
akuntabilitas
k bl akuntabilitas
k bl
dadang-solihin.blogspot.com 24

25. 5. Belum memadainya tingkat pemahaman dan kesadaran
masyarakat untuk mendorong pelaksanaan akuntabilitas oleh
pemerintah
Institusi
I tit i
Rencana Tindak Indikator
Pelaksana
Kelembagaan Menyusun dan  Terlaksananya kegiatan • LAN
melaksanakan kegiatan sosialisasi • semua
sosialisasi untuk  Meningkatnya instansi
meningkatkan pemahaman pemahaman dan
dan kesadaran masyarakat
y kesadaran terhadapp
dalam menuntut akuntabilitas pemerintah
akuntabilitas pemerintah
Ketata- Menyusun dan memperbaiki Tersusun dan diperbaikinya • LAN
laksanaan sistem pengaduan sistem pengaduan • semua
masyarakat masyarakat instansi
SDM Meningkatkan kemampuan Bertambahnya tingkat • LAN
responsivitas SDM aparatur kepuasan masyarakat atas
k k • semua
terhadap pengaduan respon SDM aparatur instansi
masyarakat terhadap berbagai
pengaduan masyarakat
dadang-solihin.blogspot.com 25

26. Bagaimana Mewujudkan
Good Governance?
 Membutuhkan komitmen kuat daya tahan dan waktu
kuat,
yang tidak singkat, diperlukan
pembelajaran,pemahaman, serta implementasi nilai-nilai
kepemerintahan yang b ik pada seluruh stakeholder.
k i t h baik d l h t k h ld
 Perlu adanya kesepakatan bersama serta rasa optimistik
y g gg
yang tinggi dari seluruh komponen bangsa bahwa
p g
kepemerintahan yang baik dapat diwujudkan demi
mencapai masa depan bangsa dan negara yang lebih
ba
baik.
dadang-solihin.blogspot.com 26

27. TERIMA KASIH
dadang-solihin.blogspot.com 27