Perencanaan PAD dalam Penyusunan APBD Berbasis Kinerja

Perencanaan PAD dalam
Penyusunan APBD Berbasis Kinerja

Drs. H. Dadang Solihin, MA

Workshop Nasional
Penyusunan Monitoring dan Evaluasi
Pelaksanaan APBD Berbasis Kinerja
Hotel Jayakarta-Jakarta, 3 November 2007

dadang-solihin.blogspot.com 2

Dadang Solihin’s Profile
Dadang holds a MA degree (
g g (Economics), University of
) y
Colorado, USA. His previous post is Head, Center for Research
Data and Information at DPD Secretariat General as well as
Deputy Director for Information of Spatial Planning and Land
Use Management at Indonesian National Development
Planning Agency (Bappenas).
 Beside working as Assistant Professor at Graduate School of Asia-
Asia
Pacific Studies, Waseda University, Tokyo, Japan, he also active as
Associate Professor at University of Darma Persada, Jakarta, Indonesia.
 He got various training around the globe included Advanced International
globe,
Training Programme of Information Technology Management, at Karlstad
City, Sweden (2005); the Training Seminar on Land Use and Management,
Taiwan (2004); Developing Multimedia Applications for Managers Kuala
Managers,
Lumpur, Malaysia (2003); Applied Policy Development Training, Vancouver,
Canada (2002); Local Government Administration Training Course,
Hiroshima, Japan ( 00 ); a d Regional Development a d Planning Training
os a, Japa (2001); and eg o a e e op e and a g a g
Course, Sapporo, Japan (1999). He published more than five books
regarding local autonomous.
 You can reach Dadang Solihin by email at dadangsol@yahoo.com or by his
mobile at +62812 932 2202

Materi Diskusi
 Fungsi-fungsi M
F if i Manajemen P b
j Pembangunan
 Anggaran
 Pengalokasian Anggaran
g gg
 Alur Perencanaan dan Penganggaran
 Perencanaan Keuangan Daerah
 Analisis Potensi Pendapatan Daerah
 Analisa Anggaran Belanja Daerah
 Masalah dan Tantangan Pokok Pembangunan Daerah
 Prioritas Pembangunan Daerah
 Prinsip Penyusunan APBD
 Anggaran Berbasis Kinerja


Fungsi-
Fungsi-fungsi Manajemen Pembangunan


Anggaran
 Menghubungkan tugas (tasks) yang akan dilakukan
dengan jumlah sumber daya yang diperlukan untuk
melaksanakannya.
 Membatasi pengeluaran sepadan dengan penerimaan,
menjaga keseimbangan, dan mencegah pengeluaran
y g
yang berlebihan di atas batas kemampuan.
p
 Memiliki aspek teknis dan juga aspek-aspek politis.
 Sangat dipengaruhi oleh situasi perekonomian, opini
publik,
publik berbagai tingkat pemerintahan, kelompok
pemerintahan kelompok-
kelompok kepentingan, pers, dan kaum politisi.
 Memiliki kaitan yang erat antara rakyat sebagai
y g y g
pembayar pajak dengan pemerintah sebagai pengguna
dana yang bersumber dari rakyat.


Pengalokasian Anggaran
 Diprioritaskan t k
Di i it k untuk membiayai
bi i
kegiatan yang merupakan bagian
dari upaya p
p y pembangunan y g
g yang
direncanakan.
 Digunakan dengan sebaik-
g g
baiknya, yaitu sesuai rencana,
hemat, serta mencegah
pemborosan dan kebocoran.
kebocoran


Alur Perencanaan dan Penganggaran

20 Tahunan 5 Tahunan Tahunan

Pedoman Pedoman
Renstra
R t Renja
R j - Rincian
Ri i
RKA-KL

Pemerin
KL KL APBN

Pusat
Pedoman Diacu

ntah
Dijabar
Pedoman Pedoman
RPJP RPJM kan
RKP RAPBN APBN
Nasional Nasional

Diacu Diperhatikan Diserasikan melalui Musrenbang

Pedoman Pedoman
RPJP RPJM Dijabar RKP
kan
RAPBD APBD
Daerah Daerah Daerah

Pe
emerintah
Daerah
Pedoman Diacu

Pedoman Pedoman
Renstra Renja -
j RKA - Rincian

h
SKPD SKPD SKPD APBD

UU SPPN UU KN

Perencanaan Keuangan Daerah

1. Analisis Potensi Pendapatan Daerah
 Identifikasi potensi pendapatan
 Penetapan Asumsi Ekonomi untuk PAD
 Pengembangan Sumber Pendapatan Daerah
g g p

2. Bila terjadi Defisit APBD, perlu dilakukan:
 Analisis Kemampuan Pi j
A li i K Pinjaman D
Daerah
h
 Analisis Alternatif Sumber Keuangan Daerah di luar
pinjaman.
pinjaman


Lanjutan . . .

3.
3 Arah Anggaran Belanja Daerah
 Prinsip Umum: Lakukan analisis belanja masa lalu dan ke
depan
 Proporsi Belanja
 Unit Satuan Belanja
 Arah Pengembangan Ek
A hP b Ekonomi L k l
i Lokal
 Fasilitasi Ekonomi Lokal
 Kemitraan Pemda dan Swasta
 Arah Menuju Kesejahteraan Masyarakat
 Posisi Daerah dalam pencapaian kesejahteraan (IPM)
 Alokasi mempercepat perbaikan IPM.


Analisis Potensi Pendapatan Daerah

 Apa saja yang merupakan sumber Pendapatan
Daerah?
 Dana Transfer DAU
 Apakah Daerah berpotensi memiliki DAK
 Apakah Memiliki SDA yang dapat dibagihasilkan
 Apakah Memiliki Pajak Penghasilan yang signifikan
 Jenis-Jenis PAD


Lanjutan . . .

 Bagaimana memperkirakan Potensinya
 DAU dan DAK berdasarkan Formula
 Bagi Hasil SDA dan Pajak berdasarkan potensi dan
formula
f l
 Potensi PAD
• Kenali setiap jenis Pajak Daerah
• Kenali Setiap Jenis Retribusi Daerah
• Kenali i dik t utama yang mempengaruhi J i P j k
K li indikator t hi Jenis Pajak
Daerah tersebut
• Kenali indikator utama yang mempengaruhi jenis retribusi
daerah (K itk d
d h (Kaitkan dengan pelayanan publik yang dib ik )
l blik diberikan)
• Buat analisa potensi pajak dan kaitkan dengan
p
pertumbuhan ekonomi daerah

Analisa Anggaran Belanja Daerah
gg j
 Kenali Struktur Belanja Daerah
 B d
Berdasarkan P
k Pengelompokan (k t
l k (kategori) i)
 Besaran dan prosentase terhadap total dan sub total
 Kenali yang sangat signifikan bagi daerah (belanja pendidikan,
kesehatan, infrastruktur, dan sektor utama daerah)
k h t i f t kt d kt t d h)
 Kenali Trend perubahan dalam 2 sd 4 tahun terakhir.
 Analisis Trend Belanja dan Trend Ekonomi Daerah
 Buat analisa trend Belanja daerah dengan trend ekonomi.
 Buat spesifikasi sektor ekonomi yang berpengaruh bagi daerah
(sektor unggulan) mis: menggunakan pendekatan analisa Input
unggulan), Input-
output dan lainnya.
 Buat analisa hubungan antara belanja daerah dengan sektor
unggulan daerah.
 Buat Prakiraan Belanja Daerah berdasarkan indikator-
indikator belanja masing-masing sektor/bidang

Masalah dan Tantangan Pokok
Pembangunan Daerah
1.
1 Masih tingginya pengangguran terbuka;
2. Masih besarnya jumlah penduduk yang hidup di bawah
garis kemiskinan:
3. Masih rentannya keberlanjutan investasi dan rendahnya
daya saing ekspor;
4. Pemenuhan kebutuhan energi di dalam negeri masih
terkendala;
5. Rendahnya produktivitas pertanian dalam arti luas dan
belum terkelolanya sumber daya alam dan potensi
energi terbarukan secara optimal;


Lanjutan . . .
j
6. Kualitas pendidikan dan kesehatan rakyat masih relatif
rendah;
7. Penegakan hukum dan reformasi birokrasi belum
didukung secara optimal;
g p
8. Masih rendahnya rasa aman, kurang memadainya
kekuatan pertahanan, dan masih adanya potensi konflik
horisontal;
horisontal
9. Belum memadainya kemampuan dalam menangani
bencana;
10.Masih perlunya upaya pengurangan kesenjangan antar
wilayah khususnya di daerah perbatasan dan wilayah
y y p y
terisolir masih besar;
11.Dukungan infrastruktur masih belum memadai.

Prioritas Pembangunan Daerah

1.
1 Penanggulangan kemiskinan;
2. Peningkatan kesempatan kerja, investasi dan ekspor;
3. Revitalisasi pertanian dalam arti luas dan pembangunan
perdesaan;
4. Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pendidikan dan
kesehatan;
5. Penegakan hukum dan HAM, pemberantasan korupsi,
dan reformasi birokrasi;
6. Penguatan kemampuan pertahanan, pemantapan
keamanan dan ketertiban serta penyelesaian konflik;
7.
7 Mitigasi dan penanggulangan bencana;
8. Percepatan pembangunan infrastruktur;
9. Pembangunan daerah p
g perbatasan dan wilayah terisolir.
y

Prinsip Penyusunan APBD

1. Partisipasi masyarakat d l
1 P ti i i k t dalam proses penyusunan d
dan
penetapan APBD.
2.
2 Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran.
Anggaran
 APBD yang disusun harus dapat menyajikan informasi secara
terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat
3. Disiplin Anggaran
 Pendapatan harus terukur secara rasional,
 Belanja merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja
 Adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang
cukup,
 Dilakukan melal i
Dilak kan melalui rekening kas umum daerah
m m daerah.


Lanjutan . . .
4. Keadilan Anggaran
 Pajak daerah, retribusi daerah, dan pungutan daerah lainnya
harus mempertimbangkan kemampuan masyarakat untuk
membayar.
 Harus d
H dapat di ik ti oleh seluruh l i
t dinikmati l h l h lapisan masyarakat t
k t tanpa
diskriminasi dalam pemberian pelayanan.
5. Efisiensi dan Efektivitas Anggaran
 Penetapan secara jelas tujuan dan sasaran, hasil dan manfaat,
serta indikator kinerja yang ingin dicapai.
 Penetapan prioritas kegiatan dan penghitungan beban kerja,
serta penetapan harga satuan yang rasional.
t t h t i l
6. Taat Azas
 APBD tidak boleh bertentangan dengan p
g g peraturan p
perundang-
g
undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan peraturan
daerah lainnya.


Anggaran B b i Kinerja
A Berbasis Ki j


Pendahuluan
 Anggaran Berbasis Kinerja (Performance Based
Budgeting) adalah penyusunan anggaran yang
didasarkan atas perencanaan ki j yang
did k t kinerja,
terdiri dari program dan kegiatan yang akan
dilaksanakan serta indikator kinerja yang ingin
dicapai oleh suatu entitas anggaran (budget
entity).
y)


Tujuan
 Dengan penyusunan anggaran berbasis kinerja
diharapkan rencana dan program-program
pembangunan yang disusun dapat mengarah
kepada:
– terwujudnya sasaran yang telah ditetapkan,
– dicapainya hasil yang optimal dari setiap investasi yang
dilakukan guna meningkatkan kualitas pelayanan publik
publik,
– tercapainya efisiensi serta peningkatan produktifitas di
dalam pengelolaan sumberdaya dan peningkatan
kualitas produk serta jasa untuk mewujudkan
kesinambungan pembangunan dan kemandirian
nasional.
– mendukung alokasi anggaran terhadap prioritas
program d k i
dan kegiatan yang akan dil k
k dilaksanakan.
k


Perencanaan & Penganggaran Tahunan Daerah
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)

Rencana P b
R Pembangunan Jangka
J k
Menengah Daerah (RPJMD)
RKPD - 1 RKPD - 2 RKPD - 3 RKPD - 4 RKPD - 5

MUSRENBANG RENSTRA SKPD / RENSTRA DINAS
EVALUASI TAHUNAN RENJA RENJA RENJA RENJA RENJA
SKPD-1 SKPD-2 SKPD-3 SKPD-4 SKPD-5
MUSRENBANGDES / 1. Analisis Kebijakan Nasional
MUSRENBANGKEL 2. Analisis Ekonomi Daerah
3. Proyeksi Estimasi Pendapatan RKA-SKPD
4. Survey Kepuasan Masyarakat
5. Survey Penjaringan Aspirasi
y j g p APBD (TAHUN BERJALAN)
( U J )
MUSRENBANG
KECAMATAN
DOKUMEN PELAKSANAAN
ANGGARAN
MUSRENBANG
KABUPATEN / KOTA Rancangan Awal RANCANGAN
AWAL RENJA
MONITORING
& EVALUASI
IMPLEMENTASI PROGRAM
RKPD SKPD (MONEV) (TAHUN BERJALAN)

Rancangan Akhir RANCANGAN
AKHIR RENJA
RKPD SKPD

KEBIJAKAN UMUM
APBD
PEMDA DPRD
(EKSEKUTIF) PRIORITAS DAN (LEGISLATIF)
PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA
RKA SKPD
(TAHUN BERIKUTNYA)
R / APBD
Tahun Anggaran
yang Direncanakan DOKUMEN PELAKSANAAN APBD

Sinkronisasi Penyusunan Rancangan APBD
(UU 17/2003, UU 25/2004 UU 32/2004, dan UU 33/2004)
RPJMD RPJM
5 tahun
Renstra
SKPD Dibahas
5 tahun bersama
DPRD
1 tahun
Renja
RKPD RKP
SKPD
1 tahun

KUA PPAS

Nota Kesepakatan Pimpinan
DPRD Dengan KDH

Pedoman
RKA-SKPD Penyusunan
P
RKA-SKPD

Tim
Anggaran Pemda
gg

dadang-solihin.blogspot.com
RAPERDA 23
APBD

Anggaran Kinerja

Anggaran
Setara Penyediaan
dalam
Rupiah
R i h Pelayanan


Apa itu Anggaran Kinerja
 Identifikasi output dan outcome yang akan dihasilkan
oleh suatu program dan pelayanan
 Menghubungkan pengeluaran dengan hasil yang
akan dicapai
 Nilai efektivitas, efisiensi dan ekonomis (Value for
, (
money)


Apa
A yang Di k d d
Dimaksud dengan Ki
Kinerja?
j ?
PP 58/2005, Ps 1 (35)

 Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program
y g
yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan
p g g
penggunaan anggaran dengan kuantitas dan
kualitas yang terukur.


Perubahan Substansial
Sistim Anggaran Indonesia

Sistem Tradisional UU 17/2003 tentang
Keuangan Negara
g g
 Kinerja diukur atas jumlah  Kerangka Penganggaran
uang yang dikeluarkan Jangka Menengah;
 Kinerja tidak diukur atas  Sistem Anggaran Terpadu
keluaran suatu kegiatan (unified budget);
 Tidak ada indikasi bahwa  Sistem Klasifikasi Anggaran
output telah tercapai
p p g
menurut Unit Organisasi,,
 Anggaran secara incremental Fungsi, Sub-Fungsi, Program,
tidak pernah di-reevaluasi dan Kegiatan; dan
 Anggaran Berbasis Kinerja.
gg j


Elemen- l
Elemen-elemen Anggaran Ki
El A Kinerja
j
 Visi
 Misi
 Tujuan
 Sasaran
 Program
 Kegiatan
g


Hirarki
Perencanaan
Strategis Unit Kerja VISI

MISI

TUJUAN 1 TUJUAN 2

Sasaran 1a Sasaran 1b Sasaran 2a Sasaran 2b

Program 1a.1 Program 1a.2 Program 2b.1 Program 2b.2

Kegiatan 2b.1.1
eg b. . Kegiatan 2b.2.1
eg b. .
Kegiatan 1a.1.1 Kegiatan 1a.2.1
Kegiatan 2b.1.2
Kegiatan 1a.1.2 Kegiatan 1a.2.2 Kegiatan 2b.1.3
Kegiatan 1a.1.3
1a 1 3


Visi
 Mencerminkan apa yang akan dicapai organisasi
dalam j
d l jangka panjang
k j
 Memberi arah dan fokus yang jelas agar organisasi
dapat eksis, antisipatif d i
d t k i ti i tif dan inovatif
tif
 Mudah diingat, ringkas dan sederhana
 S b ik
Sebaiknya hhanya di ti k t K b
tingkat Kabupaten/Kota
t /K t


Misi
 Menetapkan kerangka tujuan dan sasaran yang
akan dicapai
 Visi akan dicapai melalui beberapa misi
 Mendukung pernyataan visi
 Menjelaskan tujuan organisasi
 Idealnya tidak lebih dari 3 pernyataan


Tujuan
 Tujuan Mendukung Pencapaian Misi
 Menggambarkan arah yang jelas
 Menantang serta Realistik
Sasaran
 Bagaimana mencapai tujuan
Program
 Sekumpulan kegiatan untuk mencapai sasaran
Kegiatan
g
 Tindakan/langkah-langkah yang dilaksanakan
untuk mencapai program

Indikator P il i
I dik t Penilaian Kinerja
Ki j

 MASUKAN (Input)
 PROSES (process)
 KELUARAN (Output)
 HASIL (O t
(Outcome)
)
 MANFAAT (Benefit)
 DAMPAK (Impact)


Jenis-jenis Indikator Kinerja
1. Indikator masukan (inputs)
 Indikator yang menggambarkan segala sesuatu yang
dibutuhkan, baik berupa sumber dana, sumber daya
alam, sumber daya manusia, maupun yang berupa
, y , p y g p
teknologi dan infomasi, agar pelaksanaan kegiatan dapat
berjalan untuk menghasilkan keluaran.
2. Indikator proses (process)
p (p )
 Indikator yang menggambarkan upaya yang dilakukan di
dalam mengolah masukan menjadi keluaran.
 Indikator ini umumnya dikaitkan dengan keterlibatan
y g
stakeholders, termasuk penerima manfaat (beneficiaries);
serta dikaitkan dengan mekanisme pelaksanaannya,
termasuk koordinasi dan hubungan kerja antar unit
organisasi.
organisasi


Jenis-jenis I dik t Ki
J i j i Indikator Kinerja
j

3. Indikator keluaran (outputs)
 Indikator yang diharapkan langsung dicapai dari
suatu kegiatan baik berupa fisik maupun berupa
kegiatan,
non-fisik.
4. Indikator hasil (outcomes)
( )
 Indikator yang menunjukkan telah dicapainya
maksud dan tujuan dari kegiatan–kegiatan yang
telah selesai dilaksanakan atau indikator yang
y g
mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada
jangka menengah.


Jenis-jenis Indikator Kinerja

5. Indikator manfaat (benefits)
 Indikator yang terkait dengan tujuan akhir dari
y g g j
pelaksanaan kegiatan.
6. Indikator dampak (impacts)
 Indikator yang menunjukkan pengaruh, baik positif
maupun negatif, yang ditimbulkan pada setiap
p
pelaksanaan kebijakan/program/kegiatan dan asumsi
j p g g
yang telah ditetapkan.


Persyaratan Indikator Kinerja: SMART

Specific (spesifik dan jelas)
 Indikator kinerja yang disusun harus jelas agar
tidak ada kemungkinan kesalahan interpretasi.

Measureable (dapat diukur secara objektif)
 Indikator kinerja yang disusun harus
menggambarkan sesuatu yang jelas ukurannya.
ukurannya
 Kejelasan ukuran tersebut akan menunjukan
tempat dan cara untuk mendapatkan data
pencapaian i dik t t
i indikator tersebut.
b t


Persyaratan Indikator Kinerja: SMART
y j
Attributable (bermakna)
 Indikator kinerja yang ditetapkan harus bermanfaat
untuk kepentingan pengambilan keputusan.
Relevant (
R l t (sesuai)
i)
 Indikator kinerja harus sesuai dengan ruang lingkup
program/kegiatan dan dapat menggambarkan
hubungan sebab-akibat antar indikator.
Timely (tepat waktu)
y( )
 Indikator kinerja yang disusun harus didukung oleh
ketersediaan data yang dapat diperoleh pada waktu
yang tepat dan akurat, sehingga dapat digunakan
akurat
sebagai bahan pengambilan keputusan pada saat
y g
yang dibutuhkan.

Pengukuran Ki
P k Kinerja
j
 Alat untuk mengukur kinerja dan hasil yang dicapai
sesuai dengan sasaran.
– Manajemen yang baik
– Menitikberatkan hasil
– “Yang diukur adalah yang dilakukan”


Pendekatan
P d k t
Empat Kuadran


Pengukuran Kinerja
Kuantitas Kualitas
Input/
Effor
rt

Seberapa
S
Seberapa baik
y
banyak
(biasanya %)
Outpu

(biasanya #)
Effec
ct
ut/


Pengukuran Kinerja
Input Kuantitas Kualitas
Effor

Effort (Apa yang digunakan)
rt
t/
Output/
Effec

Effect (Apa y g akan dihasilkan)
( p yang )
ct


Pengukuran Kinerja

Kuantitas Kualitas
Berapa banyak Berapa baik
Input
Effor

pelayanan pelayanan
rt
t/

disediakan?
di di k ? disediakan?
di di k ?
Outpu

Berapa banyak Apa kualitas
Effec

efek/perubahan efek/perubahan yang
ct
ut/

dihasilkan?
dih ilk ? dihasilkan?
dih ilk ?


Tidak Semua Pengukuran Kinerja Sebanding!

Kuantitas Kualitas
Input
Effor

Sederhana Ke 2
rt
Outpt/
Effect

Lengkap/
Ke 3
put/

Paling tepat
P li t t


Contoh: Sepak Bola
Inp Ef Kuantitas Kualitas
• Gol,
put/ ffort

• Tembakan ke
# Pertandingan
gawang per gol,
y g
yang dimainkan
• T
Tangkapan per
k
pertandingan
Persentase
Outp
Effect

# Pertandingan pertandingan
put/

yang dimenangkan yang
dimenangkan


Sektor Pemerintah
Kuantitas Kualitas
Yang dikerjakan Sebaik apa dikerjakan
# klien/konsumen yang % ukuran umum
dilayani Mis: rasio klien staf, rasio beban kerja, tingkat
Input/ Effo

# kegiatan (berdasarkan pergantian staf kepuasan kerja % staf terlatih
staf, kerja, terlatih,
jenis kegiatan) % kepuasan konsumen, % klien dilayani dalam
bahasa daerah, keamanan kerja, dll.
ort

% ukuran kegiatan
Mis: % tindakan tepat waktu, % klien menerima
seluruh pelayanan, % tindakan benar dan
lengkap,
lengkap % tindakan memenuhi standar dll
standar, dll.
Apakah kondisi membaik?
Output/ Eff

# ketrampilan/pengetahu % ketrampilan/pengetahuan
p p g p p g
an % sikap
# sikap % perilaku
fect

# perilaku
il k % Kondisi
# Kondisi dadang-solihin.blogspot.com 46

Pengukuran Input
e gu u a put

 # tenaga
 # orang yang berhak atas pelayanan
 # ton aspal yang diterima
 # kartu perpustakaan y g dikeluarkan
p p yang
 # permohonan ijin yang diterima
 # permintaan brosur
 # presentasi yang dilakukan
 # jam kerja
 Rasio tenaga ahli
 Rasio staf dibandingkan dengan jumlah penduduk
yang dilayani

Pengukuran O t t
P k Output

 Panjang jalan yang dihotmix
 # keluhan yang diterima
 # permohonan yang diijinkan
 # perijinan yang dikeluarkan
 # ton material yang didistribusikan
 # inspeksi yang dilakukan
 # orang yang h di
hadir


Pengukuran Outcome
 Persentasi pengurangan kecelakaan lalu lintas
 Persen kenaikan badan usaha baru
 Jumlah usaha yang mematuhi peraturan
 Persen pengurangan siswa yang putus sekolah
 Jumlah persimpangan yang bebas macet pada jam
padat


Pengukuran M f t
P k Manfaat

 % kenaikan lapangan kerja
 % penurunan tingkat penyakit TBC
 Penurunan tingkat kriminalitas
g
 Penurunan tingkat kecelakaan lalulintas


Pengukuran D
P k Dampak
k
 % kenaikan pendapatan perkapita masyarakat
 Peningkatan cadangan p g daerah
g g pangan
 Penurunan tingkat kemiskinan
 Penurunan tingkat kematian


Jenis Pengukuran

Efisiensi atau Produktivitas
 Hubungan antara output dan input
 Jumlah kegiatan yang diselesaikan dalam waktu
tertentu


Pengukuran Efisiensi
g
Output/Input
 # klien yang dilayani terhadap # petugas
 # permohonan yang diijinkan terhadap #
permohonan yang diterima
 # bros r yang dipenuhi terhadap j mlah
brosur ang dipen hi jumlah
permintaan
Output/Waktu
 Waktu yang dibutuhan utk memproses
p
permohonan
 Waktu yang dibutuhkan utk memenuhi permintaan
informasi
 Waktu yang dibutuhkan utk menanggapi keluhan

Pengukuran Efisiensi
Output/Biaya
 Biaya per inspeksi
 Biaya per peserta atau konsumen
 Biaya proses per order pembelian
Outcome/Biaya
O t /Bi
 Biaya per persen kenaikan tingkat pengembalian barang
 Biaya per penurunan tingkat kesalahan laporan
 Biaya per kenaikan perijinan sesuai dengan peraturan


Kriteria Pengukuran yang Baik
 Manfaat
 Ketersediaan data
 Validitas
 Kejelasan
 Reliabilitas
 Dapat dikendalikan
 Biaya
 Dapat dibandingkan


Penting…
Penting…!
 Outcome dikaitkan dengan sasaran
 Benefit dan impact dikaitkan dengan tujuan dan
misi
 Kembangkan indikator yang berkaitan, bersama
dengan Kepala Dinas/Bagian dan Staf
 P b i i dik t jika ada perbaikan d t d
Perbarui indikator jik d b ik data dan
perubahan sasaran


TERIMA KASIH


Perencanaan PAD dalam Penyusunan APBD Berbasis Kinerja

Recomendados

Recomendados

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

La actualidad más candente (20)

Destacado

Destacado (14)

Similar a Perencanaan PAD dalam Penyusunan APBD Berbasis Kinerja

Similar a Perencanaan PAD dalam Penyusunan APBD Berbasis Kinerja (20)

Más de Dadang Solihin

Más de Dadang Solihin (20)

Último

Último (20)

Perencanaan PAD dalam Penyusunan APBD Berbasis Kinerja