RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2011

1. RANCANGAN AWAL
RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2011
Oleh :
Menteri PPN/Kepala Bappenas
Pada
Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Timur
Kupang, 23 April 2010
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
1
Disampaikan oleh Dadang Solihin
Direktur Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Bappenas

3. 3dadang-solihin.blogspot.com
Nama : Dadang Solihin
Tempat/Tgl Lahir : Bandung 6 November 1961
Pekerjaan : Direktur Evaluasi Kinerja
Pembangunan Daerah
Bappenas
Alamat Kantor : Jl. Taman Suropati No. 2
Jakarta 10310
Telp/Fak Kantor : (021) 392 6248
HP : 0812 932 2202
Email : dadangsol@yahoo.com
Website :
http://dadang-solihin.blogspot.com

4. PENGANTAR
 RKP 2011 merupakan tahun kedua pelaksanaan RPJMN 2010-2014.
Namun mengingat RKP 2010 disiapkan pada tahun 2009 menurut
kaidah transisi, maka RKP 2011 sangat strategis untuk meletakkan
dasar-dasar bagi pencapaian visi dan sasaran-sasaran pembangunan
hingga 2014
 RKP & RKPD 2011  Respon kebijakan untuk memanfaatkan peluang
dan mengantisipasi tantangan:
– berlakunya perjanjian perdagangan bebas ASEAN + China
– tren pemulihan ekonomi global  peningkatan ekspor, PMA
– menyongsong ASEAN Economic Community 2015
4

5. VISI RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
NASIONAL (RPJMN) 2010-2014
5
V I S I
INDONESIA YANG SEJAHTERA, DEMOKRATIS, DAN BERKEADILAN
Sejahtera
Demokratis
Berkeadilan
Memperkuat triple tracks strategy
serta pembangunan inklusif dan
berkeadilan
Memantapkan konsolidasi demokrasi
Memperkuat penegakan hukum dan
pemberantasan korupsi serta
pengurangan kesenjangan

6. KONDISI SAAT INI (1)
6
 Perekonomian nasional semakin membaik seiring berkurangnya tekanan
krisis global  melanjutkan tren percepatan pertumbuhan
 Daya saing nasional (IMD, 2009):
 Secara umum membaik, ranking 50 (2005)  42 (2009) dari 57 negara
 Indeks dibentuk 4 faktor: kinerja ekonomi (membaik), kinerja birokrasi
(membaik), kinerja dunia usaha (membaik), infrastruktur (memburuk)
 Doing Business 2009 (IFC): iklim investasi nasional membaik, ranking
membaik menjadi 122 dari 129 tahun sebelumnya (dari 183 negara)
 Tapi secara regional, Indonesia tertinggal jauh dari Singapura (rank 1), Thailand
(12), Malaysia (23), China (89), Vietnam (93)
 Rating hutang luar negeri juga naik dari BB- ke BB (S&P 2010)

7. KONDISI SAAT INI (2)
7
 Kemiskinan dan pengangguran cenderung menurun
 Kemiskinan turun dari 16,7 persen (2004) menjadi 14,1 persen (2009)
 Pengangguran turun dari 9,9 persen (2004) menjadi 8,1 persen (2009)
 Namun jumlah penduduk yang rentan jatuh miskin masih besar
 Jika garis kemiskinan naik 10 persen saja maka persentase penduduk
miskin menjadi 20 persen
 Juga perlu perhatian pada kualitas tenaga kerja  produktivitas
 72 persen berpendidikan SMP ke bawah
 62 persen berstatus informal
 27,6 persen tergolong setengah pengangguran (bekerja kurang dari 35
jam seminggu)

8. RANCANGAN AWAL
RENCANA KERJA PEMERINTAH 2011 (1)
8
TEMA RKP 2011
“PERCEPATAN PERTUMBUHAN EKONOMI YANG BERKEADILAN DIDUKUNG PEMANTAPAN
TATA KELOLA DAN SINERGI PUSAT DAN DAERAH”
(1) Reformasi birokrasi dan tata kelola;
(2) Pendidikan;
(3) Kesehatan;
(4) Penanggulangan kemiskinan;
(5) Ketahanan pangan;
(6) Infrastruktur;
(7) Iklim investasi dan usaha;
(8) Energi;
(9) Lingkungan hidup dan bencana;
(10) Daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan pascakonflik; serta
(11) Kebudayaan, kreativitas, dan inovasi teknologi.
Di samping itu, upaya pencapaian visi nasional juga akan didukung oleh prioritas lainnya di
3 (tiga) bidang: politik, hukum dan keamanan (polhukam), perekonomian, serta
kesejahteraan rakyat.

9. PERTUMBUHAN YANG BERKEADILAN
9
 Pertumbuhan yang disertai dengan pengurangan pengangguran dan
kemiskinan  pro-growth, pro-job, pro-poor
 Pertumbuhan tinggi diperlukan untuk menyerap tidak saja
penganggur/ pencari kerja tapi juga angkatan kerja baru  selama
2005-2009 rata-rata 1,9 juta angkatan kerja baru masuk ke pasar
kerja setiap tahunnya
 Pertumbuhan diharapkan bersumber dari kegiatan investasi,
khususnya sektor riil yang menyerap banyak tenaga kerja dan
melibatkan penduduk miskin  industri manufaktur, UMKM
 Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan baru di luar Jawa 
industri pengolahan berbasis sumber daya lokal
Peningkatan nilai tambah komoditas unggulan (pertanian,
kelautan, perkebunan)
Daya tahan tinggi terhadap gejolak global

10. PEMANTAPAN TATA KELOLA
10
 Peningkatan efektivitas dan efisiensi program pembangunan
Penajaman fokus, sasaran, indikator
 Pemberantasan korupsi
 Transparansi perumusan kebijakan
 Peningkatan partisipasi masyarakat
 Kinerja birokrasi yang profesional, efisien dan akuntabel
Struktur, kompetensi, sistem rekrutmen dan jenjang karir
 Pelayanan publik yang prima
Standar pelayanan, waktu, biaya

11. SINERGI PUSAT DAN DAERAH SERTA ANTARDAERAH
11
 Sinergi pusat dan daerah
Pembagian kewenangan antara pusat dan daerah
Dengan desentralisasi, daerah memiliki ruang yang luas untuk
berkreasi dan berinovasi
Sumberdaya terbatas  pemanfaatan perlu fokus pada sektor-
sektor yang memberi dampak optimal
 Sinergi antardaerah
Hubungan antarsektor dan antardaerah adalah interaktif &
interdependent
Aktivitas di satu daerah berdampak pada daerah lain
Pembangunan nasional merupakan hasil dari sinergi pembangunan
antarsektor dan antardaerah

12. STRATEGI PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN NASIONAL
(RPJMN 2010-2014)
12
1. Mendorong pertumbuhan wilayah-wilayah potensial di luar Jawa-Bali
dan Sumatera dengan tetap menjaga momentum pertumbuhan di
Jawa-Bali dan Sumatera
2. Meningkatkan keterkaitan antarwilayah melalui aktivitas perdagangan
antarpulau untuk memperkuat perekonomian domestik
3. Meningkatkan daya saing sektor-sektor unggulan wilayah
4. Mendorong percepatan pembangunan daerah tertinggal, kawasan
strategis dan cepat tumbuh, perbatasan, terdepan, terluar, dan daerah
rawan bencana
5. Mendorong pengembangan wilayah laut dan sektor-sektor kelautan

13. ARAH PENGEMBANGAN WILAYAH NUSA TENGGARA
(RTRWN & RTRP)
13
1. mengembangkan kota-kota di kawasan pesisir sebagai pusat pelayanan
kegiatan industri kemaritiman terpadu;
2. mengembangkan wilayah darat, laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil;
3. meningkatkan aksesibilitas antar kota-kota pesisir;
4. meningkatkan keterkaitan pengembangan antarkawasan (Kawasan Andalan
dan Kawasan Andalan Laut) untuk mengoptimalkan potensi wisata budaya
dan wisata alam, termasuk wisata bahari, dengan mengembangkan jalur
wisata terpadu Bali -Lombok –Komodo–Tana Toraja;
5. menetapkan fokus spesialisasi penanganan komoditas unggulan termasuk
pemasarannya;
6. memanfaatkan keberadaan Forum Kerja sama Daerah dan Forum Kerjasama
Ekonomi Internasional baik secara bilateral dengan Australia dan Timor Leste,
maupun secara multilateral dalam konteks kerja sama ekonomi sub-regional;
7. meningkatkan perlindungan kawasan konservasi nasional di Kepulauan Nusa
Tenggara khususnya konservasi laut; serta
8. mengelola kawasan perbatasan darat dengan Timor Leste dan Kawasan
perbatasan laut dengan Timor Leste dan Australia sebagai ‘beranda depan’
Negara Kesatuan Republik Indonesia.

14.  Pengembangan Pusat Kegiatan Nasional (PKN) di Provinsi Nusa Tenggara
Timur:
PKN Kupang pengembangannya diarahkan sebagai pusat pengembangan
wilayah yang berorientasi pada kegiatan perdagangan serta produksi hasil
perikanan tangkap, wisata ecotourism, industri pengolahan, serta hasil
pertambangan.
ARAH PENGEMBANGAN WILAYAH NUSA TENGGARA
(RTRWN & RTRP)
14

15. ARAH KEBIJAKAN WILAYAH NUSA TENGGARA DALAM
RPJMN 2010-2014
15
1. Optimalisasi pengembangan sentra produksi komoditas unggulan;
2. Pengembangan PKN Mataram dan Kupang sebagai pusat industri
pengolahan komoditas unggulan dan pariwisata;
3. Pengembangan pariwisata bahari;
4. Pemantapan kedaulatan wilayah nasional melalui pendekatan keamanan dan
kesejahteraan;
5. Pengembangan infrastruktur yang dapat menghubungkan antarkota, pulau-
pulau, wilayah tertinggal dan wilayah terpencil;
6. Peningkatan kualitas sumber daya manusia untuk mendukung ketersediaan
angkatan kerja berketerampilan dan berpendidikan tinggi;
7. Peningkatan akses fasilitas kesehatan;
8. Peningkatan reformasi birokrasi dan tata kelola;
9. Penanggulangan konflik sosial secara partisipatif;
10. Peningkatan daya dukung dan keberlanjutan lingkungan.

16. PEMBANGUNAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR (1)
16
 Menjaga momentum pertumbuhan
 Pertumbuhan selama tahun 2004-2008 berfluktuasi, rata-rata 4,86 persen.
 Pertumbuhan ekonomi tertinggi pada tahun 2004 sebesar 5,8 persen,
sementara pertumbuhan ekonomi terendah pada tahun 2005 sebesar 3,5
persen.
 Peran secara nasional 0,5 persen.
 Struktur ekonomi: sektor pertanian (40,27%); sektor jasa-jasa (23,05%); serta
sektor perdagangan, hotel, dan restoran (15,92%).
 Sektor utama penyerap tenaga kerja: sektor pertanian (73,5 %); sektor jasa-jasa
(8,1 %); serta sektor perdagangan, hotel, dan restoran (6,1 %).
 Sektor pertanian dapat terus di tingkatkan di provinsi Nusa Tenggara Barat
khususnya komoditas unggulan pertanian yaitu jagung dan kakao.

17. PEMBANGUNAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR (2)
17
 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 64,166,2; peringkat 31 secara nasional
(2008)
 Perlu terus meningkatkan perhatian pada peningkatan kualitas sumber daya
manusia untuk meningkatkan daya saing wilayah ini di era perdagangan
bebas ASEAN plus China.
 Persentase penduduk miskin: menurun dari 28% (2006) menjadi 23,31% (2009)
 Perlu analisis lebih jauh: tingkat kedalaman & tingkat keparahan kemiskinan,
tingkat kerentanan penduduk untuk jatuh miskin.
 Tingkat pengangguran terbuka menurun dari 5,5% (2005) menjadi 2,8% (2009)
yang lebih rendah dari TPT nasional yaitu 8,1% (2009)
 Perlu melihat lebih jauh: setengah pengangguran, status kegiatan
formal/informal, tingkat pendidikan angkatan kerja (pembentuk daya saing)

18. PENUTUP
 Musrenbang Provinsi diharapkan menghasilkan kesepakatan
usulan-usulan program dari Satuan Kerja Perangkat Daerah
(SKPD) yang akan diajukan kepada Pemerintah Pusat (c.q.
Bappenas) untuk menjadi bahan Musrenbangnas 2010.
 Keberhasilan pembangunan sangat ditentukan oleh perencanaan
yang berkualitas yang didukung oleh sumberdaya manusia yang
berkualitas. Bappenas berkomitmen membangun kapasitas
perencana di pusat dan daerah melalui konsultasi, fasilitasi, dan
pelatihan untuk meningkatkan kualitas perencanaan
pembangunan nasional serta memperkuat sinergi pusat dan
daerah.
18

19. Sekian dan Terima Kasih
19