RPJMN2010-2014

dadang-solihin.blogspot.com 2

Nama : Dr. Dadang Solihin, SE, MA
Tempat/Tgl Lahir : Bandung 6 November 1961
Pekerjaan : Direktur Evaluasi Kinerja
Pembangunan Daerah
P b D h
Bappenas
Alamat Kantor : Jl. Taman Suropati No. 2
Jakarta 10310
Telp/Fak Kantor : (021) 392 6248
HP : 0812 932 2202
PIN BB : 277878F0
Email : dadangsol@yahoo.com
Website :
http://dadang-solihin.blogspot.com

dadang-

Materi
• Reformasi Perencanaan
• Rencana Pembangunan Jangka Panjang
g g j g
Nasional (RPJPN) 2005-2025
• Rencana Pembangunan Jangka
Menengah
• Rencana Kerja Pemerintah


Apa itu SPPN
SPPN adalah
 Satu kesatuan tata cara
perencanaan pembangunan
 Untuk menghasilkan rencana-
rencana pembangunan dalam
jangka panjang jangka
panjang,
menengah, dan tahunan
 Yang dilaksanakan oleh unsur
g
penyelenggara negara dan
masyarakat di tingkat pusat dan
daerah.
daerah


Tujuan SPPN
j
1. Mendukung k di
1 M d k koordinasi antar-pelaku pembangunan.
i t l k b

2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi
baik antar-Daerah, antar-ruang, antar-waktu, antar-fungsi
pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah.

3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan,
penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.

4. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat.

5. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara
efisien, e e t , be ead a , da be e a juta
e s e , efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.


Proses Perencanaan
Pendekatan Politik:
Pemilihan Presiden/Kepala Daerah menghasilkan rencana
pembangunan hasil proses politik (public choice theory of
planning),
planning) khususnya penjabaran Visi dan Misi dalam
RPJM/D.
Proses Teknokratik:
Menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh
lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas
untuk itu.
itu

Partisipatif:
Dilaksanakan dengan melibatkan seluruh stakeholders antara
stakeholders,
lain melalui Musrenbang.

Proses top-down dan bottom-up:
Dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan.


Status Hukum Dokumen Perencanaan
NASIONAL DAERAH
Dokumen Penetapan Dokumen Penetapan
Rencana Pembangunan UU Rencana Pembangunan Perda
Jangka Panjang Nasional (Ps.
( 13 Ayat 1)
y ) Jangka Panjang Daerah (Ps.
( 13 Ayat 2)
y )
(RPJP-Nasional) (RPJP-Daerah)
Rencana Pembangunan Per Pres Rencana Pembangunan Peraturan KDH
Jangka Menengah N i l
J k M h Nasional (Ps. 19 Ayat 1) Jangka Menengah D
J k M h Daerah
h (Ps. 19 Ayat 3)
(RPJM-Nasional) (RPJM-Daerah)
Renstra Kementerian / Peraturan Renstra Satuan Kerja Peraturan
Lembaga (Renstra KL) Pimpinan KL Perangkat Daerah Pimpinan SKPD
(Ps. 19 Ayat 2) (Renstra SKPD) (Ps. 19 Ayat 4)
Rencana Kerja Pemerintah Per Pres Rencana Kerja Pemerintah Peraturan KDH
(RKP) (Ps. 26 Ayat 1) Daerah (RKPD) (Ps. 26 Ayat 2)
Rencana Kerja Peraturan Rencana Kerja Satuan Peraturan
Kementerian / Lembaga Pimpinan KL Kerja Perangkat Daerah Pimpinan SKPD
(
(Renja KL)
j ) (Ps.
(Ps 21 Ayat 1) (
(Renja SKPD)
j ) ( Ps. 21 Ayat 3)
Ps

d s t…

d s t…


Mampu mewujudkan kehidupan sejajar dan sederajat
dengan bangsa lain dengan mengandalkan pada
kemampuan dan kekuatan sendiri.
Diukur dari kualitas SDM, tingkat kemakmuran, dan
kemantapan sistem dan kelembagaan politik dan hukum.

Tidak ada diskriminasi dalam bentuk apapun, baik
antarindividu, gender, maupun wilayah.

Diukur dari tingkat pemenuhan seluruh kebutuhan hidup.


1. Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika,
berbudaya, dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila
2. Mewujudkan bangsa yang berdaya-saing
3. Mewujudkan masyarakat demokratis berlandaskan hukum
4. Mewujudkan Indonesia aman, damai, dan bersatu
5. Mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan
6. Mewujudkan Indonesia asri dan lestari
7. Mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri,
maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional
8. Mewujudkan I d
8 M j dk Indonesia b
i berperan penting d l
ti dalam pergaulan d i
l dunia
internasional


RPJMN 2010 - 2014
Buku I Memuat strategi, kebijakan umum, dan kerangka ekonomi makro
yang merupakan penjabaran dari Visi, Misi, dan Program Aksi
Buku serta sebelas prioritas pembangunan nasional dari Presiden-Wakil
I Presiden, Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono dengan visi:
TERWUJUDNYA INDONESIA YANG SEJAHTERA, DEMOKRATIS, DAN
BERKEADILAN.
Buku II Memuat rencana pembangunan yang mencakup bidang-bidang
kehidupan masyarakat sebagaimana y g tertuang dalam RPJPN
p y g yang g
Buku
B k
2005—2025 dengan tema: MEMPERKUAT SINERGI ANTARBIDANG
II PEMBANGUNAN” dalam rangka mewujudkan visi pembangunan
nasional yang tercantum dalam Buku I
I.
Buku III Memuat rencana pembangunan kewilayahan yang disusun
Buku dengan tema: MEMPERKUAT SINERGI ANTARA PUSAT DAN DAERAH
III DAN ANTARDAERAH dalam rangka mewujudkan visi pembangunan
nasional yang tercantum dalam Buku I.


Keterkaitan Buku I Buku II dan Buku III
I, II,

Visi-Misi
SBY-Boediono

Buku RPJMN 2010-1014
I

11 Prioritas Nasional+
Buku 3 Prioritas Nasional Lainnya Buku
II III
Prioritas Bidang:
P i it Bid
Sosbud, Ekonomi, IPTEK, Prioritas Regional:
Sarana Prasarana, Politik, Sumatera, Jawa-Bali,
Hankam, Hukum & Aparatur, Kalimantan, Sulawesi, Nusa
Wilayah & Tata Ruang, SDA & Tenggara, Maluku, Papua
LH

RPJMN 2010-2014
2010-
VISI
INDONESIA YANG SEJAHTERA, DEMOKRATIS, DAN BERKEADILAN

MISI
1. MELANJUTKAN PEMBANGUNAN MENUJU INDONESIA YANG SEJAHTERA
2. MEMPERKUAT PILAR-PILAR DEMOKRASI
3. MEMPERKUAT DIMENSI KEADILAN DI SEMUA BIDANG

AGENDA
1.
1 PEMBANGUNAN EKONOMI DAN PENINGKATAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
2. PERBAIKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN
3. PENEGAKAN PILAR DEMOKRASI
4. PENEGAKAN HUKUM DAN PEMBERANTASAN KORUPSI
5. PEMBANGUNAN YANG INKLUSIF DAN BERKEADILAN


Prioritas Nasional
Perbaikan
Infrastruktur Lunak Prioritas 1 Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola
Prioritas 2 Pendidikan
Prioritas 3 Kesehatan
Penguatan Prioritas 4 Penanggulangan Kemiskinan
Infrastruktur Sosial Prioritas 5 Ketahanan Pangan
Prioritas 6 Infrastruktur
Prioritas 7 Iklim Investasi dan Bisnis
Percepatan
p
Prioritas 8 Energi
Pembangunan
Prioritas 9 Lingkungan Hidup dan
Infrastruktur Fisik
Penanggulangan Bencana
Prioritas
P i it 10 P bPembangunan D Daerah T ti
h Tertinggal,
l
Terdepan, dan Pascakonflik
Pembangunan Prioritas 11 Kebudayaan, Kreativitas dan
Kreativitas Inovasi Teknologi


Perbedaan RPJMN 2004-2009
2004- 1/2
dengan RPJMN 2010-2014
d 2010-
Struktur Buku
RPJMN 2004-2009 RPJMN 2010-2014
Terdiri dari 1 buku: Terdiri dari 3 buku:
 Bagian I Permasalahan dan agenda  Buku satu, mencerminkan prioritas
pembangunan nasional pembangunan nasional
 Bagian II, III, IV Agenda pembangunan  Buku Dua, mencerminkan
nasional (bab-bab berdasarkan
( p
pembangunan p
g pada bidang dan lintas
g
permasalahan dan prioritas bidang
pembangunan yang ditentukan)  Buku Tiga, mencerminkan
 Bagian V Kerangka Ekonomi Makro pembangunan dengan berbasis
 Bagian VI Kaidah Pelaksanaan kewilayahan
Pembangunan nasional serta
g
penyusunan rancangan rencana kerja
pemerintah tahun 2010


Perbedaan RPJMN 2004-2009
2004- 2/2
dengan RPJMN 2010-2014
2010-
Substansi RPJMN 2004 2009
2004-2009 RPJMN 2010 2014
2010-2014
Perencanaan Perencanaan berdasarkan isu Perencanaan pada RPJMN
permasalahan (issue based) berdasarkan pembagian
selama 5 t h
l tahun bidang
bid
Perencanaan spasial Belum mencantumkan Perencanaan spasial terdapat
perencanaan spasial dalam buku tiga
Program dan Open Program Linkage dengan struktur
Kegiatan organisasi
Pengukuran Kinerja Tidak Terdapat tool
g j p Dilengkapi dengan indikator
g p g
menentukan kinerja yang akan untuk memudahkan
dicapai dan mengevaluasinya pengukuran kinerja dan
evaluasi
Target Belum seluruhnya Terlihat target yang akan
mencantumkan target yang dicapai selama 5 tahun
akan dicapai
p
Penganggaran Belum mencantumkan Mencantumkan anggaran bagi
anggaran pelaksanaan pembangunan
untuk 5 tahun

Hubungan Dokumen Perencanaan Pembangunan

NASIONAL-DAERAH K/L-SKPD KEWENANGAN

RENCANA JANGKA
RENCANA STRATEGIS
PANJANG & MENENGAH

PERAN
STRATEGI VISI, MISI K/L-SKPD
(2010-2014)
KEBIJAKSANAAN TUJUAN DAN SASARAN

KERANGKA EKONOMI MAKRO STRATEGI DAN KEBIJAKAN

PROGRAM PROGRAM TUPOKSI
K/L-SKPD
KEGIATAN KEGIATAN (2010-2014)

Hubungan Keterkaitan Dokumen untuk Menjamin Terciptanya Sinergitas antara Pusat dan
Daerah dalam Rangka Mewujudkan Sasaran Pembangunan Nasional sesuai RPJMN


Proses Perencanaan dan Penganggaran
g gg

PRESIDEN MENETAPKAN PENYAMPAIAN PAGU PENYAMPAIAN NOTA
ARAH KEBIJAKAN & PENETAPAN ALOKASI
INDIKATIF DAN PENYAMPAIAN PAGU KEUANGAN,
PRIORITAS ANGGARAN K/L OLEH
PEMBANGUNAN RANCANGAN AWAL ANGGARAN K/L RANCANGAN APBN,
PRESIDEN
NASIONAL RKP DAN RUU APBN

JAN FEB MART APRL MEI JUNI JULI AGTS SEPT OKT NOV DES

PENGESAHAN
PENYUSUNAN PENYELESAIAN
PENYELESAIAN DOKUMEN
PERKIRAAN PERPRES PEMBAHASAN
MUSRENBANG PENELAAHAN PELAKSANAAN
KAPASITAS FISKAL RKP RANCANGAN APBN
RKA-K/L ANGGARAN OLEH
Th X + FE 3 th DAN RUU APBN MENKEU

Hasil Pembahasan berupa
1 Rupiah
1. b
berita acara k k
kesepakatan
a) Rp. Murni pembahasan yang akan
b) PNBP dan BLU disampaikan KemKeu
2. PHLN
kepada K/L
3. PDN


RKP
UU 25/2004 tentang SPPN PP 20/2004 tentang RKP

RKP adalah penjabaran dari RPJM RKP adalah penjabaran dari RPJM
Nasional yang memuat: Nasional yang memuat:
• Prioritas pembangunan • Rancangan kerangka ekonomi
• Rancangan kerangka ekonomi makro yang termasuk
y g
makro yang mencakup didalamnya arah kebijakan fiskal
gambaran perekonomian secara dan moneter
menyeluruh termasuk arah • Prioritas pembangunan
kebijakan fiskal, serta program • Rencana kerja dan
K/L,
K/L lintas K/L kewilayahan
K/L, pendanaannya baik yang
dalam bentuk kerangka regulasi dilaksanakan langsung oleh
dan kerangka pendanaan yang pemerintah maupun y g
p p yang
bersifat indikatif. ditempuh dengan mendorong
partisipasi masyarakat.


Ciri Penyusunan RKP
Pen s nan
1. Proses “top-down” dan “bottom-up”.
2. Tindak lanjut kebijakan desentralisasi maka kegiatan p
j j g pemerintah
pusat di daerah menjadi salah satu perhatian utama.
3. Proses penyatuan persepsi K/L tentang prioritas pembangunan
nasional dan konsekuensi rencana anggarannya sebagai persiapan
pembahasan RKA K/L di DPR.


Pokok
P k k-pokok penyusunan RKP
Pokok- k k
• Penyusunan RKP dan pendanaannya menggunakan Renja-KL dan
rancangan RKPD provinsi, kabupaten, dan kota sebagai bahan
masukan.
• Disusun dengan berpedoman pada Renstra-KL dan mengacu pada
Renstra KL
prioritas pembangunan nasional dan pagu indikatif serta memuat
kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang
dilaksanakan langsung oleh Pemerintah maupun yang ditempuh
dengan mendorong p
g g partisipasi masyarakat.
p y
• Standar pelayanan mininum digunakan sebagai bahan masukan
dalam menyusun RKP.


Pokok Pokok Penyusunan RKP
P k k-P k k P
Pokok-
• Program dan kegiatan disusun dengan berbasis kinerja, kerangka
pengeluaran jangka menengah, dan penganggaran terpadu.
• Program terdiri dari kegiatan yang berupa:
• Kerangka regulasi yang tertujuan untuk emfasilitasi,
mendorong, maupun mengatur kegiatan pembangunan yang
dilaksanakan sendiri oleh masyarakat; dan/atau
• K
Kerangka pelayanan umum d i
k l dan investasi P
t i Pemerintah yang
i t h
bertujuan untuk menyediakan barang dan jasa publik yang
diperlukan masyarakat.
p y


Pendekatan Penyusunan RKP
Pen s nan
• Sebagai pedoman penyusunan RAPBN, RKP disusun dengan
mengikuti pendekatan baru dalam penganggaran.
• Pendekatan baru tersebut mencakup 3 (tiga) hal:
1. penerapan kerangka pengeluaran jangka menengah
2. penerapan penganggaran terpadu
3. penerapan penganggaran berbasis kinerja.


Mekanisme Penyusunan RKP
Pen s nan
1. Menteri menyiapkan rancangan awal RKP sebagai penjabaran dari
RPJM Nasional
2.
2 Pimpinan K/L menyiapkan rancangan R j KL sesuai d
Pi i i k Renja-KL i dengan t
tugas
pokok dan fungsinya dengan mengacu kepada rancangan awal RKP
dan berpedoman p
p pada Renstra-KL
3. Menteri mengkoordinasikan penyusunan rancangan RKP dengan
menggunakan rancangan Renja-KL Rancangan RKP menjadi bahan
bagi Musrenbangnas yang diik ti oleh unsur-unsur penyelenggara
b iM b diikuti l h l
pemerintah
4. Musrenbang penyusunan RKP dilaksanakan paling lambat bulan April
5. Menteri menyusun rancangan akhir RKP berdasarkan hasil
Musrenbang
6. RKP menjadi pedoman penyusunan RAPBN
7. RKP ditetapkan dengan Peraturan Presiden


Proses Penyusunan RKP 2012
Telaah Buku I,II, III RPJMN 2010 – 2014
dalam tahun berjalan

Temu Konsultasi
Pra Rakernis/ Triwulanan I -2011
Ratek K/L Menghasilkan Ranc
Awal Pagu Indikatif
per K/L
Penyusunan
Raker Bappenas Sidkab dan Finalisasi
Ranc. Awal
Tema RKP 2012 Ranc. RKP 2012
RKP
Forum
Rakorbangpus RKP 2012
Penyusunan Awal Konsultasi
UPPD Publik

Penyusunan
Ranc. Final Musrenbang Trilateral meeting
Persandingan UPPD – Renja UPPD 2012 Provinsi
KL
Penyusunan
Ranc. Final Ratek/
Pra Musrenbangnas Renja K/L 2012 Rateknis K/L

Sidkab
Musrenbangnas Pasca Penetapan RKP
Rancangan Akhir
RKP 2012 Musrenbangnas 2012
RKP 2012


Musrenbangnas RKP
M srenbangnas
• Kementerian Perencanaan melaksanakan musyawarah
perencanaan pembangunan untuk menyelaraskan antar Renja-KL
dan antara kegiatan dekonsentrasi dan tusas pembantuan yang
tercantum dalam Renja-KI dengan rancangan RKPD.
• Hasil
H il musyawarah perencanaan pembangunan di
h b digunakan untuk
k t k
memutakhirkan rancangan RKP


Tahapan
Tahapan Musrenbang Tahun 2012
Mendiseminsikan Menghasilkan
Rancangan Awal RKP
g masukan untuk Untuk masukan
2013 dan SEB Pagu Rancangan Renja Menghasilkan penajaman Renja
Indikatif 2013 K/L UPPD K/L

RAKORBANGPUS/ MUSREN Persandingan
TRIWULANAN II RATEK K/L UPPD & Renja K/L
BANGPROV
(21 Mar) (<
( 21 Maret)) (10-15 Apr)
(21 Mar-10 Apr)

PRA-RAKOR PRA-MUSREN MUSREN PASCA MUSREN
TRIWULANAN I FORUM OMS
BANGPUS BANGNAS BANGNAS BANGNAS
(29 Feb) (21-30 Mar)
(29Mar) (16-20, 25 Apr) (26 Apr) (30 Apr)

Menyusun Isu Menjaring aspirasi 1. Membahas 1. Laporan hasil Pertemuan
Strategis Provinsi Menetapkan Isu publik bagi RKP Sinkronisasi Pra Musren Bappenas – K/L
sebagai basis Strategis 2013 Pusat Daerah. 2. Arahan membahas hasil
pembahasan y /
2. Per wilayah/ p
presiden Musrenbangnas
sinkronisasi pusat hari untuk penyem-
3. Dialog Pusat-
daerah purnaan RKP 2013
Daerah

Rangkaian Musrenbangnas


Pembahasan rancangan RKP
• Rancangan RKP dibahas dalam Sidang Kabinet untuk ditetapkan
menjadi RKP dengan Keputusan Presiden paling lambat
pertengahan bulan Mei.
• RKP dipergunakan sebagai bahan pembahasan kebijakan umum
dan i it
d prioritas anggaran di DPR
DPR.
• Dalam hal RKP yang dapat ditetapkan berbeda dengan RKP hasil
pembahasan dengan DPR maka Pemerintah mengunakan RKP
hasil pembahasan dengan DPR.


Isi RKP 2012
B k I:
Buku I
Prioritas Pembangunan serta Kerangka Buku II:
Ekonomi Makro dan Pembiayaan Prioritas Pembangunan Bidang
Pembangunan
I. Pendahuluan I. Kebijakan Pengarusutamaan dan lintas
1. Latar belakang bidang
2. Tujuan II. Bidang Sosial budaya dan kehidupan
3. Prioritas Nasional dan Prakarsa Baru beragama
4. Sistematika III. Bidang ekonomi
II.
II Tema dan Prioritas Pembangunan Nasional
IV. Bidang IPTEK
Tahun 2012
1. Kondisi Umum V. Bidang Sarana dan Prasarana
2. Tema Pembangunan Tahun 2011 VI. Bidang Politik
3. Prioritas Pembangunan VII. Bidang Pertahanan dan Keamanan
III. Kerangka Ekonomi Makro dan Pembiayaan VIII. Bidang hukum dan aparatur
Pembangunan
IX. Bidang Wilayah dan Tata Ruang
1. Kondisi Ekonomi makro tahun 2011 dan
perkiraan tahun 2011 X. Bidang SDA dan LH
2. Lingkungan Eksternal dan Internal Tahun XI. Sistem Pendukung Manajemen
2012 Pembangunan Nasional
3. Tantangan Pokok
3 T t P k k XII.
XII Matriks Target Kinerja Pembang nan Tah n
Pembangunan Tahun
4. Arah Kebijakan Ekonomi Makro 2012
5. Pendanaan melalui Transfer ke Daerah XIII. Matriks Rencana Tindak Pembangunan K/L
IV. Kaidah pelaksanaan
p Tahun 2012


Isi RKP 2012
Buku III:
Pembangunan Berdimensi Kewilayahan

I. Arah Kebijakan Pengembangan
Wilayah Tahun 2010 2014
2010-2014
II. Pengembangan Wilayah Sumatera
2012
III.
III Pengembangan Wil
P b Wilayah J
h Jawa-Bali
B li
2012
IV. Pengembangan Wilayah Kalimantan
2012
V. Pengembangan Wilayah Sulawesi 2012
VI.
VI Pengembangan Wilayah Nusa
Tenggara 2012
VII. Pengembangan Wilayah Maluku 2012
VIII. Pengembangan Wilayah Papua 2012
IX. Kaidah Pelaksanaan


Evaluasi RKP
UU 25/2004 PP 20/2004

• Pimpinan K/L melakukan • Hasil program-program
evaluasi kinerja pelaksanaan pembangunan harus secara
RKP K/L periode sebelumnya sinergis mendukung pencapaian
• Menteri menyusun evaluasi RKP sasaran pembangunan nasional
berdasarkan hasil evaluasi yang ditetapkan dalam RPJM
Renja K/L Nasional.
masing-masing
• Keluaran dari masing masing
kegiatan dalam satu program
harus secara sinergis
g
mendukung pencapaian hasil
yang diharapkan dari program
yang bersangkutan


Tema Pembangunan Tahun 2013

Memperkuat Perekonomian
Domestik bagi Peningkatan dan
bagi
Perluasan Kesejahteraan Rakyat

Unsur – unsur p
pokok tema ini adalah:
(1) Daya Saing.
( )
(2) Daya Tahan Ekonomi (Resilience ).
y ( )
(3) Peningkatan dan Perluasan Kesejahteraan Rakyat.
( )
(4) Stabilitas Sosial dan Politik.


Prioritas Nasional dan Isu Strategis 2013
RPJMN 2010-2014
1 Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola
8 Energi
2 Pendidikan
P didik 9 Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana
3 Kesehatan 10 Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, & Pasca-konflik
4 Penanggulangan Kemiskinan 11 Kebudayaan, Kreativitas dan Inovasi Teknologi
5 Ketahanan Pangan 12 Bidang Politik Hukum dan Keamanan
Politik,
6 Infrastruktur
13 Bidang Perekonomian
7 Iklim Investasi dan Iklim Usaha
14 Bidang Kesejahteraan Rakyat

TEMA PEMBANGUNAN NASIONAL 2013
ISU STRATEGIS NASIONAL 2013
PENINGKATAN DAYA SAING PENINGKATAN DAN PERLUASAN KESRA
Membaiknya iklim investasi dan usaha (Ease of doing bussiness) Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Percepatan pembangunan infrastruktur : domestic connectivity Percepatan p g
p pengurangan kemiskinan : sinergi klaster 1-4
g g

Meningkatnya pembangunan industri di berbagai koridor ekonomi
PEMANTAPAN STABILITAS SOSPOL
Penciptaan kesempatan kerja khususnya tenaga kerja muda Persiapan pemilu 2014

Membaiknya kinerja birokrasi dan pemberantasan korupsi
PENINGKATAN DAYA TAHAN EKONOMI
Percepatan pembangunan Minimum Essential Force
Ketahanan pangan : menuju pencapaian surplus beras 10 juta ton

Peningkatan rasio elektrifikasi dan konversi energi

Prioritas Nasional dalam
K
Kerangka P b
k Pembangunan N i l
Nasional
MEKANISME EKONOMI (PRO GROWTH DAN PRO JOB) )
MEKANISME EKONOMI (PRO-GROWTH DAN PRO-JOB
(PRO-
PRO PRO- OB)
• Stabilitas makro ekonomi
• Prioritas 5: Ketahanan Pangan
• Prioritas 6: Infrastruktur
• Prioritas 7: Iklim Investasi dan Usaha
• Prioritas 8: Energi
• Prioritas 11: Kebudayaan, Kreativitas, dan Inovasi Teknologi
• Prioritas lainnya:
 Bidang Perekonomian PELAYANAN
PUBLIK DAN TATA
KELOLA
KERANGKA • Prioritas 1: Reformasi
PRO ENVIRONMENT Birokrasi dan Tata
PEMBANGUNAN • P i it 9 Lingkungan hidup dan bencana
Prioritas 9: Li k hid d b Kelola;
K l l
NASIONAL • Prioritas 2: Pendidikan;
• Prioritas 3: Kesehatan;

PRO POOR DAN PRO(PRO-POOR DAN PRO-JOB)
PRO RAKYAT (PRO-
(JOB PRO-J ) y
• Prioritas lainnya:
• Prioritas 4: Penanggulangan Kemiskinan  Bidang Polhukam
• Prioritas 10: Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, dan
Pascakonflik;
• Percepatan:
 Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat
 Percepatan Pembangunan NTT
• Prioritas Lainnya:
 Bidang Kesejahteraan Rakyat


Integrasi MP3EI dan MP3KI dalam RKP
MEKANISMEEKONOMI
MEKANISME EKONOMI
•• Menjaga stabilitas makro ekonomi
Menjaga stabilitas makro ekonomi
•• Mendorong percepatan pertumbuhan sektor riil riil
Mendorong percepatan pertumbuhan sektor MASTERPLAN
MASTERPLAN
•• Perbaikan iklim investasi baik baik di sektor keuangan maupun sektor riil 7)
Perbaikan iklim investasi di sektor keuangan maupun sektor riil (Prioritas (Prioritas 7) PERCEPATAN
PERCEPATAN DAN
•• Mempercepat dan memperluas pembangunan infrastruktur (Prioritas 6)
Mempercepat dan memperluas pembangunan infrastruktur (Prioritas 6) DAN
PERLUASAN
Penguatan skema kerjasama pembiayaan investasi dengan swasta swasta (Prioritas 6)
Penguatan skema kerjasama pembiayaan investasi dengan (Prioritas 6)
PERLUASAN
•• PEMBANGUNAN
PEMBANGUNAN
•• Ketahanan energi (Prioritas 8) 8)
Ketahanan energi (Prioritas EKONOMI
EKONOMI
•• Ketahanan pangan (Prioritas 5) 5)
Ketahanan pangan (Prioritas INDONESIA
INDONESIA
Reformasi birokrasi dandan tata kelola (Prioritas 1)
Reformasi birokrasi tata kelola (Prioritas 1)
••
•• Peningkatan SDM dan inovasi teknologi (Prioritas 2 dan 11)
Peningkatan SDM dan inovasi teknologi (Prioritas 2 dan 11)
(MP3EI) )
(
(MP3EI)
•• Bidang perekonomian - industri pengolahan dan pariwisata (Prioritas lainnya) lainnya)
Bidang perekonomian - industri pengolahan dan pariwisata (Prioritas
•• Bidang polhukam - Alutsista (Prioritas lainnya)
Bidang polhukam - Alutsista (Prioritas lainnya)

2012 2015 2020 2025
Program Strategis
PROGRAM
PENANGGULANGAN
PROGRAM PERLINDUNGAN SOSIAL
MASTERPLAN
MASTERPLAN
KEMISKINAN EKSISTING Jaminan Sosial (Social Security):
PERCEPATAN
Klaster I  Asuransi Kesehatan PERCEPATAN DAN
Bantuan dan Jaminan
 Jaminan Kematian
DAN
Sosial  Jaminan Hari Tua
PERLUASAN
TRANSFORMASI  Jaminan Pensiun
 Jaminan Kecelakaan Kerja PERLUASAN
Klaster II PENGURANGAN
Pemberdayaan Masyarakat
Bantuan Sosial (Social Assistance):
 Food stamps PENGURANGAN
Klaster III KEMISKINAN
KUMKM


Temporary shelter
KEMISKINAN
Beasiswa miskin
INDONESIA
Klaster IV
Program Pro Rakyat
Pro-Rakyat
INDONESIA
PENGEMBANGAN LIVELIHOOD (breakthrough)
(MP3KI)
(MP3KI)
Pemberdayaan (Community Empowerment)
Akses Berusaha & Kredit (Financial Access)
Pengembangan Kawasan berbasis Potensi Lokal

Kelompok Sasaran
RTHM, RTM dan RTSM 30 % terbawah 20 % terbawah 10 % terbawah
(40 % terbawah PPLS 2011) (PPLS 2014/2017) (PPLS 2017/2020) (PPLS 2023)

RPJMN 2010-2014
2010-

INDIKATOR Realisasi 2005 Realisasi 2006 Realisasi 2007 Realisasi 2008 Realisasi 2009
Pertumbuhan
Ekonomi : 5,7% 5,5 % 6,3% 6,0% 4,5%
Pengangguran: 11,24% 10,28% 9,11% 8,39% 7,87%
Kemiskinan: 15,97% 17,75 % 16,58% 15,42% 14,15%

Realisasi 2010 Realisasi 2011 RKP APBN -P 2012 Proyeksi 2013 Proyeksi 2014
Pertumbuhan
P b h
Ekonomi: 6,1% 6,5 % 6,3%-6,7% 6,7%-7,4% 7,0%-7,7%
Pengangguran 7,1% 6,53 % 6,4%-6,6% 6,0%-6,6% 5%-6%
Kemiskinan 13,3% 12,36% 10,5%-11.5% 9,5%-10,5% 8%-10%

dadang-solihin.blogspot.com
43

Konsep Dasar Inisiatif Baru
o sep asa s at au
• Inisiatif Baru dapat berupa :
– Penambahan Program (Fokus Prioritas)/Outcome/Kegiatan/Output
baru;
– Penambahan Volume Target; atau
– Percepatan Pencapaian Target
Target.
• Tujuan Inisiatif Baru :
– Memberikan Fleksibilitas Pada Sistem Perencanaan dan
Penganggaran;
– Menjaga Konsistensi Pencapaian Tujuan Pembangunan Nasional ;
j g p j g
– Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas
– Melakukan Efisiensi (saving proposal).


Bagan Arsitektur Program


Kebijakan Inisiatif Baru RKP 2013
j
o Bappenas telah mengirim surat inisiatif baru ke seluruh K/L tanggal 7
Februari
‒ Tidak ada perubahan dalam Permen PPN/Ka Bappenas No 1/2011
tentang Tata Cara Penyusunan Inisiatif Baru
‒ Jadwal penyusunan selambat-lambat tanggal 17 Februari 2012
o Arah kebijakan p
j pemanfaatan NI adalah untuk :
‒ Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi
Indonesia (MP3EI);
‒ Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
‒ Ketahanan Pangan dalam rangka surplus 10 juta ton beras;
‒ Pembangunan kawasan timur Indonesia (KTI), daerah perbatasan
dan tertinggal;
‒ K bij k pencapaian prioritas pembangunan nasional l i
Kebijakan i i it b i l lainnya.
o Pengisian aplikasi inisiatif baru dilakukan langsung melalui web (web
based) (hardcopy tetap disampaikan).
disampaikan)

RPJMN2010-2014

Recomendados

Recomendados

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

La actualidad más candente (20)

Destacado

Destacado (14)

Similar a RPJMN2010-2014

Similar a RPJMN2010-2014 (20)

Más de Dadang Solihin

Más de Dadang Solihin (20)

RPJMN2010-2014