Musrenbang Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2008 membahas tentang evaluasi pencapaian pembangunan tahun 2007, tantangan dan prioritas pembangunan tahun 2009, serta pandangan untuk penyusunan prioritas pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2009 dengan fokus pada peningkatan pembangunan manusia, pertumbuhan ekonomi, dan penanggulangan pengangguran serta kemiskinan.

1. SAMBUTAN
MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
PADA
PEMBUKAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN
(MUSRENBANG) PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2008
Makassar, 15 April 2008
Yang terhormat Saudara Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan,
Yang terhormat Saudara Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan,
Yang terhormat para Bupati dan Walikota se-Provinsi Sulawesi Selatan,
Serta para hadirin peserta Musrenbang Provinsi Sulawesi Selatan yang
berbahagia.
Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita sekalian.
Pada kesempatan pertama kami ingin memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah
SWT karena pada hari ini kita dapat melaksanakan Musyawarah Perencanaan
Pembangunan (Musrenbang) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008.
Selanjutnya, kami mengucapkan terima kasih atas undangan untuk hadir dalam
acara yang sangat penting bagi proses perencanaan pembangunan. Melalui
forum Musrenbang ini kita berharap terjadi kesamaan pandangan dan harapan
dari seluruh pelaku pembangunan daerah dalam memadukan strategi,
kebijakan, program dan kegiatan prioritas antara pemerintah dan pemerintah
daerah untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Provinsi Sulawesi Selatan
pada tahun 2009.

2. 2
Para hadirin peserta Musrenbang yang kami hormati,
RKP Tahun 2009 merupakan Rencana Kerja Pemerintah tahun ke lima dalam
pelaksanaan RPJMN tahun 2004-2009. RKP Tahun 2009 menjadi titik penting
dalam melihat pencapaian sasaran pembangunan yang tercantum dalam
RPJMN tersebut. Oleh sebab itu, RKP Tahun 2009 disusun secara cermat
dengan memperhatikan berbagai pelaksanaan kegiatan yang belum
terselesaikan. Selain itu, RKP Tahun 2009 juga memperhitungkan berbagai
gejolak ekonomi internasional yang disebabkan terutama oleh fluktuasi harga
minyak, ketidakpastian di pasar modal dan pasar uang serta perkembangan
harga komoditas. Semua ini akan berdampak pada perekonomian nasional dan
daerah.
Perubahan tersebut juga ikut mempengaruhi pelaksanaan APBN 2008 yang
sedang berjalan. Pemerintah telah bekerja keras melakukan penyesuaian
postur APBN 2008 dengan perkembangan global yang berlangsung cepat.
Selanjutnya, pemerintah bersama DPR telah melakukan kesepakatan yang
tertuang dalam APBN-P untuk mengubah beberapa asumsi agar sesuai dengan
realita yang terjadi. Selain itu, pemerintah juga melakukan langkah optimalisasi
dan penghematan anggaran untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar
rakyat, dan sekaligus memberikan stimulus yang memadai bagi perekonomian
nasional, serta menjaga kesinambungan fiskal.
Penyusunan RKP Tahun 2009 dimulai dengan melakukan evaluasi pencapaian
pembangunan sampai dengan tahun 2007, atau 3 tahun pelaksanaan RPJM
2004-2009 dan perkiraan pencapaian pada tahun 2008, serta masalah dan
tantangan yang masih dan akan dihadapi dan target yang ingin dicapai pada
tahun 2009 terkait dengan pelaksanaan 3 Agenda RPJM, yaitu: (1)
Mewujudkan Indonesia yang Aman dan Damai, (2) Mewujudkan Indonesia yang
Adil dan Demokratis, dan (3) Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat.
Pencapaian pembangunan yang telah kita capai bersama dalam pelaksanaan
Agenda Aman dan Damai secara umum ditunjukkan oleh: (1) meningkatnya
kondisi keamanan di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD); (2)
terkendalinya konflik horizontal dan vertikal yang terjadi dalam berbagai proses
politik seperti pemilihan kepala daerah (pilkada); (3) menguatnya kepercayaan
internasional kepada pemerintah; (4) dicabutnya embargo oleh Amerika Serikat
terhadap pembelian peralatan utama sistem senjata (alutsista) TNI dan

3. 3
tercapainya beberapa kerjasama militer; (5) semakin kuatnya infrastruktur
aturan hukum dan kelembagaan penanganan terorisme; dan (6) keberhasilan
dalam menekan kasus-kasus pencurian ikan dan pembalakan liar, serta
perdagangan kayu ilegal.
Pelaksanaan Agenda Adil dan Demokratis menghasilkan beberapa kemajuan
yang penting. Hasil-hasil tersebut diantaranya adalah: (1) meningkatnya
komitmen untuk memberantas korupsi secara terus menerus; (2) terciptanya
penghematan keuangan sebagai dampak dari percepatan Rencana Aksi
Nasional Pemberantasan Korupsi (RAN PK 2004-2009) dan pembenahan
proses pengadaan barang dan jasa pemerintah (publik); serta (3) munculnya
semangat untuk menerapkan prinsip-prinsip tata kepemerintahan yang baik
pada kementerian/lembaga serta daerah baik di tingkat provinsi, kabupaten,
maupun kota untuk memperbaiki kualitas pelayanan publik.
Meskipun dihadapkan pada berbagai tantangan yang cukup berat seperti
bencana alam di beberapa daerah, serta kekhawatiran terhadap timbulnya
wabah penyakit, pelaksanaan Agenda Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat
mencatat beberapa kemajuan penting. Kemajuan tersebut antara lain adalah:
(1) stabilitas ekonomi yang terjaga tercermin dari nilai tukar rupiah yang stabil,
laju inflasi yang terkendali, cadangan devisa yang meningkat, serta suku bunga
yang menurun; (2) pertumbuhan ekonomi yang semakin baik terutama sejak
semester II tahun 2006 yang didukung oleh penerimaan ekspor yang tinggi; (3)
pengangguran terbuka yang menurun sebanyak 1 juta orang dalam kurun
waktu November 2005 – Agustus 2006; (4) meningkatnya angka partisipasi
kasar (APK) dan angka partisipasi murni (APM) pada semua jenjang
pendidikan; serta (5) meningkatnya status kesehatan dan gizi masyarakat yang
tercermin dari menurunnya angka kematian bayi, kematian ibu melahirkan, usia
harapan hidup, dan prevalensi gizi kurang yang membaik. Dalam upaya
melaksanakan Agenda ini, kita masih harus bekerja keras terutama pemerintah
daerah dituntut untuk semakin mengutamakan peningkatan kesejahteraan
rakyat di daerah.
Para hadirin peserta Musrenbang yang berbahagia,
Dengan kemajuan yang dicapai dalam tahun 2007, perkiraan tahun 2008, serta
sasaran yang ingin dicapai tahun 2009, tantangan yang harus dihadapi pada
tahun 2009 antara lain adalah mendorong pertumbuhan ekonomi dalam tingkat

4. 4
yang tinggi agar mampu mengurangi kemiskinan, pengangguran, serta
meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Tantangan lainnya adalah
meningkatkan ketersediaan infrastruktur, memenuhi kebutuhan energi di dalam
negeri, serta merehabilitasi akibat bencana alam dan sekaligus meningkatkan
kemampuan dalam menangani bencana. Selain itu akses dan kualitas
pendidikan dan kesehatan masih harus ditingkatkan, penegakan hukum dan
reformasi birokrasi harus dapat dioptimalkan, rasa aman dan kekuatan
pertahanan harus ditingkatkan, serta potensi konflik horisontal harus ditiadakan
atau paling tidak dapat diminimalkan.
Dalam upaya mengatasi berbagai tantangan, serta mencapai tujuan dan
sasaran pembangunan dalam RPJMN 2004-2009, pemerintah secara konsisten
menempatkan pengurangan kemiskinan dan pengangguran, serta percepatan
pertumbuhan yang berkualitas sebagai tema RKP. Kita masih ingat bahwa
tema RKP Tahun 2005 adalah mempercepat reformasi, meningkatkan
kesejahteraan rakyat, serta memperkokoh kesatuan dan persatuan
bangsa dalam kerangka NKRI. Selanjutnya, tema RKP Tahun 2006 adalah
menyelesaikan reformasi menyeluruh untuk meningkatkan kesejahteraan
rakyat. RKP Tahun 2007 temanya adalah meningkatkan kesempatan kerja
dan menanggulangi kemiskinan dalam rangka meningkatkan
kesejahteraan rakyat. Kemudian tema RKP Tahun 2008 adalah percepatan
pertumbuhan ekonomi untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran.
Dengan mencermati semua pencapaian tahun 2007 dan perkiraan pencapaian
tahun 2008, menjaga konsistensi dan kelangsungan kebijakan, serta dalam
menghadapi masalah dan tantangan tahun 2009, maka telah disusun
Rancangan Awal RKP 2009. Tema yang dicanangkan dalam Rancangan Awal
RKP 2009 adalah PENINGKATAN KESEJAHTERAAN RAKYAT DAN PENGURANGAN
KEMISKINAN. Tema ini kemudian dijabarkan ke dalam tiga (3) prioritas, yaitu:
1. Peningkatan Pelayanan Dasar dan Pembangunan Perdesaan
2. Percepatan Pertumbuhan yang Berkualitas dengan Memperkuat Daya
Tahan Ekonomi yang Didukung oleh Pembangunan Pertanian,
Infrastruktur dan Energi
3. Peningkatan Upaya Anti Korupsi, Reformasi Birokrasi, serta
Pemantapan Keamanan dan Demokrasi.

5. 5
Di samping ketiga prioritas tersebut, sebagai rujukan dalam penjabaran progam
dan kegiatan prioritas perlu memperhitungkan 6 butir pengarusutamaan, yaitu
(1) Partisipasi Masyarakat; (2) Pembangunan Berkelanjutan; (3) Gender; (4)
Tata Pengelolaan yang baik; (5) Pengurangan Kesenjangan Antarwilayah dan
Percepatan Pembangunan Kawasan Perbatasan dan Daerah Tertinggal; dan
(6) Desentralisasi dan Otonomi Daerah.
Upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi akan dilakukan selaras
dengan upaya kita menjaga stabilitas perekonomian nasional. Upaya ini
difokuskan pada tiga hal, yaitu: menjaga stabilitas harga dan pengamanan
pasokan bahan pokok; sinkronisasi kebijakan fiskal dan moneter; serta
pengamanan APBN tahun 2009 melalui pengendalian subsidi dan penyusunan
rencana kontijensi.
Sementara itu, mengingat masih besarnya jumlah masyarakat miskin dan
lambatnya laju penurunan kemiskinan, maka kebijakan penanggulangan
kemiskinan yang dilakukan pemerintah dalam tahun 2009 dapat dikelompokkan
menjadi tiga. Pertama adalah upaya-upaya dalam rangka memberikan
Perlindungan Sosial dan Keberpihakan terhadap Rakyat Miskin. Kedua,
adalah kelompok upaya untuk Meningkatkan Akses dan Mutu Pelayanan
Dasar kepada Rakyat Miskin. Ketiga adalah kelompok upaya dalam rangka
Peningkatan Daya Beli melalui Pertumbuhan Berkualitas dan Pemantapan
Stabilitas Harga.
Untuk mencapai target sasaran penurunan tingkat kemiskinan dan
pengangguran tersebut, upaya-upaya di atas akan dilakukan dengan
menerapkan pola-pola pelaksanaan yang bersifat padat karya, terutama untuk
memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana fisik di daerah perdesaan dan
difokuskan pada daerah-darah yang memiliki jumlah penduduk miskin yang
besar, atau daerah kantong-kantong kemiskinan.
Saudara Gubernur dan peserta Musrenbang yang kami hormati,
Pada kesempatan yang sangat baik ini kami juga ingin mengemukakan
beberapa pandangan yang kiranya dapat menjadi pertimbangan dalam
penyusunan prioritas pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2009.

6. 6
Dengan melihat kinerja pembangunan manusia yang diukur dengan Indeks
Pembangunan Manusia (IPM) tahun 2005, dan berdasarkan urutan nilai IPM
terbesar ke yang terkecil, Provinsi Sulawesi Selatan berada pada peringkat 23
dari 33 provinsi. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan manusia di Provinsi
Sulawesi Selatan perlu menjadi perhatian utama dalam penyusunan prioritas
program dan kegiatan pembangunan daerah. Dengan pertimbangan bahwa
sumber daya manusia yang berkualitas dan produktif menjadi modal dasar
dalam mendukung peningkatan daya saing wilayah secara berkelanjutan.
Dilihat dari laju pertumbuhan PDRB (Produk Domestik Regional Bruto), pada
tahun 2007 Provinsi Sulawesi Selatan mempunyai laju pertumbuhan PDRB
sebesar 7,41 persen per tahun. Dibandingkan dengan provinsi lainnya dan
berdasarkan urutan nilai terbesar ke yang terkecil, laju pertumbuhan PDRB
Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2007 berada pada urutan ke 6 dari 33
provinsi.
Selain itu, peningkatan daya saing ekonomi daerah ke depan akan ditentukan
oleh rekayasa, pengembangan dan penyebaran ilmu pengetahuan dan
teknologi dalam bidang produksi, informasi, dan komunikasi. Oleh sebab itu,
Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan juga harus menyiapkan diri dalam
pengembangan pengetahuan dan teknologi sebagai basis penguatan daya
saing. Daerah dengan daya saing yang tinggi akan menjadi penopang utama
dalam menghadapi persaingan global terutama dengan terbentuknya
Masyarakat Ekonomi ASEAN.
Kinerja Provinsi Sulawesi Selatan dalam mengatasi masalah pengangguran
dan kemiskinan masih perlu ditingkatkan. Pada tahun 2007, jumlah
pengangguran terbuka di Provinsi Sulawesi Selatan tercatat sebesar 372,7 ribu
jiwa atau dengan tingkat pengangguran terbuka sebesar 11,25 persen.
Sedangkan tingkat kemiskinan di Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2007
tercatat sebesar 14.11 persen atau dengan jumlah penduduk miskin sebesar
1,08 juta jiwa. Dengan mempertimbangkan daerah tertinggal, upaya
pengurangan pengangguran dan kemiskinan harus tetap menjadi prioritas
utama bagi Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Untuk mempercepat
penurunan kemiskinan dan pengangguran, sejalan dengan kebijakan nasional,
pelaksanaan berbagai program pembangunan perlu diarahkan ke kecamatan
dan desa-desa miskin, serta dilakukan dengan pola padat karya. Dengan
demikian, pelaksanaan program pembangunan dapat meningkatkan

7. 7
ketersediaan dan perbaikan serta pemeliharaan prasarana dan sarana fisik dan
berbagai sarana pelayanan dasar, dan sekaligus menciptakan kesempatan
kerja dan pendapatan bagi masyarakat di sekitarnya.
Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan juga perlu memantapkan sistem
kesiapsiagaan dini dalam mengantisipasi berbagai bencana alam seperti banjir
dan tanah longsor. Langkah ini sangat penting untuk meminimalkan potensi
kerugian akibat bencana.
Selanjutnya, kita juga perlu mengantisipasi perubahan iklim global yang
merupakan ancaman nyata bagi kehidupan manusia pada saat ini dan yang
akan datang. Peningkatan suhu bumi akan menimbulkan perubahan cuaca
yang sangat ekstrim yang berdampak pada perubahan siklus musim panas dan
hujan, terjadinya banjir dan badai, serta bermunculannya wabah penyakit
endemik lama dan baru. Di sektor pertanian akan terjadi perubahan masa dan
pola tanam, kegagalan panen, serta serangan hama dan penyakit tanaman.
Bencana tersebut dapat mengancam pencapaian target pembangunan nasional
dan tujuan pembangunan milenium. Oleh sebab itu, kita harus mengantisipasi
sejak dini dampak perubahan iklim.
Saat ini, pemerintah telah bekerja keras untuk mengarusutamakan upaya-
upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim sebagai isu strategis dan prioritas
nasional. Pemerintah daerah diharapkan lebih mengenal dan memahami
dampak perubahan iklim yang terjadi di daerah, dan menjadikan upaya mitigasi
dan adaptasi perubahan iklim sebagai isu strategis dan prioritas pembangunan
daerah.
Dalam kehidupan sosial, budaya dan politik, Pemerintah Provinsi Sulawesi
Selatan juga dituntut untuk meningkatkan kualitas, proses dan kinerja politik
dalam menghormati, melindungi dan memenuhi hak-hak dasar rakyat;
menciptakan ketertiban dan rasa aman bagi rakyat; menegakan hukum secara
adil dan tanpa diskriminasi, serta meningkatkan kapasitas dan integritas aparat
dalam memberikan layanan kepada rakyat.
Untuk mengatasi berbagai isu dan tantangan pembangunan tersebut, peran
pemerintah daerah diharapkan akan semakin besar dan nyata. Upaya yang
dapat dilakukan adalah dengan memperbesar alokasi APBD untuk peningkatan

8. 8
kesejahteraan dan mengawasi efektivitas pemanfaatan APBD. Selanjutnya,
secara bertahap transfer anggaran dari pemerintah kepada pemerintah daerah
akan menjadi semakin besar.
Saudara Gubernur dan peserta Musrenbang yang berbahagia,
Sebelum mengakhiri paparan ini perkenankanlah kami ingin menegaskan
kembali bahwa melalui penyelenggaraan Musrenbang Provinsi pada tahun
2008 ini diharapkan dapat dihasilkan tiga hal utama, yaitu: (1) kesepakatan
prioritas pembangunan provinsi, (2) kesepakatan tersebut dipadukan dengan
Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja K/L), yang akan segera dikirim ke
daerah setelah pelaksanaan Rakorpus, (3) pembahasan hasil dari Musrenbang
Provinsi tersebut pada saat Musrenbang Nasional yang rencananya akan
diselenggarakan pada akhir bulan April 2008 mendatang di Jakarta.
Demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan untuk menjadi perhatian
kita bersama di dalam pelaksanaan Musrenbang Provinsi dalam kerangka
penyusunan RKP yang selanjutnya akan menjadi acuan pemerintah di dalam
formulasi RAPBN Tahun 2009 yang akan datang. Selamat melaksanakan
Musrenbang Provinsi, dan khususnya kepada aparat Pemerintah Provinsi
Sulawesi Selatan sampai jumpa pada forum Musrenbang Nasional 2008
mendatang. Terima kasih atas perhatian para hadirin sekalian.
Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Makassar, 15 April 2008
Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
H. Paskah Suzetta