Strategi Pembangunan dan Pengurangan Resiko Bencana Daerah Tertinggal di Wilayah Perbatasan Kalimantan

Materi
• Rancangan Teknokratik RPJMN 2015-
2019:
– Strategi Pembangunan Daerah Tertinggal
di Wilayah Perbatasan Kalimantan
• Strategi Pengurangan Resiko
Bencana di Daerah Tertinggal
• Penguatan Kapasitas
Penanggulangan Bencana yang
Didukung IPTEK
• Visi-Misi Pasangan Presiden Terpilih:
Nawa Cita Jokowi-JK untuk Rakyat
Indonesia
4dadang-solihin.blogspot.com

Apa Strategi Pembangunan?
dadang-solihin.blogspot.com 5
Wila-
yah
Kaliman
tan

Tujuan dan Sasaran
Pembangunan Daerah Tertinggal
Tujuan:
• Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi
kesenjangan pembangunan antara daerah tertinggal dengan daerah
maju.
Sasaran 2019:
1. Rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal sebesar
7,35%;
2. Persentase penduduk miskin di daerah tertinggal menjadi 12,5%;
3. IPM di daerah tertinggal 71,5%; dan
4. Minimal 75 kabupaten dapat ditingkatkan masuk kategori daerah
maju.

Arah Kebijakan
1. Upaya pemenuhan kebutuhan
pelayanan dasar publik;
2. Pengembangan perekonomian
masyarakat yang didukung
oleh
– SDM yang handal
– Infrastruktur penunjang
konektivitas antara daerah
tertinggal dan kawasan
strategis.

Strategi
1. Mengembangkan perekonomian masyarakat di daerah tertinggal dalam
rangka meningkatkan nilai tambah sesuai dengan karakteristik, posisi
strategis, dan keterkaitan antarkawasan yang meliputi aspek infrastruktur,
manajemen usaha, akses permodalan, inovasi, dan pemasaran;
2. Meningkatkan aksesibilitas yang menghubungkan daerah tertinggal dengan
kawasan strategis melalui pembangunan sarana dan prasarana, seperti:
peningkatan akses jalan, jembatan, pelabuhan, serta pelayanan
penerbangan perintis dan pelayaran perintis;
3. Meningkatkan kualitas SDM, Iptek, dan kapasitas tata kelola kelembagaan
pemerintah daerah tertinggal, meliputi aspek peningkatan aparatur
pemerintah daerah, kelembagaan dan keuangan daerah.
4. Mempercepat pemenuhan SPM untuk pelayanan publik dasar di
daerah tertinggal, terutama di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi,
transportasi, air minum, dan telekomunikasi.

Penyebaran Daerah Tertinggal 2014
WILAYAH PROVINSI
JUMLAH
KABUPATEN
DAERAH
TERTINGGAL
Jumlah %
KALIMANTAN 1. Kalbar 14 8 57.1
2. Kalteng 14 1 7.1
3. Kalsel 13 0 0.0
4. Kaltim 10 2 20.0

Tujuan dan Pendekatan
Pengembangan Kawasan Perbatasan
Tujuan:
• Ditujukan untuk mewujudkan kawasan perbatasan sebagai halaman
depan negara yang berdaulat, berdaya saing, dan aman.
Pendekatan pembangunan kawasan perbatasan terdiri:
Pendekatan:
1. Pendekatan keamanan (security approach),
2. Pendekatan peningkatan kesejahteraan masyarakat (prosperity
approach), yang difokuskan pada 26 Pusat Kegiatan Strategis
Nasional (PKSN) dan 145 Kecamatan Lokasi Prioritas (Lokpri) di 39
Kabupaten/Kota dan 13 Provinsi.

Sasaran
1. Berkembangnya 26 PKSN sebagai pusat pertumbuhan ekonomi kawasan
perbatasan negara yang dapat mendorong pengembangan kawasan di
sekitarnya;
2. Menjadikan 26 PKSN di kawasan perbatasan negara sebagai simpul utama
transportasi yang menghubungkan wilayah sekitarnya dan negara
tetangga, sebagai pintu gerbang internasional, dan pos pemeriksaan lintas
batas negara tetangga;
3. Meningkatnya efektifitas hasil diplomasi dan kejelasan batas wilayah
negara dengan 10 negara tetangga di kawasan perbatasan laut dan darat;
4. Menjamin kedaulatan wilayah negara di kawasan perbatasan laut dan
darat;
5. Menghilangkan aktivitas illegal logging, human trafficking, dan kegiatan
ilegal lainnya; dan
6. Meningkatnya kesejahteran masyarakat, termasuk di 92 pulau-pulau kecil
terluar.

Arah Kebijakan
1. Mempercepat pembangunan
kawasan perbatasan di
berbagai bidang, terutama
peningkatan bidang ekonomi
dan keamanan, serta
2. Menempatkan kawasan
perbatasan sebagai pintu
gerbang aktivitas ekonomi dan
perdagangan dengan negara
tetangga secara terintegrasi
dan berwawasan lingkungan.

Strategi
1. Pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi kawasan perbatasan negara
berdasarkan karakteristik wilayah, potensi lokal, dan mempertimbangkan
peluang pasar negara tetangga dengan didukung pembangunan
infrastruktur transportasi, energi, sumber daya air, dan telekomunikasi;
2. Membangun SDM yang handal serta pemanfaatan IPTEK dalam
memanfaatkan dan mengelola potensi lokal, untuk mewujudkan kawasan
perbatasan negara yang berdaya saing;
3. Membangun konektivitas simpul transportasi utama Pusat Kegiatan
Strategis Nasional (PKSN) dengan lokasi prioritas (Kecamatan
disekitarnya), Pusat Kegiatan Wilayah (Ibukota Kabupaten), Pusat
Kegiatan Nasional (Ibukota Provinsi). Untuk kawasan perbatasan laut,
pelayanan transportasi laut perlu peningkatan kualitas dan intensitas
pelayanan. Konektivitas simpul transportasi juga didorong untuk
menghubungkan dengan negara tetangga. Membuka akses transportasi
darat, sungai, laut, dan udara di dalam Lokasi Prioritas (Lokpri) dengan
jalan/moda/dermaga non status dan pelayanan keperintisan;
1/2

Strategi
4. Melakukan transformasi kelembagaan lintas batas negara, yaitu Costum,
Immigration, Quarantine, Security (CIQS) menjadi satu sistem pengelolaan
yang terpadu;
5. Meningkatkan kualitas dan kuantitas, serta standarisasi sarana-prasarana
pengamanan perbatasan laut dan darat, serta melibatkan peran aktif
masyarakat dalam mengamankan batas dan kedaulatan negara;
6. Penegasan batas wilayah negara di darat dan laut melalui Pra-
investigation, Refixation, Maintanance (IRM), pelaksanaan IRM, penataan
kelembagaan diplomasi perundingan yang didukung oleh kelengkapan
data/peta dukung dan kapasitas peran dan fungsi kelembagaan yang kuat;
dan
7. Meningkatkan kerjasama perdagangan (Border Trade Aggreement) dan
kerjasama pertahanan dan keamanan batas wilayah dengan negara
tetangga.
2/2

Daerah Tertinggal di Wilayah Perbatasan
di Kalimantan
• Kalimantan Barat:
1. Kabupaten Kapuas Hulu,
2. Kabupaten Sambas,
3. Kabupaten Sintang,
4. Kabupaten Landak,
5. Kabupaten Bengkayang
• Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara:
– Kabupaten Nunukan

RT-RPJMN 2015-2019 Wilayah Kalimantan:
Pengembangan Daerah Tertinggal
1. Pemenuhan Pelayanan Dasar
Publik.
2. Pengembangan Ekonomi Lokal.
3. Peningkatan Konektivitas.
4. Penguatan Kemampuan SDM dan
IPTEK.
5. Penguatan Regulasi dan Insentif.
dadang-solihin.blogspot.com
18
• Strategi Pembangunan Daerah Tertinggal Wilayah Pulau Kalimantan
2015-2019:

Pemenuhan Pelayanan Dasar Publik
1. Bidang Pendidikan
2. Bidang Kesehatan
3. Bidang Energi
4. Bidang Informasi dan Telekomunikasi
5. Bidang Permukiman dan Perumahan

Bidang Pendidikan
1. Pembangunan dan rehabilitasi sarana pendidikan dasar
diutamakan di Seruyan dan Sintang;
2. Mengoptimalkan kemitraan dengan Program Kemitraan dan Bina
Lingkungan (PKBL) atau Corporate Social Responsibility (CSR)
dalam pemenuhan SPM bidang pendidikan;
3. Pemerataan distribusi dan kapasitas tenaga pendidik diutamakan
di Bengkayang, Sangau, dan Kayong Utara;
4. Peningkatan penyelenggaraan pelayanan pendidikan dasar bagi
masyarakat sesuai dengan karakteristik kawasan perhutanan,
perairan sungai seperti sekolah berasrama;
5. Penyediaan rumah dinas tenaga pendidik di wilayah-wilayah
terisolir dan perbatasan;
6. Pemberian beasiswa miskin bagi anak-anak di kawasan
perbatasan.

Bidang Kesehatan
1. Pembangunan, rehabilitasi, dan
peningkatan sarana kesehatan
diutamakan di Kabupaten
Sanggau;
2. Pemerataan distribusi dan
kapasitas tenaga kesehatan, alat
kesehatan, dan obat-obatan
terutama di bagian barat Wilayah
Pulau Kalimantan;
3. Pengadaan sarana kesehatan keliling terapung untuk kawasan
perairan dan pulau-pulau kecil;
4. Mengoptimalkan kemitraan dengan PKBL atau CSR dalam
pemenuhan SPM bidang kesehatan.

Bidang Energi
1. Pengembangan sumber energi
alternatif yang terbarukan seperti
arang briket, briket batubara, dan
biogas, terutama di kawasan
konservasi;
2. Pembangunan jaringan listrik
tenaga alternatif seperti mikro
hidro, biomass dengan skala
komunitas di desa-desa
terisolir;
3. Penyediaan Bahan Bakar
Minyak ke wilayah terpencil
khususnya di wilayah
pegunungan tengah dan
perbatasan.

Bidang Informasi dan
Telekomunikasi
1. Pengembangan radio komunitas dan radio
komunikasi di kawasan perbatasan;
2. Pembangunan menara penguat sinyal dan
radio penguat siaran RRI dan TVRI di
Sintang, Nunukan, Kapuas Hulu, dan
Sekadau.

Bidang Permukiman dan
Perumahan
1. Pembangunan prasarana
perumahan layak huni dan air
bersih di seluruh kampung
terutama di wilayah terisolir
dan perbatasan;
2. Perbaikan lingkungan
permukiman diutamakan pada
kawasan perairan dan
kawasan perhutanan.

Sasaran dan Strategi
• Sasaran Penanggulangan Bencana dan Pengurangan Resiko Bencana
2015-2019:
1. Berkurangnya risiko dan kerugian ekonomi akibat bencana; dan
2. Meningkatnya ketangguhan masyarakat dalam menghadapi
bencana.
• Strategi terkait sasaran no.2:
– Melakukan pendidikan dan pelatihan aparatur penanggulangan
bencana di pusat dan daerah serta masyarakat dalam menanggulangi
bencana;
– Membangun budaya sadar terhadap pengurangan risiko bencana
dalam masyarakat melalui pendidikan, pelatihan, simulasi, dan gladi
secara berkala dan berkesinambungan, terutama yang berada
dikawasan rawan dan risiko tinggi terhadap bencana, sosialisasi dan
diseminasi pengurangan risiko bencana, memperkuat modal sosial dan
kearifan lokal yang ada di masyarakat dalam menghadapi bencana.
26

Potensi Bencana Alam di Kalimantan
Banjir
• Bencana ini bersifat temporer dan terjadi di setiap awal musim
penghujan dan umumnya terjadi antara 2 hingga 6 hari.
• Daerah-daerah yang diidentifikasi sering mengalami banjir adalah
kawasan perkotaan di sepanjang hilir sungai dan pesisir laut.
27

Tanah Longsor
• Beberapa wilayah yang rentan
terhadap tanah longsor adalah
Balikpapan, Samarinda, Bontang,
Sengata dan Sendawar.
28

Tsunami
• Walaupun wilayah Kalimantan berdasarkan kondisi geologisnya
merupakan kawasan yang relatif aman dari bencana gempa bumi,
akan tetapi bencana gempa bumi yang berpotensi tsunami harus
tetap diwaspadai terutama di kawasan pesisir laut sekitar Tarakan,
karena diidentifikasi pada kawasan tersebut memiliki sesar aktif
yang berpotensi gempa tektonik.
29

Kebakaran Hutan dan Lahan
• Kebakaran hutan dan lahan merupakan kejadian yang berulang di
Kalimantan pada musim kemarau, tidak semata-mata disebabkan
oleh ulah manusia, tetapi juga oleh kondisi alam
30

Pra
Bencana
Tanggap
Darurat
Pasca
Bencana
Pasca
Bencana
Pasca
Bencana
Tidak Terdapat
Potensi Bencana
Terdapat Potensi
Kejadian Bencana
Rencana
Kontinjensi
Rencana
Penanggulangan
Bencana
Rencana Aksi
Pengurangan Resiko
Bencana
Rencana Operasi
Tanggap Darurat
1. Aktivasi Rencana Operasi
2. Aktivasi Posko
3. Pembagian Tugas Sektoral
4. Pemulihan Darurat
5. Pengakhiran Tanggap Darurat
Rencana Aksi Rehabilitasi
dan Rekonstruksi

Fase Pra Bencana
Pada situasi tidak terdapat
potensi bencana terdapat dua
jenis rencana yaitu:
Pada situasi terdapat potensi
kejadian bencana, terdapat
Rencana Kontinjensi.
Dalam setiap Rencana
Kontinjensi, perlu dicantumkan
dengan jelas sebagai acuan
pengambilan keputusan, yaitu:
1. Rencana Penanggulangan
Bencana (tingkat nasional,
provinsi dan kabupaten/kota)
yang menjadi masukan bagi
RPJMN, RPJMD Provinsi dan
RPJMD Kabupaten/Kota, dengan
kerangka jangka menengah yaitu
5 tahun, yang memuat indikasi
program lintas sektor, kegiatan,
dan sumber dana dalam
penyelenggaraan
penanggulangan bencana.
2. Rencana Aksi Pengurangan
Risiko Bencana (tingkat
nasional, provinsi dan kabupaten
/kota) yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Rencana
Penanggulangan Bencana,
dengan kerangka waktu 3 tahun
yang memuat indikasi program
lintas sektor, kegiatan, dan
sumber dana.
1. Perencanaan kontinjensi
disusun dengan fokus
kesiapsiagaan, bertujuan untuk
meminimalisir dampak dari
ketidakpastian dengan
melakukan pengembangan
skenario dan proyeksi kebutuhan
saat keadaan darurat terjadi,
dengan pendekatan multi-hazard.
2. Suatu rencana kontinjensi
mungkin saja tidak pernah
diaktifkan jika keadaan yang
diperkirakan tidak pernah terjadi.
3. Perencanaan kontijensi selain
digunakan dalam pengelolaan
bencana berbasis kewilayahan,
juga digunakan dalam bidang
militer, bisnis, dan proyek
pembangunan infrastruktur.
1. Ketentuan Aktivasi Rencana:
yang memberikan keterangan
dalam situasi bagaimana rencana
akan diaktifkan dan siapa yang
berhak untuk mengambil
keputusan aktivasi rencana
kontijensi.
2. Pembagian peran dan
tanggungjawab pada setiap
tahapan membentuk
kesiapsiagaan, sebagai acuan
koordinasi antar lembaga.
3. Pembagian peran dan
tanggungjawab pada situasi
tanggap darurat, sebagai acuan
koordinasi antar lembaga.
1.
Dalam setiap Rencana
Kontinjensi, perlu dicantumkan
dengan jelas sebagai acuan
pengambilan keputusan, yaitu:
Pada situasi terdapat
potensi kejadian bencana,
terdapat Rencana
Kontinjensi.
Pada situasi tidak terdapat
potensi bencana terdapat dua
jenis rencana yaitu:

Fase Tanggap Darurat
2.
Pada fase tanggap darurat,
Rencana Kontinjensi berubah
fungsi menjadi Rencana Operasi
Tanggap Darurat.
Untuk melaksanakan Operasi
Tanggap Darurat, diperlukan
beberapa langkah sebagai berikut:
• Pada saat itu dilakukan upaya
peningkatan kewaspadaan dan
kesiapsiagaan masyarakat untuk
menghindari jatuhnya korban dan
kerusakan dan sejak saat itu pula dapat
dilakukan kegiatan tanggap darurat.
• Sebelum operasi tanggap darurat
dilaksanakan, pada awal kejadian
dilakukan kaji darurat/ kaji cepat (rapid
assessment) dan pemutakhiran data
untuk mengukur besarnya dampak
bencana: lokasi, korban dan kerusakan,
kemampuan respon, dan bantuan yang
dibutuhkan.
1. Aktivasi Rencana Operasi
2. Aktivasi Posko
3. Pembagian Tugas Sektoral
4. Pemulihan Darurat
5. Pengakhiran Tanggap Darurat.
Untuk melaksanakan Operasi
Tanggap Darurat, diperlukan
beberapa langkah sebagai berikut:
Pada fase tanggap darurat, Rencana
Kontinjensi berubah fungsi menjadi
Rencana Operasi Tanggap Darurat.

Fase Pasca Bencana
3.
Prinsip dasar penyelenggaraan rehabilitasi dan
rekonstruksi pasca bencana:
1. Merupakan tanggungjawab Pemerintah Daerah dan
Pemerintah;
2. Membangun menjadi lebih baik (build back better)
yang terpadu dengan konsep pengurangan risiko
bencana dalam bentuk pengalokasian dana minimal
10% dari dana rehabilitasi dan rekonstruksi;
3. Mendahulukan kepentingan kelompok rentan seperti
lansia, perempuan, anak dan penyandang cacat;
4. Mengoptimalkan sumberdaya daerah;
5. Mengarah pada pencapaian kemandirian masyarakat,
keberlanjutan program dan kegiatan serta perwujudan
tatakelola pemerintahan yang baik;
6. Mengedepankan keadilan dan kesetaraan gender
Prinsip Dasar Penyelenggaraan Rehabilitasi dan
Rekonstruksi Pasca Bencana:• Pelaksanaan
rehabilitasi dan
rekonstruksi
memerlukan
dokumen
perencanaan yang
disebut Rencana
Aksi Rehabilitasi
dan Rekonstruksi,
• untuk jangka
waktu maksimal 3
tahun (Peraturan
Kepala BNPB No.
17/2010).

Meningkatkan Kesiapsiagaan
Pemda dan Masyarakat
• Teknologi seluler telah diintegrasikan
pada sistem peringatan dini tsunami,
banjir bahkan gempabumi untuk
meningkatkan kecepatan
menyampaikan pesan tentang
potensi ancaman kepada
masyarakat.
• Teknologi internet dapat
dimanfaatkan sebagai media untuk
berkomunikasi, publikasi informasi
tentang potensi ancaman, publikasi
informasi tentang jalur evakuasi,
lokasi Posko, dan pusat-pusat
pelayanan terdekat.

Penyebarluasan Informasi
pada Fase Tanggap Darurat
• Teknologi seluler dan internet
dimanfaatkan untuk publikasi orang
hilang, proses evakuasi, bahkan
penggalangan dana untuk pemulihan
darurat.
• Pengetahuan dan pembelajaran tentang
bencana alam dapat diperoleh dari situs
internet di seluruh dunia.
• Seluruh situs K/L dan Pemda digunakan
untuk memberikan informasi tentang
kegiatan lembaga masing-masing,
termasuk kebijakan dan pelaksanaan
kegiatan yang terkait dengan rencana
pembangunan.

IPTEK Bidang Informasi dan Komunikasi
• Diseminasi hasil litbang, peta
dan informasi spasial, teknologi
terapan dan tepat guna yang
berbasis kearifan lokal
• Pengembangan koordinasi dan
kemitraan antar kelembagaan
IPTEK (lembaga litbang,
perguruan tinggi, dunia usaha
dan lembaga pendukung)
• Peningkatan pengetahuan
tentang Penanganan dan
Pengurangan Risiko Bencana

Hyogo Framework of Action
for Disaster Risk Reduction 2005-2015
Pengintegrasian Pengurangan Risiko Bencana pada seluruh siklus manajemen
untuk mengurangi kerentanan terhadap jiwa, harta benda dan tata kehidupan.
1. Kebijakan dan kelembagaan yang mendukung pengarusutamaan pengurangan risiko
bencana dalam perencanaan pembangunan daerah.
2. Pengenalan risiko, single maupun multi-hazards, yang didukung IPTEK serta kearifan
lokal, untuk memperoleh gambaran yang lengkap mengenai risiko dan cara untuk
memantau risiko.
3. Peringatan dini yang didukung IPTEK serta kearifan lokal, dilengkapi dengan sistem
komunikasi untuk menyampaikan informasi dengan cepat dan akurat kepada masyarakat
yang berpotensi terpapar risiko untuk menyiapkan langkah-langkah pencegahan dan
kesiapsiagaan.
4. Peningkatan kesadaran (awareness) dan pengetahuan bagi masyarakat untuk
meningkatkan kewaspadaan dan melakukan langkah-langkah pengurangan risiko
bencana.
5. Mengurangi faktor-faktor yang menyebabkan risiko melalui pengelolaan sumberdaya alam
dan lingkungan hidup, perlindungan dan penguatan prasarana vital, penegakan rencana
tata ruang serta penguatan keuangan daerah yang akan memberikan manfaat jangka
menengah dan panjang bagi daerah.
6. Meningkatkan kesiapsiagaan untuk menghadapi bencana.

Strategi Pembangunan dan Pengurangan Resiko Bencana Daerah Tertinggal di Wilayah Perbatasan Kalimantan

Recomendados

Recomendados

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

La actualidad más candente (20)

Similar a Strategi Pembangunan dan Pengurangan Resiko Bencana Daerah Tertinggal di Wilayah Perbatasan Kalimantan

Similar a Strategi Pembangunan dan Pengurangan Resiko Bencana Daerah Tertinggal di Wilayah Perbatasan Kalimantan (20)

Más de Dadang Solihin

Más de Dadang Solihin (20)

Último

Último (20)

Strategi Pembangunan dan Pengurangan Resiko Bencana Daerah Tertinggal di Wilayah Perbatasan Kalimantan