Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah berdasarkan Permendagri 54/2010

dadang-solihin.blogspot.com 2

Nama : Dr Dadang Solihin, SE, MA
Dr. Solihin SE
Tempat/Tgl Lahir : Bandung 6 November 1961
Pekerjaan : Direktur Evaluasi Kinerja
Pembangunan Daerah
Bappenas
Alamat Kantor : Jl. Taman Suropati No. 2
Jakarta 10310
Telp/Fak Kantor : (021) 392 6248
HP : 0812 932 2202
PIN BB : 277878F0
Email : dadangsol@yahoo.com
Website :
http://dadang-solihin.blogspot.com


Materi
• PP 8/2008-Permendagri 54/2010 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana
• Penajaman Visi-Misi: Perumusan Positioning
Visi Misi:
Differentiation Brand (PDB)
• Pembangunan Daerah
• Tujuan dan Permasalahan Pembangunan
Daerah
• Perencanaan Pembangunan Daerah
• Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah
• Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah


PP 8/2008-Permendagri 54/2010
8/2008- g
tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

1. Pembangunan Daerah;
2. Perencanaan Pembangunan Daerah;
3. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD);
4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
5.
5 Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD);
6. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra
SKPD);
7. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD);
8. Tahapan Perencanaan Pembangunan Daerah;
9.
9 Tatacara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah;
10. Pengendalian;
11. Evaluasi;
12. Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).


Positioning Differentiation Brand (PDB)
g ( )

POSITIONING DIFFERENTIATION

BRAND


PDB Triangle: Provinsi Gorontalo
g
Brand Integrity

Agro Bisnis
Provinsi Jagung
Jagung

BRAND

Visi Provinsi
Gorontalo


PDB Triangle: Kabupaten Lamongan
g p g
Brand Integrity

p g
Kabupaten dengan j
Pelajaran Bahasa
pemerintahan Mandarin di Sekolah
entrepreneurship dan Pesantren

BRAND

Visi Kabupaten
Lamongan


PDB Triangle: Kota Sawahlunto
g
Brand Integrity

Kota Pariwisata ,
Lokasi Historis Kuno,
Budaya DaerahPertambangan
Pertambangan Batu Bara, Lahan
Alami

BRAND

Visi Kota
Sawahlunto


Apa Itu Pembangunan?
Pembangunan adalah: Tujuan Pembangunan:
 proses perubahan ke 1.
1 Peningkatan standar hidup (levels
arah kondisi yang lebih of living) setiap orang, baik
baik pendapatannya, tingkat konsumsi
pangan, sandang, papan,
pangan sandang papan pelayanan
 melalui upaya yang kesehatan, pendidikan, dll.
dilakukan secara 2. Penciptaan berbagai kondisi y g
p g yang
terencana.
t memungkinkan tumbuhnya rasa
percaya diri (self-esteem) setiap
orang.
orang
3. Peningkatan kebebasan
(freedom/democracy) setiap orang.
Todaro, 2000


How?
Ho ?
1. Mengurangi disparitas atau ketimpangan pembangunan
 antar daerah
 antar sub daerah
 antar warga masyarakat (p
g y (pemerataan dan keadilan).
)
2. Memberdayakan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan.
3. Menciptakan atau menambah lapangan kerja.
p p g j
4. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat daerah.
5. Mempertahankan atau menjaga kelestarian sumber daya alam
p j g y
agar bermanfaat bagi generasi sekarang dan generasi masa
datang (berkelanjutan).


Tantangan dalam Pembangunan Daerah
g g
• Mengurangi
Sarana dan
Prasarana yang
P ketimpangan
memadai dan • Memberdayakan
berkualitas masyarakat
• Mengentaskan
kemiskinan.
• Menambah lapangan
kerja.
Dunia usaha yg • Menjaga kelestarian
kondusif SDA
Pemanfaatan
sumber daya secara
berkualitas

Koordinasi yang
semakin baik antar
stakeholders

Peningkatan kapasitas
SDM

PEMBANGUNAN DAERAH PEMBANGUNAN DI DAERAH

Upaya terencana untuk
Upaya untuk memberdayakan
meningkatkan kapasitas
masyarakat di seluruh daerah
Pemerintahan Daerah

Sehingga tercipta suatu Sehingga tercipta suatu
S hi t i t t
kemampuan yang andal dan lingkungan yang memungkinkan
profesional dalam:
p masyarakat untuk:
y

 Memberikan pelayanan kepada  M ik ti k lit k hid
Menikmati kualitas kehidupan
masyarakat, yang lebih baik, maju, dan
tenteram,,
 M
Mengelola sumber d
l l b daya  Peningkatan harkat, martabat,
ekonomi daerah. dan harga diri.


PEMBANGUNAN DAERAH
Dilaksanakan Melalui:

Penguatan Otonomi Pengelolaan
Good Governance
Daerah Sumberdaya

Keseimbangan Peran Tiga Pilar
K i b P Ti Pil

Pemerintahan
P i t h Dunia U h
D i Usaha Masyarakat
M k t

Menjalankan dan
menciptakan lingkungan Mewujudkan penciptaan Penciptaan interaksi
politik dan hukum yang lapangan kerja dan sosial, ekonomi dan
kondusif bagi unsur- pendapatan. politik.
unsur lain.


Pergeseran Paradigma:
From Government to Governance

Government Governance
 M b ik h k ekslusif b i
Memberikan hak k l if bagi  P
Persoalan-persoalan publik
l l blik
negara untuk mengatur hal-hal adalah urusan bersama
publik, pemerintah, civil society dan
 Aktor di luarnya hanya dapat dunia usaha sebagai tiga aktor
disertakan sejauh negara utama.
mengijinkannya.
mengijinkannya

Pelaku Pembangunan:
g
Paradigma Governance
 Interaksi antara Pemerintah, Dunia Usaha Swasta, dan Masyarakat
yang bersendikan transparansi, akuntabilitas, partisipatif, dsb.
Tenaga Kerja
Kontrol Kontrol

Dunia Usaha
Pemerintah y
Masyarakat
Swasta
S t

Nilai Redistibusi
Pertumbuhan Melalui Pelayanan
Pasar

 Apabila sendi-sendi tersebut dipenuhi, maka Governance akan
Good.
Good

Model Go ernance
Governance
Sektor Swasta Sektor Publik Sektor Ketiga

Tingkat Perusahaan Organisasi LSM
Supranasional transnasional Antar Pemerintah Internasional

Tingkat Perusahaan
P h Ormas/LSM
Nasional Nasional GOVERNANCE Nasional

Tingkat Perusahaan Pemerintah LSM Lokal
Subnasional Lokal Lokal

(Kamarack and Nye Jr., 2002)


Pelaku Pembangunan: Stakeholders
g

STATE CITIZENS
Executive
i organized into:
i di t
Judiciary Community-based organizations
g
Legislature Non-governmental organizations
Professional Associations
Public service
Religious groups
Military Women’s groups
Police Media

BUSINESS
Small / medium / large enterprises
Multinational Corporations
Financial institutions
Fi i l i tit ti
Stock exchange


Troika


Troika: Pola Hubungan antara Pemerintah,
Dunia Usaha Swasta, dan Masyarakat
Swasta

Masyarakat,
Bangsa, dan
Negara Masyarakat

VISI
Pemerintah

Good Governance Dunia Usaha


Sinergitas Stakeholders


Proses Perencanaan
Pendekatan Politik:
Pemilihan Presiden/Kepala Daerah menghasilkan rencana
pembangunan hasil proses politik (public choice theory of
planning) khususnya penjabaran Visi dan Misi dalam
planning),
RPJM/D.
Proses Teknokratik:
Menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh
lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas
untuk itu.
itu

Partisipatif:
Dilaksanakan dengan melibatkan seluruh stakeholders antara
stakeholders,
lain melalui Musrenbang.

Proses top-down dan bottom-up:
Dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan.


Syarat Dokumen Perencanaan
y
S.M.A.R.T
1. Specific:
Specific: Sifat dan tingkat kinerja dapat diidentifikasi dengan
jelas;
2. Measurable: Target kinerja dinyatakan dengan jelas dan terukur
Measurable:
baik bagi indikator kuantitif maupun kualitatif;
3. Achievable: Target kinerja dapat dicapai terkait dengan
Achievable:
kapasitas dan sumber daya yang ada;
p y y g ;
4. Relevant:
Relevant: Mencerminkan keterkaitan (relevansi) antara target
output dalam rangka mencapai target outcome yang
ditetapkan; serta antara target outcome dalam
rangka mencapai target impact yang ditetapkan;
5. Time Bond:
5 Ti Bond
B d: Waktu/periode
W kt / i d pencapaian ki j dit t k
i kinerja ditetapkan.


Syarat Perencanaan
Harus memiliki, mengetahui, dan memperhitungkan:
H iliki t h i d hit k
1. Tujuan akhir yang dikehendaki.
2. Sasaran-sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya (yang
mencerminkan pemilihan dari berbagai alternatif).
3. Jangka waktu mencapai sasaran-sasaran tersebut.
4. Masalah-masalah yang dihadapi.
5. Modal atau sumber daya yang akan digunakan serta
pengalokasiannya.
6. kebijakan-kebijakan untuk melaksanakannya.
7. Orang, organisasi, atau badan pelaksananya.
8. Mekanisme pemantauan, evaluasi, dan pengawasan
pelaksanaannya.

Fungsi/Manfaat Perencanaan
• Sebagai penuntun arah
• Minimalisasi ketidakpastian
p
• Minimalisasi inefisiensi
sumberdaya
• Penetapan standar dan
pengawasan kualitas


Status Hukum Dokumen Perencanaan
NASIONAL DAERAH
Dokumen Penetapan Dokumen Penetapan
Rencana Pembangunan UU Rencana Pembangunan Perda
Jangka Panjang Nasional (Ps.
( 13 Ayat 1)
y ) Jangka Panjang Daerah (Ps.
( 13 Ayat 2)
y )
(RPJP-Nasional) (RPJP-Daerah)
Rencana Pembangunan Per Pres Rencana Pembangunan Peraturan KDH
Jangka Menengah N i l
J k M h Nasional (Ps. 19 Ayat 1) Jangka Menengah D
J k M h Daerah
h (Ps. 19 Ayat 3)
(RPJM-Nasional) (RPJM-Daerah)
Renstra Kementerian / Peraturan Renstra Satuan Kerja Peraturan
Lembaga (Renstra KL) Pimpinan KL Perangkat Daerah Pimpinan SKPD
(Ps. 19 Ayat 2) (Renstra SKPD) (Ps. 19 Ayat 4)
Rencana Kerja Pemerintah Per Pres Rencana Kerja Pemerintah Peraturan KDH
(RKP) (Ps. 26 Ayat 1) Daerah (RKPD) (Ps. 26 Ayat 2)
Rencana Kerja Peraturan Rencana Kerja Satuan Peraturan
Kementerian / Lembaga Pimpinan KL Kerja Perangkat Daerah Pimpinan SKPD
(
(Renja KL)
j ) (Ps.
(Ps 21 Ayat 1) (
(Renja SKPD)
j ) ( Ps. 21 Ayat 3)
Ps

Perencanaan yang Ideal
• Prinsip partisipatif: masyarakat yang akan memperoleh manfaat
dari perencanaan harus turut serta dalam prosesnya.
• Prinsip kesinambungan: perencanaan tidak hanya berhenti
pada satu tahap; tetapi harus berlanjut sehingga menjamin
adanya kemajuan terus-menerus dalam kesejahteraan dan
terus menerus kesejahteraan,
jangan sampai terjadi kemunduran.
• Prinsip holistik: masalah dalam perencanaan dan
p p
pelaksanaannya tidak dapat hanya dilihat dari satu sisi (atau
sektor) tetapi harus dilihat dari berbagai aspek, dan dalam
keutuhan konsep secara keseluruhan
keseluruhan.
• Mengandung sistem yang dapat berkembang (a learning and
adaptive system).
system)
• Terbuka dan demokratis (a pluralistic social setting).


R.P.J.M.D

Renstra SKPD


1/3
1/3
Apa it RPJPD
itu
• RPJPD merupakan satu dokumen rencana resmi daerah yang
dipersyaratkan bagi mengarahkan pembangunan daerah dalam
jangka waktu 20 (dua puluh) tahun ke depan.
• Sebagai suatu dokumen rencana yang penting sudah sepatutnya
Pemerintah D
P i t h Daerah, DPRD d masyarakat memberikan perhatian
h DPRD, dan k t b ik h ti
penting pada kualitas proses penyusunan dokumen RPJPD, dan
tentunya diikuti dengan p
y g pemantauan, evaluasi, dan review berkala
, ,
atas implementasinya.


2/3
Apa it RPJPD
itu
• Dokumen RPJPD merupakan dokumen rencana yang menjadi
acuan bagi penyusunan rencana daerah dengan hirarki dan skala
yang lebih rendah seperti RTRWD, RPJMD, Renstra SKPD, dan
RKPD,
• Oleh k
Ol h karena itu, kualitas penyusunan RPJPD d i segi:
it k lit dari i
– analisis kecenderungan dan perspektif masa depan,
– pemahaman atas isu strategis yang mungkin dih d i di masa
h t i t t i ki dihadapi
depan,
– kejelasan visi misi tujuan arah dan strategi kebijakan
visi, misi, tujuan,
pembangunan 20 tahun ke depan
• y
akan turut menentukan kualitas rencana daerah dibawahnya.


3/3
Apa it RPJPD
itu
RPJPD menjawab tiga pertanyaan dasar:
1. kemana daerah akan diarahkan pengembangannya dan apa y g
p g g y p yang
hendak dicapai dalam 20 (dua puluh tahun) mendatang;
2. bagaimana mencapainya dan;
3. langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar tujuan
tercapai.


Tata Cara Penyusunan RPJPD

Saran,, Rumusan
Rancangan
tanggapan, hasil
Visi & Misi Rekomendasi kesepakatan
stakeholders & komitmen

Rancangan
Prediksi Kondisi Akhir RPJPD
Umum Daerah Rancangan RPJP - Visi
Merumuskan - Misi Penetapan
P t
- Geomorfologi & gambaran awal Sosialisasi, Perda ttg
Konsultasi Musrenbang - Arah
lingkungan - Visi Jangka RPJPD
Publik, dan Pembangunan
- Ekonomi & SDA - Misi jaring Panjang Peraturan
- Arah Pembangunan asmara Daerah ▪ Arahan Daerah ttg
- Demografi Umum RPJP Daerah
- Prasarana dan ▪ Fungsi &
sarana peran sub
wilayah/
- dll. kawasan
Rancangan Arah
Pembangunan
Rencana tata ruang

www.dadangsolihin.com 39

Sistematika Penulisan RPJPD 1/2
Bab I PENDAHULUAN
1. Latar Belakang
Rencana Pembangunan 2. Maksud dan Tujuan RPJPD
Jangka Panjang Daerah 3. Landasan Hukum Perlunya Penyusunan
RPJPD
 UU No 25/2004
 UU No 32/2004
 SE Mendagri No 050/2020/SJ
4. Hubungan RPJP Daerah dengan Dokumen
Perencanaan Lainnya
 RPJP Nasional
 RPJP Provinsi
 RTRW Nasional
 RTRW Provinsi
5. Sistematika Penulisan
Bab II KONDISI, ANALISIS, DAN PREDIKSI
KONDISI UMUM DAERAH
1. Profil Kinerja Capaian P b
1 P fil Ki j C i Pembangunan D
Daerah
h
Masa Kini
 Pelayanan umum
 Ketertiban dan keamanan
 Ekonomi
Provinsi/Kabupaten/Kota  Lingkungan hidup
 Perumahan dan fasilitas umum


Sistematika Penulisan RPJPD 1/2
 Kesehatan Bab III VISI, MISI, DAN ARAH PEMBANGUNAN
 Pariwisata dan budaya DAERAH
 Pendidikan
 Perlindungan sosial 1. Visi
2. Misi
2. Peluang dan Tantangan Pembangunan Daerah 3. Arah dan Strategi Pembangunan Daerah
 G
Geomorfologi dan Lingkungan Hidup
f Jangka Panjang
 Demografi  Arahan dan Strategi Pembangunan jangka
 Ekonomi dan Sumber Daya Alam Panjang
 Sosial Budaya dan Politik  Peran Sub Wilayah Pembangunan Daerah
 Prasarana dan Sarana
 Pemerintahan Bab IV PENUTUP

3. Implikasi d Penyelenggaraan
3 I lik i pada P l Lampiran
L i
Pembangunan Daerah Masa Depan
 Pelayanan umum
 Ketertiban dan keamanan
 Ekonomi
 Lingkungan hidup
 Perumahan dan fasilitas umum
 Kesehatan
 Pariwisata dan budaya
 Pendidikan
 Perlindungan sosial


1/2
Apa it RPJMD
itu
• RPJMD merupakan satu dokumen rencana resmi daerah untuk
mengarahkan pembangunan daerah dalam jangka waktu lima tahun
ke depan masa pimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Terpilih.
• Sebagai suatu dokumen rencana yang penting sudah sepatutnya
Pemerintah Daerah, DPRD, dan masyarakat memberikan perhatian
p
penting p
g pada:
1. Kualitas proses penyusunan dokumen RPJMD, dan
2. Pemantauan, evaluasi, dan review berkala atas
implementasinya.


2/2
Apa it RPJMD
itu
RPJMD menjawab tiga pertanyaan dasar:
1. Kemana daerah akan diarahkan pengembangannya dan apa y g
p g g y p yang
hendak dicapai dalam lima tahun mendatang;
2. Bagaimana mencapainya, dan;
3. Langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar tujuan
tercapai.


Substansi RPJMD
S bstansi
• RPJMD menekankan tentang pentingnya menerjemahkan secara
arif VISI, MISI dan Agenda KEPALA DAERAH TERPILIH
• kedalam tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan pembangunan
• yang merespon kebutuhan dan aspirasi masyarakat, serta
• kesepakatan tentang tolok ukur kinerja untuk mengukur
keberhasilan atau ketidak berhasilan pembangunan daerah dalam 5
tahun k d
t h kedepan.


Langkah Penyusunan RPJMD
g y
(1) Visi, Misi, Program
Indikator Kepala Daerah Terpilih

Bappeda menyusun (2)
Rancangan Awal SKPD Menyusun Renstra SKPD
RPJMD (3)
Program SKPD
a) Visi,Misi Kepala Daerah
b) Strategi Pembangunan Daerah
c) Kebijakan Umum
d) Kerangka Ekonomi Daerah (4) Bappeda menyelenggarakan
MUSRENBANG RPJMD
e) Program SKPD

(5)
Bappeda menyusun Penetapan RPJMD
Rancangan Akhir RPJMD

a) Visi, Misi Kepala Daerah (7)
b) Strategi Pembangunan Daerah (6)
c) Kebijakan Umum Digunakan sebagai
d) Kerangka Ekonomi Daerah pedoman penyusunan
e) Program SKPD Rancangan RKPD


Sistematika Penulisan RPJMD 1/3
1/3
Bab I Pendahuluan
1.1. Latar Belakang Penyusunan RPJMD
Rencana Pembangunan 1.2. Landasan Hukum
Jangka Menengah Daerah 1.3. Maksud, Tujuan, dan Ruang Lingkup
1.4. Kedudukan RPJMD dengan Dokumen
Perencanaan lainnya
1.5.
15 Sistematika Penulisan

Bab II Tinjauan Umum Kondisi dan
Permasalahan Pembangunan Daerah
Menggambarkan profil daerah, status,
kondisi, situasi, pengkajian kinerja capaian,
serta rumusan isu dan permasalahan
strategis dalam penyelenggaraan fungsi
fungsi-
fungsi pemerintahan daerah secara
menyeluruh
2.1 Kondisi Geografis Daerah
2.2
22 Pelayanan U
P l Umum
2.3 Ketertiban dan Ketentraman
2.4 Ekonomi
2.5 Lingkungan Hidup
g g p
2.6 Perumahan dan Fasilitas Umum
Provinsi/Kabupaten/Kota 2.7 Kesehatan
2.8 Pendidikan


2.9 Pariwisata dan Budaya Bab V Tujuan, Strategi, dan Arah Kebijakan
2.10 Pendidikan Pembangunan Daerah
2.11
2 11 Perlindungan sosial Berdasarkan visi, misi dan agenda Kepala
visi
2.12 Keuangan Daerah Daerah Terpilih dirumuskan tujuan
2.13 Rumusan Issue Strategis Pembangunan (SMART), strategi pencapaian tujuan dan
Daerah kebijakan yang akan ditempuh untuk
masing-masing strategi pembangunan
Bab III Tinjauan Terhadap Dokumen daerah.
Perencanaan Terkait 5.1 Tujuan
3.1 RPJM Nasional 5.2 Strategi
3.2 RTRW Nasional dan RTRW Provinsi (untuk 5.3 Arah Kebijakan Umum (untuk setiap fungsi
RPJM Provinsi) pemerintahan daerah)
3.3 RPJM Provinsi 5.4 Arah Kebijakan Keuangan Daerah dan
3.4
34 RTRW Provinsi d RTRW
P i i dan Kerangka Pendanaan
K k P d
Kabupaten/Kota (untuk RPJM Kabupaten/
Kota) Bab VI Program Pembangunan Daerah
Untuk masing-masing p g
g g program p
perlu
Bab IV Visi, Misi dan Agenda Pembangunan dicantumkan nama program, tolok ukur dan
Daerah target kinerja capaian program dan pagu
4.1 Visi indikatif
42
4.2 Misi 61
6.1 Program Pembangunan
4.3 Agenda (apabila ada) 6.1.1 Program SKPD
6.1.2 Program Lintas SKPD
6.1.3 Program Lintas Kewilayahan


6.2 Program Pengembangan Kelembagaan Lampiran
dan Legislasi Daerah Tabel-Tabel Penting (dalam Lampiran) sekurang-
kurangnya mencakup:
Bab VII Kaidah Pelaksanaan
Mengemukakan tentang program dan 1. Fungsi, Tolok Ukur Capaian Pelaksanaan,
kegiatan pendukung yang diperlukan Issue dan Permasalahan masing-masing
untuk dapat mengimplementasikan fungsi p
g pemerintahan daerah
RPJMD secara efektif 2. Dokumentasi Kesepakatan Konsultasi Publik
7.1 Konsistensi penyusunan Renstra SKPD, dan Musrenbang RPJMD
RKPD, dan Renja SKPD dengan RPJMD
3. Program,
3 Program Tolok Ukur dan Target Kinerja
7.2 Pemantauan dan evaluasi kinerja
Capaian Program, dan Pagu Indikatif menurut
pencapaian program RPJMD
fungsi-fungsi pemerintahan daerah
7.3 Penguatan kemampuan dan kapasitas
DPRD untuk memantau dan mengevaluasi 4. Kondisi dan Situasi Keuangan Daerah 5 Tahun
g
RPJMD lalu (Penerimaan dan Belanja)
7.4 Penguatan kemampuan dan kapasitas 5. Proyeksi Fiskal Daerah
Non Government Stakeholders untuk
6. Kerangka Pendanaan Jangka Menengah
memantau dan mengevaluasi
t d l i
implementasi RPJMD


1/2
Apa Itu Renstra SKPD
• Renstra SKPD merupakan satu dokumen rencana resmi daerah
yang di
dipersyaratkan untuk mengarahkan pelayanan SKPD
tk t k hk l
khususnya dan pembangunan daerah pada umumnya dalam jangka
waktu 5 tahun ke depan masa p p
p pimpinan Kepala Daerah dan Wakil
p
Kepala Daerah Terpilih.
• Kualitas penyusunan Renstra SKPD akan sangat ditentukan oleh
kemampuan SKPD untuk menerjemahkan, mengoperasionalkan,
dan mengimplementasikan Visi, Misi dan Agenda KDH, tujuan,
strategi, kebijakan
strategi kebijakan, dan capaian program RPJMD ke dalam
penyusunan Renstra SKPD sesuai TUPOKSI SKPD.


2/2
Apa Itu Renstra SKPD
• Renstra SKPD menjawab 3 pertanyaan dasar;
1) K mana pelayanan SKPD akan di hk pengembangannya
Ke l k diarahkan b
dan apa yang hendak dicapai dalam lima tahun mendatang;
2) Bagaimana mencapainya;
) g p y ;
3) Langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar tujuan
tercapai.
• Untuk
U t k mendapatkan dukungan yang optimal b i i l
d tk d k ti l bagi implementasinya,
t i
proses penyusunan dokumen Renstra SKPD perlu membangun
komitmen dan kesepakatan dari semua stakeholder (termasuk
p (
Forum Multistakeholder SKPD) untuk mencapai tujuan Renstra
SKPD melalui proses yang transparan, demokratis, dan akuntabel
dengan memadukan pendekatan teknokratis, demokratis,
partisipatif, dan politis.


Sistematika Penulisan Renstra SKPD
BAB 1 PENDAHULUAN 3.5 Rumusan Perubahan, Kecenderungan Masa
1.1 Latar Belakang Depan yang berpengaruh pada TUPOKSI
1.2 Maksud dan Tujuan SKPD
1.3 Landasan Hukum 3.6 Rumusan Perubahan Internal dan Eksternal
1.4 Kedudukan dan Peranan Renstra SKPD yang perlu dilakukan (untuk lebih efisien dan
dalam Perencanaan Daerah efektif)
1.5
1 5 Sistematika Penulisan
BAB 4 VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI DAN
BAB 2 TUGAS POKOK DAN FUNGSI SKPD KEBIJAKAN
2.1 Struktur Organisasi 4.1 Visi SKPD
2.2 Susunan Kepegawaian dan kelengkapan 4.2 Misi SKPD
2.3 TUPOKSI 4.3 Tujuan (memenuhi kriteria Specific,
2.4 Sistem, Prosedur, Mekanisme (dan lain-lain Measurable, Achievable, Results Oriented,
yang perlu) Time Bound)
4.4 Strategi
BAB 3 PROFIL KINERJA PELAYANAN SKPD 4.5 Kebijakan
3.1 Kinerja Pelayanan Masa Kini (menurut
berbagai aspek pelayanan d capaian
b b i k l dan i BAB 5 PROGRAM
terhadap Standar Pelayanan Minimal) 5.1 Program SKPD
3.2 Kelemahan dan Kekuatan Internal 5.2 Program Lintas SKPD
3.3 Peluang dan Tantangan Eksternal
g g 5.3 Program Lintas Kewilayahan
g y
3.4 Rumusan Permasalahan Strategis yang 5.4 Pagu Indikatif dan Indikasi Sumber
dihadapi masa kini Pendanaan
BAB 6 PENUTUP


Renstra SKPD dalam Penyusunan RPJMD
(1) Visi, Misi, Program
Kepala Daerah Terpilih Renstra SKPD

Rancangan Awal SKPD Menyusun Renstra SKPD
RPJMD (3)
Program SKPD
a) Visi,Misi Kepala Daerah
b) Strategi Pembangunan Daerah
c) Kebijakan Umum
d) Kerangka Ekonomi Daerah (4) Bappeda menyelenggarakan
MUSRENBANG RPJMD
e) Program SKPD

(5)
Bappeda menyusun Penetapan RPJMD
Rancangan Akhir RPJMD

a) Visi, Misi Kepala Daerah (7)
b) Strategi Pembangunan Daerah (6)
c) Kebijakan Umum Digunakan sebagai
d) Kerangka Ekonomi Daerah pedoman penyusunan
e) Program SKPD Rancangan RKPD


Apa Itu RKPD?
• RKPD atau Rencana Kerja Pemerintah Daerah merupakan satu
dokumen rencana resmi d
d k i daerah yang di
h dipersyaratkan b i
tk bagi
mengarahkan pembangunan daerah dalam jangka waktu satu tahun
ke depan.
p
• RKPD mempunyai fungsi penting dalam sistem perencanaan
daerah, karena RKPD menerjemahkan perencanaan strategis
jangka menengah (RPJMD dan Renstra SKPD) ke dalam rencana,
program, dan penganggaran tahunan.
• RKPD menjembatani sinkronisasi harmonisasi rencana tahunan
dengan rencana strategis; mengoperasionalkan rencana strategis ke
dalam langkah-langkah tahunan y g lebih konkrit dan terukur untuk
g g yang
memastikan tercapainya rencana strategis jangka menengah.


Sistematika Penulisan RKPD
KPD
Bab 1 Pendahuluan  Tolok Ukur dan Target Kinerja Masukan
Kegiatan
Bab Kondisi, Ki
B b 2 K di i Kinerja dan Permasalahan
j d P l h  T l k Uk d T
Tolok Ukur dan Target Ki j K l
t Kinerja Keluaran
Pelayanan SKPD Kegiatan
 Tolok Ukur dan Target Kinerja Hasil
Bab 3 Tujuan Strategi, dan Kebijakan Rencana
Tujuan, Strategi  Pagu Indikatif dan Indikasi Sumber
Kerja SKPD Pendanaan

Bab 4 Prioritas Program SKPD Bab 6 Penutup

Bab 5 Program dan Kegiatan Rencana Kerja
SKPD
disusun menurut Permendagri No 13/2006
memuat informasi:
 Kode Fungsi Pemerintahan Daerah
 Kode Urusan Wajib atau Urusan Pilihan
 Kode SKPD
 Kode Program
g
 Kode Kegiatan
 Tolok Ukur dan Target Kinerja Capaian
Program


RKPD Kabupaten/Kota
K b t /K t
 Sistematika:
1. Pendahuluan; ;
2. Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu;
3. Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah beserta Kerangka
Pendanaan;
4. Prioritas dan Sasaran Pembangunan; dan
5. Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah.
 Bappeda mengajukan rancangan RKPD tersebut kepada Kepala
Daerah untuk memperoleh persetujuan dibahas dalam Musrenbang
RKPD Kabupaten/Kota.

Pasal 115 Permendagri 54/2011


(8)
Langkah Penyusunan RKPD
g y
Rancangan Awal RKPD SKPD Menyusun Renja SKPD
(10)
a) Prioritas Pembangunan Daerah Program SKPD
b) Kebijakan Umum
c) Kerangka Ekonomi Daerah 
Pagu Indikatif MUSRENBANG
d) Program SKPD Desa/Kelurahan/Kecamatan
(11.b)
(11.a)
Maret
MUSRENBANG Kab/Kota
K b/K t
a. Sinkronisasi Program SKPD
Rancangan Akhir RKPD
b. Harmonisasi Dekon dan TP
a)
) Prioritas Pembangunan
P i it P b (12)
b) Kebijakan Umum
c) Kerangka Ekonomi Daerah MUSRENBANG Prov Sbg April

d)
) Program SKPD
g Wakil Pemerintah Pusat
a. Harmonisasi Dekon dan TP
(15)
(13)
Mei
Penetapan RKPD
p ( )
(14) Bappenas menyelenggarakan
(4) April

Sebagai pedoman penyusunan MUSRENBANGNAS
Rancangan APBD a. Sinkronisasi Program KL/SKPD
b.
b Harmonisasi Dekon dan TP

Apa Itu Renja SKPD?
• Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah merupakan satu
dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan bagi
mengarahkan program dan kegiatan pelayanan SKPD khususnya
dan pembangunan tahunan daerah pada umumnya.
• Renja SKPD adalah perencanaan pada unit organisasi terendah dan
terkecil di pemerintah daerah yang memberikan masukan utama dan
mendasar bagi perencanaan di peringkat yang lebih atas seperti
RKPD, R
RKPD Renstra SKPD, RPJMD d b hk RPJPD
t SKPD dan bahkan RPJPD.
• Renja SKPD berhubungan langsung dengan pelayanan kepada
masyarakat yang merupakan tujuan utama penyelenggaraan
pemerintahan daerah.
• Kualitas penyusunan Renja SKPD dengan demikian akan sangat
p y j g g
menentukan kualitas pelayanan SKPD yang diberikan kepada
masyarakat penggunanya.


Sistematika Penulisan Renja SKPD
Bab 1 Pendahuluan Bab 6 Program dan Kegiatan
Bab 2 Kondisi, Kinerja, dan Permasalahan  Program SKPD
Pembangunan Daerah
P b D h  Program Lintas SKPD
 Pelayanan Umum  Program Lintas Kewilayahan
 Ketertiban dan Keamanan yang disusun menurut PERMENDAGRI No
 Ekonomi 13/2006 memuat informasi:
 Lingkungan Hidup  Kode Fungsi Pemerintahan Daerah
 Perumahan dan Fasilitas Umum  Kode Urusan Wajib atau Urusan Pilihan
 Kesehatan  Kode SKPD
 Pendidikan  Kode Program
 Pariwisata dan Budaya  Kode Kegiatan
 Perlindungan Sosial  Tolok Ukur dan Target Kinerja Capaian
Program
Bab 3 Tujuan, Strategi, dan Kebijakan
 Tolok Ukur dan Target Kinerja Masukan
Pembangunan Daerah
Kegiatan
· Kerangka Regulasi
 Tolok Ukur dan Target Kinerja Keluaran
· Kerangka Pelayanan Umum dan Investasi
Kegiatan
Pemerintah Daerah
 Tolok Ukur dan Target Kinerja Hasil
Bab 4 Kerangka Ekonomi Daerah (Proyeksi  Pagu Indikatif dan Indikasi Sumber
Pendapatan dan Belanja Daerah) Pendanaan
Bab 5 Prioritas Program Pembangunan Daerah Bab 7 Penutup


1/2
Penyusunan Renja SKPD

Mengacu kepada rancanga
g j
Rancangan Renja-SKPD awal RKPD, Renstra SKPD
RKPD SKPD,
Masukan oleh SKPD hasil evaluasi pelaksanaan
Rancangan program dan kegiatan
Memuat kebijakan, program
Renja SKPD
j dan kebijakan pembangunan periode sebelumnya,
masalah yang dihadapi dan
Pasal 27 ayat 1 dan 3
usulan program serta
kegiatan yang berasal dari
g y g
Rancangan Renja SKPD dibahas masyarakat
dalam forum SKPD untuk
menentukan prioritas Pasal 27 ayat 2
pembangunan
b
Pasal 27 ayat 5

Renja
R j SKPD ditetapkan dalam
dit t k d l
Keputusan Kepala SKPD
Pasal 28


2/2
2/2
Penyusunan Renja SKPD
• RENJA SKPD menekankan tentang pentingnya SKPD menguasai
dan kompeten dalam menyusun program dan kegiatan SKPD
karena RENJA SKPD merupakan dasar utama bagi penyusunan
rencana dan penganggaran tahunan dan rencana strategis jangka
menengah daerah.
• Kualitas penyusunan RENJA SKPD akan sangat menentukan
kualitas rencana daerah diatasnya.


Pengertian M& E
• Pengendalian: R
P d li Rangkaian k i t manajemen untuk
k i kegiatan j t k
menjamin agar suatu program/kegiatan yang dilaksanakan
sesuai dengan rencana yang ditetapkan.
• Monitoring: Kegiatan mengamati perkembangan
pelaksanaan rencana pembangunan, mengidentifikasi,
serta mengantisipasi permasalahan akan timbul untuk
dapat diambil tindakan sedini mungkin.
• Evaluasi: Rangkaian kegiatan membandingkan realisasi
masukan (input), keluaran (output), dan hasil (outcome)
terhadap
t h d rencana d standar.
dan t d
• Perencanaan: Proses untuk menentukan tindakan masa
depan yang t
d tepat, melalui urutan pilihan, d
t l l i t ilih dengan
memperhitungkan sumber daya yang tersedia.


Evaluasi
Tahap Perencanaan Tahap Pelaksanaan Tahap Pasca-Pelaksanaan
(ex-ante) (on-going) (ex-post)
• dilakukan sebelum • dilakukan pada saat • dilaksanakan setelah
ditetapkannya pelaksanaan pelaksanaan rencana
rencana rencana berakhir
pembangunan pembangunan • untuk melihat apakah
pencapaian (keluaran/ hasil/
• untuk memilih dan • untuk menentukan dampak) program mampu
menentukan skala tingkat kemajuan mengatasi masalah
prioritas dari pelaksanaan pembangunan yang ingin
berbagai alternatif rencana dipecahkan
dan kemungkinan
d k ki dibandingkan
dib di k • untuk menilai efisiensi
cara mencapai dengan rencana (keluaran dan hasil
tujuan yang telah yang telah ditentukan dibandingkan masukan),
dirumuskan sebelumnya efektivitas (hasil dan dampak
f (
terhadap sasaran), ataupun
sebelumnya
manfaat (dampak terhadap
kebutuhan) dari
k b t h ) d i suatut
dadang-solihin.blogspot.com program. 63

Evaluasi Memberikan Informasi mengenai:
E l i M b ik I f i i

 Strategi
Apakah yang dilakukan sudah benar?

 Operasi
Apakah cara yang ditempuh sudah benar?

 Pembelajaran
Apakah d
A k h ada cara yang l bih b ik?
lebih baik?


Perbedaan Monitoring dan Evaluasi
Monitoring Evaluasi
menilai k
il i kemajuan d l
j dalam pelaksanaan
l k memberikan gambaran pada suatu
b ik b d t
program yang sedang berjalan waktu tertentu mengenai suatu
program
• Akuntabilitas penyampaian input – Akuntabilitas penggunaan
program sumberdaya
• Dasar untuk aksi perbaikan
p
• Penilaian keberlanjutan program – P b l j
Pembelajaran t t
tentang h l h l yg
hal-hal
dapat dilakukan lebih baik di masa
yad
• Apakah pelaksanaan sesuai dengan – Relevansi
rencana? – Keberhasilan
• Apakah terdapat penyimpangan? – Keefekifan biaya
• Apakah penyimpangan tsb dapat
dibenarkan? – Pembelajaran

Dilaksanakan terus-menerus atau Umumnya dilaksanakan pada
secara berkala selama program pertengahan dan akhir program
berjalan

Tindak Lanjut
Lanj t
• Pedoman referensi penyusunan RTRW daerah kepulauan yang
komprehensif


Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah berdasarkan Permendagri 54/2010

Recomendados

Recomendados

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

La actualidad más candente (20)

Destacado

Destacado (20)

Similar a Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah berdasarkan Permendagri 54/2010

Similar a Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah berdasarkan Permendagri 54/2010 (20)

Más de Dadang Solihin

Más de Dadang Solihin (20)

Último

Último (20)

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah berdasarkan Permendagri 54/2010