Renstra KL

dadang-solihin.blogspot.com 2

Nama : Dr. Dadang Solihin, SE, MA
Tempat/Tgl Lahir : Bandung 6 November 1961
Pekerjaan : Direktur Evaluasi Kinerja
Pembangunan Daerah
Bappenas
Alamat Kantor : Jl. Taman Suropati No. 2
Jakarta 10310
Telp/Fak Kantor : (021) 392 6248
HP : 0812 932 2202
PIN BB : 277878F0
Email : dadangsol@yahoo.com
Website :
http://dadang-solihin.blogspot.com


Materi
• Manajemen Stratejik
• Reformasi Perencanaan
– Penyusunan Renstra K/L
– Penyusunan RPJMD
– Penyusunan Renstra SKPD
• Reformasi Penganggaran
• Reformasi Birokrasi
• Reformasi Procurement
• Monitoring dan Evaluasi


Efektif, Efisien

APLICABLE Untuk melaksanakan
tugas sehari-hari
Untuk Alumni PIM 2
(Eselon II)

Up-to-date

Apa itu MS?
Proses P.O.A.C untuk mencapai tujuan
secara efektif dan efesien.

Pola tindakan dan alokasi sumber daya
yang dirancang untuk mencapai tujuan.

Optimalisasi seluruh sumberdaya yang
dimiliki untuk mencapai tujuan melalui
proses POAC


Siklus Manajemen Pembangunan
• Reformasi Perencanaan (UU 25/2004 ttg SPPN)
Planning/ • Reformasi Penganggaran (UU 17/2003 ttg Keuangan
Budgetting Negara)

• Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025
(Perpres 81 Tahun 2010)
• Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014
Organizing (Permenpan 20 Tahun 2010)
• Pedoman pelaksanaan RB (Permenpan 7 sd 15 Tahun
2011)

• Reformasi Pengadaan (Perpres 54/2010 ttg
Actuating Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah)

• Monitoring dan Evaluasi (PP 39/2006 ttg Tata Cara
Controlling Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan)

Log-Frame
INPUT OUTPUT OUTCOME IMPACT

Pengadaan Tujuan JM Tujuan JM
M5 Negara/
Barjas Organisasi
Daerah

Visi/Misi Visi/Misi

Renstra RPJMN/
K/L- SKPD RPJMD

• Perpres 54/2010 • Permen PPN 5/2009 • UU 25/2004
• Permendagri 54/2010 • Permendagri 54/2010


1/2
Tahapan MS
Tahap 1 :
• Formulasi strategi: penyusunan visi, misi, profil organisasi
dan tujuan/sasaran jangka panjang;
• Analisa lingkungan eksternal dan internal, serta lingkungan
persaingan untuk menetapkan strategi utama dan kebijakan
(tingkat korporasi, bisnis dan fungsi);
Tahap 2 :
• Implementasi strategi (program, anggaran dan prosedur)
memuat penyesuaian struktur organisasi, kepemimpinan
dan budaya organisasi;
Tahap 3 :
• Evaluasi strategi (proses evaluasi implementasi strategi dan
pengukuran kinerja organisasi).


2/2
Tahapan MS
visi & misi

perumusan
strategi trendwatching
SWOT, envisioning

perencanaan
strategi
penganggaran
program

penyusunan evaluasi
program kegiatan

pelaksanaan pemantauan
kegiatan kegiatan


Tools MS
• Systems Thinking
Sebuah disiplin yang melihat struktur yang mendasar dan
menyeluruh dari situasi yang sangat kompleks.

• Scenario Planning
Perencanaan berdasarkan berbagai proyeksi tentang masa-depan
yang potensial, yang merupakan kombinasi tentang prakiraan apa
yang mungkin terjadi dengan asumsi-asumsi mengenai apa yang
akan terjadi di masa depan.

• Balance Scorecard
Scorecard adalah kartu yang digunakan untuk mencatat skor hasil kinerja
suatu organisasi atau skor individu. Balanced dimaksudkan untuk
menunjukkan bahwa kinerja organisasi/individu diukur secara berimbang dari
dua aspek: keuangan dan non keuangan, jangka pendek dan jangka panjang,
internal dan eksternal.


Apa itu SPPN
SPPN adalah
 Satu kesatuan tata cara
perencanaan pembangunan
 Untuk menghasilkan rencana-
rencana pembangunan dalam
jangka panjang, jangka
menengah, dan tahunan
 Yang dilaksanakan oleh unsur
penyelenggara negara dan
masyarakat di tingkat pusat dan
daerah.


Tujuan SPPN
1. Mendukung koordinasi antar-pelaku pembangunan.

2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi
baik antar-Daerah, antar-ruang, antar-waktu, antar-fungsi
pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah.

3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan,
penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.

4. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat.

5. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara
efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.


Proses Perencanaan
Pendekatan Politik:
Pemilihan Presiden/Kepala Daerah menghasilkan rencana
pembangunan hasil proses politik (public choice theory of
planning), khususnya penjabaran Visi dan Misi dalam
RPJM/D.
Proses Teknokratik:
Menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh
lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas
untuk itu.

Partisipatif:
Dilaksanakan dengan melibatkan seluruh stakeholders, antara
lain melalui Musrenbang.

Proses top-down dan bottom-up:
Dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan.


Status Hukum Dokumen Perencanaan
NASIONAL DAERAH
Dokumen Penetapan Dokumen Penetapan
Rencana Pembangunan UU Rencana Pembangunan Perda
Jangka Panjang Nasional (Ps. 13 Ayat 1) Jangka Panjang Daerah (Ps. 13 Ayat 2)
(RPJP-Nasional) (RPJP-Daerah)
Rencana Pembangunan Per Pres Rencana Pembangunan Peraturan KDH
Jangka Menengah Nasional (Ps. 19 Ayat 1) Jangka Menengah Daerah (Ps. 19 Ayat 3)
(RPJM-Nasional) (RPJM-Daerah)
Renstra Kementerian / Peraturan Renstra Satuan Kerja Peraturan
Lembaga (Renstra KL) Pimpinan KL Perangkat Daerah Pimpinan SKPD
(Ps. 19 Ayat 2) (Renstra SKPD) (Ps. 19 Ayat 4)
Rencana Kerja Pemerintah Per Pres Rencana Kerja Pemerintah Peraturan KDH
(RKP) (Ps. 26 Ayat 1) Daerah (RKPD) (Ps. 26 Ayat 2)
Rencana Kerja Peraturan Rencana Kerja Satuan Peraturan
Kementerian / Lembaga Pimpinan KL Kerja Perangkat Daerah Pimpinan SKPD
(Renja KL) (Ps. 21 Ayat 1) (Renja SKPD) ( Ps. 21 Ayat 3)

Renstra-KL
• Renstra K/L merupakan dokumen perencanaan pembangunan
untuk jangka waktu lima tahun yang akan dilaksanakan oleh
Kementerian/Lembaga.
• Renstra K/L tidak boleh memiliki kebijakan yang bertentangan
dengan RPJMN karena Renstra K/L harus berpedoman dan
merupakan penjabaran lebih lanjut dari RPJMN.
• Renstra K/L merupakan kontrak kinerja Menteri kepada Presiden
yang seluruh program dan kegiatannya mencerminkan target kinerja
yang akan dicapai oleh Presiden.


Fungsi/Manfaat Renstra
• Sebagai penuntun arah
• Minimalisasi ketidakpastian
• Minimalisasi inefisiensi
sumberdaya
• Penetapan standar dan
pengawasan kualitas


Muatan Renstra-KL

Renstra K/L memuat paling tidak antara lain:

1. Visi
2. Misi
3. Tujuan dan Sasaran Strategis
4. Arah Kebijakan Pembangunan
5. Program dan Kegiatan
6. Kebutuhan Pendanaan


Substansi Renstra-KL
 Renstra-KL memuat visi,
misi, tujuan, strategi,
kebijakan, program, dan
kegiatan pembangunan
 Sesuai dengan tugas
pokok dan fungsi
Kementerian/ Lembaga

 Informasi tentang
keluaran (output) dan
sumberdaya bersifat
indikatif


Alur Penyusunan Renstra-KL

Proses Proses Penetapan
Teknokratik Politik Renstra-KL

 Menggunakan metode  Proses penyusunan  Renstra-KL ditetapkan
dan kerangka berpikir Renstra-KL yang dengan Peraturan
ilmiah disesuaikan dengan Pimpinan K/L
 Trilateral meeting visi, misi, dan program
antara K/L, Bappenas, prioritas (platform)
dan Kementerian Presiden
Keuangan
 Mengacu pada
rancangan teknokratik
RPJMN dan RPJPN
2005-2025

Alur Penyusunan Renstra-KL


Renstra-KL bagi Lembaga Tinggi Negara

ORGANISASI
KEMENTERIAN/
LEMBAGA

LEMBAGA
TINGGI NEGARA

Program-program
Teknis dilaksanakan
oleh organisasi
Lembaga Tinggi
Negara ESELON I

ESELON II


Renstra-KL bagi Kementerian

ORGANISASI
KEMENTERIAN/
LEMBAGA

KEMENTERIAN

Program Teknis
dilaksanakan oleh 1
(satu) unit organisasi
Eselon 1A yang
bersifat memberikan
ESELON I
pelayanan eksternal

ESELON II


Renstra-KL Bagi bagi Kementerian Koordinator

ORGANISASI
KEMENTERIAN/
LEMBAGA
• Disarankan untuk 1
(satu) Program Teknis KEMENTERIAN
KOORDINATOR
digunakan oleh
seluruh Eselon 1A
terkait
• Indikator kinerja
masing-masing Eselon
1A muncul dalam ESELON I
indikator kinerja
program

ESELON II


Renstra-KL bagi LPND

ORGANISASI
KEMENTERIAN/
LEMBAGA

LPND & LEMBAGA
NON STRUKTURAL

LPND dan Lembaga
Non-Struktural akan
menggunakan 1 (satu)
Program Teknis untuk
Lembaganya
ESELON I

ESELON II


Sistematika Penulisan Renstra-KL
BAB I PENDAHULUAN 3.2 Arah Kebijakan dan Strategi K/L
1.1 Kondisi Umum  Uraian bersifat lengkap (tidak hanya
1.2 Potensi dan Permasalahan mencakup yang dilakukan langsung oleh K/L
tetapi juga mempertimbangkan keterlibatan
daerah dan swasta berikut pendanaan yang
BAB II VISI, MISI, DAN TUJUAN
diperlukan untuk melaksanakannya)
KEMENTERIAN/LEMBAGA
 Uraian kebijakan yang dilaksanakan melalui
2.1 Visi Kementerian/Lembaga
Program dan/atau Lintas Program dalam K/L
2.2 Misi Kementerian/Lembaga yang bersangkutan
2.3 Tujuan  Uraian dilengkapi dengan indikator-indikator
2.4 Sasaran Strategis kinerja outcome dari masing-masing
Kementerian/Lembaga Program
 Uraian dilengkapi dengan penjelasan
BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI mengenai penataan aparatur K/L, meliputi
3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Nasional sumber daya manusia, ketatalaksanaan,
kelembagaan, dan struktur organisasi
 Sesuai dengan penugasan RPJMN
sebagai bagian dari kebijakan K/L dalam
pada K/L, terkait dengan prioritas
mencapai Visi, Misi, dan Tujuan.
nasional/ bidang (Buku I dan/atau Buku
II dan/atau Buku III). BAB IV Penutup
 Uraian mencakup indikatif pendanaan LAMPIRAN
dilengkapi dengan indikator-indikator Matriks Kinerja K/L
kinerja outcome dari masing-masing Matriks Pendanaan K/L
Program


Tahap Penyusunan Renstra-KL 1/4
(2) Identifikasi Kondisi
(3) Penyusunan Visi
(1) Persiapan Umum, Potensi dan
dan Misi K/L
Permasalahan K/L
1. Identifikasi isu-isu strategis 1. Kondisi Umum K/L 1. Visi adalah rumusan umum
atau pilihan-pilihan strategis  Hasil evaluasi terhadap mengenai keadaan yang
yang akan dihadapi; pencapaian program dan ingin dicapai oleh K/L pada
kegiatan
2. Identifikasi asas legal bagi  Hasil aspirasi masyarakat
akhir periode
K/L dalam pelaksanaan dalam pemenuhan perencanaan.
tugas dan justifikasi fungsi kebutuhan barang publik, 2. Misi adalah rumusan umum
dan kewenangannya,; layanan publik, dan regulasi mengenai upaya-upaya
dalam lingkup kewenangan yang akan dilaksanakan
3. Identifikasi struktur
K/L
organisasi beserta tugas untuk mewujudkan visi.
2. Identifikasi Potensi dan
pokok dan fungsinya. Permasalahan K/L
4. Identifikasi data-data dan  Uraian Visi dan Misi K/L
informasi yang diperlukan  Uraian kondisi umum serta dituangkan dalam
sebagai bahan potensi dan permasalahan dokumen Renstra-KL Bab
K/L dituangkan dalam Bab I.
pengambilan keputusan II. Visi, Misi, Tujuan dan
Pendahuluan pada subbab
selama proses penyusunan 1.1 Kondisi Umum K/L, dan Sasaran Strategis K/L,
Renstra-KL. 1.2 Potensi dan pada subbab 2.1 Visi K/L,
Permasalahan K/L. dan 2.2 Misi K/L.


(4) Penyusunan Tujuan dan Sasaran Strategis K/L

1. Tujuan:
 Sejalan dengan visi dan misi organisasi K/L dan berlaku pada periode jangka
menengah;
 Dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai pada periode jangka
menengah;
 Dapat dicapai dengan kemampuan yang dimiliki oleh K/L; dan
 Dapat mengarahkan perumusan sasaran strategis, strategi dan kebijakan,
serta program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi K/L
2. Sasaran:
 Merupakan ukuran pencapaian dari Tujuan K/L;
 Mencerminkan berfungsinya outcomes dari semua program dalam K/L;
 Dirumuskan dengan jelas dan terukur; dan
 Dilengkapi dengan target kinerja.
 Uraian Tujuan dan Sasaran Strategis K/L dituangkan dalam Bab II tentang
Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis K/L (subbab 2.3 dan 2.4).

(5) Penyusunan Arah Kebijakan dan Strategi

1. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional
 K/L bertanggungjawab dalam mencapai sasaran-sasaran nasional sesuai
dengan kewenangannya dalam rangka pencapaian program prioritas Presiden
(sebagaimana diamanatkan dalam RPJMN) selain bertanggungjawab dalam
mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran strategisnya sendiri.
 Uraian Strategi dan Kebijakan Nasional dituangkan dalam Bab III tentang
Strategi dan Kebijakan (subbab 3.1).
2. Arah Kebijakan dan Strategi K/L
 Memuat program-program indikatif untuk memecahkan permasalahan yang
penting dan mendesak untuk segera dilaksanakan dalam jangka menengah
serta memiliki dampak yang besar terhadap pencapaian visi, misi, tujuan, dan
sasaran strategis.
 Program-program tersebut harus mencakup kegiatan-kegiatan prioritas dalam
RPJMN (Buku I, II, III) sesuai dengan bidang terkait.
 Uraian mengenai Arah Kebijakan dan Strategi K/L dituangkan dalam Bab III
tentang Arah Kebijakan dan Strategi (subbab 3.2).

(6) (7) Penyusunan Target dan
Penyusunan Program dan Kegiatan Pendanaan K/L (berbasis KPJM)

1. Program K/L 1. Penelaahan (review) program dan
2. Kegiatan K/L kegiatan.
3. Indikator Kinerja Program dan 2. Penyusunan program dan kegiatan
Kegiatan K/L baru untuk periode 2010-2014.
4. Indikator Kinerja Program (Outcome) 3. Penyusunan anggaran tahun dasar
(2010) bagi program dan kegiatan baru
5. Indikator Kinerja Kegiatan (Output)
4. Menyusun Prakiraan Maju Jangka
6. Target Kinerja
Menengah.


Program K/L
Program Teknis Program Generik
 Merupakan program yang  Merupakan program yang digunakan
menghasilkan pelayanan kepada oleh beberapa organisasi eselon 1 A
kelompok sasaran/ masyarakat yang bersifat pelayanan internal untuk
(pelayanan eksternal) mendukung pelayanan aparatur dan/
 Mencerminkan tupoksi unit organisasi atau administrasi pemerintahan
eselon 1 A  Nomenklatur program dibuat unik untuk
 Nomenklatur program bersifat unik/ setiap K/ L/ LTN dengan ditambahkan
khusus tidak duplikatif untuk masing- nama K/ L/ LTN dan/ atau dengan
masing organisasi pelaksananya membedakan kode programnya
 Harus dapat dievaluasi pencapaian  Ditujukan untuk menunjang
kinerjanya berdasarkan periode waktu pelaksanaan program teknis
tertentu
 Dilaksanakan dalam periode jangka
menengah, perubahan hanya dapat
dilakukan setelah melalui tahapan
evaluasi

Kegiatan K/L
 Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satuan
kerja setingkat Eselon II
 Tindakan mobilisasi personil, belanja barang dan modal sebagai
masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk
barang/jasa.
a. Kegiatan Teknis
Kegiatan Teknis adalah Kegiatan Prioritas Nasional, yaitu
kegiatan-kegiatan dengan output spesifik dalam rangka
pencapaian Sasaran Nasional.
b. Kegiatan Generik
Kegiatan Generik adalah kegiatan yang digunakan oleh
beberapa unit organisasi eselon 2 yang sejenis.


Indikator Kinerja Program dan Kegiatan K/L
a. Relevant, indikator terkait secara logis dan langsung dengan tugas institusi,
serta realisasi tujuan dan sasaran strategis institusi.
b. Well-Defined, definisi indikator jelas dan tidak bermakna ganda sehingga
mudah untuk dimengerti dan digunakan.
c. Measurable, indikator yang digunakan diukur dengan skala penilaian
tertentu yang disepakati, dapat berupa pengukuran secara kuantitas,
kualitas ataupun biaya.
d. Appropriate, pemilihan indikator yang sesuai dengan upaya peningkatan
pelayanan/kinerja.
e. Reliable, indikator yang digunakan akurat dan dapat mengikuti perubahan
tingkatan kinerja.
f. Verifiable, memungkinkan untuk dilakukan proses validasi dalam sistem
yang digunakan untuk menghasilkan indikator.
g. Cost-effective, kegunaan indikator sebanding dengan biaya pengumpulan
data.


Indikator Kinerja Program (Outcome)
 Outcome merupakan manfaat yang diperoleh dalam jangka
menengah untuk beneficiaries tertentu yang mencerminkan
berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.
 Mencerminkan sasaran kinerja unit organisasi Eselon 1A sesuai
dengan visi, misi dan tupoksinya;
 Outcome Program harus dapat mendukung pencapaian kinerja K/L
(visi, misi dan sasaran strategis K/L); dan
 Outcome Program harus dapat dievaluasi berdasarkan periode
waktu tertentu.


Indikator Kinerja Kegiatan (Output)
 Output merupakan keluaran berupa barang atau jasa yang
dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung
pencapaian outcome program.
 Mencerminkan sasaran kinerja unit organisasi Eselon 2 sesuai
dengan tupoksinya;
 Output kegiatan harus bersifat spesifik dan terukur;
 Output kegiatan harus dapat mendukung pencapaian outcome
program; dan
 Output kegiatan harus dapat dievaluasi berdasarkan periode waktu
tertentu.


Target Kinerja  SMART
1. Specific : Sifat dan tingkat kinerja dapat diidentifikasi dengan
jelas;
2. Measurable : Target kinerja dinyatakan dengan jelas dan terukur
baik bagi indikator yang dinyatakan dalam bentuk
kuantitas, kualitas dan biaya;
3. Achievable : Target kinerja dapat dicapai terkait dengan
kapasitas dan sumber daya yang ada;
4. Relevant : Mencerminkan keterkaitan (relevansi) antara
target output dalam rangka mencapai target
outcome yang ditetapkan; serta antara target
outcome dalam rangka mencapai target Impact
yang ditetapkan; dan
5. Time Bond : Waktu/periode pencapaian kinerja ditetapkan.


Penyusunan Pendanaan K/L
Program dan Struktur Program
Kegiatan 1 Evaluasi (PP dan Kegiatan
2
2005-2009 21/2004) 2010-2014
Pagu
Program Definitif
Struktur 2010
Kegiatan 3
Pagu Kinerja
Definitif
2010 Penyusunan
based year
2010
Program
dan kegiatan
2010-2014
4 Pagu
Definitif
Prakiraan Maju 2010

2011 2012 2013 2014


Sumber dan Target Pendanaan

Berasal dari:
SUMBER  Pemerintah (Pusat dan Daerah)
PENDANAAN  Swasta (Investasi Swasta Dalam dan Luar Negeri)
 Melalui Mekanisme Public Private Partnership

TARGET
MERUPAKAN BESARAN DALAM ANGKA
PENDANAAN


1/2
Apa itu RPJMD
• RPJMD merupakan satu dokumen rencana resmi daerah untuk
mengarahkan pembangunan daerah dalam jangka waktu lima tahun
ke depan masa pimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Terpilih.
• Sebagai suatu dokumen rencana yang penting sudah sepatutnya
Pemerintah Daerah, DPRD, dan masyarakat memberikan perhatian
penting pada:
1. Kualitas proses penyusunan dokumen RPJMD, dan
2. Pemantauan, evaluasi, dan review berkala atas
implementasinya.


2/2
Apa itu RPJMD
RPJMD menjawab tiga pertanyaan dasar:
1. Kemana daerah akan diarahkan pengembangannya dan apa yang
hendak dicapai dalam lima tahun mendatang;
2. Bagaimana mencapainya, dan;
3. Langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar tujuan
tercapai.


Substansi RPJMD
• RPJMD menekankan tentang pentingnya menerjemahkan secara
arif VISI, MISI dan Agenda KEPALA DAERAH TERPILIH
• kedalam tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan pembangunan
• yang merespon kebutuhan dan aspirasi masyarakat, serta
• kesepakatan tentang tolok ukur kinerja untuk mengukur
keberhasilan atau ketidak berhasilan pembangunan daerah dalam 5
tahun kedepan.


Step by Step Penyusunan RPJMD
3 5

1 Tahap Penyusunan
Penyusunan
Rancangan Awal
Rancangan
Persiapan Akhir RPJMD
Renstra SKPD

Tahap Penyusunan Penetapan
Penyusunan Rancangan Akhir
Rancangan RPJMD Daerah /
Perda/Perkada
Awal RPJMD Renstra SKPD tentang RPJMD
2 4 6


1 Tahap Persiapan
1. Orientasi Perencanaan Daerah
2. Pembentukan Tim Penyusun RPJMD
3. Penyusunan Rencana Kerja Penyiapan dokumen RPJMD
4. Visi, Misi dan Program Prioritas Kepala Daerah Terpilih
5. Orientasi Renstra SKPD
6. Pembentukan Tim Penyusun Renstra SKPD
7. Penyusunan Rencana Kerja Penyiapan dokumen Renstra SKPD
8. Identifikasi Stakeholder
9. Penentuan Stakeholder untuk konsultasi publik
10. Penyiapan draft SK Tim Penyusun dan SK Panduan Penyusunan dokumen
RPJMD
11. Penetapan SK Tim Penyusun dan SK Panduan Penyusunan Dokumen RPJMD
12. Surat Perintah KepDa kepada SKPD & surat permintaan kepada seluruh
stakeholders agar berkontribusi dalam proses RPJMD
13. Sosialisasi bahwa daerah akan menyusun RPJMD
14. Perumusan metoda dan panduan Jaring Aspirasi, FGD, dan Musrenbang RPJMD


2 Tahap Penyusunan Rancangan
Awal RPJMD
1. Pengumpulan Data/Informasi Kondisi Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah 5 tahunan
2. Penyusunan profil daerah dan prediksi masa depan
3. Kajian terhadap RPJMD
4. Kajian terhadap Visi, Misi dan Program Prioritas Kepala Daerah terpilih
5. Analisis keuangan daerah
6. Kajian RTRW-D
7. Review RPJMD Provinsi dan Nasional
8. Jaring aspirasi: Isu dan harapan masyarakat
9. Formulasi Dok. Rancangan Awal RPJMD
10. FGDs untuk setiap Topik
11. Pembahasan Ranwal RPJMD bersama SKPDs
12. Penyusunan Rancangan Awal RPJMD untuk dibahas dalam Musrenbang
RPJMD


Awal Renstra SKPD
1. Pengumpulan Data/Informasi Kondisi Pelayanan SKPD
2. Penyusunan profil pelayanan RPJMD& prediksi jangka menengah
3. Tupoksi SKPD
4. Perumusan Visi dan Misi RPJMD
5. Evaluasi Renstra SKPD (Renstra Dinas) periode lalu
6. Review Renstra K/L dan Renstra SKPD Provinsi
7. Identifikasi capaian keberhasilan dan permasalahan
8. Perumusan program (SKPD, Lintas SKPD, Kewilayahan)
9. Pembahasan Forum SKPD
10. Berita Acara Hasil Kesepakatan Forum SKPD
11. Penyusunan Dokumen Rancangan Renstra SKPD
12. Musrenbang RPJMD
13. Naskah Kesepakatan Hasil Musrenbang RPJMD


4
Tahap Penyusunan Rancangan Akhir
RPJMD Daerah / Renstra SKPD
1. Penyusunan Rancangan Akhir dokumen RPJM Daerah
2. Penyusunan Naskah Akademis Ranperda RPJMD
3. Penyusunan Rancangan Akhir dokumen Renstra SKPD
4. Penyusunan Naskah Akademis Rancangan Perka SKPD


5 Tahap Penetapan Perda/Perkada
tentang RPJMD
1. Penyampaian Naskah Perda RPJMD kepada kepada Bupati cq Bappeda
Kabupaten
2. Konsultasi dengan Bupati cq Bappeda Kabupaten
3. Penyampaian Naskah perda RPJMD serta lampirannya kepada DPRD
4. Pembahasan DPRD tentang Ranperda RPJMD
5. Penetapan Ranperda menjadi Perda
6. Dokumen RPJM-D yang telah disyahkan
7. Dokumen Renstra SKPD telah disyahkan


Langkah Penyusunan RPJMD
(1) Visi, Misi, Program
Indikator Kepala Daerah Terpilih

Bappeda menyusun (2)
Rancangan Awal SKPD Menyusun Renstra SKPD
RPJMD (3)
Program SKPD
a) Visi,Misi Kepala Daerah
b) Strategi Pembangunan Daerah
c) Kebijakan Umum
d) Kerangka Ekonomi Daerah (4) Bappeda menyelenggarakan
MUSRENBANG RPJMD
e) Program SKPD

(5)
Bappeda menyusun Penetapan RPJMD
Rancangan Akhir RPJMD

a) Visi, Misi Kepala Daerah (7)
b) Strategi Pembangunan Daerah (6)
c) Kebijakan Umum Digunakan sebagai
d) Kerangka Ekonomi Daerah pedoman penyusunan
e) Program SKPD Rancangan RKPD


Contoh Janji Kampanye HADE 2008 1/2
http://rizasaputra.wordpress.com/2008/04/24/janji-kampanye-hade/
1. Mengakomodasi pembentukan Propinsi 4. Pengembangan seni dan budaya di Jawa
Cirebon Barat melalui pembangunan gedung-gedung
2. Kontrak politik yang diajukan BEM se-Jabar kesenian bertaraf internasional, mematenkan
 Jaminan cagub-cawagub untuk kesenian khas Jabar.
merealisasikan wajib belajar pendidikan 5. Pengembangan dan penataan kembali
dasar 9 tahun secara gratis selambat- kawasan Jatinangor.
lambatnya 2 tahun masa jabatan. 6. Membuat kawasan olah raga dan sarana
 Transparansi penyaluran dana bantuan pendukung untuk meningkatkan prestasi olah
pendidikan. raga Jabar.
 Membuka ruang publik untuk komunikasi 7. Pertahankan eksistensi pasar tradisional
dengan masyarakat. melalui penataan berdaya saing.
 Kebijakan berorientasi pemberdayaan 8. Mengubah pola pertanian dengan pupuk
usaha kecil menengah. organik untuk meningkatkan hasil produksi.
 Pemerintahan bersih korupsi, kolusi, dan 9. Mendukung aspirasi pembentukan Kab. Bogor
nepotisme. Barat.
 Membuat peraturan daerah yang 10. Menghentikan alih fungsi lahan pertanian
transparan. untuk menyelamatkan lingkungan.
 Menghapus dan menindak tegas pungutan 11. Membuka akses pemasaran bunga hias untuk
liar. pengembangan sentra tanaman hias
 Membasmi mafia peradilan. Cihideung, Kec. Parongpong KBB.
3. Pemekaran Kab. Sukabumi. 12. Perluas kesempatan kerja bagi putra daerah.
13. Perjuangkan nasib buruh Jabar.
14. Perkembangan skema perekonomian yang
baik.

Contoh Janji Kampanye HADE 2008 2/2
http://rizasaputra.wordpress.com/2008/04/24/janji-kampanye-hade/
15. Pendidikan yang murah dengan anggaran  Pembebasan SPP dan bantuan buku,
pendidikan 20%. perbaikan gedung sekolah, tambahan gaji
16. Percepatan perbaikan jalan rusak propinsi guru negeri dan swasta, dengan anggaran
Jawa Barat. Rp 200 miliar/tahun.
17. Penyediaan satu juta lapangan kerja.  Meningkatkan kesejahteraan petani melalui
18. Membangkitkan industri genting Kab. dana talangan untuk menjamin stabilitas
Majalaya. harga pupuk dan gabah sebesar Rp 200
19. Prioritas pembangunan pada daerah yang miliar/tahun.
belum tersentuh. Prioritaskan perbaikan  Pembangunan jalan dan irigasi dengan
masalah kesehatan. anggaran Rp 200 miliar.
20. Permudah regulasi perpanjangan Hak Guna  Anggarkan dana khusus Rp 50 miliar/tahun
Usaha (HGU) bagi masyarakat perkebunan. untuk operasi pasar ketika harga sembako
21. Peningkatan kesejahteraan guru dan tenaga naik.
sukarela.  Pengembangan dan revitalisasi posyandu
22. Peningkatan perlindungan hukum untuk TKI untuk kesehatan ibu, anak, dan lansia Rp
asal Jabar. Program KTP berasuransi 50 miliar/tahun.
kesehatan.  Mendukung eksistensi praktisi perkebunan
23. Tawarkan komitmen moral dengan batas untuk mendapat hak guna usaha.
waktu pelaksanaan 3 tahun masa 25. Perbaikan infrastruktur jalan menuju akses
kepemimpinan. Meliputi: Sentra Rajut Binong Jato Kel. Binong Kec.
 Menyerap satu juta lapangan kerja melalui Batununggal Kota Bandung.
pengadaan dan peningkatan UKM dengan
anggaran Rp 200 miliar/tahun.


Sistematika Penulisan RPJMD 1/3
Bab I Pendahuluan
1.1. Latar Belakang Penyusunan RPJMD
Rencana Pembangunan 1.2. Landasan Hukum
Jangka Menengah Daerah 1.3. Maksud, Tujuan, dan Ruang Lingkup
1.4. Kedudukan RPJMD dengan Dokumen
Perencanaan lainnya
1.5. Sistematika Penulisan

Bab II Tinjauan Umum Kondisi dan
Permasalahan Pembangunan Daerah
Menggambarkan profil daerah, status,
kondisi, situasi, pengkajian kinerja capaian,
serta rumusan isu dan permasalahan
strategis dalam penyelenggaraan fungsi-
fungsi pemerintahan daerah secara
menyeluruh
2.1 Kondisi Geografis Daerah
2.2 Pelayanan Umum
2.3 Ketertiban dan Ketentraman
2.4 Ekonomi
2.5 Lingkungan Hidup
2.6 Perumahan dan Fasilitas Umum
Provinsi/Kabupaten/Kota 2.7 Kesehatan
2.8 Pendidikan


2.9 Pariwisata dan Budaya Bab V Tujuan, Strategi, dan Arah Kebijakan
2.10 Pendidikan Pembangunan Daerah
2.11 Perlindungan sosial Berdasarkan visi, misi dan agenda Kepala
2.12 Keuangan Daerah Daerah Terpilih dirumuskan tujuan
2.13 Rumusan Issue Strategis Pembangunan (SMART), strategi pencapaian tujuan dan
Daerah kebijakan yang akan ditempuh untuk
masing-masing strategi pembangunan
Bab III Tinjauan Terhadap Dokumen daerah.
Perencanaan Terkait 5.1 Tujuan
3.1 RPJM Nasional 5.2 Strategi
3.2 RTRW Nasional dan RTRW Provinsi (untuk 5.3 Arah Kebijakan Umum (untuk setiap fungsi
RPJM Provinsi) pemerintahan daerah)
3.3 RPJM Provinsi 5.4 Arah Kebijakan Keuangan Daerah dan
3.4 RTRW Provinsi dan RTRW Kerangka Pendanaan
Kabupaten/Kota (untuk RPJM Kabupaten/
Kota) Bab VI Program Pembangunan Daerah
Untuk masing-masing program perlu
Bab IV Visi, Misi dan Agenda Pembangunan dicantumkan nama program, tolok ukur dan
Daerah target kinerja capaian program dan pagu
4.1 Visi indikatif
4.2 Misi 6.1 Program Pembangunan
4.3 Agenda (apabila ada) 6.1.1 Program SKPD
6.1.2 Program Lintas SKPD
6.1.3 Program Lintas Kewilayahan


6.2 Program Pengembangan Kelembagaan Lampiran
dan Legislasi Daerah Tabel-Tabel Penting (dalam Lampiran) sekurang-
kurangnya mencakup:
Bab VII Kaidah Pelaksanaan
Mengemukakan tentang program dan 1. Fungsi, Tolok Ukur Capaian Pelaksanaan,
kegiatan pendukung yang diperlukan Issue dan Permasalahan masing-masing
untuk dapat mengimplementasikan fungsi pemerintahan daerah
RPJMD secara efektif 2. Dokumentasi Kesepakatan Konsultasi Publik
7.1 Konsistensi penyusunan Renstra SKPD, dan Musrenbang RPJMD
RKPD, dan Renja SKPD dengan RPJMD
3. Program, Tolok Ukur dan Target Kinerja
7.2 Pemantauan dan evaluasi kinerja
Capaian Program, dan Pagu Indikatif menurut
pencapaian program RPJMD
fungsi-fungsi pemerintahan daerah
7.3 Penguatan kemampuan dan kapasitas
DPRD untuk memantau dan mengevaluasi 4. Kondisi dan Situasi Keuangan Daerah 5 Tahun
RPJMD lalu (Penerimaan dan Belanja)
7.4 Penguatan kemampuan dan kapasitas 5. Proyeksi Fiskal Daerah
Non Government Stakeholders untuk
6. Kerangka Pendanaan Jangka Menengah
memantau dan mengevaluasi
implementasi RPJMD


Contoh: Outline RPJMD DKI
BAB I PENDAHULUAN BAB V ARAH KEBIJAKAN UMUM
 Latar Belakang PEMBANGUNAN DAERAH
 Maksud dan Tujuan  Urusan Wajib
 Landasan Hukum  Urusan Pemerintahan
 Hubungan RPJMD dengan Dokumen
Perencanaan Lainnya BAB VI ARAH KEBIJAKAN UMUM
 Sistematika Penulisan KEUANGAN DAERAH
 Umum
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH  Arah Kebijakan Pendapatan Daerah
 Kondisi Geografis  Arah Kebijakan Belanja Daerah
 Kondisi Demografi  Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah
 Sumber Kekayaan Alam
 Kondisi menurut Aspek Kehidupan BAB VII PROGRAM PEMBANGUNAN
 Kondisi menurut Urusan Pemerintahan DAERAH
 Program Dedicated
BAB III VISI DAN MISI  Program menurut Urusan Pemerintahan
 Visi  Program Kewilayahan
 Misi
BAB VIII PENUTUP
BAB IV STRATEGI PEMBANGUNAN DAERAH
 Tujuan Pembangunan Daerah
 Strategi Pembangunan Daerah
 Pendekatan


1/3
Evaluasi Kualitas RPJMD

1. Ada kejelasan rumusan status dan kedudukan pencapaian .
pembangunan daerah saat ini dalam berbagai fungsi
pemerintahan daerah
2. Ada rumusan isu dan permasalahan strategis pembangunan .
daerah
3. Visi, misi, dan agenda KDH terpilih sesuai dengan: .
 Dinamika internal pembangunan daerah: Usaha
mengoptimalkan kekuatan (strengths) dan mengatasi
kelemahan (weaknesses)
 Dinamika eksternal pembangunan daerah : Usaha
mengoptimalkan peluang (opportunities) dan mengatasi
ancaman (threats)


Evaluasi Kualitas RPJMD 2/3

4. Rumusan tujuan, strategi, arah, dan kebijakan .
pembangunan daerah sesuai dengan:
 Dinamika internal pembangunan daerah: Usaha
mengoptimalkan kekuatan (strengths) dan mengatasi
kelemahan (weaknesses)
 Dinamika eksternal pembangunan daerah : Usaha
mengoptimalkan peluang (opportunities) dan mengatasi
ancaman (threats)
5. Ada penerjemahan yang baik dan sistematis dari visi, misi, .
dan agenda KDH terpilih ke dalam perumusan tujuan,
strategi dan kebijakan pembangunan daerah.
6. Ada penerjemahan yang baik dan sistematis tentang tujuan, .
strategi dan kebijakan ke dalam rumusan prioritas program
pembangunan daerah.

Evaluasi Kualitas RPJMD 3/3

7. Rumusan isu strategis dalam pengelolaan keuangan daerah .
sesuai dengan rumusan tujuan, strategi, dan arah kebijakan
keuangan daerah
8. Rumusan program pembangunan daerah sesuai dengan .
kendala fiskal daerah
9. Ada keterkaitan yang erat dan kontribusi program .
pembangunan daerah terhadap pemecahan isu dan
permasalahan strategis nasional
10. Ada proses perencanaan yang demokratis dan partisipatif .
dalam keseluruhan proses pengambilan keputusan
penyusunan RPJMD
11. Kualitas RPJMD sudah SMART .


1/2
Apa Itu Renstra SKPD
• Renstra SKPD merupakan satu dokumen rencana resmi daerah
untuk mengarahkan pelayanan SKPD khususnya dan pembangunan
daerah pada umumnya dalam jangka waktu 5 tahun ke depan masa
pimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.
• Kualitas penyusunan Renstra SKPD akan sangat ditentukan oleh
kemampuan SKPD untuk menerjemahkan, mengoperasionalkan,
dan mengimplementasikan Visi, Misi dan Agenda KDH, tujuan,
strategi, kebijakan, dan capaian program RPJMD ke dalam
penyusunan Renstra SKPD sesuai TUPOKSI SKPD.


2/2
Apa Itu Renstra SKPD
• Renstra SKPD menjawab 3 pertanyaan dasar;
1) Ke mana pelayanan SKPD akan diarahkan pengembangannya
dan apa yang hendak dicapai dalam lima tahun mendatang;
2) Bagaimana mencapainya;
3) Langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar tujuan
tercapai.
• Untuk mendapatkan dukungan yang optimal bagi implementasinya,
proses penyusunan dokumen Renstra SKPD perlu membangun
komitmen dan kesepakatan dari semua stakeholder (termasuk
Forum Multistakeholder SKPD) untuk mencapai tujuan Renstra
SKPD melalui proses yang transparan, demokratis, dan akuntabel
dengan memadukan pendekatan teknokratis, demokratis,
partisipatif, dan politis.


Outline Renstra SKPD
1. Pendahuluan;
2. Gambaran pelayanan SKPD;
3. Isu-isu strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsi;
4. Visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan; rencana
program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan
pendanaan indikatif; dan
5. Indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran
RPJMD.

Pasal 40 PP 8/2008


Sistematika Penulisan Renstra SKPD
BAB 1 PENDAHULUAN 3.5 Rumusan Perubahan, Kecenderungan Masa
1.1 Latar Belakang Depan yang berpengaruh pada TUPOKSI
1.2 Maksud dan Tujuan SKPD
1.3 Landasan Hukum 3.6 Rumusan Perubahan Internal dan Eksternal
1.4 Kedudukan dan Peranan Renstra SKPD yang perlu dilakukan (untuk lebih efisien dan
dalam Perencanaan Daerah efektif)
1.5 Sistematika Penulisan
BAB 4 VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI DAN
BAB 2 TUGAS POKOK DAN FUNGSI SKPD KEBIJAKAN
2.1 Struktur Organisasi 4.1 Visi SKPD
2.2 Susunan Kepegawaian dan kelengkapan 4.2 Misi SKPD
2.3 TUPOKSI 4.3 Tujuan (memenuhi kriteria Specific,
2.4 Sistem, Prosedur, Mekanisme (dan lain-lain Measurable, Achievable, Results Oriented,
yang perlu) Time Bound)
4.4 Strategi
BAB 3 PROFIL KINERJA PELAYANAN SKPD 4.5 Kebijakan
3.1 Kinerja Pelayanan Masa Kini (menurut
berbagai aspek pelayanan dan capaian BAB 5 PROGRAM
terhadap Standar Pelayanan Minimal) 5.1 Program SKPD
3.2 Kelemahan dan Kekuatan Internal 5.2 Program Lintas SKPD
3.3 Peluang dan Tantangan Eksternal 5.3 Program Lintas Kewilayahan
3.4 Rumusan Permasalahan Strategis yang 5.4 Pagu Indikatif dan Indikasi Sumber
dihadapi masa kini Pendanaan
BAB 6 PENUTUP


Renstra SKPD dalam Penyusunan RPJMD
(1) Visi, Misi, Program
Kepala Daerah Terpilih Renstra SKPD

Bappeda menyusun (2)
Rancangan Awal SKPD Menyusun Renstra SKPD
RPJMD (3)
Program SKPD
a) Visi,Misi Kepala Daerah
b) Strategi Pembangunan Daerah
c) Kebijakan Umum
d) Kerangka Ekonomi Daerah (4) Bappeda menyelenggarakan
MUSRENBANG RPJMD
e) Program SKPD

(5)
Bappeda menyusun Penetapan RPJMD
Rancangan Akhir RPJMD

a) Visi, Misi Kepala Daerah (7)
b) Strategi Pembangunan Daerah (6)
c) Kebijakan Umum Digunakan sebagai
d) Kerangka Ekonomi Daerah pedoman penyusunan
e) Program SKPD Rancangan RKPD


Step by Step Penyusunan Renstra SKPD

3 5

1 Penyusunan Penyusunan
Rancangan Rancangan
Persiapan Awal Renstra Akhir RPJMD/
SKPD Renstra SKPD

Pelaksanaan
Penyusunan Penetapan
Musrenbangda
Rancangan Perda tentang
Jangka
Awal RPJMD RPJMD
Menengah
2 4 6


1 Tahap Persiapan
1. Orientasi Perencanaan Daerah
2. Pembentukan Tim Penyusun RPJMD
3. Penyusunan Rencana Kerja Penyiapan dokumen RPJMD
4. Visi, Misi dan Program Prioritas Kepala Daerah Terpilih
5. Orientasi Renstra SKPD
6. Pembentukan Tim Penyusun Renstra SKPD
7. Penyusunan Rencana Kerja Penyiapan dokumen Renstra SKPD
8. Identifikasi Stakeholder
9. Penentuan Stakeholder untuk konsultasi publik
10. Penyiapan draft SK Tim Penyusun dan SK Panduan Penyusunan dokumen
RPJMD
11. Penetapan SK Tim Penyusun dan SK Panduan Penyusunan Dokumen RPJMD
12. Surat Perintah KDH kepada SKPD & surat permintaan kepada Lembaga/NGS
agar berkontribusi dalam proses RPJMD
13. Sosialisasi bahwa daerah akan menyusun RPJMD
14. Perumusan metoda dan panduan Jaring Aspirasi, FGD, dan Musrenbang
RPJMD

Awal RPJM Daerah
1. Pengumpulan Data/Informasi Kondisi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
5 tahunan
2. Penyusunan profil daerah dan prediksi masa depan
3. Kajian terhadap RPJPD
4. Kajian terhadap Visi, Misi dan Program Prioritas Kepala Daerah terpilih
5. Analisis keuangan daerah
6. Kajian RTRW-D
7. Review RPJMD Provinsi dan Nasional
8. Jaring aspirasi: Isu dan harapan masyarakat
9. Formulasi Dok. Rancangan Awal RPJMD
10. FGDs untuk setiap Topik
11. Pembahasan Rancangan Awal RPJMD bersama SKPDs
12. Penyusunan Rancangan Awal RPJMD untuk dibahas dalam Musrenbang
RPJMD


Awal Renstra SKPD
1. Pengumpulan Data/Informasi Kondisi Pelayanan SKPD
2. Penyusunan profil pelayanan SKPD & prediksi jangka menengah
3. Tupoksi SKPD
4. Perumusan Visi dan Misi SKPD
5. Evaluasi Renstra SKPD (Renstra Dinas) periode lalu
6. Review Renstra K/L dan Renstra SKPD Provinsi
7. Identifikasi capaian keberhasilan dan permasalahan
8. Perumusan program (SKPD, Lintas SKPD, Kewilayahan)
9. Pembahasan Forum SKPD
10. Berita Acara Hasil Kesepakatan Forum SKPD
11. Penyusunan Dokumen Rancangan Renstra SKPD


Tahap Pelaksanaan Musrenbang Daerah Jangka
4
Menengah
• Musrenbang RPJMD
• Naskah Kesepakatan Hasil Musrenbang RPJMD

5 Tahap Penyusunan Rancangan Akhir RPJM
Daerah/ Renstra SKPD
• Penyusunan Rancangan Akhir dokumen RPJM Daerah
• Penyusunan Naskah Akademis Ranperda RPJMD
• Penyusunan Rancangan Akhir dokumen Renstra SKPD
• Penyusunan Naskah Akademis Rancangan Perka SKPD


6 Tahap Penetapan Peraturan
Daerah tentang RPJMD
• Penyampaian Naskah Perda RPJMD kepada Gubernur cq Bappeda
Provinsi
• Konsultasi dengan Gubernur cq kepala Bappeda Provinsi
• Penyampaian Naskah perda RPJMD serta lampirannya kepada
DPRD
• Pembahasan DPRD tentang Ranperda RPJMD
• Penetapan Ranperda menjadi Perda
• Dokumen RPJM-D yang telah disyahkan
• Dokumen Renstra SKPD telah disyahkan


1/3
Evaluasi Kualitas Renstra SKPD

1. Ada review yang cukup menyeluruh tentang kinerja pelayanan .
SKPD dalam periode lalu (1-3 tahun lalu) untuk mengidentifikasi
faktor internal dan eksternal yang telah berpengaruh pada kinerja
pelayanan SKPD.
2. Ada kejelasan rumusan status dan kedudukan kinerja pencapaian .
pelayanan SKPD masa kini dalam penyelenggaraan berbagai
urusan wajib atau pilihan SKPD sesuai TUPOKSI SKPD.
3. Ada kajian perspektif masa depan SKPD: .
 mengantisipasi perubahan-perubahan,
 kecenderungan perkembangan internal dan eksternal yang
diperkirakan akan mempengaruhi kinerja pelayanan SKPD,
 merumuskan apa yang perlu dilakukan agar pelayanan SKPD
kepada masyarakat lebih efisien dan efektif.


Evaluasi Kualitas Renstra SKPD 2/3

4. Ada rumusan isu dan permasalahan strategis pembangunan .
pelayanan SKPD dan identifikasi langkah-langkah strategis
untuk memperbaiki pelayanan SKPD kepada masyarakat.
5. Ada kesesuaian dan konsistensi antara visi, misi, dan .
agenda KDH terpilih, tujuan, strategi, kebijakan, dan capaian
program RPJMD dengan usaha mengoptimalkan kekuatan
dan mengatasi kelemahan internal organisasi dan
pelayanan SKPD; mengoptimalkan peluang dan mengatasi
tantangan eksternal pengembangan pelayanan SKPD.
6. Ada penerjemahan yang baik dan sistematis dari visi, misi, .
dan agenda KDH terpilih dan RPJMD ke dalam perumusan
visi, misi, tujuan (SMART), strategi, dan kebijakan
pembangunan pelayanan SKPD sesuai TUPOKSI SKPD.


Evaluasi Kualitas Renstra SKPD 3/3

7. Ada rumusan yang baik dan sistematis tujuan (berasaskan pada .
prinsip SMART), strategi, kebijakan, dan prioritas program
pembangunan pelayanan SKPD.
8. Ada kesesuaian antara hasil rumusan isu strategis dalam .
pengelolaan keuangan daerah dengan rumusan tujuan, strategi,
dan arah kebijakan keuangan dan pembiayaan SKPD.
9. Ada kesesuaian antara rumusan program pembangunan daerah .
dengan kendala fiskal SKPD.
10. Ada keterkaitan yang erat dan kontribusi program pembangunan .
daerah terhadap pemecahan isu dan permasalahan strategis
pelayanan SKPD dan pembangunan daerah secara keseluruhan.
11. Ada proses perencanaan yang demokratis dan partisipatif dalam .
keseluruhan proses pengambilan keputusan penyusunan Renstra
SKPD


Reformasi Sistem Penganggaran 1/2

PARADIGMA LAMA PARADIGMA BARU
Visi: Visi:
 Melaksanakan rencana  Melaksanakan program kerja
pembangunan lima tahunan Presiden/KDH terpilih
berdasarkan GBHN
Misi: Misi:
 Penyelenggaraan pemerintahan  Pelaksanaan kerangka regulasi,
umum dan pembangunan kerangka investasi, dan
 Penganggaran berdasarkan pelayanan publik yang di
pendekatan menurut pengeluaran tuangkan dalam RKP/D
rutin dan pengeluaran  Anggaran disusun berdasarkan
pembangunan RKP/D dengan mempertimbang-
kan kemampuan keuangan
negara

2/2
Reformasi Sistem Penganggaran

Paradigma Lama Paradigma Baru

Penganggaran dengan
Pendekatan:
Penganggaran Berbasis:
1. Penganggaran Berbasis
1. Pengeluaran Rutin Kinerja
2. Pengeluaran 2. Kerangka Penganggaran
Pembangunan Jangka Menengah
3. Anggaran Terpadu


Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK)

Tujuan 1. Menunjukan keterkaitan antara pendanaan dan
prestasi kinerja yang akan dicapai (directly linkages
between performance and budget);
2. Meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam
Tujuan
penganggaran (operational efficiency);
3. Meningkatkan fleksibilitas dan akuntabilitas unit kerja
dalam melaksanakan tugas dan pengelolaan anggaran
(more flexibility and accountability).
Landasan 1. Alokasi anggaran berorientasi pada kinerja (output
Konseptual and outcome oriented);
2. Fleksibilitas pengelolaan anggaran dengan tetap
Landasan menjaga prinsip akuntabilitas (let the manager
Konseptual manages);
3. Alokasi anggaran program/kegiatan didasarkan pada
tugas-fungsi unit kerja yang dilekatkan pada stuktur
organisasi (Money follow function).


Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM)

Tujuan 1. Pengalokasian sumber daya anggaran yang lebih
efisien (allocative efficiency)
2. Meningkatkan kualitas perencanaan penganggaran (to
improve quality of planning)
Tujuan 3. Lebih fokus terhadap pilihan kebijakan prioritas (best
policy option)
4. Meningkatkan disiplin fiskal (fiscal dicipline)
5. Menjamin adanya kesinambungan fiskal (fiscal
sustainability)
Landasan 1. Penerapan sistem rolling budget
Konseptual 2. Mempunyai baseline (angka dasar)
Landasan 3. Adanya mekanisme penyesuaian angka dasar
Konseptual 4. Penetapan Parameter
5. Adanya mekanisme usulan tambahan anggaran bagi
kebijakan baru (additional budget for new initiatives)


Penganggaran Secara Terpadu
• Semua kegiatan instansi pemerintah disusun secara terpadu,
termasuk mengintegrasikan anggaran belanja rutin dan anggaran
belanja pembangunan.
• Tahapan yang diperlukan sebagai bagian upaya jangka panjang
untuk membawa penganggaran menjadi lebih transparan, dan
memudahkan penyusunan dan pelaksanaan anggaran yang
berorientasi kinerja.
• Dalam kaitan dengan menghitung biaya input dan menaksir kinerja
program, sangat penting untuk mempertimbangkan secara simultan
biaya secara keseluruhan, baik yang bersifat investasi maupun
biaya yang bersifat operasional.


Menjadi Pemerintahan
Kelas Dunia


Misi RB
Membentuk/ menyempurnakan peraturan perundang-
1 undangan dalam rangka mewujudkan tata kelola
pemerintahan yang baik.

Melakukan penataan dan penguatan organisasi,
tatalaksana, manajemen sumber daya manusia aparatur,
2 pengawasan, akuntabilitas, kualitas pelayanan publik, mind
set dan culture set.

Mengembangkan mekanisme kontrol yang efektif.
3

4 Mengelola sengketa administratif secara efektif dan efisien.


Tujuan RB
1. Meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat.
2. Meningkatkan mutu perumusan dan pelaksanaan kebijakan/
program
3. Meningkatkan efisiensi (biaya & waktu) dalam pelaksanaan tugas
organisasi
4. Mengurangi dan akhirnya menghilangkan penyalahgunaan
kewenangan publik oleh pejabat pemerintahan
5. Menjadikan negara yang memiliki most improved bureucracy
6. Menjadikan birokrasi yang antisipatif, proaktif dan efektif dalam
menghadapi globalisasi dan perubahan lingkungan strategis.


Pedoman Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
PEDOMAN TUJUAN PERMENPAN NO.
1 PEDOMAN PENGAJUAN DOKUMEN Membantu K/L dalam menyusun Dokumen Usulan 7 Tahun 2011
USULAN REFORMASI BIROKRASI K/L Reformasi Birokrasi, dan membantu UPRBN dalam
mengelola usulan K/L
2 PEDOMAN PENILAIAN DOKUMEN Memberikan panduan bagi UPRBN dalam menilai 8 Tahun 2011
USULAN DAN ROAD MAP Dokumen Usulan dan Roadmap Reformasi Birokrasi
PELAKSANAAN REFORMASI
BIROKRASI K/L
3 PEDOMAN PENYUSUNAN Memberikan kesamaan pemahaman mengenai 9 Tahun 2011
ROADMAP REFORMASI BIROKRASI roadmap reformasi birokrasi dan panduan teknis
K/L DAN PEMDA langkah-langkah penyusunan roadmap
4 PEDOMAN PELAKSANAAN QUICK Membantu K/L dan Pemda dalam memahami , 10 Tahun 2011
WINS merencana-kan, melaksanakan, memantau dan
mengevaluasi pelaksanaan manajemen perubahan.
5 PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM Memberikan rujukan yang sama dalam penggunaan 11 Tahun 2011
MANAJEMEN PERUBAHAN kriteria dan ukuran keberhasilan reformasi birokrasi.
6 PEDOMAN PENATAAN TATALAKSANA Memberikan acuan bagi K/L dan Pemda untuk 12 Tahun 2011
(BUSINESS PROCESS) membangun dan menata tatalaksana (business
process)
7 KRITERIA DAN UKURAN Memberikan panduan kepada K/L dan Pemda dalam 13 Tahun 2011
KEBERHASILAN REFORMASI menentukan, melaksanakan, memantau dan
BIROKRASI mengevaluasi pelaksanaan quick wins
8 PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM Memberikan panduan bagi UPRBN dalam pelaksanaan 14 Tahun 2011
MANAJEMEN PENGETAHUAN forum knowledge management dan membantu K/L dan
(KNOWLEDGE MANAGEMENT) Pemda dalam memahami manajemen pengetahuan
(knowledge management)
9 MEKANISME PERSETUJUAN Memberikan panduan mekanisme dan koordinasi 15 Tahun 2011
PELAKSANAAN REFORMASI persetujuan pelaksanaan reformasi birokrasi dan
BIROKRASI DAN TUNJANGAN tunjangan kinerja
KINERJA BAGI 87
KEMENTERIAN/LEMBAGA dadang-solihin.blogspot.com

Area RB
No Area Hasil yang Diharapkan
1 Organisasi Organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran
2 Tatalaksana Sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien,
terukur dan sesuai dengan prinsip-prinsip good governance
3 Peraturan Per-UU-an Regulasi yang lebih tertib, tidak tumpang tindih dan kondusif
4 SDM Aparatur SDM aparatur yang berintegritas, netral, kompeten, capable,
profesional, berkinerja tinggi dan sejahtera
5 Pengawasan Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan
bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
6 Akuntabilitas Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi
7 Pelayanan publik Pelayanan prima sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat
8 Mind set dan Culture Birokrasi dengan integritas dan kinerja yang tinggi
set Aparatur


Program RB
No Program Target
1 Manajemen • Meningkatnya komitmen pimpinan dan pegawai K/L dan
Perubahan Pemda dalam melakukan reformasi birokrasi;
• Terjadinya perubahan pola pikir dan budaya kerja K/L dan
Pemda;
• Menurunnya risiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan
timbulnya resistensi terhadap perubahan.
2 Penataan • Menurunnya tumpang tindih dan disharmonisasi peraturan
Peraturan- perundang-undangan yang dikeluarkan oleh K/L dan Pemda;
perundangan • Meningkatnya efektivitas pengelolaan peraturan perundang-
undangan K/L dan Pemda.
3 Penataan dan • Menurunnya tumpang tindih tugas pokok dan fungsi internal
Penguatan K/L dan Pemda;
Organisasi • Meningkatnya kapasitas K/L dan Pemda dalam melaksanakan
tugas pokok dan fungsi


Program RB
No Program Target
4 Penataan • meningkatnya penggunaan teknologi informasi dalam proses
Tatalaksana penyelenggaraan manajemen pemerintahan di K/L dan Pemda;
• Meningkatnya efisiensi dan efektivitas proses manajemen
pemerintahan di K/L danPemda;
• meningkatnya kinerja di K/L dan Pemda. .
5 Penataan Sistem • Meningkatnya profesionalisme SDM aparatur pada masing-
Manajemen SDM masing K/L dan Pemda;
Aparatur • Meningkatnya efektivitas manajemen SDM aparatur pada
masing-masing K/L dan Pemda.
6 Penguatan • meningkatnya kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan
Pengawasan negara oleh masing-masing K/L dan Pemda;
• Meningkatnya efektivitas pengelolaan keuangan negara pada
masing-masing K/L dan Pemda;
• Meningkatnya status opini BPK terhadap pengelolaan
keuangan negara pada masing-masing K/L dan Pemda;
• Menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang pada masing-
masing K/L dan Pemda.

Program RB
No Program Target
7 Penguatan • Meningkatnya kinerja K/L dan Pemda;
Akuntabilitas • Meningkatnya akuntabilitas K/L dan Pemda
Kinerja
8 Peningkatan • Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat
Kualitas (lebihcepat,lebihmurah,lebihaman,danlebihmudahdijangkau)
Pelayanan Publik pada K/L dan Pemda;
• Meningkatnya unit pelayanan yang memperoleh standarisasi
pelayanan internasional pada K/L dan Pemda;
• Meningkatnya indeks kualitas pelayanan publik untuk masing-
masing K/L dan Pemda.
9 Monev • Terlaksananya monev yang efektif untuk mendukung
tecapainya sasaran RB K/L.
10 Quick Wins • Terlaksananya program unggulan yang dapat meraih apresiasi
dari stakeholders dengan cepat dan dapat mendorong kinerja
pelaksanaan RB K/L/Pemda.


Apa itu Quick Wins?
• Quick Wins adalah program unggulan untuk meraih simpati publik
dengan cepat, dengan persyaratan:
1. Merupakan tugas pokok instansi yang bersangkutan
2. Merupakan pelaksanaan program RB seperti yang tercantum di
dalam Grand Design RB
3. Memberikan dampak yang signifikan dan merupakan ekspektasi
stakeholder utama
4. Kegiatan QW di dalam kendali instansi yang bersangkutan
sehingga dapat dijamin penyelesaiannya dalam dalam waktu
maksimal 1 tahun sehingga manfaatnya dapat segera dirasakan
masyarakat (stakeholders utama).


Pengadaan dalam Pelaksanaan APBN/APBD


PERPRES NO 54 TAHUN 2010
TATA NILAI
(PRINSIP DAN
KEBUTUHAN KEGIATAN PROSEDUR)
BARANG DAN JASA PENGADAAN PARA PIHAK
PEMERINTAH
PENGGUNAAN
PRODUK DALAM
MELALUI
NEGERI
SWAKELOLA
USAHA KECIL

BAGAIMANA CARA PELELANGAN
DIPERLUKAN RENCANA UMUM INTERNATIONAL
PENGADAANNYA PENGADAAN
KEGIATAN PENGADAAN (HOW) PINJAMAN/
HIBAH LN

KEIKUTSERTAAN
USAHA ASING
PERATURAN MELALUI
PENYEDIA KONSEP RAMAH
PERUNDANGAN LINGKUNGAN
YANG TERKAIT BARANG / JASA
PENGADAAN SECARA
ELEKTRONIK


Dasar
Pelaporan dan Penyerahan Hukum
Barang dan Jasa
Prinsip dan
Kebijakan Persiapan dan Pelaksanaan Kontrak Etika
Pengumuman , sanggah, dan Penetapan Pemenang
Evaluasi Penawaran dan Pembuktian Kualifikasi (u/ Pasca)
Green
Penyampaian dan Pembukaan Dokumen Penawaran
Procurement
Penjelasan Lelang
Sumber Dana Sistem
Pengumaman
PHLN Penyampaian Undangan/
Pascakualifikasi
e‐Procurment
Pengumuman daftar penyedia yang lulus prakualifikasi
Evaluasi Dok Kualifikasi untuk menghasilkan shortlist
Swakelola Pengumuman dan pemasukan dok kualifikasi
Persiapan :
1. Perencanaan Umum (Identifikasi Kebutuhan, Anggaran, Pemaketan, cara pengadaan,
organisasi, KAK)
2. Perencanaan Teknis (menyusun Spesifikasi teknis , HPS, dan rancangan kontrak)
3. Perencanaan Pemilihan (Pengkajian ulang paket dan jadwal, pemilihan sistem pengadaan,
penetapan metode penilaian kualifikasi, penyusunan jadwal pelelangan, Penyusunan 96
Dok.Pengadaan)

PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

Kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Kementerian/Lembaga/Satuan
Kerja Perangkat Daerah/Institusi lainnya yang prosesnya dimulai dari
perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan memperoleh
Barang/Jasa

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
Pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa

UNIT LAYANAN PENGADAAN
Unit organisasi pemerintah yang berfungsi melaksanakan pengadaan
Barang/Jasa di K/L/D/I yang bersifat permanen, dapat berdiri sendiri, atau
melekat pada unit yang sudah ada.


• Setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud,
bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat
BARANG diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau
dimanfaatkan oleh Pengguna Barang.

PEKERJAAN • Seluruh pekerjaan yang berhubungan dengan
pelaksanaan konstruksi bangunan atau pembuatan
KONSTRUKSI wujud fisik lainnya.

• Jasa yang membutuhkan kemampuan tertentu yang
mengutamakan keterampilan (skillware) dalam suatu sistem
JASA LAINNYA tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk
menyelesaikan suatu pekerjaan dan/atau penyediaan jasa
selain Jasa Konsultansi, pelaksanaan pekerjaan Konstruksi dan
pengadaan barang.

JASA • Jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian
tertentu diberbagai bidang keilmuan yang
KONSULTANSI mengutamakan adanya olah pikir (brainware).

Efisien

Akuntabel Efektif

Adil/Tidak
Transparan
Diskriminatif

Bersaing Terbuka


Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Sebagian atau seluruhnya bersumber
K/L/D/I dari APBN/APBD (termasuk PHLN)

Pengadaan Barang/Jasa untuk Sebagian atau seluruhnya dibebankan
pada APBN/APBD (termasuk PHLN)
Investasi di lingkungan Bank Indonesia,
BHMN, BUMN/BUMD
– Dana APBN/D termasuk yang bersumber dari pinjaman atau hibah dalam Negeri yang
diterima Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.
– Pengadaan barang/jasa yang sebagian atau seluruhnya dibiayai dari pinjaman/hibah Dalam
Negeri dan Luar Negeri (PHLN) harus mengikuti Perpres. Apabila ada perbedaan, pihak‐
pihak dapat menyepakati tata cara pengadaan yg akan dipergunakan;
– Peraturan‐peraturan lain di bawahnya, tidak boleh bertentangan dengan ketentuan dalam
Peraturan Presiden ini.

Kedudukan Monev dalam
Perencanaan
Perencanaan harus memiliki, mengetahui, dan memperhitungkan:
1. Tujuan akhir yang dikehendaki.
2. Sasaran-sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya (yang
mencerminkan pemilihan dari berbagai alternatif).
3. Jangka waktu mencapai sasaran-sasaran tersebut.
4. Masalah-masalah yang dihadapi.
5. Modal atau sumber daya yang akan digunakan serta
pengalokasiannya.
6. kebijakan-kebijakan untuk melaksanakannya.
7. Orang, organisasi, atau badan pelaksananya.
8. Mekanisme monitoring, evaluasi, dan pengawasan pelaksanaannya.


Definisi Monitoring
• Monitoring secara umum dapat diartikan
sebagai fungsi manajemen yang dilakukan
pada saat kegiatan sedang berlangsung
mencakup aspek-aspek antara lain:
– Penelusuran pelaksanaan kegiatan dan
keluarannya (fokus pada input, proses
dan output)
– Pelaporan tentang kemajuan
– Indentifikasi masalah-masalah
pengelolaan dan pelaksanaan.


Definisi Evaluasi
• Proses menentukan nilai atau pentingnya
suatu kegiatan, kebijakan, atau program.
• Sebuah penilaian yang obyektif dan sistematik
terhadap sebuah intervensi yang
direncanakan, sedang berlangsung ataupun
yang telah diselesaikan.

(OECD, 2010)


Jenis Evaluasi
menurut waktu pelaksanaan
Tahap Perencanaan (ex-ante):
 dilakukan sebelum ditetapkannya rencana pembangunan
 untuk memilih dan menentukan:
1. skala prioritas dari berbagai alternatif dan
2. kemungkinan cara mencapai tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya

Tahap Pelaksanaan (on-going)
 Dilaksanakan pada saat pelaksanaan program sudah selesai
 Bertujuan untuk menilai hasil pelaksanaan program
 Temuan utama berupa capaian-capaian dari pelaksanaan program

Tahap Pasca-Pelaksanaan (ex-post)
 dilaksanakan setelah pelaksanaan rencana berakhir
 untuk melihat apakah pencapaian (output/ outcome/ impact) program
mampu mengatasi masalah pembangunan yang ingin dipecahkan
 untuk menilai:
1. efisiensi (keluaran dan hasil dibandingkan masukan),
2. efektivitas (hasil dan dampak terhadap sasaran), ataupun
3. manfaat (dampak terhadap kebutuhan) dari suatu program.

Mengapa Perlu Monev
• Review perkembangan/progress
• Identifikasi masalah dalam perencanan dan/atau implementasi
• Membuat penyesuaian yang dapat membuat “perbedaan”
• Membantu mengidentifikasi masalah dan penyebabnya
• Memberikan berbagai kemungkinan solusi dalam menyelesaikan
masalah
• Memunculkan pertanyaan mengenai asumsi dan strategi
• Mencerminkan tujuan yang akan dicapai dan bagaimana
mencapainya
• Memberikan informasi dan pengetahuan mendalam
• Meningkatkan kemungkinan dalam membuat perubahan
pembangunan yang positif


Evaluasi Memberikan Informasi mengenai:

 Strategi
Apakah yang dilakukan sudah benar?

 Operasi
Apakah cara yang ditempuh sudah benar?

 Pembelajaran
Apakah ada cara yang lebih baik?


Perbedaan Monitoring dan Evaluasi
Aspek Monitoring Evaluasi
Tujuan Menilai kemajuan dalam Memberikan gambaran pada suatu
pelaksanaan program yang waktu tertentu mengenai suatu
sedang berjalan program
Fokus • Akuntabilitas penyampaian • Akuntablitas penggunaan sumber
input program daya
• Dasar untuk aksi perbaikan • Pembelajaran tentang hal-hal yang
• Penilaian keberlanjutan dapat dilakukan lebih baik di masa
program yang akan datang

Cakupan • Apakah pelaksanaan sesuai • Relevansi
dengan rencana? • Keberhasilan
• Apakah terdapat • Efektifitas biaya
penyimpangan?
• Pembelajaran
• Apakah penyimpangan tersebut
dapat dibenarkan?
Waktu Dilaksanakan terus menerus atau Umumnya dilaksanakan pada
Pelaksanaan secara berkala selama pertengahan atau akhir program
pelaksanaan program


Fokus Monev
• monitoring dan evaluasi dapat digunakan sebagai pembelajaran dari
apa yang telah dilakukan dan bagaimana hal tersebut dilakukan,
dengan memfokuskan pada:
– Efisiensi menggambarkan bahwa pemanfaatan input telah
sesuai dengan output yang dihasilkan
– Efektifitas ada ukuran apakah suatu kegiatan telah mencapai
tujuan yang ditetapkan
– Impact menggambarkan apakah yang telah dilakukan
memberikan perbedaan terhadap masalah yang ingin
diselesaikan


Tujuan Monitoring
1. Mengkaji apakah kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai
dengan rencana
2. Mengidentifikasi masalah yang timbul agar langsung dapat diatasi
3. Melakukan penilaian apakah pola kerja dan manajemen yang
digunakan sudah tepat untuk mencapai tujuan proyek.
4. Mengetahui kaitan antara kegiatan dengan tujuan untuk
memperoleh ukuran kemajuan,
5. Menyesuaikan kegiatan dengan lingkungan yang berubah, tanpa
menyimpang dari tujuan.


Tujuan Evaluasi
• Tujuan etis. Memberikan laporan pada pemimpin politik (kepala
daerah) dan masyarakat tentang bagaimana sebuah kebijakan
diterapkan dan hasil yang dicapai. Tujuan ini menggabungkan
tujuan untuk pertanggungjawaban yang lebih baik, informatif, etika
politik dan penegakkan demokrasi.
• Tujuan manajerial. Mencapai pembagian keuangan dan sumber
daya manusia yang lebih rasional diantara tindakan yang berbeda
dan meningkatkan manajemen layanan publik.
• Tujuan keputusan. Membuka jalan terhadap pembuatan keputusan
untuk pelanjutan, penghentian atau perubahan sebuah kebijakan.
• Tujuan pendidikan dan motivasi. Mendidik dan memotivasi
pelaksana umum dan mitra kerja melalui pemahaman terhadap
proses dan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya oleh mereka
sendiri.

1/2
Jenis Evaluasi
1. Evaluasi Formatif
– Evaluasi yang fokus pada kinerja yang lebih baik (kebijakan,
program atau kegiatan).
– Dapat dilaksanakan untuk alasan lain misalnya pemenuhan
kelengkapan sarana dan prasana, keperluan pembentukan
hukum dan kebijakan, atau evaluasi kegiatan sebagai bagian
dari pelaksanaan evaluasi yang lebih lengkap.
2. Evaluasi Sumatif
– Evaluasi yang fokuskan pada hasil (akibat).
– Evaluasi sumatif ditujukan untuk memberikan informasi tentang
kegunaan sebuah program.


2/2
Jenis Evaluasi
3. Evaluasi Prospektif.
– Evaluasi prospektif fokus pada pertanyaan:
• Apakah kebijakan, program, atau kegiatan tertentu harus
evaluasi?
• Apakah hasil yang akan diperoleh sesuai dengan upaya atau
sumberdaya yang digunakan?
– Evaluasi prospektif merupakan sintesis dari informasi hasil
monitoring (monitoring) dan penilaian dari studi awal untuk
menilai kemungkinan hasil terhadap suatu kebijakan, program
atau kegiatan yang baru diusulkan.


Jenis Evaluasi
menurut tujuan
• Evaluasi proses:
Mengkaji bagaimana program berjalan dengan fokus
pada masalah penyampaian pelayanan (service delivery).

• Evaluasi biaya-manfaat:
Mengkaji biaya program relatif terhadap alternatif
penggunaan sumberdaya & manfaat dari program.

• Evaluasi dampak:
Mengkaji apakah program memberikan pengaruh yg
diinginkan terhadap individu, rumahtangga, masyarakat,
& kelembagaan.


Tipe Evaluator
1. Evaluator Internal
– Mengetahui lebih banyak tentang sejarah, organisasi, budaya,
problem, keberhasilan dan sebagainya.
– Menyatu dengan obyek yang dievaluasi.
2. Evaluator Eksternal
– Punya kredibilitas yang lebih tinggi dan keahlian yang lebih
spesifik.
– Tidak terikat dengan keputusan-keputusan administratif dan
keuangan.
3. Evaluator Partisipatif
– Wakil dari pemerintah dan stakeholderss (termasuk penerima
manfaat) bekerjasama dalam merancang dan melaksanakan
evaluasi.
– Metode partisipatif memungkinkan digunakan dalam evaluasi
internal dan eksternal.


Evaluasi Internal dan External
Kelebihan Kekurangan
Evaluasi • Evaluator cukup mengenal dengan • Objektifitas tim evaluasi
Internal lingkungan yang dievaluasi terhadap hasil evaluasi
• Beberapa responden lebih mudah mungkin dapat dipengaruhi
digali informasinya oleh orang berbagai kepentingan
dalam daripada orang luar • Tim evaluasi mungkin
• Biaya lebih rendah dibanding kurang terlatih atau memiliki
eksternal kemampuan dalam bidang
evaluasi
Evaluasi • Evaluasi dapat lebih objektif • Evaluasi eksternal dapat
Eksternal • Evaluator memiliki kemampuan dan memakan biaya yang besar
keterampilan lebih dalam bidang • Evaluator eksternal
evaluasi mungkin salah mengerti
• Beberapa responden lebih mudah keinginan kita terhadap apa
digali informasi oleh orang luar yang ingin dievaluasi
• Menggunakan evaluator eksternal
dapat memberikan kredibilitas lebih
terhadap hasil temuan

1/2
Tahapan Evaluasi
1. Menetapkan apa yang akan dievaluasi
– Identifikasi program/kegiatan/objek yang akan dievaluasi
– Jelaskan uraian program/kegiatan/objek evaluasi
– Tentukan fokus yang menjadi perhatian s.d informasinya
2. Menyusun rencana evaluasi
– Susun pertanyaan evaluasi
– Tetapkan informasi diperlukan untuk pertanyaan
– Tentukan kriteria evaluasi
– Tentukan bagaimana, dimana, kapan, dari siapa informasi
didapat
– Identifikasi hambatan pelaksanaan evaluasi


2/2
Tahapan Evaluasi
3. Pengumpulan data
– Identifikasi informasi
– Pilih instrumen dalam mendapatkan informasi
– Pilot test untuk menguji instrumen
– Susun kembali instrumen sebagai perbaikan
4. Analisis dan presentasi data
– Susun metode analisis dan presentasi data
– Buat kesimpulan analisis
– Buat laporan hasil evaluasi
– Presentasikan dan laporkan secara tertulis
5. Pengambilan keputusan
– Tentukan pilihan rekomendasi
– Identifikasi area evaluasi

Perbedaan Pendekatan Evaluasi
Pendekatan Tujuan Utama Fokus Pertanyaan Metodologi
Goal-based Menilai pencapaian • Apakah tujuan tercapai? Membandingkan baseline dan progres
tujuan dan sasaran Efisienkah? data, menemukan cara-cara dalam
• Apakah tujuan tersebut mengukur indikator
sudah sesuai?
Decision Memberikan • Apakah program • Menilai kisaran opsi yang terkait
making informasi efektif? dengan konteks proyek, input,
• Perlukah dilanjutkan? proses dan hasil.
• Bagaimana jika program • Membuat beberapa cara konsensus
tsb dimodifikasi? pengambilan keputusan
Goal-free Menilai • Apakah hasil • Determinasi independen akan
keseluruhan efek keseluruhan dari kebutuhan dan ukuran dalam
dari proyek baik proyek? menilai kelayakan proyek.
yang diinginkan • Nilai-nilai apakah yang • Teknik kualitatif dan kuantitatif
maupun yang tidak terdapat disana? dalam menemukan berbagai
kemungkinan hasil.
Expert Penggunaan Bagaimana ahli external Review kritis berdasarkan
judgement keahlian menilai proyek ini? pengalaman, survey informal dan
wawasan mendalam yang subjektif


Kriteria Evaluasi
 Relevansi Sejauh mana kegiatan sejalan dengan prioritas
dan kebijakan
 Efektifitas Suatu ukuran sejauh mana sebuah kegiatan
mencapai tujuan
 Efisiensi Mengukur keluaran, kualitatif dan kuantitatif,
dalam hubungan dengan masukan.
 Dampak Perubahan positif dan negatif yang dihasilkan
oleh sebuah intervensi pembangunan, secara
langsung maupun tidak, disengaja maupun tidak
 Keberlanjutan Mengukur apakah manfaat suatu kegiatan dapat
terus dinikmati setelah anggaran tidak diberikan
lagi.


Pengertian Indikator

 Indikator adalah variabel-variabel yang mengindikasi atau memberi
petunjuk kepada kita tentang suatu keadaan tertentu, sehingga
dapat digunakan untuk mengukur perubahan (Green, 1992).


Renstra KL

Recomendados

Recomendados

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

La actualidad más candente (20)

Destacado

Destacado (20)

Similar a Renstra KL

Similar a Renstra KL (20)

Más de Dadang Solihin

Más de Dadang Solihin (20)

Último

Último (20)

Renstra KL