SlideShare una empresa de Scribd logo
1 de 19
OLEH:
YETI SUMIYATI, S.H.,M.H.
UNDANG-UNDANG
HUKUM TERTULIS YANG DIBUAT OLEH
PEJABAT BERWENANG DAN MENGIKAT
SECARA UMUM
MENURUT PAUL LABAND DAN T.J. BUYS
UNDANG-UNDANG DIKELOMPOKKAN MENJADI:
UNDANG-UNDANG DALAM ARTI MATERIIL
UNDANG-UNDANG DALAM ARTI FORMAL
UNDANG-UNDANG DALAM ARTI MATERIIL
(UU DAM)
PENGERTIAN: SETIAP KEPUTUSAN
PEMERINTAH YANG DIBUAT SECARA TEGAS
DAN ISINYA MENGIKAT (SEMUA PERATURAN
TERSEBUT MEMINTA PENTAATAN DARI
MASYARAKAT)
UU DAM MENINJAU UNDANG-UNDANG
DALAM SUDUT KEKUATAN MENGIKATNYA
(UMUM: KARENA TIDAK MENUNJUK NAMA
PERATURAN TERTENTU)
AGAR SUATU ATURAN TERTULIS MEMPUNYAI
KEKUATAN MENGIKAT MAKA HARUS
MAMANUHI SYARAT:
AN ORDNUNG: ADANYA PENETAPAN
DENGAN TEGAS
RECHTSSATZ: ADANYA KAIDAH HUKUM
BERUPA: PERINTAH, LARANGAN, DAN
KEBOLEHAN
PENGUMUMAN: DIUMUMKAN DI
LEMBARAN NEGARA
PRESIDEN RI
MENIMBANG:
MENGINGAT:
MEMUTUSKAN: MENETAPKAN UU NO 19 TAHUN
2003 TENTANG BUMN
PASAL 1 RECHTSSATZ
PASAL 2
UNDANG-UNDANG DALAM ARTI FORMAL
SETIAP KEPUTUSAN PEMERINTAH YANG
MENJADI UNDANG-UNDANG DENGAN
ATAU KARENA CARA TERJADINYA YAITU
KERJASAMA ANTARA LEGISLATIF DAN
EKSEKUTIF
BENTUKNYA KHUSUS YAITU UU
DIBERLAKUKAN APABILA DITEMUKAN BEBERAPA PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN YANG SALING BERTENTANGAN
ASAS PERUNDANG-UNDANGAN
UNDANG-UNDANG HANYA BERLAKU UNTUK
HAL-HAL YANG AKAN DATANG
LEX POSTERIORI DEROGAT LEGI ANTERIORI
LEX SPECIALI DEROGAT LEGI GENERALI
LEX SUPERIORI DEROGAT LEGI IMFERIORI
UU TIDAK DAPAT DIGANGGU GUGAT
SETIAP ORANG DIANGGAP TAHU UU
UU HANYA BERLAKU UNTUK HAL-HAL YANG
AKAN DATANG
UU TIDAK BOLEH RETROAKTIF
UU TIDAK BOLEH BERLAKU SURUT
DASAR HUKUM: PASAL 1 AYAT (1) KUHP
ASASNYA: NULLUM DELICTUM NULLA POENA
PRAEVIA SINE LEGE POENALI (ASAS LEGALITAS)
UU HANYA BERLAKU UNTUK HAL-HAL YANG
AKAN DATANG
ARTI ASAS LEGALITAS: TIDAK ADA SUATU
PERBUATAN YANG DAPAT DIHUKUM KECUALI
ATAS PELANGGARAN TERHADAP KETENTUAN
UNDANG-UNDANG YANG TELAH ADA SEBELUM
PERBUATAN TERSEBUT DILAKUKAN
MUNCUL PERSOALAN TENTANG
PERMASALAHAN HAM
TERDAPAT PENGECUALIAN:
PASAL 1 AYAT (2) KUHP. INTINYA APABILA
ADA 2 (DUA) KETENTUAN YANG BERLAKU
UNTUK HAL YANG SAMA MAKA BERLAKU UU
YANG LEBIH MENGUNTUNGKAN BAGI
TERDAKWA.
ARTINYA: UU DAPAT BERLAKU UNTUK HAL-
HAL YANG TELAH LALU/SURUT APABILA
KETENTUAN YANG BARU LEBIH
MENGUNTUNGKAN TERDAKWA
LEX POSTERIORI DEROGAT LEGI ANTERIORI
PERATURAN ATAU HUKUM YANG SESUDAHNYA
ATAU LEBIH BARU AKAN MENGESAMPINGKAN
UU ATAU HUKUM YANG LEBIH LAMA ATAU
SEBELUMNYA.
APABILA ADA 2 (DUA) KETENTUAN HUKUM
YANG MENGATUR HAL YANG SAMA MAKA
KETENTUAN YANG BARU YANG DIPERGUNAKAN
LEX SPECIALI DEROGAT LEGI GENERALI ATAU LEGI
SPECIALI PERGENERALUM NON DEREGATUR
KETENTUAN KHUSUS
MENGESAMPINGKAN KETENTUAN
UMUM ATAU KETENTUAN KHUSUS
DIBANDINGKAN DENGAN KETENTUAN
UMUM TIDAK DAPAT DIKESAMPINGKAN
ATAU DIKALAHKAN
CONTOH PASAL 1458 KUHPERDATA
DENGAN PP NO. 10 TAHUN 1961
LEX SUPERIORI DEROGAT LEGI
IMFERIORI
KETENTUAN YANG LEBIH TINGGI
DERAJATNYA MENGESAMPINGKAN
KETENTUAN YANG LEBIH RENDAH
DERAJATNYA
BERKAITAN DENGAN STUFENBAU DES
RECHT DARI HANS KELSEN
UU TIDAK DAPAT DIGANGGU GUGAT
APABILA ADA PERATURAN YANG
BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN YANG
LEBIH TINGGI MAKA HAKIM TIDAK BERHAK
MENCABUT PERATURAN TERSEBUT TAPI
HANYA BOLEH MENYATAKAN BAHWA
PERATURAN TERSEBUT TIDAK MEMPUNYAI
KEKUATAN HUKUM YANG MENGIKAT
HAL INI BERKAITAN DENGAN KEWENANGAN
DARI PEMBENTUK UU TSB
SETIAP ORANG DIANGGAP TAHU UU
DIKENAL JUGA DENGAN FIKSI HUKUM ATAU
RECHT FICTIE
SETIAP ORANG DIANGGAP TAHU UU MESKIPUN
ORANG TSB BELUM PERNAH MEMBACA UU
AKAN TETAPI UU TERSEBUT TERLEBIH DAHULU
HARUS MEMENUHI PERSYARATAN: AN
ORDNUNG, RECHSSATZ, DAN PENGUMUMAN
TERIMA KASIH

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

Pertemuan 17 sifat hukum pidana, kedudukan
Pertemuan 17 sifat hukum pidana, kedudukanPertemuan 17 sifat hukum pidana, kedudukan
Pertemuan 17 sifat hukum pidana, kedudukanyudikrismen1
 
Lanjutan lingkungan yang mempengaruhi perusahaan
Lanjutan lingkungan yang mempengaruhi perusahaanLanjutan lingkungan yang mempengaruhi perusahaan
Lanjutan lingkungan yang mempengaruhi perusahaanrizki rach
 
Asas Legalitas dan Retroaktif dalam HPI
Asas Legalitas dan Retroaktif dalam HPIAsas Legalitas dan Retroaktif dalam HPI
Asas Legalitas dan Retroaktif dalam HPIswirawan
 
Legalitas-perekonomian indonesia
Legalitas-perekonomian indonesiaLegalitas-perekonomian indonesia
Legalitas-perekonomian indonesiaMas Mito
 
Hukum di indonesia part 2
Hukum di indonesia part 2Hukum di indonesia part 2
Hukum di indonesia part 2Agnas Setiawan
 
Bab 13 alasan penghapusan pidana
Bab 13   alasan penghapusan pidanaBab 13   alasan penghapusan pidana
Bab 13 alasan penghapusan pidanaNuelimmanuel22
 
Sumber hukum
Sumber hukumSumber hukum
Sumber hukumroellys
 
Sistem hukum 1
Sistem hukum 1Sistem hukum 1
Sistem hukum 1Riya Zayn
 
Pengantar ilmu hukum
Pengantar ilmu hukumPengantar ilmu hukum
Pengantar ilmu hukumAndrew Fritz
 
Sistem hukum & sistem peradilan
Sistem hukum & sistem peradilanSistem hukum & sistem peradilan
Sistem hukum & sistem peradilanAmulilikawa
 

La actualidad más candente (20)

Pertemuan 17 sifat hukum pidana, kedudukan
Pertemuan 17 sifat hukum pidana, kedudukanPertemuan 17 sifat hukum pidana, kedudukan
Pertemuan 17 sifat hukum pidana, kedudukan
 
Penggolongan hukum
Penggolongan hukumPenggolongan hukum
Penggolongan hukum
 
Lanjutan lingkungan yang mempengaruhi perusahaan
Lanjutan lingkungan yang mempengaruhi perusahaanLanjutan lingkungan yang mempengaruhi perusahaan
Lanjutan lingkungan yang mempengaruhi perusahaan
 
Peristiwa Hukum (PIH)
Peristiwa Hukum (PIH)Peristiwa Hukum (PIH)
Peristiwa Hukum (PIH)
 
Hukum acara pidana
Hukum acara pidanaHukum acara pidana
Hukum acara pidana
 
Asas Legalitas dan Retroaktif dalam HPI
Asas Legalitas dan Retroaktif dalam HPIAsas Legalitas dan Retroaktif dalam HPI
Asas Legalitas dan Retroaktif dalam HPI
 
Hukum pidana khusus
Hukum pidana khususHukum pidana khusus
Hukum pidana khusus
 
Legalitas-perekonomian indonesia
Legalitas-perekonomian indonesiaLegalitas-perekonomian indonesia
Legalitas-perekonomian indonesia
 
Hukum di indonesia part 2
Hukum di indonesia part 2Hukum di indonesia part 2
Hukum di indonesia part 2
 
Hukum delik adat point
Hukum delik adat pointHukum delik adat point
Hukum delik adat point
 
sumber sumber hukum
 sumber sumber hukum sumber sumber hukum
sumber sumber hukum
 
Bab 13 alasan penghapusan pidana
Bab 13   alasan penghapusan pidanaBab 13   alasan penghapusan pidana
Bab 13 alasan penghapusan pidana
 
Hukum Privat dan Hukum Publik
Hukum Privat dan Hukum PublikHukum Privat dan Hukum Publik
Hukum Privat dan Hukum Publik
 
Sumber hukum
Sumber hukumSumber hukum
Sumber hukum
 
Hukum dan peradilan
Hukum dan peradilanHukum dan peradilan
Hukum dan peradilan
 
SISTEM HUKUM INDONESIA
SISTEM HUKUM INDONESIASISTEM HUKUM INDONESIA
SISTEM HUKUM INDONESIA
 
Sistem hukum 1
Sistem hukum 1Sistem hukum 1
Sistem hukum 1
 
Pengantar ilmu hukum
Pengantar ilmu hukumPengantar ilmu hukum
Pengantar ilmu hukum
 
Slide hukum pidana rose
Slide hukum pidana roseSlide hukum pidana rose
Slide hukum pidana rose
 
Sistem hukum & sistem peradilan
Sistem hukum & sistem peradilanSistem hukum & sistem peradilan
Sistem hukum & sistem peradilan
 

Destacado

Carrefour de l_air1
Carrefour de l_air1Carrefour de l_air1
Carrefour de l_air1Phil75
 
Applications pedagogique.i pad
Applications pedagogique.i pad Applications pedagogique.i pad
Applications pedagogique.i pad Marta Montoro
 
Plénière sur la Vidéo au service de la promotion touristique - Intervention d...
Plénière sur la Vidéo au service de la promotion touristique - Intervention d...Plénière sur la Vidéo au service de la promotion touristique - Intervention d...
Plénière sur la Vidéo au service de la promotion touristique - Intervention d...R-Evolutions Touristiques de Brive
 
Tsvasman2006 Liebe Lexikonbeitrag
Tsvasman2006 Liebe LexikonbeitragTsvasman2006 Liebe Lexikonbeitrag
Tsvasman2006 Liebe LexikonbeitragLeon Tsvasman, Dr.
 
Atelier 6 - La gastronomie au service de la mise en avant de votre territoire...
Atelier 6 - La gastronomie au service de la mise en avant de votre territoire...Atelier 6 - La gastronomie au service de la mise en avant de votre territoire...
Atelier 6 - La gastronomie au service de la mise en avant de votre territoire...R-Evolutions Touristiques de Brive
 
Opendata - – warum eine freie Gesellschaft offene Daten braucht
Opendata - – warum eine freie Gesellschaft offene Daten brauchtOpendata - – warum eine freie Gesellschaft offene Daten braucht
Opendata - – warum eine freie Gesellschaft offene Daten brauchtOpen Knowledge Foundation
 
ពន្លឺធម៌ព្រះពុទ្ធ
ពន្លឺធម៌ព្រះពុទ្ធពន្លឺធម៌ព្រះពុទ្ធ
ពន្លឺធម៌ព្រះពុទ្ធVantha Kago
 
Le marché tertiaire en région lyonnaise - Avril 2012
Le marché tertiaire en région lyonnaise - Avril 2012Le marché tertiaire en région lyonnaise - Avril 2012
Le marché tertiaire en région lyonnaise - Avril 2012JLL France
 
Unsa hebdo 24 janvier 2012
Unsa hebdo   24 janvier 2012Unsa hebdo   24 janvier 2012
Unsa hebdo 24 janvier 2012Miguel Iglesias
 
los editores virtuales
los editores virtualeslos editores virtuales
los editores virtualeshugocondoy
 

Destacado (20)

Presentation1
Presentation1Presentation1
Presentation1
 
Carrefour de l_air1
Carrefour de l_air1Carrefour de l_air1
Carrefour de l_air1
 
Applications pedagogique.i pad
Applications pedagogique.i pad Applications pedagogique.i pad
Applications pedagogique.i pad
 
Plénière sur la Vidéo au service de la promotion touristique - Intervention d...
Plénière sur la Vidéo au service de la promotion touristique - Intervention d...Plénière sur la Vidéo au service de la promotion touristique - Intervention d...
Plénière sur la Vidéo au service de la promotion touristique - Intervention d...
 
Tsvasman2006 Liebe Lexikonbeitrag
Tsvasman2006 Liebe LexikonbeitragTsvasman2006 Liebe Lexikonbeitrag
Tsvasman2006 Liebe Lexikonbeitrag
 
Atelier 6 - La gastronomie au service de la mise en avant de votre territoire...
Atelier 6 - La gastronomie au service de la mise en avant de votre territoire...Atelier 6 - La gastronomie au service de la mise en avant de votre territoire...
Atelier 6 - La gastronomie au service de la mise en avant de votre territoire...
 
Opendata - – warum eine freie Gesellschaft offene Daten braucht
Opendata - – warum eine freie Gesellschaft offene Daten brauchtOpendata - – warum eine freie Gesellschaft offene Daten braucht
Opendata - – warum eine freie Gesellschaft offene Daten braucht
 
Suiza.pps suiza
Suiza.pps suizaSuiza.pps suiza
Suiza.pps suiza
 
Uniform
UniformUniform
Uniform
 
ពន្លឺធម៌ព្រះពុទ្ធ
ពន្លឺធម៌ព្រះពុទ្ធពន្លឺធម៌ព្រះពុទ្ធ
ពន្លឺធម៌ព្រះពុទ្ធ
 
L’écho des poneys
L’écho des poneysL’écho des poneys
L’écho des poneys
 
Le marché tertiaire en région lyonnaise - Avril 2012
Le marché tertiaire en région lyonnaise - Avril 2012Le marché tertiaire en région lyonnaise - Avril 2012
Le marché tertiaire en région lyonnaise - Avril 2012
 
La evaluacion educativa
La evaluacion educativaLa evaluacion educativa
La evaluacion educativa
 
Unsa hebdo 24 janvier 2012
Unsa hebdo   24 janvier 2012Unsa hebdo   24 janvier 2012
Unsa hebdo 24 janvier 2012
 
Link autism-52-France
Link autism-52-FranceLink autism-52-France
Link autism-52-France
 
Budapest rapport vf
Budapest rapport vfBudapest rapport vf
Budapest rapport vf
 
Präsentation dells 150708_de
Präsentation dells 150708_dePräsentation dells 150708_de
Präsentation dells 150708_de
 
Tablet,diapostivas
Tablet,diapostivasTablet,diapostivas
Tablet,diapostivas
 
BACHELOR
BACHELORBACHELOR
BACHELOR
 
los editores virtuales
los editores virtualeslos editores virtuales
los editores virtuales
 

Similar a Undang undang

Sistem_Hukum_Indonesia.ppt
Sistem_Hukum_Indonesia.pptSistem_Hukum_Indonesia.ppt
Sistem_Hukum_Indonesia.pptGustiZain
 
Presentasi kd 2
Presentasi kd 2Presentasi kd 2
Presentasi kd 2ade_sobara
 
MATERI DIKLAT DATUN 2018 TERKAIT PERTIMBANGAN HUKUM (OLEH HERRY HERMANUS HORO...
MATERI DIKLAT DATUN 2018 TERKAIT PERTIMBANGAN HUKUM (OLEH HERRY HERMANUS HORO...MATERI DIKLAT DATUN 2018 TERKAIT PERTIMBANGAN HUKUM (OLEH HERRY HERMANUS HORO...
MATERI DIKLAT DATUN 2018 TERKAIT PERTIMBANGAN HUKUM (OLEH HERRY HERMANUS HORO...ArsipDatunNTT
 
Pengertian sistem hukum
Pengertian sistem hukumPengertian sistem hukum
Pengertian sistem hukumaziz paloh
 
Makalah hukum tata pemerintahan
Makalah hukum tata pemerintahanMakalah hukum tata pemerintahan
Makalah hukum tata pemerintahanRoberto Pecah
 
PPT sumber-sumber hukum dan subjek hukum
PPT sumber-sumber hukum dan subjek hukumPPT sumber-sumber hukum dan subjek hukum
PPT sumber-sumber hukum dan subjek hukumJemsTandodo
 
Pengantar ilmu hukum sumber sumber hukum
Pengantar ilmu hukum sumber   sumber hukumPengantar ilmu hukum sumber   sumber hukum
Pengantar ilmu hukum sumber sumber hukumSeptiani Dwi Rahayu
 
Pengantar hukum bisnis
Pengantar hukum bisnisPengantar hukum bisnis
Pengantar hukum bisniswafa khairani
 
Tugas merangkum ilmu hukum
Tugas merangkum ilmu hukumTugas merangkum ilmu hukum
Tugas merangkum ilmu hukumAndrew Hutabarat
 
Sistem hukum
Sistem hukumSistem hukum
Sistem hukumdimahana
 
BAHAN-7-SUMBER-HUKUM.ppt
BAHAN-7-SUMBER-HUKUM.pptBAHAN-7-SUMBER-HUKUM.ppt
BAHAN-7-SUMBER-HUKUM.pptzulamirulhaq1
 
Keadilan bangsa indonesia
Keadilan bangsa indonesiaKeadilan bangsa indonesia
Keadilan bangsa indonesiaRacmat Ridho
 
Sumber hukum administrasi negara
Sumber hukum administrasi negaraSumber hukum administrasi negara
Sumber hukum administrasi negaraNakano
 
IX Sumber Hukum & Hierarki Peraturan Perundang-Undangan.pptx
IX Sumber Hukum & Hierarki Peraturan Perundang-Undangan.pptxIX Sumber Hukum & Hierarki Peraturan Perundang-Undangan.pptx
IX Sumber Hukum & Hierarki Peraturan Perundang-Undangan.pptxdonihasmanto
 
KULIAH-HUKUM-TATA-NEGARA2-M.-Yusrizal.pptx
KULIAH-HUKUM-TATA-NEGARA2-M.-Yusrizal.pptxKULIAH-HUKUM-TATA-NEGARA2-M.-Yusrizal.pptx
KULIAH-HUKUM-TATA-NEGARA2-M.-Yusrizal.pptxprimakarya2
 
Kuliah 3 HPI Dhoni Yusra.pdf
Kuliah 3 HPI Dhoni Yusra.pdfKuliah 3 HPI Dhoni Yusra.pdf
Kuliah 3 HPI Dhoni Yusra.pdfadhyaksametro
 
Bab 2 kelas x sikap positif thd sistem & peradilan nas
Bab 2  kelas x sikap positif thd sistem & peradilan nasBab 2  kelas x sikap positif thd sistem & peradilan nas
Bab 2 kelas x sikap positif thd sistem & peradilan nasHendrastuti Retno
 

Similar a Undang undang (20)

Sistem_Hukum_Indonesia.ppt
Sistem_Hukum_Indonesia.pptSistem_Hukum_Indonesia.ppt
Sistem_Hukum_Indonesia.ppt
 
Presentasi kd 2
Presentasi kd 2Presentasi kd 2
Presentasi kd 2
 
MATERI DIKLAT DATUN 2018 TERKAIT PERTIMBANGAN HUKUM (OLEH HERRY HERMANUS HORO...
MATERI DIKLAT DATUN 2018 TERKAIT PERTIMBANGAN HUKUM (OLEH HERRY HERMANUS HORO...MATERI DIKLAT DATUN 2018 TERKAIT PERTIMBANGAN HUKUM (OLEH HERRY HERMANUS HORO...
MATERI DIKLAT DATUN 2018 TERKAIT PERTIMBANGAN HUKUM (OLEH HERRY HERMANUS HORO...
 
Pengertian sistem hukum
Pengertian sistem hukumPengertian sistem hukum
Pengertian sistem hukum
 
Makalah hukum tata pemerintahan
Makalah hukum tata pemerintahanMakalah hukum tata pemerintahan
Makalah hukum tata pemerintahan
 
PPT sumber-sumber hukum dan subjek hukum
PPT sumber-sumber hukum dan subjek hukumPPT sumber-sumber hukum dan subjek hukum
PPT sumber-sumber hukum dan subjek hukum
 
Pengantar ilmu hukum sumber sumber hukum
Pengantar ilmu hukum sumber   sumber hukumPengantar ilmu hukum sumber   sumber hukum
Pengantar ilmu hukum sumber sumber hukum
 
Pengantar hukum bisnis
Pengantar hukum bisnisPengantar hukum bisnis
Pengantar hukum bisnis
 
hukum_pidana.pdf
hukum_pidana.pdfhukum_pidana.pdf
hukum_pidana.pdf
 
Tugas merangkum ilmu hukum
Tugas merangkum ilmu hukumTugas merangkum ilmu hukum
Tugas merangkum ilmu hukum
 
Sistem hukum
Sistem hukumSistem hukum
Sistem hukum
 
BAHAN-7-SUMBER-HUKUM.ppt
BAHAN-7-SUMBER-HUKUM.pptBAHAN-7-SUMBER-HUKUM.ppt
BAHAN-7-SUMBER-HUKUM.ppt
 
Keadilan bangsa indonesia
Keadilan bangsa indonesiaKeadilan bangsa indonesia
Keadilan bangsa indonesia
 
Sumber hukum administrasi negara
Sumber hukum administrasi negaraSumber hukum administrasi negara
Sumber hukum administrasi negara
 
Pengantar ilmu hukum
Pengantar ilmu hukumPengantar ilmu hukum
Pengantar ilmu hukum
 
IX Sumber Hukum & Hierarki Peraturan Perundang-Undangan.pptx
IX Sumber Hukum & Hierarki Peraturan Perundang-Undangan.pptxIX Sumber Hukum & Hierarki Peraturan Perundang-Undangan.pptx
IX Sumber Hukum & Hierarki Peraturan Perundang-Undangan.pptx
 
KULIAH-HUKUM-TATA-NEGARA2-M.-Yusrizal.pptx
KULIAH-HUKUM-TATA-NEGARA2-M.-Yusrizal.pptxKULIAH-HUKUM-TATA-NEGARA2-M.-Yusrizal.pptx
KULIAH-HUKUM-TATA-NEGARA2-M.-Yusrizal.pptx
 
Kuliah 3 HPI Dhoni Yusra.pdf
Kuliah 3 HPI Dhoni Yusra.pdfKuliah 3 HPI Dhoni Yusra.pdf
Kuliah 3 HPI Dhoni Yusra.pdf
 
Hukum Indonesia
Hukum IndonesiaHukum Indonesia
Hukum Indonesia
 
Bab 2 kelas x sikap positif thd sistem & peradilan nas
Bab 2  kelas x sikap positif thd sistem & peradilan nasBab 2  kelas x sikap positif thd sistem & peradilan nas
Bab 2 kelas x sikap positif thd sistem & peradilan nas
 

Undang undang

  • 3. HUKUM TERTULIS YANG DIBUAT OLEH PEJABAT BERWENANG DAN MENGIKAT SECARA UMUM
  • 4. MENURUT PAUL LABAND DAN T.J. BUYS UNDANG-UNDANG DIKELOMPOKKAN MENJADI: UNDANG-UNDANG DALAM ARTI MATERIIL UNDANG-UNDANG DALAM ARTI FORMAL
  • 5. UNDANG-UNDANG DALAM ARTI MATERIIL (UU DAM) PENGERTIAN: SETIAP KEPUTUSAN PEMERINTAH YANG DIBUAT SECARA TEGAS DAN ISINYA MENGIKAT (SEMUA PERATURAN TERSEBUT MEMINTA PENTAATAN DARI MASYARAKAT) UU DAM MENINJAU UNDANG-UNDANG DALAM SUDUT KEKUATAN MENGIKATNYA (UMUM: KARENA TIDAK MENUNJUK NAMA PERATURAN TERTENTU)
  • 6. AGAR SUATU ATURAN TERTULIS MEMPUNYAI KEKUATAN MENGIKAT MAKA HARUS MAMANUHI SYARAT: AN ORDNUNG: ADANYA PENETAPAN DENGAN TEGAS RECHTSSATZ: ADANYA KAIDAH HUKUM BERUPA: PERINTAH, LARANGAN, DAN KEBOLEHAN PENGUMUMAN: DIUMUMKAN DI LEMBARAN NEGARA
  • 7. PRESIDEN RI MENIMBANG: MENGINGAT: MEMUTUSKAN: MENETAPKAN UU NO 19 TAHUN 2003 TENTANG BUMN PASAL 1 RECHTSSATZ PASAL 2
  • 8. UNDANG-UNDANG DALAM ARTI FORMAL SETIAP KEPUTUSAN PEMERINTAH YANG MENJADI UNDANG-UNDANG DENGAN ATAU KARENA CARA TERJADINYA YAITU KERJASAMA ANTARA LEGISLATIF DAN EKSEKUTIF BENTUKNYA KHUSUS YAITU UU
  • 9. DIBERLAKUKAN APABILA DITEMUKAN BEBERAPA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG SALING BERTENTANGAN
  • 10. ASAS PERUNDANG-UNDANGAN UNDANG-UNDANG HANYA BERLAKU UNTUK HAL-HAL YANG AKAN DATANG LEX POSTERIORI DEROGAT LEGI ANTERIORI LEX SPECIALI DEROGAT LEGI GENERALI LEX SUPERIORI DEROGAT LEGI IMFERIORI UU TIDAK DAPAT DIGANGGU GUGAT SETIAP ORANG DIANGGAP TAHU UU
  • 11. UU HANYA BERLAKU UNTUK HAL-HAL YANG AKAN DATANG UU TIDAK BOLEH RETROAKTIF UU TIDAK BOLEH BERLAKU SURUT DASAR HUKUM: PASAL 1 AYAT (1) KUHP ASASNYA: NULLUM DELICTUM NULLA POENA PRAEVIA SINE LEGE POENALI (ASAS LEGALITAS)
  • 12. UU HANYA BERLAKU UNTUK HAL-HAL YANG AKAN DATANG ARTI ASAS LEGALITAS: TIDAK ADA SUATU PERBUATAN YANG DAPAT DIHUKUM KECUALI ATAS PELANGGARAN TERHADAP KETENTUAN UNDANG-UNDANG YANG TELAH ADA SEBELUM PERBUATAN TERSEBUT DILAKUKAN MUNCUL PERSOALAN TENTANG PERMASALAHAN HAM
  • 13. TERDAPAT PENGECUALIAN: PASAL 1 AYAT (2) KUHP. INTINYA APABILA ADA 2 (DUA) KETENTUAN YANG BERLAKU UNTUK HAL YANG SAMA MAKA BERLAKU UU YANG LEBIH MENGUNTUNGKAN BAGI TERDAKWA. ARTINYA: UU DAPAT BERLAKU UNTUK HAL- HAL YANG TELAH LALU/SURUT APABILA KETENTUAN YANG BARU LEBIH MENGUNTUNGKAN TERDAKWA
  • 14. LEX POSTERIORI DEROGAT LEGI ANTERIORI PERATURAN ATAU HUKUM YANG SESUDAHNYA ATAU LEBIH BARU AKAN MENGESAMPINGKAN UU ATAU HUKUM YANG LEBIH LAMA ATAU SEBELUMNYA. APABILA ADA 2 (DUA) KETENTUAN HUKUM YANG MENGATUR HAL YANG SAMA MAKA KETENTUAN YANG BARU YANG DIPERGUNAKAN
  • 15. LEX SPECIALI DEROGAT LEGI GENERALI ATAU LEGI SPECIALI PERGENERALUM NON DEREGATUR KETENTUAN KHUSUS MENGESAMPINGKAN KETENTUAN UMUM ATAU KETENTUAN KHUSUS DIBANDINGKAN DENGAN KETENTUAN UMUM TIDAK DAPAT DIKESAMPINGKAN ATAU DIKALAHKAN CONTOH PASAL 1458 KUHPERDATA DENGAN PP NO. 10 TAHUN 1961
  • 16. LEX SUPERIORI DEROGAT LEGI IMFERIORI KETENTUAN YANG LEBIH TINGGI DERAJATNYA MENGESAMPINGKAN KETENTUAN YANG LEBIH RENDAH DERAJATNYA BERKAITAN DENGAN STUFENBAU DES RECHT DARI HANS KELSEN
  • 17. UU TIDAK DAPAT DIGANGGU GUGAT APABILA ADA PERATURAN YANG BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN YANG LEBIH TINGGI MAKA HAKIM TIDAK BERHAK MENCABUT PERATURAN TERSEBUT TAPI HANYA BOLEH MENYATAKAN BAHWA PERATURAN TERSEBUT TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM YANG MENGIKAT HAL INI BERKAITAN DENGAN KEWENANGAN DARI PEMBENTUK UU TSB
  • 18. SETIAP ORANG DIANGGAP TAHU UU DIKENAL JUGA DENGAN FIKSI HUKUM ATAU RECHT FICTIE SETIAP ORANG DIANGGAP TAHU UU MESKIPUN ORANG TSB BELUM PERNAH MEMBACA UU AKAN TETAPI UU TERSEBUT TERLEBIH DAHULU HARUS MEMENUHI PERSYARATAN: AN ORDNUNG, RECHSSATZ, DAN PENGUMUMAN