4. MENURUT PAUL LABAND DAN T.J. BUYS
UNDANG-UNDANG DIKELOMPOKKAN MENJADI:
UNDANG-UNDANG DALAM ARTI MATERIIL
UNDANG-UNDANG DALAM ARTI FORMAL
5. UNDANG-UNDANG DALAM ARTI MATERIIL
(UU DAM)
PENGERTIAN: SETIAP KEPUTUSAN
PEMERINTAH YANG DIBUAT SECARA TEGAS
DAN ISINYA MENGIKAT (SEMUA PERATURAN
TERSEBUT MEMINTA PENTAATAN DARI
MASYARAKAT)
UU DAM MENINJAU UNDANG-UNDANG
DALAM SUDUT KEKUATAN MENGIKATNYA
(UMUM: KARENA TIDAK MENUNJUK NAMA
PERATURAN TERTENTU)
6. AGAR SUATU ATURAN TERTULIS MEMPUNYAI
KEKUATAN MENGIKAT MAKA HARUS
MAMANUHI SYARAT:
AN ORDNUNG: ADANYA PENETAPAN
DENGAN TEGAS
RECHTSSATZ: ADANYA KAIDAH HUKUM
BERUPA: PERINTAH, LARANGAN, DAN
KEBOLEHAN
PENGUMUMAN: DIUMUMKAN DI
LEMBARAN NEGARA
8. UNDANG-UNDANG DALAM ARTI FORMAL
SETIAP KEPUTUSAN PEMERINTAH YANG
MENJADI UNDANG-UNDANG DENGAN
ATAU KARENA CARA TERJADINYA YAITU
KERJASAMA ANTARA LEGISLATIF DAN
EKSEKUTIF
BENTUKNYA KHUSUS YAITU UU
10. ASAS PERUNDANG-UNDANGAN
UNDANG-UNDANG HANYA BERLAKU UNTUK
HAL-HAL YANG AKAN DATANG
LEX POSTERIORI DEROGAT LEGI ANTERIORI
LEX SPECIALI DEROGAT LEGI GENERALI
LEX SUPERIORI DEROGAT LEGI IMFERIORI
UU TIDAK DAPAT DIGANGGU GUGAT
SETIAP ORANG DIANGGAP TAHU UU
11. UU HANYA BERLAKU UNTUK HAL-HAL YANG
AKAN DATANG
UU TIDAK BOLEH RETROAKTIF
UU TIDAK BOLEH BERLAKU SURUT
DASAR HUKUM: PASAL 1 AYAT (1) KUHP
ASASNYA: NULLUM DELICTUM NULLA POENA
PRAEVIA SINE LEGE POENALI (ASAS LEGALITAS)
12. UU HANYA BERLAKU UNTUK HAL-HAL YANG
AKAN DATANG
ARTI ASAS LEGALITAS: TIDAK ADA SUATU
PERBUATAN YANG DAPAT DIHUKUM KECUALI
ATAS PELANGGARAN TERHADAP KETENTUAN
UNDANG-UNDANG YANG TELAH ADA SEBELUM
PERBUATAN TERSEBUT DILAKUKAN
MUNCUL PERSOALAN TENTANG
PERMASALAHAN HAM
13. TERDAPAT PENGECUALIAN:
PASAL 1 AYAT (2) KUHP. INTINYA APABILA
ADA 2 (DUA) KETENTUAN YANG BERLAKU
UNTUK HAL YANG SAMA MAKA BERLAKU UU
YANG LEBIH MENGUNTUNGKAN BAGI
TERDAKWA.
ARTINYA: UU DAPAT BERLAKU UNTUK HAL-
HAL YANG TELAH LALU/SURUT APABILA
KETENTUAN YANG BARU LEBIH
MENGUNTUNGKAN TERDAKWA
14. LEX POSTERIORI DEROGAT LEGI ANTERIORI
PERATURAN ATAU HUKUM YANG SESUDAHNYA
ATAU LEBIH BARU AKAN MENGESAMPINGKAN
UU ATAU HUKUM YANG LEBIH LAMA ATAU
SEBELUMNYA.
APABILA ADA 2 (DUA) KETENTUAN HUKUM
YANG MENGATUR HAL YANG SAMA MAKA
KETENTUAN YANG BARU YANG DIPERGUNAKAN
15. LEX SPECIALI DEROGAT LEGI GENERALI ATAU LEGI
SPECIALI PERGENERALUM NON DEREGATUR
KETENTUAN KHUSUS
MENGESAMPINGKAN KETENTUAN
UMUM ATAU KETENTUAN KHUSUS
DIBANDINGKAN DENGAN KETENTUAN
UMUM TIDAK DAPAT DIKESAMPINGKAN
ATAU DIKALAHKAN
CONTOH PASAL 1458 KUHPERDATA
DENGAN PP NO. 10 TAHUN 1961
16. LEX SUPERIORI DEROGAT LEGI
IMFERIORI
KETENTUAN YANG LEBIH TINGGI
DERAJATNYA MENGESAMPINGKAN
KETENTUAN YANG LEBIH RENDAH
DERAJATNYA
BERKAITAN DENGAN STUFENBAU DES
RECHT DARI HANS KELSEN
17. UU TIDAK DAPAT DIGANGGU GUGAT
APABILA ADA PERATURAN YANG
BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN YANG
LEBIH TINGGI MAKA HAKIM TIDAK BERHAK
MENCABUT PERATURAN TERSEBUT TAPI
HANYA BOLEH MENYATAKAN BAHWA
PERATURAN TERSEBUT TIDAK MEMPUNYAI
KEKUATAN HUKUM YANG MENGIKAT
HAL INI BERKAITAN DENGAN KEWENANGAN
DARI PEMBENTUK UU TSB
18. SETIAP ORANG DIANGGAP TAHU UU
DIKENAL JUGA DENGAN FIKSI HUKUM ATAU
RECHT FICTIE
SETIAP ORANG DIANGGAP TAHU UU MESKIPUN
ORANG TSB BELUM PERNAH MEMBACA UU
AKAN TETAPI UU TERSEBUT TERLEBIH DAHULU
HARUS MEMENUHI PERSYARATAN: AN
ORDNUNG, RECHSSATZ, DAN PENGUMUMAN