Tabel perubahan politik hukum pemerintahan daerah

1. No. Dasar Hukum
Periode
Berlaku
Ketentuan Pemerintahan Daerah
1
Pasal 18, Undang
Undang Dasar 1945
1945-1948
1. Pembagian Daerah di Indonesia atas besar dan
kecil dengan bentuk susunan pemerintahanya
ditetapkan dengan undang-undang,dengan
memandang dan mengingati dasar
permusyawaratan dalam sistem pemerintahan
negara, dan hak-hak asal-usul dalam
daerahdaerah yang bersifat istimewa.
2. karena negara Indonesia itu suatu
”eenheidstaat” (negara kesatuan), maka
Indonesia tidak akan mempunyai daerah di
dalam lingkungannya yang bersifat ”staat”
juga. Daerah Indonesia akan dibagi dalam
daerah provinsi, dan daerah provinsi akan
dibagi pula dalam daerah yang lebih kecil.
Daerah-daerah itu bersifat otonom (streek
dan locale rechstgemeenschappen) atau
bersifat daerah administrasi belaka
2.
Undang – Undang
Nomor 22 Tahun 1948
1948-1957
1. Daerah-daerah dapat mengatur dan mengurus
rumah tangganya sendiri dapat dibedakan dalam
dua jenis, yaitu:
a. Daerah otonom (biasa), dan
b. Daerah Istimewa.
2. tiga tingkatan dalam setiap jenis daerah, yakni:
a. provinsi, yang berada dibawah pengawasan
presiden,
b. kabupaten/kota besar, dibawah
pengawasan provinsi dan,
c. desa/kota kecil, dibawah pengawasan
kabupate/kota besar.
3. Tiap daerah mempunyai dua macam
kekuasaan, yaitu:
a. otonomi, ialah hak untuk mengatur dan
mengurus rumah tangga daerahnya,
b. Medebewind (sementara), ialah hak
menjalankan peraturan-peraturan dari
Pemerintah Pusat atau Daerah tingkat atasan
berdasarkan perintah pihak atasan itu.2.4.
3.
Undang – Undang
Nomor 1 Tahun 1957
1957-1959
Undang-undang ini dibentuk dalam rangka untuk
melaksanakan ketentuan Pasal 131 UUDS RI.
Berdasar ketentuan Undang-undang ini wilayah
Republik Indonesia dibagi dalam daerah besar dan
kecil yang berhak mengurus rumah tangganya
sendiri, dan yang merupakan sebanyak-banyaknya 3
(tiga) tingkat yang derajatnya dar
atas ke bawah adalah:
1. Daerah Tingkat I termasuk Kotapraja Jakarta
Raya,
2. Daerah Tingkat I termasuk Kotapraja,
3. Daerah Tingkat III.
1. Pemerintahan Daerah Tingkat I dan II terdiri dari
TABEL POLITIK HUKUM PEMERINTAHAN DAERAH