SlideShare a Scribd company logo
1 of 19
PEMERINTAHAN, PERWAKILAN
dan
SISTEM PEMILU
Memerintah:
Menentukan berbagai kebijakan yang
diselenggarakan untuk mencapai tujuan
masyarakat-negara; memperkirakan arah
perkembangan masyarakat yang akan
datang; mempersiapkan langkah-langkah
kebijakan untuk menyongsong
perkembangan masyarakat serta mengelola
dan mengarahkan masyarakat ke tujuan
yang ditetapkan
Fungsi Pemerintahan:
1. Legislatif : Pembuatan peraturan
2. Eksekutif : Pelaksanaan peraturan
3. Yudikatif : Peradilan
• Pemerintahan dalam arti sempit: fungsi
pemerintahan dalam pelaksanaan peraturan
saja-lembaga pemerintahan;
• Pemerintahan dalam arti luas : keseluruhan
fungsi pemerintahan- lembaga negara
Ciri ciri Kabinet Presidensiel:
1. Lembaga legislatif dan eksekutif saling
terpisah
2. Eksekutif ditangan presiden;
3. Presiden berfungsi sebagai Kepala
Negara dan Kepala Pemerintahan
4. Kebijakan (pelaksanaan peraturan)
dibuat oleh eksekutif
Ciri-ciri Kabinet Parlementer:
1. Parlemen merupakan satu-satunya badan
yang keanggotaannya dipilih secara langsung
oleh warga negara yang berhak memilih
melalui Pemilu;
2. Anggota kabinet dipilih di antara dan oleh
anggota Parlemen;
3. Pimpinan Kabinet (Perdana Menteri) dipilih di
antara dan oleh anggota Parlemen;
4. Perdana Menteri sebagai Kepala
Pemerintahan;
PERWAKILAN
• Hubungan di antara dua pihak yaitu wakil
dengan terwakil dimana wakil memegang
kewenangan untuk melakukan tindakan
yang berkenaan dengan kesepakatan
yang dibuatnya dengan terwakil (Alfred de
Grazia)
• Proses mewakili di mana wakil bertindak
dalam rangka bereaksi kepada
kepentingan terwakil (Pitkin)
Fungsi Perwakilan:
• Fungsi legislasi – pembuatan peraturan;
• Fungsi anggaran;
• Fungsi pengawasan politik;
TIPE-TIPE HUBUNGAN WAKIL-TERWAKIL
TEORI MANDAT:
1. Wakil dipandang sebagai penerima
mandat untuk merealisasikankekuasaan
terwakil dalam proses politik
2. Wakil memberikan pandangan, bersikap,
bertindak sejalan dengan mandat dalam
melaksanaan tugasnya;
3. Kesesuaian antara wakil tentang
pandangan, sikap dan tindakan sejalan
dengan terwakil dan terkontrol secara
terus menerus
• TIPE PERWAKILAN disebut UTUSAN
TEORI KEBEBASAN
• Wakil merumuskan sikap dan pandangan
tentang masalah yang dihadapi tanpa
terikat secara ketat kepada terwakil
• TIPE PERWAKILAN disebut WALI
Komponen Tanggapan wakil:
• Kebijaksanaan
• Pelayanan
• Pengalokasian kebutuhan
• Simbol-simbol
SISTEM PEMILU
A. Single member constituency =
Sistem Distrik;
B. Multi member constituency =
Sistem Perwakilan Berimbang
Sistem Distrik:
• Negara dibagi dalam distrik-distrik;
• Setiap distrik satu wakil
• Perolehan suara terbanyak dalam distrik
sebagai wakil
KELEMAHAN SISTEM DISTRIK:
• Kurang memperhatikan partai kecil dan
minoritas
• Kurang representatif
KELEBIHAN SISTEM DISTRIK:
• Wakil terpilih cukup dikenal;
• Integrasi/penggabungan partai-partai
politik
• Berkurangnya jumlah partai dan
meningkatkan kerjasama antar partai
sehingga pemerintahan stabil
SISTEM PERWAKILAN BERIMBANG :
• Negara dianggap sebagai satu daerah
pemilihan besar;
• Jumlah perolehan “kursi’ sesuai dengan
perolehan suara;
• Selisih perolehan suara di satu wilayah
pemilihan dapat ditambahkan pada
wilayah lain dalam partai yang sama
• Kombinasi dengan sistem daftar – Partai
Politik menyusun Daftar Calon Legislatif.
Kelemahan Sistem Perwakilan Berimbang:
• Fragmentasi partai politik
• Wakil lebih tergantung pada partai;
• Cenderung banyak partai.
Ilustrasi Sistem Distrik :
• Wilayah pemilihan dibagi menjadi 12 Distrik;
• Peserta Pemilu 3 Partai: Partai Kelapa, Partai
Jagung dan Partai Ketela;
• Calon Partai Kelapa: (1) Kertarajasa, (2)
Kertapura, (3) Kelanaputra.
• Calon Partai Jagung: (1) Jakasila, (2) Jayaguna,
(3) Jawadwipa.
• Calon Partai Ketela : (1) Elazaqiah dan (2)
Lambarzy
• Jumlah Pemilih di Distrik “Jagarata” sejumlah
1000 pemilih
• Hasil Pemilihan adalah sebagai berikut:
Kelana Putra = 325/ Partai Kelapa
Jayaguna = 425/ Partai Jagung
Elazaqiyah = 225/ Partai Ketela
Lambarzy = 25/ Partai Ketela
WAKIL DISTRIK “JAGARATA” = JAYAGUNA
Ilustrasi Sistem Perwakilan Berimbang :
• Parpol Peserta Pemilu: Partai Ketela,
Jagung dan Kelapa
• Daftar Caleg masing-masing Parpol:
Partai Kelapa, Partai Jagung dan Partai
Ketela
Penentuan Jumlah “Kursi”
Jumlah Pemilih = 10.000
“Harga kursi” = 10.000/ 10 = 1.000
Hasil Pemilu:
• Partai Kelapa = 3250 3 wakil
• Partai Jagung = 4250 4 wakil
• Partai Ketela = 2500 2 wakil
• ANGGOTA PARLEMEN DARI MASING-
MASING PARTAI DITENTUKAN OLEH
POSISI URUTAN DALAM DAFTAR
CALEG PARTAI.

More Related Content

What's hot

What's hot (19)

Sap wiwid
Sap wiwidSap wiwid
Sap wiwid
 
Dewan Perwakilan Daerah (DPD)
Dewan Perwakilan Daerah (DPD)Dewan Perwakilan Daerah (DPD)
Dewan Perwakilan Daerah (DPD)
 
Sistem pemilihan umum
Sistem pemilihan umumSistem pemilihan umum
Sistem pemilihan umum
 
Presentasi tentang MPR
Presentasi tentang MPRPresentasi tentang MPR
Presentasi tentang MPR
 
Tugas powerpoint seppty warbianti
Tugas powerpoint seppty warbiantiTugas powerpoint seppty warbianti
Tugas powerpoint seppty warbianti
 
PKPU Nomor 6 Tahun 2018
PKPU Nomor 6 Tahun 2018PKPU Nomor 6 Tahun 2018
PKPU Nomor 6 Tahun 2018
 
Syarat Menjadi Caleg di Pemilu 2019
Syarat Menjadi Caleg di Pemilu 2019Syarat Menjadi Caleg di Pemilu 2019
Syarat Menjadi Caleg di Pemilu 2019
 
Pkpu no. 17 th 2013
Pkpu no. 17 th 2013Pkpu no. 17 th 2013
Pkpu no. 17 th 2013
 
peraturan terupdate laporn dana kampanye pemilu 2014 Pkpu no 17 th 2013
peraturan terupdate laporn dana kampanye pemilu 2014 Pkpu no  17 th 2013peraturan terupdate laporn dana kampanye pemilu 2014 Pkpu no  17 th 2013
peraturan terupdate laporn dana kampanye pemilu 2014 Pkpu no 17 th 2013
 
Majelis permusyawaratan rakyat ( MPR )
Majelis permusyawaratan rakyat ( MPR )Majelis permusyawaratan rakyat ( MPR )
Majelis permusyawaratan rakyat ( MPR )
 
Kelebihan reformasi
Kelebihan reformasiKelebihan reformasi
Kelebihan reformasi
 
DPR (Dewan Perwakilan Rakyat)
DPR (Dewan Perwakilan Rakyat)DPR (Dewan Perwakilan Rakyat)
DPR (Dewan Perwakilan Rakyat)
 
Otonomi daerah
Otonomi daerahOtonomi daerah
Otonomi daerah
 
Pebedaan dpd, dprd, dan dpr ri
Pebedaan dpd, dprd, dan dpr riPebedaan dpd, dprd, dan dpr ri
Pebedaan dpd, dprd, dan dpr ri
 
Pkpu 15 2013_kampanye
Pkpu 15 2013_kampanyePkpu 15 2013_kampanye
Pkpu 15 2013_kampanye
 
Dpd mk-ky
Dpd mk-kyDpd mk-ky
Dpd mk-ky
 
Penjelasan
PenjelasanPenjelasan
Penjelasan
 
PKPU nomor 7 tahun 2015 tentang Kampanye Pilkada
PKPU nomor 7 tahun 2015 tentang Kampanye PilkadaPKPU nomor 7 tahun 2015 tentang Kampanye Pilkada
PKPU nomor 7 tahun 2015 tentang Kampanye Pilkada
 
pdf aceh
pdf acehpdf aceh
pdf aceh
 

Similar to Pemerintahan, Perwakilan dan Sistem Pemilu

Sistem Pemerintahan Amerika Serikat
Sistem Pemerintahan Amerika SerikatSistem Pemerintahan Amerika Serikat
Sistem Pemerintahan Amerika SerikatDini Islamiana
 
Sosialisasi Pemilu 2024 DHARWANTO.pptx
Sosialisasi Pemilu 2024 DHARWANTO.pptxSosialisasi Pemilu 2024 DHARWANTO.pptx
Sosialisasi Pemilu 2024 DHARWANTO.pptxDharwantoBandengan
 
Kelompok 5 HTN.pptx
Kelompok 5 HTN.pptxKelompok 5 HTN.pptx
Kelompok 5 HTN.pptxSnn27
 
MARIYUDI - Pembekalan Panwascam Aceh Utara 2022.ppt
MARIYUDI - Pembekalan Panwascam Aceh Utara 2022.pptMARIYUDI - Pembekalan Panwascam Aceh Utara 2022.ppt
MARIYUDI - Pembekalan Panwascam Aceh Utara 2022.pptMariyudi Sofyan
 
Keuntungan sistem pemerintahan presidensil dan parlementer
Keuntungan sistem pemerintahan presidensil dan parlementerKeuntungan sistem pemerintahan presidensil dan parlementer
Keuntungan sistem pemerintahan presidensil dan parlementerEmil Ardiansyah
 
Babiisistempemerintahan
BabiisistempemerintahanBabiisistempemerintahan
BabiisistempemerintahanAwis Mirad
 
Sistem demokrasi di indonesia
Sistem demokrasi di indonesiaSistem demokrasi di indonesia
Sistem demokrasi di indonesiaswirawan
 
Tugas 2 sistem pemerintahan indonesia
Tugas 2 sistem pemerintahan indonesiaTugas 2 sistem pemerintahan indonesia
Tugas 2 sistem pemerintahan indonesiaSelfia Magdalena
 
Peran Badan Musyawarah dalam Meningkatkan Kinerja DPRD dalam Pembangunan Daerah
Peran Badan Musyawarah dalam Meningkatkan Kinerja DPRD dalam Pembangunan DaerahPeran Badan Musyawarah dalam Meningkatkan Kinerja DPRD dalam Pembangunan Daerah
Peran Badan Musyawarah dalam Meningkatkan Kinerja DPRD dalam Pembangunan DaerahDadang Solihin
 
sistem pemilu mekanis dan sistem pemilu organis
sistem pemilu mekanis dan sistem pemilu organissistem pemilu mekanis dan sistem pemilu organis
sistem pemilu mekanis dan sistem pemilu organisNasria Ika
 
presentation1-140416042946-phpapp01.pdf
presentation1-140416042946-phpapp01.pdfpresentation1-140416042946-phpapp01.pdf
presentation1-140416042946-phpapp01.pdfJhonwilla2
 
Pkn, Hubungan Pemerintahan Pusat dan Daerah
Pkn, Hubungan Pemerintahan Pusat dan DaerahPkn, Hubungan Pemerintahan Pusat dan Daerah
Pkn, Hubungan Pemerintahan Pusat dan DaerahLisa Tri Setiawati
 
Sistem pemerintahan di Indonesia
Sistem pemerintahan di IndonesiaSistem pemerintahan di Indonesia
Sistem pemerintahan di IndonesiaNadia Ramin Nasran
 
Pelaksanaan sistem-pemerintahan-di-indonesia
Pelaksanaan sistem-pemerintahan-di-indonesiaPelaksanaan sistem-pemerintahan-di-indonesia
Pelaksanaan sistem-pemerintahan-di-indonesiaMuh Taufik
 
The indonesian management of election
The indonesian management of electionThe indonesian management of election
The indonesian management of electionAhsanul Minan
 
FS-SISTEM-PEMILU-MARUN.pdf
FS-SISTEM-PEMILU-MARUN.pdfFS-SISTEM-PEMILU-MARUN.pdf
FS-SISTEM-PEMILU-MARUN.pdfFatihBirri
 

Similar to Pemerintahan, Perwakilan dan Sistem Pemilu (20)

Sistem Pemerintahan Amerika Serikat
Sistem Pemerintahan Amerika SerikatSistem Pemerintahan Amerika Serikat
Sistem Pemerintahan Amerika Serikat
 
Pkn amerika
Pkn  amerikaPkn  amerika
Pkn amerika
 
Sosialisasi Pemilu 2024 DHARWANTO.pptx
Sosialisasi Pemilu 2024 DHARWANTO.pptxSosialisasi Pemilu 2024 DHARWANTO.pptx
Sosialisasi Pemilu 2024 DHARWANTO.pptx
 
Kelompok 5 HTN.pptx
Kelompok 5 HTN.pptxKelompok 5 HTN.pptx
Kelompok 5 HTN.pptx
 
MARIYUDI - Pembekalan Panwascam Aceh Utara 2022.ppt
MARIYUDI - Pembekalan Panwascam Aceh Utara 2022.pptMARIYUDI - Pembekalan Panwascam Aceh Utara 2022.ppt
MARIYUDI - Pembekalan Panwascam Aceh Utara 2022.ppt
 
Keuntungan sistem pemerintahan presidensil dan parlementer
Keuntungan sistem pemerintahan presidensil dan parlementerKeuntungan sistem pemerintahan presidensil dan parlementer
Keuntungan sistem pemerintahan presidensil dan parlementer
 
Babiisistempemerintahan
BabiisistempemerintahanBabiisistempemerintahan
Babiisistempemerintahan
 
Sistem demokrasi di indonesia
Sistem demokrasi di indonesiaSistem demokrasi di indonesia
Sistem demokrasi di indonesia
 
Sistem politik
Sistem politikSistem politik
Sistem politik
 
Tugas 2 sistem pemerintahan indonesia
Tugas 2 sistem pemerintahan indonesiaTugas 2 sistem pemerintahan indonesia
Tugas 2 sistem pemerintahan indonesia
 
Peran Badan Musyawarah dalam Meningkatkan Kinerja DPRD dalam Pembangunan Daerah
Peran Badan Musyawarah dalam Meningkatkan Kinerja DPRD dalam Pembangunan DaerahPeran Badan Musyawarah dalam Meningkatkan Kinerja DPRD dalam Pembangunan Daerah
Peran Badan Musyawarah dalam Meningkatkan Kinerja DPRD dalam Pembangunan Daerah
 
sistem pemilu mekanis dan sistem pemilu organis
sistem pemilu mekanis dan sistem pemilu organissistem pemilu mekanis dan sistem pemilu organis
sistem pemilu mekanis dan sistem pemilu organis
 
presentation1-140416042946-phpapp01.pdf
presentation1-140416042946-phpapp01.pdfpresentation1-140416042946-phpapp01.pdf
presentation1-140416042946-phpapp01.pdf
 
Pkn, Hubungan Pemerintahan Pusat dan Daerah
Pkn, Hubungan Pemerintahan Pusat dan DaerahPkn, Hubungan Pemerintahan Pusat dan Daerah
Pkn, Hubungan Pemerintahan Pusat dan Daerah
 
Makalah Polemik RUU Pilkada
Makalah Polemik RUU PilkadaMakalah Polemik RUU Pilkada
Makalah Polemik RUU Pilkada
 
Sistem pemerintahan di Indonesia
Sistem pemerintahan di IndonesiaSistem pemerintahan di Indonesia
Sistem pemerintahan di Indonesia
 
Pelaksanaan sistem-pemerintahan-di-indonesia
Pelaksanaan sistem-pemerintahan-di-indonesiaPelaksanaan sistem-pemerintahan-di-indonesia
Pelaksanaan sistem-pemerintahan-di-indonesia
 
Sistem pemilihan umum
Sistem pemilihan umumSistem pemilihan umum
Sistem pemilihan umum
 
The indonesian management of election
The indonesian management of electionThe indonesian management of election
The indonesian management of election
 
FS-SISTEM-PEMILU-MARUN.pdf
FS-SISTEM-PEMILU-MARUN.pdfFS-SISTEM-PEMILU-MARUN.pdf
FS-SISTEM-PEMILU-MARUN.pdf
 

More from Fair Nurfachrizi

More from Fair Nurfachrizi (20)

Integrasi Nasional
Integrasi NasionalIntegrasi Nasional
Integrasi Nasional
 
Ketahanan Nasional
Ketahanan NasionalKetahanan Nasional
Ketahanan Nasional
 
Wawasan ke-Indonesiaan
Wawasan ke-IndonesiaanWawasan ke-Indonesiaan
Wawasan ke-Indonesiaan
 
Ketatanegaraan dan Sistem Hukum Nasional
Ketatanegaraan dan Sistem Hukum NasionalKetatanegaraan dan Sistem Hukum Nasional
Ketatanegaraan dan Sistem Hukum Nasional
 
Multikulturalisme & Kebangsaan Indonesia
Multikulturalisme & Kebangsaan IndonesiaMultikulturalisme & Kebangsaan Indonesia
Multikulturalisme & Kebangsaan Indonesia
 
Identitas Nasional dan Faham Kebangsaan
Identitas Nasional dan Faham KebangsaanIdentitas Nasional dan Faham Kebangsaan
Identitas Nasional dan Faham Kebangsaan
 
Ideologi Negara
Ideologi NegaraIdeologi Negara
Ideologi Negara
 
Pancasila Sebagai Sistem Etika
Pancasila Sebagai Sistem EtikaPancasila Sebagai Sistem Etika
Pancasila Sebagai Sistem Etika
 
Pancasila Sebagai Sistem Filsafat
Pancasila Sebagai Sistem FilsafatPancasila Sebagai Sistem Filsafat
Pancasila Sebagai Sistem Filsafat
 
Negara & Warga Negara
Negara & Warga NegaraNegara & Warga Negara
Negara & Warga Negara
 
Konsep Warga Negara
Konsep Warga NegaraKonsep Warga Negara
Konsep Warga Negara
 
Konsep Masyarakat Bangsa dan Negara
Konsep Masyarakat Bangsa dan NegaraKonsep Masyarakat Bangsa dan Negara
Konsep Masyarakat Bangsa dan Negara
 
Peran & Fungsi Mahasiswa Indonesia
Peran & Fungsi Mahasiswa IndonesiaPeran & Fungsi Mahasiswa Indonesia
Peran & Fungsi Mahasiswa Indonesia
 
Pancasila dan Demokrasi Ekonomi
Pancasila dan Demokrasi EkonomiPancasila dan Demokrasi Ekonomi
Pancasila dan Demokrasi Ekonomi
 
Sistem Politik & Demokrasi
Sistem Politik & DemokrasiSistem Politik & Demokrasi
Sistem Politik & Demokrasi
 
Hak Asasi Manusia
Hak Asasi ManusiaHak Asasi Manusia
Hak Asasi Manusia
 
Otonomi Daerah
Otonomi DaerahOtonomi Daerah
Otonomi Daerah
 
Globalisasi
GlobalisasiGlobalisasi
Globalisasi
 
SPT 2013 OP Norma
SPT 2013 OP NormaSPT 2013 OP Norma
SPT 2013 OP Norma
 
Letter of Credit
Letter of CreditLetter of Credit
Letter of Credit
 

Recently uploaded

Bab 6 Kreatif Mengungap Rasa dan Realitas.pdf
Bab 6 Kreatif Mengungap Rasa dan Realitas.pdfBab 6 Kreatif Mengungap Rasa dan Realitas.pdf
Bab 6 Kreatif Mengungap Rasa dan Realitas.pdfbibizaenab
 
ppt-modul-6-pend-seni-di sd kelompok 2 ppt
ppt-modul-6-pend-seni-di sd kelompok 2 pptppt-modul-6-pend-seni-di sd kelompok 2 ppt
ppt-modul-6-pend-seni-di sd kelompok 2 pptArkhaRega1
 
Kontribusi Islam Dalam Pengembangan Peradaban Dunia - KELOMPOK 1.pptx
Kontribusi Islam Dalam Pengembangan Peradaban Dunia - KELOMPOK 1.pptxKontribusi Islam Dalam Pengembangan Peradaban Dunia - KELOMPOK 1.pptx
Kontribusi Islam Dalam Pengembangan Peradaban Dunia - KELOMPOK 1.pptxssuser50800a
 
Modul 1.2.a.8 Koneksi antar materi 1.2.pdf
Modul 1.2.a.8 Koneksi antar materi 1.2.pdfModul 1.2.a.8 Koneksi antar materi 1.2.pdf
Modul 1.2.a.8 Koneksi antar materi 1.2.pdfSitiJulaeha820399
 
421783639-ppt-overdosis-dan-keracunan-pptx.pptx
421783639-ppt-overdosis-dan-keracunan-pptx.pptx421783639-ppt-overdosis-dan-keracunan-pptx.pptx
421783639-ppt-overdosis-dan-keracunan-pptx.pptxGiftaJewela
 
Sesi 1_PPT Ruang Kolaborasi Modul 1.3 _ ke 1_PGP Angkatan 10.pptx
Sesi 1_PPT Ruang Kolaborasi Modul 1.3 _ ke 1_PGP Angkatan 10.pptxSesi 1_PPT Ruang Kolaborasi Modul 1.3 _ ke 1_PGP Angkatan 10.pptx
Sesi 1_PPT Ruang Kolaborasi Modul 1.3 _ ke 1_PGP Angkatan 10.pptxSovyOktavianti
 
Materi Pertemuan 6 Materi Pertemuan 6.pptx
Materi Pertemuan 6 Materi Pertemuan 6.pptxMateri Pertemuan 6 Materi Pertemuan 6.pptx
Materi Pertemuan 6 Materi Pertemuan 6.pptxRezaWahyuni6
 
bab 6 ancaman terhadap negara dalam bingkai bhinneka tunggal ika
bab 6 ancaman terhadap negara dalam bingkai bhinneka tunggal ikabab 6 ancaman terhadap negara dalam bingkai bhinneka tunggal ika
bab 6 ancaman terhadap negara dalam bingkai bhinneka tunggal ikaAtiAnggiSupriyati
 
REFLEKSI MANDIRI_Prakarsa Perubahan BAGJA Modul 1.3.pdf
REFLEKSI MANDIRI_Prakarsa Perubahan BAGJA Modul 1.3.pdfREFLEKSI MANDIRI_Prakarsa Perubahan BAGJA Modul 1.3.pdf
REFLEKSI MANDIRI_Prakarsa Perubahan BAGJA Modul 1.3.pdfirwanabidin08
 
Bab 7 - Perilaku Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial.pptx
Bab 7 - Perilaku Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial.pptxBab 7 - Perilaku Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial.pptx
Bab 7 - Perilaku Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial.pptxssuser35630b
 
Aksi nyata Malaikat Kebaikan [Guru].pptx
Aksi nyata Malaikat Kebaikan [Guru].pptxAksi nyata Malaikat Kebaikan [Guru].pptx
Aksi nyata Malaikat Kebaikan [Guru].pptxsdn3jatiblora
 
tugas 1 tutorial online anak berkebutuhan khusus di SD
tugas 1 tutorial online anak berkebutuhan khusus di SDtugas 1 tutorial online anak berkebutuhan khusus di SD
tugas 1 tutorial online anak berkebutuhan khusus di SDmawan5982
 
PPT AKSI NYATA KOMUNITAS BELAJAR .ppt di SD
PPT AKSI NYATA KOMUNITAS BELAJAR .ppt di SDPPT AKSI NYATA KOMUNITAS BELAJAR .ppt di SD
PPT AKSI NYATA KOMUNITAS BELAJAR .ppt di SDNurainiNuraini25
 
DEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 1.3 PENDIDIKAN GURU PENGGERAK
DEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 1.3 PENDIDIKAN GURU PENGGERAKDEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 1.3 PENDIDIKAN GURU PENGGERAK
DEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 1.3 PENDIDIKAN GURU PENGGERAKirwan461475
 
Laporan Guru Piket untuk Pengisian RHK Guru Pengelolaan KInerja Guru di PMM
Laporan Guru Piket untuk Pengisian RHK Guru Pengelolaan KInerja Guru di PMMLaporan Guru Piket untuk Pengisian RHK Guru Pengelolaan KInerja Guru di PMM
Laporan Guru Piket untuk Pengisian RHK Guru Pengelolaan KInerja Guru di PMMmulyadia43
 
Materi Pertemuan Materi Pertemuan 7.pptx
Materi Pertemuan Materi Pertemuan 7.pptxMateri Pertemuan Materi Pertemuan 7.pptx
Materi Pertemuan Materi Pertemuan 7.pptxRezaWahyuni6
 
Latihan Soal bahasa Indonesia untuk anak sekolah sekelas SMP atau pun sederajat
Latihan Soal bahasa Indonesia untuk anak sekolah sekelas SMP atau pun sederajatLatihan Soal bahasa Indonesia untuk anak sekolah sekelas SMP atau pun sederajat
Latihan Soal bahasa Indonesia untuk anak sekolah sekelas SMP atau pun sederajatArfiGraphy
 
TUGAS GURU PENGGERAK Aksi Nyata Modul 1.1.pdf
TUGAS GURU PENGGERAK Aksi Nyata Modul 1.1.pdfTUGAS GURU PENGGERAK Aksi Nyata Modul 1.1.pdf
TUGAS GURU PENGGERAK Aksi Nyata Modul 1.1.pdfElaAditya
 
11 PPT Pancasila sebagai Paradigma Kehidupan dalam Masyarakat.pptx
11 PPT Pancasila sebagai Paradigma Kehidupan dalam Masyarakat.pptx11 PPT Pancasila sebagai Paradigma Kehidupan dalam Masyarakat.pptx
11 PPT Pancasila sebagai Paradigma Kehidupan dalam Masyarakat.pptxMiftahunnajahTVIBS
 
Aksi Nyata Modul 1.1 Calon Guru Penggerak
Aksi Nyata Modul 1.1 Calon Guru PenggerakAksi Nyata Modul 1.1 Calon Guru Penggerak
Aksi Nyata Modul 1.1 Calon Guru Penggeraksupriadi611
 

Recently uploaded (20)

Bab 6 Kreatif Mengungap Rasa dan Realitas.pdf
Bab 6 Kreatif Mengungap Rasa dan Realitas.pdfBab 6 Kreatif Mengungap Rasa dan Realitas.pdf
Bab 6 Kreatif Mengungap Rasa dan Realitas.pdf
 
ppt-modul-6-pend-seni-di sd kelompok 2 ppt
ppt-modul-6-pend-seni-di sd kelompok 2 pptppt-modul-6-pend-seni-di sd kelompok 2 ppt
ppt-modul-6-pend-seni-di sd kelompok 2 ppt
 
Kontribusi Islam Dalam Pengembangan Peradaban Dunia - KELOMPOK 1.pptx
Kontribusi Islam Dalam Pengembangan Peradaban Dunia - KELOMPOK 1.pptxKontribusi Islam Dalam Pengembangan Peradaban Dunia - KELOMPOK 1.pptx
Kontribusi Islam Dalam Pengembangan Peradaban Dunia - KELOMPOK 1.pptx
 
Modul 1.2.a.8 Koneksi antar materi 1.2.pdf
Modul 1.2.a.8 Koneksi antar materi 1.2.pdfModul 1.2.a.8 Koneksi antar materi 1.2.pdf
Modul 1.2.a.8 Koneksi antar materi 1.2.pdf
 
421783639-ppt-overdosis-dan-keracunan-pptx.pptx
421783639-ppt-overdosis-dan-keracunan-pptx.pptx421783639-ppt-overdosis-dan-keracunan-pptx.pptx
421783639-ppt-overdosis-dan-keracunan-pptx.pptx
 
Sesi 1_PPT Ruang Kolaborasi Modul 1.3 _ ke 1_PGP Angkatan 10.pptx
Sesi 1_PPT Ruang Kolaborasi Modul 1.3 _ ke 1_PGP Angkatan 10.pptxSesi 1_PPT Ruang Kolaborasi Modul 1.3 _ ke 1_PGP Angkatan 10.pptx
Sesi 1_PPT Ruang Kolaborasi Modul 1.3 _ ke 1_PGP Angkatan 10.pptx
 
Materi Pertemuan 6 Materi Pertemuan 6.pptx
Materi Pertemuan 6 Materi Pertemuan 6.pptxMateri Pertemuan 6 Materi Pertemuan 6.pptx
Materi Pertemuan 6 Materi Pertemuan 6.pptx
 
bab 6 ancaman terhadap negara dalam bingkai bhinneka tunggal ika
bab 6 ancaman terhadap negara dalam bingkai bhinneka tunggal ikabab 6 ancaman terhadap negara dalam bingkai bhinneka tunggal ika
bab 6 ancaman terhadap negara dalam bingkai bhinneka tunggal ika
 
REFLEKSI MANDIRI_Prakarsa Perubahan BAGJA Modul 1.3.pdf
REFLEKSI MANDIRI_Prakarsa Perubahan BAGJA Modul 1.3.pdfREFLEKSI MANDIRI_Prakarsa Perubahan BAGJA Modul 1.3.pdf
REFLEKSI MANDIRI_Prakarsa Perubahan BAGJA Modul 1.3.pdf
 
Bab 7 - Perilaku Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial.pptx
Bab 7 - Perilaku Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial.pptxBab 7 - Perilaku Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial.pptx
Bab 7 - Perilaku Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial.pptx
 
Aksi nyata Malaikat Kebaikan [Guru].pptx
Aksi nyata Malaikat Kebaikan [Guru].pptxAksi nyata Malaikat Kebaikan [Guru].pptx
Aksi nyata Malaikat Kebaikan [Guru].pptx
 
tugas 1 tutorial online anak berkebutuhan khusus di SD
tugas 1 tutorial online anak berkebutuhan khusus di SDtugas 1 tutorial online anak berkebutuhan khusus di SD
tugas 1 tutorial online anak berkebutuhan khusus di SD
 
PPT AKSI NYATA KOMUNITAS BELAJAR .ppt di SD
PPT AKSI NYATA KOMUNITAS BELAJAR .ppt di SDPPT AKSI NYATA KOMUNITAS BELAJAR .ppt di SD
PPT AKSI NYATA KOMUNITAS BELAJAR .ppt di SD
 
DEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 1.3 PENDIDIKAN GURU PENGGERAK
DEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 1.3 PENDIDIKAN GURU PENGGERAKDEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 1.3 PENDIDIKAN GURU PENGGERAK
DEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 1.3 PENDIDIKAN GURU PENGGERAK
 
Laporan Guru Piket untuk Pengisian RHK Guru Pengelolaan KInerja Guru di PMM
Laporan Guru Piket untuk Pengisian RHK Guru Pengelolaan KInerja Guru di PMMLaporan Guru Piket untuk Pengisian RHK Guru Pengelolaan KInerja Guru di PMM
Laporan Guru Piket untuk Pengisian RHK Guru Pengelolaan KInerja Guru di PMM
 
Materi Pertemuan Materi Pertemuan 7.pptx
Materi Pertemuan Materi Pertemuan 7.pptxMateri Pertemuan Materi Pertemuan 7.pptx
Materi Pertemuan Materi Pertemuan 7.pptx
 
Latihan Soal bahasa Indonesia untuk anak sekolah sekelas SMP atau pun sederajat
Latihan Soal bahasa Indonesia untuk anak sekolah sekelas SMP atau pun sederajatLatihan Soal bahasa Indonesia untuk anak sekolah sekelas SMP atau pun sederajat
Latihan Soal bahasa Indonesia untuk anak sekolah sekelas SMP atau pun sederajat
 
TUGAS GURU PENGGERAK Aksi Nyata Modul 1.1.pdf
TUGAS GURU PENGGERAK Aksi Nyata Modul 1.1.pdfTUGAS GURU PENGGERAK Aksi Nyata Modul 1.1.pdf
TUGAS GURU PENGGERAK Aksi Nyata Modul 1.1.pdf
 
11 PPT Pancasila sebagai Paradigma Kehidupan dalam Masyarakat.pptx
11 PPT Pancasila sebagai Paradigma Kehidupan dalam Masyarakat.pptx11 PPT Pancasila sebagai Paradigma Kehidupan dalam Masyarakat.pptx
11 PPT Pancasila sebagai Paradigma Kehidupan dalam Masyarakat.pptx
 
Aksi Nyata Modul 1.1 Calon Guru Penggerak
Aksi Nyata Modul 1.1 Calon Guru PenggerakAksi Nyata Modul 1.1 Calon Guru Penggerak
Aksi Nyata Modul 1.1 Calon Guru Penggerak
 

Pemerintahan, Perwakilan dan Sistem Pemilu

  • 1. PEMERINTAHAN, PERWAKILAN dan SISTEM PEMILU Memerintah: Menentukan berbagai kebijakan yang diselenggarakan untuk mencapai tujuan masyarakat-negara; memperkirakan arah perkembangan masyarakat yang akan datang; mempersiapkan langkah-langkah kebijakan untuk menyongsong perkembangan masyarakat serta mengelola dan mengarahkan masyarakat ke tujuan yang ditetapkan
  • 2. Fungsi Pemerintahan: 1. Legislatif : Pembuatan peraturan 2. Eksekutif : Pelaksanaan peraturan 3. Yudikatif : Peradilan • Pemerintahan dalam arti sempit: fungsi pemerintahan dalam pelaksanaan peraturan saja-lembaga pemerintahan; • Pemerintahan dalam arti luas : keseluruhan fungsi pemerintahan- lembaga negara
  • 3. Ciri ciri Kabinet Presidensiel: 1. Lembaga legislatif dan eksekutif saling terpisah 2. Eksekutif ditangan presiden; 3. Presiden berfungsi sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan 4. Kebijakan (pelaksanaan peraturan) dibuat oleh eksekutif
  • 4. Ciri-ciri Kabinet Parlementer: 1. Parlemen merupakan satu-satunya badan yang keanggotaannya dipilih secara langsung oleh warga negara yang berhak memilih melalui Pemilu; 2. Anggota kabinet dipilih di antara dan oleh anggota Parlemen; 3. Pimpinan Kabinet (Perdana Menteri) dipilih di antara dan oleh anggota Parlemen; 4. Perdana Menteri sebagai Kepala Pemerintahan;
  • 5. PERWAKILAN • Hubungan di antara dua pihak yaitu wakil dengan terwakil dimana wakil memegang kewenangan untuk melakukan tindakan yang berkenaan dengan kesepakatan yang dibuatnya dengan terwakil (Alfred de Grazia) • Proses mewakili di mana wakil bertindak dalam rangka bereaksi kepada kepentingan terwakil (Pitkin)
  • 6. Fungsi Perwakilan: • Fungsi legislasi – pembuatan peraturan; • Fungsi anggaran; • Fungsi pengawasan politik;
  • 7. TIPE-TIPE HUBUNGAN WAKIL-TERWAKIL TEORI MANDAT: 1. Wakil dipandang sebagai penerima mandat untuk merealisasikankekuasaan terwakil dalam proses politik 2. Wakil memberikan pandangan, bersikap, bertindak sejalan dengan mandat dalam melaksanaan tugasnya;
  • 8. 3. Kesesuaian antara wakil tentang pandangan, sikap dan tindakan sejalan dengan terwakil dan terkontrol secara terus menerus • TIPE PERWAKILAN disebut UTUSAN
  • 9. TEORI KEBEBASAN • Wakil merumuskan sikap dan pandangan tentang masalah yang dihadapi tanpa terikat secara ketat kepada terwakil • TIPE PERWAKILAN disebut WALI
  • 10. Komponen Tanggapan wakil: • Kebijaksanaan • Pelayanan • Pengalokasian kebutuhan • Simbol-simbol
  • 11. SISTEM PEMILU A. Single member constituency = Sistem Distrik; B. Multi member constituency = Sistem Perwakilan Berimbang
  • 12. Sistem Distrik: • Negara dibagi dalam distrik-distrik; • Setiap distrik satu wakil • Perolehan suara terbanyak dalam distrik sebagai wakil KELEMAHAN SISTEM DISTRIK: • Kurang memperhatikan partai kecil dan minoritas • Kurang representatif
  • 13. KELEBIHAN SISTEM DISTRIK: • Wakil terpilih cukup dikenal; • Integrasi/penggabungan partai-partai politik • Berkurangnya jumlah partai dan meningkatkan kerjasama antar partai sehingga pemerintahan stabil
  • 14. SISTEM PERWAKILAN BERIMBANG : • Negara dianggap sebagai satu daerah pemilihan besar; • Jumlah perolehan “kursi’ sesuai dengan perolehan suara; • Selisih perolehan suara di satu wilayah pemilihan dapat ditambahkan pada wilayah lain dalam partai yang sama • Kombinasi dengan sistem daftar – Partai Politik menyusun Daftar Calon Legislatif.
  • 15. Kelemahan Sistem Perwakilan Berimbang: • Fragmentasi partai politik • Wakil lebih tergantung pada partai; • Cenderung banyak partai.
  • 16. Ilustrasi Sistem Distrik : • Wilayah pemilihan dibagi menjadi 12 Distrik; • Peserta Pemilu 3 Partai: Partai Kelapa, Partai Jagung dan Partai Ketela; • Calon Partai Kelapa: (1) Kertarajasa, (2) Kertapura, (3) Kelanaputra. • Calon Partai Jagung: (1) Jakasila, (2) Jayaguna, (3) Jawadwipa. • Calon Partai Ketela : (1) Elazaqiah dan (2) Lambarzy
  • 17. • Jumlah Pemilih di Distrik “Jagarata” sejumlah 1000 pemilih • Hasil Pemilihan adalah sebagai berikut: Kelana Putra = 325/ Partai Kelapa Jayaguna = 425/ Partai Jagung Elazaqiyah = 225/ Partai Ketela Lambarzy = 25/ Partai Ketela WAKIL DISTRIK “JAGARATA” = JAYAGUNA
  • 18. Ilustrasi Sistem Perwakilan Berimbang : • Parpol Peserta Pemilu: Partai Ketela, Jagung dan Kelapa • Daftar Caleg masing-masing Parpol: Partai Kelapa, Partai Jagung dan Partai Ketela Penentuan Jumlah “Kursi” Jumlah Pemilih = 10.000 “Harga kursi” = 10.000/ 10 = 1.000
  • 19. Hasil Pemilu: • Partai Kelapa = 3250 3 wakil • Partai Jagung = 4250 4 wakil • Partai Ketela = 2500 2 wakil • ANGGOTA PARLEMEN DARI MASING- MASING PARTAI DITENTUKAN OLEH POSISI URUTAN DALAM DAFTAR CALEG PARTAI.