SlideShare una empresa de Scribd logo
1 de 3
Descargar para leer sin conexión
- 4 -
2. TAHAP PELAKSANAAN
Pada tahap ini, kegiatan yang dilakukan meliputi menginput data
terkait dan menghitung alokasi. Gunakan contoh penghitungan
sebagaimana tercantum dalam lampiran pedoman ini sebagai panduan
pelaksanaan penghitungan.
Rincian kegiatan tersebut sebagai berikut:
a. Menginput data-data terkait pada baris dan kolom kertas kerja
(worksheet) dengan urutan sebagai berikut:
1) Nama kabupaten/kota pada baris (a)
2) Tahun Anggaran pada baris (b)
3) Pagu Dana Desa Kabupaten/Kota pada baris (c)
4) Pagu Alokasi Dasar Kabupaten/Kota pada baris (d)
5) Pagu Alokasi Formula Kabupaten/Kota pada baris (e)
6) Jumlah Desa pada baris (f)
7) Bobot Jumlah Penduduk Desa sebesar 25% pada baris (g)
8) Bobot Angka Kemiskinan Desa sebesar 35% pada baris (h)
9) Bobot Luas Wilayah Desa sebesar 10% pada baris (i)
10) Bobot Rasio Kesulitan Geografis 30% pada baris U)
11) Nomor urut pada kolom (1);
12) Nama Kecamatan pada kolom (2);
13) Nama Desa pada kolom (3), setelah Nama Kecamatan;
14) Jumlah Penduduk Desa pada kolom (4);
15) Angka Kemiskinan Desa pada kolom (8);
16) Luas Wilayah Desa pada kolom (11);
17) Rasio Kesulitan Geografis pada kolom (14).
b. Menghitung Dana Desa setiap Desa pada baris dan kolom kertas
kerja (worksheet) dengan urutan sebagai berikut:
a) Rasio jumlah penduduk desa (Rasio JP) pada kolom (6),
dengan rumus:
jumJah pe·n.dud·uk de·sa
Ra.sio JP= -------=----=-------------
. tatnl pendu.duk .D gsa kabupa.te11 / kota ynng bersa.n:gkutan
b) Bobot jumlah penduduk desa (Bobot JP) pada kolom (7),
dengan rumus:
Bobot]P= Z5% xRa.sioJP
www.jdih.kemenkeu.go.id
- 5 -
c) Rasio jumlah penduduk miskin desa (Rasio JPM) pada
kolom (9), dengan rumus:
.. • j1nnlaJ1. pendud1;,.k ·mi.skin desa
Ra:swf.PM= . . . , • . ,
fota.l pe·nduduk mzshm desakabupaten/kota ya.no bersm19ladan
d) Bobot jumlah penduduk miskin desa (Bobot JPM) pada
kolom (9), dengan rumus:
Bobot]Pld. = 35% x Rasio JPlvl
e) Rasio luas wilayah desa (Rasio LW) pada kolom (12),
dengan rumus:
_ luas wilayah desa
Rasrn .HV = ---:-::----c:-----::--::-----=-------,---~­
total luaswilayah d'.esa Di Kab/ Kotaym1.9 be·rsmn9kutan.
f) Bobot luas wilayah desa (Bobot LW) pada kolom (13), dengan
rumus:
Bolwt LW = 10~;1} x Rasio LW
g) Rasio indeks kesulitan geografis desa (Rasio IKG) pada
kolom (15), dengan rumus:
JKG
Ras.io LKG = - - - - - - - - - - - - - - - - - -
total IKG D esa di Ka.b/ Kota. yan9 be1·sa:ngkuta11
h) Bobot indeks kesulitan geografis desa (Bobot IKG) pada
kolom (16), dengan rumus:
BohotJKG = 300.lo;' Rasio !KG
i) Total bobot pada kolom (1 7), dengan rumus:
Total Bobot = BobotfP + Bobot]PM + Bobot LW+ B<>hot !Kli
j) Bagian alokasi formula pada kolom (18), dengan rumus:
AlakasiForniula: = Tota:l Bobotx Pagu Ba9ian Fonnu.la
k) Menghitung Dana Desa setiap Desa pada kolom (19), dengan
rumus:
Dmia!Jesa: = Alokasi Da:sar +Alokasi .Fm·-nnilll
3. TAHAP AKHIR
Pada tahap 1m, kegiatan yang dilakukan meliputi m c:mverifikasi
kebenaran/validitas da ta yang diinput, men guji h asil penghitungan dan
menandatangani kertas kerja (worksheet) h asil pernghitungan serta
menyimpan dokumen dan data komputer terkait.
Rincian kegiatan tersebut sebagai berikut:
a. Mencetak kertas kerja (worksheet) hasil dari proses peng1s1an data
dan penghitungan a lokasi.
www.jdih.kemenkeu.go.id
- 6 -
b. Memverifikasi kebenaran pengisian data dan kebenaran hasil
penghitungan dengan cara membandingkan setiap item data isian
pada kertas kerja (worksheet) terhadap dokumen sumber, dan
menguji hasil penghitungan. Bila ditemukan kesalahan pengisian
data maupun kesalahan penghitungan, maka pada item data
bersangkutan ditandai dengan tanda centang (-/) untuk selanjutnya
dilakukan proses perbaikan pada item ter'sebut.
c. Membubuhkan tandatangan pada cetakan kertas kerja (worksheet)
hasil dari proses pengisian data dan penghitungan alokasi :
• bagi petugas yang melakukan proses penghitungan pada baris (n);
dan
o bagi Pejabat yang berwenang/bertanggungjawab atas proses
penghitungan pada baris (o).
d . Menyimpan seluruh dokumen terkait dan cetakan kertas kerja
(worksheet) serta file·excel hasil perhitungan pada folder yang telah
disediakan.
Salinan sesuai clengan aslinya
KEPALA BIRO UMUM
·u.b. - "'-
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
BAMBANG P. S. BRODJONEGORO
KEfALA BAgJA-N. T.U. 1~EMENTERIAN
1Y -··'"' 1
GIARTO -v/~ .
NIP 1959G4201984~ fOOl·,
/
www.jdih.kemenkeu.go.id

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

Penyusunan kerangka pengeluaran jangka menengah kpjm
Penyusunan kerangka pengeluaran jangka menengah kpjmPenyusunan kerangka pengeluaran jangka menengah kpjm
Penyusunan kerangka pengeluaran jangka menengah kpjm
Dr. Zar Rdj
 
Kajian pengalihan dana dekon & tp
Kajian pengalihan dana dekon & tpKajian pengalihan dana dekon & tp
Kajian pengalihan dana dekon & tp
Herry Prananto
 

La actualidad más candente (20)

13 masalah pengelolaan keuangan negara dan daeraha
13 masalah pengelolaan keuangan negara dan daeraha13 masalah pengelolaan keuangan negara dan daeraha
13 masalah pengelolaan keuangan negara dan daeraha
 
6 dimensi dalam administrasi publik pdf
6 dimensi dalam administrasi publik pdf6 dimensi dalam administrasi publik pdf
6 dimensi dalam administrasi publik pdf
 
Powerpoint desa
Powerpoint desaPowerpoint desa
Powerpoint desa
 
Review UU No 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
Review UU No 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil NegaraReview UU No 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
Review UU No 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
 
Penguatan Daerah Penyangga Ibu Kota Negara (IKN)
Penguatan Daerah Penyangga Ibu Kota Negara (IKN)Penguatan Daerah Penyangga Ibu Kota Negara (IKN)
Penguatan Daerah Penyangga Ibu Kota Negara (IKN)
 
Presentasi musrenbang
Presentasi musrenbangPresentasi musrenbang
Presentasi musrenbang
 
Analisa dalam Perencanaan Pembangunan Daerah
Analisa dalam Perencanaan Pembangunan DaerahAnalisa dalam Perencanaan Pembangunan Daerah
Analisa dalam Perencanaan Pembangunan Daerah
 
Pemberdayaan Masyarakat Desa
Pemberdayaan Masyarakat DesaPemberdayaan Masyarakat Desa
Pemberdayaan Masyarakat Desa
 
Desa Ramah Perempuan dan Desa Peduli Anak | Konperensi Pers 11 Nopember 2020
Desa Ramah Perempuan dan Desa Peduli Anak | Konperensi Pers 11 Nopember 2020Desa Ramah Perempuan dan Desa Peduli Anak | Konperensi Pers 11 Nopember 2020
Desa Ramah Perempuan dan Desa Peduli Anak | Konperensi Pers 11 Nopember 2020
 
bela negara kepemimpinan pancasila
bela negara kepemimpinan pancasilabela negara kepemimpinan pancasila
bela negara kepemimpinan pancasila
 
Kumpulan Makalah tentang Perencanaan Kota
Kumpulan Makalah tentang Perencanaan KotaKumpulan Makalah tentang Perencanaan Kota
Kumpulan Makalah tentang Perencanaan Kota
 
Isu dan Masalah Perencanaan Pembangunan Daerah
Isu dan Masalah Perencanaan Pembangunan DaerahIsu dan Masalah Perencanaan Pembangunan Daerah
Isu dan Masalah Perencanaan Pembangunan Daerah
 
Pengelolaan Keuangan Negara
Pengelolaan Keuangan NegaraPengelolaan Keuangan Negara
Pengelolaan Keuangan Negara
 
Penyusunan kerangka pengeluaran jangka menengah kpjm
Penyusunan kerangka pengeluaran jangka menengah kpjmPenyusunan kerangka pengeluaran jangka menengah kpjm
Penyusunan kerangka pengeluaran jangka menengah kpjm
 
Peta proses bisnis permen panrb no 19 tahun 2018
Peta proses bisnis   permen panrb no 19 tahun 2018Peta proses bisnis   permen panrb no 19 tahun 2018
Peta proses bisnis permen panrb no 19 tahun 2018
 
Contoh pelaksanaan aktualisasi nd asn
Contoh pelaksanaan aktualisasi nd asnContoh pelaksanaan aktualisasi nd asn
Contoh pelaksanaan aktualisasi nd asn
 
Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)
Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)
Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)
 
Perencanaan Pembangunan Partisipatif
Perencanaan Pembangunan PartisipatifPerencanaan Pembangunan Partisipatif
Perencanaan Pembangunan Partisipatif
 
Analisis Kebutuhan Masyarakat
Analisis Kebutuhan Masyarakat Analisis Kebutuhan Masyarakat
Analisis Kebutuhan Masyarakat
 
Kajian pengalihan dana dekon & tp
Kajian pengalihan dana dekon & tpKajian pengalihan dana dekon & tp
Kajian pengalihan dana dekon & tp
 

Destacado

Sk penetapan tp.pkk
Sk penetapan tp.pkkSk penetapan tp.pkk
Sk penetapan tp.pkk
Abdul Kohar
 
Pertanggungjawaban Dana Alokasi Desa (DAD)
Pertanggungjawaban Dana Alokasi Desa (DAD)Pertanggungjawaban Dana Alokasi Desa (DAD)
Pertanggungjawaban Dana Alokasi Desa (DAD)
Yudhi Aldriand
 
Soal tertulis Ujian Perangkat Desa
Soal tertulis Ujian Perangkat DesaSoal tertulis Ujian Perangkat Desa
Soal tertulis Ujian Perangkat Desa
Strobillus Found
 

Destacado (17)

Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa ( Aplikasi SISKEUDES )
Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa ( Aplikasi SISKEUDES )Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa ( Aplikasi SISKEUDES )
Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa ( Aplikasi SISKEUDES )
 
Program Formasi
Program FormasiProgram Formasi
Program Formasi
 
Panduan Penyusunan RPJM Desa 6 ( rev 3)
Panduan Penyusunan RPJM Desa 6 ( rev 3)Panduan Penyusunan RPJM Desa 6 ( rev 3)
Panduan Penyusunan RPJM Desa 6 ( rev 3)
 
#HackJak2016: Bahan bacaan struktur apbd
#HackJak2016: Bahan bacaan struktur apbd#HackJak2016: Bahan bacaan struktur apbd
#HackJak2016: Bahan bacaan struktur apbd
 
Buku 5 Desa mandiri desa membangun
Buku 5 Desa mandiri desa membangunBuku 5 Desa mandiri desa membangun
Buku 5 Desa mandiri desa membangun
 
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber Da...
Peraturan Pemerintah Nomor  60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber Da...Peraturan Pemerintah Nomor  60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber Da...
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber Da...
 
Rencana Anggaran dan Belanja (RAB) Pilkades Panjalu Tahun 2013
Rencana Anggaran dan Belanja (RAB) Pilkades Panjalu Tahun 2013Rencana Anggaran dan Belanja (RAB) Pilkades Panjalu Tahun 2013
Rencana Anggaran dan Belanja (RAB) Pilkades Panjalu Tahun 2013
 
Sk penetapan tp.pkk
Sk penetapan tp.pkkSk penetapan tp.pkk
Sk penetapan tp.pkk
 
Konsep desa-mandiri
Konsep desa-mandiriKonsep desa-mandiri
Konsep desa-mandiri
 
Pembangunan Desa Berbasis Aset dan Potensi Desa untuk Mewujudkan Desa Maju, M...
Pembangunan Desa Berbasis Aset dan Potensi Desa untuk Mewujudkan Desa Maju, M...Pembangunan Desa Berbasis Aset dan Potensi Desa untuk Mewujudkan Desa Maju, M...
Pembangunan Desa Berbasis Aset dan Potensi Desa untuk Mewujudkan Desa Maju, M...
 
Modul Managemen Asset Desa
Modul Managemen Asset DesaModul Managemen Asset Desa
Modul Managemen Asset Desa
 
Buku panduan apb des partisipatif 2
Buku  panduan apb des partisipatif 2Buku  panduan apb des partisipatif 2
Buku panduan apb des partisipatif 2
 
Pertanggungjawaban Dana Alokasi Desa (DAD)
Pertanggungjawaban Dana Alokasi Desa (DAD)Pertanggungjawaban Dana Alokasi Desa (DAD)
Pertanggungjawaban Dana Alokasi Desa (DAD)
 
MATERI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
MATERI PENGELOLAAN KEUANGAN DESAMATERI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
MATERI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
 
Soal tertulis Ujian Perangkat Desa
Soal tertulis Ujian Perangkat DesaSoal tertulis Ujian Perangkat Desa
Soal tertulis Ujian Perangkat Desa
 
SK Nomor 1 Tahun 2016 (PTPKD TA 2016)
SK Nomor 1 Tahun 2016 (PTPKD TA 2016)SK Nomor 1 Tahun 2016 (PTPKD TA 2016)
SK Nomor 1 Tahun 2016 (PTPKD TA 2016)
 
Modul Pelatihan - Pengolahan Sampah Berbasis Masyarakat (Book)
Modul Pelatihan - Pengolahan Sampah Berbasis Masyarakat (Book)Modul Pelatihan - Pengolahan Sampah Berbasis Masyarakat (Book)
Modul Pelatihan - Pengolahan Sampah Berbasis Masyarakat (Book)
 

Similar a Menghitung dana desa (10)

07 pit 00681080000279804002soal latihan uts-sig -2011
07 pit 00681080000279804002soal latihan uts-sig -201107 pit 00681080000279804002soal latihan uts-sig -2011
07 pit 00681080000279804002soal latihan uts-sig -2011
 
Spesifikasi teknis penyajian peta desa
Spesifikasi teknis penyajian peta desaSpesifikasi teknis penyajian peta desa
Spesifikasi teknis penyajian peta desa
 
Perka BIG No. 3 Tahun 2016 tentang Spesifikasi Teknis Penyajian Peta Desa
Perka BIG No. 3 Tahun 2016 tentang Spesifikasi Teknis Penyajian Peta DesaPerka BIG No. 3 Tahun 2016 tentang Spesifikasi Teknis Penyajian Peta Desa
Perka BIG No. 3 Tahun 2016 tentang Spesifikasi Teknis Penyajian Peta Desa
 
Spesifikasi teknis peta desa
Spesifikasi teknis peta desaSpesifikasi teknis peta desa
Spesifikasi teknis peta desa
 
Tata Cara Rekomendasi BIG pada Lampiran Peta RDTR
Tata Cara Rekomendasi BIG pada Lampiran Peta RDTRTata Cara Rekomendasi BIG pada Lampiran Peta RDTR
Tata Cara Rekomendasi BIG pada Lampiran Peta RDTR
 
5.-Prosedur-dan-Instruksi-Kerja-Perhitungan-debit-banjir.pdf
5.-Prosedur-dan-Instruksi-Kerja-Perhitungan-debit-banjir.pdf5.-Prosedur-dan-Instruksi-Kerja-Perhitungan-debit-banjir.pdf
5.-Prosedur-dan-Instruksi-Kerja-Perhitungan-debit-banjir.pdf
 
Ppt khb ting 3 2017 pertanian
Ppt khb ting 3 2017 pertanianPpt khb ting 3 2017 pertanian
Ppt khb ting 3 2017 pertanian
 
Digital 125033 r210852-perhitungan debit-analisis
Digital 125033 r210852-perhitungan debit-analisisDigital 125033 r210852-perhitungan debit-analisis
Digital 125033 r210852-perhitungan debit-analisis
 
Instrumen spatial literacy sistem informasi geografi rev
Instrumen spatial literacy sistem informasi geografi revInstrumen spatial literacy sistem informasi geografi rev
Instrumen spatial literacy sistem informasi geografi rev
 
Digitasi peta blok pbb
Digitasi peta blok pbbDigitasi peta blok pbb
Digitasi peta blok pbb
 

Más de Formasi Org

Más de Formasi Org (20)

Hasil Penilaian Resiko Desa Kab. Kebumen
Hasil Penilaian Resiko Desa Kab. KebumenHasil Penilaian Resiko Desa Kab. Kebumen
Hasil Penilaian Resiko Desa Kab. Kebumen
 
Materi LKPP Skema Swakelola Tipe III
Materi LKPP Skema Swakelola Tipe IIIMateri LKPP Skema Swakelola Tipe III
Materi LKPP Skema Swakelola Tipe III
 
BUM Desa : Analisa Usaha Berbasis Data
BUM Desa :  Analisa Usaha Berbasis DataBUM Desa :  Analisa Usaha Berbasis Data
BUM Desa : Analisa Usaha Berbasis Data
 
Musyawarah Desa
Musyawarah DesaMusyawarah Desa
Musyawarah Desa
 
Perdes Nomor 2 Tahun 2019 - Kewenangan Desa
Perdes Nomor 2 Tahun 2019 - Kewenangan DesaPerdes Nomor 2 Tahun 2019 - Kewenangan Desa
Perdes Nomor 2 Tahun 2019 - Kewenangan Desa
 
Sosialisai Musrenbangdes 2019
Sosialisai Musrenbangdes 2019Sosialisai Musrenbangdes 2019
Sosialisai Musrenbangdes 2019
 
Surat Edaran Musrebang RKP Desa 2020
Surat Edaran Musrebang RKP Desa 2020Surat Edaran Musrebang RKP Desa 2020
Surat Edaran Musrebang RKP Desa 2020
 
Pendirian BUM Desa
Pendirian BUM DesaPendirian BUM Desa
Pendirian BUM Desa
 
Perencanaan BUM Desa
Perencanaan BUM DesaPerencanaan BUM Desa
Perencanaan BUM Desa
 
Perencanaan Pembangunan RKP Desa
Perencanaan Pembangunan RKP DesaPerencanaan Pembangunan RKP Desa
Perencanaan Pembangunan RKP Desa
 
Diskusi Seting Agenda Pengembangan Tuntas SID dan Suora Desa
Diskusi Seting Agenda Pengembangan Tuntas SID dan Suora DesaDiskusi Seting Agenda Pengembangan Tuntas SID dan Suora Desa
Diskusi Seting Agenda Pengembangan Tuntas SID dan Suora Desa
 
Menagih Komitmen, Konsisten dan Janji Percepatan Penanggulangan Kemiskinan De...
Menagih Komitmen, Konsisten dan Janji Percepatan Penanggulangan Kemiskinan De...Menagih Komitmen, Konsisten dan Janji Percepatan Penanggulangan Kemiskinan De...
Menagih Komitmen, Konsisten dan Janji Percepatan Penanggulangan Kemiskinan De...
 
Perdes Nomor 2 Tahun 2019 - Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenang...
Perdes Nomor 2 Tahun 2019 - Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenang...Perdes Nomor 2 Tahun 2019 - Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenang...
Perdes Nomor 2 Tahun 2019 - Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenang...
 
Kurikulum SADAR VII - Pemerintah Desa
Kurikulum SADAR VII - Pemerintah DesaKurikulum SADAR VII - Pemerintah Desa
Kurikulum SADAR VII - Pemerintah Desa
 
Kurikulum SADAR VII - Masyarakat
Kurikulum SADAR VII - MasyarakatKurikulum SADAR VII - Masyarakat
Kurikulum SADAR VII - Masyarakat
 
Kurikulum SADAR VII - BPD
Kurikulum SADAR VII - BPDKurikulum SADAR VII - BPD
Kurikulum SADAR VII - BPD
 
Kurikulum SADAR VI
Kurikulum SADAR VIKurikulum SADAR VI
Kurikulum SADAR VI
 
Peraturan Komisi Informasi
Peraturan Komisi InformasiPeraturan Komisi Informasi
Peraturan Komisi Informasi
 
Pengantar Analisis Kemiskinan Partisipatif
Pengantar Analisis Kemiskinan PartisipatifPengantar Analisis Kemiskinan Partisipatif
Pengantar Analisis Kemiskinan Partisipatif
 
Kerangka 1 Data
Kerangka 1 DataKerangka 1 Data
Kerangka 1 Data
 

Menghitung dana desa

  • 1. - 4 - 2. TAHAP PELAKSANAAN Pada tahap ini, kegiatan yang dilakukan meliputi menginput data terkait dan menghitung alokasi. Gunakan contoh penghitungan sebagaimana tercantum dalam lampiran pedoman ini sebagai panduan pelaksanaan penghitungan. Rincian kegiatan tersebut sebagai berikut: a. Menginput data-data terkait pada baris dan kolom kertas kerja (worksheet) dengan urutan sebagai berikut: 1) Nama kabupaten/kota pada baris (a) 2) Tahun Anggaran pada baris (b) 3) Pagu Dana Desa Kabupaten/Kota pada baris (c) 4) Pagu Alokasi Dasar Kabupaten/Kota pada baris (d) 5) Pagu Alokasi Formula Kabupaten/Kota pada baris (e) 6) Jumlah Desa pada baris (f) 7) Bobot Jumlah Penduduk Desa sebesar 25% pada baris (g) 8) Bobot Angka Kemiskinan Desa sebesar 35% pada baris (h) 9) Bobot Luas Wilayah Desa sebesar 10% pada baris (i) 10) Bobot Rasio Kesulitan Geografis 30% pada baris U) 11) Nomor urut pada kolom (1); 12) Nama Kecamatan pada kolom (2); 13) Nama Desa pada kolom (3), setelah Nama Kecamatan; 14) Jumlah Penduduk Desa pada kolom (4); 15) Angka Kemiskinan Desa pada kolom (8); 16) Luas Wilayah Desa pada kolom (11); 17) Rasio Kesulitan Geografis pada kolom (14). b. Menghitung Dana Desa setiap Desa pada baris dan kolom kertas kerja (worksheet) dengan urutan sebagai berikut: a) Rasio jumlah penduduk desa (Rasio JP) pada kolom (6), dengan rumus: jumJah pe·n.dud·uk de·sa Ra.sio JP= -------=----=------------- . tatnl pendu.duk .D gsa kabupa.te11 / kota ynng bersa.n:gkutan b) Bobot jumlah penduduk desa (Bobot JP) pada kolom (7), dengan rumus: Bobot]P= Z5% xRa.sioJP www.jdih.kemenkeu.go.id
  • 2. - 5 - c) Rasio jumlah penduduk miskin desa (Rasio JPM) pada kolom (9), dengan rumus: .. • j1nnlaJ1. pendud1;,.k ·mi.skin desa Ra:swf.PM= . . . , • . , fota.l pe·nduduk mzshm desakabupaten/kota ya.no bersm19ladan d) Bobot jumlah penduduk miskin desa (Bobot JPM) pada kolom (9), dengan rumus: Bobot]Pld. = 35% x Rasio JPlvl e) Rasio luas wilayah desa (Rasio LW) pada kolom (12), dengan rumus: _ luas wilayah desa Rasrn .HV = ---:-::----c:-----::--::-----=-------,---~­ total luaswilayah d'.esa Di Kab/ Kotaym1.9 be·rsmn9kutan. f) Bobot luas wilayah desa (Bobot LW) pada kolom (13), dengan rumus: Bolwt LW = 10~;1} x Rasio LW g) Rasio indeks kesulitan geografis desa (Rasio IKG) pada kolom (15), dengan rumus: JKG Ras.io LKG = - - - - - - - - - - - - - - - - - - total IKG D esa di Ka.b/ Kota. yan9 be1·sa:ngkuta11 h) Bobot indeks kesulitan geografis desa (Bobot IKG) pada kolom (16), dengan rumus: BohotJKG = 300.lo;' Rasio !KG i) Total bobot pada kolom (1 7), dengan rumus: Total Bobot = BobotfP + Bobot]PM + Bobot LW+ B<>hot !Kli j) Bagian alokasi formula pada kolom (18), dengan rumus: AlakasiForniula: = Tota:l Bobotx Pagu Ba9ian Fonnu.la k) Menghitung Dana Desa setiap Desa pada kolom (19), dengan rumus: Dmia!Jesa: = Alokasi Da:sar +Alokasi .Fm·-nnilll 3. TAHAP AKHIR Pada tahap 1m, kegiatan yang dilakukan meliputi m c:mverifikasi kebenaran/validitas da ta yang diinput, men guji h asil penghitungan dan menandatangani kertas kerja (worksheet) h asil pernghitungan serta menyimpan dokumen dan data komputer terkait. Rincian kegiatan tersebut sebagai berikut: a. Mencetak kertas kerja (worksheet) hasil dari proses peng1s1an data dan penghitungan a lokasi. www.jdih.kemenkeu.go.id
  • 3. - 6 - b. Memverifikasi kebenaran pengisian data dan kebenaran hasil penghitungan dengan cara membandingkan setiap item data isian pada kertas kerja (worksheet) terhadap dokumen sumber, dan menguji hasil penghitungan. Bila ditemukan kesalahan pengisian data maupun kesalahan penghitungan, maka pada item data bersangkutan ditandai dengan tanda centang (-/) untuk selanjutnya dilakukan proses perbaikan pada item ter'sebut. c. Membubuhkan tandatangan pada cetakan kertas kerja (worksheet) hasil dari proses pengisian data dan penghitungan alokasi : • bagi petugas yang melakukan proses penghitungan pada baris (n); dan o bagi Pejabat yang berwenang/bertanggungjawab atas proses penghitungan pada baris (o). d . Menyimpan seluruh dokumen terkait dan cetakan kertas kerja (worksheet) serta file·excel hasil perhitungan pada folder yang telah disediakan. Salinan sesuai clengan aslinya KEPALA BIRO UMUM ·u.b. - "'- MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. BAMBANG P. S. BRODJONEGORO KEfALA BAgJA-N. T.U. 1~EMENTERIAN 1Y -··'"' 1 GIARTO -v/~ . NIP 1959G4201984~ fOOl·, / www.jdih.kemenkeu.go.id