Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini mengatur tentang petunjuk teknis penggunaan dana alokasi khusus bidang pendidikan dasar tahun anggaran 2013. Dana tersebut digunakan untuk rehabilitasi ruang kelas SD rusak sedang, pengadaan sarana dan prasarana SD, serta penggandaan buku pelajaran dan peningkatan sarana SMP.

1. SALINAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 12 TAHUN 2013
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS
BIDANG PENDIDIKAN DASAR TAHUN ANGGARAN 2013
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : bahwa untuk memberikan pengaturan lebih lanjut mengenai
kriteria teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) huruf
a Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2012 tentang
Pedoman Umum dan Alokasi Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran
2013, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi
Khusus Bidang Pendidikan Dasar Tahun Anggaran 2013;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun
2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2012 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor
228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5361);

2. 2
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar
Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 4496 );
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4575);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah,
Laporan Keterangan Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4741);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib
Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4863);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang
Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4864);

3. 3
16. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5157);
17. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang
Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara,
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor
91 Tahun 2011;
18. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah dua kali diubah
terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012;
19. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2012 tentang Rencana
Kerja Pemerintah Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 119);
20. Peraturan Presiden Nomor 84 Tahun 2012 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah Dalam Rangka Percepatan
Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat;
21. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang
Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II, sebagaimana telah
diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011;
22. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006
tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan
Menengah;
23. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007
tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah
Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah
Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), dan Sekolah
Menengah Atas/Madrasah aliyah(SMA/MA);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2009 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi Khusus (DAK) di
Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2010;
25. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010
tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di
Kabupaten/Kota;
26. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun
2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 69
Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2012 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan;
27. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2012
tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Alokasi Khusus
Tahun Anggaran 2013.

4. 4
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI
KHUSUS BIDANG PENDIDIKAN DASAR TAHUN ANGGARAN 2013.
Pasal 1
Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Dasar Tahun Anggaran 2013 selanjutnya
dalam Peraturan Menteri ini disebut DAK Bidang Pendidikan Dasar digunakan
untuk :
a. membiayai rehabilitasi ruang kelas rusak sedang dan pengadaan sarana dan
prasarana untuk peningkatan mutu pendidikan Sekolah Dasar/Sekolah Dasar
Luar Biasa (SD/SDLB); dan
b. membiayai penggandaan dan distribusi buku teks pelajaran sesuai kurikulum
2013 dan peningkatan prasarana dan pengadaan sarana peningkatan mutu
pendidikan Sekolah Menengah Pertama/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa
(SMP/SMPLB).
Pasal 2
Kegiatan DAK Bidang Pendidikan Dasar untuk SD/SDLB sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 1 huruf a meliputi :
a. rehabilitasi ruang kelas rusak sedang;
b. pengadaan sarana prasarana peningkatan mutu pendidikan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1 meliputi:
1) pembangunan ruang perpustakaan termasuk perabotnya; dan/atau
2) pengadaan peralatan pendidikan.
c. pengadaan peralatan pendidikan sebagaimana dimaksud pada huruf b butir 2)
meliputi:
1) peralatan pendidikan Matematika;
2) peralatan pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA);
3) peralatan pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS),
4) peralatan pendidikan Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan;
5) peralatan pendidikan Bahasa; dan/atau
6) peralatan pendidikan Seni Budaya dan Keterampilan.
d. proporsi penggunaan DAK untuk rehabilitasi ruang kelas rusak sedang dan
pengadaan sarana prasarana peningkatan mutu adalah antara 35% sampai
dengan 65% sesuai dengan prioritas kebutuhan kabupaten/kota.
Pasal 3
(1) Kegiatan DAK Bidang Pendidikan Dasar untuk SMP/SMPLB sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1 huruf b :
a. diprioritaskan untuk membiayai penggandaan dan distribusi buku teks
pelajaran sesuai kurikulum 2013 sehingga seluruh peserta didik kelas VII
terpenuhi kebutuhan bukunya;

5. 5
b. sisa DAK Bidang Pendidikan Dasar untuk SMP/SMPLB setelah digunakan
untuk membiayai penggandaan dan distribusi buku teks pelajaran
sebagaimana dimaksud pada huruf a digunakan untuk membiayai
peningkatan prasarana dan pengadaan sarana peningkatan mutu pendidikan;
c. proporsi penggunaan sisa DAK sebagaimana dimaksud pada huruf b adalah
35% sampai dengan 65% untuk membiayai peningkatan prasarana dan
pengadaan sarana peningkatan mutu pendidikan untuk mencapai 100%
sesuai dengan kebutuhan kabupaten/kota.
(2) Peningkatan prasarana pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf
b antara lain:
a. rehabilitasi ruang belajar dengan tingkat kerusakan paling rendah rusak
sedang termasuk perabotannya;
b. pembangunan ruang kelas baru (RKB) termasuk perabotannya;
c. pembangunan ruang/gedung perpustakaan termasuk perabotannya;
dan/atau
d. pembangunan ruang belajar lain (RBL) termasuk perabotannya.
(3) Pengadaan sarana peningkatan mutu pendidikan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 1 huruf b antara lain:
a. peralatan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS);
b. peralatan Matematika;
c. peralatan Laboratorium Ilmu Pengetahuan Alam (IPA)
d. peralatan Laboratorium Bahasa; dan/atau
e. peralatan Olah Raga.
Pasal 4
(1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dan Pasal 2 huruf b
butir 1), serta Pasal 3 ayat (2) dilaksanakan secara swakelola oleh panitia
pembangunan sekolah dengan melibatkan masyarakat di lingkungan sekolah
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, Pasal 3 ayat (1) huruf
a, dan Pasal 3 ayat (3) dilaksanakan oleh dinas pendidikan kabupaten/kota
menggunakan mekanisme penyedia barang/jasa sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Pasal 5
DAK Bidang Pendidikan Dasar dilaksanakan sesuai petunjuk teknis
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Pasal 6
Ketentuan lebih lanjut mengenai petunjuk pelaksanaan Peraturan Menteri ini
diatur oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

6. 6
Pasal 7
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini dengan penempatannya dalam Berita
Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Februari 2013
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,
TTD.
MOHAMMAD NUH
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 20 Februari 2013
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
TTD.
AMIR SYAMSUDIN
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR 301
Salinan sesuai dengan aslinya.
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,
TTD.
Muslikh, S.H
NIP195809151985031001

7. SALINAN
LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
NOMOR 12 TAHUN 2013
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI
KHUSUS BIDANG PENDIDIKAN DASAR TAHUN ANGGARAN
2013
PETUNJUK TEKNIS
I. UMUM
Dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini yang
dimaksud dengan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Dasar
Tahun Anggaran 2013 yang selanjutnya disebut DAK Bidang
Pendidikan Dasar adalah dana yang bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada
daerah tertentu untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan
bagian dari program yang menjadi prioritas nasional, khususnya untuk
membiayai kebutuhan sarana dan prasarana satuan pendidikan dasar
9 (sembilan) tahun yang belum mencapai standar tertentu atau
percepatan pembangunan daerah di bidang pendidikan dasar.
Alokasi DAK Bidang Pendidikan Dasar per daerah dan pedoman umum
DAK ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Berdasarkan penetapan
alokasi dan pedoman umum DAK tersebut, Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan menyusun petunjuk teknis penggunaan DAK Bidang
Pendidikan Dasar. Setiap kabupaten/kota penerima DAK Bidang
Pendidikan Dasar wajib menyediakan dana pendamping dari APBD
minimal sebesar 10% (sepuluh persen) dari alokasi dana yang diterima.
II. KEBIJAKAN DAK BIDANG PENDIDIKAN DASAR TAHUN ANGGARAN
2013
A. DAK Bidang Pendidikan Dasar dialokasikan untuk mendukung
penuntasan program wajib belajar pendidikan dasar 9 (sembilan)
tahun yang bermutu dan merata dalam rangka memenuhi
Standar Pelayanan Minimum dan secara bertahap memenuhi
Standar Nasional Pendidikan.
B. Sasaran program DAK Bidang Pendidikan Dasar untuk SD/SDLB
dan SMP/SMPLB baik negeri maupun swasta.
C. Alokasi DAK Bidang Pendidikan Dasar per daerah dan pedoman
umum DAK ditetapkan oleh Menteri Keuangan Nomor
201/PMK.07/2012 tentang Alokasi dan Pedoman Umum Dana
Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2013.
D. Kegiatan DAK Bidang Pendidikan Dasar :
1. Tingkat SD/SDLB :
a. rehabilitasi ruang kelas rusak sedang;
b. pembangunan perpustakaan;
c. pengadaan peralatan pendidikan.
1

8. 2. Tingkat SMP/SMPLB :
a. penggandaan dan distribusi buku teks pelajaran sesuai
kurikulum 2013 sehingga seluruh peserta didik kelas VII
terpenuhi kebutuhan bukunya;
b. rehabilitasi ruang kelas dengan tingkat kerusakan paling
rendah rusak sedang;
c. pembangunan ruang kelas baru;
d. pembangunan perpustakaan;
e. pembangunan ruang belajar lainnya;
f. pengadaan peralatan pendidikan.
E. Target yang akan dicapai dalam kegiatan DAK Bidang Pendidikan
Dasar untuk SD/SDLB adalah:
1. tercapainya kebutuhan ruang kelas yang layak;
2. tersedianya ruang perpustakaan beserta perabotnya; dan
3. tersedianya peralatan pendidikan yang memadai.
F. Target yang akan dicapai dalam kegiatan DAK Bidang Pendidikan
Dasar untuk SMP/SMPLB adalah:
1. tersedianya buku teks pelajaran sesuai kurikulum 2013
sehingga seluruh peserta didik kelas VII terpenuhi kebutuhan
bukunya;
2. bertambahnya ruang belajar dalam kondisi layak sebagai
tempat terselenggaranya proses belajar mengajar;
3. bertambahnya ruang kelas baru (RKB) beserta perabotnya;
dan
4. bertambahnya sarana pendidikan penunjang peningkatan
mutu pendidikan.
III. PENYALURAN DAN PELAKSANAAN DAK BIDANG PENDIDIKAN DASAR
TAHUN ANGGARAN 2013
A. Penyaluran Dana
1. DAK Bidang Pendidikan Dasar disalurkan dengan cara
pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara
(Pemerintah Pusat c.q Kementerian Keuangan) ke Rekening
Kas Umum Daerah (kabupaten/kota).
2. Mekanisme dan tata cara mengenai penyaluran DAK Bidang
Pendidikan Dasar dilakukan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
B. Pelaksanaan
1. Penggandaan dan distribusi Buku Teks Pelajaran sesuai
kurikulum 2013 menggunakan mekanisme pemilihan
penyedia barang/jasa sesuai Peraturan Presiden Nomor 54
Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah,
dan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Perubahan
Kedua Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
2

9. 2. Rehabilitasi ruang kelas rusak sedang untuk jenjang
SD/SDLB, rehabilitasi ruang kelas dengan tingkat kerusakan
paling rendah rusak sedang untuk jenjang SMP/SMPLB,
pembangunan ruang kelas baru beserta perabotnya,
pembangunan ruang perpustakaan beserta perabotnya, atau
pembangunan ruang belajar lainnya beserta perabotnya
menggunakan mekanisme swakelola oleh kelompok
masyarakat di lingkungan sekolah sesuai Pasal 3, Pasal 26,
Pasal 28, dan Pasal 31 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun
2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah,
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan
Kedua Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan melibatkan
partisipasi masyarakat yang diberi nama Panitia
Pembangunan Sekolah (P2S) sesuai dengan prinsip
manajemen berbasis sekolah.
3. Pengadaan peralatan pendidikan menggunakan mekanisme
penyedia barang/jasa sesuai Peraturan Presiden Nomor 54
Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah,
dan sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan
Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012.
4. Mekanisme pemilihan penyedia barang/jasa bagi
kabupaten/kota yang berada di wilayah Provinsi Papua dan
Provinsi Papua Barat mengacu pada Peraturan Presiden
Nomor 84 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengadaan
Barang/Jasa Dalam Rangka Percepatan Pembangunan
Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.
IV. PENGGUNAAN DAK BIDANG PENDIDIKAN DASAR TAHUN ANGGARAN
2013 UNTUK SD/SDLB
A. Dana digunakan untuk:
1. Rehabilitasi ruang kelas rusak sedang.
2. Pengadaan sarana prasarana peningkatan mutu pendidikan
terdiri atas:
a. pembangunan ruang perpustakaan beserta perabotnya;
b. pengadaan sarana untuk peningkatan mutu pendidikan
meliputi:
1) peralatan pendidikan Matematika;
2) peralatan pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA);
3) peralatan pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial
(IPS);
4) peralatan pendidikan Bahasa;
5) peralatan Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan
Kesehatan; dan/atau
6) peralatan pendidikan Seni Budaya dan
Keterampilan.
B. Proporsi penggunaan meliputi biaya rehabilitasi ruang kelas dan
sarana peningkatan mutu pendidikan dalam rentang proporsi
antara 35% sampai dengan 65% sesuai dengan prioritas
kebutuhan pemerintah kabupaten/kota.
3

10. C. Satuan biaya untuk setiap komponen, ditetapkan sebagai berikut:
1. Rehabilitasi ruang kelas rusak sedang
a. Jumlah ruang kelas yang direhabilitasi disesuaikan
dengan kebutuhan sekolah berdasarkan hasil pemetaan
sekolah oleh dinas pendidikan kabupaten/kota;
b. Besaran biaya rehabilitasi satu ruang kelas rusak
sedang dengan luas 64 m2 (enam puluh empat meter
persegi) dihitung dengan rumus:
N = Y x a x IKK
Keterangan:
1) N = Jumlah biaya yang diperlukan satu ruang kelas
2) Y = satuan biaya pembangunan 1 ruang kelas baru
(RKB) SD/SDLB (64 m2) dengan IKK = 1,0000
sesuai dengan rekomendasi Direktur Jenderal Cipta
Karya Kementerian Pekerjaan Umum.
3) a = Persentase rata-rata tingkat kerusakan ruang
kelas pada satu sekolah yang dihitung berdasarkan
analisis tingkat kerusakan bangunan/ruang (lebih
dari 30% dan paling banyak sebesar 45%).
4) IKK adalah indeks kemahalan konstruksi
kabupaten/kota yang bersumber dari Buku
Kegiatan Percepatan Penyediaan data Statistik
Dalam Rangka Kebijakan Dana Perimbangan Tahun
2012, Badan Pusat Statistik (BPS) Tahun 2012.
c. Besaran biaya rehabilitasi ruang kelas rusak sedang
dengan luas kurang dari 64 m2, dihitung dengan rumus:
N = (Y x n/64) x a x IKK
Keterangan:
1) N = Jumlah biaya yang diperlukan satu ruang kelas.
2) Y = satuan biaya pembangunan 1 ruang kelas baru
(RKB) SD/SDLB (64 m2) dengan IKK = 1,0000
sesuai dengan rekomendasi Direktur Jenderal Cipta
Karya Kementerian Pekerjaan Umum.
3) n = Luas Ruang Kelas + Luas Selasar.
4) a = Persentase rata-rata tingkat kerusakan ruang
kelas pada satu sekolah yang dihitung berdasarkan
analisis tingkat kerusakan bangunan/ruang (lebih
dari 30% dan paling banyak sebesar 45%).
5) IKK adalah indeks kemahalan konstruksi
kabupaten/kota yang bersumber dari buku
kegiatan percepatan penyediaan data statistik
dalam rangka kebijakan dana perimbangan tahun
2012, Badan Pusat Statistik (BPS) Tahun 2012.
d. Satuan biaya rehabilitasi ruang kelas rusak sedang bagi
daerah tertinggal, terpencil, dan terluar (3T) dapat
menggunakan perhitungan harga yang ditetapkan oleh
dinas pekerjaan umum setempat dan disahkan oleh
bupati/walikota.
4

11. 2. Pembangunan ruang perpustakaan beserta perabotnya
a. Jumlah ruang perpustakaan yang dibangun disesuaikan
dengan kebutuhan sekolah berdasarkan hasil pemetaan
oleh dinas pendidikan kabupaten/kota. Kegiatan
pembangunan ruang perpustakaan menggunakan
standar bangunan dengan konstruksi bangunan tahan
gempa.
b. Besaran biaya pembangunan satu unit ruang
perpustakaan (60,8 m2) beserta perabotnya dihitung
dengan rumus:
N = (Z x IKK) + 13.000.000
c. Jika konstruksi bangunan lantai 1 (satu) belum
memenuhi persyaratan untuk bangunan 2 (dua) lantai
maka besaran biaya pembangunan ruang perpustakaan
beserta perabotnya dihitung dengan rumus:
N2 = N + (20% x N)
Keterangan:
1) Standar luas ruang perpustakaan SD berikut
selasar = 60,8 m2, dengan rincian :
 Standar luas lahan minimal 72 m2 (9x8) dengan
luas ruang perpustakaan 60,8 m2 yang terdiri
atas luas ruang perpustakaan (7x8) m2
ditambah selasar (2x2,4) m2.
2) N = Jumlah biaya yang diperlukan untuk
pembangunan satu ruang perpustakaan.
3) N2 = Jumlah biaya yang diperlukan untuk
pembangunan satu ruang perpustakaan di lantai
dua jika konstruksi bangunan lantai satu belum
memenuhi persyaratan untuk bangunan dua lantai.
4) Z = harga satuan bangunan ruang perpustakaan
dengan IKK = 1,0000 dikalikan standar luas
bangunan perpustakaan berikut selasar sesuai
dengan rekomendasi Direktur Jenderal Cipta Karya
Kementerian Pekerjaan Umum.
5) IKK adalah indeks kemahalan konstruksi
kabupaten/kota yang bersumber dari buku
kegiatan percepatan penyediaan data statistik
dalam rangka kebijakan dana perimbangan tahun
2012, Badan Pusat Statistik (BPS) Tahun 2012.
6) Rp.13.000.000,00 adalah satuan biaya pengadaan
perabot untuk satu ruang perpustakaan.
7) Satuan biaya pembangunan ruang perpustakaan
beserta perabotnya bagi daerah tertinggal, terpencil,
dan terluar (3T) dapat menggunakan perhitungan
harga yang ditetapkan oleh dinas pekerjaan umum
setempat dan disahkan oleh bupati/walikota.
5

12. 3. Pengadaan peralatan pendidikan
a. pengadaan sarana peningkatan mutu pendidikan sesuai
dengan kebutuhan sekolah berdasarkan hasil pemetaan
sekolah oleh dinas pendidikan kabupaten/ kota;
b. alokasi biaya untuk masing-masing kegiatan/ komponen
sebagai berikut :
No Kegiatan/Komponen Satuan Alokasi Biaya
1 Peralatan Pendidikan Matematika Paket Rp. 9.795.600,-
2 Peralatan Pendidikan IPA Paket Rp. 8.300.000,-
3 Peralatan Pendidikan IPS Paket Rp. 6.000.000,-
4 Peralatan Pendidikan Bahasa Paket Rp. 10.550.000,-
5 Peralatan Pendidikan Jasmani, Paket Rp. 13.800.000,-
Olah Raga dan Kesehatan
6 Peralatan Pendidikan Seni Paket Rp. 3.500.000,-
Budaya dan Keterampilan
c. alokasi dana pengadaan peralatan pendidikan yang
ditetapkan merupakan besaran patokan biaya tertinggi
yang menjadi dasar acuan bagi pelaksana DAK Bidang
Pendidikan Dasar dalam penyusunan harga perkiraan
sendiri (HPS) yang ditetapkan oleh Pejabat Pembuat
Komitmen.
d. pelaksanaan pengadaan peralatan pendidikan dapat
dipilih dari daftar peralatan sebagaimana dimaksud
pada huruf b sesuai kebutuhan sekolah berdasarkan
hasil pemetaan yang dilakukan oleh dinas pendidikan
kabupaten/kota.
V. PENGGUNAAN DAK BIDANG PENDIDIKAN DASAR TAHUN ANGGARAN
2013 UNTUK SMP/SMPLB
A. Digunakan untuk:
1. Membiayai penggandaan dan distribusi buku teks pelajaran
sesuai kurikulum 2013 sehingga seluruh peserta didik kelas VII
terpenuhi kebutuhan bukunya.
2. Apabila masih tersisa alokasi dana maka dapat digunakan
untuk peningkatan prasarana pendidikan dan pengadaan
sarana peningkatan mutu pendidikan dengan dalam rentang
proporsi antara 35% sampai dengan 65% untuk mencapai
100% sesuai dengan kebutuhan kabupaten/kota :
a. Peningkatan prasarana pendidikan diprioritaskan untuk
rehabilitasi ruang belajar dengan tingkat kerusakan minimal
rusak sedang beserta perabotnya, pembangunan ruang kelas
baru (RKB) beserta perabotnya;
6

13. b. Bila butir a sudah terpenuhi maka sisa dana bisa digunakan
untuk pembangunan ruang/gedung perpustakaan beserta
perabotnya, dan pembangunan ruang belajar lain (RBL)
beserta perabotnya;
c. Peningkatan mutu pendidikan berupa pengadaan alat
pendidikan diprioritaskan untuk peralatan IPS dan peralatan
matematika; dan
d. Bila seluruh sekolah telah memiliki peralatan IPS dan
Matematika maka sisa dana dapat dipergunakan untuk
pengadaan peralatan laboratorium IPA, peralatan
laboratorium Bahasa, dan peralatan olah raga.
B. Alokasi biaya untuk masing-masing kegiatan/komponen sebagai
berikut :
No Kegiatan/Komponen Satuan Alokasi Biaya
1 Rehabilitasi Ruang Belajar Paket Rp. 45.000.000,-
2 Ruang Kelas Baru Ruang Rp. 120.000.000,-*)
3 Ruang Perpustakaan Ruang Rp. 210.000.000,-*)
4 Ruang Laboratorium IPA Ruang Rp. 235.000.000,-*)
5 Ruang Laboratorium Bahasa Ruang Rp. 235.000.000,-*)
6 Peralatan Laboratorium IPA Paket Rp. 50.000.000,-
7 Peralatan Laboratorium Bahasa Paket Rp. 125.000.000,-
8 Peralatan IPS Paket Rp. 9.000.000,-
9 Peralatan Olah Raga Paket Rp. 20.000.000,-
10 Peralatan Matematika Paket Rp. 6.000.0000,-
*) Unit cost rata rata nasional untuk satu lantai dengan IKK = 1,0. Untuk
pembangunan lebih dari satu lantai maka unit cost ditambah 10% perlantai.
Alokasi dana pengadaan peralatan pendidikan yang ditetapkan
merupakan besaran patokan biaya tertinggi yang menjadi dasar
acuan bagi pelaksana DAK Bidang Pendidikan Dasar dalam
penyusunan harga perkiraan sendiri (HPS) yang ditetapkan oleh
Pejabat Pembuat Komitmen.
VI. KEGIATAN-KEGIATAN YANG TIDAK DAPAT DIBIAYAI DAK DAN
PEMENUHANNYA
A. Kegiatan yang tidak dapat dibiayai DAK Bidang Pendidikan Dasar:
1. administrasi kegiatan;
2. penyiapan kegiatan fisik;
3. penelitian;
4. pelatihan;
5. perjalanan dinas; dan
6. izin mendirikan bangunan, pembebasan tanah, pematangan
tanah, konsultan, dan sebagainya.
7

14. B. Pemenuhan biaya yang tidak dapat dibiayai DAK Bidang
Pendidikan Dasar
Kegiatan yang tidak dapat dibiayai DAK sebagaimana dimaksud pada
huruf A, pembiayaannya dibebankan dari anggaran/biaya umum yang
disediakan melalui APBD atau sumber pembiayaan lain di luar dana
pendamping.
VII. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
A. Pemerintah Provinsi
1. mengkoordinasikan sosialisasi pelaksanaan DAK Bidang
Pendidikan Dasar bagi kabupaten/kota sebagai tindak lanjut
sosialisasi di tingkat pusat dengan mengundang narasumber
dari institusi yang relevan;
2. melaksanakan supervisi dan monitoring serta penilaian
terhadap pelaksanaan DAK Bidang Pendidikan Dasar di
kabupaten/ kota; dan
3. melaporkan hasil supervisi dan monitoring kepada Direktur
Jenderal Pendidikan Dasar, u.p. Direktur Pembinaan Sekolah
Dasar dan Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Pertama.
B. Pemerintah Kabupaten/Kota
1. menganggarkan dana pendamping dalam APBD sekurang-
kurangnya 10% (sepuluh persen) dari besaran alokasi DAK
Bidang Pendidikan Dasar yang diterimanya, sesuai dengan
Pasal 11 ayat (1) Peraturan Menteri Keungan Nomor
201/PMK.07/2012;
2. menyediakan anggaran/dana biaya umum untuk kegiatan
perencanaan, sosialisasi, pengawasan dan biaya operasional
lainnya, sesuai dengan kebutuhan;
3. menetapkan nama-nama SD/SDLB dan SMP/SMPLB
penerima DAK Bidang Pendidikan Dasar dalam Surat
Keputusan Bupati/Walikota dan salinannya disampaikan
kepada Direktur Jenderal Pendidikan Dasar, u.p. Direktur
Pembinaan Sekolah Dasar, Direktur Pembinaan Sekolah
Menengah Pertama dan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi
setempat;
4. bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program DAK
Bidang Pendidikan Dasar di tingkat kabupaten/kota.
C. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota
1. membuat rencana alokasi jumlah SD/SDLB dan SMP/SMPLB
yang akan menerima DAK, selanjutnya melakukan seleksi
sekolah-sekolah calon penerima sesuai dengan kriteria yang
telah ditetapkan;
2. membentuk tim teknis untuk melakukan pemetaan dan
pendataan kondisi prasarana sekolah dan sarana penunjang
peningkatan mutu pendidikan di sekolah;
3. mengusulkan nama-nama SD/SDLB dan SMP/SMPLB
beserta alokasi dana bagi calon penerima DAK Bidang
8

15. Pendidikan Dasar kepada bupati/walikota, berdasarkan hasil
pemetaan dan pendataan;
4. mensosialisasikan pelaksanaan program DAK Bidang
Pendidikan Dasar kepada seluruh sekolah penerima;
5. melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa sesuai
dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dan Peraturan Presiden
Nomor 70 Tahun 2012 Perubahan Kedua Peraturan Presiden
Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah untuk pengadaan peralatan pendidikan;
6. melaksanakan monitoring dan evaluasi serta menyusun
pelaporan kegiatan DAK dengan mengacu pada Surat Edaran
Bersama Menteri Negara Perencanaan Pembangunan
Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional,
Menteri Keuangan, dan Menteri Dalam Negeri Nomor
0239/M.PPN/11/2008, SE 1722/MK 07/2008, 900/3556/SJ
Tanggal 21 November 2008 perihal Petunjuk Pelaksanaan
Pemantauan Teknis Pelaksanaan dan Evaluasi Pemanfaatan
DAK;
7. menggandakan Petunjuk Teknis Penggunaan DAK Bidang
Pendidikan Dasar yang telah ditetapkan Menteri Pendidikan
dan Kebudayaan dan mendistribusikan kepada seluruh
sekolah penerima DAK Bidang Pendidikan Dasar;
8. melaporkan penggunaan DAK Bidang Pendidikan Dasar
untuk SD/SDLB dan SMP/SMPLB Tahun Anggaran 2013
kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar up. Direktur
Pembinaan SD dan Direktur Pembinaan SMP.
D. Dewan Pendidikan Kabupaten/Kota
Dewan Pendidikan Kabupaten/Kota melakukan tugas dan fungsi
sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010
tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor
66 Tahun 2010. Dalam konteks kegiatan DAK Bidang Pendidikan
Dasar Tahun Anggaran 2013, Dewan Pendidikan Kabupaten/Kota
memiliki tugas dan tanggung jawab melakukan pengawasan
dalam rangka transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan DAK
Bidang Pendidikan Dasar di tingkat kabupaten/kota.
E. Satuan Pendidikan
1. mengangkat panitia pembangunan di sekolah yang bertugas
melaksanakan rehabilitasi ruang kelas rusak sedang
dan/atau pembangunan ruang perpustakaan,
2. mencatat hasil DAK Bidang Pendidikan Dasar sebagai
inventaris sekolah,
3. memanfaatkan bangunan/barang hasil DAK Bidang
Pendidikan Dasar untuk menunjang kegiatan belajar
mengajar;
4. merawat dan memelihara bangunan/barang hasil DAK
Bidang Pendidikan Dasar.
9

16. F. Komite Sekolah
Komite Sekolah melakukan tugas dan fungsi sesuai dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan
dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010. Dalam
konteks DAK Bidang Pendidikan Dasar, Komite Sekolah memiliki
tugas dan tanggung jawab melakukan pengawasan dalam rangka
transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan DAK Bidang
Pendidikan Dasar di tingkat sekolah.
G. Panitia Pembangunan Sekolah (P2S)
1. memilih dan menetapkan kepala pelaksana;
2. melaksanakan rehabilitasi ruang kelas rusak sedang atau
pembangunan ruang perpustakaan dengan mekanisme
swakelola, serta sesuai dengan standar dan spesifikasi teknis
yang telah ditentukan.
3. mengadministrasikan dan mendokumentasikan segala
kegiatan berkenaan dengan kegiatan rehabilitasi atau
pembangunan baik administrasi keuangan maupun teknis.
Buku-buku yang digunakan untuk mencatat keluar
masuknya dana dan dokumentasi lainnya harus berada di
sekolah.
4. menyusun laporan teknis dan mempertanggungjawabkan
realisasi penggunaan dana dan pelaksanaan rehabilitasi atau
pembangunan yang menggunakan dana tersebut serta hasil
pembangunan kepada seluruh anggota masyarakat, dan
dinas pendidikan kabupaten/kota.
VIII. PELAPORAN, PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN SANKSI
A. Pelaporan
Laporan pelaksanaan DAK Bidang Pendidikan Dasar Tahun
Anggaran 2013 dilakukan secara berjenjang, mulai dari laporan
tingkat sekolah, laporan tingkat kab/kota, dan laporan pusat.
1. Laporan Tingkat Sekolah
a. Ketua panitia pembangunan membuat laporan
kemajuan pekerjaan dan laporan akhir.
b. Laporan ketua panitia pembangunan disampaikan
kepada Kepala Sekolah.
2. Laporan Kepala Sekolah
Berdasarkan laporan panitia pembangunan, maka kepala
sekolah menyusun laporan kemajuan pekerjaan untuk
disampaikan kepada bupati/walikota melalui dinas
pendidikan kabupaten/kota.
3. Laporan Kabupaten/kota
a. Bupati/walikota menyusun laporan triwulanan yang
memuat laporan pelaksanaan kegiatan dan penggunaan
DAK Bidang Pendidikan Dasar kepada:
10

17. 1) Menteri Keuangan
2) Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
3) Menteri Dalam Negeri
b. Penyampaian laporan triwulan sebagaimana dimaksud
huruf (a) dilakukan selambat-lambatnya 14 (empat
belas) hari setelah triwulan yang bersangkutan berakhir.
c. Rincian pelaporan sebagaimana dimaksud huruf (a)
mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam Surat
Edaran Bersama Menteri Negara Perencanaan
Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Nasional, Menteri Keuangan, dan Menteri
Dalam Negeri Nomor 0239/M.PPN/11/2008, SE
1722/MK 07/2008, 900/3556/SJ Tanggal 21 November
2008 perihal Petunjuk Pelaksanaan Pemantauan Teknis
Pelaksanaan dan Evaluasi Pemanfaatan Dana Alokasi
Khusus (DAK).
d. Laporan triwulan dan akhir pelaksanaan kegiatan DAK
Bidang Pendidikan Dasar untuk SD/SDLB wajib dikirim
secara elektronik melalui email dakditpsd@yahoo.com,
sedangkan untuk SMP/SMPLB melalui email
daksmp@kemdikbud.go.id.
B. Pemantauan Evaluasi dan Pengawasan
1. Pemantauan dan Evaluasi
Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan DAK Bidang
Pendidikan Dasar dilakukan oleh Kementerian Pendidikan
dan Kebudayaan, Dinas Pendidikan Provinsi dan Dinas
Pendidikan Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan yang
tercantum dalam Surat Edaran Bersama Menteri Negara
Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan
Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Keuangan, dan
Menteri Dalam Negeri Nomor 0239/M.PPN/11/2008, SE
1722/MK 07/2008, 900/3556/SJ Tanggal 21 November 2008
perihal Petunjuk Pelaksanaan Pemantauan Teknis
Pelaksanaan dan Evaluasi Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus
(DAK).
2. Pengawasan
Pengawasan fungsional/pemeriksaan tentang pelaksanaan
kegiatan dan administrasi keuangan program DAK Bidang
Pendidikan Dasar dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan Inspektorat
Daerah.
C. Sanksi
1. Setiap orang atau sekelompok orang di setiap tingkat
pelaksana (kabupaten/ kota, sekolah, masyarakat) yang
melakukan tindakan penyalahgunaan dan/atau
penyimpangan pelaksanaan kegiatan dan keuangan
sebagaimana tertuang dalam petunjuk teknis ini serta
11

18. peraturan perundang-undangan yang terkait, ditindak sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pemerintah kabupaten/kota yang melakukan kegiatan tidak
berpedoman pada petunjuk teknis ini serta peraturan
perundangan lain yang terkait, dipandang sebagai
penyimpangan yang akan dikenai sanksi hukum.
IX. KETENTUAN LAIN
A. Bagi daerah yang terkena dan/atau terjadi bencana alam pada
tahun berkenaan, dana DAK Bidang Pendidikan Dasar dapat
digunakan secara keseluruhan sesuai kebutuhan daerah terkait
dengan bidang pendidikan, setelah mengajukan usulan
perubahan dan mendapat persetujuan tertulis dari Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan.
B. Bencana alam sebagaimana dimaksud pada huruf A merupakan
bencana alam yang dinyatakan secara resmi oleh kepala daerah
setempat.
C. Mekanisme pengajuan usulan kegiatan tersebut adalah sebagai
berikut:
1. Pemerintah kabupaten/kota mengajukan usulan perubahan
kegiatan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dengan
tembusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar.
2. Berdasarkan pertimbangan Direktur Jenderal Pendidikan
Dasar, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan memberikan
surat rekomendasi kepada pemerintah kabupaten/kota
untuk melakukan perubahan kegiatan tersebut.
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,
TTD.
MOHAMMAD NUH
Salinan sesuai dengan aslinya.
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,
TTD.
Muslikh, S.H
NIP195809151985031001
12