Dokumen tersebut membahas tentang pelaksanaan putusan uitvoerbaar bij voorraad (PS 180 ayat 1 HIR, PS 191 ayat 1 RBg) dan syarat-syarat pengabulan permohonan eksekusi terlebih dahulu. Dokumen ini juga menjelaskan perkembangan pengaturan dan pelaksanaan lembaga eksekusi terlebih dahulu menurut undang-undang dan yurisprudensi.