1. BUDAYA DEMOKRASI
Di susun oleh :
Nama : HARITS WIGUNA
Kelas : 2EA21
NPM : 13210146
TUGAS : MAKALAH
Universitas Gunadarma
2012

2. Kata Pengantar
Puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah Swt atas rahmat dan hidayah Nya sehingga penulis
dapat menyelesaikan makalah Budaya Demokrasi.
Makalah ini disusun untuk melengkapi salah satu tugas pendidikan kewarganegaraan,sesuai
dengan ketentuan yang telah diberikan oleh bapak Sri waluyo sebagai dosen pengajar.dengan
adanya makalah ini diharapkan mahasiswa dapat menjadi warga Negara yang bertanggung jawab
dalam kehidupan bernegara.serta memahami mengenai budaya demokrasi. dan Akhirnya semoga
makalah ini bermanfaat bagi saya dan para pembaca nya,mohon maaf apabila terdapat
kekurangan penyusunan makalah ini.
Jakarta, Mei 2012
Hormat saya
I

3. DAFTAR ISI
JUDUL ………………………………………………………………………………… I
KATA PENGANTAR …………………………………………………………………. II
DAFTAR ISI …………………………………………………………………………… III
BAB I PENDAHULUAN ……………………………………………………………… 1
1.1 LATAR BELAKANG MASALAH………………………………………………….1
1.2 PRINSIP – PRINSIP DEMOKRASI YANG BERLAKU SECARA UNIVERSAL...2
BAB II PEMBAHASAN…………………………………………………………………5
2.1 BUDAYA DEMOKRASI............................................................................................5
2.2 PERKEMBANGAN DEMOKRASI DI INDONESIA……………………………...6
2.3 AZAS UTAMA DEMOKRASI PANCASILA……………………………………...8
2.3 AZAS UTAMA DEMOKRASI PANCASILA……………………………………...9
2.4 SIKAP MASYARAKAT DALAM MUSYAWARAH……………………………..10
2.5 PERWUJUDAN DEMOKRASI PANCASILA DI BERBAGAI KEHIDUPAN…..11
BAB III PENUTUP……………………………………………………………………..12
DAFTAR PUSTAKA…………………………………………………………………...13
III

4. BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Masalah
Sebelum kita mencoba membahas budaya demokrasi, perlu kita ketahui bersama tentang macam
– macam demokrasi. Berdasarkan cara penyampaian kehendak rakyatnya, kita dapat
membedakan demokrasi langsung dan demokrasi tidak langsung. Demokrasi langsung adalah
sitem pemerintahan dimana rakyat secara langsung turut serta dalam menetapkan garis – garis
kebijakan pemerintahan yang baik dalam pembuatan undang – undang. Sedangkan demokrasi
tidak langsung adalah sistem demokrasi dimana aspirasirakyat disalurkan melalui lembaga
perwakilan rakyat.
Di Negara modern dengan jumlah penduduk yang sangat besar dan semakin kompleksnya
permasalahan kenegaraan serta dengan berbagai kesibukan warga negaradalam menuntut
pemenuhan kebutuhan hidup dan profesionalisme sebagai negarawan, maka demokrasi yang
diterapkan adalah demokrasi perwakilan/ tidak langsung.
Pelaksanaan demokrasi perwakilan adalah melalui Pemilihan Umum, yang termasuk salah satu
budaya demokrasi Negara kita. Oleh sebab itu, pemilu merupakan salah satu cirri dari demokrasi,
bahkan dikatakan sebagai pesta demokrasi.
1

5. 1.2 Prinsip – Prinsip Demokrasi yang Berlaku Secara Universal
Istilah demokrasi berasal dari kata demos yang berarti rakyat dan kratein yang berarti
memerintah atau kratos yang berarti pemerintah. Jadi, demokrasi adalah pemerintahan rakyat
dengan kata lain sistem pemerintahan dari rakyat oleh rakyat, dan untuk rakyat.
Pertama kali demokrasi diterapkan di kota Athena adalah demokrasi langsung. Akan tetapi,
demokrasi langsung tidak sesuai dengan perkembangan zaman, terutama masa sekarang. Oleh
karena itu, untuk zaman sekarang diterapkanlah demokrasi perwakilan.
Tokoh – tokoh yang mempunyai andil besar dalam memperjuangkan demokrasi, misalnya John
Locke (dari Inggris), Montesquieu (dari Prancis), dan Presiden Amerika Serikat (Abraham
Lincoln).
 John Locke
Beliau menganjurkan perlu adanya pembagian kekuasaan dalam pemerintahan Negara, yaitu:
1. Kekuasaan legislative, yaitu kekuasaan pembuat undang – undang.
2. Kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan melaksanakan undang – undang.
3. Kekuasaan federative, yaitu kekuasaan untuk menetapkan perang dan damai, membuat
perjanjian atau persekutuan (aliansi) dengan Negara lain, atau membuat kebijaksanaan
atau perjanjian dengan semua orang atau badan diluar negeri.
 Montesquieu
Beliau berpendapat kekuasaan Negara yang dalam melaksanakan kekuasaan atau kedaulatan atas
nama selruh rakyat untuk menjamin kepeningan rakyat harus terwujud dalam pemisahan
lembaga – lembaga Negara. Kekuasaan tersebut adalah:
1. Kekuasaan legislative.
2. Kekuasaan eksekutif.
3. Kekuasaan yudikatif, yaitu kekuasaan untuk mengawasi pelaksanaan undang – undang oleh
badan – badan peradilan.
2

6.  Abraham Lincoln
Beliau berpendapat bahwa demokrasi adalah sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan
untuk rakyat (democracy is government of the people, by the people, and for the people). Ada
dua asas pokok tentang demokrasi, yaitu:
1. Pengakuan partisipasi rakyat di dalam pemerintahan.
2. Pengakuan hakikat dan martabat manusia.
Syarat – syarat dasar untuk terselenggaranya pemerintahan yang demokratis di bawah Rule Of
Law, adalah:
1. Perlindungan konstitusional.
2. Adanya badan peradilan yang bebas dan tidak memihak.
3. Pemilihan umum yang bebas.
4. Kebebasan untuk menyatakan pendapat.
5. Kebebasan untuk berserikat/berorganisasi dan beroposisi.
6. Pendidikan kewarganegaraan (civic education).
Ciri – ciri Negara yang menganut demokrasi adalah:
1. Adanya lembaga perwakilan rakyat sebagai majelis yang mewakili dan mencerminkan
kehendak rakyat.
2. Untuk menentukan anggota majelis tersebut dilaksanakan pemilihan umum dalam jangka
waktu tertentu.
3. Kekuasaan atau kedaulatan rakyat dilaksanakan oleh badan atau majelis itu yang bertugas
mengawasi pemerintah.
3

7. 4. Susunan kekuasaan badan atau majelis itu ditetapkan dalam undang – undang dasar
Negara.
Berikut adalah nilai – nilai demokrasi, yaitu:
1. Menyelesaikan pertikaian – pertikaian secara damai dalam masyarakat secara damai dan
sukarela.
2. Menjamin terjadinya perubahan secara damai dalam masyarakat yang selalu berubah.
3. Pergantian penguasa secara teratur.
4. Penggunaan paksaan sedikit mungkin.
5. Pengakuan dan penghormatan terhadap niali keanekaragaman.
6. Menegakkan keadilan.
7. Memajukan ilmu pengetahuan.
8. Pengakuan dan penghormatan terhadap kebebasan.
Berdasarkan perubahan UUD 1945 pasal 1 Ayat 2, “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan
dilaksanakan menurut undang – undang dasar”. Hal ini berarti kedaulatan tidak lagi
dilaksanakan spenuhnya oleh MPR. Selanjutnya pasal 1 ayat 3 UUD 1945 yang berbunyi,
“Indonesia adalah merupakan Negara Hukum”. Lembaga – lembaga Negara berdasarkan UUD
1945 adalah MPR, Presiden, DPR, DPD, BPK, MA, Mahkamah Konstitusi.
Dengan semangat era reformasi kita sepakat untuk tidak melakukan amandemen pembukaan
UUD1945, maka demokrasi yang ditetapkan di Indonesia adalah Demokrasi Pancasila.
4

8. BAB II
PEMBAHASAN
2.1 Budaya Demokrasi
Demokrasi berasal dari bahasa latin yaitu demos (rakyat) dan cratos (pemerintahan). Demokrasi
berarti pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat. Kedaulatan berada ditangan rakyat.
Demokrasi pancasila berarti demokrasi yang dijiwai oleh nilai-nilai luhur pancasila. Berikut ini
merupakan azas-azas atau prinsip Negara demokrasi yaitu:
Pengakuan dan perlindungan Hak Asasi Manusia
Partisipasi masyarakat dalam pemerintahan
Supremasi hukum
Negara demokrasi juga mempunyai ciri-ciri yaitu sebagai berikut:
Memiliki lembaga perwakilan rakyat
Ada pemilu untuk memilih wakil rakyat
Ada lembaga yang mengawasi pemerintahan
Pemerintahan berdasarkan hukum (konsitusi)
Demokrasi berdasarkan partisipasi rakyat dibagi 2 yaitu:
a. Demokrasi langsung
b. Demokrasi tidak langsung
5

9. Demokrasi berdasarkan hubungan lembaga Negara (sistem pemerintahan) terbagi atas:
a. Demokrasi parlementer, bercirikan:
Tanggung jawab pemerintah ditangan cabinet (menteri)
Kebinet dipimpin perdana menteri dan bertanggung jawab kepada parlemen (DPR)
Kedudukan parlemen dibawah dan tergantung parlemen
Berlaku dalam Negara republic atau monarki konstitusional
b. Demokrasi presidensial, bercirikan:
Tanggung jawab pemerintah ditangan presiden
Menteri diangkat dan di berhentikan oleh presiden
Presiden berkedudukan sebagai kepala Negara dan kepala pemerintah
2.2 Perkembangan Demokrasi di Indonesia
a. Tahun 1945-1949
berlaku UUD 1945
sistem demokrasi perlementer dengan maklumat pemerintah tanggal 14 Nopember 1945
b. Tahun 1949-1959
berlaku konstitusi RIS (27 desember 1949-15 agustus 1950) dan UUD sementara 1950
(15 agustus 1950-5 juli 1959)
6

10. sistem demokrasi parlementer (liberal)
 akibat yang ditimbulkan
partai politik mengutamakan kepentingan golongan
cabinet silih berganti dalam waktu singkat
kehidupan politik tidak stabil
pembangunan terhambat
c. Tahun 1959-1965 (Orde Baru)
berlaku UUD 1945
sistem demokrasi terpimpin
 penyimpangan yang terjadi
pengangkatan presiden seumur hidup
rangkap jabatan
pembubaran partai politik
d. tahun 1965-1998
berlaku UUD 1945
sistem demokrasi pancasila
 penyimpangan yang terjadi
kekuasaan presiden sangat besar
terjadi kolusi, korupsi dan nepotisme
7

11. e. tahun 1998-sekarang
berlaku UUD 1945
sistem demokrasi pancasila
 landasan hukum demokrasi pancasila adalah sebagai berikut:
pancasila sila keempat
pembukaan UUD 1945 alinea ke-4 : Negara berkedaulatan rakyat
pasal 1 ayat 2 : kedaulatan adalah ditangan rakyat dan dilaksanakan sesuai UUD
2.3 Azas Utama Demokrasi Pancasila
Azas utama demokrasi pancasila, yaitu pengambilan keputusan melalui musyawarah mufakat.
Musyawarah adalah pembahasan untuk menyatukan pendapat dalam penyelesaian masalah
bersama. Mufakat adalah sesuatu yang telah disetujui sebagai keputusan berdasar kan kebulatan
pendapat. Jadi, musyawarah mufakat adalah pengambilan keputusan berdasarkan kehendak
orang banyak (rakyat), seingga tercapai kebulatan pendapat. Musyawarah mufakat harus
berrpangkal tolak pada hal:
musyawarah mufakat bersumberkan inti kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat
kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan.
Pengambilan keputusan
Harus berdasarkan kehendak rakyat melalui hikmat kebijaksanaan.
8

12. Cara mengemukakan hikmat kebijaksanaan harus berdasarkan akal sehat dan hati nurani
luhur serta mempertimbangkan persatuan dan kesatuan bangsa serta kepeningan rakyat.
Keputusan rakyat yang diambil harus dapat dipertanggung jawabkan secara moral kepada
tuhan dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan keadilan.
Keputusan harus dilaksanakan secara jujur dan bertanggung jawab.
Pengambilan keputusan dalam demokrasi pancasila juga harus memperhatikan hal-hal berikut
ini:
Pengambilan keputusan sejauh mungkin melalui musyawarah mufakat
Apabila mufakat tidak tercdaapai, keputusan diambil dengan suara terbanyak (voting).
Mufakat tidak akan tercapai apabila terdapat perbedaaan pendapat yang tidak dapat didekatkan
lagi dan musyawarah dibatasi oleh waktu. Proses dan mekanisme permusyawaratan harus
memiliki unsur-unsur yaitu:
Kejelasan masalah
Berkembang pendapat dengan alasan yang baik
Cenderung bersepakat
Dipimpin akal sehat dan hati nurani luhur serta rasa tanggung jawab
Semua pihak tunduk dan taat pada hasil keputusan.
Keunggulan demokrasi pancasila adalah adanya penghargaan terhadap Hak Asasi Manusia dan
hak minoritas. Karena tidak mengenal dominasi mayoritas ataupun tirani minoritas. Nilai lebih
musyawarah mufakat adalah pembahasan masalah didasarkan rasa saling menghormati, sehingga
pelaksanaan keputusan mudah dan di dukung semua anggota.
9

13. Demokrasi dapat dibedakan atas demokrasi langsung dan demokrasi tidak langsung
(perwakilan). Sesuai sila ke-4 pancasila maka Indonesia menganut demokrasi perwakilan artinya
rakyat dalam menjalankan kekuasaannya dilakukan melalui sistem perwakilan. Lembaga
perwakilan rakyat terdiri atas:
MPR sebagai penjelmaan rakyat, berkedudukan di ibu kota Negara
DPR berkedudukan di ibu kota anegara
DPRD tingkat I berkedudukan di propinsi
DPRD tingkat II berkedudukan di kabupaten/kotamadya.
Contoh-contoh pemilihan pemimpin secara demokrasi antara lain:
Pemilihan presiden secara langsung atau oleh MPR
Pemilihan gubernur oleh DPRD Tk I, kemudian diangkat oleh presiden melalui mendagri
Pemilihan ketua partai politik atau organisasi kemasyarakatan
Pemilihan kepala desa secara langsung
Pemilihan ketua osis secara langsung atau perwakilan.
2.4 Sikap Masyarakat dalam Musyawarah
Dalam bermusyawarah asyarakat harus mempunyai sikap berikut ini:
Mengutamakan kepentingan rakyat dan persatuan kesatuan
Diliputi semangat kekeluargaan
Menghormati kebebasan mengemukakan pendapat
Keputusan harus dapat dipertanggung jawabkan
10

14. Sikap-sikap ini harus diutamakan agar saat musyawarah tidak terjadi kericuhan dan agar
mendapat keputusan yang tidak memberatkan salah satu pihak.
2.5 Perwujudan Demokrasi Pancasila dalam Berbagai Kehidupan
a. Keluarga
Masalah keluarga dibahas secara musyawarah mufakat
Menghormati pendapat anggota keluarga
Mengakui perbedaan yang ada
b. Sekolah
Menghormati pendapat teman
Barani menyampaikan gagasan atau pendapat
Pemilihan Ketua OSIS
c. Masyarakat
Pemilihan kepala desa atau ketua RT/RW
Rembug desa (musyawarah desa) menyangkut pembangunan desa.
d. Bangsa dan Negara
Pemilihan presiden
Sidang umum MPR/DPR
Pemilu lima tahun sekali
11

15. BAB III
PENUTUP
Keberhasilan penerapan sistem pemerintahan pada suatu Negara, belum tentu berhasil diterapkan
pada Negara lain. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan paham dan ideology, yang paling
penting bagi kita sebagai bangsa Indonesia sejauhmana kita mampu menarik benang merah
tentang esensi kehidupan berdemokrasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan
bernegara.
Masalah perbedaab dalam kehidupan berdemokrasi adalah hal yang wajar, namunhendaknya
penyesuaiannya harus sesuai dengan prinsip – prinsip demokrasi, misalnya: dengan
argumentative, kesamaan hak, dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang
Maha Esa, masyarakat, bangsa, dan Negara, bahkan siap menanggung resiko apapun yang akan
terjadi atas pernyataanya, siap mengakui kegagalan, sejalan dengan aturan yang berlaku, (tidak
arogansi).
12

16. DAFTAR PUSTAKA
Sumarsono, Drs. MBA, dkk. 2001. Pendidikan Kewarganegaraan. Jakarta: PT Gramedia
Pustaka Utama.
Depdiknas. 2003. Kurikulum Berbasis Kompetensi Mata Pelajaran Kewarganegaraan
(Citizenship). Jakarta: Puskurlitbang.
Kaelan MS. 2000. Pendidikan Pancasila. Edisi Reformasi. Yogyakarta: Paradigma.
13