Dokumen tersebut membahas tentang konsinyering kebijakan IPTEK bagi perempuan di Indonesia. Terdapat beberapa poin penting yaitu status indikator TIK Indonesia, manfaat dan tantangan TIK bagi perempuan, pendidikan TIK untuk perempuan, hukum dan regulasi terkait, serta rekomendasi kebijakan untuk memberdayakan perempuan lewat TIK.

1. Konsinyering Penyusunan Kebijakan IPTEK bagi Perempuan
Bogor, 24 Februari 2009
Oleh Heru Sutadi
B DA R GUL S TE E OMUNIK S INDONE IA
A N E AI LK AI S
INDONE IA TE E
S N L COMMUNICA TIONSR GUL TOR B
E A Y ODY

2. Status Indikator TIK Indonesia
Manfaat TIK bagi Perempuan
Informasi Negatif TIK
Pendidikan TIK bagi Perempuan
Hukum TIK I d
H k Indonesia
i
Rekomendasi Kebijakan TIK bagi Perempuan
Penutup

4. ICT Infrastructure Market Overview - Sept 2008
4
4

5. INDIKATOR TIK INDONESIA
Infrastruktur 2007 2008
Proporsi RT yang memiliki fix phone 0,343 0,437
Proporsi RT yang memiliki telepon seluler 1,638 2,162
Proporsi pelanggan telepon seluler 0,414 0,546
Proporsi RT yang memiliki komputer 0,114 0,156
Proporsi penduduk yang menggunakan internet mobile 0,006 0,008
Proporsi RT yang memiliki akses internet di rumah 0,023 0,029
Proporsi RT yang memiliki TV 0,639 0,649
Sumber : ICT Outlook 2009

6. PENGELUARAN PER KAPITA UNTUK TIK
Jenis Pengeluaran per Perkotaan Pedesaan Kota+ % dari Total
kapita
k it (Rp)
(R ) (Rp)
(R ) Desa (R )
D (Rp) Pengeluaran
Rekening telepon rumah 5.407 461 2.851 0,81%
Pulsa Hp No perdana
Hp, 10.498
10 498 2.716
2 716 6.476
6 476 1,83%
1 83%
Kartu telp/telp
474 160 312 0,09%
umum/wartel
Benda pos (wesel,
41 12 26 0,01%
materai dll)
Lainnya (warnet internet)
(warnet, 189 99 143 0,04%
0 04%
Rata-rata total
458.925 254.810 353.421
pengeluaran
Pengeluaran per kapita untuk keperluan pos dan telekomunikasi
sekitar 3% dari rata-rata total pengeluaran perkapita/bulan
Sumber : ICT Outlook 2009

7. PENGGUNAAN FASILITAS INTERNET
(%) 7,00
6,29
,
6,00
5,00
4,19
,
4,00
3
3,00 2,76 2,63
1,99
1 99
2,00 1,41
1,32
1,00 0,56 0,5
0,22 0,33 0,48 0,29
0,09
0,00
Kantor
Kantor
Kantor
Lainnya
Lainnya
Lainnya
rumah
Sekolah
rumah
Sekolah
rumah
Sekolah
Warnet
Warnet
Warnet
Di
Di
Di
L
L
L
S
S
S
Kota Desa Kota+Desa
Sumber : ICT Outlook 2009

8. Saat ini konten luar negeri sangat popular;
yahoo, facebook, google dll
Dampak: Penyerapan Bandwith Luar Negeri
yang Besar
Situs popular: Detik.com perlu menjadi
pembelajaran untuk menciptakan konten lokal,
khususnya di bid
kh bidang pendidikan
didik
Isu sensitif seputar aturan Pemerintah tentang
p g
pengenaan BHP & Ijin / Registrasi

10. PENDIDIKAN
Jumlah pelajar perempuan > 50%
(termasuk yang masuk peringkat)
Jumlah Sarjana perempuan = 30%
Jumlah perempuan mencapai posisi puncak <10%
PNS
Jumlah karyawan perempuan 35%
Jumlah S j
J l h Sarjana P
Perempuan 30%
Jumlah perempuan di posisi eselon III ke atas 4.5%

11. DPR 11.5%
11 5%
DPRD Propinsi 10%
DPRD Kabupaten/kota 8%
K b t /k t
Eselon I - 9.77%
Eselon II –– 6 71%
6.71%
(data KPU dan BKN 2005)

13. Menyudutkan p
y perempuan
p
RUU dipandang menganggap bahwa kerusakan moral bangsa disebabkan
karena kaum perempuan tidak bertingkah laku sopan dan tidak menutup
rapat-rapat seluruh tubuhnya dari pandangan kaum laki-laki. Pemahaman ini
menempatkan perempuan sebagai pihak yang b
k b h k bersalah. Perempuan juga
l h
dianggap bertanggungjawab terhadap kejahatan seksual.
Menurut logika patriarkis di dalam RUU ini, seksualitas dan tubuh penyebab
pornografi dan pornoaksi merupakan seksualitas dan tubuh perempuan
perempuan.
Bahwa dengan membatasi seksualitas dan tubuh perempuan maka akhlak
mulia, kepribadian luhur, kelestarian tatanan hidup masyarakat tidak akan
terancam. Seksualitas dan tubuh perempuan dianggap kotor dan merusak
moral.
Sedangkan bagi pendukungnya, undang-undang ini dianggap sebagai
tindakan preventif yang tidak berbeda dengan undang-undang yang berlaku
umum di masyarakat.
k t

14. UU ini disahkan menjadi undang-undang dalam Sidang Paripurna DPR
p
pada 30 Oktober 2008

16. Perempuan kurang mampu?
Memilih stay at home pada awalnya?
Takut mempunyai posisi lebih tinggi dari
suami / suami melarang?
Kendala dalam peraturan; tertulis/ tidak
tertulis?
Keengganan memilih wanita menjadi
pemimpin?

18. B DA R GUL S TE E OMUNIK S INDONE IA
A N E AI LK AI S
INDONE IA TE E
S N L COMMUNICA TIONSR GUL TOR B
E A Y ODY
BRTI adalah Direktorat Jenderal Pos dan
Telekomunikasi dan Komite Regulasi Telekomunikasi
(KRT).
Dibentuk mulai tg 5 J
Dib k l i Januari 2004
i 2004.
Periode pertama (2004-2005) dan Periode Kedua
(
(2006-2008).)
Pada periode Kedua ini teridiri dari 7 orang
Dua orang wakil Pemerintah, dipilih langsung oleh Menkominfo,
dimana salah satu adalah Dirjen Postel selaku Ketua.
j
Lima orang wakil masyarakat, dipilih oleh Tim Seleksi independen.
Keputusan dilaksanakan secara kologial, dan setiap
kesepakatan harus :
p
Melalui proses pertimbangan yang memperhatikan masukan berupa
pendapat dan pemikiran yang berkembang dalam masyarakat.
Menjamin transparansi, independensi dan memenuhi rasa keadilan.
18

19. B DA R GUL S TE E OMUNIK S INDONE IA
A N E AI LK AI S
INDONE IA TE E
S N L COMMUNICA TIONSR GUL TOR B
E A Y ODY
Sesuai KM. 31 / 2003 dan 67/2003, FUNGSI & WEWENANG BRTI
adalah :
d l h
Fungsi Pengaturan
Menyusun dan menetapkan ketentuan tentang perizinan jaringan dan jasa
telekomunikasi yang dikompetisikan sesuai Kebijakan Menteri terkait
terkait.
Menyusun dan menetapkan ketentuan tentang standar kinerja operasi
penggunaan jaringan dan jasa telekomunikasi.
Menyusun dan menetapkan ketentuan tentang biaya interkoneksi.
Menyusun dan menetapkan ketentuan tentang standardisasi alat dan
perangkat telekomunikasi.
Fungsi Pengawasan
Mengawasi kinerja operasi penyelenggaraan jasa dan jaringan
telekomunikasi yang dik
l k ik i dikompetisikan.
i ik
Mengawasi persaingan usaha penyelenggaraan jasa dan jaringan
telekomunikasi yang dikompetisikan.
Mengawasi penggunaan alat dan perangkat penyelenggaraan jasa dan
jaringan telekomunikasi yang dik
j i l k ik i dikompetisikan.
i ik
Fungsi Pengendalian
Memfasilitasi penyelesaian perselisihan.
Memantau penerapan standar kualitas layanan
layanan.
19

20. B DA R GUL S TE E OMUNIK S INDONE IA
A N E AI LK AI S
INDONE IA TE E
S N L COMMUNICA TIONSR GUL TOR B
E A Y ODY
Permen 24/2005 tentang perlindungan
konsumen, menyatakan bahwa setiap fitur
berbayar tidak dapat dipaksakan kepada
pelanggan, sebelum berlangganan harus
sepengetahuan pelanggan yang
p g p gg y g
bersangkutan.
Pancangan Permen untuk QoS minimum yang
harus dipenuhi oleh para penyelenggara
PSTN, STBS, Internet, BWA telah dibahas
S S S l hdb h
bersama para operator, dan telah dimuat di
web untuk masukan-masukan dan tanggapan
masukan masukan
sebelum menjadi peraturan Menteri. 20

21. UU no 36/ 1999 ; Kompetisi Multi Operator
no.36/
Pasar terbuka
Tidak ada hambatan dalam peraturan
Faktor pendukung
Menambah pengetahuan melalui internet dan
Tele-education
Pengendalian pekerjaan dari rumah melalui
home office ataupun UKM

22. Strategi Pemerintah
Kesempatan yang lebih bagi perempuan
dalam pendidikan dan lapangan kerja
Sosialisasi
di Sekolah
Masyarakat
Perusahaan
Perempuan