3. Kemiskinan merupakan suatu fenomena yang selalu diusahakan
untuk diminimalisasi atau bahkan bila memungkinkan dihilangkan. Namun
dalam kenyataan, kemiskinan masih selalu melekat dalam setiap sendi
kehidupan manusia, tidak terkecuali di Indonesia sehingga membutuhkan
suatu upaya penanggulangan kemiskinan yang komprehensif, integral dan
berkelanjutan.
Ekonomi kerakyatan beberapa waktu terakhir menjadi istilah baru
yang banyak didiskusikan dalam berbagai forum dan dianggap oleh banyak
pihak sebagai sebuah strategi dalam rangka penanggulangan kemiskinan.
Bukan tanpa alasan apabila ekonomi kerakyatan seolah-olah menjadi
trendsetter baru dalam wacana pembangunan. ”Ambruknya” ekonomi
Indonesia yang selama beberapa dasawarsa selalu dibanggakan, memaksa
berbagai pihak meneliti kembali struktur perekonomian Indonesia. Berbagai
kajian yang dilakukan berhasil menemukan satu faktor kunci yang
menyebabkan keambrukan ekonomi Indonesia yaitu ketergantungan
ekonomi Indonesia pada sekelompok kecil usaha dan konglomerat yang
ternyata tidak memiliki struktur internal yang sehat. Ketergantungan
tersebut merupakan konsekuensi logis dari kebijakan ekonomi neoliberal
yang mengedepankan pertumbuhan dengan asumsi apabila pertumbuhan
tinggi dengan sendirinya akan membuka banyak lapangan kerja, dan karena
banyak lapangan kerja maka kemiskinan akan berkurang. Kebijakan ekonomi
tersebut ternyata menghasilkan struktur ekonomi yang tidak seimbang.
4. Ekonomi kerakyatan adalah sistem ekonomi yang berbasis
pada kekuatan ekonomi rakyat.Dimana ekonomi rakyat sendiri
adalah sebagai kegiatan ekonomi atau usaha yang dilakukan
oleh rakyat kebanyakan (popular) yang dengan secara swadaya
mengelola sumberdaya ekonomi apa saja yang dapat diusahakan
dan dikuasainya, yang selanjutnya disebut sebagai Usaha Kecil
dan Menegah (UKM) terutama meliputi sektor
pertanian, peternakan, kerajinan, makanan, dsb., yang ditujukan
terutama untuk memenuhi kebutuhan dasarnya dan
keluarganya tanpa harus mengorbankan kepentingan
masyarakat lainnya.
5. Secara ringkas Konvensi ILO169 tahun 1989 memberi definisi ekonomi
kerakyatan adalah ekonomi tradisional yang menjadi basis kehidupan
masyarakat local dalam mempertahan kehidupannnya. Ekonomi kerakyatan ini
dikembangkan berdasarkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat local
dalam mengelola lingkungan dan tanah
mereka secara turun temurun. Aktivitas ekonomi kerakyatan ini terkait dengan
ekonomi sub sisten antara lain pertanian tradisional seperti perburuan,
perkebunan, mencari ikan, dan lainnnya kegiatan disekitar lingkungan alamnya
serta kerajinan tangan dan industri rumahan. Kesemua kegiatan ekonomi
tersebut dilakukan dengan pasar tradisional dan berbasis masyarakat, artinya
hanya ditujukan untuk menghidupi dan memenuhi kebutuhan hidup
masyarakatnya sendiri. Kegiatan ekonomi dikembangkan untuk membantu
dirinya sendiri dan masyarakatnya, sehingga tidak mengekploitasi sumber daya
alam yang ada.
Gagasan ekonomi kerakyatan dikembangkan sebagai upaya alternatif
dari para ahli ekonomi Indonesia untuk menjawab kegagalan yang dialami oleh
negara negara berkembang termasuk Indonesia dalam menerapkan teori
pertumbuhan. Penerapan teori pertumbuhan yang telah membawa kesuksesan
di negara negara kawasan Eropa ternyata telah menimbulkan kenyataan lain di
sejumlah bangsa yang berbedaPertumbuhan ekonomi tetap merupakan
pertimbangan prioritas, tetapi pelaksanaannya harus serasi dengan
pembangunan nasional yang berintikan pada manusia pelakunya.
6. Ekonomi kerakyatan memiliki 3 (tiga) karakteristik, sebagai berikut.
To elevate property, meningkatkan kemampuan rakyat dari lower class menjadi middle
class, misalnya dalam jangka waktu 10-15tahun.
Setiap pembangunan adalah peningkatan produktivitas maka ekonomi kerakyatan
diharapkan mampu meningkatkan produktivitas masyarakat marginal.
Ekonomi kerakyatan memberikan nonphysical gain, contohnya keterampilan,
manajemen, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta semua aset sumber daya manusia.
Tiga prinsip dasar ekonomi kerakyatan adalah sebagai berikut:
Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan.
Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup
orang banyak dikuasai oleh negara.
Bumi, air, dan segala kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan
dipergunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
7. Oleh karena itulah, dapat disimpulkan bahwa substansi dari ekonomi
kerakyatan mencakup tiga hal sebagai berikut :
Pertama, Adanya partisipasi penuh seluruh anggota masyarakat dalam proses
pembentukan produksi nasional. Partisipasi penuh seluruh masyarakat dalam proses
pembentukan produksi nasional ini sangat penting artinya bagi ekonomi kerakyatan.
Dengan cara demikian seluruh masyarakat mendapat bagian dari hasil produksi nasional
itu. Sebab itu, sebagaimana ditegaskan oleh pasal 27 UUD 1945, “Tiap-tiap warga negara
berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.”
Kedua, Adanya partisipasi penuh anggota masyarakat dalam turut menikmati hasil
produksi nasional. Artinya, dalam rangka ekonomi kerakyatan, tidak boleh ada satu
orang pun yang tidak ikut menikmati hasil produksi nasional, termasuk fakir miskin dan
anak terlantar. Hal itu dipertegas oleh Pasal 34 UUD 1945 yang mengatakan, “Fakir
miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.”
Ketiga, Pembentukan produksi dan pembagian hasil produksi nasional harus berada di
bawah pimpinan atau pemilikan anggota masyarakat. Artinya, dalam sistem ekonomi
kerakyatan, kedaulatan ekonomi harus berada di tangan rakyat. Bukan di tangan para
pemilik modal sebagaimana dalam sistem ekonomi pasar neoliberal. Walaupun misalnya
kegiatan pembentukan produksi nasional dilakukan oleh para pemodal asing, kegiatan-
kegiatan itu harus tetap berada di bawah pengawasan dan pengendalian masyarakat.
8. Ekonomi kerakyatan sangat berbeda dari neoliberalisme.
Neoliberalisme, sebagaimana dikemas oleh ordoliberalisme, adalah
sebuah sistem perekonomian yang dibangun di atas tiga prinsip
sebagai berikut:
Tujuan utama ekonomi neoliberal adalah pengembangan kebebasan
individu untuk bersaing secara bebas-sempurna di pasar.
Kepemilikan pribadi terhadap faktor-faktor produksi diakui.
Pembentukan harga pasar bukanlah sesuatu yang alami, melainkan
hasil dari penertiban pasar yang dilakukan oleh negara melalui
penerbitan undang-undang.
9. Berdasarkan ketiga prinsip tersebut maka peranan
negara dalam neoliberalisme dibatasi hanya sebagai
pengatur dan penjaga bekerjanya mekanisme pasar.
Dalam perkembangannya, sebagaimana dikemas dalam
paket Konsensus Washington, peran negara dalam
neoliberalisme ditekankan untuk melakukan empat hal
sebagai berikut.
Pelaksanaan kebijakan anggaran ketat, termasuk
penghapusan subsidi.
Liberalisasi sektor keuangan.
Liberalisasi perdagangan.
Pelaksanaan privatisasi BUMN.
10. Selain itu terdapat pula persamaan dan perbedaan antara
Ekonomi Keynesian dan Ekonomi Kerakyatan. Persamaannya
adalah keduanya bertujuan menciptakan lapangan kerja
baru, melalui peningkatan pendapatan, menciptakan daya beli, dan
permintaan efektif (effective demand). Keduanya adalah juga
skema ekonomi "Dorongan Besar" (Big Push) seperti dipikirkan
oleh Hirshman.
Sedangkan Perbedaannya, dalam Keynesian seperti
dilaksanakan pada program New Deal AS dan pemulihan ekonomi
Eropa Barat pasca-Perang Dunia II, lapangan kerja diwujudkan
melalui pembentukan unit ekonomi skala besar yang didukung
teknologi tinggi. Sebaliknya, dalam Ekonomi Kerakyatan kegiatan
ekonomi digerakkan oleh usaha-usaha skala kecil dengan
dukungan teknologi madya melalui industrialisasi pedesaan yang
mencakup juga mekanisasi pertanian. Perbedaan lain adalah bahwa
fokus Ekonomi Keynesian adalah penciptaan lapangan kerja dan
permintaan efektif untuk menggerakkan industri yang telah
mencapai kelebihan produksi, sedangkan Ekonomi Kerakyatan
lebih bertujuan untuk pemenuhan kebutuhan pokok rakyat (basic
needs) yang berorientasi pada pasar domestik.
11. Ekonomi Kerakyatan
1. Menyusun perekonomian sebagai usaha bersama berdasar atas azas
kekeluargaan, mengembangkan koperasi (Pasal 33 ayat 1).
2. Menguasai cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat
hidup orang banyak; mengembangkan BUMN (Pasal 33 ayat 2).
3. Menguasai dan memastikan pemanfaatan bumi, air, dan segala kekayaan yang
terkandung di dalamnya bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Pasal 33 ayat 3).
4. Mengelola anggaran negara untuk kesejahteraan rakyat; memberlakukan pajak progresif
dan memberikan subsidi.
5. Menjaga stabilitas moneter.
6. Memastikan setiap warga negara memperoleh haknya untuk mendapatkan pekerjaan dan
penghidupan yang layak bagi kemanusiaan (Pasal 27 ayat 2).
7. Memelihara fakir miskin dan anak terlantar (Pasal 34).
12. Negara Kesejahteraan
1. Mengintervensi pasar untuk menciptanya kondisi
kesempatan kerja penuh.
2. Menyelenggarakan BUMN pada cabang-cabang
produksi yang tidak dapat diselenggarakan oleh
perusahaan swasta.
3. Menjaga keseimbangan antara pertumbuhan
ekonomi dengan pemerataan pembangunan.
4. Mengelola anggaran negara untuk kesejahteraan
rakyat; memberlakukan pajak progresif dan
memberikan subsidi.
5. Menjaga stabilitas moneter.
6. Memastikan setiap warga negara memperoleh
haknya untuk mendapatkan pekerjaan dan
penghidupan yang layak.
7. Memelihara fakir miskin dan anak terlantar.
Ekonomi Neoliberal
1. Mengatur dan menjaga bekerjanya mekanisme
pasar, mencegah monopoli.
2. Mengembangkan sektor swasta dan melakukan
privatisasi BUMN.
3. Memacu laju pertumbuhan ekonomi, termasuk
dengan menciptakan lingkungan yang
kondusif bagi masuknya investasi asing.
4. Melaksanakan kebijakan anggaran ketat,
termasuk menghapuskan subsidi.
5. Menjaga stabilitas moneter.
6. Melindungi pekerja perempuan, pekerja anak,
dan bila perlu menetapkan upah minimum.
7. -
13. Membangun Indonesia yang berdikiari secara ekonomi, berdaulat secara politik, dan
berkepribadian yang berkebudayaan
Mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan
Mendorong pemerataan pendapatan rakyat
Meningkatkan efisiensi perekonomian secara nasional
LIMA HAL POKOK YANG HARUS SEGERA DIPERJUANGKAN AGAR SISTEM EKONOMI
KERAKYATAN TIDAK HANYA MENJADI WACANA SAJA
Peningkatan disiplin pengeluaran anggaran dengan tujuan utama memerangi praktek
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dalam segala bentuknya
Penghapusan monopoli melalui penyelenggaraan mekanisme persaingan yang
berkeadilan (fair competition)
Peningkatan alokasi sumber-sumber penerimaan negara kepada pemerintah daerah
Penguasaan dan redistribusi pemilikan lahan pertanian kepada petani penggarap
Pembaharuan UU Koperasi dan pendirian koperasi-koperasi “ sejati” dalam berbagai
bidan usaha dan kegiatan. Yang perlu dicermati, peningkatan kesejahteraan rakyat dalam
konteks ekonomi kerakyatan tidak didasarkan pada paradigma lokomatif, melainkan
pada paradigma fondasi.
14. Pertanyaannya, bagaimanakah situasi perekonomian Indonesia saat ini?
Artinya, sebagai amanat konstitusi, sejauh manakah ekonomi kerakyatan telah
dilaksanakan di Indonesia. Sebaliknya, benarkah perekonomian Indonesia
lebih didominasi oleh pelaksanaan agenda-agenda ekonomi neoliberal
sebagaimana banyak diperbincangkan belakangan ini?
Dua hal berikut perlu mendapat perhatian dalam menjawab pertanyaan
tersebut. Pertama, sebagai sebuah negara yang mengalami penjajahan selama
3,5 abad, perekonomian Indonesia tidak dapat mengingkari kenyataan
terbangunnya struktur perekonomian yang bercorak kolonial di Indonesia.
Sebab itu, ekonomi kerakyatan pertama-tama harus dipahami sebagai upaya
sistematis untuk mengoreksi struktur perekonomian yang bercorak kolonial
tersebut. Kedua, liberalisasi bukan hal baru bagi Indonesia, tetapi telah
berlangsung sejak era kolonial.
15. Sistem Ekonomi Kerakyatan adalah Sistem Ekonomi Nasional
Indonesia yang berasas kekeluargaan, berkedaulatan rakyat, bermoral
Pancasila, dan menunjukkan pemihakan sungguh-sungguh pada
ekonomi rakyat. Pemihakan dan perlindungan ditujukan pada
ekonomi rakyat yang sejak zaman penjajahan sampai 57 tahun
Indonesia merdeka selalu terpinggirkan. Syarat mutlak berjalannya
sistem ekonomi nasional yang berkeadilan sosial adalah berdaulat di
bidang politik, mandiri di bidang ekonomi, dan berkepribadian di
bidang budaya.
16. Moral Pembangunan yang mendasari paradigma pembangunan
yang berkeadilan sosial mencakup:
Peningkatan partisipasi dan emansipasi rakyat baik laki-laki
maupun perempuan dengan otonomi daerah yang penuh dan
bertanggung jawab;
Penyegaran nasionalisme ekonomi melawan segala bentuk
ketidakadilan sistem dan kebijakan ekonomi;
Pendekatan pembangunan berkelanjutan yang multidisipliner
dan multikultural.
Pencegahan kecenderungan disintegrasi sosial;
Penghormatan hak-hak asasi manusia (HAM) dan masyarakat;
Pengkajian ulang pendidikan dan pengajaran ilmu-ilmu
ekonomi dan sosial di sekolah-sekolah dan perguruan tinggi.
