1. BUKU PEGANGAN PSM
BUKU PEGANGAN PEKERJA SOSIAL MASYARAKAT (PSM)
BAGIAN I
PEKERJA SOSIAL MASYARAKAT (PSM)
A. PENGERTIAN PEKERJA SOSIAL MASYARAKAT (PSM)
PSM adalah warga masyarakat yang atas dasar rasa kesadaran dan tanggung jawab serta
didorong oleh rasa kebersamaan kekeluargaan dan kesetiakawanan sosial secara sukarela
mengabdi pada pembangunan kesejahteraan sosial.
PSM dalam masalah tugasnya didasarkan atas :
1. Kesadaran dan tanggung jawab sosial.
2. Sukarela dan tampa paksaan.
3. Pengabdian dan pengorbanan sebagai pejuang kemanusiaan pembangunan dan
kemasyarakatan.
4. Tampa pamrih dan tidak menuntut imbalan jasa, melainkan demi kepentingan masyarakat dan
yang dibantu.
B. KEPRIBADIAN DAN WATAK PSM
Kepribadian dan watak PSM adalah sebagai berikut :
1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Setia dan taat sepenuhnya terhadap Pancasila dan UUD 1945.
3. Menjungjung tinggi harkat dan martabat manusia.
4. Rela berkorban, pantang menyerah, berani dan jujur dalam mewujudkan pengabdiannya pada
kemanusiaan, pembangunan, usaha kesejateraan sosial.
5. Mengutamakan tugas pengabdian kemanusiaan dari pada kepentingan pribadi atau golongan.
6. Sikap tanggap (peka) terhadap lingkungan.
C. ISI PSM DALAM MASYARAKAT
PSM berasal dari masyarakat yang ditumbuhkan oleh Departemen Sosial. PSM bukannya
milik Departemen Sosial,melainkan milik masyarakat. PSM adalah pilar partisipan Pembangunan
Nasional pada umumnya dan Pembangunan Kesejateraan Sosial khususnya.
Secara fungsional dan / atau tehnis, PSM dibina oleh Departemen Sosial dan secara umum,
PMS dibina oleh Instansi lain, khususnya dalam kaitan tugas, dimana PSM melaksanakan tugas –
tugas lintas sektoral dari Instansi lain.
Dengan demikian PSM selain melaksanakan kegiatan usaha – usaha kesejateraan sosial,
juga dapat melaksanakan pembangunan sektor lainnya seperti :
KB, Kesejahteraan Masyarakat, Keamanan, dan Ketertiban dan sebagainya.
D. KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI PSM
1. Kedudukan PSM
PSM berkedudukan sebagai salah satu pilar parsitipan pembangunan kesejahteraan sosial yang
membantu dan bersama dengan perangkat pemerintah melaksanakan usaha kesejahteraan
sosial.
2. Tugas PSM
PSM bertugas melaksanakan usah – usaha kesejahteraan sosial sesuai dengan bidang tugas
pengabdiannya berdasarkan kebijakan Pemerintah dalam pembangunan Kesejahteraan Sosial.
3. Fungsi PSM
a. PSM sebagai motivator berarti :
1) PSM memotivasi lingkungannya, termasuk penyandang masalah kesejahteraan sosial.
PSM Kota Sukabumi – Jata Barat Page 7

2. BUKU PEGANGAN PSM
2) PSM menemukan potensi pemasalahan kesejahteraan sosial serta sumber daya maupun
dana di masyarakat yang dapat digali untuk mengatasi permasalahan kesejahteraan
sosial.
3) PSM dapat menemukan langkah – langkah mengatasi masalah kasejahteraan sosial.
b. PSM sebagai dinamisator berarti :
PSM berpikir dan bertindak dinamis menggerakan, mengerahkan dan mengerahkan baik
perseorangan, kelompok mauapun seluruh pilar pembangunan masyarakat lingkunganya
dalam menghadapi dan mengatasi masalah kesejahteraan sosial secara berencana, terarah,
konsisten dan kesinambungan.
c. PSM sebagai pelaksana tugas – tugas pembangunan kesejahteraan sosial dan pembangunan
pada umumnya, berarti :
1) PSM melaksanakan kegiatan bidang usaha kesejahteraan sosial secara profesional
sesuai dengan bidang dan tingkatan pengabdiannya.
2) PSM melaknakan kegiatan baik yang dilaksanakan Pemerintah, masyarakat sendiri
maupun pihak manapun.
3) PSM melaksanakan kegiatan usaha kesejahteraan sosial berdasarkan inisiatif dan
swadaya PSM sendiri.
E. LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (LPM)
Pada tingkat Desa PSM berparsitipasi dalam pembangunan melalui seksi kesejahteraan
sosial pada LPM setempat. PSM sebagai perorangan atau sabagai kelompok melaksanakan
kegiatan sebagai bagian tak terpisahkan dari pelaksanaan tugas dan fungsi LPM setempat. Dengan
demikian berarti :
1. PSM mengisi melaksanakan kegiatan Program LPM.
2. Kegiatan PSM dikoordinasikan oleh LPM
3. PSM bekerjasama secara terpadu dengan dangan pilar parsitipasi pembangunan setempat,
khususnya dibidang kesejahteraan sosial yaitu dengan Karang Taruna, Orsos setempat,
Pimpinama Wanita dan tokoh – tokoh dibidang Kesejateraan Sosial.
F. TUGAS PSM SETELAH DIKUKUHKAN
Pada hakekatnyan untuk menjadi Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) terlebih dahulu harus
mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh Departemen Sosial mulai dari tingkat dasar,
Lanjutan dan Pengembangan. Setelah mengikuti Pelatihan tersebut, maka calon PSM dikukuhkan
sebagai PSM ditandai penyerahan / diberikannya piagam.
Setelah selesai dikukuhkan menjadi PSM, selanjutnya kegiatan yang harus dilaksanakan
adalah :
1. Melaporkan kepada Kepala Desa/lurah dan Ketua LPM.
a. PSM melaporkan diri kepala Kepala Desa / Lurah dan Ketua serta pengurus LPM
setempat.
b. Isi atau meteri yang perlu disampaikan PSM terutama menangani :
1) Yang bersangkutan telah mengikuti latihan dan talah dikukuhkan sabagai PSM
dengan mendapat piagam pengukuhan.
2) Pengetahuan dan keterampilan serta lain – lain yang dipeloreh PSM dalam latihan
sebagai bekal untuk meneruskan dan meningkatkan pengabdiannya.
3) Mohon petunjuk, bantuan dan dukungan untuk melaksanakan tugas – tugas
selanjutnya.
4) Yang bersangkutan meminta petunjuk untuk langkah – langkah selanjutnya dalam
pengabdiannya.
Pendekatan dalam melaporkan diri tersebut dilakukan dengan cara :
a. PMS mengharap Kepala Desa / Lurah yang juga seabagai Ketua Umum LPM setempat di
kantor ( tempat bekerja Kepala Desa ).
PSM Kota Sukabumi – Jata Barat Page 8

3. BUKU PEGANGAN PSM
b. Untuk pengurus LPM dilakukan dalam pertemuan LPM yang juga dihadiri pengurusnya.
c. Laporan dilaksanakan segara satelah PSM tersebut selesai mengikuti latihan PSM.
Pendekatan Kepada Pemuka Masyarakat.
a. Yang dimaksud dengan Pemuka Masyarakat adalah warga masyarakat yang dianggap
benar – benar mempunyai pengaruh besar terhadap warga lainnya antara lain :
1) Pamong Desa.
2) Pengurus Organisasi setempat, tarmasuk pula Karang Taruna, PKK, Pengurus RK,
Pengurus RT.
3) Ulama dan Sesepuh Desa/Kel.
4) Cendikiawan, termasuk pula para Guru, Sarjana dan Mahasiswa.
5) Pengusaha, Pedagang dan sejenisnya.
6) Pegawai Negeri Sipil dan ABRI termasuk pula Purnawirawan dan Purnakaryawan.
b. Isi atau materi yang dibicarakan oleh PSM dengan pemuka masyarakat tersebut terutama :
1) Yang bersangkutan telah mengikuti latihan dan talah dikukuhkan sabagai PSM dengan
mendapat piagam pengukuhan.
2) Pengetahuan dan keterampilan serta lain – lain yang dipeloreh selama latihan sebagai
bekal untuk meneruskan dan meningkatkan pengabdiannya.
3) Yang bersangkutan meminta dukungan dalam melanjutkan pengabdianya
4) PSM memohon bantuan dukungan untuk melaksanakan pengabdian selanjutnya.
5) PSM mengajak pemuka masyarakat untuk bersama melaksanakan usaha Kesejahteraan
Sosial.
6) Lain – lain yang dianggap perlu.
c. PSM dalam melaksanakan pendekatan tersebut dilakukan :
1) Dengan cara tidak resmi misalnya :
a) Kunjungan rumah.
b) Kontak – kontak dalam setiap kesempatan seperti waktu bekerja sama, bertandang,
dalam jamuan dan sejenisnya.
2) Dengan cara resmi, misalnya : pertemuan yang diatur oleh Kepala Desa atau Pengurus
LPM.
PSM Kota Sukabumi – Jata Barat Page 9

4. BUKU PEGANGAN PSM
BAGIAN II
PELAKSANA KEGIATAN PELYANAN SOSIAL
A. LANGKAH LANGKAH PENINGKATAN KESEJAHTERAAN SOSIAL MASYARAKAT
Dalam upaya meningkatkan upaya kegiatan terhadap pimpinan – pimpinan sebab pimpinan
masyarakat, maka PSM dapat menempuh langkah – langkah antara lain :
1. Mengadakan pendekatan terhadap pimpinan – pimpinan, sebab pimpinan msyarakat.
a. Mengapa PSM harus mengadakan pendekatan, sebab pimpinan masyearakat adalah orang
– orang yang mempunyai pengaruh terhadap warga masyarakat lainya, sehinga apa yang
dikehendaki oleh pimpinan – pimpinan masyarakat akan diikuti warga masyarakat
sekitarnya. Di lain pihak PSM ingin tugas – tugasnya berhasil, sehingga dengan demikian
memerlukan dukungan dari pimpinan – pimpinan masyarakat setempat.
b. Pengertian pendekatan terhadap pimpinan.
Pendekatan diartikan sebagai hubungan dengan orang lain yaitu pimpinan – pimpinan
msyarakat atas dasar saling pengertian dan penghargaan sehingga dalam hubungan tersebut
memungkinkan timbulnya kesempatan untuk bertukar pikiran dan pendapat menengani
permasalahan – permasalahan sosial yang ada serta upaya – upaya penmecahannya.
c. Tujuan pendekatan terhadap pimpinan msyarakat.
1) Agar gagasan – gagasan PSM untuk melaksanakan usaha – usaha kesejahteraan sosial
diketahui, dipahami, diterima dan selanjutnya diyakini oleh pimpinan – pimpinan
masyarakat setempat sehingga mereka mau memberikan dukungan secara nyata
terhadap usaha – usaha yang akan dilaksanakan oleh PSM.
2) Untuk mengikuti sikap, pandangan, kemauan keinginan serta gagasan pimpinan –
pimpinan masyarakat terhadap usaha – usaha pembangunan – pembangunan di
daerahnya, khususnya bidang Kesejahteraan Sosial.
d. Siapa pimpinan – pimpinan masyarakat yang perlu didekati PSM.
Pada hakekatnya setiap orang yang dianggap sebagai pemimpin – pemimpin didesa
didekati atau dihubungi oleh Pekerja Sosial Masyarakat.
Pimpiman – pimpinan masyarakat tersebut meliputi :
- Kepala Desa dan pamong Desa.
- Pemuka – pemuka adat dan Pemuka Agama.
- Pimpinan – pimpinan Pemuda, Wanita.
- Pimpinan Kumpulan Kemasyarakatan (Sosial Budaya Kesenian, Olahraga, Ekonomi
dan sebagainya).
Karena banyak pimpinan – pimpinan masyarakat yang perlu didekati, maka PSM perlu
memilih pimpinan – pimpinan yang karena status maupun perananya yang mempunyai
pengaruh besar tehadap masyarakat sekitarnya.
e. Bagaimana PSM mengadakan kontak.
1) Pendekatan dapat dilakukan dengan cara perorangan (tatap muka) dan secara
kelompok.
2) Yang perlu di perhatikan adalah PSM harus benar – benar mempersiapkan diri sebaik –
baiknya yaitu : Bahan – bahan atau gagasan – gagasan yang perlu di sampaikan.
3) Sikap dan tingkah laku PSM pada waktu melakukan kontak perlu memperhatikan
antara lain :
- Harus menghargai, hormat dan menaruh perhatian terhadap pembicaraan yang
dikemukakan oleh pimpinan masyarakat.
- Menghindari bentrokan dengan yang diajak bicara.
- Pembicaraan perlu di buat dalam uasana kekeluargaan.
PSM Kota Sukabumi – Jata Barat Page 10

5. BUKU PEGANGAN PSM
4) Pada saatnya PSM harus membuat satu kesimpulan antara lain mengenai :
Nama : …………………………………………………………….
Umur : ……………………………………………………………..
Agama : …………………………………………………………….
Pekerjaan : …………………………………………………………….
Dari Golongan /
Kelompok : …………………………………………………………….
Sikap, tanggapan
Terhadap gagasan PSM: …………………………………………………………….
5) PSM dapat menyimpulkan siapa – siapa yang mendukung, acuh tak acuh, atau tidak
menyetujui terhadap hal –hal yang disampaikan PSM, oleh karena itu pimpinan
masyarakat memdukung perlu ditingkatkan jalinan hubungan yang lebih erat.
Sedangkan pimpinan – pimpinana yang acuh tak acuh untuk merintangi PSM perlu
mengurangi lagi pendekatan – pendekatan secara maksimal baik secara langsung atau
melalui orang lain.
f. Apa yang dibicarakan oleh pimpinan masyarakat :
1) Penglaman – penglaman PSM dalam mengikuti latihan pengetahuan dan keterampilan
yang diterima dibidang usaha Kesejahteraan Sosial.
2) Tugas – tugas yang akan dilaksanakan oleh PSM di Daerahnya, sebagai kelanjutan dari
latihan yang diikuti memalui usaha – usaha kesejahteraan sosial untuk memecahkan
masalah – masalah sosial yang dihadapi dalam rangka meningkatkan kesejahteraan
masyarakat.
3) Langkah – langkah yang akan di jalankan oleh PSM untuk mengadakan inventarisasi
data, menyusun rencana kerja dan melaksanakan rencana tersebut.
2. Mengadakan Inventarisasi Data.
Melalui pendekatan pendahuluan dapat diketahui orang – orang atau pemuka – pemuka
masyarakat yang yang akan dapat diajak dalam kegiatan usaha – usaha kesejahteraan sosila
yaitu mereka yang telah mau menerima, setuju dan mendukung rencana dari PSM. Dengan
hasil pendekatan yang telah dilaksanakan berarti PSM telah mendapatkan dasar untuk memulai
tahap kegiatan seterusnya yaitu mengadakan inventarisasi sebagai dasar untuk mendapatkan
kelengkapan bahan – bahan bagi PSM.
Dalam inventarisasi data PSM, maka PSM melakukan penelitian terbatas meliputi
kegiatan – kegiatan sebagai berikut :
- Pengumpulan data.
- Menemukan msalah.
- Menganalisa sumber – sumber atau potensi yang ada.
- Gambaran pemilihan program yang mungkin akan dilaksanakan.
a. Pengumpulan Data
1) Maksud
Pengumpulan data ialah kegiatan untuk mencari, merinci mencatat barang – barang
kenyataan – kenyataan, keterangan – keterangn yang ada yang dapat mengaruhi kehidupan
masyerakat / Desa setempat.
2) Tujuan
Tujuan pengumpulan data yaitu :
- Untuk mengetahui kebutuhan – kebutukan hidup dan masalah masalah yang dihadapi
oleh warga masyarakat.
- Untuk mengetahui sumber – sumber dan daya atau potensi yang dimiliki Desa baik
yang telah di garap maupun belum.
- Data yang diperoleh merupakan gambaran desa atau masyarakat pada suatu waktu
sehingga dapat dijadikan ukuran untuk dapat menilai sejauh mana kemajuan –
kemajuan yang telah diperoleh pada masa – masa tersebut.
PSM Kota Sukabumi – Jata Barat Page 11

6. BUKU PEGANGAN PSM
- Data yang dikumpulkan merupakan titik tolak perencanaan program usaha – usaha apa
yang dikerjakan.
Dengan demikian pentingnya kegiatan penelitian terbatas, sehingga tanpa kegiatan ini PSM
tidak mempunyai pegangan usaha bidang apa yang akan dilaksanakan bersama masyarakat.
3) Data yang dikumpulkan
Sebagai mana di sebutkan bahwa data yang dikumpulkan adalah segala kenyataan –
kenyataan dan keterangan yang sangat erat hubungannya dan mempengaruhi kehidupan
warga masyarakat.
Data yang dikumpulkan tersebut meliputi :
a) Keadaan penduduk yaitu jumlah pendduk menurut :
- Kepala keluarga.
- Jenis kelamin (laki – laki dan perempuan).
- Umur (kelompok umur).
- Banyaknya kelahiran dan kematian.
- Banyaknya jenis / tigkat pendidikan
- Perpindahan penduduk (yang datang kedesa dan yang pergi meninggalkan desa).
b) Kehidupan perekonomoan masyarakat.
- Jenis usaha atau pekerjaan yang dilakukan oleh penduduk seperti tani, buruh tani,
dengan pegawai negeri, pegawai swasta, buruh perusahaan, kerajinan tangan,
pertukangan, peternakan dan lain – lain.
- Jumlah keluarga / penduduk yang mempunyai pekerjaan pada tiap jenis – jenis
pekerjaan.
- Jumlah keluarga yang kehidupanya dapat digolongkan dalam golongan mampu /
kaya, menengah dan keluarga yang miskin berpenghasilan rendah / sangat rendah.
c) Keadaan Perumahan (tempat tinggal)
- Jumlah rumah seluruhnya.
- Jumlah rumah permanen, semi permanen.
- Jumlah rumah – rumah keluarga yang dapat dimasukan kurang memenuhi syarat
rumah sehat, seperti bahan – bahan bangunan dari bambu, daun – daun, kurangnya
ventilasi (jendela), tidak adanya kamar – kamar, kesehatan yang tidak memenuhi
syarat (ternak dalam rumah bersama pemiliknya) dan sebagainya.
d) Keadaan Kesehatan dan Kebersihan Lingkungan
- Kebersihan rumah , halaman, pekarangan, makanan, penerangan dan sebagainya
- Penyakit – penyakit yang sering berjangkit.
- Keluarga – keluarga yang kekurangan gizi.
- Cara – cara penduduk berobat.
e) Keadaan Ketunaan (Cacat) pada masyarakat.
- Tuna Susila.
- Tuna Rungu, Wicara (Bisu, Tuli).
- Tuna Karya (Penganggur).
- Tuna Graha (Seperti Lemah Ingatan).
- Tuna Netra (Buta).
- Anak Putus Sekolah, tidak bersekolah dan sebagainya.
f) Keadaan Perhubungan
- Jalan – jalan desa, hubungan dengan pasar atau dangan desa – desa lain.
- Alat perhubungan yang digunakan (Grobak, Sado, Truk / Kendaraan Umum dan
sebagainya).
- Keadaan masa media seperti Radio, Surat Kabar, TV dan sebagainya.
g) Sumber – sumber kekayaan alam yang merupakan potensi untuk pembangunan (tanah,
air, tumbuh – tumbuhan dan sebagainya).
h) Kegiatan yang telah dilaksanakan oleh masyrakat, misalnya bangunan – bangunan
sekolah, dan jalan kegiatan dalam Pendidikan, Keolahragaan, Kesenian, Keagamaan
dan sebagainya.
PSM Kota Sukabumi – Jata Barat Page 12

7. BUKU PEGANGAN PSM
4) Cara – Cara Pengumpulan Data.
Cara untuk medapatkan dapat dipergunakan beberapa jalan yaitu :
a) Dengan cara mengadakan pengamatan, artinya PSM mengamati, melihat langsung dengan
mata kepala sendiri keadaan desa setempat.
b) Dengan mengadakan wawancara, artinya PSM menayakan sesuatu yang diinginkan kepada
warga masyarakat.
c) Dengan mengadakan pencatat dokumen, artinya PSM mencari data dan dengan mencatat
data yang telah ada dan dikumpulkan oleh Pemerintah Desa, seperti yang didapat di
Kelurahan, Rk, Rw, maupun Rt, Kantor Kepala Desa dan lain – lain.
5) Hal – hal yang perlu diperhatikan dalam pengumpulan Data :
a) Dalam pengumpulan data, pimpinan darah setempat (Kepala Desa) perlu diperbaharui
walaupun sebetulnya telah mengetahui rencana yang telah dikemukakan PSM. Hal ini
untuk menjaga kemungkinan – kemungkinan kurang baik yang tidak diinginkan.
b) Dalam pengumpulan data PSM dapat mengajak Pemuka Masyarakat yang dianggap
menaruh minat besar terhadap tugas PSM dan kiranya mampu melaksanakan tugas
pengumpulan data.
c) Setiap kesulitan yang dihadapi PSM dalam pengumpulan data perlu dikonsultasikan
kepada petugas sosial setempat, dan seyogyanya juga kepada Pamong Desa ataupun
Kepala Desa setempat.
b. Menemukan Masalah
Data yang dikumpulkan perlu digarap lebih lanjut oleh PSM sebab seperti yang dikemukakan
dalam tujuan pengumpulan pengumpulan data akan diketahui masalah – masalah apa yang
dihadapil oleh masyarekat. Oleh karena itu dari data tersebut dapat ditandai dan ditemukan
masalah apa yang sebenarnya datang dihadapi masyarakat. Hal ini perlu dicari sebab tidak
semua data yang diperlukan merupakan masalah. Usaha untuk menanadai dan menemukan
masalah dari data yang berhasil yang dikumpulkan tersebut untuk menemukan atau idefikasi
masalah. Selanjutnya dari masalah – masalah yang berhasil ditemukan perlu digolongkan,
mana masalah yang benar – benar berat dan perlu segera mendapat pemecahan, dan masalah –
msalah yang ringan yang belum perlu dipecahkan dalam waktu singkat.
1) Dengan pemecahan secara umum
Pengamatan secara umum, adalah bahwa dengan sepintas lalu melalui penglihatan PSM
dapat ditemukan atau disimpulkan adanya masalah yang dihadapi masyarakat.
a) Banyaknya anak – anak yang berbadan kurus, perut buncrit, rambut jarang jarang yang
berwarna merah, dapat merupakan tanda adanya anak – anak kurang gizi.
b) Banyaknya rumah – rumah penduduk yang tidak berjedela, ternah yang menjadi satu
dengan pemiliknya, menunjukan adanya perumahan yang tidak memenuhi persyaratan
yang layak.
c) Banyaknya perkarangan yang rimbun dengan tumbuh – tumbuhan yang tidak teratur
menunjukan bahwa warga masyarakat belum banyak memampaatkan halamannya, dan
belum memiliki kesadaran akan halaman sebagai tempat yang berpenghasilan.
d) Banyaknya warga masyarakat yang gemar bermain kartu, lotre buntut dan yang
lainnya, menunjukan bahwa perjudia banyak terdapat di daerah tersebut, atau dalam
arti lainnya banyak terjadi pemborosan yang dilakukan masyarakat.
Dari contoh tersebut (misalnya contoh a dan b) dapat ditemukan masalah yaitu warga
masayarakat desa tersebut kebanyakan tidak mampu atau berpenghasilan rendah.
Penemuan masalah melalui pengmatan sepintas lalu oleh PSM, sifatnya masih
penyimpulan oleh karena itu jangan dijadikan titik tolak untuk memulai tahap kegiatan
berikutnya. Hal ini bukan disebabkan bahwa kesimpulan tesebut harus didukung
dengan data yang terkumpul agar benar – benar masalah yang ditemukan tepat. Oleh
karena itu cara selanjutnya untuk menemukan masalah adalah dengan terlebih dahulu
menggambarkan keadaan.
2) Dengan cara menggambarkan keadaan atau situasi desa.
PSM Kota Sukabumi – Jata Barat Page 13

8. BUKU PEGANGAN PSM
Cara ini dilakukan dengan mengumpulkan data yang terdapat dalam tabel tau daftar catatan
lainya misalnya data tentang pekerjaan, pendapatan, perumahan dan sebagainya.
Data tersebut dijumlahkan atau dilanjutkan diperoleh gambaran atau intansi tentang data
tersebut.
Contoh :
Dari 50 keluarga dikunjungi di satu Desa ternyata dapat diperoleh data seperti berikut :
a) Hasil atau pendapatan
- 25 Keluarga berpenghasilan antara Rp. 10.000,- s/d Rp. 20.000,-
- 10 Keluarga berpenghasilan antara Rp. 21.000,- s/d Rp. 31.000,-
- 15 Keluarga berpenghasilan antara Rp. 30.000,- ke atas.
b) Anak – anak yang turut bekerja membantu orangtuanya :
- 60% anak selalu membantu orang tuanya.
- 25% anak sering ikut membantu bekerja.
- 10& anak samasekali tidak membantu bekerja.
c) Makanan :
- 60% keluarga makan tidak teratur setiap harinya (kadang – kadang makan kadang –
kadang tidak).
- 20% keluarga makan setiap hari rata – rata 2 (dua) kali.
- 20 keluarda makan secara teratur setiap kalinya 3 (tiga) kali.
d) Pendidikan anak – anak
- 20% anak tidak pernah sekolah.
- 50% anak putus sekolah (hanya pada SD kelas III, IV dan V).
- 30% bersekolah.
e) Perumahan
- 70% keadaan rumah tidak memenuhi syarat (tampa kamar, jendala, genting, kaca,
ternak bersatu dengan pemilik ruman dan sebagainya).
- 30% cukup memenuhi syarat – syarat rumah layak.
f) Penderita cacat : 7 orang mengalami cacat mata.
Demikianlah contoh yang terkumpul untuk satu keadaan, yang selanjutnya dapat
diambil kesimpulan adanya masalah – masalah yang dapat ditemukan yaitu :
a) Masalah kemiskinan keluarga.
b) Masalah banyaknya anak – anak yang berhenti sekolah atau putus sekolah karena
ketidak mampuan keluarganya sehingga harus ikut membantu bekerja mencari
nafkah.
c) Masalah kurang gizi.
d) Masalah perumahan yang tidak memenuhi syarat – syarat rumah sehat.
Jelas untuk mendapatkan satu masalah di suatu dasa (tempat) harur mengkait –
kaitkan antara data yang satu dengan yang lainnya. Dengan cara yang demikian
PSM akan memperoleh ketepatan masalah yang akan ditemukan di desa. Dan
dengan tepatnya masalah yang ditemukan merupakan titik tolak untuk bekerja
melaksanakan masalah mana yang akan diatasi lebih dahulu.
Untuk sampai pada satu pemecahan atau program pemecahan suatu masalah, perlu
PSM bertanya pada dirinya sendiri dalam arti lain memberikan penilaian terhadap
masalah yang bersangkutan.
(a) Apakah keadaan atau masalah semacam itu baik dan merupakan keadaan
sejahtera yang sama – sama diinginkan.
(b) Apakah masalah tersebut hanya didiamkan saja.
Jelaskan kita tidak akan membiarkan masalah tersebut terus berlarut – larut.
Apalagi PSM yang justru tugas dan tekadnya akan menanggulangi masalah –
masalah yang dihadapi warga masyarakat yang dihadapi bersama – sama.
(c) Kalau masalah tersebut akan di pecahkan berarti harus dengan usaha – usaha.
Mungkin usaha – usaha dapat dilaksanakan. Kalau mungkin diusahakan, usaha
apakah yang harus ditempuh dan bagaimana caranya, dan usaha – usaha apa
PSM Kota Sukabumi – Jata Barat Page 14

9. BUKU PEGANGAN PSM
yang lebih dulu harus dijalankan. Pernyataan – pernyataan demikian harus
menyertai setiap pikiran PSM dalam ikut membantu kesejahteraan warga
masyarakat seluruhnya. Usaha apa yang akan dilaksanakan, merupakan
pertimbangan – pertimbangan yang sangat penting terutama sebelum membuat
rencana. Satu pertimbangan lain yang sangat menentukan dalam rangka
kemungkinan dalam terlaksananya usaha rencana usaha kesejahteraan yang
akan dilaksanakan adalah bahwa PSM harus harus mengetahui kekuatan atau
sumber – sumber atau potensi yang sedia maupun yang masih tersembunyi di
desa. Tampa mempertimbangkan hal ini, apa yang direncanakan PSM dalam
usaha – usaha kesejahteraan hanya akan tinggal rencana dan hayalan saja. Oleh
karena itu PSM harus mengadakan penganalisaan perhadap sumber – sumber
atau potensi tersebut.
3. Mengolah sumber – sumber atau potensi.
Dari data yang ditemukan dapat diketahui bahan – bahan yang merupakan sumber –
sumber kekuatan atau potensi desa untuk pembangunan. Keadaan air, tumbuh – tumbuhan,
tanah dan kekayaan alam lainnya, disamping juga tenaga – tenaga manusia baik yang dapat
dilakukan untuk tenaga kerja, dermawan, yang mengorganisasikan kerja (tokoh – tokoh
masyarakat yang mampu untuk tugas ini) semua merupakan sumber – sumber potensi yang
sangat berguna.
Persoalan yang perlu diperhatikan oleh PSM adalah bagaimana nantinya memanfaatkan atau
menggali sumber – sumber ini. Sumber – sumber yang perlu diolah yang kemungkinannya
dapat dimanfaatkan untuk merencanakan uasaha – usaha kesejateraan adalah sebagai berikut :
a) Sumber – sumber material
Dalam menentukan sumber – sumber material dapat diperkirakan berapa banyak uang,
bahan dan alat yang dapat dikumpulkan.
1) Beberapa uang dan bahan serta alat yang kira – kira dapat diperkirakan dapat
dikumpulkan dari warga masyarakat.
2) Berapa uang yang kiranya dapat dikumpulkan atau yang diminta pada perusahaan –
perusahaan yang ada atau yang mau membantu.
3) Berapa uang dan alat yang dapat diminta dari instansi – instansi pemerintah, misalnya
dari Kantor Sosial, Pemerintah Daerah dan sebagainya.
4) Beberapa uang dan bahan serta alat yang diperkirakan diperoleh dari usaha –usaha
lainnya.
b) Tenaga
1) Beberapa tenaga kerja (gotong royong) yang tersedia untuk bekerja dalam usaha
kesejahteraan sosial.
2) Berapa tenaga yang dalam satu bidang keahlian tertentu seperti tukang batu, tukang
kayu dan sebagainya yang berminat dan mau diajak bekerja.
3) Berpa tenaga yang mampu dan berminat untuk mengorganisasikan kegiatan.
Khususnya uantu tenaga, perlu diperhatikan bahwa kadang – kadang menglami
kesulitan sebab sering terjadi bahwa orang yang cakap dalam suatu pekerjaan kurang
berminat, dan di lain pihak terjadi bahwa orang yang berminat tidak mempunyai
kecakapan dan keterampilan. Hal – hal semacam ini bisa jjika pendekatan – pendekatan
pendahuluan dalam bentuk kotak – kontak berjalan baik.
c) Sumber – sumber kekayaan alam
Apa saja sumber – sumber kekayaan alam yang mungkin dapat dimanfaatkan. Misalnya
bambu untuk kerjinan tangan (anyaman – anyaman), tanah untuk membuat bata merah,
tanah tras untuk bata, kayu – kayu keras untuk bahan bangunan perumahan dan
sebagainya. Kalau mungkin dimanfaatkan, tinggal selanjutnya bagaimana melatih warga
masyarakat untuk membuat bata dari tras, anyam – anyaman dan sebagainya.
Kalau – kalau sumber – sumber tersebut dapat digali dan dimanfaatkan untuk
kesejahteraan sosial dan dijadikan dasar perencanaan, maka perlu dipertimbangkan pula
PSM Kota Sukabumi – Jata Barat Page 15

10. BUKU PEGANGAN PSM
oleh setiap PSM segagaimana memilih suatu kegiatan yang direncanakan lebih dahulu
yang berhubungan dengan suatu masalah yang memerlukan pemecahan serta mendasak.
Hal ini perlu semua masalah memang ingin dipecahkan, tetapi tidak mungkin dalam waktu
yang bersama – sama, apalagi atau sumber kekuatan untuk itu memang terbatas. Oleh
karena itu setiap PSM harus sudah mempunyai gambaran sementara program yang akan
dipilih yang mungkin dilaksanakan sebagai hasil dari penyimpulan data dan pengolahan
sumber – sumber.
d) Gambaran pilihan program yang akan dilaksanakan dari sekian banyak masalah yang akan
diatasi PSM harus mempunyai gambaran – gambaran pemecahannya dan juga gambaran –
gambaran mana – mana masalah yang akan dipecahkan terlebih dahulu. Kalu misalnya dari
masalah – masalah sebagai mana telah dicontohkan dimuka, PSM menganggap perlu
adanya usaha pemecahan lebihdahulu terhadap usaha – usaha yang memberikan hasil –
hasil yang dapat meningkatkan kehidupan ekonomi warga masyarakat maka usaha – usaha
yang perlu diprogramkan antara lain :
1) Usaha pembuatan batu bata karma keadaan tanah yang memungkinkan.
2) Usaha kerjinan anyaman – anyaman, karena banyak bambu yang bagus, disamping
PSM merasa dapat mengusahakan orang – orang yang akan melatih dalam bidang
anyam – anyaman kepada masyarakat serta pemasaran lebih mudah. Disamping itu
pilihan – pilihan kegiatan lain masih banyak misalnya kegiatan – kegiatan pemanfaatan
perkarangan – perkarangan untuk pertanian, peternakan, perikanan. Juga usaha – usaha
di bidang perumahan, Krang Taruna, Asuhan Keluarga.
Peningkatan kesejahteraan lanjut usia dan yang lainya sesuai dengan permasalahan –
permasalahan yang diserahkan perlu dipecahkan.
Disamping itu perlu pula dikembangkan jenis peralatan – peralatan yang dapat dibuat
dengan bahan – bahan yang tersedia di daerah setempat untuk meningkatkan
penghasilan.
3) Menyusun rencana kerja
Atas dasar hasil inventarisasi data yang telah diperoleh PSM sampai pada gambaran
mengenai pilihan usaha – usaha yang akan disampaikan, selanjutnya PSM perlu
menysun suatu rencana kerja untuk melaksanakan kegiatan – kegiatan tersebut.
Untuk menyusun rencana kegiatan tersebut PSM perlu memperhatikan sebagai hal –
hal seperti berikut :
(a) PSM perlu menentukan tujuan usaha yang akan dilakukan misalnya :
(1) Meningkatkan penghasilan keluarga.
(2) Meningkatkan keadaan perumahan dan lingkungan masyarakat yang lebih baik
/ layak.
(3) Meningkatkan kesehatan dan gizi keluarga.
(4) Meningkatkan pendidikan dan keterampilan anak.
(5) Meningkatkan kesejahteraan lanjut usia.
(6) Tujuan – tujin lain yang sesuai dengan kegiatan usaha – usaha yang akan
dileksanakan.
(b) PSM perlu menyusun kegiatan – kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan :
(1) Mengadakan penyuluhan dan bimbingan sosial kepada masyarakat yang
bersifat memberi dorongan.
(2) Menetapkan siapa – siapa yang perlu ditingkatkan kesejahteraannya baik
perorangan, keluarga kelompok maupun masyarakat secara keseluruhan.
(3) Memberikan bantuan kepada mereka yang ditetapkan untuk ditingkatkan
kesejahteraannya, dengan menggerakan dana dan daya yang ada.
(4) Mengadakan bimbingan terhdap pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh
masyarakat yang telah dibantu.
(5) Mencatat perkembangan – perkembangan kegiatan baik hal – hal yang
menghambat maupun yang menunjang serta kegagalan serta keberhasilan.
PSM Kota Sukabumi – Jata Barat Page 16

11. BUKU PEGANGAN PSM
(c) Perlu menetapkan sumber pembiayaan untuk kegiatan – kegiatan yang akan
dilaksanakan. Tanpa biaya baik berupa uang, bahan maupun bantuan tenaga –
tenaga dari masyarakat setempat, kegiatan – kegiatan tersebut tidak akan berhasil.
Oleh karena itu PSM perlu menetapkan darimana sumber – sumber pembiayaan
dipeloreh dan berapa besarnya biaya tang diperlukan (dapat dari masyarakat
sendiridan dari luar masyarakat).
(d) PSM perlu menyusun organisasi pelaksanaannya, artinya perludiadakan pembagian
tugasnya dan pekerjaan kepada para pelaksananya dan bagai mana hubungankerja
antara pelaksana dalam menjalankan tugasnya masing – masing seperti :
(1) Siapa penanggung jawab umum kegiatan.
(2) Siapa yang mengurus keuangan (bendahara).
(3) Sipa yang tugasnya mengumpulkan dana.
(4) Siapa yang mengatur pengerahan tenaga.
(5) Siapa yang bertanggung jawab terhadap urusan adminitrasi dan sebagainya.
(e) PSM perlu juga membuat jadwal waktu pelaksanaan kegiatan. Kapan diadakan
bimbingan motivasi, kapan diadakan bimbingan pelaksanaan kegiatan, kapan
diadakan rapat dan sebagainya. Jangka waktu kegiatan harus ditetapkan berapa
bulan misalnya satu kegiatan itu harus sampai pada keadaan yang diinginkan,
jangan sampai tidak ada batas waktu.
4) Pelaksanaan kegiatan usaha Kesejahteraan Sosial. Program yang telah ditetapkan
disusun walaupun bagaimana baiknya tidak mempunyai arti jika tidak dilaksanakan.
Oleh karena itu program harus dilaksanakan agar supaya masyarakat tidak kecewa dan
tetap mempunyai kepercayaan terhadap PSM.
Sebelum program dilaksanakan perlu lebih dahulu diadakan suatu usaha untuk
pemantapan program tersebut.
(a) Pemantappan rencana
Pemantapan dapat dilaksanakan melalui pertemuan antara PSM, Kepala Desa,
Pamong Desa dan segenap tokoh – tokoh masyarakat yang mempunyai tugas –
tugas sebagai pelaksana dalam bidang – bidang tertentu.
Pertemuan pemantapan rencana tersebut berkisar pada penegasan tugas – tugas
yang akan dikumpulkan oleh orang yang bersangkutan, sekaligus cara – cara yang
akan dilaksanakan dalam menjalankan tugasnya. Pemantapan rencana ini
merupakan persiapan terakhir sebelum pera pelaksana menjalankan tugasnya.
Dengan pemantapan ini diharapkan pelaksana bener – bener dapat mecapai sasaran
/ tujuan yang diinginkan bersama.
Dengan pertemuan ini PSM perlu memberikan penjelasan terhadap para pelaksana
tentang rencana kerja disamping tugas – tugas yang dibebankan pada PSM sendiri.
Dalam kesempatan ini tentunya diberikan kesempatan pula pada Kepala Desa atau
Tokoh – Tokoh Masyarakat lainnya untuk memberikan arahan – arahan atau saran
– saran.
Sebab apa yang telah dikemukakan oleh para peserta oleh para peserta dalam
pertemuan ini, harus dianggap sebagai hal yang lebih memantapkan program.
Beberapa hal yang disampaikan dalam pertemuan ini antara lain :
(1) Bagaimana cara mendapatkan tenaga – tenaga yang dapat dimanfaatkan dalam usaha
gotong royong.
(2) Bagaimana mengumpulkan modal berupa uang dari masyarakat sendiri.
(3) Bagaimana mendapatkan modal yang besar dari bantuan para dermawan maupun instansi
– instansi Pemerintah lain.
(4) Bagaimana mendapatkan bahan – bahan atau alat – alat baik yang berasal dari
masyarakat sendiri maupun dari luar (Instansi Pemerintan).
(5) Bagaimana jalan yang ditempuh jika mendapat kesulitan – kesulitan dalam usahanya.
(6) Bagaimana cara mencatat dan membukukan setiap kegiatan yang dilaksanakan.
PSM Kota Sukabumi – Jata Barat Page 17

12. BUKU PEGANGAN PSM
(7) Bagaimana agar pelaksana program tersebut benar – benar mendapatkan dukungan dari
pemerintah daerah (Kecamatan / Kabupaten) setempat.
(8) Bagainana membimbing Keluarga Binaan Sosial (KBS) yang telah ditentukan.
Setelah pernyataan tersebut disampaikan kepala tokoh – tokoh masyarakat yang akan
membantu pelaksanaannya, maka tidak kalah pentingnya diadakan pertemuan dengan
KBS yang telah ditetapkan dan dipilih untuk dibantu. Pengumpulan para KBS ini sama
halnya pertemuan diatas adalah dalam rangka pemantapan program. Dalam pertemuan
dengan KBS inilah diberikan gambaran tentang apa saja yang harus dilaksanakan oleh
para KBS (bila memang disediaka bantuan) seperti bahan – bahan bangunan untuk
rumah, bantuan alat – alat untuk mencetak bata, kerajinan tangan dan sebagainya. Bagai
mana cara KBS menjalankan tugasnya, kapan kegiatan KBS dimulai dan kapan kira –
kira kegiatan itu dapat menghasilkan sesuatu yang berguna bagi peningkatan kehidupan
KBS dan sebagainya. Pemantapan rencana yang dilakukan oleh KBS ini akan menjamin
lancarnya pelaksanaan program tersebut.
(b) Pembentukan Kelompok Kerja
Mereka yang akan ditingkatkan kesejahteraannya, tidak akan dibiarkan untuk
menjalankan usahanya secara sendiri – sendiri melainkan akan diajak bekerja sama
– sama dalam satu kelompok kerja.
Diadakannya kelompok kerja ini didasarkan pada pertimbangan – pertimbangan :
(1) Untuk tetap memelihara rasa kegotong royongan KBS.
(2) Agar pelaksanaan program tidak simpang siur melaikan keseraganan
pelaksanaannya, paling tidak dalam kelompok kerja KBS.
(3) Mempermudah dilaksnakannya bimbingan oleh PSM maupun tokoh – tokoh
masyarakat.
(4) Adanya penghematan modal atau biaya, misalng biaya lebih hemat dengan
memberikan satu perangkat alat pertukangan untuk sau kelompok kerja KBS
masing – masing anggota diberi satu perangkat.
(5) Dengan kelompok kerja sekaligus melatih dan membiasakan mastarakat untuk
berorganisasikan setaiap kegiatan secara bersama – sama. Disamping itu juga
mengembangkan cara – cara usaha kooperatif atau bekerja sama dalam
masyarakat.
Adapun cara – cara untuk membentuk kelompok kerja KBS adalah :
- Kelompok dibentuk berdasarkan jenis kegiatan yang dijalankan misalnya
kelompok kerja dalam pemugaran perumahan, pembuatan batu bara,
kerajinan tangan bambu dan lain – lain.
- Tiap kelompok kerja, jumlah anggotanya janga terlalu sedikit dan jangan
terlalu banyak. Sebagai contoh setiap kelompok kerja terdiri dari 10 sampai
dengan 30 orang. Setiap kelompok kerja perlu ditunjuk satu orang sebagai
pimpinan kelompok. Pinpiman itu dapat bergantian dalam waktu – waktu
tertentu, umpaya setiap bulan satu kali, kecuali apa bila tempat tidak
memungkinkan, PSM boleh merangkap menjadi pemimpin kelompok.
Kelompok kerja KBS pada dasarnya adalah kelompok kerja sosial sebab
usaha yang dilaksanakan adalah usaha – usaha dalam bidang kesejahteraan
sosial, disamping itu juga bahwa usaha tersebut dilaksanakan secara
bersama – barsama.
Kelompok kerja sosial ini tidak hanya terdiri dari keluarga – keluarga atau
orang – orang yang karena keadaannya dijadikan sasaran kegiatan proyek
seperti keluarga miskin, penderita cacat dan sebagainya tetapi lebih dari itu,
kelompok kerja sosial juga dapat terdiri dari orang – orang yang tidak
mempunyai masalah dalam kehidupan ekonomi misalnya orang – orang
yang mampu, tidak cacat mental maupun fisik, keadaan cukup memenuhi
syarat - syrat rumah sehat, pelajar atau mahasiswa dan sebagainya. Secara
sedarhana kalau dibedakan antara kelompok kerja KBS dengan kelompok
PSM Kota Sukabumi – Jata Barat Page 18

13. BUKU PEGANGAN PSM
kerja sosial lainnya adalah sebagai berikut : Kelompok kerja KBS adalah
terdiri dari orang – orang atau keluarga yang karena keadaan dalam
kehidupan banyak mengalami kekurangan – kekurangan baik dalam bidang
ekonomi maupun sosial sehingga perlu dibantu agar sampai pada taraf
hadup lebih baik, sehingga kelompok kerjamereka adalah kelompok kerja
KBS.
Sedangkan kelompok kerjalainnya seperti kelompok kerja remaja,
kelompok kerja sosial wanita, kelompok kerja sosial alim ulama dan
sebagainya terdiri dari warga masyarakat atau dapat dikatakan keluaga yang
tidak mempunyai masalah – masalh yang berat sehingga mereka tidak perlu
dibantu. Bahkan sebaiknya kelompok kelompok kerja sosial kelompok kerja
tersabut kelompok yang berusaha untuk meningkatkan dan
mengembangkan aktivitas warga masyarakat dalam bidang – bidang
tertentu seperti dalam Karang Taruna, PK3A (Pusat Kegiatan Kesejahteraan
Keluarga dan Anak), pendidikan keagamaan dan sebagainya.
Kelompok kerja seperti ini juga harus ditumbuhkan dan dikembangkan oleh
setiap PSM sesuai dengan permasalahan yang ada dalam masyarakat. Sebab
pada dasarnya kelompok kerja tesebut merupakan patner (kawan) kerja
yang sangat baik untuk menyelenggarakan usaha – usaha kesejahteraan
sosial, sehingga dapat mempercepat tercapainya tujuan.
(c) Bimbingan kerja dalam pelaksanaa kegiatan
Bimbingan kerja terhadap kelompok kerja harus dijalankan agar sesuai dengan
rencana dan cara yang telah ditentukan bersama.
Bimbingan kerja ini dapat dilaksanakan dalam bentuk – bentuk :
- Pertemuan dengan seluruh anggota kelompok secara berkala (1 bulan sekali, 2
bulan sekali dan sebagainya).
- Bimbingan langsung pada tiap anggota kelompok (perorangan) setiap waktu.
Dalam bmbingan kerja ini PSM dapat menerima pengduan tentang kesulitan
dan hambatan – hambatan yang dialami oleh para anggota baik yang
menyangkut segi pedoman, keterampilan maupun hambatan – hambatan
lainnya. Seharusnya PSM – lah yang mencoba mengatasi masalah yang
dihadapi KBS tersebut. Jika dirasakan perlu ada baiknya kesulitan dan
hambatan tersebut dibawa dalam satu pertemuan dengan Kepala Desa, Pamong
Desa ataupun Tokoh – Tokoh Masyarakat untuk dipecahkan. Jika kesulitan itu
menyangkut serta teknis pelaksanaan pekerjaan, PSM dapat mengusahakan
mantuan – bantuan dari instansi – instansi Pemerintah yang bersangkutan
ataupun pada orang – orang yang dianggap ahli dalam bidang usaha yang
bersangkutan.
Disamping itu segala kasulitan seharusnya diberitahukan dan dibicarakan oleh
PSM dengan Petugas Sosial Kecamatan / Kantor Sosial Kabupaten /
Kotamadya setempat untuk mendapatkan pemecahan seperlunya, setidak –
tidaknya Petugas Sosial Kecamatan akan memberikan nasehat dan saran
langkah – langkah yang perlu ditempuh untuk mengatasai kesulitan. Bimbingan
kerja yang dilakukan PSM harus mempunyai arti dorongan kerja terhadap
anggota kelompok kerja, sehingga mereka benar – benar diperhatikan hingga
akan lebih bergairah untuk menjaklankan tugasnya. Hal ini penting sekali,
karena justru kegairahan kerja inilah yang akan banyak mendatangkan hasil
yang sebaik – baiknya.
(d) Hal – hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan program antara lain :
(1) Pelaksanaan kegiatan harus disesuaikan mendapat dukungan dari pemerintah
setempat (Kepala Desa / Lurah, Camat).
PSM Kota Sukabumi – Jata Barat Page 19

14. BUKU PEGANGAN PSM
(2) Orang yang dilibatkan dalam pelaksanaan kegiatan (tokoh – tokoh masyarakat)
harus orang yang tepat.
(3) Kalo sudah menentukan siapa pelaksana – pelaksananya, maka kepada mereka
harus diberi kepercayaan dan wewenang sesuai dengan tanggung jawabnya
dalam batas – batas yang wajar.
(4) Pengadminitrasian kegiatan harus terbika, artinya jika ada orang yang ingin
mengetahui keuangan yang digunakan harus diberi kesempatan melihat. Ini
merupakan kontrol yang baik, sebab sebagaimanapun baiknya program kalau
sudah dihadapkan kepada pelaksanaan (Praktek) akan selalu timbul soal – soal
yang sebelumnya tidak dipertimbangkan.
(5) Harus ada pertanggung jawaban secara teratur dan disiplin kerja yang baik.
(6) Dalam pelaksanaan programusaha Kesejahteraan Sosial ada kalanya dialami
waktu pasang surut. Oleh karena itu perliu dibuat titik pertahanan umpamanya
adanya orang – orang yang tetap bertahan dalam usaha ini jika sewaktu – waktu
usaha tersebut menglami kemunduran.
(7) Kalau timbul faktor – faktor yang tidak terduga dalam pelaksanaan program
harus dianggap sebagai sesuatu yang lumrah (wajar).
(8) Perlujuga adanya keutuhan modal atau kapital untuk usaha tersebut.
(9) Perlo diadakan pengontrolan penggunaan uang disetiap waktu agar tidak terjadi
tidakan – tindakan menyimpang dari para pelaksananya.
(10) Kontrol juga dilaksanakan untuk mengetahui :
- Berapa besarnya pengaluaran modal dan berapa hasilnya.
- Apa pelaksanaan berlangsung menurut rencana.
- Bagai mana mutu dari pekerjaan dan bagaima arah perkembangan kerja
tersebut.
(11) Perlu diadakan pemeliharaan dari usaha – usaha yang dilaksanakan, jangan
sampai timbul kerusakan – kerusakan sehingga putus ditengah – tengah jalan.
B. LANGKAH – LANGKAH DAN CARA KERJA UNTUK MENGEMBANGKAN DANA
KESEJAHTERAAN SOSIAL.
Setiap kegiatan kesejahteraan sosial masyarakat yang dilaksanakan oleh PSM bersama
warga masyarakat jelas memerlukan uang, bahan, peralatan maupun tenga – tenaga yang
memadai. PSM dan masyarakat tidak bisa hanya menggantungkan diri dari Pemerintah saja,
melainkan perlu banyak menggali dan memampaatkan dana yang ada di masyarakat. Oleh karena
itu pengembangan dana kesejahteraan sosial merupakan kegiatan yang harus dilakukan oleh PSM
dan masyarakat tidak akan memberikan hasil seperti diinginkan.
1. Memilih kemungkinan dana dari sumber – sember dana yang dapat dikembangkan dari potensi
yang ada.
Dalam melaksanakan invetarisasi data antara lain PSM telah mengetahui / mencatat sumber –
sumber atau potensi yang ada di masyarakat.
Potensi tersebut antara lain :
a. Sumber – sumber kekayaan alam seperti tanah perkarangan, tanah keras, air, pasir, batu,
tanaman – tanaman, kayu, bambu dan sebagainya.
b. Jiwa kegotong royangan masyrakat.
c. Adanya orang – orang atau keluarga yang hidupanya dianggap cukup untuk daerah
setempat.
d. Perusahaan – perusahaan.
e. Adanya tenga – tenaga kerja, pimpinan – pimpinan masyarakat baik pemuda, wanita, alim
ulama dan sebagainya.
Dari sumber – sumber di atas, PSM perlu melihat dan meneliti bersama – sama dengan
pimpinan – pimpinan masyarakat lainya dana apa yang dapat dikembangkan dari sumber mana
data itu diperoleh.
PSM Kota Sukabumi – Jata Barat Page 20

15. BUKU PEGANGAN PSM
Pilihan dana yang akan dikembangkan tersebut misalnya :
- Pengumpulan beras jimpitan.
- Penanaman pohon – pohon yang menghasilkan pada tiap – tiap pekarangan keluarga untuk
keperluan sosial, seperti, papaya, pisang, kelapa dan sebagainya.
- Pengumpulan iuran berupa uang atau barang – barang secara sukarela dari keluarga atas
dasar kesadaran dan keikhlasan.
- Gotong royong pengumpulan bahan – bahan seperti batu kali, pasir dan sabagainya.
- Mengadakan lumbung sosial dan sebagainya.
2. Menyusun rencaa usaha pengembangan dana kesejahteraan sosial
Usaha – usahan mengembangkan dana yang telah terpilih tersebut perlu diruncanakan oleh
PSM, dengan tujuan utamanya adalah uantuk memperoleh dana sebanyak – banyaknya secara
halal dan tidak bertentangan dengan aturan – aturan bagi uasaha – usaha kesejahteraan
masyarakat setempat.
Dalam rencana tersebut meliputi :
a. Kegiatan – kegiatan yang akan dilakukan yaitu mengadakan bimbingan motivasi pada
masyarakat, melaksanakan usaha – usaha pengumpulan dan pemanfaatan dana bagi usaha
– usaha kesejahteraan sosial.
b. Menetapkan :
1) Siapa – siapa yang akan bertanggug jawab secara umum usaha ini.
2) Siapa yang akan melaksanakan usaha pengumpulan dana.
3) Siapa yang akan mengurusi dari pemasukan dan penggunaan dana.
4) Siapa yang bertugas dalam pengadminitrasian dan sebagainya.
c. Menetapkan biaya untuk usaha pengembangan dana tersebut. Dalam hal ini PSM harus
benar – benar mengetahui jangan smpai biaya yang dikelurkan untuk ini telalu besar. Biaya
lebih banyak digunakan untuk kegiatan – kegiatan administratif dan untuk kegiatan –
kegiatan yang diperlukan misalnya untuk membangun lumbung / rumah, membeli bibit
tamaman yang akan dititipkan pada keluarga dan sebagainya.
3. Pelaksanaan Kegiatan Pembanguna Dana Kesejahteraan Soaial.
a. Bimbingan motivasi ini ditunjukan pada sumber – sumber dana.
1) Bimbingan motivasi ini ditunjukan pada sumber – sumber dana yaitu orang – orang
atau keluaga – keluarga yang diharapkan akan memberikan parsitifasinya memberikan
dana. Mereka ini dapat terdiri dari :
a) Orang – orang atau keluarga – keluarga yang cukup hidupnya.
b) Pengusaha – pengusaha di Daerah setempat.
c) Orang / Keluarga / Masyarakat pada umumnya.
2) Bimbingan motivasi ini dilakukan oleh PSM bersama – sama dengan Kepala / Pamong
Desa dan Pinpinan Masyarakat lainya yang sebelumnya telah memiliki kesepakatan
bersama terhadap usaha – usaha pengembangan dana. Tujuannya adalah memberikan
pengertian terhadap maksud – maksud pengumpulan dana untuk usaha – usaha
kesejahteraan bersama, sehingga mereka dengan sadar dan ikhlas mau memberikan
iuran atau berparsitivasi dalam usaha ini. Untuk itu maka PSM dan pimpinan
masyarakat lainya yang dapat memberikan alasan – alasan yang jelas mengapa
diperlukan adanya usaha ini.
3) Bimbingan motivasai dilakukan secara perolangan dan kelompok.
a) Secara perorangan dilakukan terhadap orang – orang atau keluarga yang cukup
mampu.
b) Secara kelompok atau masal masyrakat secara keseluruhan.
4) Pelaksanaan pengumpulan dana.
Pelaksanaan pengumpulan dana dapat berupa :
a) Penarikan iuran suka rela berupa uang ataupun barang terhadap keluarga yang
mampu, misalnya satu bulan sekali.
b) Penarikan jimpitan beras tiap keluarga misalnya satu sendok sehari.
c) Penarikan hasil pertanian seperti kelapa, padi dan sebagainya pada saat panen.
PSM Kota Sukabumi – Jata Barat Page 21

16. BUKU PEGANGAN PSM
d) Penarikan hasil pertanian seperti pepaya, pisang, jeruk setiap perkarangan keluarga
sebagai tanaman – tanaman sosial yang merupakan dana kesejahteraan sosial.
e) Gotong royong mengumpulkan barang seperti pasir, batu kali dan sebagainya satu
bulan atau dua bulan sekali.
f) Pembuatan kolam sosial dengan bibit – bibitnya.
g) Usaha – usaha ekonomi produktif lainya yang hasilnya merupakan dana
kesejahteraan sosial bersama.
5) Pengelolaan, pemanfaatan dan pengawasan dana.
Hasil – hasil pengimpulan dana harus benar – benar dikelola untuk kepentingan
bersama dan tidak boleh disalah gunakan pengurusnya.
a) Setiap pemasukan dana harus dicatat lengkap dan terperinci mengenai jumlah,
bentuk – bentuknya, dari siapa dan sebagainya. Dana yang berupa bahan – bahan
perlu dikumpulkan dalam satu tempat yang disebut lumbung sosial.
b) Penggunaan dana yang dikumpulkan harus juga dicatat harus digunakan apa,
berapa yang digunakan, siapa yang memanfaatkan dana tersebut.
c) Petugas diharapkan benar – benar memiliki kejujuran.
d) Perlu ada pengawasan yang teliti tentang penggunaannya. Untuk itu pada waktu –
waktu tertentu (misalnya 3 bulan atau 6 bulan sekali) dana ini dilaporkan pada
masyarakat seperti dalam kesempatan rapat desa dan yang lainya.
6) Penilaian hasil pengembangan dana.
Kegiatan pengembangan dana harus dinilai PSM bersama – sama pimpinan masyarakat
antara lain mengenai :
a) Apakah pengumpulan dana sesuai dengan yang direncanakan.
b) Apakah ada hambatan – hambatan seperti penyelewengan petugas pengumpul dana,
seretnya pengumpulan dana dan sebagainya.
c) Apakah dari yang terkumpul benar – benar dapat dimanfaatkan untuk kegiatan –
kegiatan yang meningkatkan kesejahteraan dan sebagainya.
d) Sejauh mana dana telah dapat berhasil meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Penilaian tersebut digenakan untuk mengatasi kesilitan – kesulitan yang dihadapai
dan di lain pihak dapat digunakan untuk lebih mengembangkan usaha – usaha
Pengumpulan dan Kesejahteraan Sosial.
C. LANGKAH – LANGKAH DAN CARA – CARA KERJA PSM DALAM MEMBANTU
PALAKSANAAN PROYEK – PROYEK PEMBANGUNAN KESEJAHTERAAN SOSIAL.
Sebagaimana dikemukakan diatas, bahwa PSM baik ada proyek maupun tidak ada proyek
tetap menjalankan tugas – tugasnya sebagai infra stuktur sosial, dimanisator / motivator dan
pembantu pelaksana proyek – proyek Departemen Sosial. Untuk itu maka PSM yang memiliki
pengetahuan dan keterampilan yang dipeloreh melalui pelatihan – pelatihan yang diselenggarakan
oleh Departemen Sosial dapat melaksanakan tugasnya meliputi :
1. Pendekatan pimpinan.
2. Inventarisasi / pengumpulan data.
3. Menyusun rencana kerja.
4. Bimbingan dan pelayanan KBS.
5. Pencatatan, pelaporan dan penelitian.
a. Pendekatan pimpinan.
1) Setelah selesai mengikuti pelatihan PSM segera mengadakan pendekatan – pendekatan
kepada pimpinan masyarakat di daerahnya terutama Kepala dan Pamong Desa maupun
pemuka – pemuka masyarakat setempat.
2) Pendaekatan ini mengandung maksud :
PSM Kota Sukabumi – Jata Barat Page 22

17. BUKU PEGANGAN PSM
a) memberikan laporan perihal pelatihan yang telah mengikuti sekaligus memberikan
informasi tentang tugas – tugas yang diberikan kepada PSM serta rencana dari
Departemen Sosial untuk melaksanakan proyek program dengan prosedur dan sistem
pelayanan yang akan dilakukan di daerahnya.
b) Untuk memperoleh pengakuan dan dukungan secara aktif dari pipimpinan setmpat
terhadap pelaksana proyek / program Departemen Sosial yang akan dilaksanakan di
daerah tersebut dimana PSM terlibat secara aktif di dalamnya.
b. Inventarisasi (pengumpulan) data.
Untuk dapat melaksanakan tugas – tugas selanjutnya dengan baik PSM harus mengenal
keadaan masyarakat di daerahnya. Untuk ini PSM harus mengadakan inventarisasi data yang
ada di daerahnya masing masing meliputi :
1) Sumber – sumber atau potensi yang ada dan terpendam seperti potensi manusiawi, alami
dan sosial.
2) Masalah – masalah yang dihadapi sekaligus para penyandang, yaitu waraga masyarakat,
keluarga maupun kelompok – kelompok masyarakat yang merupakan sasaran populasi dari
proyek / perogran Departemen Sosial. Dari gambar potensi dan permasalahan sosial, dapat
diketahui masalah – masalah apa yang menonjol serta kemungkinan – kemungkinan usaha
(usaha ekonomi produktif) yang dapat dikembangkan di daerahnya sebagai jalan keluar
pemecahan. Disamping itu perlu juga dijajaki kemungkinan – kemungkinan penggunaan
teknologi secara tepat sesuai dengan situasi dan kondisi setempat yang dapat
dikembangkan dan dimanfaatkan bagi peningkatan usaha – usaha ekonomi produktif di
daerahnya.
c. Menyusun rencana kerja di bidang Kesejahteraan Sosial.
Dengan dasar pengenalan keadaan masyarakatnya melalui inventarisasi data atau identifikasi
sumber dan permasalahan, PSM perlu menyusun rencana kerja usaha kesejahteraan sosial
yaitu usaha – usaha yang akan dijalankan bagi peningkatan – peningkatan taraf hidup
masyarakatnya, untuk itu perlu disusun rencana kerja yang menyangkut dana, tenaga maupun
organisasi pelaksanaanya.
d. Bimbingan dalam pelayanan KBS.
Rencana di bidang usaha kesejahteraan sosial telah disusun adalah untuk meningkatkan taraf
hidup mesyarakat. Dalam hal ini sudah barang tentu adalah ditunjukan kepada mereka yang
secara nyata memerlukan yaitu sasaran yang digarap sebagai KBS.
Bimbingan dan pelayanan terhadap KBS ini meliputi beberapa kegiatan sebagai berikut :
1) Pendekatan terhadap KBS dalam rangka pemilihan calon – calon klien (yang memenuhi
persyaratan), motivasi KBS dan sekaligus pemilihan dan penerapan calon – calon klien
yang tepat. Termasuk di dalamnya adalah kegiatan – kegiatan pengelompokan KBS.
2) Bimbingan terhadap usaha – usaha ekonomis produktif yang dilakukan oleh klien,
termasuk didalamnya bimbingan pengelompokan bantuan atau stimilans suya tepat tepat
penggunaanya sesuai dengan tujuan yang diinginkan.
3) Bimbingan kegiatan sosial kemasyarakatan untuk tetap memelihara dan meningkatkan
kebersamaan dari masyarakat dalam mencegah dan mengatasi permasalahannya. Termasuk
didalamnya adalah bimbingan terhadap perkumpulan – perkumpulan masyarakat misalnya
arisan, perkumpulan pemuda / remja , pengajian dan sebagainya, dengan harapan agar
perkumpulan – perkumpulan kemasyarakatan dapat tumbuh sebagai infra struktur sosial di
desanya yang memiliki kesanggupan dan kemampuan untuk memberikan pelayanan –
pelayanan sosial kepada warganya yang memang memerlukan (misalkan para cacat, anak
terantar, selanjutnya usia terlantar sebagainya).
4) Bimbingan mental terhadap masyarakat termasuk di dalamnya para kelien supaya memiliki
sikap mental yang positif yang menunjang dan dapat menembangkan pembangunan.
5) Bimbingan lanjutan, yaitu memberikan bimbingan terhadap kegiatan masyarakat / KBS
yang tealh berlangsung. Didalmnya termasuk usaha – usaha kearah pengembangan
kegiatan masyarakat yang bersifat pencegahan maupun mengatasi permasalahan. Dalam
hal ini perlu PSM ditekankan perlu PSM ditekankan pentingnya untuk menumbuhkan
PSM Kota Sukabumi – Jata Barat Page 23

18. BUKU PEGANGAN PSM
lumbung – lumbung sosial dari dasarnya untuk mengatasi malapetaka yang mungkin
terjadi sewaktu – wakutu disamping lumbung sosial di desanya untuk membiasakan warga
masyarakat untuk menyisihkan hartanya (menabung) bagi hari dapannya.
PSM perlu menetapkan suatu keadaan dimana KBS dianggap telah mampu untuk berdiri
sendiri (terminasi) sehingga bimbingan yang dilakukan dapat dikurangi untuk dilatihkan
kepada KBS atau warga masyarakat lainya.
e. Pencatatan, Pelaporan dan Penilaian
Seluruh kegiatan yang dilakukan oleh para PSM perlu dicatat sebagai dokumentasi dan
sekaligus sebagai ukuran kemajuan – kemajuan hasil yang dicapai untuk masa-masa
mendatang.
Berdasarkan catatan-catatan tersebut PSM perlu Memberikan laporan baik pada Pemeritah
Desa maupun Kantor Soaial setempat yang meliputi hasil – hasil, hambatan – hambatan dan
kekurangan – kekurangan serta sarana – sarana perbaikannya.
Sekaligus evaluasinya terhadap usaha – usaha yang dilakukan masyarakat.
Tugas – tugas PSM tersebut PSM merupakan dasar yang haraus dijalankan yang
mencerminkan pengetahuan dan keterampilan dasar yang dimiliki oleh PSM. Dengan
pengetahuan dan keterampilan dasar tersebut, PSM akan dapat menjalankan tugasnya dengan
baik di daerahnya ada proyek maupun tidak ada proyek perlu mengetahui dan menghayati
prosedur dan sistem pelaksanaan peroyek yang bersangkutan.
PSM Kota Sukabumi – Jata Barat Page 24

19. BUKU PEGANGAN PSM
BAGIAN III
LAMPIRAN PRUNDANG - UNDANGAN DAN
PERATURAN YANG HARUS DIKETAHUI OLEH PSM
(lembaran Negara RI, No.53.1974)
UNDANG – UANDANG REPUBLIK INDONESIA
Nomor 6 / Tahun 1974
Tentang
KETENTUAN – KETENTUAN POKOK
KESEJAHTERAAN SOSIAL
PSM Kota Sukabumi – Jata Barat Page 25

20. BUKU PEGANGAN PSM
Lampiran
UNDANG – UNDANG REPUBLIK INDONESIA
Nomor 6 / Tahun 1974
Tentang
KETENTUAN – KETENTUAN POKOK
KESEJAHTERAAN SOSIAL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIAN
Menimbang :
a. Bahwa tujuan perjuangan Bangsa Indonesian untuk mencapai masyarakat Indonesia yang adil
dan makmur, baik Menteri maupun Spiritual yang sehat, yang menjungjung tinggi martabat
dan hak – hak azasi serta kewajiban manusia sesuai dengan Pancasila, hanya dapat dicapai
apabila masyarakat dan Negara berada dalam taraf kesejahteraan sosial yang sebaik – baiknya
serta menyeluruh dan merata;
b. Bahwa oleh karenanya kesejahtaraan sosial harus diusahakan bersama oleh seluruh
Masyarakat dan Pemerintah atas dasar kekeluargaan;
c. Bahwa usaha – usaha kesejahteraan sosial perlu dilakukan dalam rangka dan sebagai bagian
yang integral dari usaha – usaha pembangunan Nasional kearah mempertinggi taraf kehidupan
seluruh rakyat;
d. Bahwa hubungan dengan itu perlu dibentuk undang – undang yang menetapkan garis pokok
pelaksanaan usaha – usaha Kesejahteraan Sosial.
Mengingat :
1. Psal 5 ayat (1), jls. Pasal 20 ayat (1), Pasal 27 ayat (2), Pasal 33, dan Pasal 34 Undang –
Undang Dasar 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IV / MPR / 1973
tentang Garis – garis Besar Haluan Negara.
Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
UNDANG – UNDANG TENTANG KETENTUAN – KETENTUAN POKOK KESEJAHTERAAN
SOSIAL.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Setiap warga Negara berhak atas taraf kesejahteraan sosial yang sebaik – baiknya dan kewajiban
untuk sebanyak mengkin ikut serta dalam usaha – usaha Kesejahteraan Sosial.
PSM Kota Sukabumi – Jata Barat Page 26

21. BUKU PEGANGAN PSM
Pasal 2
Yang dimaksud dalam Undang – Undang ini dengan :
1. “Kesejahteraan Sosial” ialah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial, Material maupun
Spiritual yang yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusialaan, dan ketentraman lahir dan batin,
memungkinkan bagi setiap warga Negara untuk melaksanakan usaha untuk memenuhi kebutuhan
– kebutuhan jasmaniah dan rohaniah dan sosial yang sebaik – baiknya bagi diri, keluarga serta
masyarakat dengan menjungjung tinggi hak – hak azasi serta kewajiban manusia sesuai dengan
Pancasila.
2. “Usaha – usaha Kesejahteraan Sosial” ialah semua upaya, program dan kegiatan yang ditunjukan
untuk mewujudkan, membina, memelihara, memulihkan dan mengembangkan kesejahteraan
sosial.
3. “ Pekerjaan Sosial” ialah semua keterampilan teknis yang dijadikan wahana bagi pelaksanaan
usaha Kesejahteraan Sosial.
4. “Jminan Sosial” sebagai perwujudandari pada sekuritas sosial adalah seluruh sistem perlindungan
dan pemeliharaan kesejahteraan sosial bagi warga Negara yang diselenggarakan oleh Pemerintah
dan / atau masyarakat guna memeliha taraf kesejahteraan sosial.
BAB II
TUGAS USAHA PEMERINTAH
Pasal 3
1. Tugas – tugas Pemerintah ialah :
a. Menentukan garis kebijaksanaan yang diperlukan untuk memelihara, membimbing, dan
meningkatkan uasa Kesejahteraan Sosial.
b. Memupuk, memelihara, membingbing dan meningkatkan kesadaran serta rasa tanggung jawab
sosial masyarakat.
c. Melakukan pengaman dan pengawasan pelaksana uasaha – usaha Kesejahteraan Sosial.
Pasal 4
1. Usaha – usaha Pemerintah di bidang kesejahteraan sosial meliputi :
a. Bantuan sosial kepada warga Negara baik secara perseorangan maupun dalam kelompok yang
mengalami kehilangan sosial atau menja korban akibat terjadinya bencana – bencana, baik
sosial maupun alamiah ataupun peristiwa – peristiwa lainya.
b. Pemerintah taraf kesejahteraan sosial melalui penyelanggaraan suatu sistem jaminan sosial.
c. Bimbingan, Pembina dan rehabilitasi sosial, termasuk didalamnya penyaluran kedalam
masyarakat, kepada warga Negara baik perorangan maupun dalam kelompok, yang terganggu
kemampuannya untuk mempertahankan hidup, yang terlantar atau tang tersesat.
d. Pembangunan dan penyuluhan sosial untuk meningkatkan peradaban, perkemanusiaan dan
kegotong – royongan.
2. Pelaksanaan usaha – usaha Pemerintah tersebut dalam ayat 1, pasal ini diatur dengan Peraturan
Perudang – undangan.
Pasal 5
1. Pemerintah mengadaka uasaha – usaha kearah terwujudnya dan terbunanya suatu sistem jaminan
sosial yang menyeluruh.
2. Penyelanggaraan system jaminan sosial tersebut dalam ayar 1. dilaksanakan atas peraturan
perundang – undangan.
PSM Kota Sukabumi – Jata Barat Page 27

22. BUKU PEGANGAN PSM
Pasal 6
Penyelenggaraan pendidikan, latihan khusus dan latihan – latihan yang tertuju kearah pembentukan
tenaga – tenaga ahli dan kejuruan dalam profesi pekerjaan sosial diatur dengan Peraturan Perundang –
undangan.
Pasal 7
1. Alat kelengkapan Pemerintah dalam lapangan kesejahteraan sosial :
a. Di tingkat Pusat ialah Departemen yang diserahi tugas urusan kesejahteraan sosial dengan
seluruh aparatnya.
b. Di tingkat Daerah ialah aparat – aparat yang diserahi tugas urusan kesejahteraan sosial di
Daerah.
3. Tugas, susunan dan wewenang serta alat – alat kelengkapan pemerintah tersebut dalam ayat 1.
pasal ini diatur, dengan Peraturan Perundang – undangan.
BAB III
PERANAN DAN USAHA MASYARAKAT
Pasal 8
Masyrakat mampunyai kesempatan seluas – luasnya untuk mengadakan usaha Kesejahteraan Sosial
dangan mengadakan garis kebijaksanaan dan ketentuan – ketentuan sebagai mana ditetapkan dengan
Peraturan Perundang – undangan.
Pasal 9
Untuk mencapai daya guna dan daya kerja sebesar – besarnya, bagi usaha masyarakat dibidang
kesejahteraan sosial, ialah uasaha Kesejahteraan Sosial dan pemenuhan Jaminan Sosial yang
menyangkut kepentingan orang banyak, dapat dibentuk yayasan atau lembaga lain yang syarat –
syarat dan cara – cara dibentuk lebih lanjut dengan peraturan – peraturan Perundang – undangan.
Pasal 10
Usaha pengerahan dana dan penggunaannya bagi kegiatan kesejahteraan sosial didalam masyarakat
diatur lebih lanjut dengan peraturan Perundang – undangan.
Psal 11
Segala peraturan perundang – undangan dibidang kesejahteraan sosial yang sudah ada tetap berlaku
selama dan sepanjang tidak bertentanggan dengan Undang – Undang ini.
PSM Kota Sukabumi – Jata Barat Page 28

23. BUKU PEGANGAN PSM
BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12
Undang – undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar supaya setiap orang yang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang –
Undang ini dengan penetapannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Dilaksanakan di Jakarta
Pada tanggal 6 Nopember 1974
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ttd
SOEHARTO
JENDRAL TNI
Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 6 Nopember 1974
MENTERI / SEKERTARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
ttd
(SUDHARMONO, SH)
PSM Kota Sukabumi – Jata Barat Page 29

24. BUKU PEGANGAN PSM
KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL R.I.
NOMOR : 28 / HUK / 1987
Tentang
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL R.I.
NOMOR 14 / HUK / KEP / II / 1981 TENTANG TUGAS POKOK FUNGSI DAN
TATA KERJA PEMBIMBING SOSIAL MASYRAKAT
MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
Menimbang :
a. Bahwa Pekerja Sosial Masyrakat (PSM) sebagai salah satu perwujudan parsitipan masyarakat
dalam usaha – usaha kesejahteraan sosial mempunyai peranan penting dalam pembangunan
biang Kesejahteraan Sosial;
b. Bahwa untuk kesinambungan dan lebih meningkatnya serta menetapkan peranan PSM tersebut,
dipandang perlu menetapkan pengaturan tentang tugas pokok, Fungsi dan Tata Kerja Pekerja
Sosial Masyarakat;
c. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut dipandang perlu mengadakan perubahan atas Keputusan
Menteri Sosial R.I. Nomor 14 / huk / kep / II / 1981 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja
Pembimbing Sosial Masyarakat;
Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok – pokok Pemeritah di Daerah;
2. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Ketentuan – ketentuan Pokok Kesejahteraan
Sosial;
3. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintah Desa;
4. Keputusan Presiden R.I. Nomor 44 Tahun 1974 Tentang Pokok – pokok Organisasi
Departemen;
5. Keputusan Presiden R.I. Nomor 45 / M Tahun 1983 tentang penyempurnaan dan peningkatan
fungsi Lembaga Sosial Desa;
6. Keputusan Presiden R.I. Nomor 16 Tahun 1984 tentang Pembentukan Kabinet Pembangunan IV
7. Keputusan Presiden R.I. Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen;
8. Keputusan Menteri Sosial R.I. Nomor 14 / HUK / KEP / II / 1981 tentang Tugas Pokok, Fungsi
dan Tata Kerja Pembimbing Sosial Masyarakat;
9. Keputusan Menteri Sosial R.I. Nomor 15 tahun 1983 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor
Departemen Sosial R.I.;
10. Keputusan Menteri Sosial R.I. Nomor 07 / HUK / KEP / 1984 tentang Pola Dasar Pembangunan
Bidang Kesejahteraan Sosial;
11. Keputusan Menteri Sosial R.I. Nomor 16 Tahun 1984 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor
Wilayan Departemen Sosial di Propinsi dan Kantor Departemen Sosial Kabupaten / Kotamadya.
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
Keputusan Menteri Sosial R.I. tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Pekerja sosial Masyrakat,
Sebagai perubahan dari keputusan Menteri Sosial R.I. Nomor 14 / HUK / KEP / II / 1981 tentang
Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Pembimbing Sosial Masyarakat, yang sepenuhnya berbunyi
sebagai berikut :
PSM Kota Sukabumi – Jata Barat Page 30

25. BUKU PEGANGAN PSM
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Pekerja Sosial Masyarakat yang selanjutnya disingkat PSM adalah warga masyarakat yang atas dasar
kesadaran dan kesadaran dan tanggung jawab sosial serta didorong dangan oleh rasa kebersamaan,
kekeluargaan dan kesetiakawanan sosial secara sukarela mengabdi di bidang kesejahteraan sosial.
Pasal 2
PSM sebagaimana dimaksud pada pasal 1, mempunyai ruang lingkup pengabdian dilembaga –
lembaga pelayanan kesejahteraan sosial, baik di Desa, Kecamatan, Kabupaten / Kotamadya, Propinsi
maupun Nasional.
Pasal 3
(1) Setiap PSM memiliki persyaratan umum sebagai berikut :
a. Warga Negara Indonesia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia serta taat kepada
Pancasila dan Undang – Undang Dasar 1945;
b. Dapat membaca, menulis dan berbahasa Indonesia;
c. Berumur sedikitnya 17 tahun;
d. Sehat Jasmani dan Rohani;
e. Memiliki watak kejuangan dan memiliki pengetahuan dan keterampilan serta kemauan dan
kemampuan dibidang Kesejahteraan Sosial.
(2) Disamping persyaratan umum tersebut setiap PSM memenuhi persyaratan khusus, yaitu
pengukuhan sebagai Pekerja Sosial Masyarakat.
(3) Tata cara pengukuhan sebagai PSM diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur Jendral Bina
Kesejahteraan Sosial.
BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI PEKERJA SOSIAL MASYARAKAT
Pasal 4
PSM berkedudukan sebagai salah satu pilar parsitipan usaha kesejahteraan sosial yang bersama –
sama pilar parsitipasi lainnya dan Pemerintah secara bertahap mewujudkan masyarakat yang
berkesejahteraan Pancasila dan Undang – Undag Dasar 1945.
Tugas pokok PSM adalah melaksanakan usaha – usaha kesejahteraan sosial, baik yang bersifat
pembinaan dan pengembangan kesejahteraan sosial dengan mengindahkan kebijaksanaan pemerintah
dibidang keejahteraan sosial.
Pasal 6
Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 5, PSM mempunyai fungsi :
a. Motivator, ialah memberikan informasi, sugesti dan dorongan kepada seseorang, keluarga maupun
masyrakat sehingga berkemauan, bersemangat dan bertekad mencegah dan menyelesaikan
masalah kesejahteraan sosial;
PSM Kota Sukabumi – Jata Barat Page 31

26. BUKU PEGANGAN PSM
b. Dimanisator, ialah mengerahkan, menggerakan dan mengarahkan seseorang, keluarga ataupun
masyarakat sehingga berkemampuan mengenal dan mendayagunakan secara swadaya semua
sumber dan potensi kesejahteraan sosial;
c. Pelaksana tugas – tugas pembangunan bidang Kesejahteraan Sosial pada khususnya dan
Pembangunan Nasional pada umumnya.
BAB III
TATA KERJA
Pasal 7
Dalam melaksanakan fungsinya PSM senangtiasa menerapkan prinsip – prinsip pekerjaan sosial yang
sesuai dengan Norma Keperibadian Bangsa.
Psal 8
Setiap pelaksana fungsi PSM baik secara peroranga maupun secara kelompok diselenggarakan secara
melembaga dan terorganisasikan serta terpadu dalam kesatuan sistem pembangunan bidang
Kesejahteraan Sosial.
Pasal 9
Sesuai dengan kedudukan PSM sebagai salah satu pilar parsitipan dibidang kesejahteraan sosial
khususnya dan pembangunan sosial pada umumnya, maka semua gerak aktivitasnya terkoordinasi dan
terintegrasi dengan gerak aktivitas pilar parsitipan lainya.
Pasal 10
Setiap kegiatan PSM di tingkat Desa / Kelurahan dilaksanakan sebagai bagian tidak terpisahkan dari
dan dalam kesatuan kegiatan Lembaga Ketahana Masyarakat Desa.
Pasal 11
Sesuai dengan kedudukan PSM sebagai salah satu pilar parsitipan di bidang Kesejahteraan Sosial,
PSM merupakan mitra Departemen Sosial dalam memperluas jangkauan dan meningkatkan mutu
pelayanan kesejahteraan sosial.
Pasal 12
Dalam rangka meningkatkan nilai daya guna dan hasil guna pelaksana fungsi PSM dibentuk Forum
komunikasi PSM tingkat Kecamatan / Kotamadya, Propinsi dan Pusat.
Pasal 13
Forum komunikasi PSM sebagai mana dimaksud Pasal 12, berfungsi sebagai wadah dan wahana
konsultasi, komunikasi dan koordinasi kegiatan pengabdian.
Pasal 14
Penetapan dan pengaturan forum komunikasi PSM sebagai dimaksud pasal 12 dan pasal 13, diatur
lebih lanjut deanngan keputusan Durektur Jendral bina kesejahteraan sosial.
PSM Kota Sukabumi – Jata Barat Page 32

27. BUKU PEGANGAN PSM
BAB IV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 15
Pembinaan PSM bertujuan untuk tercipta dan terbinanya PSM secara kuantitatif dan kualitatif sebagai
motivator, dimanisator dan pelaksanaan tigas – tugas pembangunan bidang Kesejahteraan Sosisal
pada khususnya dan Pembangunan Nasional pada umumnya.
Pasal 16
Pembinaan administrasi dan pengawasan seluruh gerak aktivitas PSM secara fungsional menjadi
tanggung jawab Direktorat Jendaral Bina Kesejahteraan Sosial.
Pasal 17
Pembinaan kemampuan teknis dan manajerial pekerjaan sosial PSM menjadi tanggung jawab unut –
unit operasional di lingkungan Departemen Sosial sesuii dengan bidangnya.
Pasal 18
Pembinaan watak pengabdian dan kejuangan PSM menjadi tanggung jawab Direktorat Jendaral Bina
Kesejahteraan Sosial.
Pasal 19
Pendidikan dan latihan dalam rangka peningkatan kemampuan teknis dan manajerial serta
kemampuan dan kemantapan watak pengabdian dan kejujuran PSM menjadi tanggung jawab Pusat
Pendidikan dan Latihan Tenaga Sosial.
Pasal 20
Untuk memantapkan pembinaan PSM, secara berjengjang ditetapkan Tim Pembinaan PSM tingkat
Pusat, Propinsi, Kabupaten / Kotamadya dan Kecamatan.
Pasal 21
Pengturan dan penetapan Tim Pembina PSM sebagaimana dimaksud pada pasal 20, diatur lebih lanjut
dengan keputusan Direktur Jendral Bina Kesejahteraan Sosial.
Pasal 22
Sesuai dengan kedudukan PSM sebagai pilar partisipan bidang Kesejahteraan Sosial pada khususnya
dan Pembangunan Sosial pada umumnya serta sejalan dengan garis pertanggung jawaban dan
pembinaan penyelenggaraan pemerintah, keberadaan dan seluruh kegiatan PSM terkoodinasi dan
terintegrasi dalam pembinaan Gubernur / Kepela Daerah Tingkat I, Bupati / Walikota / Kepala Daerah
Tingkat II, Camat dan Lurah / Kepala Desa.
BAB V
PSM Kota Sukabumi – Jata Barat Page 33

28. BUKU PEGANGAN PSM
KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP
Pasal 23
Dengan berlakunya keputusan ini maka segala ketentuan yang ada tentang PSM disesuaikan dengan
ketentuan dalam keputusan ini.
Pasal 24
Pelaksana lebih lanjut dari keputusan ini diatur dengan Keputusan Direktur Jendral Bina
Kesejahteraan Sosial.
Pasal 25
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari
terdapat kekeliruan dalam penetapanya akan dibetulkan sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di Jakarta
Pda tanggal 27 Juli 1987
MENTERI SOSIAL R.I.
ttd
NANI SOEDARSONO, SH
Sesuai dengan aslinya
Sekertaris Jendral
Depertemen Sosial
(SARWONO)
SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth.
1. Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Masyarakat.
2. Menteri Sekretaris Negara.
3. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara.
4. Ketua BAPPENAS.
PSM Kota Sukabumi – Jata Barat Page 34

29. BUKU PEGANGAN PSM
5. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan.
6. Kepala Badan Pemeriksaan Keuangan Dan Pembangunan.
7. Direktur Jendral Anggaran Depertemen Keuangan di Jakarta.
8. Sekertaris Jendral, Inspektur Jendral, para Direktur Jendral, dan Kepala Badan Litbang Sosial di
Lingkungan Departem Sosial.
9. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Seluruh Indonesia.
10. Para Kepala Biro, Inspektur, Direktur, Sekertaris Itjen / Ditjen dan Kepala Pusat di Lingkungan
Departemen Sosial.
11. Kepala Kantor Wilayah Departemen Sosial / Dinas Sosial Tingkat I Prooinsi seluruh Indonesia.
12. Bupati dan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II seluruh Indonesia.
13. Kepala Kantor Departemen Sosial Kabupaten / Kotamadya / Dinas Sosial Tingkat II seluruh
Indonesia.
14. Direktur Lembaga / Balai, S.T.K.S, K.T.S, di lingkungan Departemen Sosial.
15. Biro Hukum dan Organisasi Depertemen Sosial.
16. Bagian Perpustakaan dan kerjasama penelitian Departemen Sosial.
PSM Kota Sukabumi – Jata Barat Page 35

30. BUKU PEGANGAN PSM
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDRAL BINA KESEJAHTERAAN SOSIAL
DEPARTEMEN SOSIAL R.I.
NOMOR : 19 / DIR / I / KPTS / BKS / IV / 88
TENTANG
FORUM KOMUNIKASI PEKERJA SOSIAL MASYARAKAT
DIREKTUR JENDRAL BINA KESEJAHTERAAN SOSIAL
MENIMBANG :
a. Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas serta menetapkan fungsi Pekerja Sosial Masyrakat
yang telah tumbuh tersebar di seluruh pelosok tanah air sesuai dengan kecenderungan
perkembangan dan kompleksitas permasalahan kesejahteraan sosial yang dihadapi, perlu diadakan
upaya pembinaan yang lebih tepat waktu dan tepat sasaran, terpadu dan berkesinambungan;
b. Bahwa satu forum komunikasi yang berfungsi sebagai wahana dan saran komunikasi, konsultasi
dan koordinasi sebagai kegiatan PSM dipandang menandai dan sesuai dengan tujuan pembinaan
PSM tersebut diatas;
c. Bahwa dipandang perlu, mengtapkan keputusan Direktur jendaral Bina Kesejahteraan Sosial
tentang Forum Komunikasi Pekerja Sosial Masyarakat beserta pedomannya;
MENGINGAT :
1. Undang – Undang Nomor 6 tahun 1974 tentang ketentuan ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial;
2. Keputusan Menteri Sosial R.I. Nomor : 07 / HUK / KEP / II / 1984 tentang Pola Dasar
Pembangunan Bidang Kesejahteraan Sosial;
3. Keputusan Menteri Soasial R.I. Nomor : 28 / HUK / 1987 tentang perubahan atas keputusan
Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor : 14 / HUK / KEP / II / 1981 tentang Tugas Pokok,
Fungsi dan Tata Kerja Pembingbing Sosial Masyarakat;
MEMUTUSKAN
Menetapkan :
PERTAMA :
Forum komunikasi Pekerja sosial Masyarakat beserta pedomannya (terlampir) sebagai petunjuk
pelaksana kegiatan.
KEDUA :
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemidian hari
terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan ada pembetulan sebagai mana mestinya.
Ditetapkan di : Jakarta
Pada Panggal : 8 April 1988
DIREKTUR JENDERAL
BINA KESEJAHTERAAN SOSIAL
Cap / ttd
Drs. MUCHRODJI
PSM Kota Sukabumi – Jata Barat Page 36

31. BUKU PEGANGAN PSM
SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :
1. Menteri Sosial Republik Indonesia
2. Sekertaris Jendral, Inspektur Jendral, para Direktur Jendral, dan Kepala Badan Litbang Sosial, di
Lingkungan Departem Sosial.
3. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Seluruh Indonesia.
4. Para Kepala Biro, Inspektur, Direktur, Sekertaris Itjen / Ditjen dan Kepala Pusat di Lingkungan
Departemen Sosial.
5. Kepala Kantor Wilayah Departemen Sosial Dinas / Sosial Tingkat I seluruh Indonesia.
6. Bupati dan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II seluruh Indonesia.
7. Kepala Kantor Departemen Sosial Dinas / Sosial Kabupaten / Kotamadya seliruh Indonesia .
8. Direktur Lembaga / Balai, S.T.K.S, K.T.S, di lingkungan Departemen Sosial.
9. Biro Hukum dan Organisasi Depertemen Sosial.
10. Bagian Perpustakaan dan Kerjasama Penelitian Departemen Sosial.
PEDOMAN
FORUM KAMUNIKASI PEKERJA SOSIAL
MASYARAKAT (FK – PSM)
A. PENDAHULUAN
1. Berdasarkan K eputusan Mentri Sosial RI Nomor 28 / HUK / KEP /II / 1981 tentang
perubahan atas keputusan Mentri Sosial RI Nomor 14 / HUK / KEP / II / 1981 tentang Tugas
Pokok, Fungsi dan tata kerja pembimbing sosial masyarakat, telah ditentukan Forum
Komunikasi Pekerja Sosial Masyarakat (FK – PSM) Sebagaimana disebutkan dalam pasal 12,
13 dan 14. melelui keputusan Direktur Jendral bina Kesejahteraan Sosial, Departemen Sosial
RI Nomor 19 / DIR / 1 / KPTS / BKS / IV / 88 tentang forum komunikasi Pekerja Sosial
Masyarakat,Telah ditetapkan pedoman atau petunjuk pelaksanaan kegiatan FK – PSM.
2. Mengingat perana PSM yang strategis dalam meningkatkan jangkauan dan mutu pelayanan
kesejahteraan sosial, serta sesuai dengan kecenderungan perkembangandan kompleksitas
permasalahan sosial yang di hadapi,maka perlu di intensifkan upaya pembinaan dan
pengembangan PSM,antara lain melalui FK – PSM.
3. FK – PSM berfungsi sebagai wadah komunikasi, konsultasi dan koordinasi yang mandiri serta
berkesinambungan dalam rangka meningkatkan kualitas setiap PSM.
B. PENGERTIAN
1. Forum komunikasi pekerja Sosial Masyarakat disingkat FK – PSM adalah suatu wadah yang
disepakati oleh PSM dalam suatu wilayah dimana mereka berusaha meningkatkan pengabdian
secara kebersamaan dan mengembangkan serata memantapkan kemampuan dalam rangka
mengatasi kebutuhan yang cenderung meningkat sebagai akibat peningkatkan perubahan dan
mobilitas sosial dalam masyarakat.
2. FK – PSM semata-mata merupakan sarana musyawarah guna pembinaan PSM pada tingkat
wilayah telah ditentukan.
3. Secara fungsional FK – PSM memperoleh pembinaan dari Departemen Sosial.
PSM Kota Sukabumi – Jata Barat Page 37

32. BUKU PEGANGAN PSM
C. TUJUAN
Tujuan Umum:
FK-PSM dibentuk dan dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan peningkatan kuantitas dan
kualitas PSM sebagai Motivator, dinamisator atau pelaksanaan tugas-tugas pembangunan bidang
kesejahteraan sosial pada khusussnya dan pembangunan nasional pada umumnya.
Tujuan Khusus :
FK – PSM ini diharapkan mampu:
1. Meningkatkan jenis, arus dan kualitas komunikasi.
2. Berfungsi sebagai sarana konsultasi baik antar PSM, dengan pilar-pilar partisipasi masyarakat
dan pihak-pihak lainya dalam rangka pencapain tujuan FK – PSM ini.
3. Meningkatkan kerja sama antar berbagai pihak yang terkait dengan pelaksana tugas-tugas
PSM.
D. KEDUDUKAN
Kedudukan FK – PSM
1. FK – PSM tingkat Kecamatan berkedudukan di ibu kota Kecamatan.
2. FK – PSM tingkat Kabupaten / Kotamadya berkedudukan di ibu kota Kabupaten / Kotamadya.
3. FK – PSM tingkat propinsi berkedudukan di Ibu Kota Propinsi.
4. FK – PSM tingkat pusat berkedudukan di Iibu Kota Negara.
E. FUNGSI DAN TUGAS
1. Fungsi FK- PSM
a. FK – PSM di tengkat kecamatan berfungsi sebagai karana komunikasi, konsultasi dan
koordinasi pelaksanaan kegiatan PSM di Desa – desa / Kelurahan – kelurahan dalam
wilayah Kecamatan yang bersangkutan.
b. FK – PSM di tingkat Kabupaten / Kotamadya, berfungsi sebagai sarana komunikasi,
konsultsi dan koordinasi pelaksanaan kegiatan PSM dalam wilayah Kabupaten /
Kotamadya yang bersangkutan.
c. FK – PSM di tingkat Pusat, berfungsi sebagai sarana komunikasi konsultsi dan koordinasi
pelaksanaan kegiatan PSM dalam wilayah propinsi yang bersangkutan.
d. FK – PSM di tingkat Pusat, berfungsi sebagai sarana komunikasi konsultsi dan koordinasi
pelaksanaan kegiatan PSM di seluruh Indonesia.
2. Tugas FK – PSM
a. Mengadakan komunikasi antara PSM untuk menghimpun dan membahas :
1) Informasi mengenai permasalahan kesejahteraan sosial yang dihadapi PSM.
2) Informasi mengenai jenis dan besaran masyarakat termasuk upaya pendaya gunaan.
3) Informasi berbagai rencana kegiatan PSM baik dalam bidang usaha kesejahteraan
sosial maupun bidang lainya, yang dapat dijadikan percontohan dan rangsangan
terhadap PSM lainnya.
4) Informasi terhadapat pengalaman pelaksanaan tugas – tugas PSM pada umumnya,
termasuk didalamnya faktor penghambat.
b. Mengadakan konsultasi yang nencangkup :
1) Permasalahan kegiatan sosial yang dihadapi oleh PSM pada umumnya, serta yang
dampaknya dapat menimbulkan masalah baru.
2) Kegiatan yang perlu dilakukan untuk menghadapi faktor – factor penghambat dalam
pelaksanaan tugas PSM.
PSM Kota Sukabumi – Jata Barat Page 38

33. BUKU PEGANGAN PSM
3) Peningkatan kemampuan PSM.
4) Persiapan pemilihan PSM teladan di wilayahnya.
c. Mengadakan koordinasi yang meliputi :
1) kerja sama antara PSM dengan pilar – pilar partisipasi usaha kesejahteraan lainnya,
serta pihak – pihak yang terkait dalam rangka pelaksanaan dan pengembangan program
– program bersama.
2) Kerjasama dengan pihak – pihak terkait, terutama warga masyrakat maupun dan
lembaga kemasyarakatan dalam rangka pelaksanaan dan pengembangan program –
program bersama.
F. KEANGGOTAAN
Keanggotaan FK – PSM disesuaikan dengan tingkatan wilayah yaitu :
1. FK – PSM tingkat kecamatan beranggotakan wakil – wakil PSM yang berada di Desa – desa
yang bersangkutan.
2. FK – PSM tingkat Kabupaten / Kotamadya beranggotakan wakil – wakil FK – PSM yang
berada di Kecamatan pada wilayah Kabupaten / Kotamadya yang bersangkutan.
3. FK – PSM tingkat Pusat beranggotakan wakil – wakil FK – PSM yang berada di Kabupaten /
kotamadya pada wilayah Propinsi yang bersangkutan.
4. FK – PSM di tingkat pusat beranggotakan wakil – wakil FK – PSM Propinsi di seluruh
Indonesia.
G. KEPENGURUSAN
Kepengurusan PK – PSM pada tiap tingkatan terdiri dari :
1. Pembina, yaitu kepala wilayah yang bersangkutan.
2. ketua.
3. sekretaris.
4. bendahara.
H. PERMUSAWARAHAN
Permusyarawatan FK – PSM terdiri dari :
1. Permusyawaratan yang membahas dan menetapkan kepengurusan dan tata cara pemilihan
kepengurusan FK – PSM yang dilaksanakan sekurang – kurangnya 3 tahun sekali.
2. permusyawaratan yang membahas program kerja dan pelaksanaannya.
I. PEMBIAYAAN
Pembiayaan untuk FK – PSM dipeloreh dari :
1. Sumbangan dari anggota FK – PSM.
2. Sumbangan dari pilar – pilar partisipasi usaha kesejahteraan sosial dan parsitipasi di
masyarakat lainnya.
3. Subsidi atau bantuan dari Pemerintah Daerah setempat.
4. Subsidi atau bantuan dari Pemerintah Pusat (Departemen Sosial)
5. Usaha – usaha yang syah.
PSM Kota Sukabumi – Jata Barat Page 39