1. Kementerian
Pekerjaan Umum
Road Map Pengembangan Kapasitas SDM
Ditjen Bina Marga Kedepan
Workshop Penyelenggaraan Sektor Jalan Kedepan
Ir. Chairul Taher, M.Sc
Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Marga
Kementerian Pekerjaan Umum
Jakarta, 24 Januari 2012

2. OUTLINE PAPARAN
Sekilas Ditjen Bina Marga
Fakta dan Angka SDM Ditjen Bina Marga
Masalah yang ada di Bina Marga dalam kaitannya
dengan Satker/PPK
Usulan Peningkatan Kapasitas SDM

3. VISI DAN MISI DITJEN BINA MARGA
VISI :
Terwujudnya Sistem Jaringan Jalan yang Andal, Terpadu dan
Berkelanjutan di Seluruh Wilayah Nasional untuk Mendukung
Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial.
MISI :
• Mewujudkan jaringan Jalan Nasional yang berkelanjutan dengan
mobilitas, aksesibilitas dan keselamatan yang memadai, untuk
melayani pusat-pusat kegiatan nasional, wilayah dan kawasan
strategis nasional;
• Mewujudkan jaringan Jalan Nasional bebas hambatan antar-
perkotaan dan di kawasan perkotaan yang memiliki intensitas
pergerakan logistik tinggi yang menghubungkan dan melayani pusat-
pusat kegiatan ekonomi utama nasional;
• Memfasilitasi agar kapasitas Pemerintah Daerah meningkat dalam
menyelenggarakan jalan daerah yang berkelanjutan dengan mobilitas,
aksesibilitas dan keselamatan yang memadai;

4. STRUKTUR ORGANISASI DITJEN BINA MARGA
DIREKTORAT JENDERAL
BINA MARGA
SEKRETARIAT DIREKTORAT
JABATAN FUNGSIONAL JENDERAL
BAGIAN BAGIAN
BAGIAN BAGIAN
KEPEGAWAIAN PENGELOLAAN JABATAN
KEUANGAN & HUKUM &
& ORTALA BARANG MILIK FUNGSIONAL
UMUM PER-UU
NEGARA
DIREKTORAT DIREKTORAT DIREKTORAT
DIREKTORAT DIREKTORAT
BINA PELAKSANAAN BINA PELAKSANAAN BINA PELAKSANAAN
BINA PROGRAM BINA TEKNIK
WILAYAH I WILAYAH II WILAYAH III
SUBBAG SUBBAG SUBBAG
SUBBAG TU SUBBAG TU TU TU TU
SUB DIREKTORAT SUB DIREKTORAT SUB DIREKTORAT
SUB DIREKTORAT SUB DIREKTORAT SISTEM PENGENDALIAN
KEBIJAKAN & STRATEGI TEKNIK JALAN SISTEM PENGENDALIAN SISTEM PENGENDALIAN
WILAYAH I WILAYAH II WILAYAH III
SUB DIREKTORAT SUB DIREKTORAT SUB DIREKTORAT SUB DIREKTORAT SUB DIREKTORAT
PROGRAM & ANGGARAN TEKNIK JEMBATAN WILAYAH IA WILAYAH IIA WILAYAH IIIA
SUB DIREKTORAT SUB DIREKTORAT
SUB DIREKTORAT SUB DIREKTORAT SUB DIREKTORAT
PEMBIAYAAN & TEKNIK LINGKUNGAN &
WILAYAH IB WILAYAH IIB WILAYAH IIIB
KERJASAMA LUAR NEGERI KESELAMATAN JALAN
SUB DIREKTORAT
SUB DIREKTORAT
TEKNIK JALAN BEBAS SUB DIREKTORAT SUB DIREKTORAT SUB DIREKTORAT
PENGEMBANGAN SISTEM
HAMBATAN & JALAN WILAYAH IC WILAYAH IIC WILAYAH IIIC
& EVALUASI KINERJA
PERKOTAAN
SUB DIREKTORAT
SUB DIREKTORAT SUB DIREKTORAT SUB DIREKTORAT SUB DIREKTORAT
INFORMASI &
PENGADAAN TANAH WILAYAH ID WILAYAH IID WILAYAH IIID
KOMUNIKASI
JABATAN FUNGSIONAL JABATAN FUNGSIONAL JABATAN FUNGSIONAL JABATAN FUNGSIONAL JABATAN FUNGSIONAL
BALAI 4

5. Panjang Jalan Nasional yang ditangani oleh Ditjen Bina Marga
(Per Provinsi)
PANJANG JALAN
No PROPINSI TOTAL (Km) BALAI
(Km)
NAD 1.803 BALAI I
1 4.053
SUMUT 2.250 (NAD, SUMUT)
KEPRI 334
BALAI II
RIAU 1.134 (KEPRI, RIAU,
2 3.617
SUMBAR 1.213 SUMBAR,
JAMBI)
JAMBI 936
SUMSEL 1.444
BABEL 510 BALAI III
(SUMSEL,
3 BENGKULU 784 3.897 BABEL,
BENGKULU,
LAMPUNG)
LAMPUNG 1.159
5

6. PANJANG JALAN TOTAL
No PROPINSI BALAI
(Km) (Km)
BANTEN 476 BALAI IV
(BANTEN, DKI
1 DKI JAKARTA 143 1.970
JAKARTA,
JABAR 1.351 JABAR)
JATENG 1.391
BALAI V
2 DIY 223 3.641 (JATENG, DIY,
JATIM)
JATIM 2.027
BALI 535
BALAI VIII
3 NTB 632 2.574 (BALI, NTB,
NTT)
NTT 1.407
KALBAR 1.664 BALAI VII
KALTENG 1.715 (KALBAR,
4 6.363 KALTENG,
KALSEL 866 KALSEL,
KALTIM 2.118 KALTIM)
6

7. PANJANG JALAN TOTAL
No PROPINSI BALAI
(Km) (Km)
SULTENG 2.182
BALAI VI
SULBAR 572
(SULTENG
1 5.874
SULBAR, SULTRA,
SULTRA 1.397
SULSEL)
SULSEL 1.723
MALUT 512
BALAI IX
2 1.579
(MALUT, MALUKU)
MALUKU 1.067
PAPUA 2.111 BALAI X
3 3.074 (PAPUA, PAPUA
PAPUA BARAT 963 BARAT)
SULUT 1.319 BALAI XI
4 1.926 (SULUT &
GORONTALO 607 GORONTALO
7

8. Fakta dan Angka SDM Ditjen Bina Marga
• Statistik Pegawai berdasarkan Tingkat Pendidikan per Unit Kerja
• Statistik Pegawai berdasarkan proporsi Sarjana dengan Non Sarjana
• Statistik Pegawai berdasarkan proporsi Sarjana S-2 dengan Sarjana S-1
• Statistik Pegawai berdasarkan proporsi Sarjana Teknik dan Sarjana Non
Teknik
Hal 8

9. STATISTIK PEGAWAI BINA MARGA
BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN PER UNIT KERJA
Status : 09 Desember 2011
TIDAK ADA
DIREKTORAT SD SMP SMA D3 S1 S2 S3 JUMLAH
NO. KETERANGAN
1 SETDITJEN 2 4 13 78 19 72 31 0 219
2 BIPRAN 0 6 5 43 10 73 38 3 178
3 BINTEK 2 8 6 82 18 91 40 1 248
4 BINLAK I 0 1 8 30 9 37 23 2 110
5 BINLAK II 0 2 8 12 5 45 24 0 96
6 BINLAK III 1 1 3 22 5 48 18 0 98
7 BBPJN I 6 21 26 324 31 149 17 0 574
8 BBPJN II 4 18 14 244 25 110 17 0 432
9 BBPJN III 7 24 22 310 47 168 33 0 611
10 BBPJN IV 7 46 46 282 43 168 61 2 655
11 BBPJN V 21 49 51 318 36 143 28 1 647
12 BBPJN VI 56 31 37 548 21 214 25 0 932
13 BBPJN VII 44 20 24 423 30 206 18 0 765
14 BPJN VIII 2 44 54 398 16 133 8 0 655
15 BPJN IX 2 6 6 115 8 87 12 0 236
16 BBPJN X 3 9 5 141 14 87 10 0 269
17 BPJN XI 32 9 4 175 23 79 4 0 326
18 SET. BPJT 2 0 1 7 2 32 22 0 66
TOTAL: 299 333 3552 362 1942 429 9 7118

10. 2000
1927
1500
S-1
1000 S-2
500 423
0
S-1 dan S-2
S-1 S-2
1927 423

11. 2000
1500
1775 Teknik
1000 Non Teknik
943
500
0
Teknik dan Non Teknik Teknik Non Teknik
1775 943

12. 5000
4000
3000 Sarjana
4145 Non Sarjana
2000 2973
1000
0
Sarjana Non Sarjana
Sarjana dan Non Sarjana
2973 4145

13. Rasio Jumlah Panjang Jalan Nasional dengan Jumlah Pegawai
• Panjang Jalan Nasional yang ditangani oleh Ditjen Bina Marga
sepanjang 38.569, 823 Km
• Jumlah Pegawai Ditjen Bina Marga saat ini adalah sebanyak 7.118
Orang
• Sehingga Rasio antara Panjang Jalan Nasional dengan jumlah Pegawai
adalah 38.569,823 : 7.118 = 5,42 : 1
• Itu berarti 1 Km Jalan Nasional ditangani oleh 5,42 Orang Pegawai
Ditjen Bina Marga.
BANDINGKAN dengan Afrika Selatan: 20.000 km jalan nasional dengan total
Pegawai 200 orang, itu berarti satu orang menangani 100 km Jalan
Hal 13

14. Rasio Jumlah Panjang Jalan Nasional dengan Jumlah Pegawai di
pada Balai Besar/Balai dilingkungan Ditjen Bina Marga
No. Balai Panjang Jalan (KM) Jumlah Pegawai (Orang) KM/Org
1 BBPJN I (Medan) 4053 574 7.06
2 BBPJN II (Padang) 3617 432 8.37
3 BBPJN III (Palembang) 3897 611 6.38
4 BBPJN IV (Jakarta) 1970 655 3.01
5 BBPJN V (Surabaya) 3641 647 5.63
6 BBPJN VI (Makassar) 2574 932 2.76
7 BBPJN VII (Banjarmasin) 6363 765 8.32
8 BPJN VIII (Denpasar) 5874 655 8.97
9 BPJN IX (Ambon) 1579 236 6.69
10 BBPJN X (Jayapura) 3074 269 11.43
11 BPJN XI (Manado) 1926 326 5.91
Hal 14

15. Rata-rata KM jalan yang ditangani oleh satker/PPK
• Jumlah Satuan Kerja di lingkungan Ditjen Bina Marga sebanyak 186
Satker
• Jumlah PPK di lingkungan Ditjen Bina Marga sebanyak 558 PPK
• Panjang Jalan Nasional yang ditangani oleh Ditjen Bina Marga
sepanjang 38.569, 823 Km
• Sehingga rata-rata KM Jalan yang ditangani oleh masing-masing Satker
adalah : 38.569,823 Km : 186 Satker = 207,365 Km / Satker
• Sedangkan rata-rata KM Jalan yang ditangani oleh masing-masing PPK
adalah : 38.569,823 Km : 558 PPK = 69, 121 Km / PPK
Hal 15

16. Definisi Satker, Kasatker, dan PPK
• Satuan Kerja / Satker adalah bagian dari suatu unit organisasi pada
Kementerian Pekerjaan Umum, yang melaksanakan satu atau beberapa
kegiatan dari suatu program, terdiri dari Satuan Kerja Tetap
Pusat, Satuan Kerja Balai/UPT, Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu
(SNVT) dan Satuan Kerja Perangkat Daerah Dekonsentrasi (SKPD-
Dekon) dan Satuan Kerja Perangkat Daerah Tugas Pembantuan (SKPD-
TP) bidang Pekerjaan Umum
• Kepala Satker adalah pejabat yang diangkat oleh Menteri Pekerjaan
Umum yang memperoleh kewenangan dan tanggung jawab dari Menteri
Pekerjaan Umum selaku Pengguna Anggaran/Barang untuk
menggunakan anggaran yang dikuasakan kepadanya
• Pejabat Pembuat Komitmen / PPK adalah pejabat yang diberi
kewenangan oleh Menteri Pekerjaan Umum/Kepala Satker untuk
mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan
pengeluaran anggaran yang dikuasakan kepadanya
Hal 16

17. Tugas Satker/PPK
• Kepala Satuan Kerja/Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna
Barang diberi tugas dan kewenangan menyelenggarakan kegiatan-
kegiatan sesuai Rencana Kerja dan Anggaran yang telah ditetapkan
dalam DIPA dan melaksanakan penatausahaan, pengamanan
administrasi dan fisik Barang Milik Negara, mengurus sertifikasi tanah
serta bertanggungjawab kepada Pelaksana Program.
• Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) diberi tugas dan kewenangan untuk
menandatangani kontrak/Surat Perjanjian Kerja (SPK) yang
bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari
kontrak/SPK tersebut serta bertanggungjawab kepada Kepala Satuan
Kerja Non Vertikal Tertentu.
Hal 17

18. Hasil Evaluasi Satker/PPK 2011
• Dari evaluasi yang diikuti oleh 734 peserta, yang terdiri dari
BBPJN/BPJN I s/d XI, dan peserta tambahan untuk calon/kandidat
Kasatker/PPK dari Direktorat yang ada di lingkungan Ditjen Bina Marga,
telah diperoleh hasil akhir (hasil evaluasi terlampir).
• Dari hasil evaluasi tersebut mencerminkan perlu adanya penyegaran/
refreshing kepada para Kepala Satuan Kerja maupun Pejabat Pembuat
Komitmen untuk aspek aspek teknis.
Hal 18

19. Materi Ujian Satker/PPK
Adapun materi yang diujikan terdiri atas :
Pelaksanaan Administrasi Kontrak, terdiri dari:
• Pengadaan barang dan jasa
• Hukum kontrak
• Perubahan kontrak
• Pelaporan
• Kontrak Kritis
Pengendalian Teknis, terdiri dari:
• Pelaksanaan badan jalan (tanah, agregat, aspal, rigid pavement, dll)
• Pelaksanaan jembatan
• Bangunan pelengkap
• Road Safety
• Pengujian material / lapangan
Hal 19

20. HASIL EVALUASI KASATKER 2011
NO NAMA BALAI NILAI TERTINGGI NILAI TERENDAH NILAI RATA-RATA
1 BALAI BESAR PELAKSANAAN JALAN NASIONAL I 64 36 53
2 BALAI BESAR PELAKSANAAN JALAN NASIONAL II 66 42 51
3 BALAI BESAR PELAKSANAAN JALAN NASIONAL III 63 46 56
4 BALAI BESAR PELAKSANAAN JALAN NASIONAL IV 70 51 60
5 BALAI BESAR PELAKSANAAN JALAN NASIONAL V 69 48 59
6 BALAI BESAR PELAKSANAAN JALAN NASIONAL VI 66 45 58
7 BALAI BESAR PELAKSANAAN JALAN NASIONAL VII 59 44 54
8 BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL VIII 82 33 57
9 BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL IX 60 47 54
10 BALAI BESAR PELAKSANAAN JALAN NASIONAL X 62 39 50
11 BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL XI 58 47 54

21. HASIL EVALUASI PPK 2011
NO NAMA BALAI NILAI TERTINGGI NILAI TERENDAH NILAI RATA-RATA
1 BALAI BESAR PELAKSANAAN JALAN NASIONAL I 64 25 48
2 BALAI BESAR PELAKSANAAN JALAN NASIONAL II 63 38 48
3 BALAI BESAR PELAKSANAAN JALAN NASIONAL III 60 22 47
4 BALAI BESAR PELAKSANAAN JALAN NASIONAL IV 70 41 55
5 BALAI BESAR PELAKSANAAN JALAN NASIONAL V 67 39 54
6 BALAI BESAR PELAKSANAAN JALAN NASIONAL VI 63 43 52
7 BALAI BESAR PELAKSANAAN JALAN NASIONAL VII 67 29 48
8 BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL VIII 63 29 50
9 BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL IX 60 27 39
10 BALAI BESAR PELAKSANAAN JALAN NASIONAL X 62 33 48
11 BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL XI 60 37 49

22. Permasalahan Satker/PPK
• Berdasarkan hasil Evaluasi Satker/PPK 2011, maka dapat disimpulkan bahwa
Satker/PPK di lingkungan Ditjen Bina Marga masih memiliki tingkat pengetahuan
yang rendah, baik dari sisi Pelaksanaan Administrasi Kontrak maupun
Pengendalian Teknis;
• Hal ini dapat dilihat dari nilai rata-rata yang diperoleh, baik oleh Satker maupun
PPK di masing-masing Balai yang ada dilingkungan Ditjen Bina Marga;
• Untuk Satker, nilai rata-rata tertinggi ada di Balai IV (60)
• Untuk PPK, nilai rata-rata tertinggi ada di Balai IV (55)
• Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kualitas SDM untuk Satker/PPK melalui
penyegaran/refreshing materi teknis bidang Bina Marga.
• Selain itu, peningkatan kualitas SDM juga dapat dilakukan melalui studi banding
ke beberapa negara yang memiliki pengalaman yang baik dalam bidang jalan
dan jembatan;
• Terkait dengan status pegawai, masih banyak PNS Daerah yang menduduki
posisi sebagai Satker/PPK di lingkungan Ditjen Bina Marga.
Hal 22

23. Jenis Pelatihan Untuk Peningkatan Kapasitas SDM
Jenis Pelatihan untuk Peningkatan Kapasitas SDM terdiri atas :
• Diklat Teknis
• Diklat Non Teknis
• Diklat Fungsional
Apabila dilihat dari Prioritas :
• Diklat Teknis
• Diklat Non Teknis
• Diklat Fungsional
Hal 23

24. BIDANG/TOPIK SUBSTANSI MATERI DIKLAT PRIORITAS TINGGI
No Kelompok/Butir-Butir Bidang/Topik Materi Diklat
1 Pengadaan Tanah
2 Hukum Kontrak Pekerjaan Konstrusi
3 Pemrograman & Penganggaran
4 Sertifikasi Barang Milik Negara:
5 Leger Jalan:
6 Survai:
7 Studi Kelayakan;
8 Perencanaan Jembatan (bangunan atas dan bangunan bawah)
9 Penggunaan Peralatan:
10 Kebijakan Akuntabilitas Pemerintah
11 Kebijakan Sistem Manajemen Mutu
12 Keselamatan Jalan (Road Safety)
13 Pengelolaan Lingkungan Bidang Jalan dan Jembatan:

25. BIDANG/TOPIK SUBSTANSI MATERI DIKLAT PRIORITAS TINGGI
No Kelompok/Butir-Butir Bidang/Topik Materi Diklat
14 Penyiapan Dokumen Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Jln & Jbt
15 Pengendalian/Pelaks. Justifikasi/Pertimbangan Teknik Utk Amandemen
Kontrak
16 Pengumpulan Dan Pengolahan Data Penanganan Jalan Nasional
17 Proses Kontrak & Kegiatan Pra-Kontrak
18 Preservasi & Peningkatan Kapasitas Jalan & Jembatan:
19 Penyediaan Saran Teknis Penyelenggaraan Jalan Provinsi, Kabupaten,
Kota Dan Desa
20 Bencana Alam:
21 Mekanisme Penyelesaian Administrasi Hasil pemeriksaan & Pengaduan
Masyarakat
22 Administrasi Kepegawaian
23 Pengelolaan Barang Milik Negara
24 Pelaksanaan Koordinasi Dengan Instansi Terkait
25 Pelaksanaan Rumah Tangga Balai Besar
27 Koordinasi Pelaksanaan Konstruksi Jalan Yang Bersumber Dari
Pinjaman Dan Hibah Luar Negeri

26. BIDANG/TOPIK SUBSTANSI MATERI DIKLAT PRIORITAS SEDANG
No Kelompok/Butir-Butir Bidang/Topik Materi Diklat
1 Administrasi Dan Akuntansi Keuangan
2 Pelaporan Sistem Akuntansi Instansi (SAI)
3 Pengelolaan Barang Milik Negara
4 Perencanaan Teknik Jalan
5 Perencanaan Teknik Jembatan (spesifikasi dan bangunan pelengkap)
6 Prosedur Pengadaan Barang Dan Jasa
7 Manajemen/Administrasi Kontrak
8 Penggunaan Peralatan Jalan
9 Tes-Tes Laboratorium Untuk Lapangan
10 Evaluasi Kinerja Dan Manfaat Jalan
11 Pelaksanaan Konstruksi Jembatan
12 Penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (Hps)
13 Pemeliharaan Jalan
14 Perencanaan Sistem Jaringan Jalan
15 Pelaksanaan Pekerjaan Beton

27. BIDANG/TOPIK SUBSTANSI MATERI DIKLAT PRIORITAS SEDANG
No Kelompok/Butir-Butir Bidang/Topik Materi Diklat
16 Pengendalian Penggunaan & Pemanfaatan Bagian-Bagian Jalan
17 Penyesuaian Desain Kontrak
18 Pengadaan Jasa Konstruksi
19 Standar Pelayanan Minimal (Spm)
20 Analisa Harga Satuan
21 Sistem Manajemen Mutu
22 Pembuatan Dan Pemanfaatan Data Base Di Bidang Jalan
23 Pelaksanaan Tata Naskah Dinas Dan Kearsipan
24 Pelaksanaan Urusan Kas Dan Perbendaharaan
25 Peaturan-Peraturan Tentang Kepegawaian
26 Kelaikan Fungsi Jalan Nasional
27 Pengendalian Pelaksanaan Pengadaan Pekerjaan Konstruksi
28 Pemantauan Dan Penyiapan Bahan Evaluasi Kinerja Penyedia Jasa

28. DIKLAT FUNGSIONAL
No Kelompok/Butir-Butir Bidang/Topik Materi Diklat
1 Diklat Jafung Teknik Jalan dan Jembatan Tingkat Ahli
2 Diklat Jafung Teknik Jalan dan Jembatan Tingkat Terampil
3 Arsiparis
4 Pranata Komputer
5 Agendaris
6 Analis Kepegawaian
7 Jafung Peraturan dan Perundang-undangan
8 Pranata Humas
9 Jafung Perekayasa
10 Pengembangan Kompetensi Jafung Teknik Jalan dan Jembatan

29. BIDANG/TOPIK MENDUKUNG REFORMASI BIRO KRASI
No Kelompok/Butir-Butir Bidang/Topik Materi Diklat
1 Diklat Reformasi Birokrasi
2 Pelatihan Penilik Jalan
3 Pelatihan UPR
4 Pelatihan Penyusunan SOP

30. Kesimpulan
• Mayoritas SDM Ditjen Bina Marga merupakan Pegawai Golongan II
(50,95 %);
• Dari Hasil Evaluasi yang dilakukan terhadap Satker/PPK Ditjen Bina
Marga pada tahun 2011, dapat disimpulkan bahwa:
• Diperlukan penetapan kompetensi terhadap Satker/PPK  tidak
hanya lulus/passing grade untuk PIP, akan tetepi menetapkan nilai
minimal yang diperlukan untuk satker/ppk proyek A (Proyek
besar/Proyek sedang dan Proyek Kecil.
• Pemaketan kembali proyek (saat ini rata-rata proyek sekitar 3 km
panjang/1000 proyek) sangat sporadis, bandingkan dengan Afrika
Selatan, 20,000 km= 200 KONTRAK, yang berarti 1 kontrak = 100
km.
• Diperukan adanya standar penilaian pada saat evaluasi
SATKER/PPK, Angka Kelulusan, kalau ditetapkan angka lulus
65 , untuk proyek berskala Rp. 10 milyar keatas, dan angka 55 untuk
proyek < Rp. 10 milyar.
Hal 30

31. Kesimpulan (Lanjutan)
• Adanya penetapan rasio antara jumlah pegawai dengan panjang jalan
(angka Pegawai berubah-ubah sesuai dengan panjang jalan) prinsip
ekonomi/profit
• Penetapan template evaluasi PPK serta Satker, dikaitkan dengan
Perencanaan PPK dan Satker
• Perlu adanya Career Path yang jelas dilingkungan Ditjen Bina Marga.
• Selain melalui pendidikan dan pelatihan, peningkatan kualitas SDM
Ditjen Bina Marga juga dapat dilakukan dengan melakukan studi banding
ke beberapa negara yang memiliki pengalaman yang baik di bidang jalan
dan jembatan.
Hal 31

32. Terima Kasih
Hal 32