1. KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA
MANUAL PENGELOLAAN PROYEK/
PROJECT MANAGEMENT MANUAL/PMM
PROVINCIAL ROAD IMPROVEMENT AND MAINTENANCE/PRIM
IndII-HIBAH AusAID

2. Sekilas tentang PRIM NTB
1. Rencana besaran Hibah AusAID
 Total Program Konstruksi Rp 259 milyar
 Total Hibah untuk Kontruksi Rp 112 milyar
 Total Hibah untuk Insentif Rp 10 milyar
 Total APBD untuk Konstruksi Rp 147 milyar
2. Rencana Efektif Hibah AusAID sd Juni 2015
3. Total Panjang Penanganan Jalan :
 Pemeliharaan Rutin 1.265,14 Km
 Back Log/Minor Works 679,00 Km
 Pemeliharaan Berkala 47,90 Km
 Rehabilitasi 15,96 Km
 Kontrak 830,00 Km
 Swakelola 942,00 Km
4. Konsultan PMC+PIUC+M&E+DED 2013-2014+TFA disiapkan oleh IndII
5. Konsultan Supervisi 2013-2015 disiapkan oleh Dinas PU NTB
6. Tim Teknis DJBM melakukan Verifikasi Teknis
7. Sistem Disbursement dengan RUC dengan 4 Tahap
8. Implementasi menggunakan Peraturan yang berlaku di Indonesia
9. Fitur utama: aspek governance+pemeliharaan rutin+penguatan institusi

3. Tahap Persiapan
• Penentuan kriteria dan pendataan daerah calon penerima hibah
• Sosialisasi program hibah jalan provinsi dan kemungkinan dapat
diperluas ke kabupaten/kota
• Pembentukan Tim Teknis DJBM
• Penyusunan PMM
• Penyampaian surat minat dan usulan program dari pemerintah
daerah kepada Ditjen Bina Marga cc. Bappenas
• Penilaian thd daerah yang layak sbg penerima hibah
• Penyampaian surat usulan nama daerah calon penerima hibah dan
rincian jumlah dana hibah
• Penetapan Daerah Penerima Program Hibah melalui penerbitan
SPPH
• Pembentukan PIU
• Penyusunan Perjanjian Penerusan Hibah

4. Tahap Pelaksanan di tingkat daerah
• Penyiapan dokumen DED dan dokumen pengadaan
barang dan jasa.
• Penyusunan rencana anggaran tahunan (DPA APBD)
sesuai dengan rencana penerimaan dana hibah.
• Proses pengadaan barang dan jasa
• Pelaksanaan kegiatan fisik dan non fisik
• Pelaksanaan pengawasan kegiatan monitoring dan
evaluasi secara berkala
• Permintaan verifikasi atas pencapaian hasil kegiatan
fisik dan non fisik kepada tim Teknis DJBM

5. Tahap pelaksanaan di tingkat pusat
• Melaksanakan kegiatan monitoring dan
evaluasi secara berkala
• Melaksanakan verifikasi berdasarkan
permintaan dari Pemerintah Daerah atas
pencapaian hasil kegiatan
• Penerbitan surat rekomendasi teknis atas hasil
verifikasi yang disampaikan kepada
Pemerintah Daerah dan DJPK

6. Kriteria daerah penerima hibah
1. Kriteria Administrasi:
a) Termasuk sebagai salah satu daerah yang diusulkan dan dipilih menjadi pilot Province atau
perluasan ke Provinsi dan atau Kabupaten lainnya bagi proyek Peningkatan Kinerja dan
pemeliharaan jalan.
b) Rencana Kerja Tahunan (berkaitan dengan proyek yang dibiayai oleh program hibah) yang
telah ditanda tangani oleh Kepala Daerah bersangkutan.
c) Rencana Komprehensif dan atau rencana Tahunan pembangunan infrastruktur dimaksud
sesuai ketentuan yang berlaku.
d) Kelengkapan dokumen penerimaan barang dan/atau jasa yang dibiayai Dana Hibah sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.
e) Surat Kesediaan Pemerintah Daerah untuk memperbaiki peraturan /kebijakan terkait sektor
infrastruktur jalan yang dibutuhkan untuk mendukung terciptanya layanan infrastuktur jalan
yang berkualitas bagus.
f) Surat Kesediaan Pemerintah Daerah untuk melakukan upaya peningkatan peran serta
masyarakat dalam pengawasan layanan pemeliharaan dan Peningkatan jalan.
g) Surat Kesediaan Pemerintah Daerah untuk melakukan verifikasi dan audit terhadap
pelaksanaan program hibah.
h) Surat rekomendasi/persetujuan dari DPRD setempat
i) Surat kesediaan Kepala Daerah bersangkutan untuk menanggung biaya operasional dan
pemeliharaan infrastruktur yang dibangun dengan dana hibah.
j) Surat Kesediaan Pemerintah Provinsi untuk membiayai seluruh pembayaran kepada Pihak
Ketiga untuk kontrak konstruksi sebelum penggantian porsi Hibah disetujui dan di transfer ke
RKUD sesuai hasil verifikasi output.

7. Kriteria Dana Penerima Hibah (2)
Kriteria Teknis
1. Dokumen studi kelayakan proyek Peningkatan Kinerja dan pemeliharaan
jalan yang mengacu pada dokumen atau kebijakan daerah di sektor
infrastuktur jalan.
2. Dokumen lingkungan sesuai dengan UU No. 32/2009

8. Peruntukkan program Hibah
kegiatan fisik jalan (1)
Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan
a) Pemeliharaan/pembersihan bahu jalan;
b) Pemeliharaan system drainase;
c) Pemeliharaan/pembersihan ruang manfaat jalan;
d) Pemeliharaan pemotongan tumbuhan/tanaman liar di dalam rumaja;
e) Pemeliharaan perkerasan jalan (sealing. laburan, penambalan);
f) Pemeliharaan bangunan pelengkap;
g) Pemeliharaan perlengkapan jalan;
h) Grading operation/Reshaping atau pembentukan kembali permukaan untuk
perkerasan jalan tanpa penutup dan jalan tanpa perkerasan;
i) Pemeliharaan lereng;
j) Pekerjaan darurat.

9. Peruntukkan program Hibah
Kegiatan Fisik Jalan (2)
Kegiatan pemeliharaan berkala terdiri dari:
1. Pelapisan ulang (overlay);
2. Perbaikan bahu jalan;
3. Pelapisan aspal tipis, termasuk pemeliharaan pencegahan/presentative;
4. Pengasaran permukaaan (regrooving);
5. Pengisian celah/retak permukaan (sealing);
6. Perbaikan bangunan pelengkap;
7. Penggantian/perbaikan perlengkapan jalan yang hilang/rusak
8. Pemarkaan (marking) ulang;
9. Penambalan lubang;
10. Untuk jalan tidak berpenutup aspal/beton semen dapat dilakukan penggarukan,
penambahan, dan pencampuran kembali material pada saat pembentukan kembali
permukaan;
11. Pemeliharaan/pembersihan rumaja.

10. Peruntukkan Program Hibah
Kegiatan Fisik Jalan (3)
Kegiatan Rehabilitasi dan peningkatan jalan
• Pelapisan ulang (overlay);
• Perbaikan bahu jalan;
• Pelapisan aspal tipis, termasuk pemeliharaan pencegahan/presentative;
• Pengasaran permukaaan (regrooving);
• Pengisian celah/retak permukaan (sealing);
• Perbaikan bangunan pelengkap;
• Penggantian/perbaikan perlengkapan jalan yang hilang/rusak
• Pemarkaan (marking) ulang;
• Penambalan lubang;
• Untuk jalan tidak berpenutup aspal/beton semen dapat dilakukan
penggarukan, penambahan, dan pencampuran kembali material pada saat
pembentukan kembali permukaan;
• Pemeliharaan/pembersihan rumaja.

11. Peruntukkan program Hibah untuk
Insentif Institusi
Kegiatan Fisik Non Jalan:
• Pengadaan peralatan survey jalan
• Pengadaan peralatan pemeliharaan rutin jalan
Kegiatan Non Fisik:
• Peningkatan kapasitas, antara lain: pelatihan,
bimbingan teknis, pembinaan, dll
• Peningkatan peran FLAJ
• Penerapan PPBP

12. Organisasi pengelola Program Hibah
1. Organisasi pengelola Program tingkat pusat:
a) Kementerian PPN/Bappenas
b) Kementerian Keuangan
c) Kementerian Pekerjaan Umum cq. Ditjen Bina Marga
d) Implementing Agency: Pemerintah Daerah  Dinas
PU/Dinas Bina Marga
e) Steering Committee: Panitia Pengarah Ketua
Bappenas; Anggota Kem PU+Kem Hub+Kem Dagri
f) Tim Teknis Ditjen Bina Marga

13. Organisasi Pengelola Program di
tingkat Daerah
TIM PENGARAH
Gubernur TIM TEKNIS Ditjen
Bina Marga
PROGRAM
IMLEMENTATION
UNIT
SATUAN KERJA
PERANGKAT
DAERAH

14. Rincian Mekanisme Program
• Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012
tentang Hibah kepada Daerah
• PP No. 10/2011 tentang Tata Cara Pengadaan
Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah
• PMK 188/PMK.07/2012 tentang Hibah dari
Pemerintah Pusat kepada Pemerintah

15. Mekanisme program Hibah (1)
– Mekanisme Proses Hibah
– Mekanisme Pengusulan Program Hibah
– Mekanisme Penetapan Hibah dan Pengesahan
DIPA HPD
– Mekanisme Permintaan Pencairan dan Penyaluran
Hibah
– Mekanisme Pelaporan, Pemantauan, dan Evaluasi
Hibah

16. Mekanisme Proses Hibah (2)
1.Sumbernya dari luar negeri
2.Perjanjian hibah antara pemberi hibah dan
penerima hibah (Government to Government)
3.Sosialisasi kepada daerah.
4.Koordinasi dengan Kementerian Keuangan,
BAPPENAS, Kementerian PU dan Instansi
terkait lainnya.

17. Mekanisme pengusulan program hibah
(1)
1. Pemerintah Daerah yang terpilih sebagai Pilot Program adalah
berdasarkan hasil studi IndII Activity 176 Phase 2.
2. Untuk perluasan Program PRIM, maka mekanisme proses hibah,
pengusulan program hibah dan penetapan hibah kepada daerah
calon/penerima hibah menggunakan prosedur sesuai Peraturan
Pemerintah no. 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah.
3. Pemerintah Daerah mengajukan proposal PRIM kepada DJBM, sebagai
Executing Agency PRIM
4. Proposal tersebut sekurang-kurangnya dilampiri:
• Kerangka Acuan Kerja
• Data kondisi jalan terakhir yang meliputi data hasil survai nasraa, LHR, kondisi jalan dan
data-data lainnya sesuai ketentuan dan pedoman dari Ditjen Bina Marga
• Dokumen Studi Kelayakan Kegiatan Peningkatan Kinerja dan Pemeliharaan Jalan Provinsi
• Dokumen lingkungan sesuai dengan UU No. 32/2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup
• DED untuk pemeliharaan berkala, rehabilitasi dan rekonstruksi ;
• RAB untuk setiap kegiatan yang diusulkan;

18. Mekanisme pengusulan Program
Hibah (2)
5. DJBM, Kementarian Pekerjaan Umum melakukan review teknis
terhadap proposal yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah
berdasarkan hasil survey lapangan dan baseline survey yang
dilakukan Tim Teknis dibantu oleh Lembaga yang ditunjuk oleh
Pemberi Hibah.
6. Pemerintah Daerah melakukan revisi sesuai dengan hasil review
yang dilakukan oleh DJBM dan mengirimkan kembali revisi
tersebut kepada DJBM.
7. DJBM mengusulkan Program hibah kepada Kementerian
Perencanaan Pembangunan Nasional dan Kementerian Keuangan
8. DJBM melakukan persiapan Program Hibah Jalan Provinsi yang
meliputi: penentuan kriteria Daerah penerima hibah, PMM, dan
Sosialisasi program.
9. DJBM mengeluarkan surat rekomendasi teknis untuk proposal
PRIM

19. Mekanisme Pengusulan Hibah

22. Reference Unit Cost (1)
• Tabel 1: Reference unit costs (Rp/km/tahun)
untuk Pemeliharaan Rutin
Kontrak Swakelola
Kategori Pemeliharaan
26.166.000 20.471.000
Rutin
• Tabel 2:Tabel 2: Reference unit costs (Rp/km) untuk pekerjaan minor dan
backlog dengan Kontrak (Untuk ruas yang ada backlog dan rutin maka rutin
hanya didaerah perkerasan jalan)
Kondisi Jalan dengan nilai % kerusakan
1 2 3 4 5
(<5% (5-15% (15-30% (30-50% (>50%
kerusakan) kerusakan) kerusakan) kerusakan) kerusakan)
4.400.000 20.800.000 51.800.000 99.100.000
163.922.700

23. Reference Unit Cost (2)
• Tabel 3: Reference unit costs (Rp/km) untuk pekerjaan minor dan backlog dengan
Swakelola
Kondisi Jalan dengan nilai % kerusakan
1 2 3 4 5
(<5% (5-15% (15-30% (30-50% (>50%
kerusakan) kerusakan) kerusakan) kerusakan) kerusakan)
3.800.000 44.900.000 85.800.000
18.000.000 141.900.000
• Tabel 4: Reference unit costs untuk Pemeliharaan Berkala dengan Kontrak PM
hanya aspal dan bagaimana untuk item lainnya?
Ringan Sedang Berat
Typical penanganan perkerasan 50 mm O/L 75 mm O/L 100 mm O/L
aspal
Luas perkerasan aspal Rp/m² 127.000 192.000 256.000

24. Reference Unit Cost (3)
• Tabel 5: Reference unit costs (Rp/km) untuk Rekonstruksi
Lebar perkerasan
Lebar perkerasan 6m
Desain Repetisi Beban (ESAL) 4.5m& bahu jalan
& bahu jalan 2 x 2m
2 x 1.5m
Tipe 1 (sd 0.5 juta equivalent standard axles/ESAL)
3.413.000.000 4.231.000.000
Tipe 2 ( sd1 juta ESAL )
3.776.000.000 4.680.000.000
Tipe 3 ( sd 2 juta ESAL)
4.106.000.000 5.018.000.000
Tipe 4 (sd 2.5 juta ESAL )
4.671.000.000 5.575.000.000
Tipe 5 ( sd 5 juta ESAL)
5.425.000.000 6.329.000.000
Tipe 6 ( up to 20 juta ESAL )
5.753.000.000 6.745.000.000

25. Lembar verifikasi teknis (1)
Provincial Road Improvement and Maintenance/PRIM Project AusAID Grant FORM VERIFIKASI
Provinsi : ______________________________ Progres Fisik : Tanggal Verifikasi : ____________________
Nama Paket : ______________________________ - Rencana :________________________________ Panjang Pemel Rutin : ________Km
SKPD
Sector : ______________________________
Road - Realisasi :________________________________ STA/KM : __________---___________
Program : Pemeliharaan Rutin dgn Kontrak STA/KM : __________---___________
Pemeliharaan Rutin dgn Swakelola
Untuk yang dikontrakkan Untuk Swakelola
Nama Kontraktor :________________________________ Total Anggaran :________________________________
No Kontrak :________________________________
Nilai Kontrak :________________________________
VERIFIKASI TEKNIK Hasil Verifikasi Dokumen yang disyaratkan
Ya Tidak
1. Apakah ada Rencana Pemeliharaan Rutin? Fotokopi dokumen
2. Lakukan pengecekan visual untuk hasil pekerjaan pemeliharaan rutin dan dibandingkan Foto untuk lokasi yang pelaksanaan
dengan rencana pemeliharaan rutin pada bulan sebelumnya. pemeliharaan rutin yg tidak memuaskan
3. Apakah ada anggaran pemeliharaan rutin yang digunakan untuk pekerjaan darurat/bencana alam? Ikhtisar biaya,lokasi dan tipe
pekerjaan dan sumber dana
4. Jumlah staf dan pekerja yang digunakan pada bulan yang lalu termasuk bukti pembayaran upah dan honor. Fotokopi bukti pembayaran
………….………, …………………………
Verifikator
Pejabat Pembuat Komitmen Verifikator-Tim Teknis DJBM
……………………………………
…………………………………… …………………………………… NIP ...……………………………
NIP ...…………………………… NIP ...……………………………
Konsultan Verifikasi
……………………………………
Pengawas Lapangan dari PPK Konsultan Supervisi
…………………………………… …………………………………………………….
NIP ...……………………………

26. Lembar verifikasi Teknis (2)
Provincial Road Improvement and Maintenance/PRIM Project AusAID Grant FORM VERIFIKASI
Provinsi : ______________________________ Progres Fisik :
Nama Paket : ______________________________ - Rencana :________________________ Tanggal Verifikasi : ____________________
SKPD
Sector : ______________________________
Road - Realisasi :________________________ Panjang Efektif : ________Km
Program : Pemeliharaan Berkala Jalan Nama Kontraktor :________________________ STA/Km : __________---___________
Rehabilitasi Jalan Nomor Kontrak :________________________ STA/Km : __________---___________
Peningkatan Jalan Nilai Kontrak :________________________
Jembatan Nilai Sub Kontrak :________________________
B VERIFIKASI PENGADAAN Hasil Verifikasi Dokumen yang disyaratkan
Ya Tidak
1 Pakta Integritas yang telah ditandatangani oleh semua yang terkait Fotokopi Pakta Integritas
2 Berita Acara Penjelasan Pekerjaan/BAPP/Aanwijzing Fotokopi BAPP
3 Berita Acara Evaluasi Pelelangan/BAHP Fotokopi of BAHP
4 Nama Pemenang Hasil Pelelangan telah diumumkan di media resmi Fotokopi Pengumuman Pemenang Hasil Pelelangan
5 Semua sanggahan telah dijawab dan diselesaikan Fotokopi dokumen sanggahan dan jawabannya
C VERIFIKASI TEKNIK Hasil Verifikasi Dokumen yang disyaratkan
Ya Tidak
Pemeliharaan Berkala Jalan
1 Ketebalan Lapis Perkerasan Jalan sesuai dengan kontrak Buat daftar hasil pengukuran dan lokasi
2 Panjang perkerasan jalan sesuai dengan kontrak Buat daftar hasil pengukuran dan lokasi
Buat daftar hasil pengukuran dan lokasi
3 Lebar perkerasan jalan sesuai dengan kontrak Buat daftar hasil pengukuran dan lokasi
4 Pengujian visual untuk kondisi permukaan jalan dan cacat Buat daftar lokasi cacat&kekurangan dan foto
5 Kuantitas dan Kualitas bahu jalan sesuai dengan kontrak Buat daftar lokasi cacat&kekurangan dan foto
6 Kuantitas dan Kualitas pekerjaan drainase sesuai dengan kontrak Buat daftar lokasi cacat&kekurangan dan foto
Buat daftar lokasi cacat&kekurangan dan foto
7 Perlengkapan Jalan telah dipelihara dengan baik Buat daftar lokasi cacat&kekurangan dan foto
Rehabilitasi Jalan Ya Tidak Notes
1 Ketebalan Lapis Perkerasan Jalan sesuai dengan kontrak Buat daftar hasil pengukuran dan lokasi
Buat daftar hasil pengukuran dan lokasi
2 Panjang perkerasan jalan sesuai dengan kontrak
3 Buat daftar hasil pengukuran dan lokasi
Buat daftar hasil pengukuran dan lokasi
3 Lebar perkerasan jalan sesuai dengan kontrak Buat daftar hasil pengukuran dan lokasi
4 Kuantitas dan Kualitas bahu jalan sesuai dengan kontrak Buat daftar lokasi cacat&kekurangan dan foto
Buat daftar lokasi cacat&kekurangan dan foto
5 Kuantitas dan Kualitas pekerjaan drainase sesuai dengan kontrak Buat daftar lokasi cacat&kekurangan dan foto
Buat daftar lokasi cacat&kekurangan dan foto
6 Pengujian visual untuk kondisi permukaan jalan dan cacat Buat daftar lokasi cacat&kekurangan dan foto
Perbaikan Jembatan Yes No Notes
1 Perbaikan Jembatan sesuai dengan kontrak
7 Record of previous 5 years treatment Buat daftar lokasiof records
Provide Fotokopi cacat&kekurangan dan foto
Penggantian Jembatan Yes No Notes
1 Penggantian Jembatan sesuai dengan contract Buat daftar lokasi cacat&kekurangan dan foto

27. (Analisa dampak Lingkungan)Persyaratan yang
akan diterapkan adalah sebagai berikut:
• Penyusunan dan persetujuan dokumen AMDAL
untuk setiap kegiatan/usaha yang mempunyai
dampak penting.
• Penyusunan dan persetujuan dokumen UKL-UPL
untuk setiap kegiatan/usaha yang tidak
mempunyai dampak penting.
• Pengajuan untuk mendapatkan persetujuan atas
SPPL Penyusunan dan persetujuan LARAP dan
Simplified LARAP untuk setiap kegiatan/usaha
apabila memerlukan pembebasan tanah dan
pemukiman kembali

28. Ketentuan dan Kerangka Kerja untuk Pengadaan
Tanah dan Pemukiman Kembali
• Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2
Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi
Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
• Peraturan Presiden no 71 Tahun 2012 Tentang
Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk
Kepentingan Umum

29. Penyiapan dokumen LARAP
• Persiapan, persetujuan dan implementasi untuk LARAP;
• Survai dan Inventarisasi;
• Ketentuan untuk konsultasi publik;
• Prosedur untuk menghitung nilai kompensasi untuk tanah;
• Bantuan relokasi;
• Pengelompokkan penduduk yang terkena pemebebasan tanah;
• Rincian dan Cakupan Pemukiman Kembali;
• Bantuan untuk pengembalian penghidupan yang lebih baik;
• Institusi dan pembiayaan;
• Monitoring dan Evaluasi;
• Mekanisme penyampaian dan penyelesaian keluhan;
• Perlakuan terhadap Komunitas Adat Terpencil .
• MAsuk dalam Appendix

30. Program PRIM melaksanakan Rencana Tindak
Anti Korupsi yang meliputi hal-hal sebagai
berikut:
• Penunjukan penguji independen yang dibiayai oleh IndII,
untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap
implementasi pelaksanaan TAK
• Peningkatan peran dari forum Lalulintas untuk konsolidasi
dan simplifikasi tentang keterbukaan informasi.
• Pemberlakuan secara penuh Perpres 70/2012

31. STANDAR PERENCANAAN/DESAIN
• Peraturan Menteri Pekerjaan Umum 15 desember 2011
Nomor : 19/prt/m/2011 Tentang Persyaratan teknis
jalan dan kriteria perencanaan teknis jalan
• Keputusan Direktur Jenderal Bina Marga Nomor : 22.2
/KPTS/Db/2012 Tanggal : 30 Maret 2012 tentang
Manual Desain Perkerasan Jalan
• Spesifikasi Umum Edisi 2010
• Standar dokumen pengadaan Pekerjaan konstruksi
pasca kualifikasi Kontrak gabungan lump sum dan
Harga satuan Untuk kontrak tahun jamak dan tunggal
Tahun 2010

32. PENGADAAN BARANG DAN JASA
• Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54
Tahun 2010 Tentang pengadaan barang/jasa
pemerintah”
• Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70
tahun 2012 Tentang Perubahan kedua atas
peraturan presiden nomor 54 tahun 2010
Tentang pengadaan barang/jasa pemerintah”
• Peraturan Kepala LKPP no 6 tahun 2012 tentang
petunjuk teknis peraturan Presiden nomor 70
tahun 2012 Tentang perubahan kedua atas
Peraturan presiden nomor 54 tahun 2010 tentang
pengadaan barang dan Jasa pemerintah

33. Aspek Keuangan PMM
KEMENTERIAN KEUANGAN

36. TAHAPAN PENCAIRAN DANA HIBAH PRIM
No TAHAP SEMESTER/TAHUN VERIFIKASI ATAS CAPAIAN OUTPUT
1. Governance:
a. PPBP (Planning Programing and Budgeting Procedure);
b. Program pemeliharaan rutin tahun berjalan tercantum di DPA
c. Informasi alokasi dana dan lokasi untuk penanganan jalan telah diumumkan di website
1 TAHAP 1 2/2013 resmi Pemerintah Provinsi;
d. Kegiatan pelatihan yang telah disetujui untuk dilaksanakan
2. Kontrak dan pembayaran UM telah dilaksanakan
3. Pelaksanaan swakelola 4 bulan.
1. Governance:
a. PPBP (Planning Programing and Budgeting Procedure);
b. Program pemeliharaan rutin tahun berjalan tercantum di DPA
c. Informasi alokasi dana dan lokasi untuk penanganan jalan telah diumumkan di website
2 TAHAP 2 1/2014 resmi Pemerintah Provinsi;
d. Kegiatan pelatihan yang telah disetujui untuk dilaksanakan
2. Pencapaian 25% pekerjaan fisik jalan (swakelola dan kontrak)
3. Verifikasi untuk Insentif dengan pencairan 50% dari uang insentif untuk peningkatan kinerja
TAHAP 3 1. Governance, kegiatan pelatihan yang telah disetujui untuk dilaksanakan
3 2/2014 2. Pencapaian 70% pekerjaan fisik jalan (swakelola dan kontrak)
1. Governance:
a. PPBP (Planning Programing and Budgeting Procedure);
b. Program pemeliharaan rutin tahun berjalan tercantum di DPA
c. Informasi alokasi dana dan lokasi untuk penanganan jalan telah diumumkan di website
4 TAHAP 4 1/2015 resmi Pemerintah Provinsi;
d. Kegiatan pelatihan yang telah disetujui untuk dilaksanakan
2. Pencapaian 100% pekerjaan fisik jalan (swakelola dan kontrak)
3. Verifikasi untuk pencairan 50% dari uang insentif untuk peningkatan kinerja institusi

37. Mekanisme Hibah Provincial Road Improvement and Maintenance/PRIM
Australian – Indonesia Infrastructure Grant
Mekanisme Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi
Dari Mekanisme Permintaan Pencairan dan
Penyaluran Hibah
Dokumen yang diprasyaratkan:
1.Laporan Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan
2. Laporan Penggunaan Dana Hibah
Pemda menyampaikan laporan pelaksanaan 3. Laporan Realisasi Penyerapan Dana
kegiatan kepada DJPD dan DJPK
DJPD melakukan pemantauan
atas kinerja pelaksanaan
DJPK melakukan pemantauan
kegiatan hibah berdasarkan
atas penggunaan dana hibah
aspek teknis yang telah
ditentukan.
SELESAI

38. Besaran Dana Tahap 1
PRIM 2013-2015
Total Januari- Desember
No Uraian Kegiatan Juni-December 2013 Januari-Juni 2015
(dalam Rupiah) 2014
PROGRAM PRIM 2013-2015 PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
1 Kontrak 2013-2015 158.009.000.000 25.582.000.000 82.771.000.000 49.656.000.000
Kontrak untuk Backlog &
2 57.823.000.000 - 57.823.000.000 -
Pekerjaan Minor
3 Swakelola 43.922.000.000 3.987.000.000 32.219.000.000 7.716.000.000
TOTAL 259.754.000.000 29.569.000.000 172.813.000.000 57.372.000.000

39. Terima Kasih