2. Konsep Mutu Pendidikan

3. Pengertian Mutu.

4. Mutu merupakan suatu hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia baik secara individual, berkelompok, bermasyarakat, berbangsa dann bernegara. Mutu memiliki banyak pengertian. Berikut ini terdapat beberapa pengertian tentang mutu antara lain sebagai berikut :

5. Menurut Wiyono (1999) Mutu adalah faktor yang mendasar dari pelanggan. Mutu adalah penentuan pelanggan, bukan ketetapan insinyur, pasar atau ketetapan manajemen. Ia berdasarkan atas pengalaman nyata pelanggan terhadap produk dan jasa pelayanan, mengukurnya, mengharapkannya, dijanjikan atau tidak, sadar atau hanya dirasakan, operasional teknik atau subyektif sama sekali dan selalu menggambarkan target yang bergerak dalam pasar yang kompetitif”.

6. Definisi Mutu Dalam Kamus Indonesia-Inggris kata mutu memiliki arti dalam bahasa Inggris quality artinya taraf atau tingkatan kebaikan; nilaian sesuatu. Jadi mutu berarti kualitas atau nilai kebaikan suatu hal.

7. Dalam membahas definisi mutu kita perlu mengetahui definisi mutu produk yang disampaikan oleh lima pakar Manajemen Mutu Terpadu (Total Quality Management). Berikut ini definisi-definisi tersebut :

8. Juran menyebutkan bahwa mutu produk adalah kecocokan penggunaan produk untuk memenuhi kebutuhan dan kepuasan pelanggan.

9. Philip B Crosby mendefinisikan mutu adalah conformance to requirement, yaitu sesuai dengan yang disyaratkan atau distandarkan. Boleh juga diartikan bahwa “Mutu adalah kesesuaian terhadap permintaan persyaratan (The Conformance Of Requirements)

10. Deming mendefinisikan mutu, bahwa mutu adalah kesesuaian dengan kebutuhan pasar.

11. Feigenbaum mendefinisikan mutu adalah kepuasan pelanggan sepenuhnya.

12. Garvin dan Davis menyebutkan bahwa mutu adalah suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, manusia/tenaga kerja, proses dan tugas, serta lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan pelanggan atau konsumen.

13. The Japan Industrial Standard (1960) mendefinisikan mutu sebagai keseluruhan sifat atau kinerja yang benar yang menjadi sasaran optimasi untuk menentukan apakah sebuah produk atau jasa dapat memenuhi tujuan penggunaannya.

14. The European Organization for Quality Control (1988) mutu adalah keseluruhan sifat dan karekteristik produk atau jasa yang berhubungan dengan kemampuannya untuk memuaskan konsumen.

15. Edward Sallis (2010) mengatakan bahwa mutu adalah suatu ide yang dinamis maka definisinya tidak boleh kaku karena sama sekali tidak akan membantu memahami mutu. Dalam pandangannya mutu merupakan sebuah konsep yang absolute sekaligus relative. Mutu dalam percakapan sehari-hari sebagian besar dipahami sebagai sesuatu yang absolute, misalnya restoran yang mahal dan mobil – mobil yang mewah. Sebagai suatu konsep yang absolute, mutu sama halnya dengan sifat baik, cantik, dan benar; merupakan suatu idealisme yang tidak dapat dikompromikan. Dalam definisi yang absolute, sesuatu yang bermutu merupakan bagian dari standar yang sangat tinggi dan tidak dapat diungguli. Dengan demikian “produk yang bermutu adalah sesuatu yang dibuat secara sempurna dan dengan biaya yang mahal. Mutu adalah semua yang memiliki kuaitas standar tinggi”. Mutu dalam pandangan ini menunjukkan keunggulan status dan posisi, dimana sedikit orang yang dapat mencapainya.

16. Mutu adalah gambaran total sifat dari suatu produk atau jasa peayanan yang berhubngan dengan kemampuannya untukmemberikan kebutuhan kepuasaan” (American Society For Quality Control ).

17. Pengertian Mutu Pendidikan

18. Dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 tahun 2009 tentang sistem penjaminan mutu pendidikan Pasal (1) ayat (1), memberikan pengertian bahawa Mutu Pendidikan adalah tingkat kecerdasan kehidupan bangsa yang dapat diraih dari penerapan Sistem Pendidikan Nasional.

19. Standar Mutu Pendidikan

20. Standar mutu

21. Standar mutu adalah paduan sifat – sifat barang atau jasa termasuk sistem manajemennya yang relatif establish dan sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Edward Sallis mengemukakan bahwa standar mutu dapat dilihat dari dua sisi yaitu :

22. Standar produk barang atau jasa yang ditunjukan dengan :

23. Sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan atau conformance to spesification ;

24. Sesuai dengan penggunaan atau tujuan, atau fittness for purpose or use ;

25. Produk tanpa cacat atau zero deffect ;

26. Sekali benar dan seterusnya atau right first time, every time

27. Standar untuk pelanggan yang ditunjukan dengan :

28. Kepuasan pelanggan atau customer satisfaction, bila produk barang atau jasa dapat melebihi harapan pelanggan, exceeding customer expectation

29. Setia kepada pelangganatau delighting the customer

30. Standar mutu pendidikan.

31. Standar Mutu pendidikan di Indonesia ditetapkan dalam suatu Standarisasi Nasional dan dikenal dengan Standar Nasional pendidikan. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan pasal 1 ayat (1) memberikan pengertian bahwa. Standar Nasional Pendidikan (SNP) adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Standar Nasional Pendidikan tersebut meliputi :

32. Standar kompetensi lulusan adalah kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan.

33. Standar isi adalah ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi yang dituangkan dalam kriteria tentang kompetensi tamatan, kompetensi bahan kajian, kompetensi mata pelajaran, dan silabus pembelajaran yang harus dipenuhi oleh peserta didik pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu.

34. Standar proses adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran pada satu satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan.

35. Standar pendidik dan tenaga kependidikan adalah kriteria pendidikan prajabatan dan kelayakan fisik maupun mental, serta pendidikan dalam jabatan.

36. Standar sarana dan prasarana adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan kriteria minimal tentang ruang belajar, tempat berolahraga, tempat beribadah, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, tempat bermain, tempat berkreasi dan berekreasi, serta sumber belajar lain, yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran, termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.

37. Standar pengelolaan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan, kabupaten/kota, provinsi, atau nasional agar tercapai efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan.

38. Standar pembiayaan adalah standar yang mengatur komponen dan besarnya biaya operasi satuan pendidikan yang berlaku selama satu tahun.

39. Standar penilaian pendidikan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik.

40. Konsep Manajemen Sekolah

41. Pengertian Manajemen

42. Manajemen adalah proses untuk mencapai tujuan – tujuan organisasi dengan melakukan kegiatan dari empat fungsi utama yaitu merencanakan (planning), mengorganisasi (organizing), memimpin (leading), dan mengendalikan (controlling). Dengan demikian, manajemen adalah sebuah kegiatan yang berkesinambungan”.

43. Menurut Terry sebagaimana dikutip oleh Mulyono (2008 : 16) mengemukakan bahwa : “Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya - sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan”.

44. Pengertian Manajemen Sekolah

45. Manajemen sekolah adalah pengorganisasian unsur – unsur Pendidikan disekolah untuk mencapai tujuan Pendidikan.

46. Ruang lingkup Manajemen Sekolah

47. Adapun ruang lingkup manajemen sekolah antara lain :

48. Manajemen Kurikulum/pengajaran

49. Kurikulum di sekolah merupakan penentu utama kegiatan sekolah. Kurikulum yang dirumuskan harus sesuai dengan filsafat dan cita-cita bangsa, perkembangan siswa, tuntutan, dan kemajuan masyarakat. Arti kurikulum secara sempit adalah sejumlah mata pelajaran yang diberikan di sekolah. Secara luas, kurikulum berarti semua pengalaman belajar yang diberikan sekolah pada siswa selama mereka mengikuti pendidikan di sekolah (Sucipto & Raflis, 1994: 142). Manajemen kurikulum membicarakan pengorganisasian sumber-sumber yang ada di sekolah sehingga kegiatan manajemen kurikulum ini dapat dilakukan dengan epektif dan efisien. Dalam merumuskan tujuan pendidikan, setidaknya mempertimbangkan empat fungsi dasar dalam pendidikan, yaitu :

50. Pengembangan individu yang meliputi aspek-aspek hidup pribadi, etis, estetis, emosional, fisis.

51. Pengembangan cara berpikir dan teknik penyelidikan berkenaan dengan kecerdasan yang terlatih.

52. Pemindahan warisan budaya, menyangkut nilai-nilai sivik dan moral bangsa.

53. Pemenuhan kebutuhan sosial yang vital yang menyumbang pada kesejahteraan ekonomi, sosial, politik, dan lapangan kerja Rohiat (2009 : 22-23).

54. Manajemen Peserta didik

55. Manajemen kesiswaan merupakan kegiatan yang bersangkutan dengan masalah kesiswaan di sekolah. Tujuan manajemen kesiswaan adalah menata proses kesiswaan mulai dari proses perekrutan, mengikuti pembelajaran sampai dengan lulus sesuai dengan tujuan institusional agar dapat berlangsung secara epektif dan efisien. Kegiatan manajemen kesiswaan meliputi: perencanaan penerimaan siswa baru, pembinaan siswa, dan kelulusan. Dalam penerimaan siswa baru, terdapat beberapa kegiatan yang dilakukan, seperti: penetapan daya tampung, penetapan persyaratan siswa yang akan diterima, dan pembentukan panitia dalam penerimaan siswa baru Rohiat (2009 : 25). Sedangkan pembinaan siswa merupakan pemberian pelayanan kepada siswa di sekolah baik pada jam sekolah atau di luar jam pelajaran sekolah. Pembinaan yang dilakukan kepada siswa adalah agar siswa menyadari posisi dirinya sebagai pelajar dan dapat menyadari tugasnya secara baik. Beberapa hal yang dilakukan dalam pembinaan siswa, diantaranya: memberikan orientasi pada siswa baru, mencatat kehadiran siswa, mencatat prestasi dan kegiatan siswa, membina disiplin siswa, dan membina siswa yang tamat belajar Rohiat (2009 : 26).

56. Manajemen Ketenagaan/kepegawaian

57. Ketenagaan di sekolah yang menjadi tanggung jawab kepala sekolah menuntut kemampuan dalam manajemen personil yang memadai karena telah menjadi tuntutan bahwa kepala sekolah harus ikut memikul tanggung jawab untuk keberhasilan atau kegagalan anggota sekolah. Kesanggupan manajemen yang dituntut, meliputi: memperoleh dan memilih anggota yang cakap, membantu anggota menyesuaikan diri pada tugas-tugas barunya, menggunakan anggota dengan lebih epektif, dan menciptakan kesempatan untuk perkembangan anggotanya secara berkesinambungan Rohiat (2009 : 27).

58. Manajemen keuangan

59. Manajemen keuangan meliputi kegiatan perencanaan, penggunaan, pencatatan data, pelaporan dan pertanggung jawaban penggunaan dana sesuai dengan yang direncanakan. Tujuan manajemen keuangan adalah untuk mewujudkan tertib administrasi keuangan sehingga penggunaan keuangan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kepala sekolah sebagai pimpinan sekolah dan menjabat sebagai otorisator berfungsi sebagai orang yang bisa memerintahkan pembayaran. Sedangkan bendaharawan sekolah bertugas sebagai ordonator yang bisa melakukan pengujian atas pembayaran Rohiat (2009 : 28).

60. Manajemen Perlengkapan/sarana-prasarana

61. Manajemen sarana dan prasarana adalah kegiatan yang mengatur untuk mempersiapkan segala peralatan/material bagi terselenggaranya proses pendidikan di sekolah. Sarana dan prasarana pendidikan adalah semua benda yang bergerak dan tidak bergerak yang dibutuhkan untuk menunjang penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar secara langsung maupun tidak langsung. Manajemen sarana dan prasarana merupakan keseluruhan proses rencana pengadaan, pendayagunaan, dan pengawasan sarana dan prasarana yang digunakan agar tujuan pendidikan di sekolah dapat tercapai dengan epektif dan efisien. Kegiatan manajemen sarana dan prasarana itu dapat meliputi: perencanaan kebutuhan, pengadaan, penyimpanan, penginvestasian, pemeliharaan, dan penghapusan sarana dan prasarana pendidikan Rohiat (2009 : 26).

62. Manajemen hubungan sekolah dan masyarakat

63. Sekolah dan masyarakat memiliki hubungan timbal balik untuk menjaga kelestarian dan kemajuan masyarakat itu sendiri. Pelaksanaan sekolah bertujuan untuk menjaga kelestarian nilai positif masyarakat, dengan harapan sekolah dapat mewariskan nilai positif masyarakat dengan baik dan benar. Sekolah juga berperan sebagai agen perubahan (agent of change), di mana sekolah dapat mengadakan perubahan nilai dan tradisi sesuai dengan kemajuan dan tuntutan masyarakat dalam kemajuan dan pembangunan Rohiat (2009 : 28).

64. Manajemen layanan khusus

65. Manajemen layanan khusus dilakukan dengan tujuan mendukung keberhasilan proses belajar mengajar. Keberhasilan belajar tersebut di antaranya harus ditunjang dengan pusat sumber belajar, pusat kesehatan sekolah, bimbingan konseling, dan kantin sekolah. Manajemen layanan khusus merupakan usaha yang secara tidak langsung berhubungan dengan proses belajar mengajar di kelas, tetapi secara khusus diberikan atau ditangani oleh kepala sekolah kepada para siswa agar mereka lebih optimal dalam melaksanakan proses belajar mengajar Rohiat (2009 : 28).

66. Manajemen Sekolah Bermutu

67. Indikator Sekolah Bermutu

68. Engkoswara (2010) menerangkan indikator – indikator sekolah yang bermutu dan tidak bermutu yang diadaptasidari pandangan para ahli, yaitu sebagai berikut :

69. Sekolah bermutuSekolah tidak bermutuMasukan yang tepat Masukan yang banyakSemangat kerja tinggipelaksanaan kerja santaiGairah motivasi belajar tinggiAktivitas belajar santaiPenggunaan biaya, waktu, fasilitas, tenaga yang profesionalBoros menggunakan sumber – sumberKepercayaan berbagai pihakkurang peduli terhadap lingkungan Tamatan yang bermutuLulusan hasil katrol Keluaran yang relevan dengan kebutuhan masyarakatkeluaran tidak produktif.

70. Standar sekolah bermutu

71. Baker (2005) yang dikutip menurut Engkoswara (2010 : 310) memaparkan standar sekolah yang bermutu, adalah sebagai berikut :

72. Administrator dan jajarannya serta guru – guru adalah para profesional yang handal.

73. Tersedia kurikulum yang luas bagi seluruh siswa.

74. Memiliki filosofi yang selalu dikomunikasikan bahwa seluruh anak dapat belajar dengan harapan yang tinggi.

75. Iklim yang baik untuk belajar, aman, bersih, mempedulikan dan terorganiusasi dengan baik.

76. Suatu sistem penilaian berkelanjutan yang didukung supervisi.

77. Keterlibatan masyarakat yang tinggi

78. Membantu para guru mengembangkan strategi, teknik instruksional dan mendorong kerja sama kelompok

79. Menyusun jadwal secara terprogram untuk memberikan pelatihan dalam jabatan dan seminar untuk seluruh staf.

80. Pengorganisasian SDM untuk melayani seluruh siswa

81. Komunikasi dengan orang tua dan menyediakan waktu cukup untuk dialog .

82. Menetapkan dan mengartikulasikan tujuan secara jelas.

83. Pelihara staf yang memiliki kesemimbangan ketrampilan dan kemampuan dan ketahui kekuatan dan kapabilitas khusus dari staff.

84. Bekerja untuk memelihara moril tinggi yang berkontribusi terhadap stabilitas organisasi dan membatasi tingkat turn – over (Perputaran guru)

85. Bekerja keras untuk memelihara ukuran kelas sesuai dengan mata pelajaran dan tingkatan kelas siswa sesuai dengan aturan yang ada.

86. Kembangkan dengan staf dan orang tua kebijakan sekolah dalam disiplin, penilaian, kehadiran, pengujian, promosi dan ingatan.

87. Kerja sama guru dan orang tua untuk menyediakan dukungan pelayanan dalam pemecahan permasalahan siswa.

88. Memelihara hubungan baik dengan pemerintah daerah.

89. Kategori Sekolah

90. Sekolah Petensial (Calon SSN)

91. Pengertian Sekolah Potensial

92. Menurut Zenal Aqib (2010 : 4) menyatakan bahwa, Sekolah potensial adalah sekolah yang masih relatif banyak kekurangan/kelemahan untuk memenuhi kriteria sekolah yang sesuai dengan Standar Nasional pendidikan. Dalam penjelasan PP Nomor 19 Tahun 2005 Pasal 11 Ayat 2 dan 3 menyebutkan bahwa kategori sekolah potensial adalah sekolah yang belum memenuhi (Masih jauh) dari SNP.

93. Kriteria Sekolah Potensial.

94. Variasi sekolah umumnya sangat tinggi. Ada sekolah yang secara kuantitas masih banyak kekurangan apabila dibandingkan dengan SSN, sebagian kecil baru memenuhi SNP, setengahnya lagi telah memenuhi SNP dan sisanya belum memenuhi SNP.

95. Secara kualitas juga bervariasi dan relatif rendah, baik ditinjau dari kualitas lulusan atau prestasi akademik/non akademik siswa, SDM, sarana dan prasarana, dan aspek pendidikan lainnya.

96. Ditinjau dari manajemen sekolah juga belum memenuhi SNP.

97. Sumber dana dan pendanaan relatif rendah.

98. Dari letak geografisnya banyak sekolah didaerah pinggiran, terpencil, terpencar, dan terisolir.

99. Dari input peserta didik, sekolah potensial rata – rata peserta didiknya dari masyarakat dengan kemampuan akademiknya lebih rendah dari peserta didik sekolah Standar Nasional (SSN).

100. Aspek – Aspek Pengembangan Sekolah Potensial

101. Pada dasarnya aspek – aspek pendidikan yang dikembangkan sekolah potensial untuk menjadi sekolah Standar Nasional secara garis besar meliputi delapan aspek SNP serta diperluas juga pada program, cakupan program, variasi program, dan kecepatan dalam pencapaian hasil. Pencapaian pengembangan sekolah potensial dapat terlaksana dengan maksimal sangat ditentukan oleh karakteristik atau kemampuan sekolah masing – masing.

102. Menentukan Standarisasi Keberhasilan Pengembangan sekolah Potensial.

103. Sebelum pengembangan berikutnya berdasarkan aspek – aspek yang akan dikembangkan pada sekolah potensial, seyogyanya sekolah dapat merumuskan tentang apa saja yang akan dihasilkan (Out Put), baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif dan dalam waktu yang telah ditentukan. Manfaat yang akan diperoleh atas tolok ukur keberhasilan tersebut antara lain :

104. Sekolah dapat mempergunakannya sebagai target yang harus dicapai dari sekolah potensial sehingga menjadi SSN.

105. Sekolah dapat menyelenggarakan secara bertahap pelaksanaan pendidikan dengan perbaikan atau peningkatan berbagai aspek sehingga menjadi SSN dalam jangka waktu yang pendek.

106. Dinas Pendidikan Kabupaten/kota dan propinsi dapat mempergunakan untuk melakukan pembinaan secara kongkrit pada aspek – aspek apa saja yang masih belum memenuhi syarat atau kekurangan sekolah pada setiap tahunnya.

107. Pihak – pihak lain yang terkait dapat ikut serta melakukan pembinaan dalam rangka mempercepat pencapaian SSN.

108. Sekolah Kategori Mandiri (SKM)/Sekolah Standar Nasional (SSN)

109. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan pasal 11 menjelaskan bahwa beban belajar untuk SMA/MA/SMLB, SMK/MAK atau bentuk lain yang sederajat pada jalur pendidikan formal kategori mandiri dinyatakan dalam satuan kredit semester/SKS. Beban belajar minimal dan maksimal bagi satuan pendidikan yang menerapkan SKS ditetapkan oleh peraturan menteri/Permen berdasarkan usul dari Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP). Pada ayat ini dijelaskan bahwa sekolah khususnya SMA/MA/ SMLB, SMK/MAK atau bentuk lain yang sederajat dikelompokkan menjadi dua kategori, yaitu sekolah kategori standar dan sekolah kategori mandiri. Pengkategorian ini didasarkan pada tingkat terpenuhinya SNP. Oleh karenanya Pemerintah dan Pemerintah Daerah berupaya agar sekolah/madrasah yang berada dalam kategori standar meningkat menjadi sekolah/madrasah kategori mandiri.

110. Terminologi SSN

111. Dua istilah (terminologi) sekolah standar nasional/SSN dan sekolah kategori mandiri/SKM sepertinya muncul secara simultan dalam persekolahan kita. Konsep pendiriannya juga sama, hanya saja SKM dipakai untuk jenjang pendidikan lanjutan (SMA) ketika proyek percontohan dilakukan pada tahun-tahun pertama.Kini sama-sama digunakan dengan term SSN. Sebagaimana sekolah kategori standar, bahkan sekolah bertaraf internasional, SSN/SKM juga menggunakan kurikulum resmi yang ditetapkan oleh pemerintah, yakni kurikulum tingkat satuan pendidikan/KTSP. KTSP yang dikembangkan oleh masing-masing sekolah berbasis pada kompetensi. Menurut Wilson (2001) paradigma pendidikan yang berbasis pada kompetensi mencakup berbagai hal seperti kurikulum, pedagogi, dan penilaian menekankan pada standar atau hasil. Hasil belajar yang berupa kompetensi dicapai peserta didik melalui proses pembelajaran yang dilaksanakan dengan menggunakan pedagogi yang mencakup strategi mengajar atau metode mengajar. Tingkat keberhasilan pembelajaran yang dicapai peserta didik dapat dilihat pada hasil ujian atau tugas-tugas yang dikerjakan peserta didik. Suatu tipikal SKM itu yakni pembelajarannya dibedakan pada tiga kategori: tatap muka, tugas mandiri, dan penugasan mandiri nonterstruktur. Itu harus jelas dan bisa diamati pada rencana pelaksanaan pembelajarannya (RPP) secara eksplisit maupun inplisit. Di sinilah letak kemandiriannya bisa terlihat. Saat kapan peserta didik mendapat bimbingan langsung oleh pendidik (tatap muka), saat kapan ia harus berhadapan dengan berbagai macam sumber belajar baik secara individual maupun kelompok (tugas mandiri), dan saat kapan ia lebih jauh menggali dan menggarap secara tekun tugas yang lebih luas dalam jangka waktu lebih lama (penugasan mandiri nonterstruktur). Hal itu sesuai dengan Permendiknas nomor 41 tahun 2007 tentang Standar Proses dan edaran yang dibuat Direktorat SMA yang telah disosialisasikan pada kegiatan bimbingan dan teknis (bintek) KTSP 2008 di seluruh wilayah Indonesia. Permendiknas nomor 41 tahun 2007 dinyatakan bahwa kegiatan pembelajaran inti mencakup tiga hal, yakni eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi. Artinya, bahwa kegiatan inti itu mesti memperlihatkan adanya langkah-langkah kegiatan penjajakan atau penjelajahan informasi seluas - luasnya tentang materi/bahan ajar (eksplorasi). Kemudian, pada kegiatan inti juga tampak adanya penggarapan yang sungguh-sungguh atau tekun atas materi/bahan ajar yang telah ditemukan (elaborasi), untuk seterusnya perlu langkah-langkah kegiatan pembenaran, penegasan, dan pengesahan materi/bahan ajar yang telah didapatkan. Jadi, adanya tuntutan pembelajaran yang mesti bisa menyikapi kegiatan tatap muka, tugas mandiri, dan penugasan mandiri nonterstruktur di satu sisi, dan harus pula bisa menyikapi kegiatan-kegiatan pembelajaran yang mesti eksploratif, elaboratif, dan konfirmatif bukanlah sesuatu hal yang menjadi ambivalen. Sekolah Kategori Mandiri (SKM)/Sekolah Standar Nasional (SSN) adalah sekolah yang hampir atau sudah memenuhi Standar Nasional Pendidikan.

112. Ciri – ciri SKM/SSN

113. Ciri utama Sekolah Kategori Mandiri/Sekolah Standar Nasional (SKM/SSN) adalah :

114. Memenuhi atau hampir memenuhi Standar Nasional Pendidikan meliputi Standar Isi, Standar Kompetensi Lulusan, Standar Proses, Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Standar Sarana dan Prasarana, Standar Pengelolaan, Standar Pembiayaan, Standar Penilaian Pendidikan.

115. Menerapkan Sistem Kredit Semester (SKS).

117. Pasal 12, ayat 1, huruf f : setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing dan tidak menyimpang dari ketentuan batas waktu yang ditetapkan

118. Bab IX, pasal 35 menyebutkan bahwa : (1) Standar nasional pendidikan terdiri atas standar isi, proses, kompetensi lulusan, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian pendidikan yang harus ditingkatkan secara berencana dan berkala

119. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang pembagian kewenangan antara pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota

120. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, bagian ketiga pada Pasal 10 dan 11 mengatur tentang beban belajar dalam bentuk sistem paket dan sistem satuan kredit semester (SKS). Pada Ayat 3 menyebutkan bahwa beban belajar untuk SMA/MA/SMLB, SMK/MAK atau bentuk lain yang sederajat pada jalur pendidikan formal kategori mandiri dinyatakan dalam satuan kredit semester. Ketentuan tersebut mengisyaratkan bahwa sekolah kategori mandiri “harus” menerapkan sistem SKS, sedangkan sekolah kategori standar menerapkan sistem paket dan “dapat” menerapkan sistem SKS.

121. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

122. Permendiknas Nomor 22 tahun 2006 tentang standar isi

123. Permendiknas Nomor 23 tahun 2006 tentang standar kompetensi lulusan

124. Permendiknas Nomor 6 tahun 2007, sebagai penyempurnaan Permendiknas Nomor 24 tahun 2006 tentang pelaksanaan Permendiknas Nomor 22 dan 23 tahun 2006

125. Permendiknas Nomor 12 tahun 2007 tentang standar pengawas sekolah

126. Permendiknas Nomor 13 tahun 2007 tentang standar kepala sekolah

127. Permendiknas Nomor 16 tahun 2007 tentang standar kualifikasi akademik dan kompetensi guru

128. Permendiknas Nomor 18 tahun 2007 tentang sertifikasi guru dalam jabatan

129. Permendiknas Nomor 19 tahun 2007 tentang standar pengelolaan pendidikan

130. Permendiknas Nomor 20 tahun 2007 tentang standar penilaian pendidikan

131. Permendiknas Nomor 24 tahun 2007 tentang standar sarana dan prasarana pendidikan

132. Permendiknas Nomor 41 tahun 2007 tentang standar proses

133. Rencana Strategis Depdiknas tahun 2005-2009

134. Rencana Strategis Ditjen. Manajemen Dikdasmen tahun 2005-2009

135. Tantangan dan Harapan

136. Eksistensi SSN/SKM agaknya menjadi tantangan baru buat pengelolaan pendidikan di tanah air saat ini. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah seharusnya punya kesungguhan yang sama dalam mewujudkannya. Entitas persekolahan SSN yang ”baru” ini dilakukan dengan SKS dalam pengelolaannya. Paradigma serupa juga telah duluan dilakukan pada sekolah akselerasi meskipun mungkin sistem pengelolaan sekolah itu tidak diatur dengan perundang-undangan yang lebih sistemik seperti SSN/SKM juga sekolah berstandar internasional/SBI. Beban belajar peserta didik yang dinyatakan dalam bentuk SKS, kemudian berimplikasi terhadap pembelajaran tatap muka, tugas mandiri dan penugasan mandiri nonterstruktur. Tentulah semua itu menuntut konsentrasi dan kesungguhan semua pihak, mulai dari pemerintah daerah (bupati/walikota, kepala dinas pendidikan), kepala sekolah, para pendidik, masyarakat, dan peserta didik. Tanpa political will, sistem pengelolaan yang kuat, sumber dana yang kuat, etos kerja para pendidik yang sinergis, masyarakat yang sadar arti penting dan nilai pendidikan, maka pelaksanaan SSN hanya akan ada dalam fantasi belaka. Bukankah sebelumnya kita pernah ”dihebohkan” sekolah-sekolah berlabel plus, akselerasi, sekolah favorit, sekolah bertaraf internasional. Namun gaung dari label-label yang hebat itu seringkali hanya dicantolkan pada bangunan fisiknya semata, yang oleh karenanya, biaya untuk memasukinya menjadi berlipat – lipat. Di sisi lain, sejumlah masyarakat merasa kecewa dengan sistem pendidikan yang secara inheren kemudian mereka mendirikan homeschooling pula. Anggaran pendidikan yang menembus angka 20 persen dari APBN 2009, kiranya bisa membuat SSN menjadi sistem persekolahan yang futuristik di negeri ini.

137. Rintisan Sekolah Berstandar Internasional

138. Pengertian RSBI

139. Rintisan Sekolah Berstandar Internasional (RSBI) adalah Sekolah Standar Nasional (SSN) yang menyiapkan peserta didik berdasarkan Standar Nasional Pendidikan (SNP) Indonesia dan bertaraf Internasional sehingga diharapkan lulusannya memiliki kemampuan daya saing internasional.

140. Landasan Hukum dan Prasyarat RSBI

141. Landasan Hukum RSBI

142. UU No. 20 Tahun 2003 ps 50

143. UUNo. 32 Tahun 2004 : Pemerintahan Pusat dan Daerah

144. UU No 33 Tahun 2004 : Kewenangan Pemerintah (Pusat) dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom

145. UU No. 25 Tahun 2000 : Program Pembangunan Nasional

146. PP NoTahun 2005 : Standar Nasional Pendidikan (SNP) ps 61

147. Permendiknas No. 22,23,24 Tahun 2006 : Standar Isi, SKL dan Implementasinya

148. Prasyarat RSBI

149. Kurikulum Nasional (modifikasi)

150. Wajib mengikuti UN

151. Ujian Internasional (optional)

152. Proses Pembelajaran dan Manajemen (standar internasional)

153. Berbasis pada kultur Indonesia

154. Tidak eksklusif (semua aspek dikembangkan)

155. Merit sistem dalam penerimaan siswa (akses untuk siswa miskin setara)

156. Tujuan Program RSBI

157. Umum

158. Meningkatkan kualitas pendidikan nasional sesuai dengan amanat Tujuan Nasional dalam Pembukaan UUD 1945, pasal 31 UUD 1945, UU No.20 tahun 2003 tentang SISDIKNAS, PP No.19 tahun 2005 tentang SNP( Standar Nasional Pendidikan), dan UU No.17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang menetapkan Tahapan Skala Prioritas Utama dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah ke-1 tahun 2005-2009 untuk meningkatkan kualitas dan akses masyarakat terhadap pelayanan pendidikan.

159. Memberi peluang pada sekolah yang berpotensi untuk mencapai kualitas bertaraf nasional dan internasional.

160. Menyiapkan lulusan yang mampu berperan aktif dalam masyarakat global.

161. Khusus

162. Menyiapkan lulusan yang memiliki kompetensi yang tercantum di dalam Standar Kompetensi Lulusan yang diperkaya dengan standar kompetensi lulusan berciri internasional.

163. Indikator Kinerja Kunci Minimal (IKKM) dan Indikator Kinerja Kunci Tambahan (IKKT) keberhasilan pelaksanaan RSBI

164. Indikator Kinerja Kunci Minimal

165. RSBI/SBI adalah sekolah yang berbudaya Indonesia, karena Kurikulumnya ditujukan untuk Pencapaian indikator kinerja kunci minimal sebagai berikut :

166. Menerapkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) ;

167. Menerapkan sistem satuan kredit semester di SMA/SMK/MA/MAK ;

168. Memenuhi Standar Isi; dan

169. Memenuhi Standar Kompetensi Lulusan.

170. Indikator Kinerja Kunci Tambahan

171. Keberhasilan pelaksanaan RSBI juga ditandai dengan pencapaian indikator kinerja kunci tambahan sebagai berikut :

172. sistem administrasi akademik berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di mana setiap saat siswa bisa mengakses transkripnya masing – masing ;

173. muatan mata pelajaran setara atau lebih tinggi dari muatan pelajaran yang sama pada sekolah unggul dari salah satu negara anggota OECD (Organization for Economic Co-operation and Development) dan/ atau negara maju lainnya yang mempunyai keunggulan tertentu dalam bidang pendidikan; dan

174. menerapkan standar kelulusan sekolah/ madrasah yang lebih tinggi dari Standar Kompetensi Lulusan. Adalah tidak benar kalau guru Bahasa Indonesia harus menggunakan Bahasa Inggris dalam memberikan pengantar pelajarannya, walaupun hal tersebut boleh saja dilakukan, tetapi penggunaan Bahasa Inggris adalah untuk pembelajaran mata pelajaran kelompok sains, matematika, dan inti kejuruan saja, sebagaimana dalam Bagian Proses Pembelajaran RSBI/SBI dinyatakan sebagai berikut: ‘’Mutu setiap SekolahStandar Internasional dijamin dengan keberhasilan melaksanakan proses pembelajaran yang efektif dan efisien.

175. Asas – asal Pelaksanaan Kurikulum dan Pembelajaran RSBI

176. Asas – asas pelaksanaan kurikulum dan pembelajaran pada RSBI meliputi :

177. Menggunakan kurikulum yang berlaku secara nasional dengan mengadabtasi kurikulum sekolah di Negara lain.

178. Mengajarkan bahasa asing, terutama penggunaan bahasa Inggris, secara terintegrasi dengan mata pelajaran lainnya. Metode pengajaran dwi bahasa ini dapat dilaksanakan dengan dua kategori yakni Subtractive Bilingualism (beri penjelasan oleh penulis) dan Additive Bilingualism, yang menekankan pendekatan Dual Language.

179. Pengajaran dengan pendekatan Dual Language menekankan perbedaan adanya Bahasa Akademis dan Bahasa Sosial yang pengaturan bahasa pengantarnya dapat dialokasikan berdasarkan subjek maupun waktu.

180. Menekankan keseimbangan aspek perkembangan anak meliputi aspek kognitif (intelektual), aspek sosial dan emosional, dan aspek fisik.

181. Mengintegrasikan kecerdasan majemuk (Multiple Intelligence) termasuk Emotional Intelligence dan Spiritual Intelligence ke dalam kurikulum.

182. Mengembangkan kurikulum terpadu yang berorientasi pada materi, kompetensi, nilai dan sikap serta prilaku (kepribadian ).

183. Mengarahkan siswa untuk mampu berpikir kritis, kreatif dan analitis , memiliki kemampuan belajar (learning how to learn) serta mampu mengambil keputusan dalam belajar. Penyusunan kurikulum ini didasarkan prinsip ”Understanding by Design” yang menekankan pemahaman jangka panjang (Enduring Understanding). Pemahaman (Understanding) dilihat dari 6 aspek: Explain, Interpret, Apply, Perspective, Empathy, Self Knowledge.

184. Kurikulum tingkatan satuan pendidikan dapat menggunakan sistem paket dan kredit semester.

185. Dapat memberikan program magang untuk siswa SMA, MA dan SMK.

186. Menekankan kemampuan pemanfaatan Information and Communication Technology (ICT) yang terintegrasi dalam setiap mata pelajaran.

187. Penjaminan Mutu pada RSBI

188. Mutu Proses Pembelajaran

189. Terdapat pergeseran paradigma pendidikan dari mengajar ke membelajarkan. Mengajar lebih menekankan pada kegiatan guru dalam mentransformasikan ilmu atau materi kepada siswa, dan siswa hanya sebagai pendengar, sedangkan pembelajaran lebih menekankan pada proses kegiatan siswa yang aktif mencari, menemukan sekaligus mempresentasikan temuan belajarnya. Sekolah bertaraf Internasional diharapkan menerapkan azas-azas pembelajaran aktif yang mengakses 5 pilar pendidikan (religious awareness, learning to know, learning to do, learning to be, and learning how to live together) dalam pengelolaan pembelajaran dengan rincian seperti berikut :

190. Pendekatan yang digunakan berfokus pada siswa dengan merangsang rasa ingin tahu dan motivasi intrinsik serta partisipasi siswa (inquiry, investigation) sehingga ide pembelajaran dapat datang dari siswa.

191. Siswa membangun pengetahuannya sendiri, bukan dibentuk oleh orang lain (constructivism).

192. Guru berperan sebagai fasilitator, sehingga tercipta interaksi Guru-siswa, siswa dengan siswa, siswa dengan guru, terjadi komunikasi multi arah, sikap guru terhadap siswa harus menimbulkan rasa nyaman, penyusunan kelas dapat dibuat dengan 2 macam pengelompokan seperti kelas dengan satu kelompok umur (Single Age), Kelas dengan dua kelompok umur (Multi age)

193. Pembelajaran melayani semua anak termasuk anak dengan kebutuhan khusus ( special needs ) secara terbatas (program inklusi), pendekatan yang digunakan menekankan adanya keragaman kompetensi, intelligence, agama, minat.

194. Menekankan pada pemahaman siswa bukan hafalan dan sekedar mengejar target pembelajaran maupun bahan ujian, tetapi berorientasi pada aktivitas dan proses.

195. Mengembangkan model-mdel pembelajaran yang konstruktif, inovatif seperti cooperative learning, pembelajaran berbasis masalah, dan contextual teaching and learning.

196. Memanfaatkan berbagai sumber belajar (lingkungan, nara sumber, dan penunjang belajar lainnya) tidak hanya dari guru.

197. Materi pembelajaran disesuaikan dengan tingkat perkembangan siswa

198. Memberikan kesempatan pada siswa untuk memilih (intelligent choice) seperti dalam pemilihan proyek yang akan dikerjakan, gaya belajar, cara menyelesaikan soal, minat dalam batasan tertentu. Dalam mengakomodasi keragaman, pengajaran materi dapat diberikan berbeda-beda, umumnya tiga tingkatan/macam, sesuai dengan kebutuhan siswa. Praktek yang umumnya disebut Differentiated Instruction ini menyebabkan tugas yang diberikan kepada siswa juga dapat berbeda yang antara lain berupa Tiered Assignments serta tehnik diferensiasi lainnya. Untuk siswa berkebutuhan khusus (special needs) dapat dibuatkan program pembelajaran individu (Individual Educational Program/IEP).

199. Siklus pembelajaran dapat dimulai dari tahapan Exposure, Mini Lesson, Workshop dan Assessment. Siklus ini dapat berulang di setiap tahap sesuai dengan kebutuhan siswa.

200. Menciptakan dan memelihara berbagai lingkungan yang kondusif untuk siswa belajar seperti; penataan ruangan, materi pembelajaran, rasio guru siswa 1:12 sampai dengan 1: 24.

201. Mutu Kompetensi Lulusan

203. Standar akademik menekankan pada pemahaman materi belajar, bukan pada pengumpulan nilai, yang harus didukung oleh berbagai bukti otentik.

204. Kelulusan berdasarkan pada analisa individu yang menggunakan pertimbangan profesional guru dan sekolah.

205. Kualitas lulusan dipersiapkan mampu bersaing secara global baik dari segi pengetahuan maupun kompetensi berkomunikasi dengan tetap mempertahankan budaya Indonesia.

206. Terdapat standar minimal pendukung yang harus dipenuhi siswa yang dapat berupa; projek dan makalah/tulisan, Community Service project (pengabdian pada masyarakat),program magang untuk SMA,MA dan SMK, serta kehadiran.

207. Kualitas lulusan yang dihasilkan dapat diterima di sekolah-sekolah Internasional di dunia berdasarkan: kemampuan bahasa Inggris yang dimiliki siswa, tipe laporan standar internasional, benchmark standar Internasional, dapat bekerjasama dengan lembaga internasional.

208. Mutu Ketenagaan

209. Tenaga pendidik memiliki kualifikasi minimal S1, mampu berbahasa Inggris, memiliki kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi social dan kompetensi professional.

210. Seleksi tenaga pendidik dilakukan secara professional oleh tenaga ahli dalam bidang sumber daya manusia (Human Resources Departement) yang dapat dilakukan dengan tahapan: wawancara awal,Class observation, Behavioral interview ,Behavioral test,English test (TOEFL dan conversation), Micro teaching and discussion,Tes kesehatan.

211. Performance management dilakukan secara berkelanjutan dan berkesinambungan sebagai dasar untuk pengembangan SDM lebih lanjut dengan instrumen khusus berdasarkan standar Teaching Effectiveness.

212. Pengelolaan Sumber Daya Manusia berdasarkan Kompetensi (Competency-based Human Resorces System)

213. Mutu Sarana Dan Prasarana

214. Sarana dan Prasarana yang dapat memenuhi kebutuhan belajar siswa berdasarkan cara kerja otak dan standar internasional, terdiri dari ruangan beserta kelengkapannya, yaitu :

215. Ruang Belajar yang kondusif meliputi luas , pencahayaan, temperatur, tingkat kebisingan.

216. Tempat bermain

217. Laboratorium

218. Perpustakaan

219. Fasilitas olah raga

220. Fasilitas kesenian

221. Ruang Guru

222. Ruang konseling

223. Ruang pertemuan siswa

224. Ruang serbaguna

225. Kantin

226. Klinik

227. Ruang ibadah

228. Ruang kepala sekolah dan administrasi

229. Fasilitas internet di setiap ruang kelas dan WiFi di seluruh sekolah untuk memudahkan akses internet. Setiap siswa tingkatan SMA /SMK menggunakan laptop secara individu dalam mengerjakan tugas sekolah.

230. Ruang terapi untuk special needs

231. Toilet

232. Ruang khusus lainnya sesuai dengan kebutuhan

233. Mutu Pembiayaan

234. Sumber dana diperoleh dari dana investasi pemilik dan pembayaran uang sekolah siswa untuk jenis sekolah swasta; serta dapat bervariasi dari sumber lainnya,pemerintah dan

235. masyarakat untuk jenis sekolah negeri.Pengalokasian dana dikategorikan ke dalam : Pengeluaran operasional rutin dan non rutin, pengeluaran investasi untuk pengembangan sekolah.

236. Pengelolaan keuangan dilakukan secara profesional: transparan, efisien, akuntabel dengan diperiksa oleh akuntan publik

237. Mutu Penilaian

238. Tujuan utama penilaian untuk memantau perkembangan hasil belajar siswa secara individu dan berkesinambungan bukan untuk mengkategorikan siswa sehingga tidak membandingkan prestasi antar siswa.

239. Penilaian dilakukan dengan menggunakan prinsip Pedoman Acuan Kriteria (PAK) dengan memperhatikan aspek: otentik yang artinya penilaian relevan sesuai dengan potensi masing-masing siswa dan relevan dengan dunia nyata. Keseimbangan dengan memperhatikan produk, proses dan progres.

240. Penilaian dilakukan sesuai dengan kriteria belajar yaitu kriteria produk, kriteria proses dan kriteria progress. Kriteria produk berfokus pada apa yang siswa tahu dan bisa lakukan pada saat tertentu. Kriteria proses berfokus pada bagaimana siswa mencapai perfomansi bukan pada hasil akhir. Kriteria progres berfokus pada tingkat pencapaian

241. Penilaian dilakukan dengan mengacu pada tujuan pembelajaran bukan dengan prestasi siswa lainnya

242. Penilaian dilakukan secara berkesinambungan dengan menggunakan berbagai teknik dan instrumen seperti rubrik, observasi harian, performance task dan tes tertulis (paper and pencil)

243. Pembelajaran didasarkan atas pencapaian ketuntasan belajar siswa (mastery learning) maka laporan yang dikeluarkan sekolah dapat berupa: Laporan Narasi,Laporan Perkembangan Siswa per individu yang diterima secara internasional.

244. Tahapan Pengembangan Dan Program Prioritas RSBI

245. Tahapan Pengembangan RSBI

246. Tahap pengembangan RSBI melalui tahap - tahap, berikut antara lain :

247. tahap Pengembangan (3 tahun pertama);

248. tahap Pemberdayaan (2 tahun; tahun ke-4 an 5); dan

250. Adaptasi kurikulum yang setaraf kurikulum Internasional

251. Pengembangan materi dan metode yang bervariasi

252. Pendampingan /outsourcing

253. Sistem Remedial Yang Terkontrol

254. Peningkatan kemampuan guru berbahasa Inggris

255. Kegiatan ekstra yang mendukung bahasa Inggris

256. Peningkatan kemampuan memecahkan soal secara mandiri

257. Peningkatan kemampuan guru mengajar dengan berbagai media

259. Manajemen sekolah adalah pengorganisasian atau pengelompokan unsur – unsur Pendidikan dalam suatu kegiatan yang terencana disekolah dalam rangka pencapaian tujuan Pendidikan.

260. Ditinjau dari Manajemen Sekolah untuk pencapaian delapan standar nasional pendidikan, maka sekolah Potensial belum mencapai SNP tersebut dan kategori sekolah tersebut belum bermutu dan akan mengarah kebermutu, jika dilaksanakan pengembangan. Maka perlu dilaksanakan pengembangan sekolah potensial untuk menjadi SSN. Pencapaian pengembangan sekolah potensial dapat terlaksana dengan maksimal sangat ditentukan oleh karakteristik atau kemampuan sekolah masing – masing.

261. Sekolah SSN dan RSBI, jika ditinjau dari Manajemen sekolahnya untuk pencapaian SNP dua kategori sekolah tersebut sudah mencapai SNP dan sudah dikatakan bermutu, namun masih harus melaksanakan pengembangan, Dukungan dari masyarakat, pemerintah Kabupaten, pemerintah propinsi akan selalu bersinergi sehingga dambaan bahwa akan ada sekolah negeri yang terjangkau dengan sertifikasi internasional akan segera terwujud.