Dokumen pertama membahas kebun kakao Pak Rahmat di Desa Cinta Damai yang menghasilkan buah melimpah dan bebas penyakit dengan teknik budidaya tertentu dan pupuk dari K-Link. Diberikan pula kontak untuk berbagi informasi. Dokumen kedua menjelaskan hirarki perundangan di Indonesia menurut Ketetapan MPRS dan UU. Dokumen ketiga membandingkan pemerintahan desa dan pemerintah desa.

1. 1
Kebun Cacao Pak Rahmat Desa Cinta Damai Kec. Lawe Sigalagala Kab. Aceh Tenggara
Kebun Cacao Pak Rahmat Desa Cinta Damai Kec. Lawe Sigalagala Kab. Aceh Tenggara
Buah Lebat, Tiada Henti, dan Bebas Penyakit
Teknik Budidaya “PsPSP dan menggunakan
Buah Lebat, Tiada Henti, dan Bebas Penyakit
Teknik Budidaya “PsPSP dan menggunakan
Pupuk K-Bioboost dari K-Link ”
Pupuk K-Bioboost dari K-Link ”
Untuk berbagi hub kami
1. Rahmat Hp : 081264246244
2. Suparlan hp 08126187575
3. Sopian Ependi Hp, 082304446456
Untuk berbagi hub kami
1. Rahmat Hp : 081264246244
2. Suparlan hp 08126187575
3. Sopian Ependi Hp, 082304446456

2. 1. UUD 1945
2. Ketetapan MPR
3. UU
4. PERPU
5. Peraturan
Pemerintah
6. Keputusan Presiden
7. Instruksi Presiden
8. Peraturan Menteri
9. Instruksi Menteri
10.Peraturan-peraturan
Pelaksana Lainnya.
2
HIRARKI PERUNDANG-UNDANGAN
DI INDONESIA
BERDASARKAN
KETETAPAN MPRS NO. XX/MPRS/1996 JO KETETAPAN MPRS
NO.V/MPRS/1973

3. 3

4. 4

5. APA BEDANYA
PEMERINTAHAN DESA
DENGAN
PEMERINTAH DESA
5

6. PEMERINTAH DESA
Adalah : Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Desa.
6

7. 1. UUD 1945
2. UU / PERPU
3. Peraturan Pemerintah
4. Peraturan Presiden
5. Paraturan Daerah
7

8. HIRARKI PERUNDANG-UNDANGAN
DI INDONESIA
BERDASARKAN
UU NO. 12 TAHUN 2011
TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.
1. UUD 1945
2. Ketetapan MPR
3. UU / PERPU
4. Peraturan Pemerintah
5. Peraturan Presiden
6. Paraturan Daerah Propinsi
7. Peraturan Daerah Kabupaten /
Kota 8

9. Adalah : Penyelenggara urusan pemerintahan
oleh Pemerintah Desa dan Badan
Permusyawaratan Desa dalam
mengatur dan mengawasi
kepentingan masyarakat setempat
berdasarkan asal-usul dan adat
istiadat setempat yang diakui dan
dihormati dalam sistem
Pemerintahan Negara Kesatuan
Republik Indonesia.
9

10. 10