Dokumen ini membahas strategi reformasi birokrasi dan pengawasan nasional untuk pemerintahan Jokowi-JK, termasuk peningkatan kualitas pelayanan publik, penataan kewenangan lembaga yang tumpang tindih, serta peningkatan kualitas pelayanan perijinan investasi.

1. L/O/G/O
Danang Girindrawardana
Ketua Ombudsman Republik Indonesia
Usulan Strategi MakroREFORMASI BIROKRASI danPENGAWASAN NASIONAL PemerintahanJokowi JK 2014 –2019

2. Paparan Ini Untuk Menunjukkan Sustainability ReformasiBirokrasidanOptimalisasi Sistem PengawasanNasionalKabinet Jokowi JK
Beberapa amanat pentingUU terkait TusiKementerian PAN & RB
Strategi Makro RB >> Peningkatan Kualitas YanBlik
Strategi Makro RB >> Penataan Ranting Kewenangan KL yang Tumpang Tindih
Strategi Makro RB >> Peningkatan Kualitas Pelayanan Perijinan Investasi

3. Beberapa UU terbaru yang terkait dengan TusiKementerian PAN & RB
UU 17 Th 2007 Tentang RPJPN
UU 5 Th 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara
Amanat UU: melaksanakan program Reformasi Birokrasi s/d Th2025
UU 25 Th 2009
Tentang Pelayanan Publik
Amanat UU : kebijakan standar yanblik nasional, sistem informasi yanblik nasional, internal complaint handling di setiap KL Pemda
Amanat UU :
kebijakanbidang
pendayagunaanPegawaiASNdan ReformasiBirokrasi
Catatan: Jika dalam rangka perampingan Kabinet, Kementerian PAN RB dihilangkan atau diturunkan menjadi setingkat Kantor Kepresidenan Urusan Birokrasi, maka konsekuensinya3 UU tersebut akan kehilangan pijakanimplementatifnya dan program RBdan Kualitas Pelayanan Publik akan tercabuturgensi dan faktor pemaksanya.

4. 1.Memaksa Kepatuhan Implementasi Standar Yanblik + Sanksi(Pasal 21, 54-59UU Yanblik)
2.Optimalisasi Peran Lembaga Negara Pengawas EksternaldanPartisipasi Publik
Strategi Makro RB >> Peningkatan Kualitas YanBlik
3.Implementasi UU 5 Th 2014 Tentang ASN
4.Edukasi intensif dan perlindungan PNS dari kepentinganpolitik praktis terhadap jabatan PNS strategik(BKD, Inspektorat)
Penyebab Rendahnya Kualitas Yanblik
Strategi PerbaikanCepat
5.Meningkatkan independensi + kualitas aparat pengawas internal/inspektorat
6.MetamorfosaKemenPANRB menjadiKementerianPengawasandanRB
7.Koordinasi sinergis Inspektorat dengan Lembaga Negara Pengawas EksternaldalamrangkapengawasanKKN danYanblik
Minim Standar Yanblik
Skill dan Mentalitas Birokrasi
Lemahnya Sistem Pengawasan
Ketidakmampuan pemerintah me- realokasi jabatan struktural - fungsional, redistribusi dan reedukasi sampai ke tingkat Pemda

5. Strategi Makro RB >> Penataan Kewenangan KL yang Tumpang Tindih
Struktur arsitektural Kabinet dan Lembaga dengan performansi yang lebih tinggi
Memangkas ranting-ranting kewenangan dan menggabungkan KL yg memiliki pokok kewenangan sejalan
Identifikasi secaralebih akurat tentang ranting- ranting kewenangan KL
Nov 2014 s/d Feb 2015
Maret 2015 s/d Desember 2015
Januari 2016 dan seterusnya melanjutkan agenda RB
Agenda reformasi birokrasi bukan berarti merombak total kelembagaannya (rumahnya) tetapi revolusi mental(bahasa p.Jokowi) perilaku aparatur (penghuninya)sehinggamunculkemauan memangkas ranting-ranting kewenangan tumpang tindih yang bisa dilakukan selama proses pemerintahan berjalan sehingga tidak menimbulkan kerumitan di awal pemerintahan.

6. Kelemahan Kementerian Koordinator:
KementerianKoordinatortidakmemilikicukupkewewenangankontrol batas terhadap produk-produkhukumsetingkatMenteriatausetingkat Dirjen meskipun dibawah koordinasinya, sehinggaberbagaiPermen dan Perdirjen lolosberlaku yang mengakibatkanketidaksinkronanimplementasi kebijakanPresidendan rendahnya sinergisitasantar Kementerian untukmencapaitarget pembangunan.
Misalnya: berbagai overlapping dan duplikasi prosedurperijinaninvestasiyang dikeluarkan oleh Kementerian Sektor.
Strategi perbaikan:
1.Peningkatan kewenangan kontrol batas oleh Kementerian Koordinator terhadap produk-produk hukum oleh Kementerian Sektor dan jajaran dibawah koordinasinya.
2.Peningkatan fungsi dan kewenangan Kementerian Koordinator sebagai pencegah regulasi yang anti bisnis.
3.Kementerian Pengawasan dan RB melakukan debiroktratisasi dan deregulasi proses perijinan investasi dan non investasi
4.Optimalisasi fungsi BKPM dalam rangka pelayanan perijinan investasi tingkat nasional.
Optimalisasi Pengawasan dan
Pengendalian Perijinan Investasi
Melalui penguatan tupoksi Kementerian
Koordinator , Kementerian Pengawasan dan RB, serta BKPM

7. Strategi Makro RB >> Peningkatan Kualitas Pelayanan Perijinan Investasi
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perijinan Investasi Skala Nasional
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perijinan Investasi Skala Provinsi
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perijinan Investasi Skala Kabupaten Kota
BKPM
PTSP KAB KOTA
PTSP Provinsi
Reposisi Pemusatan pelayanan perijinan (terutama dalam sektor investasi) akan mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik dan pertumbuhan daya saing bangsa.

8. Stake Holder
OPTIMALISASI PENGAWASAN
ORI
Partisipasi
KPK
PengawasEksternal
Pemohon
PengawasInternal yang Independendanakuntabel
PengawasEksternal
Masyarakat
PenyelenggaraPerijinanInvestasidanNon Investasi(BKPM & PTSP)

9. L/O/G/O
Thank You!
Danang Girindrawardana
Ketua Ombudsman Republik Indonesia