Dokumen tersebut membahas tentang latar belakang perlunya standarisasi pelaporan keuangan antar negara (konvergensi IFRS) agar laporan keuangan dapat dipahami secara universal. Dokumen ini juga membandingkan beberapa perubahan pada PSAK 1, PSAK 3, dan PSAK 16 setelah disesuaikan dengan IFRS (IAS 1, IAS 34, IAS 16).

1. BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang Masalah
Di dalam akuntansi keuangan dikenal adanya standar yang harus dipatuhi dalam
pembuatan laporan keuangan. Standar tersebut diperlukan karena banyaknya pengguna
laporan keuangan. Jika tidak terdapat standar, perusahaan dapat saja menyajikan laporan
keuangan yang mereka miliki sesuai dengan kehendak mereka sendiri. Hal ini tentunya
akan menjadi masalah bagi para pengguna karena akan menyulitkan untuk memahami
laporan keuangan yang ada.
Setiap negara tentunya mempunyai aturan akuntansi (standar) yang berbeda-beda.
Perbedaan itu mencakup perlakuan, metode, penyajian dan pelaporan. Perbedaan
akuntansi tiap Negara akan menyulitkan bagi para pengguna laporan keuangan terutama
bagi para analis, auditor, investor, dan kreditur yang lingkup kerjanya melewati batas
Negara. Ketika dunia bisnis dapat dikatakan hampir tanpa batas Negara, sumber daya
produksi (misalnya uang) yang dimiliki oleh seorang investor di satu Negara tertentu dapat
dipindahkan dengan mudah dan cepat ke Negara lain misalnya melalui mekanisme bursa
saham. Tentu saja akan timbul suatu masalah ketika standar akuntansi yang dipakai di
Negara tersebut berbeda dengan standar akuntansi yang dipakai di Negara lain. Agar
pemahaman laporan keuangan menjadi lebih mudah, maka perlu ditetapkannya suatu
aturan atau standar yang seragam. Atas dasar hal tersebut muncullah isu konvergensi.
Dengan adanya konvergensi diharapkan dapat menjembatani persepsi yang keliru dalam
mengartikan laporan keuangan karena semua Negara aturannya seragam dengan
pemahaman yang sama. Jadi dengan konvergensi, diharapkan tidak akan ada lagi persepsi
yang salah dalam menginterpretasikan laporan keuangan.
Maka berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik mengangkat judul “Analisis
Konvergensi PSAK ke IFRS.”
1

2. 1.2. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, maka rumusan masalahnya adalah
bagaimana perbandingan antara PSAK sebelum dan sesudah konvergensi IFRS.
1.3. Batasan Masalah
Untuk batasan atau ruang lingkup masalah, data yang digunakan dalam
pembahasan ini adalah buku PSAK 1 (Penyajian Laporan Keuangan), PSAK 3 (Laporan
Keuangan Interim), dan PSAK 16 (Aset Tetap), dan sebagai perbandingan digunakan data-
data IFRS/ IAS yakni IAS 1 (Presentation of Financial Statement), IAS 34 (Interim Financial
Report), dan IAS 16 (Property, Plant, and Equipment).
1.4. Tujuan Penulisan Makalah
Tujuan penulisan makalah ini adalah untuk mengetahui beberapa perubahan dalam
penerapan PSAK 1, PSAK 3, dan PSAK 16 yang berbasis IFRS (IAS 1, IAS 34, dan IAS 16)
dan membandingkannya. Ini merupakan salah satu cara dalam mempersiapkan diri untuk
menghadapi konvergensi IFRS.
2

3. BAB II
PEMBAHASAN
2.1. Definisi PSAK dan IFRS
PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan) adalah standar yang digunakan
untuk pelaporan keuangan di Indonesia. PSAK digunakan sebagai pedoman akuntan dalam
membuat laporan keuangan. Sedangkan IFRS (International Financial Reporting Standard)
merupakan pedoman penyusunan laporan keuangan yang diterima secara global/
internasional. Indonesia sebagai bagian dari pertumbuhan ekonomi dunia telah merespon
perubahan-perubahan sistem pelaporan keuangan terkini dengan melakukan konvergensi
IFRS kedalam PSAK. Dengan mengadopsi IFRS, Indonesia akan mendapatkan tujuh
manfaat sekaligus, yaitu:
1. Meningkatkan kualitas Standar Akuntansi Keuangan (SAK).
2. Mengurangi biaya SAK.
3. Meningkatkan kredibilitas dan kegunaan laporan keuangan.
4. Meningkatkan komparabilitas pelaporan keuangan.
5. Meningkatkan transparansi keuangan.
6. Menurunkan biaya modal dengan membuka peluang penghimpunan dana
melalui pasar modal.
7. Meningkatkan efisiensi penyusunan laporan keuangan.
2.2. PSAK 1 (Penyajian Laporan Keuangan)
Pernyataan ini mengatur persyaratan bagi penyajian laporan keuangan, struktur
laporan keuangan, persyaratan minimum, dan isi laporan keuangan. Entitas menerapkan
Pernyataan ini dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan bertujuan umum sesuai
dengan Standar Akuntansi Keuangan. Pernyataan ini tidak berlaku bagi penyusunan dan
penyajian laporan keuangan entitas syariah.
3

4. Secara umum perbedaan ED PSAK 1 (Revisi 2009): Penyajian Laporan Keuangan
dengan PSAK 1 (Revisi 1998): Penyajian Laporan Keuangan adalah sebagai berikut:
Perihal ED PSAK 1 (Revisi 2009) PSAK 1 (Revisi 1998)
1. Referensi ED PSAK 1 (Revisi 2009) PSAK 1 (Revisi 1998)
mengadopsi IAS 1 Presentation of mengadopsi IAS 1
Financial Statements (2009) IFRS Disclosure of Accounting
Policies (1997) GAAP
2. Terjemahan Liabilitas Kewajiban
untuk liability
3. Definisi istilah Terdapat definisi istilah yang Tidak terdapat definisi istilah
digunakan, yaitu laporan keuangan yang digunakan.
untuk tujuan umum, tidak praktis
standar akuntansi keuangan,
material, catatan atas laporan
keuangan,penghasilan komprehensif
lain, pemilik, laba atau rugi.
4. Informasi yang Informasi yang disajikan dalam Informasi yang disajikan
disajikan dalam laporan keuangan meliputi: dalam laporan meliputi:
laporan a. Aset a. Aset
keuangan b. Liabilitas b. Kewajiban
c. Ekuitas c. Ekuitas
d. Pendapatan dan d. Pendapatan dan beban
e.Kontribusi dari dan distribusi e. Arus kas
kepada pemilik dalam
kapasitasnya sebagai pemilik
f. Arus kas
5. Tanggung jawab Tidak mengatur mengenai pihak Manajemen bertanggung
4

5. atas laporan yang bertanggung jawab atas jawab atas laporan
keuangan laporan keuangan. keuangan.
6. Komponen Komponen keuangan yang lengkap: Komponen laporan
laporan a. Laporan posisi keuangan keuangan yang lengkap:
keuangan yang (neraca) a. Neraca
lengkap b. Laporan laba rugi komprehensif b. Laporan laba rugi
c. Laporan perubahan ekuitas c. Laporan perubahan
d. Laporan arus kas ekuitas
e. Catatan atas laporan keuangan d. Laporan arus kas
f. Laporan posisi keuangan awal e. Catatan atas laporan
periode komparatif sajian akibat keuangan
penerapan retrospektif, penyajian
kembali, atau reklasifikasi pos-
pos laporan keuangan
7. Kepatuhan Entitas membuat pernyataan Tidak diatur bahwa laporan
terhadap SAK kepatuhan atas SAK dalam laporan keuangan yang memuat
keuangan. pernyataan kepatuhan
entitas atas SAK.
8. Penyimpangan Penyimpangan dari suatu PSAK Tidak diatur adanya
dari suatu PSAK diijinkan jika kepatuhan atas PSAK penyimpangan dari suatu
tersebut bertentangan dengan tujuan PSAK
laporan keuangan dalam KDPPLK.
9. Pemilihan dan Tidak diatur bagaimana memilih dan Terdapat pengaturan
penerapan menerapkan kebijakan akuntansi bagaimana memilih dan
kebijakan ketika tidak diatur dalam suatu menerapkan kebijakan
akuntansi ketika PSAK. Hal tersebut akan diatur akuntansi ketika tidak diatur
tidak diatur dalam PSAK 25, jika PSAK 25 dalam suatu PSAK.
5

6. dalam PSAK sudah mengadopsi IAS 8 terkini.
10. Tepat waktu Tidak diatur kapan entitas sebaiknya Entitas sebaiknya
mengeluarkan laporan keuangan mengeluarkan laporan
keuangan paling lama 4
bulan setelah tanggal
neraca.
11. Klasifikasikan Liabilitas keuangan yang dibiayai Liabilitas tersebut
liabilitas yang kembali yang akan jatuh tempo diklasifikasikan sebagai
dibiayai kembali dalam 12 bulan setelah periode liabilitas jangka panjang.
pelaporan diklasifikasikan sebagai
laibilitas jangka pendek, jika entitas
tidak memiliki hak tanpa syarat untuk
membiayai kembali.
12. Klasifikasi Pelanggaran perjanjian utang yang Tidak diatur mengenai hal
liabilitas yang mengakibatkan kreditur meminta tersebut.
terjadi percepatan pembayaran, maka
pelanggaran, liabilitas tersebut disajikan sebagai
perjanjian liabilitas jangka pendek, meskipun
utang. kreditur mengijinkan penundaan
pembayaran selama 12 bulan
setelah tanggal pelaporan tetapi
persetujuan tersebut diperoleh
setelah tanggal pelaporan.
13. Pos luar biasa Penggunaan istilah “pos luar biasa” Penggunaan istilah “pos luar
tidak diperkenankan. biasa” diperkenankan.
14. Pos-pos yang Pos-pos berikut termasuk yang Pos-pos yang minimal
minimal harus minimal disajikan dalam laporan laba disajikan dalam laporan laba
6

7. disajikan dalam rugi (bagian dari laporan laba rugi rugi tidak termasuk:
laporan laba rugi komprehensif): a. Beban keuangan
komprehensif. a. Beban keuangan b. Keuntungan atau
b. Keuntungan atau kerugian dari kerugian dari operasi
operasi yang dihentikan. yang dihentikan.
c. Bagian pendapatan komprehensif c. Bagian pendapatan
lain dari entitas asosiasi dan joint komprehensif lain dari
ventures yang menggunakan entitas asosiasi dan joint
metode ekuitas. ventures yang
menggunakan metode
ekuitas.
2.2.1. Perbedaan ED PSAK 1 (Revisi 2009): Penyajian Laporan Keuangan dengan IAS
1 (2009): Presentation of Financial Statements
ED PSAK 1 (2009): Penyajian Laporan Keuangan mengadopsi seluruh pengaturan dalam
IAS 1 (2009): Presentation of Financial Statements, kecuali untuk paragraf-paragraf berikut:
1. IAS 1 paragraf 2 yang menjadi PSAK 1 paragraf 2 mengenai ruang lingkup, yang mana
ditambahkan kalimat yang menyatakan bahwa PSAK 1 tidak berlaku untuk entitas
syariah karena penyajian laporan keuangan syariah diatur dalam PSAK 101: Penyajian
Laporan Keuangan Syariah.
2. IAS 1 paragraf 5, mengenai penerapan IAS 1 bagi entitas nirlaba dan entitas sektor
publik, dihilangkan. Karena pelaporan keuangan entitas nirlaba diatur dalam PSAK 45:
Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba dan entitas sektor publik diatur dalam standar
akuntansi pemerintah bukan standar akuntansi keuangan.
3. IAS 1 paragraf 6, mengenai penerapan IAS 1 bagi entitas tanpa ekuitas (misalnya reksa
dana) dan entitas yang modalnya bukan ekuitas (misalnya koperasi), dihilangkan.
Karena penyajian laporan keuangan reksa dana diatur dalam PSAK 49: Akuntansi
Reksa Dana dan koperasi diatur dalam PSAK 27: Akuntansi Perkoperasian.
7

8. 4. Implementation Guidance dari IAS 1 tentang ilustrasi penyajian laporan posisi keuangan
disesuaikan dengan penyajian laporan posisi keuangan (neraca) yang selama ini
berlaku di Indonesia. Implementation Guidance tersebut menyajikan laporan posisi
keuangan.
2.3. PSAK 3 (Laporan Keuangan Interim)
Pernyataan ini diterapkan bagi entitas yang disyaratkan atau memilih untuk
menerbitkan laporan keuangan interim sesuai SAK, tidak mengatur entitas yang disyaratkan
menerbitkan laporan keuangan interim. Laporan keuangan interim adalah laporan
keuangan, baik laporan keuangan lengkap atau laporan keuangan ringkas untuk suatu
periode interim. Periode interim merupakan suatu periode yang lebih pendek dari satu tahun
buku penuh. Secara umum perbedaan antara ED PSAK 3 (revisi 2010): Laporan Keuangan
Interim dengan PSAK 3 (1994): Laporan Keuangan Interim adalah sebagai berikut:
Perihal ED PSAK 3 (revisi 2010) PSAK 3 (1994)
1. Ruang lingkup a. Tidak menentukan entitas Perusahaan yang
yang harus menerapkan diwajibkan oleh peraturan
PSAK ini. perundangan yang berlaku.
b. Entitas yang diwajibkan atau
memilih untuk menyajikan
laporan keuangan interim
harus mengikuti ketentuan
dalam PSAK ini.
2. Pandangan terkait Tidak dijelaskan. Laporan Keuangan Interim
Laporan Keuangan merupakan bagian integral
Interim dengan laporan keuangan
tahunan.
3. Isi Laporan Keuangan Laporan Keuangan Interim Tidak dijelaskan.
8

9. Interim lengkap atau Laporan
Keuangan Interim ringkas.
4. Komponen minimal Laporan posisi keuangan Tidak dijelaskan.
Laporan Keuangan ringkas dan laporan laba rugi
Interim komprehensif ringkas.
5. Format dan isi a. Laporan keuangan interim Tidak dijelaskan.
Laporan Keuangan lengkap mengikuti PSAK 1.
Interim b. Laporan keuangan interim
ringkas minimal mencakup
judul dan subjudul dalam
laporan keuangan tahunan
dan catatan penjelasan.
6. Catatan penjelasan a. Penjelasan mengenai Tidak dijelaskan.
tertentu dan catatan penjelasan tertentu
kepatuhan terhadap dan informasi minimalnya.
SAK b. Pengungkapan kepatuhan
terhadap SAK.
7. Periode laporan a. Laporan posisi keuangan Tidak dijelaskan.
keuangan Interim per periode interim dengan
komparatif tahun buku sebelumnya.
b. Laporan laba rugi
komprehensif, laporan
perubahan ekuitas, dan
laporan arus kas komparatif
dengan periode interim
sebelumnya.
8. Perubahan estimasi Perubahan estimasi signifikan Tidak dijelaskan.
9

10. signifikan pada yang diterjadi pada periode
periode interim interim terakhir harus
terakhir diungkapkan dalam laporan
keuangan tahunan.
9. Pendapatan Pedapatan musiman, siklusan, Tidak dijelaskan.
musiman, siklusan, dan tidak teratur dapat
dan tidak teratur diantisipasi atau ditangguhkan.
10. Beban yang tidak Beban yang tidak beraturan Tidak dijelaskan.
beraturan dapat diantisipasi atau
ditangguhkan.
2.3.1. Perbedaan ED PSAK 3 (revisi 2010): Laporan Keuangan Interim dengan IAS 34
Interim Financial Reporting per 1 Januari 2009
ED PSAK 3 (revisi 2010): Laporan Keuangan Interim mengadopsi seluruh IAS 34
Interim Financial Reporting per 1 Januari 2009, kecuali:
1. IAS 34 paragraf 1 yang menjadi ED PSAK 3 (revisi 2010) tentang ruang lingkup dengan
menghilangkan anjuran untuk entitas yang menjual efeknya ke publik untuk menyajikan
laporan keuangan interim. Hal ini sudah diatur oleh peraturan yang berlaku.
2. IAS 34 paragraf 14 tentang interaksi antara laporan keuangan interim dengan laporan
keuangan interim, tidak diadopsi. Hal ini disesuaikan dengan pengaturan laporan
keuangan konsolidasian dalam PSAK 4 (revisi 2009): Laporan Keuangan Konsolidasian
dan Laporan Keuangan Tersendiri.
3. IAS 34 paragraf 46 yang menjadi ED PSAK 3 (revisi 2010) tentang tanggal efektif
dengan menghilangkan penerapan dini. Pertimbangannya penerapan dini hanya dapat
dilakukan dengan tepat jika seluruh pengaturan dalam IFRSs diadopsi secara
bersamaan menjadi SAK. Adopsi IFRSs menjadi SAK di Indonesia dilakukan secara
bertahap.
10

11. 4. IAS 34 paragraf 47 dan 48 tentang tanggal efektif untuk dampak amandemen IFRSs,
tidak diadopsi. Hal ini tidak relevan karena IFRSs yang diamandemen belum diadopsi
sebelumnya.
5. IAS 34 appendix B paragraf B31-B33 yang menjadi ED PSAK 3 lampiran B paragraf
B31-B33 tentang pelaporan keuangan interim pada ekonomi hiperinflasi dengan
menghilangkan rujukan ke PSAK, karena ekonomi hiperinflasi belum diatur dalam PSAK
tersendiri.
2.4. PSAK 16 (Aset Tetap)
Aset tetap adalah aset berwujud (tangible) yang dimiliki untuk digunakan dalam
produksi atau penyediaan barang atau jasa, untuk direntalkan kepada pihak lain, atau untuk
tujuan administratif dan diharapkan untuk digunakan selama lebih dari satu periode,
“digunakan dalam operasi” dan tidak untuk dijual kembali, bersifat jangka panjang dan
biasanya disusutkan. Secara umum perbedaan antara ED PSAK 16 (revisi 2011): Aset
Tetap dengan PSAK 16 (2007): Aset Tetap adalah sebagai berikut:
Perihal ED PSAK 16 (revisi 2011) PSAK 16 (revisi 2007)
1. Pengecualian Menambahkan pengecualian ruang Hanya mengatur
terhadap ruang lingkup untuk: pengecualian ruang
lingkup a. aset tetap diklasifikasikan lingkup untuk untuk hak
sebagai dimiliki untuk dijual penambangan dan
sesuai dengan PSAK 58 (revisi reservasi tambang,
2009): Aset Tidak Lancar yang seperti minyak, gas alam,
dimiliki untuk dijual dan operasi dan sumber daya alam
yang dihentikan sejenis yang tidak dapat
b. pengakuan dan pengukuran diperbarui.
aset eksplorasi dan evaluasi
(Lihat PSAK 64: Aktivitas
11

12. Eksplorasi dan Evaluasi Pada
Pertambangan Sumber Daya
Mineral)
2. Ruang lingkup Tidak mengatur lagi mengenai Ruang lingkup mencakup
properti investasi yang sedang properti yang dibangun
dibangun atau dikembangkan. atau dikembangkan untuk
digunakan di masa depan
sebagai properti investasi.
3. Hibah Pemerintah Tidak mengatur syarat pengakuan Pengakuan aset tetap
aset tetap yang berasal dari hibah. yang berasal dari hibah
Hanya mengatur nilai tercatat aset pemerintah mempunyai
tetap yang dapat dikurangi dari syarat bahwa:
hibah pemerintah. a. entitas telah
memenuhi kondisi
atau prasyarat hibah
tersebut;
b. hibah akan diperoleh.
4. Aset tetap yang Pengaturan aset tetap yang Mengatur perlakuan
tersedia untuk tersedia untuk dijual dihapus akuntansi terhadap suatu
dijual karena sudah diatur dalam PSAK aset tetap yang tersedia
58 (revisi 2009): Aset Tidak Lancar untuk dijual.
yang Dimiliki untuk Dijual dan
Operasi yang Dihentikan.
5. Depresiasi atas Menjelaskan bahwa pada Perlakuan akuntansi
tanah umumnya tanah memiliki umur untuk tanah yang
ekonomis tidak terbatas sehingga diperoleh dengan Hak
tidak disusutkan, kecuali entitas Guna Usaha, Hak Guna
12

13. meyakini umur ekonomis tanah Bangunan dan lainnya
terbatas. mengacu pada PSAK 47:
Perlakuan akuntansi tanah yang Tanah.
diperoleh dengan Hak Guna
Usaha, Hak Guna Bangunan dan
lainnya mengacu pada ISAK 25:
Hak Atas Tanah
2.4.1. Perbedaan ED PSAK 16 (revisi 2011) dan IAS 16 (2009)
ED PSAK 16 (revisi 2011): Aset Tetap mengadopsi seluruh pengaturan dalam IAS
16 Property, Plant, and Equipment per Januari 2009, kecuali untuk hal-hal sebagai berikut:
1. ED PSAK 16 (revisi 2011): Aset Tetap paragraf 03 mengenai ruang lingkup dimana
untuk aset biologik terkait aktivitas agrikultur termasuk dalam ruang lingkup PSAK 16
(revisi 2011). Hal ini berbeda dengan pengaturan yang ada dalam IAS 16 Property,
Plant and Equipment paragraf 3 dimana aset biologik terkait aktivitas agrikultur
dikecualikan dalam ruang lingkup.
2. ED PSAK 16 (revisi 2011): Aset Tetap memberikan tambahan pada paragraf 43
mengenai perubahan kebijakan akuntansi dari model biaya ke model revaluasi yang
tidak ada pengaturannya dalam IAS 16.
3. ED PSAK 16 (revisi 2011): Aset Tetap tidak mengadopsi pengaturan dalam IAS 16
paragraf 80 mengenai ketentuan transisi karena tidak relevan.
4. ED PSAK 16 (revisi 2011): Aset Tetap memberikan ketentuan transisi pada paragraf 82
yang tidak ada dalam IAS 16.
5. ED PSAK 16 (revisi 2011): Aset Tetap tidak mengadopsi pengaturan dalam IAS 16
paragraf 81, 81 A – F mengenai tanggal efektif karena tidak relevan.
6. IAS 16 Property, Plant and Equipment paragraf 68A mengenai penghentian pengakuan
menjadi paragraf 69 pada ED PSAK 16 (revisi 2011) dan nomor paragraf selanjutnya
disesuaikan.
13

14. BAB III
KESIMPULAN
Indonesia memutuskan untuk berkiblat pada standar pelaporan keuangan
internasional atau IFRS. Konvergensi akuntansi Indonesia (PSAK) ke IFRS sangat perlu
didukung agar Indonesia mendapatkan pengakuan maksimal. Pengakuan maksimal ini
didapat dari komunitas internasional yang sudah lama menganut standar ini.
Mengapa harus mengadopsi IFRS? Karena dengan mengadopsi IFRS, Indonesia
akan mendapatkan manfaat dari meningkatnya kredibilitas pasar modal Indonesia di mata
investor global, meluasnya pasar investasi lintas batas negara dan meningkatkan efisiensi
alokasi modal. Teknologi informasi yang berkembang pesat juga telah mengubah
lingkungan pelaporan keuangan. Kemajuan ini membawa antusiasme jutaan investor
(bahkan milyaran) ke lantai pasar modal di seluruh penjuru dunia, misalnya investor dari
America bisa dengan mudah berinvestasi di Eropa/ di Singapore/ bahkan di Indonesia.
Upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas IFRS akan melindungi investor dalam
negeri, karena dengan penerapan standar internasional akan meningkatkan kepercayaan
internasional untuk investasi di indonesia.
Nah, menurut pandangan penulis, berdasarkan studi komparatif, terdapat 14 titik
perbedaan antara PSAK 1 tahun 1998 dan 2009. Beberapa tanggapan atas PSAK 1 (2009)
yang penulis sajikan adalah dari 5 menjadi 6 laporan keuangan, perubahan istilah akuntansi
yang baru, dinamika IFRS dan auditing, perubahan klasifikasi aset, penghapusan pos-pos
luar biasa, dan waktu penerbitan laporan keuangan. Untuk PSAK 3 tahun 1994 dan 2010,
penulis menemukan 10 titik perbedaan, diantaranya perihal ruang lingkup, isi, format, dan
komponen minimal laporan keuangan interim, periode, pendapatan, dan beban. Untuk
PSAK 16 tahun 2007 dan 2011 terdapat 5 titik perbedaan, diantaranya perihal pengecualian
terhadap ruang lingkup, hibah pemerintah, aset tetap yang tersedia untuk dijual, dan
depresiasi atas tanah. Perubahan yang dibawa IFRS ini merupakan penyempurnaan
standar global yang tidak mengubah dasar-dasar akuntansi selama ini.
14

15. DAFTAR PUSTAKA
http://www.sai.ugm.ac.id/site/images/pdf/ifrs.pdf
http://www.scribd.com/doc/110909597/MAKALAH-Perbandingan-IFRS-dengan-PSAK
http://yuliarahmiaccountingunand08.blogspot.com/2011/04/penyajian-laporan-
keuangan.html#!/2011/04/penyajian-laporan-keuangan.html
Ikatan Akuntan Indonesia. 2009. Exposure Draft Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan
Penyajian Laporan Keuangan (PSAK No. 1). Jakarta: Salemba Empat.
Ikatan Akuntan Indonesia. 2010. Exposure Draft Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan
Laporan Keuangan Interim (PSAK No. 3). Jakarta: Salemba Empat.
Ikatan Akuntan Indonesia. 2011. Exposure Draft Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan
Aset Tetap (PSAK No. 16). Jakarta: Salemba Empat.
15