Dokumen tersebut membahas prioritas operasionalisasi teknis dan anggaran untuk urusan Kabupaten Lembata di bidang pertambangan mineral, batubara, panas bumi, air tanah, dan ketenagalistrikan.

1. SUB
PRIORITAS
BDANG / RINCIAN URUSAN KABUPATEN LEMBATA
NO OPERASIONALISASI TEKNIS ANGGARAN
SUB – SUB SESUAI PP NO. 38 TAHUN 2007
BDANG
Tinggi Sedang
1 2 3 4 5 6
1. Mineral, 2. Pembuatan peraturan perundang – undangan daerah kabupa Pembuatan PERDA, PERBUP, DAN SK
Batu Bara, ten/kota di bidang mineral, batubara, panas bumi dan air BUPATI tentang;
Panas Bumi tanah -. Pengelolaan usaha pertambangan mineral,
dan 16. Penetapan wilayah konservasi ir tanah dalam wilayah batubara, panas bumi, air tanah dan bahan
Air Tanah Kabupaten/kota galian golongan C
24. Penetapan nilai perolehan air tanah pada cekungan air tanah -. Penetapan standar harga bahan galian
. Dalam wilayah kabupaten/kota golongan C.
26. Penetapan potensi panas bumi dan air tanah serta neraca -. Penetapan nilai perolehan air tanah pada
sumber daya dan cadangan mineral dan batubara di wilayah cekungan air tanah
kabupaten/kota -. Penetapan wilayah konservasi air tanah
27. Pengangkatan dan pembinaan inspektur tambang serta pem- di daerah
binaan jabatan fungsional kabupaten/kota -. Pengangkatan inspektur tambang daerah
1

2. 4. Penyusunan data dan informasi wilayah kerja usaha Penyusunan Data dan Informasi :
pertambangan mineral dan batubara serta panas bumi -. Wilayah kerja usaha pertambangan mine-
skala kabupaten/kota ral, batubara dan panas bumi
5. Penyusunan data dan informasi cekungan air tanah -. Cekungan air tanah
skala kabupaten/kota -. Bahan galian golongan C
Pengadaan :
-. Pengadaan laboratorium pertambangan
6. Pemberian rekomendasi teknis untuk izin pengeboran, Pemberian Rekomendasi Teknis / Izin :
izin penggalian dan izin penurapan mata air pada cekungan -. Usaha pertambangan mineral, batubara,
air tanah pada wilayah kabupaten/kota panas bumi termasuk operasi produksi
7. Pemberian izin usaha pertambangan mineral, batubara dan -. Izin pengeboran, izin penggalian dan
panas bumi pada wilayah kabupaten/kota dan 1/3 (sepertiga) dari penurapan mata air pada cekungan air
wilayah kewenangan provinsi tanah
1. 2 3 4 5 6
2

3. 8. Pemberian izin usaha pertambangan mineral, dan batubara -. Izin usaha bahan galian golongan C
untuk operasi produksi yang berdampak lingkungan lang-
sung pada wilayah kabupaten/kota dan 1/3 (sepertiga)
dari wilayah kewenangan provinsi
11. Pemberian izin badan usah jasa pertambangan mineral,
Batubara, dan pans bumi dalam rangka PMA dan PMDN
di wilayah kabupaten/kota
3

4. 9. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan izin usaha pertam- Pembinaan dan Pengawasan :
bangan mineral, batubara dan panas bumi pada wilayah -. Pelaksanaan izin usaha pertambngan mi-
kabupaten/kota dan dan 1/3 (sepertiga) dari wilayah ral, batubara dan panas bumi termasuk
kewenangan provinsi bahan galian golongan C dan pengusahaan
12. Pengelolaan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan izin pemanfaatan ir bawah tnah untuk kepen-
usaha jasa pertambangan mineral, batubara dan panas tingan komersial
bumi dalam rangka penanaman modal di wilayah -. K-3, lingkungan pertambangan termasuk
kabupaten/kota reklamasi lahan pasca tambang dan
13. Pembinaan dan pengawasan keselamatan dan kesehatan konservasi
kerja, lingkungan pertambangan termasuk reklamasi lahan
pasca tambang, konservasi dan peningkatan nilai tambah Monev :
terhadap usaha pertambangan mineral, batubara dan panas -. Monitoring
bumi pada wilayah kabupaten/kota -. Evaluasi
14. Pembinaan dan pengawasan pengusahaan KP dalam wilayah -. Pelaporan
kabupaten/kota
15. Pembinaan dan pengawasan keselamatan dan kesehatan
kerja, lingkungan pertambangan termasuk reklamasi lahan
pasca tambang, konservasi dan peningkatan nilai tambah
terhadap KP dalam wilayah kabupaten/kota
17. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan izin usaha per-
tambangan mineral dan batubara untuk operasi produksi
serta panas bumi yang berdampak lingkungan langsung
dalam wilayah kabupaten/kota
1. 2 3 4 5 6
27. Pengangkatan dan pembinaan inspektur tambang serta pem- Bimbingan Teknis / Pelatihan / Kursus :
binaan jabatan fungsional kabupaten/kota. -. Pengawasan tambang dan reklamasi
-. Amdal dan UKL & UPL
-. Inspektur tambang
4

5. 2. Geologi 2. Pelaksanaan inventarisasi geologi dan sumber daya mineral, Inventarisasi dan Pemetaan :
batubara, panas bumi, migas dan air tanah pada wilayah -. Geologi dan sumberdaya mineral, batubara,
kabupaten/kota. migas termasuk bahn galian golongan C dan
3. Pelaksanaan inventarisasi kawasan karst dan kawasan lindung air tanah.
geologi pada wilayah kabupaten/kota. -. Kawasan karst, kawasan rawan bencana
6. Pelaksanaan inventarisasi lingkungan geologi, geologi teknik, geologi dan kawasan lindung geologi.
kawasan rawan bencana dan kawasan lingkungan geologi pada
wilayah kabupaten/kota
8. Inventarisasi dan pengelolaan kawasan rawan bencana geologi
pada wilayah kabupaten/kota
4. Penetapn zonasi pemanfaatan kawasan karst dan kawasan Penetapan / Pembentukan:
lindung geologi pada wilayah kabupaten/kota -. Penetapn zonasi kawasan karst, kawasan
5. Penetapan pengelolaan lingkungan geologi, geologi teknik, rawan bencana dan kawasan lindung
kawasan rawan bencana dan kawasan lingkungan geologi di geologi
wilayah kabupaten/kota. -. Pembentukan tim koordinasi mitigasi dan
9. Pelaksanaan koordinasi mitigasi bencana geologi pada prosedur kerja
wilayah kabupaten/kota.
7. Pelaksanaan kebijakan mitigasi bencana geologi pada wilayah Bimtek / Pelatihan :
kabupaten/kota. -. Mitigasi bencana geologi
9. Pelaksanaan koordinasi mitigasi bencana geologi pada -. Pengelolaan dan pengkajian informasi
wilayah kabupaten/kota. bencana geologi
10. Pengelolaan informasi bencana geologi pada wilayah kabupaten/
kota
5

6. 1. 2 3 4 5 6
12. Pengelolaan data dan informasi geologi pada wilayah
kabupaten/kota
10. Pengelolaan informasi bencana geologi pada wilayah Sosialisasi :
kabupaten/kota -. Daerah rawan bencana geologi
12. Pengelolaan data dan informasi geologi pada wilayah
kabupaten/kota
11. Pelaksanaan pembinaan fungsional penyelidik bumi nasional pada Pembinaan :
wilayah kabupaten/kota. -. Pembinaan fungsional penyelidik bumi
Monev :
-. Monitoring
-. Evaluasi
-. Pelaporan
3. Ketenagalistrikan 2. Penetapan peraturan daerah kabupaten/kota di bidang energi dan Penyusunan dan Penetapan PERDA,
ketenaglistrikan. PERBUP dan SK BUPATI tentang :
4. Penetapan Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah (RUKD) -. Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah
kabupaten/kota. -. Penetapan harga jual tenaga lsitrik yang
7. Pengaturan harga jual tenaga listrik untuk konsumen peme -gang berlaku dalam wilayah daerah.
IUKU yang izin usahanya dikeluarkan oleh kabupaten / kota.
6

7. 6. Pemberian IUKU yang saran maupun energi listriknya dalam Pemberian Izin/Rekomendasi :
kabupaten/kota. -. Izin Usaha Ketenagalistrikan untuk Kepen-
8. Pengaturan harga jual tenaga listrik kepada pemegang IUKU yang tingan Umum (IUKU)
izinnya dikeluarkan oleh kabupaten/kota. -. Izin Usaha Ketenagalistrikan untuk Kepen-
9. Pemberian IUKS yang sarana instalasinya dlm kabupaten/kota tingan Sendiri (IUKS)
10. Pemberian persetujuan penjualan kelebihan tenaga listrik oleh -. Persetujuan penjualan kelebihan tenaga
pemegang IUKS kepada pemegang IUKU yang izinnya listrik oleh pemegang IUKS kepada peme-
dikeluarkan oleh kabupaten/kota. gang IUKU.
Pemberian izin usaha jasa penunjang tenaga listrik bagi badan -. Izin usaha jasa penunjang tenaga listrik
usaha dalam negeri/mayoritas sahamnya dimiliki penanam modal
dalam negeri.
1. 2 3 4 5 6
12. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan usaha ketenagalistri- Pembinaan dan Pengawasan :
kan yang izinnya dikeluarkan oleh kabupaten/kota. -. Pelaksanaan usaha ketenagalistrikan di
14. Pengangkatan dan pembinaan inspektur ketenagalistrikan serta daerah
pembinaan jabatan fungsional kabupaten/kota. -. Pembinaan inspektur ketenagalistrikan
daerah
Penetapan :
- Inspektur ketenagalistrikan daerah
7

8. 13. Penyediaan listrik pedesaan di wilayah kabupaten/kota. Inventarisasi dan Pemetaan/penelitian :
-. Jaringan listrik pedesaan
-. Potensi energi alternatif
Pembangunan / Penyediaan, Pengadaan dan
Pengembangan:
-. PLTD dan Jaringan listrik pedesaan
-. Energi alternatif untuk desa terpencil
-. Fasilitas operasional lainnya
Monev :
-. Monitoring
-. Evaluasi
-. Pelaporan
4. Minyak dan 1. Penghitungan produksi dan realisasi lifting minyak bumi dan gas Pengawasan :
Gas Bumi bumi bersama pemerintah -. Produksi dan realisasi lifting minyak bumi
a. Kegiata -. Distribusi BBM dalam daerah
n Usaha
Hulu
Minyak
dan Gas
Bumi
(Migas)
2. Pemberian rekomendasi penggunaan wilayah kerja kontrak Pemberian Izin/Rekomendasi :
kerjasama untuk kegiatan lain di luar kegiatan migas pada -. Penggunaan wilayah (di luar kegiatan migas
wilayah kabupaten/kota bagi perusahaan yang melaksanakan eks-
3. Pemberian izin pembukan kantor perwakilan perusahaan di sub plorasi/eksploitasi migas)
sektor migas -. Pembukaan kantor perwakilan
b. Kegiata 5. Pengawasan, pengendalian pendistribusian dan tata niaga bahan Pengawasan :
n bakar minyak dari agen dan pangkalan dan sampai konsumen -. Distribusi BBM
Usaha Hilir akhir di wilayah kabupaten/kota -. Suply BBM
Minyak dan -. Kualitas BBM
Gas Bumi Pengadaan :
-. Fasilitas dan alat uji kualitas BBM
1. 2 3 4 5 6
8

9. 6.a. Pemantauan dan inventarisasi penyediaan, penyaluran dan Inventarisasi:
kualitas harga BBM serta melakukan analisa dan evaluasi -. Penyedia dan penyalur BBM
terhadap kebutuhan/penyediaan BBM di wilayh kabupaten/kota Penetapan :
-. Harga lokal BBM (standar HET)
Monev :
-. Monitoring
-. Evaluasi
-. Pelaporan
6.b. Pemberian rekomendasi lokasi pendirian kilang dan tempat Pemberian Izin/Rekomendasi :
penyimpann migas -. Pendirian kilang dan tempat penyimpanan
6.c. Pemberian izin lokasi pendirian Stasiun Pengisian Bahan Bakar migas di daerah
Minyak untuk Umum (SPBU) -. Pendirian depot, jober dan SPBU
c. Kegiata 1. Pemberian rekomendasi pendirian gudang bahan peledak dalam Pemberian Izin/Rekomendasi :
n rangka kegiatn usaha migas di daerah operasi daratan dan di -. Pendirian gudang bahn peledak
Usaha Jasa daerah operasi pada wilayah kabupaten/kota dan 1/3 (sepertiga)
Penunjang dari wilayah kewenangn provinsi
Minyak dan
Gas Bumi
3. Pengangkatan dan pembinaan inspektur migas serta pembina- an Penetapan :
jabatan fungsional kabupaten/kota -. Inspektur migas daerah
Pembinaan :
-. Inspektur migas daerah
9

10. 5. Pendidikan 1. Penyertaan dan atu memfasilitasi penyelenggaraan assessment Pendampingan :
dan Pelatihan bekerjasama dengan lembaga assessment DESDM -. Ekplorasi migas
9. Penyusunan kebutuhan dan penyelenggaran diklat teknis dan Bimtek dan Pelatihan/Kursus :
fungsional tertentu sektor energi dan sumber daya mineral dalam -. Fungsional sektor energi dan sumber daya
skala kabupaten/kota mineral
Lewoleba, 15 Februari 2008
Plt Kepala Dinas Pertambangan dan Energi
Kabupaten Lembata,
Raphael Dadu Hayon, SH
Pembina
Nip. 380053902
10