Tiga perubahan utama UU Partai Politik adalah (1) memperketat syarat pendirian partai politik, (2) mewajibkan partai politik mengatur mekanisme pengelolaan internal secara demokratis dalam AD/ART, dan (3) memprioritaskan penggunaan dana bantuan untuk pendidikan politik.

1. MENATA KEMBALI PARTAI
POLITIK
GANJAR PRANOWO
0811990931
GANJARPRANOWO@YAHOO.COM

2. Pendirian Parpol
SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN
Pasal 2 “Parpol didirikan
“ Partai Politik didirikan dan dibentuk oleh paling
dan dibentuk oleh paling sedikit 30 warga negara
sedikit 50 (lima Puluh) Indonesia ...”
orang warga negara “Parpol tersebut didaftar
Indonesia yang telah min 50 orang pendiri yg
mewakili seluruh pendiri
berusia 21(dua puluh satu) dengan akta notari”
tahun ..” (Pasal 2)

3. Hasil Konsultasi Publik
a. Syarat pendirian partai politik diperketat dalam rangka
menciptakan stabilitas pemerintahan melalui
penyederhanaan partai politik.
b. Dari beberapa kali pertemuan antara DPR (Baleg) dengan
masyarakat. Masyarakat menginginkan agar jumlah
partai politik dibatasi dengan membuat UU yang
memperketat pendirian Partai politik.

4. Rekrutmen dan Kaderisasi
SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN
 Pasal 2 Ayat (4) dalam Anggaran Pasal 2 ayat (4) ditambahkan empat
Dasar/ Anggaran Rumah Tangga point yang harus dimasukkan dalam
Partai Politik tidak diatur AD/ART, yaitu tentang:
mengenai mekanisme rekrutmen a. Mekanisme Rekrutmen keanggotaan
keanggotaan , sistem kaderisasi partai politik dan jabatan politik
dan mekanisme Pemberhentian
anggota partai Politik, dan b. Sistem kaderisasi
mekanisme penyelesaian c. Mekanisme pemberhentian anggota
perselisihan internal partai partai politik
politik d. Mekanisme penyelesaian
perselisihan internal partai politik

5. Semangat Reformasi Parpol
Keterangan:
1. Partai politik harus direformasi agar partai politik tersebut dapat menjalankan fungsinya
dengan baik, dan menghindari praktik oligarki dalam internal partai, maka UU perlu
memaksa partai politik untuk mengatur mekanisme pengelolaan partai secara demokratis
dan pengaturan mekanisme itu harus dituangkan dalam AD/ART partai.
2. Bilamana terjadi konflik di internal partai, maka seharusnya penyelesaian konflik itu
harus dilakukan oleh internal partai itu sendiri. Sebisa mungkin konflik internal partai
tidak dicampuri oleh pihak luar terutama pemerintah . Oleh karena itu setiap partai politik
harus memasukkan mengenai mekanisme penyelesaian perselisihan internal partai politik
dalam Ad/ ART nya.

6. Persebaran Kepengurusan
SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN
Pasal 3 ayat (2d) tentang Pasal 3 ayat (2c) tentang sebaran
sebaran kepengurusan: “... kepengurusan:”... Kepengurusan
Paling sedikit 60% dari
jumlah kabupaten/kota pada pada setiap Provinsi dan paling
setiap provinsi yang sedikit 75% dari jumlah
bersangkutan, dan 25% dari kabupaten/kota pada provinsi
jumlah kecamatan pada yang bersangkutan dan paling
setiap kabuapten/kota pada sedikit 50% dari jumlah
daerah yang bersangkutan
kecamatan pada kabupaten/kota
yang bersangkutan

7. Keseriusan Mendirikan Partai?
 Alasan untuk menambah persebaran kepengurusan di seluruh provinsi di
Indonesia merupakan salah satu cara untuk memperketat pendirian partai
politik. Dengan demikian, kelompok masyarakat yang ingin mendirikan partai
politik harus serius, artinya mendirikan partai politik tidak sekadar mencari
kekuasaan semata, tetapi harus juga mampu memperjuangkan aspirasi rakyat
secara nasional, hal ini dapat tercermin dari persebaran kepengurusan di
seluruh Indonesia. Persebaran kepengurusan yang meliputi seluruh provinsi di
Indonesia sebagai bukti keseriusan partai tersebut didirikan dan bukti
eksistensinya sebagai partai politik yang memperjuangkan aspirasi rakyat.

8. Merubah AD/ART
SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN
Pasal 5 tentang perubahan Pasal 5 tentang perubahan
AD/ART. 1. Perubahan AD/ART dilakukan berdasarkan hasil
forum tertinggi pengambilan keputusan partai
1.Dalam pasal 5 tidak secara 2.
politik
Batas waktu penyerahan perubahan AD/ART
rinci diatur mengenai kepada kementerian paling lama 30 hari
perubahan AD/ART Keterangan:
Perubahan ini dilakukan hanya bertujuan untuk teknis
2. Batas waktu penyerahan administrasi kepada kementerian. Hal ini didasarkan
perubahana AD/ART pada pengalaman sebelumnya bahwa tidak cukup waktu
bagi partai politik bila hanya 14(empat belas) hari untuk
kepada kementerian paling menyampaikan hasil perubahan AD/ART kepada
lama 14 hari kementerian yang bersangkutan

9. Memberhentikan Anggota Parpol
SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN
Pasal 16 ayat (2)  Pasal 16 ayat (2)
“Tatacara pemberhentian “ Tata cara pemberhentian
keanggotaan partai politik keanggotaan partai politik
sebagaimana dimaksud sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diatur dalam pada ayat(1) diatur dalam
peraturan partai politik “ AD/ART”

10. Menguatkan Dasar Hukum Pemberhentian Anggota Parpol
 UU perubahan ini menghendaki agar tatacara pemberhentian
keanggotaan partai politik tidak hanya diatur dalam peraturan partai
tetapi harus dalam AD/ART. Hal ini dilakukan berdasarkan
pengalaman emperik ,bahwa partai politik sering arogan kepada
anggotanya yaitu dengan memecat anggota tanpa alasan yang
mendasar oleh karena itu UU perlu menjamin hak-hak anggota setiap
partai politik agar tidak ada kesewenang-wenangan partai politik
kepada anggotanya. Oleh karena itu dasar legitimasi keanggotaan harus
ditingkatkan , agar tidak hanya dalam peraturan partai politik tetapi
dalam AD/ART.

11. Rekrutmen Calon Legislatif & Eksekutif
SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN
Pasal 29 tentang rekrutmen partai politik  Pasal 29 tentang rekrutmen partai politik bakal
Dalam UU No.2 tahun 2008 tidak diatur calon anggota DPR dan DPRD ditambahkan satu
secara rinci mengani rekrutmen: ayat, yaitu ayat (1a).”....rekrutmen dilaksanakan
1. Bakal calon anggota DPR dan DPRD. melalui seleksi kaderisasi secara demokratis sesuai
Hanya disebut dilakukan secara dengan AD dan ART dengan mempertimbangkan
demokratis dan terbuka sesuai dengan paling sedikit 30%(tigapuluhperseratus)
AD/ART keterwakilan perempuan.”
2. Bakal calon kepala daerah/wakil kepala  “... Rekrutmen terhadap bakal calon kepala
daerah
daerah/wakil kepala darah dan bakal calon
3. Bakal calon presiden/wakil presiden
presiden/wakil presiden dilakukan secara
demokratis dan terbuka sesuai dengan AD/ART
serta peraturan perundang-undangan”

12. Mempersiapkan Kader
1. Ayat ini ditambahkan untuk mengatur partai politik agar dalam merekrut bakal
calon anggota legislatif harus melalui seleksi dan pengkaderan yang telah
diatur dalam partai politik. Sehingga partai politik tidak merekrut bakal calon
anggota legislatif yang bukan anggota partai, atau orang yang tidak paham
akan nilai-nilai perjuangan partai politiknya.
2. Melalui UU perubahan ini partai politik harus menjaring secara terbuka bakal
calon kepala daerah /wakil kepala darah dan bakal calon presiden /wakil
presiden sehingga tidak seperti selama ini yang menjadi bakal calon hanya
ditentukan oleh sekelompok elit partai politik.

13. Perselisihan Parpol
SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN
Pasal 32 tentang penyelesaian 1. dilakukan oleh suatu Mahkamah partai
perselisihan partai politik. politik atau sebutan lain yang dibentuk
Dalam pasal tersebut tidak diatur partai politik
mengenai:
2. Susunan Mahkamah Parpol
Keharusan partai politik
membentuk Mahkamah disampaikan pimpinan partai politik
Partai Politik atau sebutan kepada kementerian”
lain. Yaitu badan peradilan 3. Penyelesian perselisihan internal partai
partai yang berfungsi diselesaikan paling lambat 60(enam
untuk menyelesaikan
perselisihan internal partai puluh) hari
politik 4. Putusan mahkamah partai bersifat final
dan hanya mengikat secara internal”.

14. Arti Penting Mahkamah Parpol
 Pentingnya pembentukan Mahkamah partai politik atau sebutan lain di
dasarkan pada pengalaman emperik partai politik . Selama ini , partai politik
tidak memiliki mekanisme tentang penyelesaian perselisihan partai politik
sehingga konflik internal partai berlarut-larut . Disatu sisi pemerintah tidak
dapat mencampuri konflik partai tetapi pemerintah butuh kepastian mengenai
status hukum partai politik . Kepastian status hukum ini merupakan
keniscayaan bagi partai politik ketika berhadapan dengan institusi negara
seperti dalam proses pemilihan legislatif dan pemilihan kepala daerah. Oleh
karena itu diperlukan sebuah lembaga dalam internal partai yang memiliki
kewenangan untuk menyelesaikan perselisihan di internal parti politik.
Keputusan lembaga ini kemudian menjadi rujukan bagi pemerintah dalam
menentukan status hukum partai politik.

15. Dana Banpol untuk apa?
SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN
Pasal 34 tentang keuangan partai politik Pasal 34 disisipkan dua point dalam ayat (3)
yaitu:
(3a). “...Bantuan keuangan dari APBN dan
Pasal 34 tidak mengatur tentang APBD.. Diprioritaskan untuk melaksanakan
penggunaan dana bantuan keuangan pendidikan politik bagi anggota partai politik
dari APBN/APBD kepada partai politik dan masyarakat.
agar diprioritaskan kepada pendidikan (3b). “... Pendidikan politik yang dimaksud
adalah:empat pilar berbangsa dan
politik.dalam pasal tersebut disebutkan bernegara, pemahaman tentang kewajiban
bahwa dana bantuan keuangan dari warga negara, dan pengkaderan anggota
APBN dan APBD digunakan untuk partai politik secara berjenjang dan
pendidikan politik dan biaya berkelanjutan
sekretariat.

16. Pentingnya Pendidikan Politik
 Dari pengalaman selama ini, tidak banyak partai politik yang melaksanakan
pendidikan politik, padahal salah satu fungsi partai politik adalah
melaksanakan pendidikan politik. Atas dasar itulah kemudian UU ini
mengatur agar dana bantuan keuangan untuk partai politik dari
APBN/APBD di prioritaskan untuk melaksanakan pendidikan politik.
Mengenai besaran alokasi dana yang mencerminkan adanya prioritas dalam
mengalokasikan bantuan pada pendidikan politik akan diatur lebih rinci
dalam peraturan pemerintah.
 Perlu juga diatur spesifik mengenai materi pendidikan politik yang akan
dilaksanakan partai politik hal ini dilakukan agar ada standard yang baku
mengenai kualitas kader partai politik mengenai nilai-nilai perjuangan
berbangsa bernegara dan nilai-nilai perjuangan partai politik.

17. Pertanggungjawaban Keuangan
SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN
Tidak ada diatur mengenai Tentang pertanggungjawaban bantuan keuangan
partai diatur dalam satu pasal yaitu pasal 34
laporan A yaitu:
pertanggungjawaban (1)”Parpol wajib
pertanggungjawaban
menyampaikan
penerimaan
laporan
dan
penerimaan & pengeluaran pengeluaran yang bersumber dari
yang bersumber dari dana APBN/APBD....
berkala....”
Kepada BPK secara
bantuan APBN & APBD (2)“ Audit laporan.... Dilakukan 3 bulan setelah
harus disampaikan kepada tahun anggaran berakhir”
(3)” hasil audit BPK disampaikan kepada partai
BPK politik paling lambat 1 bulan setelah diaudit

18. Transparansi Keuangan
 Selama ini, penggunaan bantuan keuangan partai yang
berasal dari APBN/APBD tidak dilakukan secara
transparan oleh partai politik sehingga tidak ada
pertanggungjawaban terhadap dana bantuan tersebut .
Karena itu perlu diatur mengenai transparansi
penggunaan bantuan keuangan tersebut, maka BPK harus
dilibatkan untuk melakukan audit sehingga bantuan
keuangan itu dapat dipertanggungjawabkan oleh partai
politik.

19. Sumbangan
SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN
Pasal 35 tentang pemberian Pasal 35 ayat (1c)
bantuan dana oleh “... Sumbangan perusahan kepada
partai politik paling banyak 7,5
perusahaan atau badan Milliar..”
usaha
Pasal 35 ayat(1c) Keterangan :
Perubahan sumbangan perusahaan
“...sumbangan perusahaan kepada partai politik dari 4 Milliar
kepada partai politik paling menjadi 7,5 milliar hanya didasarkan
banyak Rp. 4 miliar dalam semata pada perubahan nilai uang dan
faktor inflasi.
satu tahun anggaran”

20. Pengelolaan Keuangan Parpol
SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN
Pasal 39 mengatur tentang:
Pasal 39 tentang (1). “pengelolan keuangan yang transparan dan akuntabel
pengelolaan keuangan (2). “Keuangan parpol hrs diaudit akuntan publik setiap
tahun”
partai politik (3). “ parpol wajib membuat laporan keuangan untuk
keperluan audit meliputi: laporan realisasi anggaran
Pada UU No.2 tahun 2008 parpol, laporan neraca, dan laporan arus kas”.
tidak diatur secara rinci
Keterangan :
mengenai pengelolaan penambahan rincian ttg pengelolaan keuangan parpol ini
keuangan partai dimaksudkan sebagai wujud komitmen dalam upaya
melaksanakan pengelolaan anggaran yang transparan &
akuntabel sesuai dengan amanat UU ini.

21. Ketentuan Peralihan
(1). “ partai politik yang telah disahkan sebagai badan hukum berdasarkan UU No. 2/2008
tetap diakui keberadaanya dengan kewajiban melakukan penyesuaian menurut UU ini
dengan mengikuti verifikasi”
(1a)” verifikasi parpol... Selesai paling lambat 2 ½ tahun sebelum hari pemungutan suara
Pemilu”
(1b). “ bila parpol... Tidak memenuhi syarat verfikasi , keberadaannya masih diakui sampai
pemilu 2014”
(1c) anggota DPR, DPRD yang partainya tidak memenuhi syarat verifikasi masih diakui
keberadaanya sampai akhir periode keanggotaanya”
(2). Perubahan AD/ART yang menyangkut mekanisme rekrutmen bakal calon kepala
daerah, bakal calon presiden dan wakil presiden , dan mekanisme penyelesian perselisihan
partai politik wajib dipenuhi pada kesempatan pertama diselenggarakannya forum tertinggi
pengambilan keputusan partai politik..”

22. Verifikasi
Keterangan :
1. Semua partai politik baik partai politik yang
memiliki kursi di legislatif maupun yang tidak
memiliki kursi harus diverifikasi administrasinya
untuk mendapatkan status hukum
2. Verifikasi yang dimaksud hanya menyangkut status
kepengurusan di tingkat provinsi, kabupaten/kota
dan kecamatan.

23. Siapkan Administrasi
Parpol untuk Pemilu
2014!